Berita Oleh: redaksi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Gubernur H Nurdin Basirun menyatakan banyak potensi pertanian bernilai ekspor yang harus digali bersama agar meningkatkan devisa dan pendapatan daerah. Melepas ekspor produk pertanian senilai Rp49 miliar ke berbagai negara menunjukkan potensi itu sangat besar.

“Ini kekuatan dan kerjasama yang dimiliki oleh seluruh anak bangsa. Malam ini bukti kerja keras bisa kita lakukan bersama-sama ekspor yang bernilai cukup fantastis dan meningkatkan devisa negara serta pemasukan bagi daerah,” kata Nurdin saat Pelepasan Ekspor Produk Pertanian di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Selasa, 19 Maret malam.

Produk-produk itu dilepas Nurdin bersama Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI Ali Jamil. Hadir juga Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam Suryo Irianto Putro, Kepala Dinas Pertanian Kepri Ahmad Izhar, Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Kepri Nilwan, Asisten Ekonomi Pembangunan Febrialin dan Wadir Binmas Polda Kepri AKBP Edi Suryanto.

Adapun komoditi ekspor yang dilepas malam itu yakni Cocoa Butter (PT Asia Cocoa Indonesia), Cocoa Powder (PT Asia Cocoa Indonesia), Daging Kelapa (PT Heng Guan), Rumput Laut (PT Kencana Bumi Sukses) dan Minyak Sawit (PT Synergy Oil Nusantara).

Negara tujuan ekspor yakni Cocoa Butter (Jerman, Amerika Serikat, Estonia), Cocoa Powder (Vietnam, Meksiko), Daging Kelapa (Malaysia), Rumput Laut (China), Minyak Sawit (Tanzania).Nilai ekspor Cocoa Butter dan Cocoa Powder (Rp46,6 miliar), Daging Kelapa (Rp338 juta), Rumput Laut (Rp110 juta), Minyak Sawit (Rp2,3 miliar). Dari semua itu, total ekspor yang dilepas berjumlah Rp49,4 Miliar.

Nurdin mengatakan, ekspor kali ini hendaknya dijadikan motivasi untuk meningkat nilai ekspor. Sehingga bisa lebih dikenal negara luar dan pasar semakin besar. Potensi pertanian sangat berpeluang untuk dikembangkan di Kepri. Wilayah yang dimiliki juga tidak kalah saing dan subur seperti Lingga, Natuna, Anambas, Karimun dan lainnya.

“Kami juga mengajak seluruh stake holder agar bisa bersama-sama dan bersinergi dengan bergandengan tangan agar hambatan yang menghalang bisa diselesaikan. Rentang waktu harus dikurangi. Pangkas birokrasi tanpa melanggar aturan dan peraturan,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, ekspor ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan neraca perdagangan Indonesia dan Kepri khususnya. Karena itu, pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten kota untuk terus meningkatkan infrastruktur dibidang pelabuhan untuk mendukung ekspor tersebut.

“Pesan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan Indonesia pada tahun 2045 menjadi negara keempat terkuat perekonomiannya di dunia dan sebagai negara lumbung penghasil pangan,” kata Nurdin.

Nurdin pun memaparkan banyak potensi pertanian dan kelautan Kepri. Seperti rumput laut yang diekspor dari Pulau Pauh – Moro sebanyak 40 Ton. Untuk itu perlu dikuatkan hubungan antara pengusaha dengan petani sehingga terus berjalan. Nanas dan Pisang juga merupakan komoditi yang diekspor ke Singapura, sementara Kelapa bulat diekspor ke Thailand yang berasal dari Karimun.

Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan RI Ali Jamil mengatakan akselerasi sangat perlu dilakukan untuk menguatkan ekspor khususnya sektor pertanian.

Karena itu dia menegaskan agar keseluruhan UPT untuk berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar meningkatkan sektor pertanian yang diminta/unggulan oleh Negara Tujuan ekspor bisa ditingkatkan.

Saat ini ada 3 UPT di Kepri yakni UPT Tanjungpinang, UPT Batam dan UPT Tanjung Balai Karimun “Mari kita maksimalkan pelabuhan Batu Ampar untuk mendorong ekspor ke Negara Tujuan dan seperti UPT Tanjung Balai Karimun melakukan ekspor melalui pelabuhan Batu Ampar ke Malaysia dan China.

Senergi dengan seluruh stake holder perlu dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di lapangan,” kata Ali Jamil yang pernah bertugas di Kepri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 ini.

Suryo Irianto Putro mengatakan tahun 2018 sebanyak 49 komoditi (diantaranya Kakao, Sawit, Sarang Burung Walet dll) diekspor ke 20 negara seperti Amerika Serikat, India, Angola, Banglades, Belanda, Kamboja.

Nilai eskpor selama 2018 mencapai Rp19,32 Triliun.Suryo menambahkam pada Januari sampai dengan Februari 2018 terdapat ekspor 59.224,57 ton (senilai Rp839,17 M).

Sedangkan pada periode sama tahun 2019 sebesar 73.425,9 ton (senilai Rp. 936,57 M) “Perlunya dilakukan akselerasi eskpor untuk meningkatkan nilai eskpor dan Tercatat dari sistim otomasi perkarantinaan di Batam pada awal 2019 terjadi kenaikan jumlah ekspor dibandingkan tahun lalu sebesar 24 persen,” kata Suryo. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Karimun, Aunur Rafiq didampingi Kantor Karantina Pertanian Kelas II Tanjungbalai Karimun melepas ekspor 45 ton bungkil kelapa asal Kundur, Rabu, 20 Maret 2019.

