Advertisements

KEPRI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah merampungkan rekapitulasi suara tingkat nasional di 34 provinsi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Selasa, 21 Mei 2019 dini hari WIB. Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) menang di 21 provinsi.

Berdasar data KPU RI, dari 34 provinsi tersebut, pasangan calon nomor urut 01 itu unggul atas pasangan nomor urut 02, Subianto-Sandiaga Uno di Provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat.

Kemudian, menang di Provinsi Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Lampung. Paslon 01 juga menang di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.

Sementara 13 provinsi lainnya tercatat dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Sandi.

Selain untuk pilpres, rekapitulasi suara yang sudah dimulai sejak Jumat (10/5/19) itu dilakukan untuk pemilihan legislatif (pileg). Rapat rekapitulasi melibatkan saksi dari partai politik peserta pemilu serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Berikut hasil rekapitulasi suara untuk Pilpres 2019 dari 34 provinsi:

1. Bali
Pasangan 01: 2.351.057 suara
Pasangan 02: 213.415 suara

Jumlah suara sah: 2.564.472
Suara tidak sah: 52.338
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 2.616.810

2. Bangka Belitung
01: 495.729
02: 288.235

Suara sah: 783.964
Suara tidak sah: 22.927
Jumlah: 806.891

3. Kalimantan Utara
01: 248.239
02: 106.162

Suara sah: 354.401
Suara tidak sah: 4.840
Jumlah: 359.241

4. Kalimantan Tengah
01: 830.948
02: 537.138

Suara sah: 1.368.086
Suara tidak sah: 3.3612
Jumlah: 1.401.698

5. Gorontalo
01: 369.803
02: 345.129

Suara sah: 714.932
Suara tidak sah: 8.148
Jumlah: 723.080.

6. Bengkulu
01: 583.488
02: 585.999

Suara sah: 1.169.487
Suara tidak sah: 26.862
Jumlah: 1.196.349

7. Kalimantan Selatan
01: 823.939
02: 1.470.163

Suara sah: 2.294.102
Suara tidak sah: 88.001
Jumlah: 2.382.103

8. Kalimantan Barat
01: 1.709.896
02: 1.263.757

Suara sah: 2.973.653
Suara tidak sah: 56.256
Jumlah: 3.029.909

9. Sulawesi Barat
01: 475.312
02: 263.620

Suara Sah: 738.932
Suara Tidak Sah: 12.147
Jumlah: 751.079

10. Yogyakarta
01: 1.655.174
02: 742.481

Suara Sah: 2.397.655
Suara Tidak Sah: 52.024
Jumlah: 2.449.679

11. Kalimantan Timur
01: 1.094.845
02: 870.443

Suara sah: 1.965.288
Suara tidak sah: 37.993
Jumlah: 2.003.281

12. Lampung
01: 2.853.585
02: 1.955.689

Suara sah: 4.809.274
Suara tidak sah: 86.311
Jumlah: 4.895.585

13. Maluku Utara
01: 310.548
02: 344.823

Suara sah: 655.371
Suara tidak sah: 10.243
Jumlah: 665.614

14. Sulawesi Utara
01: 1.220.524
02: 359.685

Suara Sah: 1.580.209
Suara Tidak Sah: 14.096
Jumlah: 1.594.305

15. Jambi
01: 859.833
02: 1.203.025

Suara Sah: 2.062.858
Suara Tidak Sah: 48.470
Jumlah: 2.111.328

16. Sulawesi Tengah
01: 914.588
02: 706.654

Suara Sah: 1.621.242
Suara Tidak Sah: 18.821
Jumlah: 1.640.063

17. Jawa Timur
01: 16.231.668
02: 8.441.247

Suara sah: 24.672.915
Suara tidak sah: 838.326
Jumlah: 25.511.241

18. NTT
01: 2.368.982
Pasangan 02: 305.587

Suara sah: 2.674.569
Suara tidak sah: 43.895
Jumlah: 2.718.464

19. Sumatera Selatan
01: 1.942.987
02: 2.877.781

Suara sah: 4.820.768
Suara tidak sah: 117.817
Jumlah: 4.938.585

20. Sulawesi Tenggara
01: 555.664
02: 842.117

Suara Sah: 1.397.781
Suara Tidak Sah: 27.625
Jumlah: 1.425.406

21. Jawa Tengah
01: 16.825.511
02: 4.944.447

Suara Sah: 21.769.958
Suara Tidak Sah: 606.514
Jumlah: 22.376.472

22. Sumatera Barat
01: 407.761
02: 2.488.733

Suara Sah: 2.896.494
Suara Tidak Sah: 40.225
Jumlah: 2.936.719

23. Kepulauan Riau
01: 550.692
02: 465.511

Suara Sah: 1.016.203
Suara Tidak Sah: 14.665
Jumlah: 1.030.868

24. Banten
01: 2.537.524
02: 4.059.514

Suara Sah: 6.597.038
Suara Tidak Sah: 194.128
Jumlah: 6.791.166

25. Aceh
01: 404.188
02: 2.400.746

Suara Sah: 2.804.934
Suara Tidak Sah: 83.326
Jumlah: 2.888.260

26. NTB
01: 951.242
02: 2.011.319

Suara Sah: 2.962.561
Suara Tidak Sah: 78.125
Jumlah: 3.040.686

27. Jawa Barat
01: 10.750.568
02: 16.077.446

Suara Sah: 26.828.014
Suara Tidak Sah: 648.065
Jumlah: 27.476.079

28. DKI Jakarta
01: 3.279.547
02: 3.066.137

Suara sah: 6.345.684
Jumlah tidak sah: 79.890
Jumlah: 6.425.574.

29. Papua Barat
01: 508.997
02: 128.732

Suara sah: 637.729
Suara tidak sah: 12.462
Jumlah: 650.191

30. Sulawesi Selatan
01: 2.117.591
02: 2.809.393

Suara sah: 4.926.984
Suara tidak sah: 98.205
Jumlah: 5.025.189

31. Riau
01: 1.248.713
02: 1.975.287

Suara sah: 3.224.000
Tidak sah: 47.530
Jumlah: 3.271.530

32. Sumatera Utara
01 : 3.936.515
02 : 3.587.786

Suara sah: 7.524.301
Suara tidak sah: 111.925
Jumlah: 7.636.226

33. Maluku
01: 599.457
02: 392.940

Suara sah: 992.397
Suara tidak sah: 11.514
Jumlah: 1.003.911

34. Papua
01 : 3.021.713
02 : 311.352

Suara sah : 3.333.065
Suara tidak sah : 58.822
Jumlah: 3.391.887 (berbagai sumber)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga menyampaikan tentang apel pemberangkatan Sat Brimob dan Samapta Polda Kepri BKO Polda Metro Jaya, Jumat 17 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

Erlangga menyampaikan apel pemberangkatan dilaksanakan di Bandara Hang Nadim. Bertindak selaku Pimpinan Apel Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto.

