ANAMBAS

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Bandar Udara Letung akan segera memiliki landasan Pacu Pesawat dari 1.200 Meter. Selain akan bertambah panjang, luas area bandara juga akan bertambah, karena Tim Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dari Pemerintah Anambas Khususnya Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, tengah proses pembebasan lahan 30.000 meter persegi

Kepala Bidang Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Efendi,A.MS selaku ketua Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatakan terkait Lahan yang akan di bebaskan sekitar 30.000 Meter Persegi dan sampai saat ini berjalan lancar. Ini sudah dirapatkan bersama Camat Jemaja,dan Camat Jemaja Timur,Kepala Desa Mampok,serta Kepala Desa Bukit Padi selaku pemilik Lokasi Lahan Tersebut.

” Saat ini tengah pengerjaan perpanjangan landasan 150 Meter,” kata Efendi, Ahad, 12 Agustus 2018.

Sementara itu, Kepala Desa Mampok Tamrin mengatakan bahwasanya pihak Desa akan selalu membantu proses percepatan pembebasan jika berkenaan dengan ranah desa, sehingga pembangunan bandara kedepannya cepat terlaksana.

Senada, Kepala Desa Bukit Padi juga mengatakan hal yang serupa dengan kepala Desa Mampok bahwasanya selagi kegiatan tersebut di peruntukkan untuk warga atau kepentingan umum. Pihaknya akan siap membantu memudahkan pemerintah bekerja sehingga tujuan pemerintah tepat guna.

Sementara itu terkait pembebasan lahan di Bukit Mampok sedang dalam proses penetapan batas sempadan sesama pemilik pemilik lahan di daerah bukit mampok tersebut.dan sudah di setujui oleh pemilik pemilik lahan.

Selain itu pihak warga pemilik lahan berharap setelah pembebasan lahan selesai warga juga masih berharap pada saat pekerjaan pemotongan Pohon di lokasi tersebut, warga setempat berharap bisa diberdayakan ikut bekerja di daerah lahan mereka yang sudah di bebaskan nantinya.

Efendi,A.MS, juga berharap kepada Kasatpel Bandar Udara Letung selaku pemilik Kegiatan pemangkasan Bukit tersebut agar mempertimbangkan usulan dari warga setempat di daerah lokasi tersebut agar bisa bekerja sesuai harapan warga.

Tujuan Pembebasan Lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bertujuan untuk Bandar Udara Letung dengan target panjang landasan.

Sementara itu Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Bandar Udara Letung Ariadi Widiawan mengatakan terkait pembebasan lahan di daerah bandara letung Kalau sudah termasuk masterplan Bandara Letung maka dengan pembebasan lahan tersebut diharapkan dapat memenuhi luasan Bandara Letung yang di rencanakan mencapai seluas 136 Hektar.(kmg)

ANAMBAS

Jumat | 03 Agustus 2018 | 16:58

Jadwal Penerimaan CPNS Masih Menunggu Keputusan KemenpanRB

MEDIAKEPRI.CO.ID,Tarempa – Mengenai kapan jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai di buka, sampai saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas masih menunggu keputusan dari pihak Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Republik Indonesia (RI).

Namun, berbagai informasi terus beredar di media massa dan media sosial terkait spekulasi waktu pendaftaran CPNS itu akan segera dibuka.

“Sampai saat ini belum ada kepastian kapan waktu dibukanya. KIta Masih menunggu keputusan dari MenpanRB RI,” kata Sekretrais Daerah (Sekda) Kepulauan Anambas, Sahtiar, SH,MM menjawab ANAMBASPOS.com, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Kamis, 2 Agustus 2018.

Menurut Sahtiar, ketika sudah keluar keputusan dari Kemenpan RB RI nantinya, pihaknya kemudian baru akan mengumumkan kepada publik di Kepulauan Anambas. “Kalau sudah ada keputusan Kemenpan RB, baru kita sampaikan ke masyarakat Anambas,” terangnya.

Hal serupa juga disamapaikan oleh Kepala Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepualaun Anambas, Dra. Linda Maryati. “Belum keluar, kita masih menunggu, ini masih kita kordinasikan terkait progressnya,” ujar Linda sesaat hendak bertemu Sekda ketika itu di Kantor Bupati Kepulauan Anambas.

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Pemkab Kepulauan Anambas telah mengusulkan sebanyak 572 kuota penerimaan CPNS Kepulauan Anambas. “Kita mengusulkan 572, mudah-mudahan tidak dikurangi,” pinta Linda.

Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Anambas, Muhammad Da’i, mengaku optimis bahwa penerimaan CPNS Kepulauan Anambas tersebut akan dibuka pada Bulan September 2018 mendatang.

