Berita Oleh: Ali Mahmud

BATAM

Selasa | 19 Maret 2019 | 22:46

Bermedsos yang Baik, Inilah Pesan Sekda Batam

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin berpesan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk bijak menggunakan media sosial. Ia berharap sarana yang tersedia di era digital ini dimanfaatkan pegawai untuk promosikan kebaikan Batam.

“Daripada sebarkan hoaks (berita bohong), lebih baik sebarkan informasi yang baik tentang Batam,” pesan Jefridin, Senin, 18 Maret 2019.

Jefridin mencontohkan yakni menyebarkan foto tentang keindahan Kota Batam melalui akun media sosialnya. Hal seperti ini lebih mudah dilakukan. Bahkan bisa dibuat dalam perjalanan pulang kerja.

Atau memberitakan pada dunia melalui media sosial, bahwa Batam memiliki kuliner yang enak. Foto bisa dipercantik dengan keterangan yang memikat pembaca.

“Posting-an yang seperti ini kan lebih bermanfaat. Bisa bantu promosikan wisata Batam,” sebutnya.

Contoh status media sosial lain yang bermanfaat adalah mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak. Bisa dilakukan dengan memasang foto saat pembayaran pajak.

“Misal foto Pak Wali kemarin yang bayar pajak PBB. Itu difoto lalu pasang di media sosial, kasih tulisan Walikota Saja Sudah Bayar Pajak. Atau tulisan sesuai slogan, Orang Bijak Taat Pajak,” tutur mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam ini. (media centre batam)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Guna memastikan tidak menggunakan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Batam melakukan tes urine dengan melibatkan empat (4) orang petugas Lapas dan 50 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa, 19 Maret 2019.

Sebelum pelaksanaan tes urine dan razia gabungan di dalam ruangan WBP, terlebih dahulu dilakukan upacara penandatangan MoU antara Lapas Kelas II A Batam dengan pihak BNNK dan Polsek Sagulung serta pemusnahan barang bukti selama satu (1) tahun di jalan Trans Barelang, Batam, Kepulauan Riau.

” Untuk tes urine melibatkan 4 orang petugas Lapas itu dipilih secara acak oleh pihak BNNK. Hasilnya baik dari petugas maupun WBP negatif,” jelas Surianto kepada mediakepri.co.id.

Kepala Lapas Kelas II Batam, Surianto mengatakan, razia gabungan yang melibatkan pihak BNNK dan Polsek Sagulung tersebut guna meminimalisir benda atau barang-barang larangan dan berbahaya di dalam Lapas berupa HP, Narkoba dan Senjata tajam.

Dikatakan Surianto, kegiatan ini melibatkan 25 orang petugas lapas dan dibantu personil Polsek Sagulung sebanyak 10 orang.
Hasil Razia kamar hunian, petugas menemukan beberapa benda atau barang larangan berupa, tiga buah MP3, dua pisau cukur, satu buah headset, satu buah kaca cermin, satu buah gelas, dua meter kabel, satu buah pemanas air, dan empat buah kabel data.

” Ka KPLP melaporkan kepada saya bahwa razia dan tes urine berjalan dengan aman dan tertib. Untuk barang hasil razia selanjutnya diinventarisir dan didata. Lalu barang bukti hasil razia kamar diamankan untuk dimusnahkan,” ungkap Surianto.(ali)

KPU Batam

BATAM

Minggu | 17 Februari 2019 | 0:59

Yuuk!!! Daftar jadi KPPS

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam akan merekrut petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada akhir Februari – Maret mendatang.

Jika ada 2.957 TPS di Batam, dikali tujuh artinya ada lebih dari 20 ribu anggota KPPS yang akan direkrut oleh KPU.

“Perekrutan akan dilakukan mulai 28 Februari – 27 Maret,” kata Komisioner KPU Kota batam, Zaki Setiawan, Jumat, 15 Februari 2019.

Zaki mengatakan nama-nama KPPS ini nantinya diajukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tiap kelurahan. Untuk rekrutmen ini tidak ada proses seleksi.

“Kalau jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan, baru akan dilakukan seleksi,”jelasnya.

Zaki mengatakan, persayaratan menjadi anggota KPPS diatur dalam Peraturan KPU nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan PKPU nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS. Beberapa syarat di antaranya adalah bukan anggota partai politik, ataupun tim sukses peserta pemilu.

“Masa kerja KPPS ini satu bulan. Dan ada honornya,” kata dia.

Adapun tugas KPPS  adalah menyelenggarakan pemungutan suara dalam pemilu di TPS. Anggotanya berasal dari masyarakat sekitar TPS. Terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan enam orang anggota.

Ketua KPPS bertugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara, memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani surat suara.

Lalu anggota KPPS Kedua bertugas menerima surat pemberitahuan model C6-KPU, A5-KPU, dan KTP-el .

Kemudian KPPS Ketiga mengumpulkan surat pemberitahuan model C6-KPU/A5-KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. Tugas KPPS Keempat yaitu meminta pemilih menunjukkan seluruh jari tangan dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih, serta meminta pemilih menunjukkan KTP-el atau identitas lain beserta form model C6-KPU/A5-KPU.

KPPS Keempat juga bertugas memeriksa kesesuaian nama pemilih, serta beri tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Adapun tugas KPPS Kelima yaitu meminta pemilih menuliskan namanya sesuai KTP-el dan menandatanganinya pada formulir C7-KPU. KPPS Keenam bertempat di dekat kotak suara dengan tugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke kotak suara.