Dalam kegiatan turut hadir Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Para Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang dan sebanyak 300 Personil BKO ke Polda Metro Jaya.

Kapolda Kepri sampaikan arahan secara khusus kepada 300 Personil Polda Kepri yang di BKO ke Polda Metro jaya, dengan esensinya bahwa tugas ini merupakan amanah yang harus dituntaskan didalam rangka menjaga keamanan, ketertiban masyarakat.

Tugas yang diberikan ini, tambahnya, merupakan tugas mulia dan suatu kehormatan serta kebanggaan. Selaku aparat penegak hukum di dalam bertindak, katanya, harus sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan serta SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah ditentukan.

Ditegaskan bahwa dalam tugas agar didasari ketentuan yang berlaku seperti UU No 1/1946, KUHP dan UU 9/1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Lebih jauh dikatakannya, pelaksanaan tugas terdapat capaian ukuran keberhasilan tugas yakni, tidak terjadi suatu apapun terhadap rekan-rekan dalam menjalankan tugas, pelaksanaan tugas di lapangan diharapkan agar melayani masyarakat dengan baik, taat azas, aturan, SOP, konsignes yang ada dan tetap dalam ikatan satuan.

“Laksanakan tugas dengan sebaiknya serta bermohon dan berdoa kepada Allah SWT,” kata Erlangga menirukan yang disampaikan Kapolda Kepri.

Personel BKO Polda Metro Jaya sebanyak 300 Pers berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandara Soekarno Hatta, Jakarta pukul 00.05 WIB. (humaspoldakepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Hebohnya penyakit cacar monyet menjadi perhatian Polda Kepri. Untuk itu, Polda Kepri mengeluarkan imbauan Kamtibmas terkait Informasi, Pencegahan dan pengobatan virus cacar monyet.

Melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga menjelaskan heboh penyakit ini ketika 28 April 2019 lalu, WN Nigeria 38 tahun teridentifikasi kena cacar monyet pas baru tiba di Singapura. Penyakit langka ini disebabkan virus, menular ke manusia melalui hewan.

Kita sadari, katanya, Kepri berdekatan dengan Singapura, sehingga kita harus siap dan sigap mengantisipasinya.

Disebutkannya, informasi awal monkeypox kali pertama diidentifikasi tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo (dulu Zaire). sejak tahun 1970, monkeypox terjadi pada 10 negara Afrika Republik Demokratik Kongo, Rep Kongo, Kamerun, Rep Afrika Tengah, Nigeria, Pantai Gading, Liberia, Sierra Leone, Gabon dan Sudan Selatan. Monkeypox di luar Afrika, 2003 di AS, tahun lalu dua kasus di Inggris dan satu di Israel.

Selanjutnya, penularan cacar monyet terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau lesi kulit atau mukosa pada hewan yg terinfeksi (kera, tikus dan tupai). Selain itu, makan daging hewan terinfeksi (masak tidak matang) juga faktor risiko terkena virus.

Penularan sekunder dari manusia ke manusia, akibat kontak langsung dengan lendir dari saluran pernapasan orang yg terinfeksi, lesi kulit orang yg terinfeksi/benda yang terkontaminasi cairan yang dari tubuh pasien atau dari lesi. Penularan melalui partikel pernapasan, butuh kontak tatap muka berkepanjangan, sehingga anggota rumah tangga orang terinfeksi berisiko terkena lebih besar.

Lebih jauh disebutkannya, gejala Monkeypox, masa inkubasi cacar monyet (interval infeksi s/d timbul gejala) 5 sd 21 hari dan Infeksi terbagi dua periode, yakni periode invasi (0-5 hari) ditandai demam, sakit kepala hebat, limfadenopati (pembengkakan kelenjar getah bening), nyeri punggung, mialgia (nyeri otot) dan asthenia yg intens (kekurangan energi).

Lalu yang berikutnya disebut periode erupsi kulit ( 1-3 hari setelah muncul demam) berbagai ruam muncul, mulai wajah menyebar ke bagian tubuh. Wajah (95% kasus), dan telapak tangan dan telapak kaki (75% kasus) paling terpengaruh.

Evolusi ruam maculopapules (lesi dg basis datar) ke vesikel (lepuh isi cairan kecil), pustula, diikuti kerak terjadi sekitar 10 hari. Mungkin perlu waktu tiga minggu sebelum semua itu lenyap dari kulit. Jumlah lesi bervariasi dari sekian sampai dengan beberapa ribu, mempengaruhi membran mukosa mulut (70% kasus), genitalia (30%), konjungtiva (kelopak mata) (20%), serta kornea (bola mata). Beberapa pasien alami limfadenopati parah (bengkak kelenjar getah bening) sebelum muncul ruam ciri khas cacar monyet dibanding penyakit serupa lainnya.

Agar tidak tertular maka langkah pencegahan cacar monyet yakani hindari kontak dg tikus dan primata terinfeksi, serta batasi paparan langsung thd darah dan daging yg tidak dimasak dgn baik. Lalu,
batasi kontak fisik dgn orang terinfeksi atau hindari bahan terkontaminasi. Selanajutnya, pakai sarung tangan dan pakaian pelindung saat merawat orang sakit atau tangani hewan yg terinfeksi. Terakhir, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk pengobatan dan vaksin, katanya, tidak ada perawatan khusus atau vaksin untuk cacar monyet. Wabah cacar monyet sejauh ini masih dapat dikendalikan. Vaksinasi cacar terbukti 85 persen efektif mencegah cacar monyet di masa lalu.

Penyakit cacar monyet biasanya sembuh sendiri dari gejala 14 sampai dengan 21 hari. Kasus parah terjadi lebih sering pada anak-anak dan terkait dengan tingkat paparan virus, status kesehatan dan tingkat keparahan komplikasi pasien. Untuk kasus kematian terjadi bervariasi, infonya 10% kasus sebagian besar anak-anak. (humaspoldakepri)

Latihan Posko I Kodim 0317/TBK secara resmi dibuka Kasi Ops Rem 033/WP Kolonel Inf Ariful Mutaqin di Aula Kodim 0317/TBK, Kamis, 16 Mei 2019.

Kasi Ops menyampaikan latihan posko I Kodim 0317/TBK dilaksanakan dalam bulan Suci Ramadhan 1440 Hijriah diharapkan kepada seluruh penyelenggara, pendukung dan pelaku latihan Posko dapat dilaksanakan dengan baik dan semangat.

