HEADLINE

MEDIAKEPRI.CO.ID,Natuna- Sidang tuntutan kasus perkara pencurian ikan di Wilayah ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) di Gelar di Pengadilan Negeri Natuna, Selasa 16 Juli 2019.

Empat Terdakwa pelaku Illegal Fishing yang disidangkan yakni, Bui mintan (29), Phan van trung (27), Chien Van nghiek (46) dan lhe van Thai (52).

Dalam dakwaan nya, ke empat Terdakwa melanggar pasal, 85 yunto 9 UUD 1945,tentang perubahan UUD 1945 dan pasal 27ayat2, tentang zona ZEE . Mereka ditangkap karena tidak memiliki izin tangkap dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Jaksa Penuntut Umum, Imanuel, meminta kepada Majelis Hakim, agar empat Terdakwa di tuntut membayar denda sebesar 100 Juta Rupiah.

Namun, pada pembacaan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Empat terdakwa secara terpisah memohon kepada Hakim, agar denda tersebut di kurangi, atau di ringan kan menjadi sebesar 50 juta Rupiah.

Para Terdakwa Melalui juru bahasa nya, merasa terbebani dan tidak mampu membayar denda sebesar 100 juta Rupiah. mereka mengaku tidak punya uang, lantaran Pihak pengusaha tidak ber
tanggung jawab atas diri mereka.

Pengadilan Negeri Natuna juga telah menyita barang bukti berupa, 4 unit kapal, 4 buah zps, 1 set tangkap ikan, 1 unit tangkap troll. 1 Bendera Vietnam di kembalikan ke Negara Vietnam.

Perlu diketahui, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), tidak boleh mencakup pengurungan badan, dan hanya diperbolehkan dikenakan pidana denda.

Sayangnya, Hukum Laut tersebut belum membuat jera bagi para pelaku Illegal fishing. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Masuk sebagai wilayah kepulauan, pelabuhan merupakan salah satu sarana obyek vital. Begitu juga dengan pelabuhan yang terdapat di Terempa.

Pantauan di lapangan, kondisi pelabuhan yang terbatas terjadi keterlambatan dalam proses bongkar muat. Dan kondisi ini semakin diperparah dengan adanya tumpukan kayu dan fiber.

Barang-barang yang ‘mengganggu’ aktivitas di pelabuhan ini tak kunjung diangkat. Sehingga, terjadi kesemberautan disaat adanya naik turun penumpang dan barang. Keadaan ini menjadi pemandangan setiap hari di pelabuhan.

Dimana saat kedatangan warga dari pulau yang menggunakan pompong, maka akan mengalami kesulitan untuk merapat ke pelabuhan. Karena, keterbatasan kondisi pelabuhan, akan diperparah dengan banyaknya jumlah kapal kargo yang bersandar.

Terkadang, untuk turun naik penumpang, warga harus mencari pelabuhan kayu milik pengusaha. Sejauh ini, belum ada tindakan yang serius oleh Dinas Perhubungan dalam menyikapi kondisi yang menjadi kebutuhan pengguna pelabuhan.

“Untuk menurunkan penumpang saja, kami harus mencari pelabuhan tikus. Padahal tumpukan kayu itu harus segera diangkut, supaya mempermudah turun naik penumpang,” ucap Badil warga Desa Bayat kepada mediakepri.co.id dengan nada kecewa, Selasa,16 Juli 2019.

Dikatakannya, saat ini, kalau menggunakan spead bout, untuk menurunkan penumpang masih nyaman, karena masih bisa dari pelabuhan Pemda.

“Dinas Perhubungan harus tanggap, jangan tutup mata. Beri solusi, bagaimana cara supaya kami yang dari pulau tidak susah untuk mencari tempat sandar,” katanya. (rofi)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Pelaku penyeludupan sabu-sabu 21 Kilogram inisial PI (31) yang diamankan Tim patroli F1QR Lanal Tanjungbalai Karimun ternyata bukan yang pertama kali.

Ternyata sebelum pelaku tertangkap, PI sudah berhasil dua kali meloloskan barang haram tersebut dari Malaysia menuju Tembilahan, Inhil, Provinsi Riau.

BERITA TERKAIT

Lanal Karimun Amankan Sabu-sabu 21 Kilogram, Dicegat di Karimun Anak

Itu terungkap saat press rilis di Mako Lanal Tanjungbalai Karimun, Senin 15 Juli 2019 sore yang dipimpin langsung oleh Danlamtamal IV, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Arsyad Abdullah.