“Saya optimis September ini dibuka. Mumpung masih ada waktu sebaiknya bagi yang berminat mempersiapkan segala sesuatunya, kelengkapan persyaratan administrasi seperti membuat kartu kuning dan SKCK,” ungkap Da’i. (***)

sumber: anambaskab.go.id

ANAMBAS

Selasa | 31 Juli 2018 | 20:15

Anambas Butuh “Sentuhan” Guru Negeri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas –  Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tampaknya harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah pusat, terlebih dunia pendidikan.

Tokoh pemuda Kepri, M Syahrial alias Iyai mengatakan, saat ini Kabupaten Anambas yang merupakan salah satu kabupaten terdepan di wilayah Provinsi Kepri ini, hanya memiliki 30 persen guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara 70 persen lainnya berstatus tenaga honorer.

“Saatnya sekolah yang ada di Anambas butuh sentuhan dari para guru berstatus PNS. Tentu ini harus mendapatkan perhatian dari daerah hingga pusat,” ungkap Syahrial, Selasa, 31 Juli 2018.

Syahrial berharap, semua pihak terutama para wakil rakyat di DPR RI, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemkab Anambas harus bersinergi dan secepatnya mengambil langkah konkrit. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut.

Menurut Syahrial, solusi yang ditawarkan itu bukan terkesan meremehkan tenaga honorer saat ini. Namun hal ini merupakan salah satu solusi tepat untuk mengangkat para guru honorer yang sudah sekian tahun mengabdi di daerah itu untuk menjadi PNS.

“Rencana penerimaan ASN (PNS) di tahun 2018 ini semestinya bisa jadi salah satu solusi. Yakni guru honorer yang ada diangkat menjadi PNS,” jelasnya.

Hanya saja, kata Syahrial, sertifikasi yang merupakan syarat ikut tes CPNS menjadi Kendal bagi para guru honorer. Kendati demikian, Anambas yang merupakan salah satu daerah terluar atau terdepan, perlu mendapatkan kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat.

“Di sinilah pentingnya sinergitas antara wakil Kepri di DPR RI, DPD RI, Pemprov dan Pemkab Anambas,” pungkas Syahrial. (ardian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun memanfaatkan waktu usai safari shubuhnya dengan blusukan menyapa masyarakat di daerah yang dikunjunginya. Bersama Bupati Anambas Abdul Haris, Nurdin bersembang ke pasar ikan, pasar sayur dan ke toko-toko sembako.

“Kita nak memastikan kebutuhan masyarakat di pasar menjelang hari Raya idul fitri terpenuhi dengan baik dan harga-harga tetap stabil,” kata Nurdin di Pasar Ikan Anambas, Kamis, 7 Juni 2018 pagi. Pada kunjungan kali ini Nurdin didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kadis Perindag Burhanuddin dan Kadispora Maifrizon.

Untuk memantau kondisi terkini, Nurdin dan rombongan yang berkeliling menggunakan kendaraan roda dua langsung menuju ke lokasi pasar ikan. Di pasar sudah terlihat ramai para pedagang dan pembeli saling bertransaksi satu sama lain.

Sesampai di pasar, Nurdin pun ikut aktif menjual ikan-ikan para pedagang. Nurdin menjual dan pedagang mencatat harga-harganya. Namun bukan pembeli yang membayar. Semua belanjaan itu dibayar oleh Nurdin.

“Berape neh ikan sekilo, ibu nak ikan ambil aja bu. Ambil ayo ambil ikannya saye yang bayarkan,” kata Nurdin sambil sekali kali berbincang dengan para pedagang dan pembeli.

Tanpa canggung dan seperti sudah terbiasa kadang Nurdin ikut serta mengambil kan ikan dan membungkuskannya lalu diserahkan kepada pembeli yang telah ramai memadati tempat Nurdin ikut berjualan.

Pemandangan yang sama juga dilakukan Nurdin saat meninjau pasar sembako dan pasar sayur. Sambil menanyakan beberapa hal kepada penjual mulai dari proses distribusi barang dan stabilnya harga jual di pasaran menjelang hari Raya Idul Fitri. Nurdin juga tak canggung ikut membantu berjualan, membungkuskan dan mencatat hasil dagangan.

“Sembako sayur mayur gimana dah pada naik belum, distribusi barang dagangan dari pelabuhan ke pasar apa ada kendala?” tanya Nurdin ke salah satu pedagang Pasar Inpres Siantan.

Menurut Bupati Haris untuk proses bongkar muat barang sampai saat ini bisa dibilang masih sangat lambat sehingga mempengaruhi distribusi barang dipasaran.

“Untuk bongkar muat barang di pelabuhan sampai saat ini satu Kapal pengangkut saja bisa memakan waktu sampai seminggu lebih. Hal ini karena kondisi pelabuhan yang masih bercampur dengan pelabuhan penumpang. Kedepan akan diupayakan pembenahan untuk memperlancar proses bongkar muat di pelabuhan,” ujar Haris.