Latihan posko I Kodim 0317/TBK sebagai ajang bagi komandan Kodim dan Perwira Stafnya untuk menguji dan mengolah kemampuan operasionalnya, juga menjadi kebutuhan, terutama dihadapkan tantangan tgas ke depan.

Kodim 0317/TBK siap menjalankan Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat 2 bahwa tugas pokok TNI dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP), diantara tugas dalam OMSP adalah tugas membantu penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Sesuai dengan undang-undang RI no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dalam hal ini TNI khususnya TNI-AD secara sah terlibat dalam penanggulangan bencana yang diwadahi dalam organisasi badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).

Dengan thema latihan Posko I Kodim 0317/TBK kali ini, Kodim melaksanakan tugas bantuan kepada pemerintahan daerah di wilayah dalam rangka menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Tentunya didalam pelaksanaan tugas-tugas itu dituntut kesiapan satuan yang tinggi, baik kesiapan personel yang berkaitan dengan profesionalitasnya, maupun kesiapan materiil yang berkaitan dengan kesiapan sarana yang digunakan untuk menyukseskan pelaksanaan tugas, serta kesiapan piranti lunak yang dijadikan pedoman pelaksanaannya.

Kodim 0317/TBK merupakan komando pelaksana Korem 033/Wira Pratama yang bersifat kewilayahan dan memiliki wilayah tanggung jawab di wilayah kab Karimun salah satu persoalan yang mungkin timbul di wilayah adalah bencana alam.

Maka dari itu, kesiapan operasi dan kemampuan tugas satuan agar mendapat hasil optimal, perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan para unsur pimpinan dan staf Kodim 0317/TBK, dalam melaksanakan prosedur penyelesaian masalah yang berkembang di wilayahnya secara profesional.

Penyelenggaraan latihan Posko I Kodim 0317/TBK, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prosedur hubungan komandan dan staf dalam merencanakan menyiapkan dan melaksanakan komando pengendalian suatu operasi dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang terjadi di wilayah, latihan posko direncanakan berlangsung selama 3 hari yaitu mulai tanggal 16 -18 mei 2019.

Dalam pembukaan Latihan Posko I Kodim 0317/TBK tersebut juga juga hadir Kasipres Korem, Dandim 0317/Bintan serta Kabalakrem 033/WP. (penrem033/wp)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Sebanyak 45 orang anggota legislatif yang duduk di DPRD Kepri sudah ditetapkan. Ada wajah baru dan komposisi wakil rakyat ini masih dihiasi dengan tampang lama.

Penetapan ke-45 orang anggota DPRD Kepri ini setelah KPU Provinsi Kepri menyelesaikan rekapitulasi suara.

Dua partai politik peserta pemilu, yakni Nasdem dan PKS akan meraih satu kursi di unsur pimpinan. Kedua partai ini sama-sama mendapatkan enam kursi di legislatif provinsi. Total ada empat kursi pimpinan. Dua lainnya, masih menempatkan wakil dari  PDIP dan Partai Golkar.

Kedua partai ini juga sama-sama meraih delapan kursi di DPRD Kepri. Sedangkan Partai Demokrat dan Hanura yang sebelumnya menempati dua kursi pimpinan hasil Pemilu 2014, untuk sementara harus menepi.

Baik Demokrat dan Hanura, masing-masing hanya memperoleh empat dan tiga kursi. Selebihnya diraih oleh Partai Gerindra empat kursi, PKB tiga kursi, PAN dua kursi, dan PPP meraih satu kursi. Total jumlah kursi di DPRD Kepri yakni 45 kursi.

Seluruh kursi berasal dari tujuh daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Kepri. Dapil I Kota Tanjungpinang sebanyak lima kursi, Dapil II Bintan-Lingga enam kursi, dan Dapil III Karimun enam kursi.

Untuk Dapil IV, V dan VI berasal dari Batam dengan jumlah 25 kursi. Sedangkan Dapil VII Natuna dan Anambas mendapatkan porsi 3 kursi. Berikut 45 calon anggota DPRD Kepri peraih suara terbanyak, berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019;

Dapil I Kota Tanjungpinang:

1. Lis Darmansyah (PDIP)
2. Teddy Jun Askara (Golkar)
3. Eis Aswati (Demokrat)
4. Bobby Jayanto (Nasdem)
5. Rudi Chua (Hanura)

Dari Dapil II Bintan/Lingga:

1. Debby Maryanti (Demokrat)
2. Dewi Kumalasari (Golkar)
3. Khazalik (Nasdem)
4. Harlianto (Demokrat)
5. Kamaruddin Ali (Golkar)
6. Hanafi Ekra (PKS)

Dapil III Karimun:

1. Ery Suandi Andi (PDIP).
2. Raja Bachtiar (Golkar)
3. Bakti Lubis (Hanura)
4. Iskandarsyah (PKS)
5. Zainuddin Ahmad (Gerindra)
6. Rocky Marciano Bawole (PKB)

Dapil IV Batam A (Batuampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota):

1. Widiastadi Nugroho (PDIP)
2. Sahat Sianturi (PDIP)
3. Asmin Patros (Golkar)
4. Uba Ingan Sigalingging (Hanura)
5. Raden Hari Cahyono (PKS)
6. Asnah (Gerindra)
7. Yudi Kurnain (PAN)
8. Surya Sardi (Demokat)
9. Sirajuddin Nur (PKB)
10.Wira Putra Silalahi (Nasdem)

Dapil V Batam B (Belakangpadang, Sekupang, Batuaji, Sagulung):

1. Jumaga Nadeak (PDIP)
2. Sugianto (PDIP)
3. Suryani (PKS)
4. M Ridho (PKS)
5. Riski Faisal (Golkar)
6. Irwansyah (PPP)
7. Onward Siahaan (Gerindra)
8. Sahmadin Sinaga (Nasdem)
9. Suigwan (PKB)
10.Alex Guspenaldi (PAN)

Dapil VI Batam C (Nongsa, Bulang, Seibeduk, Galang):

1. Saproni (PDIP)
2. Ririn Warsiti (Gerindra)
3. Tengku Afrizal Dachlan (Nasdem)
4. Taba Iskandar (Golkar)
5. Wahyu (PKS)

Dapil VII Natuna-Anambas:

1. Hadi Chandra (Golkar)
2. Ilyas Sabli (Nasdem)
3. Taufik (PDIP). (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI diwakili ASDEP Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kermahan, Brigjen TNI Suparjo beserta Tim melakukan kunjungan kerja ke Makorem 033/WP, Selasa, 14 Mei 2019.