“Dari pengakuan pelaku, ia sudah dua kali berhasil membawa sabu dari Malaysia menuju Tembilahan. Sebelum akhirnya ditangkap,” kata Komandan Lamtamal IV, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Arsyad Abdullah saat rilis.

Selain itu, Arsyad Abdullah juga menyampaikan pelaku dijanjikan akan diupah Rp 200 juta jika berhasil membawa sabu-sabu sampai di tujuan.

“Pelaku ini dijanjikan upah Rp 200 Juta jika berhasil membawa sabu sampai ke tujuan,” jelasnya.

Untuk modus yang dilakukan, pelaku mencoba mengelabui dengan mengatakan akan memancing ikan. “Jadi pelaku ini mengelabui petugas dengan melengkapi speedboatnya dengan alat-alat pancing,” ujar Arsyad Abdullah.

Pelaku dan barang bukti selanjutnya akan dibawa ke BNN Provinsi untuk pengembangan lebih lanjut. (yan)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau sekaligus memberikan arahan pada Plt Gubernur Kepri, hari ini, Sabtu, 13 Juli 2019.

“Sabtu, 13 Juli 2019, Pak Menteri akan menyerahkan SK Plt Gubernur Kepri. Mendagri besok juga akan memberikan pengarahan khusus kepada Plt Gubernur Kepri” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

Guna memastikan penyelenggaraan Pemerintahan di Kepulauan Riau tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kekosongan, pihaknya mengaku siap bekerja dan menyerahkan SK Plt meski hari libur.

“Walau libur, namun untuk memastikan penyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kepri berjalan, maka hari sabtu pun siap masuk kantor. Sedetikpun pemimpin pemerintahan Pemda Kepri tidak boleh kosong,” ungkapnya.

Ditambahkan Bahtiar, kegiatan penyerahan SK Plt merupakan kebijakan responsif yang dilakukan Mendagri yang selalu siap dan cepat memberi solusi dan kepastian hukum.

“Kegiatan sabtu, 13 Juli 2019, sebagai contoh keteladanan Mendagri yang selalu sigap mengambil keputusan dan sangat cepat memberi solusi dan kepastian hukum. Jadi, walau hari libur beliau tetap bekerja demi kepentingan negara dan daerah,” kata Bahtiar.

Pengarahan khusus diberikan Mendagri mengingat, Provinsi Kepulauan Riau merupakan zona merah yang mendapatkan perhatian dari Inspektorat khusus Kemendagri dan Korsugah KPK.

“Memperhatikam Kepri adalah zona merah yang jadi perhatian Inspektorat Khusus Kemendagri dan juga Korsugah KPK, Mendagri akan beri pengarahan khusus Plt Gubernur Kepri supaya tahu, paham dan sadar betul bahwa kedudukan gubernur selain sebagai kepala daerah juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” imbuhnya.

Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, gubernur diharapkan mampu menjadi teladan bagi bupati maupun walikota.

“Gubernur adalah representasi pemerintah pusat di wilayah provinsi, dia pejabat tertinggi di wilayah provinsi. Gubernur juga berkewajiban membina bupati walikota. Bagaimana bisa membina bupati/walikota, jika gubernur dan wagub tidak bisa diteladani oleh bupati/walikota. Gubernur adalah pemimpin wilayah provinsi bukanlah sekedar pejabat biasa. Maka, keteladaanan sangatlah penting,” pungkas Bahtiar. (r/eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID,NATUNA- KM. Cahaya samudra yang dinakhodai oleh Fredi karam di perairan Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna setelah menabrak karang pada Kordinat 03.54.822 U – 107.59.128. T.

Karamnya kapal yang membawa 20 Ton BBM jenis Solar milik PT.PLN Ranting Pulau Laut tersebut, terjadi pada hari Kamis 11 Juli 2019, sekitar pukul 08.15 WIB.

Beruntung, peristiwa nahas itu tidak menelan korban jiwa. Hal ini berkat kesigapan Anggota TNI AL Posal Sedanau, yang menyelamatkan nakhoda kapal bersama 3 orang anak buah kapal (ABK), setelah mendapat laporan kecelakaan kapal dari seorang warga Sedanau.

Meski demikian, dari 20 Ton BBM yang diangkut, hanya 10 Ton berhasil di selamatkan, sisanya terbawa arus dan sudah bercampur dengan air laut karena tong BBM mengalami kebocoran.

