Sabtu | 26 November 2022 |
×

Pencarian

OPINI

Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Mall Pelayanan Publik di Natuna

Oleh: Ellyzan Katan

MEDIAKEPRI.CO.ID – Ketika melewati jalan-jalan utama di kota Ranai, saya mendapati ada begitu banyak aktivitas masyarakat di bidang ekonomi.

Ada yang fokus menggarap usaha kuliner, ada pula yang fokus menggarap usaha laundry dan ada juga yang fokus menggarap usaha penginapan. Semua itu bergerak dalam kerangka UMKM. Modalnya tidak terlalu besar dan memiliki tenaga kerja kurang dari 20 orang.

Demikian juga ketika saya ke pelabuhan penyeberangan antar pulau yang ada, mata ini kembali disuguhkan dengan tingginya mobilitas penduduk yang sibuk dengan beragam latar belakang. Ada yang melakukan mobilitas dengan alasan keluarga, pendidikan anak, dagang, liburan, atau pun berobat.

Yang jelas, tingginya mobilitas penduduk tersebut, dalam benak saya meyakini bahwa Natuna sedang berubah sekarang ini. Ya, berubah dari sisi pertumbuhan penduduk, berubah dari sisi pertumbuhan ekonomi. Khusus yang terakhir ini, dalam masa pemulihan setelah Covid-19, cukup menggembirakan.

Lebih-lebih lagi BPS sudah mengeluarkan pengumuman bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Natuna dalam setahun terakhir, menunjukkan gejala adanya perbaikan yang positif.

Sebut saja pada 2019 misalnya, laju pertumbuhan ekonomi di Natuna mencapai 1.71%. Angka ini tergerus ketika masa pandemi terjadi pada 2020 sehingga laju pertumbuhan ekonomi Natuna terjun bebas pada -4.29. Baru pada 2021, angin segar pun membawa semangat baru bagi pertumbuhan ekonomi Natuna yang sudah berhasil mencapai 0.02%.

Kendati demikian, pada semester pertama 2022, ekonomi Natuna juga cukup mendapatkan tekanan baik dari sisi internal atau pun juga eksternal. Dari sisi internal, munculnya permasalahan anggaran pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Natuna yang tersendat, diakui memang memberikan pengaruh besar terhadap upaya pemulihan ekonomi lokal.

Hal ini membuka jalan bagi terkontraksinya pelaku ekonomi kecil dan menengah dalam mendulang laba. Padahal dengan gerakan yang masih tertatih-tatih, upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi Natuna masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Sementara dari sisi ekternal, adanya inflasi yang menyebar secara cepat dari pusat ke daerah, kembali mengakibatkan perputaran roda ekonomi Natuna tersendat. Namun demikian, semangat untuk bangkit ini mulai terlihat secara jelas dari beberapa hal berikut ini:

Optimisme pelaku usaha data berikut akan memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Natuna masih terus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Buktinya jumlah unit UMKM terus tumbuh dari 2019-2021. Yang membidangi perdagangan ada 1.589 (2019), 1.887 (2020), 2.119 (2021) Demikian juga untuk unit UMKM yang bergerak di bidang jasa, terus meningkat dari 161 (2019), 399 (2020), 490 (2021). Sementara yang bergerak di industri kecil dan menengah juga meningkat dari 436 (2019), 708 (2020) dan 917 (2021).

Tabel sarana perdagangan di Natuna

Peningkatan ini cukup menggembirakan. Soalnya iklim usaha di Natuna menunjukkan gambaran positif. Ada peluang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bidang masing-masing.

Malah dalam tinjauan langsung, tidak sedikit pula unit usaha mandiri dari pelaku usaha bermunculan di kota Ranai. Tentu juga di pulau-pulau lainnya. Data di atas menunjukkan bahwa iklim usaha di Natuna memiliki peluang yang besar untuk digarap. Pasar, toko, kios dan warung terus bermunculan di mana-mana.

Potensi Pasar yang besar yang dimaksud dengan potensi pasar yang besar di sini berkaitan erat dengan jumlah penduduk Kabupaten Natuna dari tahun ke tahun. Penduduk diakui akan memainkan peran cukup besar untuk menyerap segala macam produk yang dihasilkan oleh pasar.

Ketika jumlah penduduk menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, akan terbuka peluang pasar yang besar dalam berusaha. Selain itu, dengan tersedianya jumlah penduduk produktif, berarti Natuna memiliki potensi tenaga kerja yang juga tinggi.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna pada 2021 mencapai 83.364 jiwa. Dari jumlah ini, 49.426 (59.29%) jiwa merupakan penduduk dengan usia produktif. Ini lebih dari separuh penduduk Natuna.

Untuk itu, Natuna patut bersyukur atas anugerah yang telah diberikan. Pasalnya, besarnya penduduk akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tempatan dengan cara menyerap secara maksimal pasar yang ada.

Kehadiran pasar yang besar ini, pada sisi lain, harus pula dikelola secara baik oleh penduduk tempatan. Pengelolaan yang dimaksud lebih pada tersedianya pelaku usaha lokal yang kreatif dan responsif dalam menyikapi pola perubahan pasar yang ada.

Jangan sampai pelaku usaha dari luar yang memiliki potensi besar dalam hal modal serta kemampuan manajemen usaha menguasai lebih dari separuh kue ekonomi di Natuna. Akan lebih baik penguasaan kue ekonomi yang ada ini, diimbangi dengan persaingan yang sehat dari masing-masing pelaku usaha.

Pelaku usaha yang tidak mampu mengikuti dan memanfaatkan potensi pasar secara baik dan berkesinambungan, tentunya akan tersingkir. Jadilah pelaku usaha yang tekun dan terus berusaha kendati persaingan usaha sudah sangat ketat.

Melihat kondisi yang ada ini, tentunya perlu dilakukan pembenahan dari sisi regulasi atau pun kelembagaan. Dari sisi regulasi, pemerintah daerah yang lebih bersifat user dapat menerapkan secara penuh dan konsisten perangkat peraturan investasi secara nasional dan lokal.

Peraturan ini tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan seperangkat peraturan pelaksana berikut: 1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 4) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dan ada Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna. Khusus yang terakhir ini, perlu dilakukan tinjauan ulang apakah sudah sesuai dengan UU cipta kerja atau tidak.

Sementara untuk pembenahan dari sisi kelembagaan, barangkali perlu dilakukan langkah Amati, Tiru dan Modifikasi (ATM) terkait adanya pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana yang telah dilakukan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Salah satunya MPP Kabupaten Badung, Bali, telah banyak memberikan manfaat terhadap pelaku usaha di Badung.

Sebagaimana mengutip www.antaranews.com, Selasa (20 September 2022), telah banyak manfaat yang diperoleh ketika pelayanan satu pintu melalui MPP di Kabupaten Badung diterapkan. Setiap hari rata-rata ada 152 orang yang melakukan pelayanan.

Dan 3.649 orang dalam sebulan. Serta 43.768 orang dalam setahun. Dari angka ini, jenis pelayanan yang dilakukan pun terus meningkat dari tahun sebelumnya. Yakni sudah mencapai 256 jenis pelayanan yang diakui mampu memberikan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Badung.

Tentunya upaya seperti ini, patut untuk dipertimbangkan. Apakah sudah waktunya Natuna membentuk MPP dalam meningkatkan iklim investasi di tingkat lokal atau belum?
Bagaimana?

Biodata Singkat Penulis.
Ellyzan Katan adalah alumni Universitas Islam Riau Pekanbaru. Menetap dan bekerja di Ranai, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bisa dihubungi di [email protected]