Kunjungan dalam rangka membahas monitoring dan evaluasi bidang kekuatan dan kemampuan pertahanan TNI di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Brigjen TNI Suparjo didampingi KABID Ancaman, Kolonel ARH Pontjo Wasono, Kolonel Laut (P) Rakhmat Arif Bintoro, KABID Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan, serta Kasubbag Monev Deputi Bidkoor Hanneg.

Rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Brigjen TNI Suparjo menyampaikan kunjungan ini dalam rangka implementasi kekuatan dan kemampuan pertahanan sekaligus meninjau kesiapan satuan-satuan di jajaran TNI di wilayah Kepualuan Riau dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertahanan nasional serta pembangunan Minimum Essential Force (MEF).

Pada kesempatan yang sama Kasi Intel Rem 033/WP memaparkan kekuatan dan kemampuan satuan-satuan di Jajaran Korem 033/WP termasuk kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

Kasi Intel menyampaikan Korem 033/WP yang berkedudukan di Tanjungpinang adalah satuan pelaksana tugas TNI yang bertugas membina kesiapan dan melaksanakan operasi baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang yang membawahi lima satuan, diantaranya Kodim 0315/Bintan, Kodim 0316/Batam, Kodim 0317/TBK, Kodim 0318/Natuna, serta satuan tempur Yonif RK 136/TS.Selain itu, ada satuan siap gerak TNI satu Batalyon Komposit 1/Gardapati berkedudukan di Natuna.

Dalam kunjungan kerja tim Kemenko Polhukam RI juga hadiri Para Kasi Korem, Kepala Bapeda Prov Kepri, Kaban Kesbangpol Prov. Kepri, Danlanud RHF Fisabillilah diwakili, As Ops Lantamal IV TPI, Aspotmar Lantamal IV TPI, As Intel Lantamal IV TPI, Kadisops Lanud RHF, serta Kaintelpam Lanud RHF TPI. (penrem033/wp)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Kepolisian Daerah (Polda) Kepri melakukan silatulrahmi dalam kegiatan berbagi asih buka puasa bersama masyarakat Tanjunguma, Jumat, 10 Mei 2019 sore.

Kegiatan pembagian bingkisan Ta’jil dan nasi kotak untuk berbuka puasa dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Tanjung.

Langkah silatulrahmi ini dipimpin oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto bersama Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Para pejabat utama Polda Kepri, PJ. Ketua Bhayangkari Daerah Kepri beserta pengurus Daerah Kepri, Personil Polda Kepri, Perhimpunan Melayu Raya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda and Masyarakat Tanjunguma.

Sebelum pelaksanaan pembagian nasi kotak dan tajil ini untuk berbuka puasa, kegiatan diawali dengan pembacaan doa. Dengan niat baik berbagi di bulan suci Ramadhan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menjalin tali silaturahmi.

Direncanakan kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap minggunya selama bulan suci Ramadhan dengan membagikan 1.500 nasi kotak dan pembagian Ta’jil 500 kotak. Dan pembagiannya dilaksanakan setiap hari nya di beberapa lokasi di Kota Batam.

Tokoh Agama di Tanjunguma, ustad Muhammad Candra bersyukur kepada Allah SWT, Bahwa di bulan yang mulia ini telah diberikan kepada kita kesempatan yang baru pertama kali diberikan kepada masyarakat Tanjung Uma, yaitu sentuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polda Kepri yang mengadakan pembagian berbuka bersama. Apresiasi Kepada pihak Kepolisian, katanya, yang ternyata Polisi sekarang adalah sahabat yang baik bagi masyarakat, merupakan suatu langkah positif dan semoga bisa juga diikuti oleh Polisi di daerah lainnya. Semoga dengan diadakan nya kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Kapolda Kepri mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Masyarakat Tanjunguma. Dan, kepada seluruh anggota Polda Kepri atas semangat dan dedikasi nya dalam kegiatan ini.

“Saat selesai pelaksanaan nantinya, tetap jaga kebersihan di tempat ini,” katanya berharap.

Selesai pelaksanaan berbuka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan silaturahmi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Masjid Al Mu’Minin, Tanjunguma, Kota Batam. (humaspoldakepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Polda Kepri dan jajarannya melaksanakan pemusnahan barang bukti Miras dan makanan kadaluwarsa secara serentak, Minggu, 5 Mei 2019 siang. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan.

Pemusnahan di Batam dilaksanakan di Mapolresta Barelang. Kegiatan dipimpin Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Yan Fitri Halimansyah. Hadir dalam kegiaqtan Sekda Kota Batam, Pejabat Utama Polda Kepri, BNNP Provinsi Kepri, Kapolresta Barelang, Forkopimda, MUI Kota Batam, dan LSM Granat.

Wakapolda Kepri mengatakan pemusnahan barang bukti hasil dari kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD), agar menjadi momentum yang baik dan bermanfaat dalam memasuki bulan suci Ramadhan.

Dikatakannya, Kepulauan Riau merupakan kawasan yang sangat terbuka. Wilayah yang strategis ini, katanya, dimanfaatkan orang melakukan kegiatan Kejahatan yang sifatnya sebagai perantara peredaran narkotika dan minuman keras.

“Kerja sama antar instansi menjadi peran kunci dalam mengatasi hal tersebut,” katanya.

Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan Polda Kepri dan jajaran dari tanggal 29 April 2019 sampai dengan 5 Mei 2019 dengan hasil Kegiatan penindakan atau razia sebanyak 73 kegiatan dengan hasil, pengungkapan kasus Narkoba sebanyak 574,70 gram Sabu (belum dimusnahkan), 1.020,70 gr Ganja, 9 Bong isap dan 3 timbangan.

Lalu, minuman beralkohol sebanyak 9.084 botol dan 4 Jerigen tuak. Makanan dan minuman kadaluwarsa sebanyak 338 bungkus dan 83 kaleng minuman. Senjata tajam sebanyak 6 buah dan mengamankan 9 orang tanpa identitas (KTP)

Pemusnahan yang dilaksanakan serentak ini juga dilaksanakan di Polres Tanjungpinang, Polres Bintan, Polres Karimun, Polres Lingga dan Polres Anambas. (r/eddy)

sistem merit

KEPRI

Sabtu | 04 Mei 2019 | 23:21

Sistem Merit Cara Jadikan ASN Lebih Bersih

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, T.S Arif Fadillah memberikan apresiasi ucapan  terima kasih  kepada Komisioner KASN pusat yang sudah menyusun dan mensosialisasikan sistem Merit ke Kepri dan daerah lainnya.

Sistem Merit disusun untuk mencegah ASN (Aparatur Sipil Negara) berbuat curang dalam bekerja. Sehingga bisa terwujud ASN yang berkualitas, kompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi.