Sementara KPPS Ketujuh bertempat di dekat pintu keluar TPS dengan tugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS serta memberikan tanda khusus tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti telah mencoblos. (media centre batam)

Batam

BATAM

Selasa | 12 Februari 2019 | 17:55

Terkait P3K, Ini Usulan Pemko Batam ke Menpan-RB

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Pemerintah Kota Batam mengusulkan kuota pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K) sebanyak 336 orang. Usulan telah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota  Batam, M Sahir mengatakan kuota 336 PPPK ini diusulkan dari honorer K2 tenaga guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

“Sistemnya sama dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),” kata Sahir usai sosialisasi di Aula Lantai IV Kantor Walikota Batam, Senin, 11 Februari 2019.

Sahir mengatakan, sesuai ketentuan untuk jabatan guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S1. Untuk tenaga kesehatan minimal kualifikasi pendidikan D-III bidang kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship). Kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S1 Kimia atau biologi. Sedangkan untuk penyuluh pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang penyuluhan.

“Tesnya sama-sama menggunakan CAT atau UNBK. Di tahun 2019 ini Menpan akan merekrut PPPK tahap 1 yakni dari sisa K2 terlebih dahulu. Pelaksanaan pendaftarannya sampai tanggal 16 Februari 2019,” ujarnya.

Terkait hak yang diterima oleh pegawai PPPK ini sama dengan PNS yakni menerima gaji Golongan III dan juga tunjangan. Secara teknis berapa nilai tunjangan yang diterima menurutnya akan dibahas lebih lanjut pada tanggal 14 Februari 2019. Katanya, Pemko Batam akan selektif dalam memeriksa data administrasi masing-masing calon PPPK.

“Kita akan cek ijazahnya mulai dari SD sampai S1. Termasuk mengecek SK mengajarnya. Karena sebagai seorang guru honorer SK-nya tidak boleh terputus dan dia gajinya harus dibayar oleh APBD kalau untuk honor daerah dan bagi PTT digaji oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan dari kuota yang diusulkan menurutnya masih belum memenuhi kebutuhan guru di Kota Batam.

“Kita masih butuh sekitar seribu guru lagi. Pendidikan di Kota Batam ini harus sempurna dan guru mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak-anak ini,” katanya.

Harapannya, sebanyak 336 kuota yang diusulkan ini seluruhnya bisa lulus menjadi PPPK. Ia mengajak agar calon PPPK belajar dan mau meningkatkan kapasitas diri. (media centre batam)

ASN

KARIMUN

Jumat | 08 Februari 2019 | 0:28

ASN Terlibat Politik Praktis, Ini Pesan Bupati Aunur

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun- Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Aunur Rafiq mengingatkan para Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karimun untuk tidak terlibat dalam praktek politik praktis.

Aunur mengatakan, setiap ASN dituntut untuk bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kendati demikian, para ASN juga dituntut untuk ikut mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Boleh mensukseskan, tapi jangan terlibat dalam politik praktis. Tapi kalau ada ASN yang mau ikut politik praktis, maka silahkan mundur sebagai ASN,” tegas Aunur, Kamis, 7 Februari 2019.

Dikatakan Aunur Rafiq, sebagai kepala daerah, dirinya bertanggungjawab penuh atas kegiatan yang dilakukan oleh para ASN. Termasuk tidak ingin terlibat dalam mengkampanyekan salah satu pasangan calon, baik anggota legislatif maupun pasangan Capres dan Cawapres.

“Saya tidak ingin para ASN terjebak dalam urusan politik praktis. Karena resikonya sangat berat,” pungkasnya. (hafit)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis tayangan Miss Lambe Hoaks episode ketiga, Kamis, 7 Februari 2019. Dalam episode kali ini dikupas hoaks yang beredar di internet, media sosial maupun platform pesan instan. Mulai dari kabar kecelakaan yang disebabkan daun berpaku hingga uji kosmetik dengan menggunakan emas.

Daftar hoaks yang disajikan dalam episode ketiga antara lain. Kecelakaan akibat daun berpaku. Video bencana alam berupa ombak besar di Dermaga Panarukan. Undian berhadiah Whatsapp Indonesia dengan memasukkan kode verfikasi pada website. Penipuan mengatasnamakan PT Pegadaian melalui lelang online.

Selain itu, Remaja tewas setelah makan durian dan minum minuman bersoda. Foto gantungan kunci dengan GPS. Keseringan main HP menyebabkan mata bengkak dan berdarah. Jarum suntik penular HIV-AIDS di bioskop. Narkoba jenis baru yaitu narkoba digital dalam aplikasi i-doser. Serta Uji kandungan merkuri dalam kosmetik dengan emas.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, Lambe Hoaks adalah program yang diinisiasi Biro Humas Kemkominfo, berupa tayangan video yang menampilkan karakter Miss Lambe Hoaks yang penuh nyinyir dan ceriwis dalam menyampaikan hoaks-hoaks yang beredar di cyber space Indonesia selama sepekan.

“Program ini ditayangkan di seluruh platform media sosial serta beberapa stasiun televisi,”ungkap Ferdinandus.

Ferdinandus mengatakan, program mingguan ini akan menayangkan Miss Lambe Hoaks sebagai tokoh utama, yang akan melaporkan hasil pantauan mingguan dari Tim Aduan Konten Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Dengan keceriwisan Miss Lambe Hoaks, kata Ferdinan, program itu mengupas hoaks terkini yang tengah menjadi perbincangan para warganet atau netizen.