Usai berkeliling di pasar Nurdin dan rombongan menuju ke salah satu jalan yang biasa disebut jalan semen panjang “SP” yang berlokasi di sepanjang pinggiran tepi laut Tarempa. Bupati Haris menunjukkan salah satu titik jalan yang terlihat amblas akibat tidak mampu lagi menahan beban. Karena jalan tersebut merupakan jalan alternative yang selalu dilewati masyarakat.

“Jalan semen panjang ini pak Gubernur sudah hampir 8 tahunan berdiri dengan panjang sekitar 1,5 km. Saat ini kondisinya ada yang amblas karena tak sanggup lagi menahan beban,” ungkap Harris.

Bupati Haris berencana akan membangun jalan tersebut menjadi dua arah. Sehingga nantinya akan semakin mempercantik kawasan tepi laut Tarempa. Hal tersebut langsung disampaikan juga kepada Gubernur. (humas)

Bentuk Tim Terpadu Pegawasan Mikol

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) meminta pedagang yang akan memperjual beli minuman beralkohol (mikol) harus mengantongi izin terlebih dahulu.

Jika tidak mengikuti aturan main, pedagang yang memperjualbelikan mikol tanpa melengkapi izin terlebih dahulu, makan akan diambil tindakan tegas.

Demikian hasil kesepakatan unsur Muspida Kabupaten Anambas dalam rapat membahas program kerja Tim Terpadu Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 2018 di Aula Bupati, Rabu, 28 Maret 2018 pagi.

Tim dibentuk selain pengawasan peredaran mikol di Pulau Bawah Anambas, tapi juga mendata dan memantau peredaran Mikol di kios dan toko toko.

Asmarullah, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan selaku pimpinan rapat menyampaikan persoalan awal yang perlu diketahui bersama bahwa untuk penjualan minuman beralkohol di wilayah Anambas hanya di Pulau Bawah yang memilki izin penjualan dan peredaran minuman beralkohol.

”Untuk kios atau toko yang ada di Anambas belum ada yang mendapatkan izin penjualan serta peredaran minuman beralkohol sehingga perlu untuk diberikan pemahaman serta peringatan terkait perizinannya,” jelas Asmarullah.

Ketika pendataan dan pengawasan telah dilaksanakan maka Tim akan memberikan peringatan. Adapun peringatan tersebut terkait pendistribusian, penjualan, pengedaran dan perijinannya sehingga kios / toko yang sdh melakukan penjualan minuman beralkohol tidak mengalami kerugian akibat melanggar peraturan yang telah ada terkait perijinan penjualan minuman beralkohol.

Apabila pada batas waktu peringatan yang telah diberikan tdk dilaksanakan oleh para pelaku usaha penjualan minuman beralkohol, maka dgn berkoordinasi dgn pihak TNI dan Polri serta Satpol PP akan dilakukan tindakan perampasan dan eksekusi barang bukti berupa minuman beralkohol.

Adapun pelaksanaan perampasan dan penyitaan minuman alkohol tersebut, Tim terpadu tetap berpegang pada SOP yang berlaku sehingga kedepan pengusaha / palaku usaha segera menyelesaikan perijinan usaha penjualan minuman beralkohol.

Mayor Kav Harioko, Pabung Kodim 0318/Natuna, peredaran munuman alkohol yang melebihi kadar yang telah ditentukan oleh pemerintah serta penjualan yang pada bukan tempatnya sangat berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat.

Sehingga perlu mendapat perhatian dan penertiban sebagai langkah konkrit dalam menjaga ketertiban perdagan di pasar serta menghindari keresehan masyarakat akibat persediaan serta penjualan minuman alkohol sembarangan.

TNI akan mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah di pengawasan terhadap peredaran dab perdagangan minuman beralkohol.

Iptu Feri, Polres KKA dalam pemaparannya, berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian terkait penanganan permasalahan minuman alkohol, operasi pasar yg dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap peredaran minuman alkohol dilakukan dgn berkoordinasi dgn pihak dinas terkait di suatu wilayah seperti dunas perdaganan dan BPOM.

Adapun kegiatan perampasan dan penyitaan barang bukti dapat saja dilakukan selama melanggar ketentuan hukum yg berlaku.

