Advertisements

KEPRI

KEPRI

Jumat | 15 Maret 2019 | 22:09

DPRD Kepri Panggil Sekdaprov, Honor Ribuan Pegawai Tidak Tetap di Kepri Belum Dibayarkan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri ternyata hingga kini belum membayarkan gaji ribuan pegawai tidak tetap (PTT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), PTT guru, PTT sekretariat pemerintah daerah, serta sekretariat DPRD Kepri.

Tak hanya itu, gaji dan tunjangan anggota DPRD Kepri juga turut menjadi imbas dengan pembayaran dicicil dalam waktu dan tanggal pembayaran yang berubah-ubah. Kondisi ini juga menambah masalah dalam lingkungan kerja Pemprov Kepri, selain masih minimnya progres pelaksanaan kegiatan APBD 2019.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang memanggil pemerintah provinsi di ruang rapat Pimpinan DPRD Kepri, untuk mempertanyakan dana gaji DPRD dan PTT di Kepri tersebut, pada 25 Februari 2019 lalu.

“Dalam rapat tadi, sejumlah masalah dan kendala terkait masalah gaji dan tunjang DPRD yang dicicil, serta gaji Pegawai PTT rumah sakit, guru serta sekretariat yang hingga saat ini belum dibayarkan,” ujar Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pada wartawan, usai melaksanakan rapat seperti dikutip dari KMG (Kepri Media Group).

Sambung Jumaga, DPRD Kepri mempertanyakan dan meminta kendala serta kepastian pengucuran alokasi dana DIPA alokasi penggajian DPRD dan ribuan pengawai PTT tersebut kepada Pemerintah provinsi.

Dari pertemuan itu, Jumaga menyatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri yang datang dalam rapat tersebut memastikan, akan segera menyelesiakan pembayaran gaji DPRD dan PTT di Provinsi Kepri itu pada bulan mendatang.

Sejumlah anggota DPRD Kepri juga mengakui, pengucuran gaji dan tunjangan DPRD dari dana APBD Kepri setiap bulanya kadang tidak menentu.

“Tanggal 5 kadang-kadang, terkadang tanggal 11. Ada juga tanggal 20, macam mencicil,” sebut anggota DPRD Kepri lainnya.

Ditempat yang sama, Sekda Kepri TS Arif Fadillah juga mengakui, terjadinya keterlambatan dari sejumlah progres kegiatan dan keuangan dari APBD. Dalam rapat Evaluasi OPD setiap Senin, juga sudah beberapa kali ditekankan pada kepala OPD, agar dapat mempercepat progres kegiatanya masing-masing.

“Intinya, kami setiap Senin sudah ingatkan, agar sama-sama dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dimasing-masing OPD,” ujar Arif.

Demikian juga mengenai jadwal dan waktu penggajian DPRD serta PTT yang ada di Kepri guna dilakukan penyesuaian tanggal dan waktu.

“Saya juga mengucapakan trimakasih kepada kawan-kawan di DPRD yang mengingatkan juga, terhadap kegiatan yang hingga Februari ini memang masih minim, demikian juga progress keuangan,”ujarnya.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, Arif Fadillah mengatakan akan segera memanggil kepala OPD terkait, untuk dapat segera menyelesiakan permasalahaan keterlambatan gaji dan kegiatan lainya. (kmg)

kisah guru honor

KEPRI

Jumat | 15 Maret 2019 | 15:22

Pemprov dan DPRD Bentuk Tim Kecil Cari Solusi Atasi 2.627 Nasib Guru Honor di Kepri

MEDIAKEPRI.C O.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto bersama ketua komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara melakukan audiensi dengan beberapa perwakilan guru honor SMU sederajat di ruang kerja Wakil Gubernur, Kamis, 14 Maret 2019.

Pertemuan ini merupakan untuk menindaklanjuti keluhan para guru honor SMU sederajat di Kepri. Karena semenjak ada pelimpahan SMU dari tingkat II ke tingkat I, mereka merasa nasib statusnya menjadi tidak jelas. Sebelumnya para guru honor ini juga sudah pernah menyampaikan keluhannya kepada wakil Gubernur, termasuk ke DPRD dan sebagainya.

Menurut Isdianto audiensi yang dia lakukan dengan didampingi komisi IV DPRD  bersama perwakilan para guru honor adalah bentuk upaya Pemprov Kepri untuk mencari solusi atas setiap permasalahan masyarakat yang ada, termasuk permasalahan para guru honor. Isdianto juga tidak ingin persoalan ini nantinya menjadi besar sehingga menimbulkan aksi masa yang seharusnya bisa dihindari. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Ini adalah follow up atas keluhan masyarakat. Bapak dan ibu guru ini sebelumnya sudah pernah menyampaikan masalah mereka kepada kita. Bahkan mereka juga sudah ke Dewan. Makanya kita ingin masalah guru honor ini segera menemukan solusi. Setidaknya follow up awal ini akan melahirkan titik terang, langkah apa kira-kira yang harus kita lakukan dalam waktu dekat ini. Yang penting para guru honor ini tidak lagi merasa jika masalah mereka seperti dibiarkan oleh pemerintah,” kata Isdianto.Isdianto juga setuju dengan usulan ketua komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara tentang pembentukan tim kecil untuk memfollow up persoalan guru-guru honor yang ada di Kepri ini hingga ketingkat pusat.

“Usulan ketua komisi IV untuk membentuk tim kecil sangat baik menurut saya. Termasuk nanti didalamnya ada dari pihak BKD dan Diinas Pendidikan. Namun kita berharap para guru semua untuk lebih bersabar. Yakinlah, kita Pemprov Kepri akan berusaha semaksimal mungkin mencari solusi masalah ini. Dan saya yakin Gubernur juga memiliki niat yang sama, yakni masalah ini agar segera ada titik terangnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Isdianto kembali menghimbau para guru honor yang ada agar lebih sabar lagi untuk menunggu adanya solusi untuk ini. Apalagi sekarang pihak BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kepri sudah mulai melakukan pendataan atas guru-guru honor yang ada. Selanjutnya, tim kecil yang akan segera dibentuk akan segera menggiringnya hingga ke pemerintah pusat, guna mencari formula hukumnya.

“Intinya bersabar dulu lah ya bapak dan ibu. Dan dengan ada pertemuan awal seperti ini, tujuannya agar tidak ada lagi aksi seperti yan sudah-sudah. Karena tentu kita semua tidak menginginkannya,” ujarnya.

Sementara itu, ketua komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara menyampaikan audiensi seperti ini penting karena para guru ini sebelumnya sudah ke DPRD Kepri mengeluhkan hal ini. “Bersama saya, ini adalah pertemuan kedua. Para guru honor ini mengeluh seakan nasib para guru honor ini seperti dibiarkan tanpa ada solusi. Makanya, pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Pemerintah Kepri, baik eksekutif maupun legislatif sangat perduli dan akan segera mencari solusi. Makanya saya sarankan agar ada tim kecil yang bisa bergerak sampai ke pusat,” ujar Teddy.