Komoditi yang dieksport perdana adalah bungkil kelapa dan air kelapa. PT Saricotama Indonesia yang terletak di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai pelaksana usaha sekaligus eksportirnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Karantina Kelas II Tanjungbalai Karimun, Priyadi mengatakan bahwa sebelum dilakukan ekspor, pihaknya telah melakukan monitoring untuk menjamin keamanan kesehatan pangan layak dikonsumsi.

“PT Saricotama ini kan memproduksi bungkil dan air kelapa dalam bentuk fresh, jadi kita jamin kesehatan supaya nanti aman kemudian layak dikonsumsi dan terstandar sampai di negara tujuan,” kata Priyadi.

Priyadi menyebut, jaminan agar bahan pangan yang diekspor terstandar merupakan tugas dari Kantor Karantina sehingga mencegah terjadinya penolakan ekspor dari negara tujuan.

“Karena kalau yang dieskpor tidak terstandar ada penyakit maupun tidak layak konsumsi, tentunya ada penolakan dari negara tujuan, ini kan harga diri bangsa dan kita berusaha agar itu tidak terjadi,” ujarnya.

Melalui ekspor ini, Priyadi berharap aktifitas ekspor dari komoditi lain dapat meningkat. Dirinya juga menyampaikan Karantina siap membantu eksportir yang ingin melakukan kegiatan ekspor.

Sementara itu, Aunur Rafiq pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasihnya kepada Karantina Pertanian yang mendorong akselerasi ekspor komoditi kepala berupa bungkil dan air kelapa dari Kabupaten Karimun tersebut.

Adanya dorongan akselerasi ekspor seperti ini, katanya, akan mendorong ekportir bisa melakukan ekpansi ke depannya agar lebih besar lagi.

“Ini memberikan motivasi dan dorongan kepada komoditi yang lain, seperti nanas, pisang dan rumput laut. Mudah-mudahan ada eksportir yang bisa kita sounding-kan,” ucap Rafiq.

Selain itu dikatakan Rafiq, pemerintah daerah berkomitmen membantu para petani agar ketersediaan bahan baku tetap baik. Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan bibit unggul, bantuan bibit dan pupuk.

“Sehingga para patani ini dapat terayomi,” ujar Rafiq. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID Batam – Demi memberikan kenyamanan kepada pelanggan saat Pemilihan Umum (Pemilu) bulan April mendatang dan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Batam melakukan pemeliharaan berkala Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tanjungkasam.

Hal tersebut seperti yang disampaikan Vice President Of Public Relations PLN Batam, Samsul Bahri ke mediakepri.co.id, Selasa, 19 Maret di Batam Center.

“Saat ini PLN Batam sedang melakukan pemeliharaan berkala PLTU Tanjungkasam. Dampaknya, terjadi pemadaman bergilir di sebagian wilayah. Durasi padamnya bisa mencapai dua sampai tiga jam lamanya,” ujarnya.

Samsul mengatakan, seharusnya pemeliharaannya dilakukan pada awal bulan Maret ini, dikarenakan ada sebagian sekolah yang melaksanakan ujian, pemeliharaan baru bisa dilaksanakan Senin, 18 Maret hingga Jum’at, 22 Maret mendatang.

“Awal Maret kemarin, sebagian sekolah di Batam melaksanakan ujian. Jadi pemeliharaan baru bisa dilakukan Senin (kemarin_red),” katanya.

Dilanjutkan Samsul, pemadaman listrik bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pemadaman listrik yang telah direncanakan (preventif maintance), karena adanya pemeliharaan rutin, dan biasanya diumumkan melalui website resmi PLN Batam.

Kemudian faktor yang kedua, pemadaman listrik yang tidak direncanakan (korektif maintenance) yang sifatnya situasional.

PLN Batam lanjut Samsul, lebih memprioritaskan pemadaman listrik di kawasan industri dan pertokoan. Dan sebisa mungkin menghidarkan pemadaman listrik di kawasan pemukiman masyarakat.

“Kecuali kawasan pemukiman masyarakat satu jalur dengan kawasan industri, maka pemadaman listrik tak dapat dihindarkan,” jelasnya lagi.

Dalam mengantisipasi ketika terjadi gangguan listrik, biasanya PLN Batam menerapkan enam tahapan, yakni pengecekan mulai dari pembangkit, gardu induk, tower transmisi, gardu distribusi, jaringan tegangan rendah dan terakhir ke pelanggan.

“Pembangkit listrik PLN itu ibaratnya seperti mesin mobil. Yang mana kita tidak mengetahui, ketika tiba-tiba mesin mengalami kerusakan. Otomatis ketika ada masalah, kita harus secepatnya memperbaikinya, agar mesin tersebut bisa kembali berjalan normal,” imbuhnya.

Jika terjadi gangguan, masyarakat bisa menghubungi nomor telpon 123, atau jika menggunakan handphone bisa menghubungi di nomor 0778 123.

“Petugas kami akan secepatnya merespons keluhan yang terjadi dimasyarakat,” pungkasnya. (sal)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan Pemprov Kepri terus meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, juga terus ditingkatkan dengan memperbaiki fasilitas.

“Kita terus memperbanyak tenaga kesehatan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kualitas layanan kesehatan harus semakin baik,” kata Nurdin saat membuka rangkaian kegiatan HUT ke 45 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Ahad, 17 Maret.

Nurdin mengajak semua pihak untuk memberi kontribusi bagi pembangunan kesehatan di Kepri. Peran aktif mereka bisa memberi kontribusi bagi terus meningkatnya indeks kesehatan masyarakat.

