Berita Oleh: redaksi

tabrak jembatan 2

HEADLINE

Rabu | 23 Januari 2019 | 16:17

Angin Kencang Dorong Tangker Tabrak Jembatan 2

MEDIAKEPRI.CO.ID, Barelang – Eastern glory, kapal tengker pengangkut minyak nabrak jembatan 2 Barelang, Rabu, 23 Januari 2019 sekitar pukul 14.25 WIB.

Kapal yang baru keluar dari pelabuhan di Jembatan 2 Barelang itu tak kuasa menahan kuatnya angin. Sehingga, arus yang deras, memaksa kapal ‘rasaksa’ itu menghantam ‘kekokohan’ jembatan 2.

Informasi di lapangan, kapal keluar dari pelabuhan di tarik tagboad. Namun karena derasnya arus, kapal tangker itu terus mengarah ke jembatan 2 yang jaraknya tidak terlalu jauh.

“Ada tagboat yang mencoba menahan, tapi karena arusnya sangat kuat, kapal terus mengarah jembatan dan menabraknya,” ujar warga yang mengabadikan detik-detik sebelum kapal menabarak jembatan tersebut. (eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, menggelar Rapat Kerja di Jakarta, 21-22 Januari 2019.Ini merupakan rapat kerja pertama, sejak terbentuk pengurus baru di bawah Ketua Umum Atal Sembiring Depari, hasil Kongres PWI di Surakarta, 27-30 September 2018.

Pada kesempatan ini, Atal Sembiring Depari menegaskan kembali janjinya  di depan kongres, bahwa di tengah perkembangan media massa dan media sosial Tanah Air yang diwarnai berbagai perubahan, ia akan membawa PWI lima tahun kedepan dengan visi baru. “Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital. PWI jaman now,” katanya.

Ujud dari PWI jaman now itu, misalnya dalam pengelolaan organisasi, akan dikelola menggunakan platform IT PWI app. Dengan aplikasi yang ada, bisa melayani kebutuhan interaksi hingga informasi Pengurus Pusat , Provinsi hingga kabupaten, serta anggota PWI seluruh Indonesia. Juga masyarakat yang ingin tahu kegiatan PWI diberbagai bidang, mulai dari kegiatan pendidikan :Sekolah Jurnalisme Indonesia(SJI), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), hingga kegiatan lain di dalam dan luar negeri. Bahkan dari PWI app itu juga, kelak dapat dijadikan sarana pendidikan jarak jauh, sehingga bisa diakses semua anggota PWI, terutama yang berada di berbagai pelosok Indonesia. Adapun untuk menjangkau kaum milenial, PWI menggunakan media sosial, seperti instagram, facebook, youtube, dll. “Pokoknya semuanya cukup dari ponsel masing-masing,” ujarAtal.

Seiring dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang puncaknya 17 April 2019, PWI akan mengaktifkan kembali Mapilu (Masyarakat Pemantau Pemilu) PWI, untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu dari Sabang sampai Merauke, agar terciptanya Pemilu yang bersih. Tentu dengan dukungan dan kerja bersama anggota PWI yang tersebar di 34 Provinsi.

Muncul Dua Arus : Idealistis vs Realistis

Rapat kerja yang akan berlangsung hingga hari ini, akan dipuncaki dengan seminar dengan mengangkat topik “Peranan Pers di Era Digital dalam Mendukung Pembangunan Daerah”. Menampilkan tiga pembicara: Gubernur DKI Jakarta, Ketua Dewan Pers dan Direktur Utama Bank DKI

Seluruh peserta rapat kerja, sepakat bahwa dalam menjalankan tugas, pers harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik.  Dalam kongres PWI di Solo 2018, malah menambah satu lagi Kode Etik Perilaku. Dengan dua kode etik ini, dimaksudkan agar profesi wartawan bisa dijalankan dengan profesional dan berintegritas.

Disesalkan jika pers mengabaikan Kode Etik Jurna listik, demi mengikuti irama kendang pihak lain (polisi), sehingga kehilangan sikap kritis.Contoh terbaru, bagaimana media sosial dan media mainstream beramai-ramai  “menghakimi”  Vanessa Angel, dalam kasus prostitusi via online.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang, saat ini ada tiga kategori ancaman terhadap pers : pemerintah, preman (dibelakangnya partai) dan pemilik modal, yang 95% berafiliasi pada partai.

Seiring denganitu, Indek Kebebasan Pers yang diumumkan oleh Dewan Pers menunjukkan bahwa intervensi pemerintah pada media menurun, sedangkan intervensi pemilik media atau pemilik modal pada news room (wartawan) meningkat.

Diksi “intervensi”, khususnya untuk pemilik media, pemilik modal  pada nesw room, wartawan memancing pro kontra. Pihak yang pro, menganut pandangan bahwa pemilik media. pemiliki modal tidak boleh mencampuri idealisme kerja redaksi dan wartawan yang otonom: berpihak kepentingan umum. Sedangkan yang kontra, melihat secara realistis bahwa usaha media harus dijalankan pemilik modal/ media, bersama wartawan/news room agar tetap hidup, apalagi di tengah kondisi pers yang sulit sekarang ini.

Margiono, yang menjabat Ketua Umum PWI dua periode, yang kini duduk sebagai Ketua Dewan Penasihat PWI, mengingatkan bahwa media tidak hidup di ruang hampa, karena itu harus belajar pada kondisiriil. “Sepanjang seseorang menjadi wartawan, ya harus tunduk pada (pemilik) medianya. Kalau tidak mau tunduk, ya bikin media sendiri,”ujarnya. Seraya menambahkan, bahwa wartawan harus membela perusahaan supaya tetap hidup. (humas)

OPINI

Selasa | 22 Januari 2019 | 10:29

Sisa Ruang Profesi Wartawan

KEGELISAHAN konstruktif Ganjar Pranowo tentang masa depan media, saya tangkap dari ungkapan-ungkapannya saat menerima audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah, 2 Januari lalu. Dia terutama menanyakan, jaminan kesejahteraan seperti apa yang bisa diberikan oleh para pengelola media terhadap manusia profesional wartawan?

Pertanyaan tersebut pernah disampaikan Gubernur Jawa Tengah itu kepada pengurus PWI Pusat dalam sebuah diskusi menjelang Kongres 2018. Keberpihakan pada masalah ini, menurut dia, perlu menjadi komitmen organisasi profesi dan serikat perusahaan media untuk mendorong terciptanya rasa “aman” bagi wartawan dalam menjalani tugas profesinya. Juga supaya ada standar yang menjauhkan dari pikiran-pikiran yang membuat performa mereka tidak kredibel.

Wacana tentang masa depan profesi wartawan rasanya patut diapungkan sebagai arus diskusi menjelang peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2019 nanti. Pertanyaan awal, sebagai ungkapan kegelisahan, pernah saya diskusikan dengan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Firdaus Banten dalam sebuah Uji Kompetensi Wartawan (UKW), “Masih cukup berprospekkah profesi dunia jurnalistik dari sisi jaminan ketercukupan ekonomi?”