Sementara itu, salah seorang perwakilan dari guru honor yang hadir pada kesempatan ini mengatakan bahwa sekitar 2.627 guru honor yang mengajar di sekokah SMA sederajat di Kepri.“Kalo pak Teddy tadi mengatakan kami merasa seperti dibiarkan, memang iya kami merasakan itu pak. Namum dengan pertemuan ini, kami menjadi merasa lega. Kami hanya minta agar kita semua terdata di BKD dan punya status yg sama dengan PTT,” harap mereka. (humaskepri)

KEPRI

Kamis | 14 Maret 2019 | 22:23

Lapor Soal Kepulauan, Jokowi Beri Nomor Koordinasi ke Gubenur

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Keinginan Gubernur H Nurdin Basirun agar daerah kepulauan mendapat pembagian alokasi yang optimal mendapat sambutan positif Presiden Joko Widodo. Jokowi memberi respon positif dan mengagendakan pertemuan dengan para gubernur yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan.

“Alhamdulillah, tadi langsung diberi nomor koordinasi untuk pertemuan itu. Terima kasih doa dan dukungan masyarakat Kepri,” kata Nurdin usai Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi dalam laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupasi KPK RI di Istana Negara Jakarta, Rabu, 13 Maret.

Sebelum ke Jakarta, Nurdin terlebih dahulu menjelajah berbagai wilayah di Kepri untuk menghadiri sejumlah acara olahraga. Nurdin ke Pulau Tekoli, Lingga dan ke Uban Bintan. Usai dari Istana, Nurdin kembali ke Batam untuk menghadiri acara si Kampus Ibnu Sina. Kamis ini Nurdin ke Anambas untuk membuka MTQ Kabupaten.

Di sela-sela pertemuan itu, Nurdin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan “keluhan” daerah kepulauan. Terutama selama ini pembagian dana alokasi untuk daerah berdasarkan hitungan luas daratan dan jumlah penduduk.

Nurdin berharap agar pembagian keuangan untuk daerah perlakuan khusus. Tidak dihitung berdasarkan kontinental saja, tetapi juga dihitung berdasarkan lautan.

Kepri sendiri, kata Nurdin, yang juga Ketua BKS Provinsi Kepulauan ini, punya laut yang sangat luas. Daratannya hanya empat persen, sementara lautan mencapai 96 persen.

“Kalau luas laut dihitung, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat makin optimal,” kata Nurdin.

Karena itu, Nurdin dan daerah kepulauan lainnya terus menggesa agar RUU Kepulauan segera disahkan menjadi UU. RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiasi DPD RI sudah mendapat dukungan penuh DPR RI. Pansus yang sudah terbentuk juga terus menggesa agar RUU ini segera disahkan.

“Karena itu kami mohon dukungan Bapak Presiden. Juga kesempatan untuk berdialog. Alhamdulillah, respon Pak Presiden sangat positif,” kata Nurdin.

Dukungan pengesahan RUU ini memang terus mengalir. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla di Padang Sumatera Barat, Februari lalu mengatakan Pemerintah Pusat akan mengubah formula untuk daerah kepulauan. Formula yang berubah ini akan membuat hitungan pembagian keuangan untuk daerah kepulauan menjadi lebih baik.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Pansus B Lantai 3 Gedung Nusantara II, DPR RI Jakarta, Bulan lalu, Nurdin berharap Pemerintah Pusat segera mengedahkan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU. Dengan adanya regulasi tersebut, menjadikan Daerah Kepulauan dapat tumbuh berkembang sama seperti daerah lainnya.

“Dengan disahnya RUU Daerah Kepulauan, maka pembangunan semakin cepat dan merata dengan seiringnya perubahan zaman, tidak ada lagi daerah tertinggal pada kemajuan zaman yang sudah berkembang ini,” ujar Nurdin.

Saat itu, Ketua Pansus Edison Betaubun menegaskan mereka akan mendorong dan mengharapkan pemerintah cepat menyetujui untuk disyahkan UU ini.

“Kita ingin semangat juang bertambah, dan ketika RUU disahkan UU tidak ada lagi revisi-revisi. Agar kedepan cepat dan tepat dalam berjalan, dan bupati dan walikota tau penting nya UU Daerah Kepulauan,” kata Edison. (humaskepri)

KEPRI

Rabu | 13 Maret 2019 | 21:43

Berkomitmen Memberikan Pelayanan yang Maksimal Bagi Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun mengajak semua jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemprov Kepri agar terus menciptakan invoasi dan pemikiran-pemikiran strategis. Hal ini dalam upaya memajukan pembangunan didaerah serta terus menciptakan good goverment dan good governance.

“Yang paling utama adalah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat,” ujar Nurdin dalam acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator serta Penyerahan Petikan Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa, 12 Maret.

Untuk pejabat yang dilantik, Nurdin menghimbau agar segera bergegas menyelesaikan setiap persoalan yang diamanahkan saat ini. Apalagi ditengah perkembangan dan perubahan di masyarakat yang begitu cepat.

“Tidak ada lagi kata menunggu dan bersantai, perubahan semakin cepat maka gebrakan dan inovasi yang kita ciptakan harus beriringan pula,” pesan Nurdin.

Kepada CPNS yang baru saja diserahkan SK nya, Nurdin mengucapkan selamat dan berpesan agar benar-benar mengikuti setiap rangkaian hingga diangkat menjadi PNS.

“Bekerjalah dengan hati dan profesionalitas karna Ini adalah kesempatan yang telah adik-adik dapatkan dari serangkaian tes yang telah dilewati dan berkompetisi dengan teman-teman lainnya,” harap Nurdin.

Pelantikan sendiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 262 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kepri, dilantik Ir. Muhammad Yusrial Mahyuddin, M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 263 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemprov Kepri, dilantik Hendri Kurniadi, sebagai Kepala Bidang Pertambangan Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pelantikan sendiri berjalan secara tertib dan lancar, adapun dalam penandatangan berita acara pengambilan sumpah jabatan yang bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan itu adalah Asisten Bidang Pemerintahan Raja Ariza dan Kepala BKPSDM Firdaus.

Setelah melantik kedua Pejabat tersebut acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Petikan Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 kepada 188 orang yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti serangkaian tes CPNS mulai dari tahap Administrasi, Seleksi Kompetisi Dasar (SKD), Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) dan Pemeriksaan Pemberkasan Akhir. (humaskepri)

KEPRI

Selasa | 12 Maret 2019 | 13:42

Wakil Gubenur Terima Aspirasi Ratusan Guru SMA se Kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kepri M. Dali menerima aspirasi ratusan guru berstatus ASN di aula Wan Seri Beni, kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Senin, 11 Maret.