Hal tersebut disampaikan Arif Fadillah saat membuka Rapat Koordinasi Kecepatan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Perilaku ASN Dan Monitoring Evaluasi Penerapan SIJAPTI Sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk wilayah Kepulauan Riau, Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, dan DI Yogyakarta, Hotel Travellodge Batam, Kamis, 2 Mei 2019.

“Sebagai ASN kita harus mengucapkan terima kasih kepada Komisioner KASN karena sudah menjaga dan mengingatkan kita semua ASN di Indonesia. KASN membuat sistem yg baik bagi kita para birokrat untuk dapat mempermudah wawasan dan pemahaman bagi kita birokrat dan sebagai ASN,” ujar Arif.

Arif menegaskan sistem tersebut memang dibutuhkan oleh ASN saat ini. Selain untuk menjawab tuntutan kemajuan zaman, juga untuk membimbing para ASN dalam menghadapi perubahan.

Ketua Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) diwakili Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi  Dr.Waluyo mengatakan Merit merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk melihat dan mengukur kinerja ASN. 

Sistem Merit juga merupakan awal dari menegakkan Kedisiplinan bagi ASN agar tidak ada peluang lagi bagi ASN untuk berbuat curang dan tidak disiplin.

“Agar tujuan kita sama maka kami KASN melakukan sosialosasi ke daerah-daerah. Agar sistem Merit berjalan diperlukan  peraturan Gubernur atau perda. Sehingga aturan sistem ini kuat kedudukannya,” ungkap Waluyo.

Selain itu, lanjut Waluyo, sistem tersebut  juga untuk  menjawab tantangan Indonesia pada era mendatang. Sehingga disusunlah sebuah sistem untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut itulah diperlukan upaya perubahan manajemen ASN melalui penerapan sistem merit.

Rakor tersebut dihadiri Kepri sebanyak 22 peserta, Bangka Belitung 22 peserta, Bengkulu 30 peserta, Aceh 70 peserta dan Yogyakarta 16 peserta. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pemilu 2019 di Kepri berjalan dengan aman, damai dan tertib. Untuk itu, Polda Kepri menggelar syukuran dan doa bersama menyambut bulan suci Ramadhan 1440 H/2019 M.

Kegiatan yang berlangsung di di Gedung Daerah Jalan Hang Tuah Kota Tanjungpinang, Sabtu, 4 Mei 2019 siang dihadiri oleh tim pemenangan Jokowi-Amin (TKN) dan tim pemenangan Prabowo-Sandi (BPN) di Kepri.

Kegiatan yang berlangsung hikmat itu dihadiri Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto Kapolda, Danrem 033 WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Wakil Gubernur Provinsi Kepri Isdianto, Sekda Provinsi Kepri TS. Arief Fadhillah, Para Pejabat Utama Polda Kepri.

Juga turut hadir, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Pnb Elistar Silaen, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri M. Sjahri Papene, Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati, Ketua TKD 01 Provinsi Kepri Soerya Respationo, Tim BPN Provinsi Kepri 02 Syahrul, BP3KR Huzrin Hood, Dandim 0315/Bintan Letkol Inf Igusti Putu Bagus Wijangsana, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, para tamu undangan.

Kegiatan yang sederhana diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan ayat suci Al-Quran.

Kapolda Kepri menyampaikan ucapan terima kasih atas terlaksana Pemilu 2019 di Wilayah Hukum Polda Kepri berjalan Aman, lancar, damai, demokratis dan kondusif. Kedewasaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Kepri dalam berdemokrasi sehingga selama proses Pemilu hingga sampai saat ini tidak ada terjadi permasalahan yang menonjol.

“Terima kasih kepada Forkopimda, para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Mari untuk saling menjaga tali silaturahmi, jangan terjebak dengan Hoax dan adu domba.,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pembacaan Pernyataan sikap yg dibacakan oleh Ketua BPN (Badan Pemenangan Nasional) Provinsi Kepri H.Syahrul, S.Pd., berasama Ketua TKN (Tim Kampanye Nasional) Daerah Kepri DR. H. M. Soerya Respationo, SH, MH. dan diikuti oleh seluruh undangan serta penandatanganan pernyataan sikap.

Berikut Pernyataan Sikap TKN dan BPN
Kami peserta Pemilu dan seluruh komponen masyarakat Kepulauan Riau, dengan ini menyatakan:
1. Mengapresiasi atas terselenggaranya Pemilu 2019 di Tanjungpinang yang aman, damai dan sejuk
2. Menolak segala tindakan yang Inskonstitusional dalam bentuk apapun yang dapat merugikan para pihak
3. Apabila terjadi permasalahan, kami akan menyelesaikan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Sepakat menunggu dan menghormati hasil keputusan KPU Republik Indonesia
5. Pernyataan ini dibuat sebenarnya dengan penuh rasa tanggungjawab didasari rasa memiliki terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bunda Tanah Melayu dan Negeri Segantang Lada yang kita cintai bersama.

Setelah pembacaan pernyataan sikap ini, dilanjutkan dengan penandatanganan bersama Pernyataan Sikap oleh penyelenggara Pemilu 2019.

Gubernur Kepri mengajak seluruh lapisan untuk bersyukur. Mulai dari pelaksanaan Pemilu 2019 hingga saat ini berjalan dengan lancar, aman dan damai.

“Sehingga pagi hari ini kita semua berkumpul untuk menjalin ukhuwah islamiyah menjalin keakraban dan persatuan. Atas nama Pemerintah Kepualaun Riau mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran mulai dari KPU, Bawaslu, TNI dan Polri serta seluruh elemen masyarakat yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu 2019,” katanya.

Ia Mengimbau kepada seluruh masyarakat Kepri untuk kembali bersatu padu dan berpegang teguh pada kesatuan dan persatuan, marilah kita bersama-sama mensukseskan program Pemerintah, bersama-sama menjadi masyarakat yang mendapat Ridho dari Allah SWT dan selamat menyambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H. (humaspoldakepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Detasemen TNI AU Bandara Hang Nadim  merupakan  salah satu kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh  Angkatan Udara.

Komisi I yang membidangi pemerintahan, aparatur dan hukum ini mencari solusi detasemen TNI AU Bandara  Hang Nadim Batam ini bisa naik grade nya dari tipe D ke tipe C, Batam, 2 Mei 2019.

Detasemen ini dibawahi  langsung oleh Lanud Tanjungpinang. Yang mana pada tahun ini, rencananya detasemen akan menjadi statusnya menjadi tipe C dan secepat nya juga bisa menyesuaikan menjadi tipe B.