“Diusia yang matang ini, dengan harapan sekaligus tuntutan kepada saudara untuk bisa lebih profesional, bertanggung jawab, dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat. Bekerjalah dengan tulus dan ikhlas dan insya Allah itu akan menjadi nilai ibadah,” kata Nurdin untuk para perawat dan tenaga kesehatan yang hadir.

Nurdin berharap, kedepan tenaga medis dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Banyak indikator kesehatan yang terus dicapai dan akan dicapai provinsi Kepri. Seperti mengatasi beberapa indikator kesehatan, yaitu diantaranya angka kematian ibu dan bayi, permasalahan air bersih, PHBS, imunisasi dan HIV/AIDS serta masalah-masalah kesehatan lainnya.

“Tantangan ke depan semakin besar. Teman-teman perawat pasti bisa berperan dalam sektor kesehatan,” harapan Nurdin.

Sementara itu Ketua DPW PPNI Adil Chandra mengatakan ini adalah momentum untuk meningkatkan keterlibatan perawat dalam upaya peningkatan kesehatan oleh pemerintah untuk masyarakat menuju gerakan masyarakat sehat (Germas). Peranan perawat sebagai tenaga medis yang merupakan garda depan dalam pelayanan kesehata ini. Baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun dimasyarakat, diperlukan dalam rangka pensuksesan inisitiaf ini.

Adil melanjutkan perawat merupakan profesi kesehatan yang terlibat dalam setiap tahap rentang upaya kesehatan, mulai dari tindakan promotif, prefentif, kuratif, sampai dengan rehabilitatif. Peranan yang comprehensif ini merupakan potensi untuk dapat dimanfaatkan.

“Untuk Itulah, kami insan perawat mohon dukungan Pak Gubernur akan peningkatan SDM maupun kesejahteraan, diharapkan akan ada kebijakan yang memperhatikan insan keperawatan”, lanjut Adil.

Rangkaian sendiri diisi dengan Pemeriksaan Kesehatan Senam Sehat, , Donor Darah, Anjangsana, Basic Life Support, Satu Rumah Satu Jentik. Dengan peserta yang ikut mencapai ribuan orang dari PPNI Bintan, PPNI Tanjungpinang dan masyarakat.

Tampak hadir dalam kesempatan terrsebut  Kadis Kesehatan Tjetjep Yudana, Direktur RSUP Raja Ahmad Thabib Muchtar Lutfi Munawar. Kadis Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang Rustam, Kadis Kesehatan Kabupaten Bintan Gama Isnaini,  Direktur RSUD Kota Tanjungpinang Eddy Sobri beserta seluruh DPP PPNI Kabupaten Kota. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Yogyakarta – Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengunjungi asrama Mahasiswa Karimun yang ada di Yogyakarta (Tapak Badang), Sabtu, 16 Maret 2019.

Kabag Humas Pemkab Karimun, Didi Irawan mengatakan kujungan orang nomor satu di bumi berazam itu ke Yogyakarta untuk menghadiri pelantikan Ikatan pengurus mahasiswa Karimun yang ada di Yogyakarta.

“Kunjungan ke sana dalam rangka untuk menghadiri pelantikan Ikatan mahasiswa anak Karimun yang kuliah di Yogyakarta,” kata Didi.

Rafiq Lombakan Asrama Mahasiswa Karimun Terbersih di Luar Daerah

Pemerintah daerah akan mempertandingkan seluruh asrama mahasiswa Karimun yang berada di luar Karimun dalam segi kebersihan.

“Bupati nanti akan membentuk tim. Nanti akan kita pertandingkan, kita umumkan dan akan diberi penghargaan di halal bi halal di tingkat Kabupaten,” kata Kabag Humas Pemkab Karimun, Didi Irawan.

Menurutnya, tujuan dipertandingkannya kebersihan asrama mahasiswa adalah untuk memacu anak-anak Karimun yang kuliah di luar Karimun agar tetap menjaga kebersihan di manapun.

Aunur Rafiq berjanji bakal memberikan bonus bagi asrama mahasiswa Kabupaten Karimun di luar daerah, yang kondisinya dinilai benar-benar bersih.

Janji itu ia sampaikan saat berkunjung ke Asrama Tapak Badang bagi mahasiswa asal Karimun, yang berada di Yogyakarta, Sabtu, 16 Maret 2019.

“Nanti akan kita bentuk tim, yang akan menilai perlombaan asrama mahasiswa Karimun terbersih di seluruh daerah yang ada. Pertandingannya nanti kita atur lagi dan akan dimumkan, penghargaan baru akan diberikan saat kegiatan halal bihalal tingkat Kabupaten Karimun,” kata Rafiq.

Penghargaan itu dinilai sebagai langkah memupuk rasa peduli akan kebersihan lingkungan. Tidak hanya maysarakat yang menetap di Kabupaten Karimun, tapi juga bagi yang diluar daerah seperti para mahasiswa yang kuliah dan disediakan asrama.

“Meski diluar daerah ya harus tetap jaga kebersihan,” pesan Rafiq. Dalam kunjungannya tersebut, Bupati Karimun, Aunur Rafiq turut didampingi oleh Sekertaris daerah Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Sosok Rizki Firmanda mencuri perhatian sejumlah media massa berbasis website. Keyakinan atas kemampuan dan pengalamannya ini, pemilik online mendorong mantan aktivis mahasiswa ini untuk memajukan KNPI Kota Batam.

Nama Rizki diharapkan masuk dalam susunan kepengurusan organisasi kepemudaan itu usai pelaksanaan Musda di Hotel PIH Batam Centre, besok, Sabtu, 16 Maret 2019.

Rizki memang dikenal kreatif dan bertalenta sepanjang kiprahnya sebagai aktivis di Bumi Segantang Lada. Bahkan, beberapa waktu lalu Ia juga pernah diundang secara khusus oleh Presiden RI Joko Widodo ke Istana Negara.