Para guru ini mendatangi kantor Gubernur di Dompak untuk menanyakan beberapa hal yang mereka nilai menjadi haknya namun belum mereka dapatkan sampai sekarang. Diantarannya adalah masalah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk gaji ke 13 dan 14 tahun 2018. Kemudian para guru juga menanyakan TKD bulan Januari dan Februari 2019 yang juga belum mereka terima. Selanjutnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan IV tahun 2018 dan beberapa persoalan lain.

Menanggapi tuntutan para guru ini Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto mengatakan jika apapun jawaban yang ia sampaikan pada kesempatan ini bukan merupakan solusi. Namun dia menjanjikan kepada para guru untuk mencari solusi dalam masalah ini.

Salah satu solusinya adalah dengan menjadwalkan pertemuan ulang para guru dengan petinggi Kepri dengan formasi yang lengkap, yakni ada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekdaprov Kepri, Kadisdik dan DPRD Kepri.

“Hari ini hanya saya dan Kepala Dinas Pendidikan saja yang menemui bapak dan ibu sekalian. Memang ini bukan merupakan solusi. Namun, tadi didepan Kepala Dinas Pendidikan saya berkomunikasi dengan pak Gubernur, dan alhamdulillah beliau bersedia  menemui bapak dan ibu sekalian,” kata Isdianto.

Hanya saja, Isdianto meminta agar pertemuan besok tidak semua guru yang hadir pada kesempatan ini hadir lagi. Melainkan cukup perwakilannya saja yang bisa mewakili semuanya. “Silahkan tunjuk 20 atau 30 orang saja untuk pertemuan besok sehingga yang lain bisa tetap mengajar disekolah karena tenaga bapak dan ibu sekalian dibutuhkan. Insya Allah besok ada solusinya karena ada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Kadisdik dan Dewan Kepri. Sekali lagi saya tegaskan, saya berani menjamin jika besok akan ada solusi masalah ini,” tegas Isdianto lagi.

Usai menemui para guru, Wakil Gubernur juga mengatakan hal yang sama kepada para wartawan yang hadir pada keaempatan ini. Yakni akan melanjutkan pertemuan besok bersama Gubernur dan DPRD. “Tentu besok jawaban yang pas baru kita bisa sampaikan. Karena kita juga harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mereka menuntut tunjangan dan sebagainya. Kita terima keluhan mereka. Kita akan bayar apapun yang jadi hak mereka, namun tetap kita lihat peraturan yang ada yang bisa menjadi dasar atas kebijakan yang kita ambil nanti. Insya Allah besok ada solusinya,” tutupnya. (humaskepri)

resmikan sekolah

HEADLINE

Minggu | 10 Maret 2019 | 22:05

Gubernur Resmikan SMAN 5 Karimun, Tahun Ajaran 2019 Terima 300 Siswa Baru

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Gubernur Kepri Nurdin basairun meresmikan gedung Sekolah Baru SMAN 5 Karimun yang telah selesai dibangun tahap pertama pada Sabtu, 9 Maret 2019.

Sekolah itu dibangun di atas lahan seluas 18.030 M2 dan dibangun dengan anggaran 2018 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri).

Menurut Sekda Provinsi Kepri Arief Fadillah yang juga hadir saat peresmian sekolah tersebut, Gedung SMAN 5 Karimun yang berada di Kecamatan Tebing Karimun ini baru selesai tahap pertama. Dan tahap keduanya, katanya, akan dibagun di tahun ini.

istimewa

“Pada tahun anggaran 2019 akan dilanjutkan dengan pembangunan tahap ke 2 dengan pagu anggaran sebesar Rp4,8 M untuk membagun 9 ruang kelas baru,” sebut Sekda.

Rangakaian peresmian SMAN 5 itu juga diselaraskan dengan peresmian proyek dari 2 OPD lainnya di Pemprov Kepri yakni dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri yaitu peresmian Pasar Teluk Uma dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Pada rangkaian acara gubernur di karimun itu juga tampak dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri M.Dali. Menurut M Dali, selain peresmian juga ada penandatangan Kontrak kerja PTK Non-ASN dari guru se-Kabupaten Karimun.

Istimewa

“Jumlah guru yang hadir lebih kurang 500 orang. Dan, alhamdulillah Gubernur Kepri memberikan perhatian yang luar biasa, salah satunya terlihat dari terwujudnya harapan masyarakat adanya yang menginginkan adanya Pembangunan sekolah baru di karimun,” sebut Dali.

Menurut Dali, gubernur berharap, sekolah baru tersebut dapat menampung siswa pada tahun ajaran baru 2019 ini. “Diperkirakan daya tampung penerimaan siswa untuk tahun ajaran 2019 ini sebanyak 300 siswa baru.

“Kita harus bangga dengan pembangunan sarana pendidikan dan Gubernur Kepri Kepri cukup konsen dalam pembangunan di sekotr pendidikan di seluruh Kepulauan Riau,” kata Dali. (***)

Istimewa
Istimewa

KEPRI

Rabu | 06 Maret 2019 | 20:23

Bersama Jaga Persatuan Untuk Kepri Yang Aman

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Gubernur H Nurdin Basirun menjelaskan sampai saat ini, Kepri masih dalam keadaan aman dan tentram serta kondusif. Hal ini semua tidak terlepas dari saling bersinerginya seluruh elemen dan stake holder saling berkomunikasi.

“Kita harus bersama dengan masyarakat tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, persatuan kesatuan dan tetap menjalin silaturahmi walaupun pilihan berbeda,” kata Nurdin saat menghadiri Metro Forum Pemilu Damai 2019 di Ruang Beijing Hotel Harmoni One, Batam Center Kota Batam, Selasa, 5 Maret.

Soal membangun komunikasi ini terus dibangun Nurdin. Sepanjang Selasa ini, Nurdin bolak balik Tanjungpinang-Batam berkali kali. Usai Safari Subuh di Mushalla Nurul Mubin Tanjungpinang, Nurdin langsung ke Batam untuk menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN se Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2019 di Aula SMKN 1 Batuaji, Kota Batam.

Nurdin kemudian kembali ke Tanjungpinang untuk membuka Rapat Kerja Pemerintahan Desa Disejalankan dengan Pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (#GISA) Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2019 di Gedung Daerah Provinsi Kepri. Usai acara di Gedung Daerah, Nurdin kemudian menghadiri acara yang bertema Pemilu Santun di Negeri Pantun ini.

“Bagi saya acara ini sangat penting apalagi dihadiri berbagai kalangan dan juga kuat silaturahmi diantara kita,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu pada April 2019, mari menjaga hubungan dan etika agar berjalan dengan lancar. Hentikan penyebaran berita hoax, fitnah, adu domba yang dapat memecah belah bangsa.

