Senin | 16 Mei 2022 |
×

Pencarian

ADVETORIAL

DPRD KKA Gerlar Rapat Evaluasi Terkait PKL di SP I

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas ( KKA) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) KKA melakukan rapat evaluasi mengenai pemindahan atau relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di badan Jalan Selayang Pandang (SP) 1.

Rapat evaluasi digelar di Kantor DPRD lantai II Jl. Imam Bonjol no 31 Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis 10 Maret 2022

Pada rapat ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, SH.., MM., menyebutkan bahwa pihak Pemda belum mempunyai wewenang terkait pemindahan PKL. Untuk itu ia meminta semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya.

DPRD KKA Gerlar Rapat Evaluasi Terkait PKL di SP I

“Kita hadir di sini untuk saling memberikan pendapat, karena takutnya jika sudah ada edaran malah menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan,” jelas Sahtiar.

DPRD KKA Gerlar Rapat Evaluasi Terkait PKL di SP I

Sementara itu, Fahri Hidayat, anggota DPRD KKA, meminta pemindahan PKL harus lebih didalami lagi, sebab katanya, masalah tersebut menyangkut keselamatan pedagang serta para pengguna jalan.

DPRD KKA Gerlar Rapat Evaluasi Terkait PKL di SP I

Ia mengatakan, pemindahan PKL ke Jalan SP 1 harus melihat kondisi konstruksi jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DPRD KKA Gerlar Rapat Evaluasi Terkait PKL di SP I

Rapat ini akhirnya memutuskan bahwa para PKL diizinkan berjualan hanya di pangkal dan akhir jalan SP 1.

DPRD KKA Gerlar Rapat Evaluasi Terkait PKL di SP I

“Setelah mendengar pendapat dari para anggota rapat yang hadir, dapat disimpulkan bahwa menimbang kondisi yang disarankan untuk para PKL agar berjualan hanya dipangkal dan akhir jalan SP 1, menimbang kelayakan konstruksi jalan yang memprihatinkan. Kebijakan ini sampai ada kebijakan lain dari kami pemerintah daerah,“ ujar Hj. Hasnidar, Ketua DPRD Anambas saat menyimpulkan hasil rapat.

DPRD KKA Gerlar Rapat Evaluasi Terkait PKL di SP I

Turut hadir RDP yakni anggota legislatif, Amat Yani, Jasril Jamal, Hj. Tetty, Raja Bayu, Fahri Hidayat serta stakeholder vertikal OPD Pemda dan Satpol-PP. (ropi)