Karena dengan naiknya tipe ini akan menjadikan pertahanan udara  wilayahnya Kepri khusus nya Batam menjadi bertambah kuat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar mengatakan pengajuan tipe ini DIbilang agak terlambat karena di Batam ini lintas udaranya sangatlah padat.

“Apalagi kita berbatasan langsung dengan negara tetangga. Jadi kita tidak harus  jauh meminta bantuan dari Kalimantan atau Pekanbaru yang yang memakan perjalanan yang agak lama,” harapnya.

Dia juga menyinggung soal Mako TNI AU yang lagi dibangun di Nongsa Batam. Karena jarak antara Mako TNI AU yang ada di Nongsa dengan detasemen TNI AU bandara hang Nadim memakan waktu sekitar 9 menit itupun kalau tidak macet. Sangat menyayangkan kalau terjadi hal hal darurat yang menghambat kelancaran dalam kinerja TNI AU.

Sementara ditempat yang sama sekretaris Komisi I  DPRD Kepulauan Riau Sukhri Farial sangat miris melihat detasemen TNI AU  bandara hang Nadim yang dari dulu belum ada renovasi tempat sama sekali.

“Dari pertama di bangun sampai sekarang pun kayaknya begini terus dan masih pinjam tempat sama BP Batam ini juga harus menjadi perhatian semua, karena TNI AU merupakan pertahanan negara kita,” miris kata Sukhri.

Menanggapi hal ini Kadispers Lanud RHF tanjung pinang Letkol Adm Dimas mengatakan karena banyaknya birokrasi. Maka kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD Kepri, pihak bandara dan BP Batam serta instansi terkait. Dan akan terus mencari solusi serta menyurati BP Batam agar mendapat kan lahan di bandara untuk base camp  lepas landas pesawat tempur TNI AU sehingga kinerja TNI AU menjadi cepat dan mudah, harapnya.

Dalam kunjungan ini komisi I DPRD Kepri, bersama pihak bandara hang Nadim juga menyempatkan untuk meninjau pembangunan Mako TNI AU di Nongsa, Batam.

Dalam kunjungan kerja ini hadir pimpinan komisi I berserta anggota. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Tidak lama lagi, umat muslim akan menyambut kedatangan bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Saat gembira menyambut kedatangan bulan suci penuh berkah, masyarakat dihadapkan dengan harga sembako yang meroket.

Untuk itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun tak ingin masyarakat mengeluh dengan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Karena itu dia meminta semua pihak terkait yang berkecipung di sektor pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat agar terus meningkatkan kekompakan dalam bekerja, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi.

“Jika kita komit untuk sama-sama bekerja sesuai kapasitas yang dimiliki, koordinasi dan saling bantu maka apa yang menjadi kendala dilapangan dapat terselesaikan,” kata Nurdin saat melakukan peninjauan ke Gudang Bulog, Agen Beras dan Pasar Pelantar II, Tanjungpinang, Kamis, 25 April 2019.

Nurdin mengawali kunjungannya ke lokasi Gudang Bulog yang bertempat di Km.5 Bawah. Di sana, Nurdin meninjau jumlah stok beras, gula juga minyak goreng serta menanyakan tata cara bongkar muat.

Sebanyak 600 ton beras dan 20 ton gula, termasuk bantuan sosial beras gratis untuk Kabupaten Bintan, yang membawahi Bulog Tanjungpinang 4 kabupaten 1 kota. Bintan belum memiliki gudang bulog, karena kalau gudang memenuhi banyaknya beras yang masuk akan memungkinkan mencapai 1 tahun stok dan tidak 6 bulan lagi. Dengan HET beras medium Rp.9.950,- premium Rp.13.300,-.

Ada juga Beras yang berasal dari India, Pakistan, medium 15 persen standartnya dari premium. Tidak beras saja namun juga minyak BUMN merk goreng kita 1liter Rp.10.500, gula BUMN merk manis kita 1kg Rp.10.000,-

Nurdin kemudian menyambangi CV. Cahaya Abadi yang merupakan Gudang daging, ayam beku dan makanan-makanan yang menyuplai ke hotel-hotel dan rumah makan dengan cold storage kapasitas 20 ton.

Setelahnya, Nurdin berkunjung ke Agen Beras di Km.7, disitu dirinya berbincang bersama untuk kesejahteraan masyarakat kepri. Kekompakan tadi kembali ditegaskan Nurdin agar para pengusaha kedepan untuk saling mengisi satu dengan lainya perihal memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Terakhir, saat meninjau pasar di Pelantar II. Dalam perbincangannya kepada sejumlah pedagang, Nurdin meminta kepada mereka untuk tidak menaikan harga semena-semena, agar ketika masuk bulan ramadan ini tidak ada masyarakat mengeluh.

Nurdin pun berkeliling didalam pasar sambil menyapa masyarakat yang sedang berbelanja, dari pantauannya pun semua kebutuhan pokok masyarakat dalam posisi normal baik stok maupun harga.

Namun yang menjadi perhatian adalah harga cabe yang naik-turun, disebabkan oleh perubahan cuaca serta kenaikan upah angkut kargo. Yang mana jumlah produksinya saat ini menurun dari 500kg menjadi 200kg.

“Ini terus menjadi perhatian utama kita, kita akan segera turunkan dinas terkait untuk mengecek secara berkala agar harga tetap stabil dan stok tercukupi salah satunya beras,” pungkasnya.

Gubernur juga menyoroti keadaan pasar yang telah berdiri lama di Tanjungpinang yang dinilai tidak lagi layak sebagai Ibu Kota Provinsi. Nurdin pun akan terus berusaha untuk memikirkan solusi dan formulasi apa kedepan yang akan dirancang untuk perbaika pasar demi meningkatkan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat. (humas pemprov)

kertas suara

HEADLINE

Sabtu | 27 April 2019 | 12:33

MK Perkuat SKB Pemecatan 30 PNS Koruptor di Kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pemecatan sebanyak 30 orang pegawai negeri sipil (PNS) di Kepri yang terjerat kasus korupsi di Kepri sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Ke-30 PNS yang dipecat ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kepri dengan rincian yakni, Pemprov Kepri sebanyak 4 orang, Pemkab Bintan 5 orang, Pemkab Karimun 5 orang, Pemkab Natuna 3 orang, Pemkab Lingga 3 orang, Pemkab Anambas 3 orang, Pemko Batam 6 orang dan Pemko Tanjungpinang 1 orang.