“Kesantunan dan menjaga kearifan lokal harus kita kuatkan karena dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Ini membuktikan bahwa untuk menjadi pemenang haruslah dengan cara yang baik,” kata Nurdin.

Apalagi, kata Nurdin, TNI-Polri selalu menjaga soliditas agar pelaksanaan Pemilu berjalan aman. Saat ini sudah mendekati beberapa tahapan, maka dari itu tetap jaga kekompakan dan bersemangat dalam melaksanakan tugas mulia apalagi saat penghitungan dan penetapan pemenang pemilu.

Dalam pada itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto mengatakan dengan daerah kepulauan yang luas ini, sudah dilakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Polda Kepri siap mengawal dan mengamankan Pemilu 2019 serta memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

“Berkat kerjasama dan komunikasi yang baik dari seluruh stake holder, rasa aman bisa tercipta,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda, berbagai macam kegiatan kepolisian sudah dilaksanakan seperti operasi mantab brata dan besembang bersama bhabinkamtimbas untuk cipta kondisi. Sinergitas TNI-Polri untuk kesiapan pasukan dalam melaksanakan berbagai tahapan Pemilu serta persiapan dalam menghadapi dan mencegah hal-hal negatif.

Forum ini tampak dihadiri perwakilan Partai Politik, Akademisi, Mahasiswa, LSM, OKP, Paguyuban dan Masyarakat. Hadir juga Komisioner KPU Kepri Priyo Handoko, GM Posmetro Hariyanto dan Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim. (humaskepri)

KEPRI

Selasa | 05 Maret 2019 | 12:25

Wagub Buka FGD Penilaian Pembangunan Tahap II

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto membuka  Focus Group Discussion (FGD) penilaian tahap II penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019 yang dihadiri oleh tim penilai utama dan penilai independen dari pusat.

FGD ini dilaksanakan di ruang rapat lantai 4, kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin, 4 maret. Selain para tim penilai, juga tampak hadir Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Kepala Barenlitbang Naharuddin dan beberapa kepala OPD lainnya.

Disamping itu hadir juga ketua LAM Kepri Abdul Razak, Rektor Umrah Syafsir Akhlus, anggota DPRD Kepri Rudi Chua dan Iskandarsyah serta sejumlah undangan terkait lainnya.

Dalam sambutannya Isdianto mengatakan bahwa Kepri sangat luas, sementara APBD yang dimiliki sangat minim. Sehingga, diakuinya jika masih ada daerah di Kepri yang belum tesentuh pembangunan dengan maksimal. Oleh sebab itu, kata Isdianto setiap tahun Pemerintah Provinsi Kepri terus berusaha menjolok dana ke pusat agar pemerintah pusat bisa membantu percepatan pembangunan di Kepri yang sangat luas ini.

“Karena dana minim dan pembangunan harus kita lakukan secara merata. Makanya kita sering menjolok ke pusat untuk mencari dana tambahan dari pusat,” kata Isdianto.

Dihadapan tim penilai serta tokoh masyarakat dan tokoh akademis yang hadir pada kesempatan ini, disampaikan oleh Isdianto bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat membutuhkan masukan-masukan yang bisa mendongkrak pembangunan di Kepulauan Riau dimasa yang akan datang.Apalagi, lanjut Isdianto bahwa dalam kesempatan ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat yang tahu sejarah dan cikal bakal pembentukan Provinsi Kepri.

Sehingga kritik, saran serta solusinnya senantiasa ditunggu. “Kami sangat membutuhkan masukan-masuka  dari bapak,ibu dan tim penilai semua. Agar kedepan Kepri bisa semakin baik dan maju,” ujar Isdianto. Hal ini berkaitan pula dengan sejarah Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan  UU nomor 25 tahun 2002. Sementara aktif berjalannya Pemerintahan baru sejak 1 Juli 2004. Atau sempat fakum selama dua tahun. (humas kepri)

KEPRI

Senin | 04 Maret 2019 | 23:50

Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Wakil Gubernur Kepri H Isdianto memahami betul pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sebagai negara berkembang persoalan SDM memang selalu menjadi isu sentral dan serius.

“Demikian juga dengan sektor publik lainnya. Tidak jarang kualitas SDM yang ada, masih jauh dari kata memadai. Ini semua tentu tantangan yang harus dihadapi bersama. Karenanya Pemerintah Provinsi Kepri sangat mendukung dengan dibukanya program studi baru doktoral S3 Uniba,” kata Isdianto saat menghadiri Kuliah Umum dan Penyerahan Surat Keputusan Kemenristek Dikti Tentang Izin Pembukaan Program Studi Doktoral (S3) Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Batam di Aula Serba Guna Uniba Batam Jum’at, 1 maret, malam.

Isdianto berharap dengan dibukanya prodi tersebut,  menjadi jawaban atas persolan sumber daya manusia khususnya di Kepri. Karenanya nanti, mahasiswa pascasarjana yang belajar disini harus bisa menjadi alumni yang handal mumpuni dibidang pengembangan sumber daya manusia.

Terlebih bila ini dikaitkan dengan persoalan di banyak bidang. Mulai bidang pendidikan, kesehatan hingga persoalan ekonomi. Pada tingkat organisasi misalnya, bagaimana terkadang persoalan SDM menjadi sebuah persoalan mendasar.

Isdianto menyambut baik program ini dengan langsung mendaftar.

“Prof Jimi, sebagai bukti keseriusan saya dalam dunia pendidikan di Kepri, saya yang daftar pertama untuk S3 di Uniba ini,” kata Isdianto. Sambil menambah bahwa beberapa anggotanya akan didorongnya untuk mendaftar juga.

Prof Jemmy Rumengan,  Ketua Pengawas Yayasan Griya Husada pun langsung menyambut ucapan Wakil Gubernur.

“Siap pak, kami siapkan Nomor Induk 001 untuk Pak Isdianto,“ ujar Jemmy, lantang

Jemmy menyebutkan pembukaan program studi doktoral S3 SDM adalah sebuah komitmen untuk bisa melahirkan sumber daya manusia yang handal di Kepulauan Riau. Sejatinya ada tiga program studi yang diajukan ke kementerian dikti. Dua program studi tersebut adalah ilmu hukum dan pengembangan wilayah daerah.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat dua prodi baru tersebut bisa segera kita buka di Uniba,” jelas Jemmy Rumengan.

Sementara perwakilan Senat Dosen Uniba HM Soerya Respationo mengatakan pembukaan prodi S3 SDM  di Uniba memerlukan dukungan semua pihak. Termasuk Pemerintah Provinsi Kepri. Karenanya tak salah kalau SKPD Kepri nanti bisa di dorong untuk menempuh studi di Uniba.