Diduga insiden ini terjadi karena kelalaian dari Nakhoda KM.Cahaya Samudra. untuk itu, Posal Sedanau melakukan pengecekan surat-surat dan Adminstrasi kelengkapan Kapal dan keterangan ABK. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Aksi tim anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengguncangkan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Disebut-sebut tim KPK mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada nama petinggi di Pemerintah Provinsi Kepri yang ikut terjaring di Kota Tanjungpinang, Rabu, 10 Juli 2019.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang sebesar 6.000 dolar Singapura.

Dari informasi yang beredar, enam orang yang diamankan tersebut, seorang di antaranya Kepala Daerah. Lima orang lainnya terdiri dari unsur pejabat daerah, PNS dan pihak swasta. Mereka diamankan saat sedang melakukan transaksi rasuah.

“Enam orang terdiri dari Kepala Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang, PNS, dan swasta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019 malam.

Febri mengatakan, dugaan awal keenam orang tersebut ditangkap karena terlibat kasus korupsi terkait izin reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Saat ini, mereka yang diamankan masih diperiksa intensif di Polres Tanjungpinang. 

“Enam orang yang diamankan tim dan dibawa ke polres setempat,” kata Febri.

Febri mengatakan informasi rinci bakal disampaikan dalam konferensi pers besok. KPK memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Superqurban adalah program optimalisasi qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi cadangan pangan dari protein hewani dalam bentuk kornet ataupun rendang.

Proses tersebut dilakukan sesuai syariah yang dicontohkan pada zaman Nabi. Hewan qurban dipilih yang sudah sesuai umur, sehat, dan tidak ada cacat berdasarkan pengawasan dewan syariah dan dokter hewan. Pemotongannya dilakukan di hari raya Idul Adha dan tiga hari tasyrik.

“Superqurban ini sesuai hadist yang disampaikan oleh Aisyah, bahwa dahulu mereka biasa mengasinkan (mengawetkan) daging udhiyyah (qurban) sehingga mereka bawa ke Madinah. Kemudian Nabi SAW bersabda: “Janganlah kalian menghabiskan daging udhiyyah (qurban) hanya dalam waktu tiga hari,” (HR. Bukhari-Muslim).” ungkap CEO Rumah Zakat, Nur Efendi dalam press conference yang di laksanakan, Rabu, 10 Juli 2019, di Jakarta.

Diproses dengan menggunakan tehnologi tinggi, Superqurban bisa tahan hingga tiga tahun. Hal ini yang membuat Superqurban bisa dinikmati sepanjang tahun oleh masyarakat pelosok Indonesia bahkan Dunia.

SOLUSI KETAHANAN PANGAN

Sebagai negara yang terletak di wilayah yang rawan bencana, Indonesia harus terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta potensi kerawanan pangan yang bersifat transien sebagai dampak bencana. Melalui program Superqurban Rumah Zakat memberikan solusi dalam ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat yang terkena bencana tersebut.

Selama 2018 Rumah Zakat telah menyalurkan 502.521 paket Superqurban untuk 251.257 penerima manfaat. Sedangkan dari Januari hingga Juni 2019 Rumah Zakat telah menyalurkan 161.986 paket Superqurban untuk 80.993 penerima manfaat. Dengan jumlah terbanyak disalurkan di desa dan pelosok, kemudian terbanyak kedua untuk wilayah bencana. Sementara itu di Idul Adha tahun 2019 ini Rumah Zakat menargetkan 15.000 pequrban dengan satu juta paket Superqurban untuk di distribusikan.

Menurut Nur dengan gizi seimbang, masyarakat desa akan memiliki energi lebih produktif, maju, dan berdaya. Demikian juga dengan masyarakat terdampak bencana. “Dalam kondisi serba terbatas karena bencana asupan pangan sumber protein sangat dibutuhkan. Terutama sebagai sumber energi bagi mereka. Disinilah Superqurban berperan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Nur.

PENYALURAN HINGGA MANCANEGARA

Solusi pemenuhan pangan tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat yang ada di Indonesia, tapi juga bagi para pengungsi di empat Negara yang mengalami bencana perang maupun kelaparan seperti Palestina, Suriah, Myanmar, dan Bangladesh. Selama tahun 2018 – 2019 Superqurban tersalurkan bagi ribuan pengungsi tersebut.