Tak mudah menjawab gambaran tersebut. Pertama, bagaimanapun media — dengan topangan sumber daya manusia profesi jurnalis — masih harus ada seiring dengan naluri kebutuhan manusia akan informasi. Kedua, faktanya kini sebagian kebutuhan informasi itu bisa diakses melalui browsing mesin pencari penyedia apa pun info yang dikehendaki. Ketiga, dengan aneka platform media sosial, sekarang “setiap orang bisa menjadi wartawan untuk dirinya sendiri dan orang lain”.

Tiga gambaran itu memang masih menyisakan ruang eksistensial bagi wartawan dengan media arus utamanya, namun apakah cukup memberi garansi keleluasaan ruang kehidupan dari sisi kesejahteraan?

Saya akan secara dini memagari, jangan hanya bicara tentang idealisme. Sikap ini menjadi ruh kehidupan para pemilih profesi wartawan, akan tetapi konteks realitas zaman tidak mungkin menuntut idealisme yang buta akan penopang kredibilitas sikap tersebut. Ekspresi idealisme hanya akan kredibel manakala seseorang merasa “aman” dalam kebutuhan dasar hidupnya, dan ini adalah opini sepatutnya yang berlaku sekarang. Bagaimanapun, wartawan bukan “pertapa” atau orang yang memilih ber-zuhud dalam hidupnya demi memperjuangkan keyakinan profetik.

Bukankah dunia jurnalistik juga mencatat sejumlah “kisah sukses” wartawan yang bermigrasi menjadi anggota legislatif, kepala daerah, staf ahli pejabat publik, komisioner penyelenggara pemilu, pebisnis non-media, juga ragam pekerjaan lain? Sebagian dari kisah sukses itu, bagaimanapun, mulanya ditopang oleh eksistensi profesi kewartawanan.

Jaminan di Sisa Ruang

Lalu bagaimana memasuki lorong pilihan profetik itu dengan memberikan keyakinan masih ada jaminan sisa ruang hidup?
Dinamika kehidupan manajemen bisnis media — khususnya media cetak dan sebagian online — secara nyata kita lihat sekarang sebagai “jihad” mempertahankan diri. Pada sisi lain kita juga melihat pelbagai platform media sosial tampak “meriah” dengan promosi produk dan jasa yang seolah-olah mewartakan bahwa iklan-iklan yang hengkang dari media cetak, justru bermigrasi ke media sosial, dan tidak serta merta beralih orientasi sebagai lahan bisnis media online.

Sebenarnya terdapat peluang kalkulasi teknis-kolaboratif yang bisa memberi keuntungan finansial menjanjikan antara media-media digital dengan berbagai platform media sosial. Jadi peluang tetap ada, meskipun model, pola, dan perilaku advertising ini, yang kita tangkap di banyak media online, seperti menomorduakan hakikat nilai berjurnalistik. Dengan perkembangan bentuk adaptasi sajian iklan itu, apakah produk jurnalistik nantinya akan sepenuhnya terartikulasikan seperti hanya “numpang lewat” menemani ingar-bingar wajah advertisment business?

Pertanyaan lanjutannya, apakah perilaku bermedia pada saatnya memang bakal menomorsekiankan ritus-ritus “spiritualitas jurnalistik”? Artinya, sikap berjurnalistik kelak akan sekadar menjadi mitos idealistik ketika praktik semesta media lebih tergantung pada “jualan” berbasis klickers (viewers) dengan kiat-kiat pendekatan yang lebih teknis ketimbang mengarusutamakan nilai-nilai berjurnalistik.

Sekarang ini, yang dibutuhkan oleh profesi wartawan adalah pengelaborasian sisa ruang untuk dimasuki dengan membawa keyakinan akan ada prospek kesejahteraan yang bisa diraih. Masalahnya, bagaimana manajemen bisnis media berkreasi memberi jaminan ruang kehidupan profetik sebagai “manusia”, yang bisa dikolaborasikan dengan ruang ekspresi nilai-nilai jurnalistik. Bentuk inilah yang bakal saling menopang mewujudkan “manusia wartawan yang kredibel”. (*)

Oleh: Amir Machmud NS,
Wartawan Suara Merdeka
Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – 17 April 2019 sudah dekat. Dekatnya pelaksanaan pesta rakyat ini, bagi peserta demokrasi terus bergerak untuk meraih simpati massa. Berbagai cara dan upaya, bahkan dengan cara yang kurang elok tetap dilakukan. Mereka lupa, pemilih membutuhkan visi misi yang pro kepentingan umum.

Indra. Seorang sosok muda yang energik ini sangat memahami, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan untuk kepentingan umum. Calon legislatif dari partai Hanura ini pun, memberikan tawaran program yang realistis dan tidak muluk kepada konsituennya. Ia hanya memberikan pandangan keadilan sosial adalah sesuatu yang krusial, jika dibandingkan dengan bantuan sosial.

BACA JUGA

Indra Dapat Pesan dari Pemuda Batam

Terpilih Sebagai Ketua PBFC, Indra: Dapat Raih Prestasi

Hal ini dipaparkannya dihadapan para tokoh masyarakat dan tokoh adat serta masyarakat di Kelurahan Patam Lestari, Sabtu, 12 Januari 2019 malam. Sudut pandang yang visioner ini membuahkan kekaguman bagi yang hadir. Mereka terlihat bahagia ketika menyaksikan dan mendengarkan pemaparan visi dan misi itu sendiri.

Materi berbobot ‘berat’ ini disampaikan dengan suasana santai. Sehingga, suasana pertemuan antara Indra dan warga Tiban 1 Kelurahan Patam Lestari, itu berlangsung dengan senyum dan canda tawa.

“Kami sangat bahagia bertemu dengan Pak Indra. Bahkan ada seorang warga, pak Sutomo rela mengeluarkan uang buat cetak spanduk,” ujar salah seorang warga setempat yang hadir dalam acara yang berlangsung di
samping rumah pendukung penuh Indra.

Setelah mendengarkan penjelaskan yang dipaparkan dengan gaya santai tersebut, membuka dan menjadi wacana baru warga Tiban 1 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang tersebut. Mereka semakin simpatik terhadap Indra yang menawarkan sesuatu yang baru untuk ke depan nantinya.

“Beliau ini ramah. Visi dan misinya sudah sangat jelas keberpihakannya kepada pemuda dan warga Batam umumnya. Bahkan untuk derajat dan ekonomi kami sebagai pekerja di Batam akan diperhatikan. Terkhusus ke pemuda di Batam sudah bagus kegiatannya. Kami tambah yakin dengan Bang Indra,” tutur warga.

Pantauan wartawan, suasana pertemuan berlangsung penuh dengan kekeluargaan. Warga setempat yang datangpun membludak di lapangan. Warga merasa terkesan dengan pemaparan visi dan misi Indra yang masuk akal dan realistis itu.