Diantara mereka yang memberikan dukungan kepada Rizki itu adalah Novianto, CEO Batam Click. Sebagai teman, Bos Anto begitu sapaan akrabnya, tetap mengusung Rizki memajukan KNPI Batam.

“Paling tidak setelah Musda nanti, Rizki jadi sekretaris dalam susunan pengurus baru KNPI,” pinta Sekjen PWI Kepri itu, Jumat, 15 Maret 2019.

Selain Bos Anto, juga ada CEO Kepri Media Grup, Dedy Suwadha yang memberi dukungan. Dimata Dedy, Rizki adalah pemuda tangguh dan memiliki pengikut yang kuat.

Ia mengaku mengenal Rizki sebagai sosok yang pekerja keras dan menjadi panutan di kalangan mahasiswa Kepri.

“Jika dia (Rizki) berada dan menjadi nakhoda KNPI Batam, maka kegiatan-kegiatan KNPI akan makin terasa di kalangan anak muda Batam,” ujar Dedy.

Tak jauh beda dengan apa yang diutarakan Dedy, CEO Media Kepri Edi Supriatna menyebut kalau KNPI sebagai organisasi pemuda tertua dan terbesar di tanah air ini perlu diisi oleh sosok muda.

Yakni, lanjut Edi, pemuda yang memiliki visi dan misi yang visioner. Menurut dia, Rizki sebagai tokoh muda menanam pandangan yang mumpuni untuk mengembangkan semangat baru.

“Dapat diasumsikan, berkat pengalaman dan sepak terjang yang dilakoninya selama ini, perahu KNPI Batam akan dapat berlabuh di pelabuhan keberhasilan. Bravo Rizki,” seru Edi mengakhiri.

Presiden Mahasiswa Ibnu Sina Batam, Habibi juga ikut memberikan dukungan kepada Rizki Firmanda. Ia mengenal seniornya itu sebagai sosok yang royal terhadap junior.

Dimata para junior, sambung Habibi, Rizki merupakan figur yang gesit, berjiwa integritas dan berwawasan yang luas.

“Kalau pekerjaan di dalam organisasi itu, beliau sangat cepat sekali. Luar biasa pokoknya, bisa menjadi panutan buat kami junior mahasiswa,” pungkasnya.

Mengetahui adanya dorongan tersebut, Rizki mengaku kagum dan mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada dirinya.

Kata dia, bagaimanapun hasil Musda KNPI besok, itu adalah yang terbaik berdasarkan kesepakatan bersama. Dan jika memang diberi amanah, Rizki mengaku siap untuk memajukan KNPI Kota Batam.

“Apapun hasilnya, itulah yang terbaik pilihan bersama. Saya akan siap memajukan KNPI Batam jika diberi amanah,” tandasnya.

Berikut sederetan profil Rizki Firmanda, S.Sos sebagai aktivis;

Menjadi Aktifis Anak dan Pelajar

  • Ketua Pergerakan Mahasiswa Peduli anak Daerah Kota Batam dan Provinsi Kepri.
  • Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kepri.
    -Ketua Rohis SMAN 15 Batam.

Menjadi Aktifis Mahasiswa

  • Ketua Forum Kepemimpinan Mahasiswa Kota Batam dan Kepri.
    -Ketua Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia Kota Batam.
    -Pengurus Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam.

Menjadi Aktifis Pemuda

  • Wakil Sekretaris Ansor Kepri.
  • Wakil Sekretaris DPD KNPI Kota Batam.
  • Tim Formatur KNPI Provinsi Kepri.
  • Ketua PK KNPI Sekupang, Batam.
  • Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gema Minang.

Menjadi Aktifis Tani

  • Wakil Ketua Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Batam dan Kepri.

Menjadi Aktifis Lingkungan

  • Ketua Mahasiswa Peduli Lingkungan Hidup Kota Batam.
  • Duta Karang Kota Batam.

Aktifis Media Massa

  • Ketua Panitia Pelatihan Jurnalistik Damai.
  • Pengurus Asosiasi Media Online Indonesia.
  • Direktur Media Situs Kepri Indonesia. (ihsan)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri ternyata hingga kini belum membayarkan gaji ribuan pegawai tidak tetap (PTT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), PTT guru, PTT sekretariat pemerintah daerah, serta sekretariat DPRD Kepri.

Tak hanya itu, gaji dan tunjangan anggota DPRD Kepri juga turut menjadi imbas dengan pembayaran dicicil dalam waktu dan tanggal pembayaran yang berubah-ubah. Kondisi ini juga menambah masalah dalam lingkungan kerja Pemprov Kepri, selain masih minimnya progres pelaksanaan kegiatan APBD 2019.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang memanggil pemerintah provinsi di ruang rapat Pimpinan DPRD Kepri, untuk mempertanyakan dana gaji DPRD dan PTT di Kepri tersebut, pada 25 Februari 2019 lalu.

“Dalam rapat tadi, sejumlah masalah dan kendala terkait masalah gaji dan tunjang DPRD yang dicicil, serta gaji Pegawai PTT rumah sakit, guru serta sekretariat yang hingga saat ini belum dibayarkan,” ujar Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pada wartawan, usai melaksanakan rapat seperti dikutip dari KMG (Kepri Media Group).

Sambung Jumaga, DPRD Kepri mempertanyakan dan meminta kendala serta kepastian pengucuran alokasi dana DIPA alokasi penggajian DPRD dan ribuan pengawai PTT tersebut kepada Pemerintah provinsi.