“Karena praktis saat disalurkan dan tahan lama, Superqurban menjadi paket andalan dalam penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat di luar Indonesia. Dengan demikian kami berharap Superqurban benar-benar bisa menjadi solusi ketahanan pangan bagi Indonesia dan Dunia,” ungkap Nur. (r/sal)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Tenaga honorer kontrak di lingkungan Pemkab Karimun akan segera dihapuskan. Akan diganti menjadi pekerja harian lepas (PHL)

Hal itu diungkapkan Sekertaris daerah (sekda) Karimun, melalui Kasi mutasi dan informasi BKPSDM Kabupaten Karimun, Kiki Rachmadi Selasa 9 Juli 2019.

Kiki Rachmadi menyebut, penghapusan tersebut seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Memang dalam waktu dekat ini akan dihapus, tapi sejauh ini masih dalam pembahasan Perbupnya. Kita masih pelajari aturannya,” kata Kiki saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Dijelaskan Kiki, perubahan tersebut nantinya akan membuat dua jenis ASN di lingkungan Pemkab Karimun, yakni PPPK dan PNS. Sementara tenaga honor yang ada saat ini menjadi Tenaga Harian Lepas (THL).

“Jadi untuk penerimaan honor kontrak itu kita sudah tidak ada. Untuk proses pengangkatannya juga berbeda. Di mana nanti yang mengusulkan di OPD yang bersangkutan,” katanya.

Untuk sistem pembayaran gaji nantinya juga akan dilakukan oleh OPD yang bersangkutan. “Jadi nanti BKD hanya fokus pada pegawai PNS dan PPPK,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq yang dikonfirmasi terkait aturan itu mengatakan akan menerapkan peraturan tersebut. Namun Rafiq menyebut pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu.

“Ya kita akan terapkan, tapi kita akan pelajari dulu yang digunakan dari peraturan itu apa. Ya namanya peraturan harus kita ikuti,” ujar Rafiq di sela-sela dirinya menghadiri HUT Bhayangkara di Polsek Tebing, Rabu 10 Juli 2019. (yan)

HEADLINE

Sabtu | 06 Juli 2019 | 0:06

Program CERIA, Camat: Datang ke Desa Banjar Padang

MEDIAKEPRI.CO.ID. Taluk Kuantan – Dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Camat Kuantan Mudik Sadarisna membuat sebuah program Camat bERkantor dI desA (CERIA) di Desa Banjar Padang, Kamis 4 Juli 2019.

Program yang diusung camat ini akan dilaksanakan dalam dua tahapan. Untuk tahap pertama ada 10 desa yang akan didatangi, dan tahap kedua ada 13 desa yang akan dikunjungi.

“Untuk tahap pertama, kita sudah mendatangi 9 desa dengan desa yang sekarang ini sudah kita datangi. Berarti tinggal satu desa lagi yang belum kita datangi untuk tahap satu,” ujar camat.

Camat menjelaskan program CERIA ini merupakan sebuah terobosan untuk medekatkan pelayan terhadap masyarakat dan meningkatkan sumber daya potersial. Diantarnya, pembinaan kepada aparatur desa, dengan pemberian materi yang disampaikan oleh, pihak kecamatan, Kapolsek, Danramil,dan OPD terkait.

Camat Kuatan Mudik, Sadarisnah beserta Kadis Perpustakaan dan para kepala desa di Kantor Desa Banjar Padang

Kemudian Asistensi di bidang Administrasi, yang materinya disampaikan oleh dinas BPKAD kepada bendahara desa, dalam pengunaan dana desa.

Yang berikutnya merupakan pelayanan publikasi terhadap masyarakat, seperti perekam KTP elektronik dari Dinas Dukcapil, perpustakaan keliling dari Dinas Perpurtakaan dan Arsip Negara dan perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari pihak kepolisian.

“Semuanya ini kita lakukan di kantor desa,” katanya.

Disisi lain, Ketua Forum Kepala Desa se Kecamatan Kuantan Mudik, Heri mengatakan, mengaprisiasi sekali program CERIA ini. Karena, katanya, sangat banyak nilai positifnya terhadap masyarakat, seperti perekaman KTP elektronik,

Dengan adanya program ini, katanya, tidak perlu lagi datang ke Dinas Dukcapil di kabupaten. Lalu, perpanjangan SKCK dan kegiatan lainya. Biasanya cuma ada di kabupaten. Sekarang ini malah datang sendiri ke desa desa.

“Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Camat Kuantan Mudik yang telah membuat program CERIA ini,” katanya mengakhiri. (depriandi)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Batam menemukan bahan berbahaya berupa borax dan rodhamin di 10 produk makanan yang ada di Pasar Puan Maimun.