Anda Sarjana? Cinta NKRI?, Ayo Gabung di Kepolisian

Umat Islam Natuna Ikuti Tabligh Akbar

Lanal Ranai Mengenang Peristiwa Heroik di Laut Aru

Bahkan, warga sudah mengenal sepak terjang caleg muda ini. Dan masyarakat yakin, dari perjuangan yang selama ini dijalankannya, akan menjadi ‘bekal’ untuknya duduk sebagai wakil rakyat dan mendapatkan kursi di Engku Putri.

“Tidak hanya membantu masyarakat yang yang kurang mampu, ia juga sudah menunjukkan karyanya dengan membangkitkan semangat dan kemampuan pemuda di Batam. Selain prestasi, Indra juga sudah membuktikan dalam menekan angka kriminalitas yang dilakukan pemuda, karena pemuda diarahkan ke arah positif,” kata warga lainnya usai mendengarkan pandangan visi dan misi caleg Hanura ini. (eddy)

donor darah

TANJUNG PINANG

Minggu | 13 Januari 2019 | 16:50

Puluhan Anggota Korem 033/WP Donorkan Darah di Bakti Sosial Hakka

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Sebanyak 30 personel anggota Makorem 033/Wira Pratama mengikuti kegiatan bakti sosial kesehatan donor darah dalam rangka bakti sosial perhimpunan Hakka Kota Tanjungpinang di Auditorium TCC Kota Tanjungpinang, Minggu, 13 Januari 2019.

Dalam kegiatan bakti sosial perhimpunan HAKKA Kota Tanjungpinang tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya donor darah dan pemeriksaan kesehatan.

BACA JUGA

Ini Lima Warna Surat Suara Pemilu 2019

Isdianto Serius Hubungkan Pinang-Johor via Roro

Panitia kegiatan bakti sosial, Boby Jayato menyampaikan, kegiatan ini dilakukan sebagai wujud syukur. Dimana kegiatan ini berjalan dalam suasana aman dan kondusif bersama TNI Polri dan Rakyat bersatu tak terkalahkan.

“Kegiatan donor darah ini sangat bernilai tinggi. Dimana setetes darah berguna bagi sebuah nyawa,” ungkap Boby.

Tampak animo masyarakat begitu tinggi dalam bakti sosial perhimpunan HAKKA ini. Sejak dimulai acara pukul 10.00 WIB, lokasi kegiatan ramai berdatangan masyarakat untuk berobat hingga kegiatan berakhir.

KNPI Berdoa dan Kenang Musibah Jemaja

Donor Darah dalam rangka memperingati perhimpunan HAKKA ini, panitia memberikan berbagai bingkisan kepada peserta donor sebagai rasa kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kegiatan donor darah tersebut juga dihadiri perwakilan FKPD Kota Tanjungpinang, para prajurit TNI – Polri, masyaraakat serta tamu undangan lainnya. (penrem033/wp)

kertas suara

RILIS

Sabtu | 12 Januari 2019 | 15:49

Ingat… Ini Lima Warna Surat Suara Pemilu 2019

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan pada hari H Pemilu di tanggal 17 April 2019 mendatang di tempat pemungutan suara (TPS) akan ada 5 warna kertas suara yang disediakan untuk calon pemilih. Mudah membedakannya karena lima kertas suara ini memiliki warna yang tidak sama.

“ Warna kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru untuk DPRD Provinsi, hijau untuk DPRD Kabupaten/Kota, dan warna abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan warna ini berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018, tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada Pemilu Tahun 2019” ungkap Bahtiar di Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2019.

Lebih lanjut Bahtiar juga menerangkan secara rinci dari perbedaan warna dan disain surat suara pada Pemilu 2019, sebagai bagian dari sosialisasi dan pendidikan Politik kepada masyarakat pemilih.

Pertama, warna Abu-Abu untuk Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas surat suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan ukuran 22 x 31 cm jenis kertas yang digunakan HVS 80 gram Surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

Kedua, warna Kuning surat suara Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPR, dengan ukuran 51 x 82 cm jenis kertas yang digunakan HVS 80 gram Surat suara Pemilu Anggota DPR berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPR RI.

Ketiga, warna Merah surat suara Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) terdiri atas Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPD, Terdapat 9 (sembilan) kategori ukuran, dengan jenis kertas hvs 80 gram Surat suara Pemilu Anggota DPD berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal/horizontal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan terdapat photo dari setiap calon anggota DPD RI.

Keempat, warna Biru surat suara Pemilu untuk untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dengan ukuran 51 x 82 cm jenis kertas yang digunakan hvs 80 gram, berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPRD Provinsi.

Kelima, warna Hijau surat suara Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan ukuran 51 x 82 cm jenis kertas hvs 80 gram, Surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini, Bahtiar menegaskan dari pengenalan warna surat suara tersebut menjadi penting, tujuannya akan memudahkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat pemilih dalam menyalurkan aspirasi politik pada saat pencoblosan di TPS. “ Hal tersebut penting sebagai bagian dari bentuk pendidikan pemilih kepada masyarakat”, tutup Bahtiar. (puspen kemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Gubernur Provinsi kepri H. Isdianto.S.Sos.MM, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Kunjungan Wakil Gubernur ini untuk membahas perihal transportasi darat dan laut di wilayah Provinsi Kepri. Terutama terkait rencana pengadaan kapal roll on roll (Roro) untuk menghubungkan Tanjungpinang ke Johor Baru dan Sebaliknya.

BACA JUGA

Wagub Kepri Ajak Pegawai di Penghujung Tahun untuk Intropeksi Diri

Wagub Kepri Ajak Warga Berkreativitas dengan Kreasi Berbasis Teknologi

Isdianto bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat ( BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau S.Ajie Panatagama,A.TD,MT,
Kepala Seksi Pengelolaan Perairan diluar Pelabuhan Dishub Kepri Dwi Cahyo k. S.Sos, MSi, turut serta ketua Organda Kepri Syaiful, SE.

Hal ini penting mengingat Kepri adalah wilayah Kepulauan yang jarak tempuh dari pulau satu ke pulau lainnya sangat berjauhan, serta membutuhkan banyak transportasi laut berupa kapal penumpang maupun kapal barang.

Pada kesempatan ini Wakil Gubernur dan rombongan disambut oleh Dirjend perhubungan Darat Drs. Budi Setiyadi. Yang mana Isdianto menjelaskan bahwa wilayah Kepri sangat luas dan terdapat banyak pulau di dominasi oleh luasnya lautan seperti Pulau Natuna, Anambas, Lingga, Bintan, Karimun dan Batam. Setiap daerah di Kepri punya potensi alam yang luar biasa seperti bidang perikanan, pariwisata hingga pertanian. Tetapi para petani di pulau-pulau memiliki masalah saat akan mengangkut hasil tangkapan dan perkebunan tersebut dikarenakan minimnya transportasi laut.

Danrem dan Pemprov Capai Tujuan Pola Swakelola Cetak Sawah di Lingga dan Natuna

“Konektivitas merupakan hal utama yang kita perhatikan di Kepri, terutama masalah transportasi. Baik jalan, pelabuhan, bandara dan sebagainya. Konektivitas adalah untuk meningkatkan arus barang, orang dan uang dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini harus kita gesa terus demi kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata Isdianto.