Dari pertemuan itu, Jumaga menyatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri yang datang dalam rapat tersebut memastikan, akan segera menyelesiakan pembayaran gaji DPRD dan PTT di Provinsi Kepri itu pada bulan mendatang.

Sejumlah anggota DPRD Kepri juga mengakui, pengucuran gaji dan tunjangan DPRD dari dana APBD Kepri setiap bulanya kadang tidak menentu.

“Tanggal 5 kadang-kadang, terkadang tanggal 11. Ada juga tanggal 20, macam mencicil,” sebut anggota DPRD Kepri lainnya.

Ditempat yang sama, Sekda Kepri TS Arif Fadillah juga mengakui, terjadinya keterlambatan dari sejumlah progres kegiatan dan keuangan dari APBD. Dalam rapat Evaluasi OPD setiap Senin, juga sudah beberapa kali ditekankan pada kepala OPD, agar dapat mempercepat progres kegiatanya masing-masing.

“Intinya, kami setiap Senin sudah ingatkan, agar sama-sama dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dimasing-masing OPD,” ujar Arif.

Demikian juga mengenai jadwal dan waktu penggajian DPRD serta PTT yang ada di Kepri guna dilakukan penyesuaian tanggal dan waktu.

“Saya juga mengucapakan trimakasih kepada kawan-kawan di DPRD yang mengingatkan juga, terhadap kegiatan yang hingga Februari ini memang masih minim, demikian juga progress keuangan,”ujarnya.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, Arif Fadillah mengatakan akan segera memanggil kepala OPD terkait, untuk dapat segera menyelesiakan permasalahaan keterlambatan gaji dan kegiatan lainya. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Pemkab Karimun mulai menerapkan sistem perencanaan penganggaran menggunakan cara elektronik, yang diberi nama e-planing dan e-budgeting.

Penerapan perencanaan dan penganggaran elektronik ini akan diberlakukan mulai tahun 2019 ini yang perencanaan penganggarannya dialokasikan pada pembangunan tahun mendatang.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, cukup lama mempersiapkan e-planning dan e-budgeting tersebut. Dia memperkirakan memakan waktu sekitar dua tahun. Saat ini telah tersedia perangkatnya.

“Alhamdulillah pengerjaan bisa kita mulai di tahun 2020, yang penganggarannya mulai dilakuklan tahun ini. Kemarin pun kita sudah launching bersama Badan Pemerika Keuangan dan kemarin sudah kita launching dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri,” ucap Rafiq, Jumat, 15 Maret.

Kemudahan atau keuntungan dalam penerapan e planing dan e budgeting ini, kata Rafiq, meningkatnya transparansi proses pengajuan anggaran, sehingga akan semakin teradah, terukur, dan efisien.

“Hasilnya nanti akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat, tidak ada kegiatan yang mubazir. Kemudian akan terjadi penghematan-penghematan anggaran yang cukup besar, karena sudah terpola,” tambahnya.

Rafiq mencontohkan, misalnya dalam satu rencana usulan pembangunan jalan sepanjang satu kilometer atau lebih, sudah akan diketahui nilai proyeknya, karena sudah langusng terprogram. Begitu usulannya dimasukkan akan dapat langusng diketahui berapa nonilan proyek tersebut. Hal itu telah diprogram dalam system ini.

Hanya saja, jika nanti dalam perjalanannya ternyata anggaran tersebut tidak tercapai misalnya, dalam nominal Rp1 Triliun, maka akan dapat ditutupi atau dicukupkan pada APBD Perubahan. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki SH, menyayangkan akses jalan menuju desa pian tengah masih berupa tanah dan bergelombang, hal ini disampaikanya pada acara hari jadi Desa Pian Tengah ke-12, sabtu 9 maret 2019.

Menurut Marzuki, meski bisa digunakan untuk mobilitas barang untuk keperluan masyarakat sekitar, namun kondisi jalan menuju dua desa tersebut masih jauh di bilang memadai.

“Bukan saja peningkatan jalan, pemerintah juga harus memperhatikan beberapa jembatan yang masih terbuat dari kayu. Tentu ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan,” ungkap Marzuki.

Marzuki saat memberikan sambutan pada acara HUT Desa pian tengah

Politisi Partai Gerindra ini, juga mengatakan sebelumnya pihak PU Provinsi telah berencana akan membangun fisik jalan tersebut pada tahun 2019. Namun alasan yang tidak jelas dikemukakan oleh pihak PU provinsi, maka kegiatan tersebut gagal dilaksanakan.

“Namun demikian, kita komisi dua, akan terus mendorong dan monitor agar kegiatan ini dilaksanakan pada tahun berikutnya,” tegasnya.

Ruas jalan tersebut, masih kata Marzuki, masuk dalam rencana pembangunan PU provinsi. Oleh sebab itu, pihaknya masih terus meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk mendesak Pemerintah Provinsi Kepri membangun peningkatan jalan tersebut.

Marzuki foto bersama dengan pemenang turnamen olahraga dalam rangka HUT desa pian tengah

“Provinsi Kepri harus adil dalam hal ini. Jalan ini termasuk skala prioritas dalam pengembangan wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Kondisi jalan menuju Desa Pian Tengah sepanjang 1,7 Km dengan 3 jembatan terbuat dari kayu tersebut, masih hanya sebatas pengerasan jalan dengan kondisi jalan yang banyak berlubang. Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan darat menuju dua wilayah tersebut.

Marzuki foto bersama dengan pemenang turnamen olahraga dalam rangka HUT desa pian tengah

Dengan adanya peningkatan jalan nantinya, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat pada dua wilayah tersebut.