Temuan tersebut diketahui dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program pasar aman dari bahan berbahaya yang dilaksanakan BPOM Batam sejak Juni 2019 dengan menguji 100 sampel dari barang dagangan di Pasar Puan Maimun.

Adapun barang yang diketahui mengandung borak adalah kerupuk tempe, siomay, kerupuk nasi, tahu jawa, kerupuk rambak, kerupuk tepung kecil, kerupuk tepung lebar dan pelembut daging

Sementara barang-barang yang mengandung rhodamim adalah terasi merah dan pelembut daging.

Kepala BPOM Batam, Yosef Dwi Irwan yang dikonfirmasi membenarkan adanya temuan tersebut. Surat penegasan dikeluarkan setelah pihaknya melakukan uji lanjutan di laboratorium BPOM.

“Memang ditemukan menggunakan alat tes. Ini kita uji penegasan di lab. Karena kemarin indikasi awal. Kita berikan surat agar pihak pasar memberikan pembinaan agar pedagang tidak menjual lagi,” kata Yosef, Rabu 3 Juli 2019.

Yosef menyampaikan terkait temuan bahan berbahaya merupakan hal klasik. Bukan hanya di Provinsi Kepri saja tapi diseluruh Indonesia. Bahkan untuk di Kepri masih cukup bagus.

“Di Kepri masih lumayan cukup bagus. Dari 100 hanya 10 (temuan). Pasar Puan Maimun termasuk pasar aman dan kita ingin aman,” katanya.

Terpisah, Dirut Perusda Kabupaten Karimun, Devanan Syam selaku pengelola Pasar Puan Maimun yang dihubungi mengaku belum menerima secara resmi surat tersebut.

Namun Ia mengaku telah berkoordinasi dengan BPOM Batam setelah mendapatkan informasi mengenai tersebarnya surat penegasan hasil monev itu. (yan)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Sebagian pelanggan di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun mengeluhkan kesulitan air bersih. Hal ini lantaran pipa milik PDAM Tirta Karimun kembali rusak.

Seperti yang dikeluhkan salah seorang warga di Perumahan Sinar Indah, Mesrolita (29), dirinya mengaku air mulai tidak mengalir sejak Minggu 23 Juni 2019 sore.

“Dari kemarin sore air sudah tidak jalan, hal seperti ini sudah dua kali terjadi dalam bulan ini,” katanya.

Sementara itu, Dirut PDAM Tirta Karimun, Indra Santo yang dikonfirmasi mengatakan kerusakan terjadi di pipa yang berada di dekat lapangan sepak bola Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing.

“Yang rusak dekat lapangan bola Pamak,” katanya saat dikonfirmasi, Senin 24 Juni 2019.

Indra menyebutkan pihaknya masih melakukan perbaikan. Ia juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan PDAM Tirta Karimun.

“Sekarang sedang diperbaiki. Insya allah hari ini sudah kembali normal,” ucapnya.

Menurut Indra, seringnya terjadi kerusakan pada jaringan pipa lantaran telah dimakan usia. Ia menyebutkan mestinya peremajaan jaringan sudah sangat perlu di lakukan.

“Kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang bukan karena terkena sesuatu. Tapi rusak sendiri,” jelasnya.

Namun diakui Indra, pihak PDAM belum dapat melakukan peremajaan. Akan tetapi PDAM Tirta Karimun tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas PU Kabupaten Karimun mengenai hal ini. (yan)

HEADLINE

Sabtu | 22 Juni 2019 | 5:58

Bupati Akan ‘Jual’ Natuna di Jepang

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna- Bupati Natuna,Abdul Hamid Rizal, mendapatkan kesempatan untuk “menjual” Potensi Natuna di Jepang, dalam kegiatan Indonesia Japan Business Forum (IJBF).

Event itu di mulai dari 26 hingga 27 Juni 2019, yang sekaligus menjadi “Side Event” dari KTT G-20 pada tanggal 28 Juni ,di Osaka Central Public Hall, Jepang.

Rencana Kedatangan Bupati Natuna ke Event Bisnis di Negeri Sakura itu bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan diundang resmi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka.

Berbekal ijin dari Gubernur Kepri dan Kementerian terkait, Bupati Natuna tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mempromosikan Natuna di Event kancah Internasional tersebut.

Dalam Konfrensi Pers yang di gelar di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, pada Jumat 21 Juni 2019, Sekretaris Daerah Natuna, Wan Siswandi, mengungkapkan dari seluruh Indonesia hanya dua Kabupaten yang diundang menghadiri event IJBF.