Dirjen perhubungan Darat, Drs.Budi Setiyadi,SH,Msi tampak menyambut positif kunjungan Wagub Mepri dan rombongan ini terkait upaya meningkatkan jalur transportasi di Kepri. Bahkan sampai akan menghubungkan Tanjungpinang-Johor Baru dengan menggunakan kapal roro.

Gubernur Berharap Koperasi Mampu untuk Kesejahteraan Masyarakat

Budi juga berjanji akan segera mengevaluasi apa yang menjadi recana Pemprov Kepri ini.

“Mudah-mudahan pada anggaran 2020 nanti kita bisa membantu menambah armada laut di Kepri,” ucapnya.

Budi juga mengatakan jika tidak ada halangan dalam waktu dekat akan membalas kunjungan Wagub Kepri dan akan berkunjung ke Kepri, guna melihat lebih dekat dan jelas tentang kebutuhan transportasi laut di Kepri. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Danrem 033/Wira Pratama Brigadir Jenderal TNI Gabriel Lema, S. Sos. bersama Kadistan Kepri pimpin rapat kordinasi kesiapan perluasan cetak sawah wilayah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna tahun 2019 di ruang rapat Makorem 033/WP, Jalan Sei Timun KM 14 Tanjungpinang, Jumat, 11 Januari 2019.

Rapat Kordinasi kesiapan perluasan cetak sawah bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mendapat alokasi kegiatan cetak sawah seluas 2.200 H yang dilaksanakan di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

BACA JUGA

KNPI Berdoa dan Kenang Musibah Jemaja

Nuansa Digital Eye di HPN 2019

Danrem menyampaikan, rapat koordinasi pelaksanaan cetak sawah ini, bertujuan agar pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dengan pola swakelola tahun 2019 dapat berjalan dengan baik. Adapun, petugas terkait memiliki pemahaman yang tepat dalam melaksanakan tahapan kegiatan perluasan sawah dan terwujud persepsi serta pandangan yang sama diantara petugas.

“Sehingga, dalam melaksanakan kegiatan perluasan sawah di daerah, serta terwujudnya kesamaan pandangan dan gerak langkah yang sama dalam melaksanakan kegiatan perluasan sawah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau,” ungkap Danrem.

Koperasi Mampu untuk Kesejahteraan Masyarakat

Rapat kordinasi pelaksanaan cetak sawah tersebut juga di hadiri Komandan Korem 033/Wira Pratama Brigadir Jenderal TNI Gabriel Lema, S. Sos. beserta Staf, Kadistan Pemprov Kepri, Kadistan Pemkab Lingga, Dandim 0315/Bintan serta undangan. (penrem033/wp)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pihak bright PLN Batam mendapat laporan dari pelanggan bahwasannya ada pungutan mengatasnamakan PLN Batam dengan modus penjualan aksesories Kwh meter seperti papan angka stand meter, box Kwh meter dan lain-lain.

PLN Batam menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih berhati-hati, karena PT PLN Batam tidak menjual aksesories Kwh meter seperti yang ditawarkan oleh oknum yang mengatasnamakan PLN Batam selama ini.

Jadi dipastikan penjualan tersebut adalah penipuan yang membawa nama PLN Batam.

”Kami pastikan bahwa ada oknum yang mencatut nama PLN Batam untuk mengeruk keuntungan,”ujar Bukti Panggabean Manager of Public Relations bright PLN Batam.

Bukti menegaskan lagi bahwa petugas bright PLN Batam juga tidak dibenarkan melakukan transaksi dengan pelanggan diluar kantor dan diluar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

“Jika ada petugas yang meminta biaya kepada pelanggan dengan bertransaksi ditempat pelanggan silahkan dilaporkan ke kami, dapat melalui Contact Centre 123 atau saluran media sosial kami,” jelas Bukti.

Selama ini petugas PLN Batam dalam melaksanakan tugasnya selalui disertai dengan tanda pengenal, dan surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Contoh seperti pekerjaan penggantian Kwh meter tua atau peremajaan Kwh meter.

Petugas dilengkapi surat tugas dari area pelayanan terkait dan penggantian tersebut gratis karena Kwh meter sudah usang dan tidak dapat dibaca.

“Kwh meter sebenarnya ada jangka waktunya berkisar 10 hingga 15 tahun, pergantian Kwh meter biasanya dilakukan diatas pemakaian 10 tahun oleh PLN Batam.Itu pun dipasang secara Cuma-Cuma,”papar Bukti.

Pelanggan bright PLN Batam disarankan untuk bersikap waspada, dan jangan mudah langsung percaya kepada oknum atau petugas yang mengatasnamakan PLN Batam. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan pemerintah terus membangun infrastruktur untuk mendorong sektor lainnya dapat bergerak lebih cepat.

Dengan merealisasikan infrastruktur ini, ke depan sektor pariwisata, akses transportasi barang, ikut tergerak lebih baik.

“Mobilisasi logistik lancar dan murah dapat berjalan dengan ketersediaan infrastruktur seperti pelabuhan yang baik,” kata Nurdin di sela-sela blusukannya di sejumlah fasilitas di Pulau Moro, Selasa, 8 Januari 2019.

BACA JUGA

Jaga Stabilitas Pangan Masyarakat, Gubernur: Tidak Bisa Hanya Menunggu

Kemajuan Teknologi, Gubernur: Silatulrahmi Jadi Kekuatan Pembangunan 2019

Usai Tinjau Pasar, Gubernur Langsung Saksikan Pembangunan SMAN 5 Karimun

Misalnya di Desa Pauh, Nurdin meninjau Jembatan dan Jalan. Sekitar 4 Km perjalanan dari Ibu Kota Kecamatan dengan melewati jalan dan jembatan. “Semoga dengan pambangunan ini menjadikan akses masyarakat lebih maksimal dalam peningkatan taraf ekonomi,” kata Nurdin.

Selain itu, Nurdin meninjau lapangan Bola Kaki Desa Pauh. Soalnya, Februari mendatang akan melaksanakan turnamen. Pemerintah, tambah Nurdin, mendukung kegiatan masyarakat.

Nurdin mengajak masyarakat bersama dan bahu membahu untuk kesuksesan pembangunan di Kepri. Dengan kekompakan, kebersamaan, Kepri akan semakin baik dan semakin maju. “Mari memajukan Kepri dengan kekompakan kita, agar masyarakat jaya dan sejahtera dimasa depan,” ujar Nurdin.

Pada kesempatan itu, Nurdin juga meninjau Puskesmas. Nurdin tampak menyempatkan menjenguk pasien yang sakit karna terbakar dan pasien demam tinggi. Sambil berinteraksi bersama pasien dan juga keluarga pasien yang menunggu maupun yang menjenguk.“Semoga cepat sembuh dan cepat balek lagi ke rumahnya masing-masing,” ucap Nurdin.

Setengah Semester, Mahasiswa SMB Mampu Buat Robot

SMA Pradita Dirgantara Butuh Kualitas Calon Peserta Didik

Saat melihat pembangunan puskesmas masih banyak dengan bangunan lama dari pada bangun baru. Yang mana bangun tersebut Nurdin masih ingat dan banyak kenangan-kenangan di puskesmas tersebut.