“Hoaks yang disebarkan melalui platform media sosial baik dari Twitter, Facebook, atau Instagram maupun aplikasi dan portal atau website,” kata Ferdinan.

Program Lambe Hoaks ini diproduksi pada hari kerja setiap minggunya dan ditayangkan melalui saluran Youtube @KemkominfoTV, GPR TV serta akun twitter, Laman Facebook dan Instagram Kementerian Kominfo. Program itu diharapkan dapat memberikan tayangan yang segar dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus menjadi media pendidikan untuk mengenali hoaks. (humas kementerian kominfo)

Batam

BATAM

Kamis | 07 Februari 2019 | 22:53

Mantap!!! Per Rumah Dapat Bantuan Rp17,5 Juta

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Tahun ini sebanyak 190 rumah tak layak huni di Batam mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Rumah yang mendapat bantuan ini terbagi di dua kecamatan, Sagulung dan Seibeduk.

“Tahun ini meningkat, tiap rumah dapat Rp 17,5 juta. Tahun lalu hanya dapat Rp 15 juta untuk 188 rumah,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Disperakimtan) Kota Batam, Eryudhi Apriyadi di Sekupang, Rabu, 6 Februari 2019.

Program BSPS ini merupakan kegiatan pemerintah pusat. Anggarannya disalurkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler.

Yudhi mengatakan proses rehabilitasi rumah diperkirakan akan mulai pada April mendatang. Biasanya didahulukan dengan rapat koordinasi bersama Kementerian terkait.

“Nanti ada juknis (petunjuk teknis) pengerjaannya. Paling lambat bulan empat atau lima (April/Mei) sudah mulai dikerjakan,” ujarnya.

Menurutnya BSPS ini sudah tiga tahun terakhir dilaksanakan. Penerima program diambil dari data warga miskin yang ada di Kementerian Sosial. Data ini diserahkan oleh masing-masing kelurahan.

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bantuan ini. Maka nanti akan ada tim yang mengecek ke lapangan untuk melihat kondisi rumah calon penerima bantuan,” sebut Yudhi.

Bagi yang lolos verifikasi akan diminta untuk lengkapi berkas administrasi. Seperti KTP, Kartu Keluarga, bukti kepemilikan bangunan, dan legalitas lahan. (media centre batam)

Melalui program BSPS ini diharapkan bisa mengurangi kawasan kumuh di Kota Batam. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui rumah yang layak huni.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Suasana hening di dapur redaksi mediakepri.co.id, seketika pecah. Ruangan yang semula sunyi dan senyap itu, seketika berubah jadi hidup dan ceria.

INDR4. Kedatangan dia lah yang menjadi magnet, yang mampu mengalahkan suara musik, dari komputer milik awak redaksi yang menghiasi ruangan. Sosok muda ini seakan jadi energi baru malam diakhir minggu itu.

Aura semangat yang terpancar dari calon legislatif (caleg) yang diusung Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tercium kuat. Tekadnya untuk duduk di kursi panas wakil rakyat itu, disejalankan dengan kekuatan yang dibangun sejak lama.

Kedatangan caleg daerah pemilihan (dapil) Sekupang-Belakangpadang ini berjalan singkat. Pertemuan singkat itu berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan. Namun banyak materi menarik dan nyata yang terjadi ditengah-tengah masyarakat jadi bahan diskusi.

Tampil sederhana dengan menggunakan topi ala sastrawan, INDR4 memaparkan sejumlah persoalan. Di hadapan pimpinan redaksi mediakepri.co.id, Eddy Supriatna, ia menyampaikan materi ‘berat’. Satu per satu persoalan di masyarakat terucap. Seakan, masalah yang dihadapi masyarakat tak kunjung usai. Dan problematika ini terus menjadi warisan yang terjadi secara turun menurun.

Semua persoalan dan masalah yang terjadi dan dihadapi masyarakat itu, dapat dipenuhi dengan diawali oleh niat. Dimana niat itu harus ditanam dalam hati nurani untuk direalisasikan dan dilaksanakan. Jadi tidak hanya sebatas janji untuk memberikan angin segar agar mendapat suara.

NIat yang ditanamkan INDR4, tertuang dalam visi dan misi. Adapun yang menjadi tugas besar mendatang adalah merealisasikan visi ‘Memberikan Keadilan Sosial, Bukan Bantuan Sosial Masyarakat’.

Dari visi ini maka dilanjutkan dengan misi. Secara garis besar, ada tiga misi yang akan dicapai. Ketiga hal yang merupakan program inti yang akan direalisasikan tersebut yakni:

  1. Mengembalikan tanah masyarakat dengan membuat skema keadilan sosial
  2. Mengembalikan dan mengawasi penegakan aturan ketenagakerjaan dengan porsi lebih besar untuk tenaga kerja lokal Batam.
  3. Melakukan percepatan dan pengawasan dalam mereformasi birokrasi dalam perijinan dan adminitrasi kependudukan.

Dan saat ia menerima amanah jadi wakil rakyat untuk duduk di DPRD Batam, semua program yang telah diucapkan di hadapan masyarakat akan dilaksanakannya. Bahkan ia sudah mengikrarkan diri bahwa amanah sebagai wakil rakyat maka dirinya adalah milik masyarakat. (dani)

Kepri

BATAM

Selasa | 05 Februari 2019 | 2:15

Jadi Ketua Alumni UNILAK Kepri, Ini Kata Gubernur Nurdin

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang- Gubernur Kepri H Nurdin Basirun terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Lancang Kuning (IKA UNILAK) periode 2019-2023. Nurdin terpilih berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional IV IKA UNILAK di Ballroom Hotel Pangeran, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu, 3 Februari 2019.