Usai penyerahan Surat Keputusan Kementrian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 40/KTP/1/2019 Universitas Batam, acara dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Direktur Pengembangan Kelembagaan Dikti Ridwan dengan moderator Rektor Uniba Chablulloh Wibisono. Tema pada kuliah umum yakni “Membangun Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0 yang Religius”.

Hadir juga Direktur Pengembangan Kelembagaan Tinggi Ir.Ridwan M. Sc, Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah X Prof Dr Herri SE MBA Ketua Yayasan Griya Husada Rusli Bintang, Rektor Uniba Chablulloh Wibisono, para dekan dosen dan civitas akademika Uniba serta hadirin dan tamu undangan lainnya. (humas kepri)

KEPRI

Senin | 04 Maret 2019 | 22:54

Gesa Pembangunan Demi Kesejahteraan Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun melakukan peninjauan kesejumlah titik lokasi seperti di Pasar Ranai, Gedung Olah Raga, Gudang Bulog serta kawasan wisata dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Natuna, Sabtu, 2 maret.

Saat meninjau ke pasar, Nurdin mengimbau kepada masyarakat Natuna agar menjaga dan pelihara aset-aset yang berada di pasar, agar kebersihan dan kelestarian selalu menampak kan keindahan suatu daerah sebagai penarik wisatawan.

“Ibu-ibu dan bapak-bapak mari kita jaga kebersihan jangan buang sampah kelaut, dengan kelestarian kan menjadi indah dan bermakna bagi para pendatang dan masyarakat lokal,” pesan Nurdin.

Menurut Nurdin, dengan para pedagang untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi nampaknya tidak dihiraukan sangat. Mohon untuk ditindaklanjuti karena lingkungan yang bersih tentu akan lebih sehat dan diperiksa seluruh bagian pasar sampai ke semua lorong dan bagian dalam dan belakang.

“Niatkan buang sampah langsung pada tempatnya, agar kebersihan selalu terjaga dan kita juga menjadi sehat,” ucap Nurdin.

Kemudian saat melakukan peninjauan ke Gedung Olah Raga, GOR sendiri direncanakan akan di jadikan sport center di kabupaten Natuna dengan luas lahan 5ha, yang mana pada tahun 2019 ini dikuncurkan anggaran DAK sbesar 13 Miliyar yang akan di bangun GOR Tipe B dengan fasilitas multifungsi enam (6) cabang olahraga

Nurdin kemudian bergerak menuju lokasi Gudang Bulog, disana Nirdin berbincang-bincang bersama sejumlah buruh yang sedang bekerja bongkar beras. Nurdin akan diberi bantuan para pekerja dengan mnghibahkan portklife/crane agar krja lebih ringan hasil lebih memuaskan.

“Nanti pemerintah akan memberi crane agar teman bekerja lebih ringan, cepat dan muatan lebih banyak, lebih semangat dan bertambah pendapatannya” kata Nurdin.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi kedepan akan membangun Unit Pelayanan Terpadu (UPT) seperti UPT Pendapatan Daerah, UPT Pendidikan dan UPT Kelautan dan Perikanan yang sedang di proses DED pada APBD 2019 ini dengan pembangunan Pelayanan Satu Atap.

Nurdin menutup peninjauannya dengan berkunjung ke Tourist Information Center (TIC). Menurut Nurdin, alam wisata asli yang ada di natuna dapat menjadikan prospek yang sangat baik. Untuk kedepan nya indikator ini perlu ditinjau dan dikembangkan secara baik dan benar.

“Saya sangat senang dengan keindahan alam natuna ini, untuk para stekholder agar membina dan menjaga agar maju sesuai dengan keindahannya,” katanya.

Nurdin pun menegaskan agar kedepan pendidikan-pendidikan kejuruan seperti SMK Pariwisata dan SMK Kelautan dan Prikanan ditingkat status nya. Dengan seperti itu menjadi pengembangan dan pembelajaran lebih bermutu.

“Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Natuna agar di Negerikan. Supaya nanti para pendidik yang berkualitas sesuai dengan fungsi kejuruannya bisa kita akomodirkan,” tegas Nurdin.

Dalam peninjauannya tersebut Nurdin di dampingi Kadis Pendidikan Muhd Dali, Kadis Pemuda dan Olah Raga Maifrizon, Kabiro Humas Protokol dan Penghubung Nilwan dan Sekretaris BP3RB Junaidi. (humas kepri)

KEPRI

Kamis | 28 Februari 2019 | 1:03

Jangan Terpecah Belah, Kedepankan Semangat Kebersamaan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan, meski hingga saat ini Kepri masih aman dari berbagai gejolak, akan tetapi antisipasi tetap harus dilakukan. Menyambut pesta demokrasi pada 17 April nanti, semangat kebersamaan harus dikedepankan. “Dalam proses demokrasi, kepada setiap kontestan agar siap menang dan juga siap kalah. Hormati apapun keputusan (akhir) serta jangan sampai kita terpecah belah” kata Nurdin saat berbincang tentang Wawasan Kebangsaan di Graha Pena, Batam, Senin, 25 februari, malam.

Nurdin membincangkan hal itu bersama Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Rektor Umrah Prof Dr Syafsir Akhlus. Nurdin hadir setelah serangkaian acara di Tanjungbalai dan Tanjungbatu Kundur. Di Tanjungbalai, Nurdin meresmikan PAUD, sementara di Tanjungbatu, Nurdin hadir di Sekolah Polisi Negara. Pada kesempatan itu, Nurdin menyampaikan bahwa sinergitas dan soliditas TNI-Polri bersama rakyat di Kepri semakin kokoh. Soliditas ini akan membuat persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI tetap kokoh.Karena itu, Nurdin berpesan kepada masyarakat hindari penyebaran berita hoax, fitnah dan radikalisme.

Karena berita hoax dan fitnah itu dapat mengadu domba rakyat dan memecah belah Bangsa Indonesia.“Mari kita satukan hati dan pikiran untuk turut dalam pembangunan provinsi Kepri agar kesejahteraan bisa terwujud,” ajak Nurdin. Nurdin mengajak seluruh elemen masyarakat baik dari nelayan, buruh dan berbagai sektor agar memberikan kontribusinya secara maksimal serta bergandengan tangan, bahu membahu, semangat gotong royong dan kebersamaan memberi kekuatan dalam menjaga situasi agar tetap kondusif dan aman.

Menurut Nurdin, Pemerintah Provinsi Kepri akan terus membangun pendidikan. Karena secara geografis sangat strategis dan berada di perbatasan yang sangat rentan akan berbagai macam bentuk gangguan dan ancaman bagi NKRI. “Semangat kebersamaan yang kuat dan sudah terbangun oleh masyarakatnya menjadikan Kepri sebagai miniaturnya Indonesia dengan banyak keberagaman sehingga apapun ancaman dan gesekan-gesekan baik dari dalam maupun dari luar bisa teratasi dengan bersama-sama,” kata Nurdin.