Nurdin pun melakukan tanya jawab bersama Kepala Puskesmas tentang kendala terkait pelayanan yang menjadi proses di puskesmas tersebut. “Dokter gimana pelayan BPJS masyarakat kita? Semoga tak ada yang dipermasalahkan ya, karena kita utamakan masyarakat dengan pelayanan perbaik,” ucap Nurdin. (humas)

rapat perdana

NATUNA

Selasa | 08 Januari 2019 | 13:39

Bupati Natuna Minta OPD Fokus Pembangunan Sektor Unggulan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, menggelar rapat koordinasi perdana di tahun 2019. Rakor tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Jumat, 4 Januari 2019 pagi .

Dalam arahannya, Hamid Rizal mengatakan bahwa Tahun 2019 daerah ini secara bertahap merintis kemajuan, di antaranya penerapan aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

BACA JUGA

Tiga Keindahan Geopark Natuna ‘Memaksamu’ untuk Datang

Letkol Czi Ferry Kriswardana Pimpin Kodim 0318/Natuna

” Dalam minggu pertama penerapannya sudah tampak peningkatan disiplin pegawai, diharapkan dapat terus dipacu menjadi peningkatan kinerja aparatur untuk mewujudkan OPD yang lebih produktif pula, ” kata Hamid Rizal.

Pada kesempatan tersebut, Hamid Rizal juga berpesan agar untuk tahun ini seluruh OPD dapat fokus dalam mendukung capaian kinerja, terutama dalam memaksimalkan potensi Pariwisata dan Perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak lupa Hamid juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat menjaga loyalitas terhadap pimpinan, serta netralitas dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Satuan TNI Terintegrasi dan Sarpras Pertahanan di Natuna

Ramah Gender, Natuna Diganjar APE 2018

Disdukcapil Natuna Bumi Hanguskan Ribuan e-KTP

” Hal ini harus menjadi perhatikan, karena pada hakekatnya ASN telahpun mengemban amanat Undang-undang sebagai perwakilan negara untuk memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Dan aktifitas politik akan memberikan pengaruh buruk terhadap mutu pelayanan dan kinerja pemerintahan khususnya, ” ujar Hamid.

Rakor ini turut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Pati – Dandim 0718/Pati Letkol Arm Arief Darmawan S.Sos, menghadiri Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari amal Bakti ke – 73 Kementerian Agama di halaman MAN 1 Pati Jl. Panglima Sudirman Km.3 Desa Dadirejo, Kecamatan. Margorejo, Kabupaten Pati, Kamis tanggal 3 Januari 2019. Kegiatan yang diikuti 1.000 orang ini mengusung tema ”Jaga Kebersamaan Umat ”.

Dalam Amanat Menteri Agama yang dibacakan oleh Bupati Pati H. Haryanto SH, MH, M,Si menyampaikan dalam suasana memperingati Hari Amal Bakti Ke-73 Kementerian Agama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rahmat, berkat, dan perlindungan-Nya menyertai seluruh bangsa Indonesia.

Kita memperingati hari bersejarah ini dalam kesederhanaan, keprihatinan, dan kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari peristiwa alam di beberapa wilayah, seperti di Lombok, Palu, Banten dan Lampung.

Seluruh bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan dalam derita dan bahagia, dalam sukacita maupun dukalara.

Pada Tujuh puluh tiga tahun silam, pada 3 Januari 1946 Pemerintah membentuk Kementerian Agama sebagai bagian dari perangkat kehidupan bernegara dan berpemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan Berdirinya Kementerian Agama adalah untuk menjaga dan memelihara, sekaligus mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat

Melalui peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kita diingatkan kembali arti pentingnya jaminan hak beragama dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pembukaan dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan negara kita berdasarkan Pancasila, bukan hanya jaminan untuk mengamalkan ajaran agama dilindungi negara, bahkan kebijakan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan kaidah agama.

Sejalan dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun ini, yaitu “Jaga Kebersamaan Umat”, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama, apalagi di tahun politik sekarang ini, mari senantiasa menebarkan energi kebersamaan, merawat kerukunan, dan menempatkan diri di atas dan untuk semua kelompok dan golongan kepentingan.

Ditemui tim Penerangan Kodim Pati Kakemenag Kabupaten Pati Imron, S.Ag mengatakan dalam peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang bertemakan “jaga kebersamaan umat “ Mengajak kepada semua elemen di kabupaten pati, mari jaga kerukunan dan jaga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, dan jauhi segala ujaran, perilaku, dan sikap yang bisa menimbulkan luka bagi sesama saudara, mari kita hindari.

Mari jauhi saling menebar benci, saling melempar fitnah keji, saling menyuburkan penyakit hati, dan saling melukai hati antar sesama umat,”jelasnya. (narto pendim pati).

MEDIAKEPRI.CO.ID, Denpasar – Bencana Tsunami yang mengakibatkan 426 orang meninggal,  7.202 orang luka dan 40.386 orang mengungsi pada (22/12/2018) membuat Bangsa Indonesia kembali diliputi duka. Belum habis ingatan akan Bencana Gempa Lombok dan Tsunami di Palu kembali bencana Tsunami Selat Sunda menghantam Bumi Pertiwi.

Kejadian Tsunami di Selat Sunda mengingatkan kembali bencana yang terjadi di Aceh 14 tahun silam. Terketuk hati untuk meringankan beban korban yang terkena dampak  Bencana Tsunami Selat Sunda, Komunitas Olahraga Parkour Bali mengadakan kegiatan aksi kemanusiaan berupa penggalangan dana. Aksi Kemanusiaan ini dilakukan pada saat momen car free day di Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Minggu, 30 Desember 2018 mulai pukul 06.00 wita.

Aksi kemanusiaan ini terbilang cukup unik dan atraktif. Para praktisi olahraga Parkour Bali selain membawa kotak kardus untuk donasi bagi masyarakat juga memberikan sebuah hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah setiap masyarakat yang melintas di seputaran Car Free Day Renon dan mendonasikan sebagian rezekinya maka para Praktisi akan melakukan atraksi tricking berupa putaran flip, back flip, kong (jenis-jenis salto) dan masih banyak lagi. Aksi ini mendapatkan respon positif masyarakat dan beberapa orang terlihat mengabadikan trick-trick olahraga parkour melalui ponsel pintar.

Rizki Triantono, salah satu anggota Komunitas Olahraga Parkour Bali mengatakan bahwa kegiatan penggalangan dana ini merupakan bentuk simpati dan empati terhadap korban Bencana Tsunami Selat Sunda.

“Semoga melalui aksi kecil yang dilakukan oleh Komunitas Olahraga Parkour Bali bisa meringankan korban bencana Tsunami Selat Sunda yang masih hidup” ungkapnya.