Nurdin apresiasi perjalanan dari ikatan alumni yang telah memasuki tahun ke enam. Beragam prestasi telah ditorehkan oleh segenap civitas kampus diharapkan semakin memajukan UNILAK menjadi salah satu Universitas terdepan.

“Selaku alumni, saya merasa bangga, ilmu yang telah saya peroleh dapat digunakan maksimal untuk pembangunan,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin banyak orang-orang yang berada diposisi strategis tidak hanya di bidang pemerintahan, namun dibidang lainnya merupakan para alumni UNILAK.

Nurdin mengatakan, dunia pendidikan sangat penting bagi keberlangsungan masa depan bangsa, karna dari pendidikan lah tercipta generasi muda yang berkualitas.

“Generasi muda sebagai penerus bangsa, harus kita siapkan agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Saya yakin UNILAK menjadi salah satu tempat untuk mengemban ilmu menciptakan generasi penerus berkualitas,” ungkap Nurdin.

Nurdin berpesan kepada para alumni UNILAK agar terus bersumbangsih untuk pembangunan dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Menurut Nurdin ikatan alumni sendiri merupakan forum intelektual.

“Sinergitas antar alumni beserta seluruh jajaran universitas harus terus ditingkatkan. Agar ke depan semakin banyak prestasi yang didapat,” harap Nurdin.

Adapun program kerja yang dijabarkan oleh Nurdin antara lain; Ikut serta dalam proses pembangunan IPOLEKSOSBUD; Mendukung masyarakat untuk berkesempatan mendapat pendidikan tinggi yang kompetitif dan berkualitas; Mempersiapkan tenaga kerja yang profesional dan mandiri; dan Mendorong peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di UNILAK.

Munas VI IKA UNILAK sendiri diikuti oleh peserta sebanyak 200 orang yang terdiri dari alumni yang berasal dari Riau juga Kepulauan Riau, dengan mengambil tema “optimalisasi peran alumni dalam visi misi UNILAK unggul 2030”, dibuka secara resmi oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Dalam sambutannya, Ahmad Hijazi mengatakan Munas UNILAK diharapkan dapat terbentuk kepengurusan baru dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkembangkan pemikiran dan program baru untuk dunia pendidikan.

“Sehingga menjadi kontribusi yang maksimal bagi dunia pendidikan ini,” ujar Ahmad.

Sementara itu, Rektor UNILAK Hasnati mengatakan keberadaan Munas sendiri diharapkan semakin menguatkan kebersamaan. Diantara yang tergabung dalam keluarga UNILAK, bukan hanya berasal dari jajaran dosen maupun mahasiswa.

Dalam perjalanannya, UNILAK saat ini memiliki dosen sebanyak 304 orang dengan Mahasiswa aktif sebanyak 12.270 orang dan Mahasiswa Internasional dari Thailand sebanyak 10 orang serta telah menghasilkan Alumni sebanyak 23.859 orang untuk Strata Satu dan 407 orang untuk Strata Dua. Beragam prestasi yang di torehkan UNILAK baik di daerah maupun nasional.

“Pencapaian beragam prestasi tersebut tidak terlepas dari peran serta semua civitas akademika demi mencapai visi UNILAK unggul 2030,” kata Hasnati.

Kemudian, Plt IKA UNILAK Mansur Putra Halilintar mengatakan bahwa keberadaan Munas dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari alumni untuk UNILAK, juga untuk melakukan pergantian kepengurusan juga menjadi hal penting.

Secara singkat, Mansur mengatakan hasil kerja yang telah dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya antara lain, melahirkan anggaran dasar dan rumah tangga yang ke depan digunakan untuk setiap aktifitas IKA.

Selain itu, meletakan model organisasi berjenjang mulai dari tingkat Provinsi maupun kabupaten dan kota; mengusulkan sampai ke tahap DED Gedung Alumni dan Gedung Terpadu; Melengkapi Perlengkapan Administrasi di Kantor; Memfasilitasi beasiswa bidik misi bagi mahasiswa serta membangun komunikasi kepada semua pihak terkait visi misi dari IKA UNILAK.

Panitia Pelaksana Choirus Subechan mengatakan bahwa Munas VI menjadi momentun untuk meningkatan rasa solidaritas dan kepeduliaan almamater bagi keberhasilan UNILAK. Selain itu Munas juga dilakukan dalam rangka mencari sosok ketua baru bagi IKA untuk periode 2019-2023.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah, Asisten Bidang Pemerintahan M Hasbi, Kepala Disperindag Burhanuddin, Kepala Dinas Pendidikan M Dali, Kepala Dinas PMD Sardison, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, Kepala Dinas Kepemudaan Maifrizon, Kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi, Kepala Biro Umum Martin L Maromon, Kepala Biro Humprohub Nilwan, Ketua BP3KR Huzrin Hood, beserta tamu undangan lainnya. (humas pemprov kepri)

Dasnil

BATAM

Senin | 04 Februari 2019 | 0:07

‘Eksekusi’ Arifin, Begini Kata Akademisi UMRAH

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Dr. Adji Suradji Muhammad meminta Kepala Sekretariat Bawaslu Kepri segera mengambil langkah-langkah progresif, atas putusan DKPP untuk mengembalikan Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam, Arifin ke instansi asal.