Selain PNS di Kepri, percepatan pemberhentian juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Percepatan pemberhentian PNS ini adalah putusan surat keputusan bersama (SKB) yang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan tersebut menjawab gugatan dari PNS Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Tahun 2012 dengan menggugat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain. Sedangkan untuk tindak pidana umum, seperti perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan tanpa perencanaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, terkait SKB Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bukanlah produk hukum baru, melainkan penegasan agar Kepala Daerah selaku pejabat pembina kepegawaian menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

“Prinsipnya SKB tersebut tidaklah membuat hukum baru. SKB tersebut menegaskan dan menghimbau Pejabat Pembina Kepegawaian agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN untuk melaksanakan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap PNS yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach),” kata Bahtiar di Jakarta, Sabtu (27/04/2019).

Dengan demikian, SKB tersebut masih sejalan dengan putusan MK. Bahtiar juga meminta kepala daerah untuk segera melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 April 2019.

“SKB tersebut sejalan dengan putusan MK dan Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diberi batas waktu melaksanakan putusan tersebut paling lambat tangga 30 April 2019,” tegas Bahtiar.

Selain itu, hingga kini proses pemberhentian PNS yang terjerat kasus Tipikor juga masih dilakukan. Data terakhir per- 26 April 2019 sumber dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri menunjukkan sebanyak 1.372 PNS dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), terdiri dari PNS Provinsi sebanyak 241 dan PNS Kabupaten/Kota sebanyak 1131. Dan data dari PNS yang belum PTDH sebanyak 1124, terdiri dari dari PNS Provinsi sebanyak 143 dan PNS Kabupaten/Kota 981. Proses tersebut menurut Bahtiar, sesuai arahan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo akan terus berjalan sesuai petunjuk yang diarahkan MenPAN-RB.

Maksud dari Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 dalam perkara Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa ” dan/atau pidana umum dalam pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 Rentang ASN menjadi berbunyi : “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
(puspen
kemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Tim kesehatan dari Bid Dokkes Polda Kepri dan Urkes Polres jajaran berkeliling di setiap lokasi pengamanan pemilu di KPU dan PPK Kecamatan di Kepri, Kamis, 25 April 2019.

“Memeriksa Kesehatan dan pemberian vitamin bagi personil ini mengingat berat nya tugas di lapangan dan perubahan cuaca yang tak menentu di beberapa hari ini,” kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga dalam siaran persnya, Jumat, 26 April 2019.

Disebutkannya, kegiatan pelayanan kesehatan, pemberian vitamin dan edukasi kesehatan yang dilaksanakan Urkes Polresta Barelang sebagai berikut:
– Personil pengamanan di Kantor KPU Sekupang
– Personil pengamanan di PPK Belakang Padang
– Personil pengamanan di PPK Sekupang.

Kegiatan pelayanan kesehatan, pemberian vitamin dan edukasi kesehatan oleh Polres Tanjungpinang:
– Personil pengamanan di PPK Kecamatan Tanjungpinang Barat
– Personil pengamanan di PPK Kecamatan Bestari
– Personil pengamanan di PPK Tanjungpinang Timur
– Personil pengamanan di KPU Tanjungpinang.

Kegiatan pelayanan kesehatan, pemberian vitamin dan edukasi kesehatan oleh Polres Karimun :
– Personil pengamanan di PPK Kecamatan Karimun
– Personil pengamanan di PPK Kecamatan Meral
– Personil pengamanan di PPK Kecamatan Meral Barat
– Personil pengamanan di PPK Kecamatan Tebing

Kegiatan pelayanan kesehatan, pemberian vitamin dan edukasi kesehatan oleh Polres Bintan :
– Personil pengamanan BKO Satbrimob
– Polres Bintan di PPK Kecamtan Bintan Timur dan Kabupaten Bintan.

Kegiatan pelayanan kesehatan, pemberian vitamin dan edukasi kesehatan oleh Polres Natuna :
– Personil pengamanan di PPK wilayah hukum Polres Natuna

Kegiatan pelayanan kesehatan, pemberian vitamin dan edukasi kesehatan oleh Polres Lingga :
– Personil pengamanan di gudang logistik PPK Kecamatan Singkep

Kegiatan pelayanan kesehatan, pemberian vitamin dan edukasi kesehatan oleh Polres Kebupaten Kepulauan Anambas :
– Personil pengamanan di gudang logistik KPU Tarempa Kabupaten Kep. Anambas

“Selain Personil Polri yang melaksanakan Pengamanan, Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan terhadap para petugas PPK dan KPU di kewilayahan,” tutup Erlangga. (humaspolda)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri Bakti Lubis,SH., MH kembali menorehkan sejarah pada proses pemilu 2019 yang baru saja digelar Rabu, 17 April 2019.

Adapun pada pemilu 2019 ini, Bakti Lubis kembali mampu memimpin perolehan suara pribadi dari semua partai politik yang ada di dapilnya. Dimana berdasarkan salinan form C1 yang diinput team internal DPC Hanura Karimun saat ini suara pribadi Bakti Lubis,SH,. MH dengan nomor urut 1 pada partainya tersebut sudah melebihi 11.000 suara.

Angka ini tentunya merupakan angka yang sangat besar dan fantastis dibandingkan dengan peraih suara terbesar pribadi di periode yang lalu di tingkat provinsi dapil Kabupaten Karimun yang hanya memperoleh suara sekitar 7.000 lebih.

Tidak tanggung-tanggung pula, pada periode 2019 ini untuk tabulasi internal Hanura sendiri untuk pemilihan tingkat provinsi di dapil Kabupaten Karimun, Hanura sudah mendapatkan suara diatas 20000 suara.

Lubis sapaan akrab yang selalu melekat pada sosok tokoh politik Kepri sederhana itu saat ditanyai soal raihan suaranya menjelaskan bahwa dirinya bersyukur atas kepercayaan yang besar tersebut, sehingga menurutnya hal tersebut kedepan harus disyukuri lewat kinerja yang lebih baik lagi.

“Alhamdulillah, bersyukur sekali atas pencapaian suara ini, tentu dukungan yang maksimal ini kelak harus dijawab dan disambut dengan kinerja yang lebih bagus lagi,” tutur Lubis.

Saat ditanya kesan pribadinya menanggapi proses pemilu 2019 ini, Lubis dengan terus terang menjelaskan bahwa dirinya sangat prihatin dengan pragmatisnya pemilih saat ini, dimana bahkan menurutnya tidak jarang di lapangan ditemukan pemilih yang bersifat transaksional.

”Wah kalau ditanya soal itu jujur saya khawatir kedepan tidak akan lagi terlahir para wakil rakyat yang punya kinerja baik, sebab masyarakat pemilih saat ini, tidak sedikit yang berprilaku pragmatis dan transaksional , tentu ini sangat kita sayangkan,”jelas Lubis.