“Dari seluruh Kabupaten/kota se Indonesia, hanya Natuna dan Morotai yang diundang, dan nantinya Bupati mendapat kesempatan untuk mempromosikan potensi natuna disana,” ungkap Wan Siswandi.

Forum Bisnis IJBF ini nantinya akan terdiri dari 3 sesi kegiatan yakni, seminar, pameran, dan business meeting dan signing ceremony kerja sama.

Business meeting akan menjadi sarana bagi peserta kegiatan untuk melakukan penjajakan dan negosiasi bisnis dengan mitra kerjanya di Jepang.

“Khusus Natuna , selain promosi Bupati juga akan memastikan terlaksananya pembangunan SKPT Natuna melalui dana hibah Pemerintah Jepang melalui kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Japan International cooperation Agency (JICA),” terang Wan Siswandi.

Lanjut Sekda, Natuna melalui kementerian KP mendapatkan dana Hibah sebesar 100 milyar Rupiah dari Jepang, yang akan digunakan untuk pembangunan baru pasar ikan ranai dan pelabuhan perikanan selat lampa.

“Pekerjaan konstruksinya ditatgetkan dapat terlaksana tahun 2020 mendatang, sambil kita urus administrasinya dan menunggu Amdal dari Provinsi,” ujar Wan Siswandi.

Turut mendampingi Kunker Bupati Natuna Ke Jepang, Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Disperindagkop dan UKM, Kadis Perikanan, Kasubag Protokol bagian Humas, dan Kasubag Hubungan Antar Lembaga. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Pasca hari raya lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah 2019 daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sembilan bahan pokok di Kabupaten Karimun menurun.

Meski beberapa harga komoditi mengalami penurunan harga secara signifikan jika dibanding menjelang lebaran, daya beli masyarakat menurun hingga 50 persen.

“Daya beli sepi, mungkin karena habis lebaran kemudian kebutuhan anak masuk sekolah. Jadi pembeli itu menekan pengeluaran sekecil mungkin,” kata, Upi salah seorang pedagang di Pasar Puan Maimun, Kamis 20 Juni 2019.

Upi menyebut, lemahnya daya beli masyarakat sangat berimbas terhadap omsetnya. Bahkan penurunannya mencapai 50 persen dari hari biasanya.

“Apalagi habis hari raya tentu sudah habis banyak uang. Penurunan omzet itu rata-rata dialami para pedagang yang ada disini,” katanya.

Pantauan di pasar Puan Maimun, untuk harga cabe merah dari harga Rp. 140 ribu turun jadi Rp. 80 ribu per kilogram, cabe rawit yang semula dijual Rp.130 ribu jadi Rp.70 ribu perkilogram, Bawang merah dari harga Rp. 36 ribu turun menjadi Rp. 28-30 ribu perkilonya.

Sementara untuk harga sayuran seperti kol saat ini harganya Rp. 10 ribu dari harga Rp. 7 ribu perkilogram, dan Tomat saat ini menjual dengan harga Rp. 16 ribu perkilogram. (yan)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Sejumlah kalangan memprediksi sosok Walikota Batam Haji Muhammad Rudi SE MM (HM Rudi) tak ada lawan. Itu jika maju lagi mencalonkan diri untuk periode berikutnya. Sangat dominan. Terlalu kuat untuk disaingi.

Ini terbukti. Pilkada Batam akan berlangsung serentak dengan sejumlah kita dan kabupaten bahkan provinsi lainnya di Indonesia. Tapi sampai saat ini belum ada nama yang berani muncul. Padahal waktunya tak lama lagi. Tinggal hitungan bulan. Memperkenalkan diri dan menunjukkan kemampuan untuk memimpin Batam butuh waktu lama. Meyakinkan masyarakat bahawa layak dipilih. Tapi HM Rudi sudah membuktikannya. Nama lain belum ada.

Bukti lain; justru sejumlah praktisi politik dan pengamat di Batam hanya memprediksi pendamping HM Rudi. Siapa yang pantas mendampingi Sang Walikota melanjutkan tugasnya membangun Batam lebih maju lagi.

Sejumlah media lokal sudah mulai pemanasan memunculkan figur-figur berkualitas. Dikutip dari sejumlah media lokal baik online mau pun koran, praktisi hukum dan akademisi Markus Gunawan, mengatakan, yang menarik justru siapa yang akan mendampingi beliau sebagai wakil walikota. Pak Amsakar memang yang paling berpeluang, tetapi banyak juga tokoh lain yang mungkin sangat pantas mendampingi beliau,” katanya beberapa waktu lalu.