Menurut Suradji, hal ini penting mengingat tahapan pemilihan umum (Pemilu) legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, semakin hari semakin mendekati tahapan yang krusial.

BERITA TERKAIT

DKPP Perintahkan Bawaslu Kepri Kembalikan Arifin ke Instansi Asal

“Jangan sampai tahapan Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 menjadi korban, karena ketidakprofesionalan Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam,” ungkap Suradji.

Kendati demikian, Suradji mengingatkan kepada Kepala sekretariat (Kasek) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepri, harus lebih berhati-hati dan sesuai prosedur yang ada dalam mengambil sebuah kebijakan.

Terpisah, Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Kepri, Dasnil mengaku masih menunggu perintah dari Sekretaris Negara (Sekjen) Bawaslu RI, untuk ‘mengeksekusi’ Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam, Arifin ke instansi asalnya.

Membagun Kesatuan Dalam Penguatkan Prekonomian Umat

Jumaga Nadeak Sambut Positif Pengobatan Gratis Walubi

“Saya belum bisa menjalankan putusan sidang DKPP, karena kebijakan untuk menggantikan kordinator Bawaslu Kota Batam itu adalah kewenangan Sekjen Bawaslu RI,” kata Dasnil kepada mediakepri.co.id, Minggu, 3 Februari 2019 malam. (edy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Peserta seleksi menduga ada permainan busuk, pada penerimaan calon pegawai non pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Penagawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam.

Berdasarkan pengumuman resmi dengan Nomor; 044/SET/BAWASLU-KR-07/KP.01.00/1/2019 Tentang Penerimaan Calon Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bawaslu Kota Batam Tahun 2019.

Dalam pengumuman tersebut, tahapan seleksi yakni; pendaftaran calon pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan mulai dari tanggal 21-25 Januari 2019. Lalu seleksi administrasi penerimaan calon pegawai non PNS juga dilakukan tanggal yang sama yakni 21-25 Januari 2019.

Selanjutnya, pengumuman lulus tahapan seleksi administrasi dilakukan pada tanggal 26 Januari 2019. Kemudian untuk ujian tertulis dijadwalkan dalam pengumuman resmi itu dilakukan pada 27 Januari 2019. Dan kegiatan wawancara bagi calon pegawai non PNS dijadwalkan pada tanggal 28-30 Januari 2019. Kemudian pengumuman hasil seleksi penerimaan calon pegawai non PNS di lingkungan Bawaslu Kota Batam dilakukan pada 31 Januari 2019.

Pengumuman resmi yang dikeluarkan Sekretariat Bawaslu Kota Batam

Kendati demikian, selama tahapan itu berlangsung, secara tiba-tiba dan mendadak pihak Sekretariat Bawaslu Kota Batam memberitahukan melalui via Whatshap (sebagaimana yang diperoleh mediakepri.co.id dari sumber terpercaya), pada Jumat, 1 Februari 2019 pukul 18.19 WIB bahwa pelaksanaan ujian tertulis dilakukan pada Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB, Tempat SMKN 2 Legenda, Kota Batam dengan mengenakan pakaian bebas rapi dan bersepatu. Sejumlah peserta yang akan mengikuti seleksi Pegawai Non PNS juga menyatakan keberatan atas pengumuman mendadak melalu WhatsApp tersebut.

“Saya menilai ini tidak ada keterbukaan informasi. Diawal pengumuman resmi tidak disebutkan pemberitahuan melalui WhatsApp. Mengapa tiba-tiba berubah. Apalagi jadwal sudah mundur dari yg diumumkan secara resmi dan tidak pula ada pengumuman revisi,” ungkap sumber media Kepri.co.id yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 1 Februari 2019 malam.

Sementara Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam, Arifin belum bisa dikonfirmasi. Meskipun tiga kali berturut-turut dihubung ke nomor ponselny, namun yang bersangkutan tak mengangkat. Begitu juga konfirmasi melalui Whatshap, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan tidak memberikan jawaban. (putra)

Taspen (Persero)

RILIS

Jumat | 01 Februari 2019 | 0:55

Inilah Formasi Baru Direksi PT. Taspen (Persero)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Kementerian BUMN melakukan penyegaran di tubuh PT Taspen (Persero) untuk mengisi empat jabatan direksi yang kosong. Keempat direksi itu yaitu, Direktur Operasi dan Manajemen Risiko Ermanza, Direktur Investasi Antonius N. S Kosasih, Direktur Perencanaan, Kepatuhan dan Aktuaria Dodi Susanto, Direktur SDM & Teknologi Informasi Mohammad Jufri.

Penunjukan empat direksi Taspen itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-31/MBU/01/2019, yang diserahkan oleh Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I, Chairiah.

PR Manager PT Taspen Anne Roosfianti mengatakan, dalam SK tersebut terdapat perubahan nomenklatur jabatan Direksi, yaitu pada Direktur Operasi menjadi Direktur Operasi dan Manajemen Risiko; Direktur Perencanaan dan Teknologi menjadi Direktur Perencanaan, Kepatuhan dan Aktuaria; serta Direktur SDM & Umum menjadi Direktur SDM & Teknologi Informasi.

“Dengan pengumuman pengisian jabatan direksi dari Kementerian BUMN tersebut, susunan Direksi Taspen saat ini telah lengkap dan diharapkan kinerja perseroan akan semakin meningkat,” ungkap Roosfianti, Kamis, 31 Januari 2019. 