Ketua Olahraga Parkour Regional Bali, Ida Bagus Tantra atau akrab disapa Gus Tantra dikonfirmasi ditempat terpisah mengatakan bahwa aksi penggalangan dana ini dilakukan diseluruh Regional Komunitas Olahraga Parkour diseluruh Indonesia.

“Aksi ini dilakukan di seluruh Regional Parkour Se-Indonesia dan dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan dan Sumber Daya Manusia di masing-masing daerah. Donasi yang terkumpul dalam penggalangan dana pagi tadi langsung dikumpulkan di Koordinator Olahraga Parkour Pusat untuk selanjutkan disalurkan ke daerah berdampak Bencana Tsunami Selat Sunda” tegas pemuda yang berprofesi sebagai guru ini.

Olahraga Parkour merupakan olahraga yang sangat digemari oleh generasi millennial. Olahraga Parkour merupakan seni berpindah dari satu titik ke titik lainnya dengan aman dan tepat. Olahraga ini pertama kali dipopulerkan oleh David Belle seorang aktor dari Prancis. (***)

refleksi 2018

OPINI

Sabtu | 29 Desember 2018 | 13:16

Hadapi Tahun Politik, Catatan PWI Sambut 2019

HAJATAN nasional yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsa sudah di depan mata. Tahun depan, kita akan memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan.  Bukan hanya pemilihan presiden-wakil presiden yang kita hadapi, melainkan juga pemilihan legislatif secara serentak. Dalam suasana yang seperti ini, penting sekali untuk saling mengingatkan agar sebagai sesama komponen bangsa, kita terus menjaga semangat persaudaraan dan semangat kerukunan. Berbeda pilihan boleh, berbeda pandangan politik wajar wajar saja. Namun yang paling penting adalah bagaimana tetap menjaga toleransi, kebersamaan dan semangat saling menghormati dalam perbedaan itu.

Semua unsur masyarakat mesti memberikan andil untuk menjaga suasana kemasyarakatan yang tenang, guyup dan kondusif. Tanpa terkecuali komunitas pers nasional. Kepada rekan-rekan wartawan di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama menjaga agar ruang publik media menjadi ruang yang mencerahkan masyarakat dan mendinginkan suasana. Mari kita jaga agar ruang media tidak menjadi ruang provokasi dan ruang pecah belah masyarakat. Teman teman wartawan menjadi andalan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dengan senantiasa menampilkan pemberitaan yang berkualitas, obyektif dan independen. Media-massa jurnalistik seyogyanya  tidak terseret dalam perkubuan politik, berada di tengah tengah untuk mendampingi masyarakat di kala suasana politik semakin menghangat belakangan ini.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh komunitas pers nasional adalah masalah bangsa ini bukan hanya pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional. Bangsa Indonesia memiliki masalah serius yang lain: korupsi, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, kelestarian alam, toleransi antar umat beragama, penanganan bencana dan lain-lain. Jangan sampai karena hiruk-pikuk penyelenggaraan pemilu, kita menjadi abai terhadap masalah-masalah tersebut. Jangan sampai karena terlalu bersemangat mendiskusikan dan mewacanakan suksesi kepemimpinan nasional, komitmen pers menjadi mengendur terhadap persoalan-persoalan bangsa tersebut.

Salah satu masalah yang mengemuka dalam kehidupan pers Indonesia tahun 2018 adalah independensi dan imparsialitas media massa terhadap partai politik dan kandidat presiden/wakil presiden. Kita tidak dapat menutup mata dari fakta bahwa beberapa pemilik media secara terbuka dan dengan kesadaran diri terjun ke dunia politik, dengan menjadi pemimpin partai politik atau menjadi simpatisan dari kandidat tertentu. Tentu saja, terjun ke dunia politik adalah hak setiap orang, termasuk para pemilik media. Namun persoalannya di sisi lain UU Pers menyatakan pers pertama-tama adalah institusi sosial. Dalam kedudukannya sebagai institusi sosial, pers mesti mengedepankan nilai-nilai dan kepentingan publik di atas kepentingan apa pun dan siapa pun. Oleh karena itu, secara etis dan normatif, dalam kaitannya dengan agenda suksesi kepemimpinan nasional, setiap institusi media mesti bersikap independen dan mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama.

Terkiat dengan peran pers yang sangat strategis dan menentukan tahun 2019,  serta dalam konteks persoalan bangsa secara lebih luas, pad akhir tahun ini, PWI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1.      Di tengah-tengah perkembangan politik yang berjalan sangat dinamis, di mana kekuatan-kekuatan politik bersaing satu sama lain dalam pencitraan diri, penggalangan opini publik dan mobilisasi politik, selalu ada kemungkinan bahwa masyarakat akan memilih “kucing dalam karung”. Memilih para pemimpin karena sekedar harus berpartisipasi dalam pemilu tanpa mengetahui terlebih dahulu kualitas para pemimpin tersebut. Dalam hal ini, persmesti memberikan pendampingan kepada masyarakat. Pers mesti berperan menyediakan informasi dan wacana yang dibutuhkan masyarakat untuk mengenali kelebihan dan kekurangan para Calon Presiden atau Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPRD I dan CalonAnggota DPRD II, tetapi dengan tetap semangat independen dan profesional. Pers menyajikan informasi tentang para kandidat, tetapi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri pilihan politiknya.

2.      Pemilu 2019 adaah pemilu sangat kompleks sekaligus rawan. Di bilik suara, kita berhadapan langsung dengan 5 kartu suara yang berbeda. Ada sekitar 20.500 kursi yang diperebutkan oleh lebih dari 300 ribu kandidat. Akan ada 850 ribu TPS dengan total 5.000.000 panitia pemungutan suara. Banyak sekali informasi yang mesti diketahui masyarakat tentang proses persiapan pemilu, pemungutan suara, kandidasi dan lain-lain. Fakta menunjukkan, hingga hari ini sosialisasi tentang berbagai hal ini masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini menimbulkan kerawanan mengingat semakin dekatnya penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, pers perlu diingatkan agar turut berperan dalam sosialisasi tentang tahap-tahap dan tata cara pemilu. Sebagaimana telah terbukti, media massa adalah saluran komunikasi dan informasi yang utama di Indonesia hari ini. Jangan sampai, pers terus-menerus hanya berkutat dengan isu persaingan capres-cawapres dan mengesampingkan pemilihan legislatif. Jangan sampai pers terlalu sibuk dengan kontroversi tentang persaingan antar kandidat sehingga melupakan pentingnya pemberitaan tentang proses-proses penyelenggaraan pemilu.

3.      Yang tidak kalah penting adalah menjaga suasana yang kondusif dan aman menjelang pelaksanaan pemilu. Semua kandidat politik sangat berkepentingan dengan pemberitaan media. Beberapa di antara mereka mungkin akan berusaha menggunakan ruang pemberitaan media untuk menyudutkan pihak-pihak lain. Perlu kedewasaan dan kehati-hatian dalam hal ini, agar media tidak terseret ke dalam konflik atau persaingan politik antar kontestan pemilu.  Media harus menghindari peranan “intensivier of conflict”, peranan mengintensifkan dan memperbesar skala konflik melalui pemberitaan yang bersifat bombastis dan provokatif.

