MEDIAKEPRI.CO.ID, Bengkalis — Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam Program Matching Fund 2023 dengan tema “Diseminiasi Hasil Brief Policy dan Standar Tata Kelola Bantuan Keuangan Khusus Bermasa 1 Milyar 1 Desa se-Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan di Ball Room Hotel Bono, Jalan Riau, Pekanbaru, Kamis, 26 Oktober 2023.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni dan diikuti oleh seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bengkalis.
Ketua Panitia Pelaksana, Jaroji mengatakan, Polbeng berkomitmen penuh mendukung program Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
“Polbeng mendukung penuh agar realisasi program ini lebih tepat sasaran, efektif serta memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan desa, khususnya dalam membangun desa mandiri, desa maju dan desa sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Bengkalis, Kasmarni mengatakan, pemerintah saat ini sedang mewujudkan komitmen untuk menjadikan desa yang mandiri dan desa yang lebih lincah.
“Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucurkan dana 1 miliar untuk 1 desa, kelurahan dan kecamatan guna melaksanakan program yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, percepatan infrastruktur serta penguatan sumber daya ekonomi lokal berbasis keluarga,” ujar Kasmarni.
Dari dua tahun pelaksanaannya, sambung Kasmarni, evaluasi terhadap program tersebut terus dilakukan, yang mana, pastinya terdapat kelemahan yang harus diperbaiki begitu juga dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
Lalu Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau ini mengatakan, keberhasilan dari program dana keuangan desa tersebut memiliki dampak perubahan positif yang signifikan. Banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh tiap desa dan kecamatan, pembangunan infrastruktur serta rehab rumah layak huni dan bantuan untuk masyarakat.
“Hasil kajian akademik yang digagas melalui Program Matching Fund 2023 dari Kemendikbudristek bekerja sama dengan Polbeng serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang akan dituangkan dalam Brief Policy dan standar tata kelola serta yang telah disusun dapat menjadi pembahasan kita, agar menjadi rekomendasi serta masukan berharga bagi dinas teknis serta pemerintah desa agar dilakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan terhadap pelaksanaan dana BKK tersebut,” pungkasnya.
