Rabu | 25 Mei 2022 |
×

Pencarian

NATUNA

Cen Sui Lan Kesal, Lelang Proyek Rp121 Miliar di Natuna Dibatalkan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Dibatalkannya lelang proyek jalan senilai Rp121 Miliar di Natuna membuat kesal Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Cen Sui Lan.

Lelang proyek kegiatan pembangunan jalan nasional dan jembatan di Natuna, dibatalkan, justru ditarik ke pusat.

Cen Sui Lan mengungkapkan kekesalannya tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang juga Kepala BPJKN, Badan Lelang Khusus pada Kementerian PUPR dan LKPP dan LPJKN di ruang rapat Komisi V, Gedung DPR RI Senayan, Rabu 30 Maret 2022.

Saat itu, Cen Sui Lan meminta penjelasan, pekerjaan pembangunan ruas jalan nasional dan 5 jembatan Buton-Klarik (Natuna), yang lelang proyek terebut ditarik ke pusat, dengan alasan terjadinya kesalahan administasi.

“Berarti, lelang yang di bawah Rp100 miliar yang selama ini diputuskan BP2JK di 34 provinsi harus dipertanyakan juga,” kata Cen Sui Lan.

Cen Sui Lan saat kunjungan kerja di Natuna, mendapatkan laporan bahwa pemenang lelang pembangunan ruas jalan nasional Buton menuju Klarik (Natuna) serta 5 jembatan dengan pagu Rp121 miliar, dibatalkan pihak Kementerian PUPR.

Dengan alasan administrasi, dan nilai lelang di atas Rp100 miliar menjadi kewenangan Menteri PUPR.

“Kenapa enggak dari awal ya? Kita mewanti-wanti agar jangan terjadi fraud atau kecurangan dalam hal ini,” tegas Cen Sui Lan.

Keberpihakan Cen Sui Lan terhadap pengusaha lokal sangat beralasan. Selain punya SDM yang memadai dan pengalaman, juga akses terhadap bahan baku dan memiliki peralatan AMP yang memadai.

“Kalau pengusaha luar Natuna, karena letak geografisnya yang membutuhkan mobilisasi peralatan, perlu biaya yang tinggi. Keberpihakan kepada pengusaha lokal akan menambah perputaran uang di daerah dan dapat menumbuhkan ekonomi serta meningkatkan kesejahteran masyarakat daerah tersebut,” jelas Cen Sui Lan.

Cen Sui Lan mengingatkan, jika terjadi fraud (kecurangan), dirinya akan menggunakan kewenangan konstitusi untuk melakukan Pengawasan Sfesifik, dengan melibatkan BPK RI.

“Jika pihak badan lelang melakukan kecurangan, saya tidak segan-segan menggunakan hak konstitusi pengawasan, demi menyelamatkan keuangan negara,” kata Cen Sui Lan menambahkan. (dan)