4.      Media-media mesti dapat menahan diri dan tahu-batas dalam menggunakan informasi di media sosial. Jika media-sosial dipenuhi dengan informasi yang spekulatif, agigatif, hoax dan ujaran kebencian, semestinya media massa jurnalistik menyajikan informasi yang lebih baik dan berkualitas. Jika di media sosial banyak orang asal ngomong, asal nuduh dan apriori kepada orang lain, semestinya media massa jurnalistik tidak ikut-ikutan menyebarkan informasi atau pernyataan yang demikian. Jika di media sosial, publik sering terpancing untuk menggunjingkan masalah-masalah pribadi tokoh politik dan pejabat, semestinya media-massa jurnalistik dapat menghindari eksploitasi urusan-urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik. Pendek kata, perlu dijaga benar agar media-massa jurnalistik tidak menjadi follower media-sosial dalam hal menyajikan informasi yang tidak kredibel, apriori, bermuatan kebohongan atau kebencian. Di era disrupsi dewasa ini, jati diri pers nasional sedang diuji apakah dapat menampilkan informasi dan wacana yang lebih beradab dibandingkan dengan media sosial.

5. Pers Indonesia mesti dapat mengawal proses penyelenggaraan suksesi kepemimpinan nasional 2019berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Besar harapan masyarakat agar pers Indonesia dapat menjadi “wasit” yang adil dan proporsional, dan tidak justru menjadi “pemain” dalam proses pemilu yang berlangsung. Menaati Kode Etik Jurnalistik dan berperan sebagai pihak yang netral juga dapat menghindarkan pers, terutama wartawan, dari kemungkinan-kemungkinan kekerasan yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

6. Persoalan korupsi masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya pers Indonesia terus-menerus menguatkan komitmen dalam membantu upaya memerangi korupsi. Hal ini dilakukan dengan terus-menerus memberitakan kasus-kasus korupsi, melakukan indepth reporting atau jurnalisme investigatif, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah, prinsip akurasi dan keberimbangan berita.

7. Tahun 2018, bangsa Indonesia tak henti-henti dirundung musibah bencana alam dan bencana sosial. Dari gunung meletus, gempa bumi, terorisme hingga tsunami silih berganti melanda negeri tercinta ini. Tentu saja, bencana itu menjadi perhatian pers nasional. Dalam beberapa momentum, masih ditemukan kecenderungan pers untuk mendramatisasi keadaan korban dan dampak bencana secara berlebihan. Alih-alih menghormati perasaan traumatik korban sebagaimana telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, sebagian media justru mengeksploitasi perasaan traumatik korban bencana. Ke depan, perlu diingatkan pentingnya menegakkan Kode Etik Jurnalistik dalam liputan bencana alam dan bencana sosial. Dramatisasi atas keadaan kebencanaan dan eksploitasi atas keadaan korban mesti dieliminir dalam pemberitaan pers nasional. Digantikan dengan pemberitaan yang lebih berorientasi pada penyelesaian masalah, mitigasi bencana, penanganan trauma korban dan pemulihan harapan dan optimisme para korban (manufacturing hopes). Pers juga mesti mempertimbangkan benar dampak-dampak pemberitaan bencana alam terhadap kepentingan publik yang lain: keamanan nasional, penanganan terorisme, perekonomian nasional, pariwisata, penerimaan devisa negara dan lain-lain.

Demikian pernyataan PWI dalam momentum pergantian tahun 2018 ke 2019. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, kami mengucapkan selamat tahun baru. Semoga perjalanan kita sebagai bangsa akan semakin baik dan sesuai harapan tahun depan. *

doa tsunami

TANJUNG PINANG

Jumat | 28 Desember 2018 | 20:01

Korem 033/WP Doa dan Galang Dana untuk Korban Tsunami di Selat Sunda

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Korem 033/Wira Pratama dan Kodim 0315/Bintan melaksanakan doa bersama di masjid dan gereja di Tanjungpinang sebagai bentuk turut berduka atas bencana tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung, Jumat, 28 Desember 2018.

Doa bersama ini dipusatkan di Masjid Agung Kota Tanjungpinang dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di jalan Wiratno Tanjungpinang. Selain doa bersama, juga dilaksanakan pengalangan dana untuk korban bencana tsunami di Banten dan Lampung.

BACA JUGA

PBB Saksikan Belanda Serahkan Kekuasaan ke Indonesia

Menelusuri Negeri Hang Tuah, Melaka sebagai Wisata Sejarah

Sinyal Jadi Masalah Serius di Posek

“Doa bersama dan pengalangan dana ini, sebagai rasa turut berduka atas bencana tsunami yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Banten dan Lampung,” jelas Kapenrem 033/WP

Ditambahkan juga oleh Kapenrem bahwa doa bersama dan pengalangan dana ini juga melibatkan seluruh komponen masyarakat yang berada di wilayah Korem 033/Wira Pratama dan pelaksanaan nya serentak dilaksanakan di wilayah Korem 033/Wira Pratama. (panrem033/wp)

tetapkan HET LPG

HEADLINE

Jumat | 28 Desember 2018 | 17:29

Pemko Setujui HET LPG 3Kg, Bagi yang Melanggar Kena Sanksi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang menyetujui kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET ) LPG 3kg Rp. 18.000 ,- dan akan diberlakukan mulai awal Januari 2019. Kenaikan HET tersebut telah melalui kajian dan pertimbangan. Hal tersebut disampaikan Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, S. Pd, Rabu, 26 Desember 2018.

Syahrul mengatakan, bahwa sesuai SK Walikota Tanjungpinang nomor 432 tahun 2018 tanggal 29 November 2018 bahwa telah ditetapka harga HET LPG 3 kg sebesar Rp. 18.000,-. Kenaikan tersebut akan diberlakukan mulai awal Januari 2019. Pangkalan tidak dibenarkan menjual diatas HET, apabila ada temuan di lapangan penjualan LPG diatas HET pihak berwenang tidak segan-segan untuk memberikan sanksi hingga pemutusan hubungan kerja.

Lebih lanjut dijelaskan Syahrul, bahwa sejak diberlakukannya konversi minyak tanah ke gas pada tahun 2010, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg Rp. 15.000, berdasarkan SK Walikota nomor 34 tahun 2010 tentang HET LPG 3kg untuk wilayah Kota Tanjungpinang, kecuali di Penyengat, ada biaya tambahan transportasi sebesar Rp. 2.000, hingga saat ini belum pernah mengalami penyesuaian harga, sementara biaya operasional dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti :UMK, BBM dan biaya operasional lainnya.

Syahrul menambahkan, sebelum dilakukan penyesuaian harga ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah melakukan kajian, dan melakukan rapat dengan Pertamina, Hiswana Migas serta Pemerintah Provinsi Kepri.

Hiswana migas sudah mengajukan penyesuaian harga sejak tahun 2014, namun Pemko belum menyetujui karena dengan pertimbangan kondisi saat itu belum saatnya untuk naik. Kemudian untuk kedua kalinya Hiswana Migas mengajukan kenaikan pada tahun 2017.