Secara lengkap, berikut nama-nama Direksi PT Taspen (Persero) per 31 Januari 2019. Direktur Utama : Iqbal LatanroDirektur Keuangan : Helmi Imam SatriyonoDirektur Operasi dan Manajemen Risiko : ErmanzaDirektur Investasi : Antonius N. S KosasihDirektur Perencanaan, Kepatuhan dan Aktuaria : Dodi SusantoDirektur SDM & Teknologi Informasi : Mohammad Jufri. (humas menpanrb)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Guna mencapai sasaran reformasi birokrasi nasional, pada tahun 2019 prioritas kegiatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan difokuskan pada enam kegiatan pokok.

“Kita harus fokus, cerdas dan tuntas. Kita harus memusatkan perhatian dan mengarahkan segala sumber yang kita miliki untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun ini,” ungkap MenPAN-RB, Syafruddin dalam acara Refleksi Kementerian PANRB 2018 dan Resolusi 2019 di Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.

Dikatakan, tahun 2019 merupakan tahun politik yang sedikit banyak bisa menggangu ritme kerja kita. Karena itu, kita harus tetap netral, bebas dari segala kepentingan politik dan fokus melaksanakan tugas-tugas sesuai amanah yang kita emban. Selain itu, Syafruddin mengajak jajarannya harus cerdas, harus mampu memilih, memilah dan memprioritaskan kegiatan yang strategis, agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara cermat, efektif dan efisien. Adapun tips ketiga, pekerjaan harus tuntas. Pasalnya, tahun 2019 merupakan akhir dari masa bakti pemerintahan kabinet kerja 2015 -2019.

Adapun enam kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Kementerian PANRB, yang pertama adalah menuntaskan penetapan berbagai kebijakan sebagai fondasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju smart ASN. Fokus kedua, mengakselerasi penerapan e-Government dalam penyelenggaraan penerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Selanjutnya, fokus ketiga adalah memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan penyelenggaraan penerintahan yang efektif dan efisien. Fokus keempat, memperluas pembangunan zona integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Kelima, melanjutkan penataan kelembagaan instansi pemerintah agar fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dengan lincah, efektif dan efisien. Sementara fokus keenam adalah mengakselerasi perbaikan pelayanan dasar dan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha. (humas kemenpanrb)

kementerian Kominfo

BATAM

Kamis | 31 Januari 2019 | 20:16

Gelar KominfoNext Siapkan Sivitas Hadapi Perubahan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pertemuan seluruh sivitas pejabat dan pegawai baik di kantor pusat maupun unit pelaksana teknis di daerah. Pertemuan bertajuk Kominfo Next itu merupakan upaya menjadikan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kominfo siap menghadapi perubahan.

“Mengapa judulnya Kominfo Next atau Next Kominfo? Kita melakukan perubahan atau kita diubah. Sama, Pak Presiden juga melakukan hal yang sama kepada kabinetnya. Kalau menterinya tidak bisa melakukan perubahan di sektor nya, menterinya diubah alias reshuffle,” ungkap Menteri Kominfo Rudiantara di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.

Menurut Rudiantara, perubahan merupakan inti dari KominfoNext. Meskipun ia menyadari di lingkungan Kementerian Kominfo memang tidak semudah melakukan reshuffle seperti di kabinet.

“Karena ada tata caranya. Kalau kurang-kurang sedikit lapor ke KASN. Bagi saya nggak peduli, saya yakin di kominfo jauh lebih banyak orang yang berkualitas, jauh lebih banyak orang yang produktif, jauh lebih banyak orang yang maju yang progresif dari yang tidak progresif,” tegasnya.

Rudiantara mengingatkan Next Kominfo harus menerapkan cara pikir agar senantiasa siap menghadapi perubahan.

“Jadi pesan saya Next Kominfo itu adalah nomor satu menyiapkan diri senantiasa terhadap perubahan. Bagaimana membuat kita sustainable, bagaimana membuat sistem yang ada di Kominfo berkelanjutan bahkan lebih bagus,” tandas Rudiantara.

Hal kedua yang harus menjadi perhatian seluruh sivitas Kominfo adalah menjaga ekosistem. Menurut Rudiantara, tidak mungkin Kementeria Kominfo bisa melakukan atau menghasilkan capaian dan kinerja tanpa dukungan tanpa kerjasama dari semua satker dan ekosistemnya,

“Jangan pernah berpikir bahwa kita yang paling jago. Kita bahkan harus berpikir kita orang yang paling tidak tahu jadi kita senantiasa mencari tahu mengajak orang yang lebih tahu,” tuturnya.

Hal ketiga yang menjadi perhatian Menteri Kominfo adalah pengembangan sumber daya manusia. Kementerian Kominfo mempunyai program pengembangan sumber daya manusia melalui Digital Talent.

“Kita belanjakan Rp130-140 miliar tapi itu untuk industri untuk masyarakat. Saya minta juga kembangkan untuk internal Kominfo. Jangan belanjakan untuk training-training atau pelatihan pelatihan yang sifatnya nice to have untuk kepangkatan tapi belanjakan untuk yang meningkatkan keahlian,” pinta Rudiantara.

Bahkan Menteri Kominfo mendorong untuk melakukan permagangan dengan melibatkan ekosistem. Disini ada teman-teman dari operator dari Telkom, dari mana-mana kalau perlu minta magang 3-6 bulan di operator.