“Bila Pemerintah Provinsi tidak juga meningkatkan jalan ini, maka pemerintah Daerah Natuna harus mencari solusi lain agar peningkatan jalan ini dapat terlaksana secapatnya,” tutupnya. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Keinginan Gubernur H Nurdin Basirun agar daerah kepulauan mendapat pembagian alokasi yang optimal mendapat sambutan positif Presiden Joko Widodo. Jokowi memberi respon positif dan mengagendakan pertemuan dengan para gubernur yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan.

“Alhamdulillah, tadi langsung diberi nomor koordinasi untuk pertemuan itu. Terima kasih doa dan dukungan masyarakat Kepri,” kata Nurdin usai Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi dalam laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupasi KPK RI di Istana Negara Jakarta, Rabu, 13 Maret.

Sebelum ke Jakarta, Nurdin terlebih dahulu menjelajah berbagai wilayah di Kepri untuk menghadiri sejumlah acara olahraga. Nurdin ke Pulau Tekoli, Lingga dan ke Uban Bintan. Usai dari Istana, Nurdin kembali ke Batam untuk menghadiri acara si Kampus Ibnu Sina. Kamis ini Nurdin ke Anambas untuk membuka MTQ Kabupaten.

Di sela-sela pertemuan itu, Nurdin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan “keluhan” daerah kepulauan. Terutama selama ini pembagian dana alokasi untuk daerah berdasarkan hitungan luas daratan dan jumlah penduduk.

Nurdin berharap agar pembagian keuangan untuk daerah perlakuan khusus. Tidak dihitung berdasarkan kontinental saja, tetapi juga dihitung berdasarkan lautan.

Kepri sendiri, kata Nurdin, yang juga Ketua BKS Provinsi Kepulauan ini, punya laut yang sangat luas. Daratannya hanya empat persen, sementara lautan mencapai 96 persen.

“Kalau luas laut dihitung, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat makin optimal,” kata Nurdin.

Karena itu, Nurdin dan daerah kepulauan lainnya terus menggesa agar RUU Kepulauan segera disahkan menjadi UU. RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiasi DPD RI sudah mendapat dukungan penuh DPR RI. Pansus yang sudah terbentuk juga terus menggesa agar RUU ini segera disahkan.

“Karena itu kami mohon dukungan Bapak Presiden. Juga kesempatan untuk berdialog. Alhamdulillah, respon Pak Presiden sangat positif,” kata Nurdin.

Dukungan pengesahan RUU ini memang terus mengalir. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla di Padang Sumatera Barat, Februari lalu mengatakan Pemerintah Pusat akan mengubah formula untuk daerah kepulauan. Formula yang berubah ini akan membuat hitungan pembagian keuangan untuk daerah kepulauan menjadi lebih baik.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Pansus B Lantai 3 Gedung Nusantara II, DPR RI Jakarta, Bulan lalu, Nurdin berharap Pemerintah Pusat segera mengedahkan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU. Dengan adanya regulasi tersebut, menjadikan Daerah Kepulauan dapat tumbuh berkembang sama seperti daerah lainnya.

“Dengan disahnya RUU Daerah Kepulauan, maka pembangunan semakin cepat dan merata dengan seiringnya perubahan zaman, tidak ada lagi daerah tertinggal pada kemajuan zaman yang sudah berkembang ini,” ujar Nurdin.

Saat itu, Ketua Pansus Edison Betaubun menegaskan mereka akan mendorong dan mengharapkan pemerintah cepat menyetujui untuk disyahkan UU ini.

“Kita ingin semangat juang bertambah, dan ketika RUU disahkan UU tidak ada lagi revisi-revisi. Agar kedepan cepat dan tepat dalam berjalan, dan bupati dan walikota tau penting nya UU Daerah Kepulauan,” kata Edison. (humaskepri)

NATUNA

Kamis | 14 Maret 2019 | 22:13

DPRD Raker Bersama Pemda Natuna Bahas PLBN Serasan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, melakukan rapat kerja (Raker), bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Natuna.

Kegiatan ini berlangsung diruang Banggar Kantor DPRD Natuna, di Jalan Yos Sudarso, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, belum lama ini.

Rapat kerja ini dilaksanakan guna membahas kelanjutan rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), antara pihak Eksekutif dan Legislatif

Anggota Komisi II DPRD Natuna

Raker tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra, yang dihadiri oleh Wakil Ketua II Daeng Amhar, Ketua Komisi II Yohanis beserta Anggota Marzuki dan Dwitra Gunawan serta Ketua Pansus PLBN Serasan, Pang Ali.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Natuna dihadiri Kepala BPP Natuna, Marka Dj, Kepala Dinas Perkim Natuna, Hendra Kusuma dan Kepala Dinas PUPR Natuna, Tasrif Amran.

Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra, mengatakan DPRD Natuna mendukung penuh pembangunan PLBN di Kecamatan Serasan.

Pasalnya kata dia, dibangunnya PLBN, akan menjadi pintu masuk utama bagi pedagang dari lintas negara.

Ketua komisi II DPRD Natuna, Yohanis

“Masyarakat kita di Serasan sejak dulu sudah melakukan perdagangan dengan negara tetangga di Malaysia. Mereka menjual hasil bumi ke Malaysia, dan pulangnya bawa barang dari Malaysia,” terang Hadi Candra.

Namun, lanjut dia, selama ini kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh kedua pihak, termasuk aktivitas illegal, yang nota benenya melanggar hukum Internasional.

“Tapi kalau sudah dibangun PLBN, aktivitas tersebut bisa jadi legal atau resmi,” katanya.

Dalam hal ini, Hadi Candra berharap kepada Pemkab Natuna, melalui Dinas Perkim, agar secepatnya menyelesaikan masalah pembebasan lahan milik warga Serasan, yang nantinya menjadi lokasi dibangunnya PLBN.