Sementara itu, Gubernur Lemhanas Agus Widjodo mengatakan, semua pihak harus membangun optimisme. Karena sesulit apapun tantangan yang ada, sesulit apapun hambatan yang ada, harus ada rasa optimisme, dan rasa harapan untuk menjadi lebih baik.

Agus juga menyampaikan bahwa generasi muda memegang sebuah peranan yang penting bagi kekuatan suatu bangsa. Pemuda ini mempunyai energi yang lebih dan mempunyai idealisme yang kuat, sehingga alangkah baiknya bila energi itu diarahkan pada hal-hal positif yang lebih bermanfaat bagi sesama manusia, membangun bangsa dan negara.“Oleh karena itu kita harus bekali generasi muda dengan pengetahuan dan ilmu positif, terutama ideologi dan wawasan kebangsaan. Ini penting karena masa depan bangsa ini berada tangan generasi muda. Generasi muda harus cerdas dalam mengaktualisasi diri terutama dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme,” kata Agus. (humas kepri)

KEPRI

Rabu | 27 Februari 2019 | 17:18

KOMISI III TINJAU PEMBANGUNAN PELABUHAN PARIT REMPAK

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggesa proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah salah satunya Pelabuhan Parit Rempak yang berada di Tanjung Balai Karimun. Sebagai mitra pemerintah provinsi yang membidangi pembangunan, Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau terus mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemprov salah satunya dengan melakukan monitoring/pengawasan terhadap pembangunan proyek tersebut secara langsung pada Selasa, 26 Februari 2019.

Istimewa

Wakil Ketua Komisi III Surya Makmur Nasution mengatakan monitoring ini dilakukan agar proyek pembangunan bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. “Jika ada kendala dalam pembangunan tersebut kami bisa langsung tahu dan segera mencari solusinya agar pembangunan tersebut bisa selesai sesuai target dan bisa segera digunakan oleh masyarakat,” kata Surya Makmur.

Istimewa

Pembangunan Pelabuhan Parit Rempak sendiri telah dimulai pada tahun 2017 dengan menggunakan anggaran APBD provinsi. “Tahun 2018 anggaran untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan ini sebesar Rp 8 miliar,” terang Surya.

Istimewa

Anggota Komisi III Asep Nurdin pada saat peninjauan di lapangan mengatakan bahwa saat ini arus lalu lintas baik barang di Tanjung Balai Karimun sudah terlalu ramai. “Jadi pelabuhan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk itu jangan sampai ada keterlambatan lagi dalam penyelesaiannya,” pesan Asep.

Istimewa

Anggota Komisi III yang lain, Irwansyah mengatakan pada tahun 2021 nanti pelabuhan Parit Rempak harus sudah siap sepenuhnya. “Apabila kedepan ada kendala sesegera mungkin diselesaikan agar tidak molor lagi penyelesaiannya,” imbuh Irwansyah.

Istimewa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Teuku Irvan yang mendampingi peninjauan tersebut membenarkan bahwa dalam pembangunan Pelabuhan Parit Rempak ada beberapa kendala yang mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian. “Memang benar ada kendala yang disebabkan oleh faktor alam yakni material yang digunakan untuk menimbun hanyut terkena gelombang,” terang Irvan.

Kedepannya menurut keterangan Irvan, pihaknya akan menggesa penyelesaian pembangunan jembatan tersebut. “Kita akan gesa penyelesaiannya, semoga kedepan tidak ada kendala lagi,” imbuh Irvan.

Istimewa

Dalam peninjauan tersebut hadir anggota Komisi III Surya Makmur Nasution, Raja Bahktiar, Joko Nugroho, Suryani, Irwansyah, Sahmadin Sinaga, Raja Astagena dan Asep Nurdin.

KEPRI

Rabu | 27 Februari 2019 | 0:45

Terus Maju, Teliti dan Kerja Cepat Untuk Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur Kepri H Isdianto memimpin rapat evaluasi rutin bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertempat di Rupatama Lt.4, Kantor Gubernur Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin 25 februari.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nurdin mengajak kepada semua Kepala OPD beserta jajarannya untuk tidak memperlambat ritme dalam menjalankan setiap progres pekerjaan, kerja cepat dan teliti sangat dibutuhkan agar pencapaian tujuan dapat tepat sasaran. “Jangan sampai di penghujung tahun kita kalang kabut dan menyebabkan kelalaian dan kesalahan pengerjaan, ini yang harus kita hindari,” ujar Nurdin.

Apalagi pekerjaan strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang menurut Nurdin sangat penting untuk segera menampakan hasil terutama pergerakannya harus mulai muncul, selain tentunya kegiatan pokok dan rutin yang harus di selesaikan tiap tahunnya.Kemudian, Wakil Gubernur Isdianto mengajak semua Kepala OPD untuk terus membangun komunikasi yang positiif dilingkungan kerja, dengan semua pegawai diberbagai jenjang serta dilintas OPD, semua diharapkan semakin menguatkan kebersamaan dan kekompakan. “Kalau kita bersatu tentu kita akan kuat, apapun pekerjaan yang kita niatkan dengan sungguh-sungguh pasti selesai, apapun kendala dan halangan kita cari solusi bersama,” kata Isdianto.

Sementara itu, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah menghimbau kepada pejabat yang langsung berperan dalam meyelesaikan tahapan pekerjaan terutama proyek strategis agar dapat pro aktif. “Agar denyut nasi pekerjaan dapat terlihat, apalagi kegiatan fisik dilihat langsung oleh masyarakat,” ujar Arif. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fhariandi dalam rapat tersebut melaporkan secara umum progres realisasi fisik dan keuangan di masing-masing OPD. Terkait belanja langsung yang telah masuk kedalam SIRUP, baru 85 persen yang telah terimput dari 41 OPD di lingkungan Pemprov Kepri.Sedangkan untuk proses lelang kegiatan, Aries melanjutkan bahwa untuk proyek-proyek strategis yang ada di 11 OPD terdata sebanyak 76 paket untuk tahun 2019. Namun baru sebanyak 5 paket yang telah masuk ke Biro Layanan Pengadaan. “Untuk mencapai 100 persen balance pada SIRUP dan progres percepatan lelang kegiatan strategisi diharapkan OPD dapat segera menyelesaikan proses administrasinya,” ujar Aries.*

Lapor SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Tahun 2018 Setelah menggelar rapat evaluasi bersama OPD, acara dilanjutkan dengan Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Tahun 2018, di Rupatama Lt.4 kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin 25 februari.