“Jadi kita bisa merasa sebetulnya apa yang menjadi concern dari yang kita layani. saya minta siapapun tidak boleh pelit untuk pengembangan sumber daya manusia,” ungkapnya.

Hal yang terakhir menurut Menteri Rudiantara setiap sivitas Kementerian Kominfo harus membuang jauh-jauh pikiran hanya sebagai regulator.

“Terkait 5G, kalau kita berpikir hanya sebagai regulator mati kita. Tidak akan berkembang cepat. Kita harus berpikir sebagai fasilitator, kita fasilitasi keinginan ekosistem apa? Keinginan yang dilayani oleh kita apa bahkan menjadi akselerator khususnya berkaitan dengan ekonomi digital. Kita tanya kita fasilitasi,” paparnya.

Ke depan, Rudiantara mendorong jajarannya untuk selalu melakukan konsultasi publik agar bisa menampung keputusan dan bertanggung jawab. “Jangan lupa, kita harus selalu meminta konsultasi publik bukan uji publik karena konsultasi publik artinya kita menampung keputusan dan tanggung jawab ada kita,” jelasnya.

Menurut Rudiantara sivitas Kementerian Kominfo tidak perlu takut karena mindset yang dikembangkan adalah menjadi fasilitator dan akselerator. “Tidak usah takut dan kita harus lakukan terus tapi keputusan dan tanggung jawab ada di kita. Karenanya saya ingatkan lagi kita harus berubah pikiran dari regulator menjadi fasilitator bahkan menjadi akselerator,” ungkapnya.

Menteri Kominfo Rudiantara mengajak seluruh sivitas Kementerian Kominfo untuk bekerja keras dengan cerdas. “Selama tiga tahun tiga bulan dan 4 hari sudah kita lalui bersama secara teoritis saya tinggal 8 bulan 26 hari lagi menyelesaikan tugas di Kominfo. Kita jalani bersama 8 bulan 26 hari lagi dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kita pilih mana yang prioritas mana yang memberi nilai tambah tinggi dan akhirnya kerja ikhlas,” tuturnya.

KominfoNext merupakan tema pertemuan awal tahunan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kominfo tahun ini. Sebelumnya di tahun 2018, tema yang digelar adalah KominfoNow. Sebanyak lebih dari 3.000 pegawai Kementerian Kominfo dari seluruh satuan kerja ikut memeriahkan pertemuan itu.

Acara KominfoNext diisi dengan berbagai unjuk prestasi satuan kerja di bidang keuangan, ASN teladan, serta pelepasan purnabakti. Dalam acara itu berlangsung pula pelantikan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo. Selain itu juga digelar talkshow tentang yang melibatkan perwakilan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo antara lain Ditjen SDPPI, Ditjen PPI, Ditjen Aptika, Ditjen IKP, Badan Litbang SDM, Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal serta BAKTI Kominfo.(humas kementerian kominfo)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum akan merilis laporan mengenai hoaks yang berkaitan dengan Pemiihan Umum Serentak Tahun 2019.

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, salah satu tanggung jawab Kementerian Kominfo yang strategis di pemerintahan adalah menyampaikan informasi yang benar. Apalagi, saat ini penyebaran berita bohong atau informasi tidak dapat dipertanggung jawabkan makin masif di dunia maya.

“Jadi Kemenkominfo makin proaktif, sebab setiap hari mengeluarkan laporan hoaks berkaitan dengan Pemilu. Komunikasinya tidak hanya melalui laporan hoaks yang diterbitkan, tapi juga dari berbagai media,” ungkap Rudiantara dalam Acara Memorandum of Action (MoA) Upaya Bersama Memerangi Konten Negatif dan Informasi Hoaks Jelang Pemilu 2019 di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 31 januari 2019.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Kominfo bersama Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Melalui kesepakatan itu, Rudiantara mengungkapkan, Kementerian Kominfo akan segera mengumumkan kabar yang telah terverifikasi kebenarannya ke masyarakat.

“Termasuk laporan konten hoaks yang diterima Kemenkominfo terkait menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019. Tujuannya agar bisa menangkal konten hoaks dan meluruskan informasi Pemilu 2019,” tandas Rudiantara.

Menteri Infokom, Rudiantara, Ketua KPU RI, Arif Budiman, Ketua Bawaslu RI, Abhan bergandengan tangan

Mendekati momentum Pemilu pada April mendatang, Kementerian Kominfo juga akan mengumumkan klarifikasi atas hoaks melalui grup-grup media digital masyarakat. Dengan begitu, ia berharap, setiap kelompok masyarakat dapat membantu memviralkan konter terhadap hoaks sehingga menimbulkan kepedulian bersama.

“Kemenkominfo mendukung Bawaslu serta KPU mensosialisasikan mengajak semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 17 April 2019. Banyak hal yang harus kita lakukan, terutama dalam konteks sekarang (melawan) penyebaran hoaks,” ungkap Rudiantara.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan apresiasi kepada pihak Kemenkominfo yang telah menindaklanjuti penandatanganan MoA kedua kalinya. Abhan mengungkapkan, MoA pertama kali dilakukan pada Pilkada Serentak 2018.

Sementara Ketua KPU Arif Budiman menyatakan Kementerian Kominfo selama ini telah berupaya dan bekerja keras menangkal pemyebaran hoaks yang semakin nyata di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, rata-rata setiap tahunnya penyebaran hoaks di Tanah Air mencapai 800 ribu. Kementerian Kominfo pada tahun 2017 mendata telah memblokir sekitar 6.000 situs penyebar hoaks di media digital.(humas kemenkominfo)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang, Wakil Gubernur Kepri, Isdianto mengaku prihatin setelah melihat kondisi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri yang sempit, kurang kondusif serta bocor saat hujan. Isdianto pun akan mengupayakan lahan untuk sekretariat KPU Kepri di Dompak.