Suasana raker antara DPRD dan Pemkab Natuna membahas PLBN Serasan

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Natuna, Yohanis, menerangkan, bahwa awalnya Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 143 milyar, untuk pembangunan PLBN. Namun karena alasan yang belum diketahui, kabarnya anggaran tersebut merosot menjadi sekitar Rp 30 milyaran.

“Kami juga belum tahu, apa alasan mereka (Pemerintah Pusat, red) menurunkan anggaran tersebut,” ujarnya.

Dengan dibangunnya PLBN, diharapkan akan dapat meningkatkan roda perekonomian bagi masyarakat di Serasan. Karena, PLBN tersebut nantinya akan mampu menarik wisatawan untuk datang ke Serasan, serta bakal memerlukan tenaga kerja. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun, membuka gerai pengukuran dan percepatan penerbitan pas kecil kapal ukuran di bawah GT 7.

Pengukuran perdana dari program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI tersebut dilakukan di Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Rabu, 13 Maret 2019.

Saat ini baru 150 kapal di bawah GT 7 nelayan Pulau Buru  yang telah diverifikasi administrasi dilakukan pengukuran secara fisik kemudian diterbitkan pas kecilnya.

“Selain sosialisasi kita juga melakukan pembatuan kepada para nelayan, pemilik kapal tradisional dalam proses sertifikasi dan status hukum kapal. Ini semua dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan pelayaran,” kata Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Junaidi.

Adapun tujuan dari pengukuran ini adalah untuk memperjelas status kapal dan juga kepemilikannya.

“Selain itu, apabila terjadinya sesuatu hal kepada mereka, mudah untuk mengetahuinya,” katanya.

Program pengukuran dan percepatan penerbitan pas kecil kapal ukuran di bawah GT 7 akan dilanjutkan di seluruh wilayah kerja KSOP Kelas 1 Tanjungbalai Karimun.

Untuk itu Junaidi mengimbau kepada seluruh nelayan di Kabupaten Karimun, mendaftarkan kapal-kapalnya.

“Selain program itu, kedepan di akhir bulan ini juga akan mengadakan diklat pemberdayaan masyarakat untuk nelayan,” katanya. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Pemkab Karimun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tahun 2019.

Kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Serbaguna Nilam Sari Pemkab Karimun, Jalan Jenderal Sudirman, Poros Kecamatan Meral selama tiga hari sejak Rabu 13 hingga 15 Maret 2019.

Dalam pemaparannya, Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan empat poin yang menjadi fokus Pemkab Karimun. Yaitu; Pemerataan infrastruktur dan kelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola birokrasi yang baik, Pengembangan investasi dan ekonomi kerakyatan dan Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan serta Pengembangan pariwisata.

Rafiq mengatakan, dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun 2020 terdapat perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan tata cara penyusunan rencana pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini kita telah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan berbasis elektronik dengan sebutan e-planning. Ini merupakan keniscayaan yang harus kita lakukan untuk mengikuti proses perkembangan zaman dan teknologi yang telah kita sepakati dengan KPK,” ujarnya.

Rafiq menambahkan, perencanaan pembangunan berbasis elektronik ini diharapkan akan lebih tertib karena akan mengikuti sistem standar prosedur dan ketepatan waktu yang telah terprogram sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan aturan yang berlaku.

“Sistem perencanaan berbasis elektronik ini juga bersifat transparan dan terbuka karena dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan sehingga diharapkan perencanaan yang kita lakukan menjadi lebih tertib dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak semestinya,” tambahnya. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun mengajak semua jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemprov Kepri agar terus menciptakan invoasi dan pemikiran-pemikiran strategis. Hal ini dalam upaya memajukan pembangunan didaerah serta terus menciptakan good goverment dan good governance.

“Yang paling utama adalah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat,” ujar Nurdin dalam acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator serta Penyerahan Petikan Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa, 12 Maret.

Untuk pejabat yang dilantik, Nurdin menghimbau agar segera bergegas menyelesaikan setiap persoalan yang diamanahkan saat ini. Apalagi ditengah perkembangan dan perubahan di masyarakat yang begitu cepat.

“Tidak ada lagi kata menunggu dan bersantai, perubahan semakin cepat maka gebrakan dan inovasi yang kita ciptakan harus beriringan pula,” pesan Nurdin.

Kepada CPNS yang baru saja diserahkan SK nya, Nurdin mengucapkan selamat dan berpesan agar benar-benar mengikuti setiap rangkaian hingga diangkat menjadi PNS.

“Bekerjalah dengan hati dan profesionalitas karna Ini adalah kesempatan yang telah adik-adik dapatkan dari serangkaian tes yang telah dilewati dan berkompetisi dengan teman-teman lainnya,” harap Nurdin.

Pelantikan sendiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 262 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kepri, dilantik Ir. Muhammad Yusrial Mahyuddin, M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 263 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemprov Kepri, dilantik Hendri Kurniadi, sebagai Kepala Bidang Pertambangan Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pelantikan sendiri berjalan secara tertib dan lancar, adapun dalam penandatangan berita acara pengambilan sumpah jabatan yang bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan itu adalah Asisten Bidang Pemerintahan Raja Ariza dan Kepala BKPSDM Firdaus.

Setelah melantik kedua Pejabat tersebut acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Petikan Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 kepada 188 orang yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti serangkaian tes CPNS mulai dari tahap Administrasi, Seleksi Kompetisi Dasar (SKD), Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) dan Pemeriksaan Pemberkasan Akhir. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Kelangkaan minyak tanah yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Karimun, jadi perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Muhammad Yusuf Sirat. Dia merasa khawatir akan ada dampak tak baik jika situasi ini berlanjut.