Sebagai catatan, adapun pada periode 2014 lalu, Lubis juga mengantongi suara terbanyak dari semua partai peserta pemilu di tingkat Kabupaten Karimun, dan saat ini dirinya melaju ke tingkat provinsi untuk periode dinasnya yang ketiga di DPRD.(***)

hak politik

HEADLINE

Kamis | 18 April 2019 | 13:41

Nurdin Pantau TPS, Pemilu 2019 Berjalan Lancar

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Usai menggunakan hak suaranya di TPS 018 Bukitsenang Karimun, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun melakukan pemantauan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Nurdin mengawali pantauannya ke 10 TPS di Karimun. Lalu, gubernur meninjau sejumlah TPS di Kecamatan Meral, Tebing, Kecamatan Karimun dan Kecamatan Meral Barat.

Selesai meninjau di Karimun, Nurdin bergerak ke Batam. Di Batam dari Sekupang, Nurdin singgah ke beberapa TPS melakukan pemantauan. Nurdin senang dengan antusias masyarakat Kepri untuk menggunakan hak suaranya.

Gubernur bersyukur secara umum pelaksanaan di Kepri berlangsung aman. Ucapan terima kasih disampaikan Nurdin atas peran aktif TNI-Polri yang selalu memberi jaminan keamanan pelaksanaan Pemilu di Kepri. Demikian juga dengan peran serta masyarakat, sehingga secara umum semuanya berjalan lancar.

“Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semuanya,” kata Nurdin.

Lebih jauh, Nurdin menegaskan kepada masyarakat Kepri untuk kembali memperkuat jalinan silaturahmi. Usai kontestasi, semua harus kembali kepada semangat persaudaraan.

“Semangat persaudaraan dalam persatuan kita kuatkan lagi. Pesta demokrasi sudah selesai, kembali kerja untuk membangun bangsa,” kaya Nurdin. (humaskepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Sering terjadinya pemadaman listrik di Batam membuat Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau gerah. Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho saat rapat dengar pendapat dengan pihak Bright PLN Batam, Senin (15/4/2019) mengatakan banyak masyarakat yang mengeluhkan terjadinya pemadaman tersebut.

Kami selaku wakil rakyat meminta kepada Bright PLN Batam agar mau terbuka kepada kami, apa yang menjadi persoalan sehingga listrik di Batam kerap padam,” kata Widiastadi.

Istimewa

Selain itu ia meminta jika memang ada persoalan yang menyebabkan listrik padam, harus segera diselesaikan.

Istimewa

Selain keluhan dari masyarakat, Komisi III disampaikan oleh Widiastadi meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar fokus juga jelang dilaksanakannya pemungutan suara 17 April nanti.

Istimewa

Persoalan pemadaman listrik ini harus diantisipasi ketika KPU sedang melakukan perhitungan suara karena mereka menggunakan komputer dalam proses perhitungan suaranya, kalau sempat listrik padam perhitungannya bisa kacau,” ungkap pria yang kerap disapa Mas Iik.

istimewa

Wakil Ketua Komisi III Surya Makmur Nasution menyampaikan agar Bright PLN Batam mau terus terang dan terbuka mengenai penyebab pemadaman listrik tersebut. Ia mengungkapkan dari beberapa keluhan masyarakat yang ia tampung, rata-rata pemadaman terjadi antara 30 menit hingga tiga jam.

Istimewa

Jika memang kurang pasokan energinya silahkan disampaikan, nanti kita cari solusinya bersama,” kata Surya Makmur. Selain itu ia meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar dapat memprioritaskan pasokan listrik untuk keperluan Pemilu serentak nanti seperti di kantor KPU, Bawaslu serta PPK di kecamatan-kecamatan agar proses rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan dengan komputerisasi bisa berjalan dengan lancar.

Istimewa

Anggota Komisi III Irwansyah juga mengatakan pihak Bright PLN Batam seharusnya bisa mengirimkan surat pemberitahuan sebelum dilaksanakannya pemadaman. “Hal ini agar kami sebagai wakil rakyat khususnya komisi III yang membidangi kelistrikan bisa menjelaskan jika terjadi pemadaman, apa penyebabnya, sampai berapa lama pemadamannya dan lain-lain,” ujar Irwansyah.

Istimewa

Sampai hari ini, menurut Irwansyah pihaknya mengetahui adanya pemadaman listrik setelah adanya keluhan dari masyarakat dan pemberitaan di media. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa kenapa harus melayangkan surat pemberitahuan kepada DPRD karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa ketika sering terjadi pemadaman maka pasti akan ada kenaikan tarif dan DPRD adalah yang membahas mengenai kenaikan tarif dasar listrik PLN.

Istimewa

Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Bright PLN Batam Dadan Kurniadipura meminta maaf atas ketidaknyamanan pelayanan Bright PLN Batam.

Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan pemadaman listrik ini,” kata Dadan.

Istimewa

Ia menjelaskan dari sisi perencanaan Bright PLN Batam memiliki daya yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan dan Tanjungpinang. “Namun ada beberapa kendala yakni kerusakan mesin di beberapa pembangkit kami jadi mau tidak mau kami harus melakukan pemadaman bergilir,” jelasnya.

Secara detail ia juga membeberkan sejumlah kerusakan tersebut yakni kerusakan di PLTGU Uncang dan PLTMG DEB Panaran yang mengakibatkan tidak bisa optimal menghasilkan daya listrik.

Istimewa

Dari dua pembangkit tersebut saat ini hanya menghasilkan daya setengah dari kemampuan disaat normal yakni 60 MW di Uncang dan DEB Panaran hanya 40 MW,” terang Dadan.

Selain kerusakan di kedua pembangkit tersebut, PLTU Kasam saat ini hanya mampu menghasilkan daya sebesar 100 MW yang pada saat normal mampu menghasilkan daya hingga 120 MW.

Untuk Kasam memang ada kendala satu mesin trip atau tidak beroperasi,” ungkapnya.

Dari beberapa kendala di pembangkit tersebut saat ini Bright PLN Batam hanya mampu menghasilkan daya total 454 MW sedangkan kebutuhan pada beban puncak mencapai 465 MW.

Namun pihak Bright PLN Batam, dijelaskan oleh Dadan sudah mengantisipasi terkait dengan pelaksanaan pemilu 17 April mendatang.

Kami telah memasang genset di KPU, Bawaslu dan PPK di 11 kecamatan untuk mengantisiapsi jika terjadi pemadaman mendadak,” tambah Dadan.

Selain rapat dengan Bright PLN Batam, Komisi III juga meninjau sejumlah pembangkit yang mengalami kerusakan yakni di PLTGU Uncang dan PLTMG DEB Panaran. Hadir dalam peninjaun tersebut semua anggota Komisi III. (***)