Hal ini diketahui, setelah orang nomor dua di Pemprov Kepri ini saat berkunjung ke sekretariat KPU Kepri yang berlokasi di jalan Basuki Rahmat (depan kantor Guberbur lama), Rabu, 30 Januari 2019.

Isdianto mengamati kantor yang memanfatkan rumah toko (Ruko) tiga pintu dan tiga lantai itu dengan seksama, ketika baru turun dari mobilnya. Kemudian dia baru memutuskan untuk masuk dan menaiki tangga hingga lantai 3.

Terlihat bekas rembesan air di kanan dan kiri tembok kantor KPU yang hanya dialasi karpet biru lusuh itu. Terakhir ruangan yang dia tinjau adalah ruang rapat yang sempit dan kurang leluasa untuk bergerak.

Kabid Data dan SDM KPU Kepri, Aldetra, yang mendampingi kunjungan Wakil Gubernur pada kesempatan ini menyampakan jika kondisi kantor KPU Kepri adalah yang paling memprihatinkan saat ini jika dibandingkan dengan kondisi kantor KPU di Provinsi lain.

Kunjungan Wakil Gubernur yang tanpa direncanakan ini akhirnya menjadi ajang curhat bagi Aldetra pada kesempatan in.

“KPU pusat sudah pernah berkunjung kesini pak, dan mereka mengatakan jika kondisi kantor KPU Kepri ini paling memprihatinkan se Indonesia,” ujar Aldetra kepada Wakil Gubernur.

Melihat kondisi ini Isdianto langsung memikirkan soal perlunya kantor KPU yang lebih representatif, kondusif dan nyaman untuk bekerja. Tidak bocor dan memiliki ruang rapat yang lebih menadai.

“Kita harap KPU memiliki dana untuk membangun kantor. Kalau ada dananya, kita siapkan lahannya. Kalaupun ternyata KPU tidak memiliki dana, kita bisa sharing anggaran dan sebagainya,” kata Isdianto.

Dengan segera, lanjut Isdianto,  pihak Pemprov akan memperjelas dulu status lahan yang akan dihibahkan untuk kantor KPU. Jika sudah jelas baru memikirkan masalah pembangunannya. Isdianto juga berharap semua anggaran pembangunannya bisa di handle oleh pemerintah pusat.

“Kita semua pasti ingin yang terbaik untuk KPU. Makanya kita turun hari ini. Namun saran saya manfaatkan dulu yang ada ini menjelang nanti ada yang baru. Kita akan siapkan lahan di Dompak, namun belum tau dimana titiknya nanti. Dengan kator baru nanti, semoga KPU akan bekerja lebih segar,” tutupnya. (humas pemprov kepri)

Dewan

NATUNA

Kamis | 31 Januari 2019 | 0:07

Marzuki Salut, Desa Pian Tengah Mampu Gelar Pordes Cup

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Marzuki, mengaku salut kepada Desa Pian Tengah yang mampu menggelar turnamen olahraga bergengsi di tingkat Kabupaten Natuna.

Padahal, kata lelaki asal Kelurahan Sedanau tersebut, Desa Pian Tengah baru menginjakkan usia ke 12 tahun. Meski berusia seumur jagung, namun Pemerintah Desa setempat dinilai telah berhasil mengembangkan Desanya, melalui event-event olahraga, yang sangat digemari oleh masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Pian Tengah, yang telah mampu membuat Open Turnamen olahraga seperti ini,” ucap Marzuki, kepada media ini melalui sambungan telepon, Sabtu 26 januari 2019, malam.

Marzuki tendang bola pembukaan Pordes cup

Politisi Partai Gerindra ini berharap, perayaan Olahraga tersebut bisa menjadi sarana untuk menjalin tali silahturahmi masyarakat antar Desa, serta menumbuhkan sikap disiplin dan sportif dalam berbagai kegiatan.

Kepada para peserta turnamen, Marzuki berpesan, bagi tim yang kalah nantinya, jangan sampai putus asa dan sakit hati dengan tim dari kubu lawan. Begitu juga yang menang, jangan sampai terlalu berbesar hati, hingga menimbulkan sifat sombong antar sesama.

“Bagi yang kalah, berarti kedepan mereka harus lebih giat lagi latihan. Bukan berarti mereka tidak mampu, hanya saja mungkin belum beruntung. Yang menang pun jangan terlalu berbangga hati, namun harus bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas bermainnya,” pesan Marzuki.

Marzuki diacara Pordes Cup

Open Turnamen ini, mempertandingkan olahraga Sepak Bola dan Bola Volly Putra dan Putri.

Pembukaan Perayaan Olahraga ini, juga turut dihadiri oleh Camat Bunguran Barat Bukhary, Kapolsek Bunguran Barat yang didampingi oleh Wakapolsek Ipda M. Kaban, Danramil 03/Sedanau Kapten Arm Bambang Hendratno, Babinkamtibmas Bripka Moris Tua, Kepala Desa Pian Tengah Abdullah, Ketua BPD Pian Tengah Arsad, Kepala Desa Mekar Jaya Muhammad Isa dan ratusan masyarakat lain yang hadir. (alfian)