“Apalagi ini menjelang Pemilu. Kalau ada demo-demo kan membuat suasana menjelang Pemilu ini jadi tidak kondusif,” kata  M Yusuf Sirat kepada mediakepri.co.id, kemarin.

Yang dikhawatirkannya cukup beralasan mengingat  minyak tanah kan termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Kalau ini mencuat, sedangkan sebentar lagi mau Pemilu. Bulan depan sudah tak bisa lagi ada hiruk pikuk, demo dan segala macam. Harus segera ditangani dan diselesaikan,” tegasnya.

Untuk itu, Yusuf Sirat secepatnya berkordinasi dengan komisi yang menangani perosalan tersebut di DPRD Karimun. Ini dlakukannya agar komisi di DPRD Karimun dapat secepatnya berkomunikasi dengan dinas terkait di Pemkab Karimun.

“Saya akan komunikasikan dengan Komisi II yang menangani persoalan ini. Dalam hal ini agar dapat memanggil Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan ESDM untuk membahasnya secara bersama-sama,” kata politisi Partai Golkar ini.

Yusuf Sirat, menambakan bahwa pada dasarnya langkah konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram yang dilakukan pemerintah mendapat apresiasianya. Namun kondisi yang terjadi saat ini pasokan minyak tanah yang terbatas, sementara belum seluruhnya warga masyarakat mendapatkan gas LPG 3 Kg tersebut.

“Pemerintah sudah mengambil sikap ketika menarik minyak tanah. Kita lihat di lapangan sudah mulai terjadi antrian panjang oleh emak-emak. Ini perlu mendapat pertimbangan, minyak tanah jangan ditarik sekaligus dulu, karena penggunaan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Karimun belum maksimal, belum seluruhnya,” jelasnya.

Yusuf Sirat menilai bukan soal tidak tepatnya tindakan penghapusan minyak tanah subsidi di Kabupaten Karimun, melainkan belum meratanya pendistribusian gas LPG 3 kilogram tersebut.

“Kalau gas LPG 3 kilogram merata di masyarakat, tidak masalah minyak tanah dicabut. Paling tidak perbandingannya presentase kalau kuotanya belum memenuhi 70 persen, berarti minyak tanahnya harus 30 persen yang perlu dipersiapkan. Jangan ditarik secara keseluruhan. Sekarang sudah mulai ada antrian minyak tanah yang sangat luar biasa. Mengalahkan antrian bantuan Sembako,” ungkapnya. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Ketua DPRD Natuna Yusripandi, membeberkan cara agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Natuna.

Pertama, masyarakat bisa bertemu langsung dengan anggota DPRD yang dikenalnya.

Kedua, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui surat menyurat yang dimasukan ke sekretariat DPRD Natuna dengan menerangkan ditujukan kepada komisi atau anggota DPRD.

DPRD Natuna saat melaunching kotak Aspirasi DPRD

Ketiga, jika masyarakat datang ke kantor DPRD tapi tidak dapat menjumpai anggota dewan, maka telah sediakan kotak aspirasi yang ada di beranda kantor DPRD Natuna. “Insyaallah jika ada aspirasi melalui kotak tersebut akan kami tindaklanjuti,” ujar Yusripandi.

Selanjutnya Keempat, Yusripandi mengatakan DPRD akan menghidupkan kembali program ‘Satu Jam Lebih Dekat Dengan Anggota Dewan’. Program ini bekerjasama dengan RRI Ranai dikemas dalam acara dialog interaktif langsung melalui telfon, sehingga masyarakat yang jangkauannya melalui radio bisa menyampaikan aspirasi.

Ketua DPRD Natuna menyerahkan buku pokok pikiran DPRD hasil dari aspirasi masyarakat kepada Bupati Natuna

Terakhir, melalui kunjungan anggota dewan secara berkala di setiap Kecamatan dan desa, maka masyarakat bisa menyampaikan langsung ke anggota dewan tersebut.

“Dari semua masukan, keluhan dan aspirasi masyarakat, kami rumuskan dalam kegiatan yang tersebar di berbagai dinas dan badan yang dipimpin Bupati Natuna, ” ujar Yusripandi. (hanafi)

KARIMUN

Selasa | 12 Maret 2019 | 20:56

Dispora Beri Pembinaan Kepemimpinan bagi Pemuda Karimun

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Dinas pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Karimun menggelar pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan untuk peningkatan peran serta kepemudaan.

Acara yang digelar di meeting room hotel Alisan itu berlangsung dua hari 11-12 Maret 2019. Adapun pesertanya diikuti para pelajar SMA, Mahasiswa dan OKP yang ada di Karimun.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Karimun, Sukari dalam sambutannya mengatakan tujuan digelarnya kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pemuda tentang pendidikan pelatihan dasar kepemimpinan.

“Karena kepemimpinan pimpinan dalam suatu organisasi dirasa sangat penting, sebab pimpinan memiliki peranan yang strategis dalam mencapai visi misi organisasi,” kata Sukari dalam sambutannya, Senin, 11 Maret 2019, kemarin.

Tujuan lain yang diharapkan dari kegiatan pelatihan kepemimpinan ini yaitu, meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kesadaran politik sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Meningkatkan dan mengembangkan serta memperluas wawasan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Membimbing serta mengarahkan potensi kepemimpinan.

Menumbuhkan, meningkatkan dan memantapkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara khususnya generasi muda penerus bangsa.  Meningkatkan dan memantapkan mutu kepemimpinan.

Sukari berharap, melalui pelatihan kepemimpinan ini para peserta dapat memahami dan meneruskan dalam kehidupan berorganisasi. (kmg)