Namun Markus menyinggun soal munculnya nama Candra Ibrahim, Ketua PWI Kepri.

“Katanya dia (Candra Ibrahim) Pilkada Natuna. Kalau saya pribadi mengatakan, beliau lebih cocok mengabdi untuk Batam,” katanya.

Sementara itu ketua DPC PKB Kota Batam, Jefri Simanjuntak, mengatakan, saat ini sudah banyak figur yang memang layak untuk dimajukan dalam Pilkada 2020 mendatang.

Bukan hanya dari kalangan internal partai tapi juga dari profesional. Menurutnya, semakin banyak calon maka akan semakin bagus.

“Dari PKB sendiri, siapa yang muda dan punya visi yang jelas akan tetap kita tampung,”katanya.

Nama Candra Ibrahim menurutnya sangat layak. “Tergantung bung Candra berkoordinasi dengan partai mana nantinya. Kalau dari internal kami ada beberapa figur yang layak untuk dimajukan, dan Candra menurut kami layak diperhitungkan. Nah semua figur ini akan kita saring,” katanya.

Menanggapi munculnya nama muda dari kalangan profesional ini, Ketua Dewan Penasihat PWI Kepri Marganas Nainggolan menyambut positif.

“Jika nama tokoh dari pers, dari PWI ada yang melirik, kita mesti mendorong. Apalagi untuk kepentingan Batam,” ujarnya.

Artinya, PWI Kepri siap menghibahkan figur-figur yang dianggap layak menjadi bagian dari penentu kebijakan dalam memajukan Batam.

“PWI Kepri siap hibahkan,” tegas Marganas saat berdiskusi dengan Ketua Dewan Kehormatan PWI Kepri, Ricard Nainggolan, Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim dan sejumlah pengurus harian lainnya.

Candra menurut Marganas sudah cukup matang diorganisasi, yang bersangkutan juga punya basic ilmu ekonomi yang mempuni, dan kini sedang menakhodai perusahaan Batam Pos.

“Kemampuannya sudah lebih dari mencukupilah, Candra layak menjadi pertimbangan Pak Rudi dalam menentukan pasangan,” ungkap Marganas.

Setali tiga uang, Ketua Dewan Kehormatan PWI Kepri, Ricard Nainggolan juga mengungkapkan hal yang sama.

“Sudah saatnya figur dari PWI Kepri, insan pers, wartawan menjadi penentu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Batam,” ungkap Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Batam ini.

Pria yang akrab disapa Opung ini juga akan merangkul sejumlah pihak dan akan memberikan dukungan penuh pencalonan Candra Ibrahim.

“Insan pers Kepri pasti akan memberikan dukungan penuh, karena ini menjadi moment perjuangan bersama demi Batam yang lebih maju,” ungkap Opung.

Sementara itu Candra Ibrahim sangat berterima kasih dengan dukungan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Kepri.

“Kami secara pribadi sudah melakukan pendekatan-pendekatan awal kepada sejumlah pihak termasuk partai politik, dukungan dari teman-teman, para senior menjadi modal dasar kami dalam melangkah lebih lanjut,” ujar Candra yang didampingi Sekretaris PWI Kerpri Novianto, Sekretaris DK Haryanto dan Ketua Pokja PWI Batam, Noer Syahrullah di PIH Batam. (r/eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Yayasan Nazir Mitra Umat (Yazirat) Kota Batam resmi memutuskan kerja sama dengan PT Daing Mas Global Resouces yang selama ini dipercaya untuk mengelola Rumah Potong Unggas (RPU) milik Yazirat Batam.

Keputusan tersebut diambil setelah Yazirat Batam, yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset wakaf melakukan sejumlah kajian dan survey lapangan, tentang perkembangan pengelolaan RPU yang beroperasi di Sei Temiang, Batam tersebut.

“Kita sudah buat kajian, kita sudah beberapa kali survey, bahkan kita juga sudah meminta semua laporan pengelolaan, namun mitra kita tak mampu menyediakan, maka kita harus buat keputusan,” ungkap Muhammad Santoso pimpinan Rapat Gabungan Yazirat Batam dari Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas, Jumat (14/6/2019) di PIH Batam.

Diterangkan Santoso, dari hasil survey lapangan, diketahui kalau Daing Mas Global Resouces mengelola RPU yang merupakan aset hasil wakaf umat, dengan tidak profesional.

RPU milik Yazirat Batam itu didirikan pada tahun 2013 dan selesai pada 2016. Sejak selesai, pengelolaannya dipercaya oleh pihak ketiga termasuk PT Daing Mas Global Resouces.