Acara sendiri dibuka oleh Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah yang mengatakan bahwa SPT tahunan merupakan agenda yang harus di laporkan secara rutin bagi wajib pajak, untuk itu Arif mengajak kepada semua Kepala OPD dan jajaran agar tidak lupa menunaikan kewajiban tersebut. “Ini menjadi motivasi jangan sampai terlambat melaporkan, kita tentu tidak ingin menjadi masalah dalam proses keuangan kita,” kata Arif.

Apalagi dizaman modern saat ini yang mana pelaporan pajak sendiri telah menggunakan sistem berbasis online. “Jadi tidak adalagi kata lupa dan tidak melaporkan karna sekarang sudah serba mudah dengan adanya teknologi,” lanjut Arif.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Kepri Slamet Sutantyo mengatakan bahwa pelaporan SPT sendiri merupakan kegiatan rutin setiap tahun bagi warga negara yang telah memiliki NPWP yang mana pelaporan sendiri menggunakan e-filling yakni secara online dan real time.“Guna meningkatkan kesadaran dan mengajak semua masyarakat Kepri agar melaporkan secara rutin sebegai bentuk pemenuhan bagi wajib pajak,” kata Slamet. (humas kepri)

KEPRI

Senin | 25 Februari 2019 | 9:13

Berikan Feedback Positif Bagi Pembangunan Kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, PADANG – Gubernur H Nurdin Basirun Melantik Ketua dan Pengurus Ikatan Warga Kepulauan Riau (IWKR) dan Ikatan Pelajar-Mahasiswa Kepulauan Riau (IPMKR) 2019-2021 di Sumatera Barat bertempat di Hotel Pangeran, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu, 20 februari, siang.

Usai pelantikan, Nurdin mengatakan bahwa pendidikan menjadi fokus dan perhatian penting semua pihak dalam upaya peningkatan generasi muda yang cerdas dan mumpuni.

“Dimanapun anak-anak kita menuntut ilmu, diharapkan mereka tidak melupakan adat budaya asalnya dan yang terpenting adalah suatu saat mereka dapat memberikan “feedback” positif bagi kemajuan pembangunan di daerah,” ujar Nurdin.

Dengan telah dilantiknya Ketua Umum IWKR dan IPMKR Sumbar beserta anggota kepengurusannya yang baru ini, Nurdin berharap dapat semakin memberikan nilai tambah dalam kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kita berharap agar para pengurus dapat bekerja lebih baik dalam menyatukan masyarakat Kepri yang ada di Sumbar dan sekitarnya,” harap Nurdin.

Menurut informasi ketua IPMKR Sumbar, terdapat lebih kurang 41 keluarga dan lebih kurang 603 mahasiswa/i Kepri yang ada di Sumbar yang sudah terdata. Diperkirakan ada lebih banyak lagi keluarga dan mahasiswa yang mungkin belum terdata.

“Saya berharap IPMKR dan IWKR Sumbar ini juga dapat menjadi wadah pemersatu masyarakat Kepulauan Riau perantauan,” kata Nurdin lagi.

Apalagi dengan menekanan Prinsip “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” tentu sangat melekat oleh siapapun yang merantau ke negeri orang. Nurdin menambahkan, banyak saudara perantau yang sudah melekat dan menyatu dengan adat budaya tempat tinggalnya, bahkan berasimilasi atau menikah dengan masyarakat tempatan.

“Hal ini tentu saja memperkaya khasanah budaya serta menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat menyatukan dan tidak menjadi penghalang,” tambah Nurdin.

Pada kesempatan tersebut dilakukan juga Penandatangan MoU antara Pemprov Kepri bersama Pemprov Sumatera Barat dan Universitas Negeri Padang tentang Pembinaan Mahasiswa.

Dari Kerjasama ini Nurdin berharap terus meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah, mempererat silaturahim antar masyarakat perantauan di masing-masing daerah serta saling mendukung upaya-upaya untuk memajukan daerah di berbagai bidang.

Sebelum melantik, Nurdin terlebih dahulu bersilaturahmi dengan Bupati Pariaman. Nurdin sempat berbincang banyak hal. Datuk Alam Sati ini tampak berbincang di bawah rindangnya pohon.

Pada kesempatan itu hadir juga Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Dari Kepri hadir Sekdaprov H TS Arif Fadillah, dan sejumlah kepala OPD. (humas kepri)

KEPRI

Minggu | 24 Februari 2019 | 2:35

Pemerintah Akan Ubah Formula untuk Keuangan Daerah Kepulauan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Pusat akan mengubah formula untuk daerah kepulauan. Formula yang berubah ini akan membuat hitungan pembagian keuangan untuk daerah kepulauan menjadi lebih baik.

“Karena laut memang lebih luas dari daratan. (Sekjen) Kemendagri agar segera cek formulanya,” kata JK saat memberi pengarahan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Padang Convention Centre, Padang Sumatera Barat, Kamis, 21 februari.

JK menyatakan hal itu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Nurdin juga merupakan Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan.

Nurdin minta agar pembagian keuangan ada perlakuan khusus. Tidak dihitung berdasarkan kontinental saja. Daerah-daerah yang lautnya lebih luas harus mendapat perhatian khusus. Apalagi luas laut Kepri itu bisa sama dengan satu Pulau Jawa.

“Kita mau luas laut dihitung. APBD Kepri tidak  sebesar provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Kami mohon agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi UU,” kata Nurdin kepada JK.

Menurut Nurdin, RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiasi DPD RI sudah mendapat dukungan penuh DPR RI. Pansus yang sudah terbentuk juga terus menggesa agar RUU ini segera disahkan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Pansus B Lantai 3 Gedung Nusantara II, DPR RI Jakarta, pekan lalu, Nurdin berharap Pemerintah Pusat segera mengedahkan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU. Dengan adanya regulasi tersebut, menjadikan Daerah Kepulauan dapat tumbuh berkembang sama seperti daerah lainnya.

“Dengan disahnya RUU Daerah Kepulauan, maka pembangunan semakin cepat dan merata dengan seiringnya perubahan zaman, tidak ada lagi daerah tertinggal pada kemajuan zaman yang sudah berkembang ini,” ujar Nurdin.

Saat itu, Ketua Pansus Edison Betaubun menegaskan mereka akan mendorong dan mengharapkan pemerintah cepat menyetujui untuk disyahkan UU ini.

“Kita ingin semangat juang bertambah, dan ketika RUU disahkan UU tidak ada lagi revisi-revisi. Agar kedepan cepat dan tepat dalam berjalan, dan bupati dan walikota tau penting nya UU Daerah Kepulauan,” kata Edison.

Pada kesempatan itu, JK berharap agar APPSI harus bisa menjadi sarana memajukan berbagai arah pembangunan. Karena itulah cita-cita bangsa Indonesia, untuk memajukan negara dan mesejahterakan masyarakatnya.

