Kamis | 01 Desember 2022 |
×

Pencarian

OPINI

Digitalisasi Komunikasi Pemerintahan di Kabupaten Natuna

Oleh: Eliza Haryatun

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Menyaksikan perkembangan dunia yang saat ini terus bergerak maju dalam memanfaatkan teknologi, mau tidak mau menjadikan segala aspek dalam kehidupan ikut terpengaruh oleh perkembangan yang ada.

Dimulai dari manusia lahir ke dunia, berkembang, memasuki dunia kerja, mengembangkan kompetensi dasar sebagai modal untuk bekerja, sampai ke masa pensiun dari dunia kerja, tidak bisa lepas dari teknologi, terutama sekali teknologi informasi.

Malah dalam beberapa kesempatan di dunia pemerintahan, memanfaatkan teknologi informasi sudah merupakan kewajiban serta kebutuhan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pemerintah menyadari betul kebutuhan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi tersebut, banyak hal yang dapat diperbuat.

Sebut saja menyederhanakan birokrasi, memperpendek rentang kendali antara satu instansi dengan instansi lain, mempercepat penyampaian informasi, serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari kinerja pemerintah.

Tentunya di tingkat pemerintah daerah saat ini, juga telah banyak melakukan perubahan demi perubahan dan melalui seperangkat kebijakan pun telah ditetapkan agar memanfaatkan teknologi yang ada. Itu semua bergerak dalam kerangka digitalisasi komunikasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja di segala bidang.

Khusus di pemerintah Kabupaten Natuna, digitalisasi komunikasi pemerintah memang telah berjalan sangat lincah. Setiap unsur pemerintah diarahkan untuk melakukan digitalisasi komunikasi kepada masyarakat atas apa yang sudah dikerjakan.

Apakah ketika melakukan rapat-rapat kerja, mengevaluasi kinerja yang telah dibuat, menyusun rencana kerja, atau pun juga kunjungan lapangan dari kepala daerah, telah dikemas sedemikian rupa dalam bentuk yang menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Upaya ini mengarah pada satu hal yaitu terciptanya pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat luas terkait agenda pembangunan daerah. Saya melihat kegiatan positif ini mampu memainkan peran yang cukup signifikan dalam menerjemahkan kerja menjadi kepercayaan masyarakat.

Ada panduan sederhana yang dijabarkan oleh Berlo (1960) tentang kriteria keberhasilan komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurutnya komunikasi pemerintahan akan dinyatakan berhasil ketika terwujudnya persamaan makna antara penerima pesan dengan pemberi pesan, komunikator.

Ketika masyarakat memiliki persamaan persepsi tentang konsep, tujuan, arah kebijakan, permasalahan, dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan roda pembangunan di daerah, tentunya akan menjauhkan berbagai kemungkinan entah itu kritikan tajam dari masyarakat, tuduhan yang tidak mendasar dari masyarakat, sikap abai dari masyarakat, dan yang paling parah, hilang kepercayaan dari masyarakat.

Sejauh ini, digitalisasi komunikasi pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Natuna, bergerak pada kecepatan maksimal. Pemerintah melalui dinas terkait, terutama yang menjalankan fungsi komunikasi pemerintahan, telah menggandeng banyak pihak untuk menyebarkan informasi pembangunan ke tengah masyarakat.

Tidak saja dari kalangan media cetak online, akan tetapi juga mencakup RRI yang bisa setiap saat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

Alhamdulillah. Ini merupakan satu gerak maju atas upaya digitalisasi komunikasi pemerintahan di daerah perbatasan seperti Natuna. Malah dalam banyak kesempatan, komunikasi yang terjalin mampu mewujudkan apa yang oleh Ulber (2004) disebut sebagai managing people, yaitu semacam agenda mengatur masyarakat.

Sebagaimana tujuan komunikasi pemerintahan yang dipahami sebagai upaya untuk menciptakan kesamaan pandangan, kesamaan makna tentang setiap agenda atau pun persoalan pembangunan yang dihadapi, pasti ada kelemahan yang harus diantisipasi oleh komunikator, yaitu pemerintah. Kelemahan dimaksud adalah 1) komunikasi yang disampaikan jangan sampai bias.