Penyesuaian HET ini, kata Syahrul merupakan kepastian harga di masyarakat, karena realita di lapangan harga jual LPG 3kg yang sudah ditetapkan Rp. 15.000, dijual dengan kisaran Rp. 18.000-20.000, bahkan hingga Rp. 22.000,-.

Dengan sudah ditetapkannya HET LPG 3 kg Rp. 18.000, harga di lapangan menjadi harga akhir di masyarakat, tidak ada lagi yang menjual di atas harga tersebut, kecuali di Penyengat, karena ada biaya transportasi tambahan yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 2.000.

Syahrul mengatakan, ada 3 agen di Tanjungpinang dan 181 pangkalan yang tersebar di 4 kecamatan. “Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang agar membeli gas LPG di pangkalan, pangkalan harus melayani masyarakat yang ada disekitarnya dan harus menjual ke konsumen akhir, bukan kepada konsumen perantara untuk diperjual belikan kembali,” himbau Syahrul.

Syahrul kembali menegaskan, dengan sudah ditetapkan penyesuaian harga tersebut, harga gas LPG 3 kg sebesar Rp. 18.000 sudah menjadi harga akhir, tidak ada lagi yang menjual diatas harga tersebut, Pemko Tanjungpinang akan melakukan pengawasan dibawah OPD terkait bersama Hiswana Migas, Pertamina dan Satgas Pangan di setiap pangkalan.

Ketua Cabang Hiswana Migas Provinsi Kepri Adeck Helmi mengatakan,
LPG 3kg akan di jual ke pangkalan resmi pada harga Rp. 15.750,- dari sebelumnya Rp. 13.750 dan pangkalan akan menjual pada harga Rp. 18.000,- dari sebelumnya Rp. 15.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang.

Adeck menbahkan, Pertamina, Hiswana Migas, Pemerintah Kota Tanjung Pinang berikut agen-agen yang melayani wilayah Tanjungpinang akan melakukan pengawasan untuk memastikan HET yang di jual tidak lebih dari yang di tentukan. Ia menegaskan, apabila ada pangkalan resmi yang yang menjual di atas HET dan Pangkalan yang resmi menjual kepada pengencer untuk diperjual belikan kembali, maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada Pemko dan agen, sehingga pangkalan tersebut akan mendapat sanksi berupa teguran sampai pemutusan hubungan kerja.

Pangkalan juga di minta untuk merevisi Papan pangkalan yang baru, tetap menyediakan racun api untuk mengatasi kebakaran dan ember air untuk memeriksa kebocoran serta timbangan untuk memastikan bahwa LPG yang di jual sesuai takaran dan mencatat semua penjualan LPG ke log book, karena LPG 3 kg adalah barang bersusidi yang di kontrol, di mana penggunanya adalah usaha mikro dan masyarakat tidak mampu.

“Kami menyarankan agar masyarakat tidak menjual LPG 3kg selain pangkalan, karena hal tersebut menyalahi aturan, apabila ingin menjual LPG 3kg, maka uruslah surat rekomendasi dari agen dan pemerintah daerah agar penjualannya dapat di awasi, “papar Adeck.

Lebih lanjut dipaparkan Adeck, saat ini kebutuhan LPG di Tanjungpinang sekitar 181.000 Tabung Perbulan yang di layani oleh 3 Agen yaitu:
PT. Mulia Bintan Sejahtera
PT. Adrijaya Sakti
PT. Bumi Kharisma Pratama
dan dengan 181 pangkalan.

HET yang naik telah di usulkan sejak tahun 2014 dan kembali di usulkan pada awal tahun 2017, proses ini sangatlah panjang setalah studi kelayakan selama beberapa tahun, kajian oleh tim professional dan review oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yang melibatkan semua OPD terkait, maupun Pemerintah ProvinsiKepri.

Pada tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga sudah berupaya menekan dari permintaan agen untuk dinaikan dari Rp. 21.000, hanya cukup di angka Rp. 18.000. HET, terakhir di tetapkan pada tahun 2010 pada 8 tahun lalu di mana faktor cost jauh berbeda.
UMK di tahun 2010 adalah 975.000 dan pada tahun 2018 sudah menjadi 2.565.187 dan 2019 menjadi 2.771.172 dimana mengalami selesih sebesar 184%.

KURS USD pada tahun 2010 sebesar Rp. 9.500,- dan pada tahun 2018 ini pernah mencapai Rp. 15.500,- sangat mempengaruhi cost di agen seperti spare part, harga lori baru di mana di perlukannya pembaharuan setiap 10 tahun untuk mengikuti ketentuan Pertamina dan aspek safety.

Apabila Het tidak di naikan maka oleh agen tidak mampu lagi membayarkan umpah lembur karyawan dan pembaharuan armada yang dapat menyebabkan keterlambatan supply ke pangkalan yang berujung adalah kelangkaan dan panic buying di masyarakat yang dapat memperparah situasi di lapangan

Hiswana Migas bersama Pemko dan Pertamina, Satgas Pangan siap melakukan pengawasan dan menjamin ketersediaan stok gas LPG 3 kg di tengah masyarakat. Ia juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu resah dan membeli gas elpigi di pangkalan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, bukan ditempat lain. (Humas/elvi)

Kekuasaan RIS

HARI INI SEJARAH

Kamis | 27 Desember 2018 | 14:28

PBB Saksikan Belanda Serahkan Kekuasaan ke Indonesia

MEDIAKEPRI.CO.ID – Republik Indonesia Serikat, (bahasa Belanda:Verenigde Staten van Indonesia, bahasa Inggris:Republic of the United States of Indonesia) disingkat RIS, adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember1949

Dilangsir dari wikipedia.org, berdirinya RIS ini sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja BundarRepublik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda

Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950

Menelusuri Negeri Hang Tuah, Melaka sebagai Wisata Sejarah

Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yaitu Konstitusi RIS. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para Pimpinan Negara/Daerah dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu:

  1. Mr. Susanto Tirtoprodjo dari Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville.
  2. Sultan Hamid II dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat
  3. Ide Anak Agoeng Gde Agoeng dari Negara Indonesia Timur
  4. R. A. A. Tjakraningrat dari Negara Madura
  5. Mohammad Hanafiah dari Daerah Banjar
  6. Mohammad Jusuf Rasidi dari Bangka
  7. K.A. Mohammad Jusuf dari Belitung
  8. Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar
  9. Dr. R.V. Sudjito dari Jawa Tengah
  10. Raden Soedarmo dari Negara Jawa Timur
  11. Jamani dari Kalimantan Tenggara
  12. A.P. Sosronegoro dari Kalimantan Timur
  13. Mr. Djoemhana Wiriatmadja dari Negara Pasundan
  14. Radja Mohammad dari Riau
  15. Abdul Malik dari Negara Sumatera Selatan
  16. Radja Kaliamsyah Sinaga dari Negara Sumatera Timur. (***)

Duet Gubernur Kepri dan Danrem 033/WP Meriahkan Suasana Natal