“Bersyukur sebagai sebuah bangsa, negeri ini bisa terus membangun dengan kondisi yang aman dan nyaman. Karena banyak negara lain, yang justru bermasalah dengan pembangunan karena kondisi keamanan dalam negerinya yang penuh konflik,” kata JK.

Indonesia sambung Jusuf Kalla akan terus mengatasi setiap persoalan dan permasalahan bangsa ini. Baik persoalan di daerah seperti yang dihadapi gubernur selaku penguasa regional maupun menteri sebagai pejabat sektoral. Permasalahan ini harus diatasi bersama. (humas kepri)

KEPRI

Jumat | 22 Februari 2019 | 20:16

DPRD Kepri Apresiasi Pembatalan Pemadaman Bergilir

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – PLN resmi membatalkan pemadaman bergilir. Pembatalan ini diambil setelah pemerintah pusat menolak rencana pemadaman bergilir dan menjamin pasokan gas ke Batam lancar. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengapresiasi langkah cepat PLN Bright melobi pemerintah pusat.

Istimewa

“DPRD Provinsi Kepri memberi apresiasi kepada PLN yang cepat bekerja mencari solusi masalah ini, meskipun pada akhirnya PLN harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi masalah ini,” kata Jumaga saat rapat kerja dengan PLN Batam di Graha Kepri, Batam Jumat, 22 Februari 2019.

Istimewa

DPRD Provinsi Kepri, kata Jumaga, memahami penambahan biaya  ini sepanjang kelistrikan di Batam dan Bintan berjalan baik. “Penambahan biaya ini merupakan resiko bisnis yang memang harus diambil PLN,” bebernya.

Istimewa

Kedepan, DPRD Kepri berjanji akan terus mengawal ketangguhan listrik Batam dan Bintan di Pemerintah pusat. Sehingga, pemadaman bergilir akibat kekurangan gas dan pemeliharan jaringan dapat diminimalisir.

Senada dengan Jumaga, Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugraha mengatakan bahwa kedepan PGN harus dapat menciptakan pasokan gas yang handal bagi Kepri. “Sebab, Batam sebagai kota Industri membutuhkan energi yang besar,” kata pria yang akrab disapa Iik.

Ditempat yang sama, Direktur Operasional PLN Awaluddin Hafid mengatakan bahwa pasokan gas ini didapat dari PT PGN dan Petro China. “Dari rapat terakhir di SKK Migas PGN memasok 14 +17 BBTUD dan Petro China memasok 22 BBTUD,” kata Hafid.

Istimewa

Namun demikian, karena pasokan gas diambil dari Petro China, PLN harus mengeluarkan biaya tambahan hampir Rp6 miliar. “Pengeluaran ini untuk membayar gas dari Petro Cina dan biaya lain-lain, kata Hafid.

Istimewa

Sementara itu, PT PGN yang diwakili Riza Buana menceritakan bahwa pemiliharaan sumur gas yang dilakukan saat ini yang terburuk sepanjang tujuh tahun terakhir. “Sehingga kami sebagai operator berupaya mencari solusinya. Salah satunya dengan mengupayakan penambahan dengan jaringan kita agar pasokan listrik di Batam dan Bintan handal,” tegasnya.

Istimewa
Istimewa

Sebelumnya, PLN berencana melakukan pemadaman bergilir setiap harinya di Pulau Batam dan Bintan. Pemadaman listrik akibat dari kurangnya pasokan gas akibat pemeliharan rutin berkala di sumur-sumur gas milik. Hadir dalam rapat itu anggota Komisi III Surya Makmur Nasution, Irwansyah, Raja Astegena, Saproni, Alex Guspeneldi dan Joko Nugroho (*)

KEPRI

Kamis | 21 Februari 2019 | 17:57

Wujudkan Daya Saing Industri Kemaritiman

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Gubernur H Isdianto mengatakan Kepri akan terus mewujudkan kemandirian dan daya saing kemaritiman. Dukungan penuh Kemenko Maritim terhadap pengembangan industri kemaritiman semakin memotivasi Kepri untuk memberikan yang terbaik baik negeri ini.

“Semua ini sesuai dengan visi besar Kepri yaitu unggul di bidang maritim. Kita ingin segala sektor yang terkait dengan kemaritiman, Kepri memiliki keunggulannya,” kata Isdianto usai Rapat Koordinasi Pemanfaatan Produk Kelautan di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa, 19 februari.

Rapat ini dipimpin langsung Menko Maritim Luhur Binsar Panjaitan.  Luhut didampingi langsung Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono. Hadir juga Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan, Tjahya Widayanti, dan sejumlah direktur kementerian terkait. Dari Kepri tampak hadir Kadis Perindustrian dan Perdagangan Burhanuddin, Kadis Perhubungan Jamhur, Karo Perekonomian Heri Adrianto, Rektor Umrah, Ketua Dewan Pertimbangan Maritim Univ Umrah, Huzrin Hood dan Direktur PT Aruna Industri Bintan.

Menuru Isdianto, dia berharap dukungan, perhatian penuh dan bantuan, sekaligus arahan Menteri Luhut untuk menyukseskan apa yang sudah dimulai ini. Hal ini berawal saat Kepri sebagai tempat diselenggarakannya Workshop Pemanfaatan Produk Kelautan dan Perikanan dalam rangka pencegahan Stunting dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kemaritiman oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Agustus 2018 lalu. Hal itu menjadi momentum berharga dan penting bagi Kepri untuk melakukan langkah besar dan cepat menciptakan dan menjalankan sejumlah formulasi strategi.

Sejak saat itu, kata Isdianto pihaknya terus memantau perkembangan dan memberikan support kepada PT. Aruna Industri Bintan sebagai champion Pelaku Industri Stategis di Kepulauan Riau, untuk dapat bersinergi dalam merampungkan kegiatan dari hulu hingga hilir. Hal ini demi terwujudnya sebuah icon baru Kepulauan Riau, sebuah kawasan Edu Ekologi Marine Bioteknologi sekaligus Wisata Bahari yang unggul dan strategis khusunya dalam hal pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir.

Menko Luhut menyambut baik apa yang sudah dimulai Kepri. Menurut Luhut hal seperti ini yang harus dikedepankan. Usaha Kecil Menengah menjadi fokus pemerintah untuk dikedepankan dan dikembangkaan.

“Saya sangat setuju dan senang. Ayok kita besarkan industri maritim ini,” kata Luhut.

Menurut Luhut, perkembangan ini akan dilaporkannya kepada Presiden. Dia minta segala sesuatunya disiapkan untuk menjadi semakin besar.

Deputi Kemenko Maritim Agung Kuswandono mengatakan di Kepri sudah ada inovasi yang dapat membuat tepung ikan. Inovasi ini harus  dibesarkan untuk seluruh Indonesia. (humas kepri)