Apa saja kriteria komunikasi disebut bias? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bias berarti “simpangan” dan “belokan arah dari garis tempuhan”.

Sementara dalam dunia media massa, cukup dikenal berbagai macam bias di kalangan para ahli media. Paling tidak ada enam jenis bias yang selama ini telah dikenal. 1) bias of omission adalah menyajikan berita yang sebenarnya “heboh” atau peristiwa besar dan “trending”, namun diberitakan dengan ringan, biasa saja, diberitakan bagian tertentu saja, atau bahkan tidak diberitakan sama sekali. 2) bias of placement adalah penyajian berita dengan menempatkannya di bagian yang tidak penting, padahal seharusnya menjadi headline bahkan breaking news. 3) bias of spin adalah pemberitaan dengan hanya memilih satu sudut pandang atau interpretasi alias tidak berimbang (balance).

4) bias sumber adalah pemberitaan yang memilih sumber “tidak jelas” atau warga biasa, namun dikutip untuk menggiring opini publik. Bias sumber biasanya menggunakan kata-kata “para ahli percaya”, “pengamat mengatakan”, atau “kebanyakan orang percaya”. 5) bias pemilihan cerita ini mirip bias by spin, misalnya memberitakan hasil survei yang menguntungkan kubu A dan mengabaikan survei yang memihak kubu B. 6) bias dengan penjulukan adalah pemberitaan yang mengandung julukan negatif, misalnya “kelompok radikal”, “kelompok ekstremis”, “kelompok konservatif”, dan sejenisnya, atau sebaliknya memberikan julukan baik bagi kelompok yang dibela, misalnya “ahli”, “kelompok independen”, atau “kelompok terdidik” (https://www.komunikasipraktis.com).

Sewajarnya kelemahan seperti ini patut dihindari oleh setiap agen komunikasi pemerintahan.
Kelemahan 2) banyak juru bicara yang memaparkan satu info agenda pembangunan atau progres pengerjaan proyek, atau tanggapan terhadap satu persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

Akan lebih baik bila pemerintah menetapkan satu saja juru bicara yang nantinya bertanggung jawab atas kelangsungan komunikasi pemerintahan. Pihak yang ditunjuk itu pun harus benar-benar menguasai setiap persoalan pemerintahan yang up to date.

Atau paling tidak memberikan komentar setelah tau duduk persoalan yang dihadapi. Dan jangan sesekali memberikan komentar ketika belum jelas informasi dari sumber pertama, yaitu kepala daerah.
3) akses komunikasi haruslah bisa diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.

Maka jalur komunikasi pun harus beragam. Ada Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Telegram, dan tentu saja WA. Khusus untuk yang disebutkan terakhir ini, harus diperhatikan apakah bisa dipertanggung jawabkan atau tidak.

Bukan mengapa, setiap berita yang disampaikan melalui WA grup yang tidak mencantumkan sumber terpercaya, bisa menjerumuskan semua anggota grup atau siapa saja yang membacanya ke jurang hitam kesalahan informasi publik.

Untuk itu, gerakan digitalisasi komunikasi pemerintahan di Kabupaten Natuna, alhamdulillah tetap berpegang teguh pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, dan Peraturan Menkominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

Mudah-mudahan dengan terus gencarnya digitalisasi komunikasi pemerintahan di Kabupaten Natuna, dapat mewujudkan keterbukaan informasi di tengah masyarakat, sebagaimana yang digalakkan oleh dunia internasional dewasa ini.

Dan mudah-mudahan pula, komunikasi yang telah terjalin antara pemerintah Kabupaten Natuna, masyarakat dan media dapat mewujudkan semangat membangun demi meningkatkan kesejateraan khalayak ramai. Serta menjauhkan konflik sosial di seluruh wilayah Kabupaten Natuna.

Biodata Singkat

Eliza Haryatun adalah alumni Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pejabat fungsional pranata humas ahli muda Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.