“Dikelola dengan sistem bagi hasil, namun hingga saat ini hasilnya belum nampak,” sebut Santoso bersama Ketua Umum Yazirat Batam, H Mustamin Husein dan Wakil Ketua, Yulfis Wandi.

RPU tersebut, nantinya akan dikelola secara profisional oleh Yazirat Batam, bekerja sama dengan sejumlah pihak dan juga akan dipasarkan secara online.

Selain itu, dalam keputusan rapat yang juga dihadiri oleh mantan Kakan Kemenag Batam, Zulkifli AK, dan KH Didi Suryadi, Samsul Ibrahim, Toto Wahyudi serta segenap pengurus Yazirat Batam tersebut, dibentuk dua tim yakni Tim Transisi pengelolaan dari PT Daing Mas Global, serta Tim pendorong penerapan Perda Rumah Potong Halal. (r/eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Menjelang putusan sengketa Pemilu Serentak 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ratusan masyarakat di Tanjungpinang menggelar deklarasi damai bertema; Damailah Indonesiaku Tolak Kerusuhan. Acara yang digelar di halaman Gedung Daerah Kota Tanjungpinang, Jumat, 14 Juni 2019.

Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen dan Ormas serta perwakilan organisasi-organisasi. Deklarasi yang dinisiasi oleh pengurus dan kerabat Melayu Raya Tanjungpinang bersama berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Kota Tanjungpinang, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam deklarasi itu, masing-masing utusan membuat petisi dan membubuhkan tandatangan sebagai upaya mendeklarasikan penolakan kerusuhan.

Ketua Korwil Melayu Raya Tanjungpinang, Arie Sunandar mengatakan, deklarasi tersebut sebagai upaya menjaga daerah agar tetap menjaga ketentraman dan menghargai sesama. Menurutnya, deklarasi Damailah Indonesiaku menolak kerusuhan tersebut juga digelar di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.

“Kita ingin Indonesia, khususnya Tanjungpinang tetap aman, untuk itu kita mengajak selurah eleman masyarakat, bersatu, bergandeng tangan untuk Indonesia damai. Tidak boleh ada kerusuhan karena perbedaan pendapat, karena semua sudah diatur di dalam konstitusi NKRI,” sebutnya.

Pada saat itu juga, Ketua PWI Tanjungpinang Bintan Zakmi juga mendukung apa yang dilaksanakan oleh Hi-Melaya Korwil Tanjungpinang.

“Apapun yang kegiatannya positif dan bermanfaat bagi orang banyak, tentu saja akan kita dukung,” kata Zakmi.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjungpinang, Zubad Akhadi Muttaqin juga mengapresiasi kegiata tersebut.

“FKUB Tanjungpinang sangat mendukung deklarasi itu dan menginginkan kerukunan tetap terjaga di masyarakat Indonesia dan Tanjungpinang khususnya.

Menurutnya, masyarakat harus banyak belajar dari negara-negara di Timur Tengah dan di Asia Barat yang hancur karena pertentangan politik yang dibalut dengan agama. (r/eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Hermansyah (45) warga kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun meninggal dunia di ruang Unit Gawat Darurat (UDG) RSUD Muhammad Sani, Jumat 14 Juni 2019 malam sekira pukul 19.30 WIB.

Korban tewas hanya berselang lima menit setelah mendapat suntikan dari Dokter RSUD Muhammad Sani yang menangani korban saat datang berobat ke RSUD Karimun.

Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga korban yang merupakan abang kandungnya yakni, Edy Anwar mengatakan bahwa awalnya korban mengeluhkan sakit demam.

“Tadi pagi adek saya mengeluh sakit demam, lalu adek saya nomor dua bawa dia berobat ke Puskesmas. Tapi karena obat disana kurang bagus dibawa ke RSUD,” kata Edy Anwar pada media, Jumat 14 Juni 2019 malam.

Setelah tiba di RSUD, Anwar menjelaskan adeknya langsung disuntik oleh dokter tanpa ada periksa darah. Usai disuntik korban disuruh pulang dan diberikan obat.

Namun sorenya, korban mengeluhkan kakinya sakit dan mulai semakin membesar dan timbul air. Bahkan kulit kaki yang membengkak tersebut sampai meledak.

Saat ini pihak kepolisian dari Polres Karimun masih melakukan visum di ruang instalasi pemulasaran jenazah di RSUD Muhammad Sani Karimun. (yan)