Hadir dalam rapat ini, Asmarullah, Staf ahli bid. Ekonomi dan pembangunan selaku pimpinan rapat, Mayor Kav Harioko, Pabung Kodim 0318/Natuna, Joehanes, Kabid Perindustrian, Iptu Feri, Polres KKA, Letda Laut (PM) Agus Waluyo, mewakili Lanal Tarempa, Suhaemi, Kasi Penegak Perda Satpol PP, Maman Faruk, Kasi Hukum Satpol PP, Serda Brandes, Koramil 02 Tarempa, Yoel Wijaya, Disparbud, Samad, Dinas Kesehatan, Nexen Saputra, Disperindagkop Mayus Parma, Bagian Umum.

sumber: wartakepri.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Gubernur H Nurdin Basirun ingin mendorong Kabupaten Kepulauan Anambas bisa menjadi salah satu lumbung padi di Kepri. Selain membantu ketersediaan sembako, ketahanan pangan di daerah perbatasan menjadi kuat. Apalagi kondisi cuaca dan musim berpengaruh pada pasokan sembako ke Anambas.

“Ada program pembangunan pencetakan sejuta hektare sawah seluruh Indonesia. Kita akan kejar itu agar swasembada beras di sini semakin cepat terwujud,” kata Nurdin saat berkunjung kawasan pertanian di Desa Bukit Padi, Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Sabtu, 17 Maret 2018.

Dalam kunjungan dua hari ke Anambas, Nurdin berkeliling di Pulau Jemaja, Palmatak dan Tarempa. Di sela-sela membuka MTQ Kabupaten Anambas, sepanjang Jumat dan Sabtu, banyak titik yang dikunjungi Nurdin sambil menjemput aspirasi dan berdiskusi dengan masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang dan sektor informal lainnya.

Sememangnya, Nurdin selalu belanja masalah kemasyarakatan langsung ke pelaku di lapangan. Beberapa di antaranya dieksekusi langsung di lapangan penyelesaiannya dan beberapa di antaranya dibahas bersama dalam rapat setiap Senin di Kantor Gubernur Dompak untuk diambil jalan terbaik.

Seperti di Bukit Padi, Nurdin tampak menikmati hamparan padi yang tumbuh subur dan siap panen pada April ini. Nurdin paham dengan permasalahan yang dihadapi petani seperti pupuk bersubsidi dan bibit.

Kadang, kata Nurdin, kebijakan pusat tidak memperhatikan perkembangan di daerah kepulauan. Meski begitu, hak tersebut bukan untuk dikeluhkan, tapi bersama-sama mencari solusi terbaik agar para petani bisa mendapat keuntungan terbaik dari produksi pertaniannya.

Di Bukit Padi, Nurdin bertanya tentang hama yang selalu menyerang menjelang panen.

“Biasanya burung pipit suka padi seperti ini. Bagaimana di sini?” tanya Nurdin.

“Alhamdulillah di sini burung pipit sedikit Pak. Tidak seperti di Jawa yang banyak,” jawab seorang petani. Petani itu juga menjelaskan setelah menanam padi, menjelang panen biasanya mereka menanam beberapa jenis sayur-sayuran, cabe dan semangka.

Nurdin langsung memerintahkan Dinas Pertanian untuk secepatnya membuka Kios Tani. Paling tidak keberadaannya mampu meringankan beban petani di Anambas. Karena, perjalanan pupuk, contoh Nurdin sangat panjang dan berpengaruh pada harga. Kadang dari Palembang, atau Jakarta ke Tanjungpinang baru ke Anambas.

“Waktu yang lama dan perjalanan yang panjang akan berpengaruh pada harga,” kata Nurdin.

Nurdin ingin dinas terkait untuk bergerak cepat membantu meringankan pekerjaan masyarakat. Berbagai hal yang bisa dibantu melalui dinasnya harus direspon dengan cepat.

“Pemprov juga akan membantu petani padi alat-alat dan bibit,” kata Nurdin.

Soal sembako, Nurdin sempat melakukan inspeksi ke tiga toko di Tarempa. Rencana, perjalanan dari Pulau Jemaja, rombongan Gubernur langsung ke Palmatak. Namun, sebelum ke Palmatak, karena dirinya mengemudikan speed boad Pemkab Anambas, Nurdin langsung mengarahkan perjalanan ke Tarempa.

Sebelum ke toko-toko di Tarempa, Nurdin sempat memborong ikan untuk dibagikan ke masyarakat. Setelah itu baru Nurdin ke toko-toko dan bertanya ketersediaan sembako dan harga jual di masyarakat.

“Jangan tinggi-tinggi. Biar masyarakat bisa belanja banyak,” kata Nurdin.

Para pemilik toko rata-rata menjawab bahwa harga jual mereka tergantung pasokan. Jika pasokan lancar biasanya harga cenderung stabil bahkan kadang turun.

“Telor sekarang harganya mulai turun,” kata seorang pedagang. Mereka berharap, pasokan sembako dan kebutuhan lainnya saat Ramadhan dan Idul Fitri nanti tidak mengalami kekurangan.

Nurdin kembali menegaskan agar OPD terkait di Pemprov Kepri untuk bisa mengantisipasi lebih awal ketersediaan sembako di seluruh wilayah Kepri pada Ramadhan dan Hari Raya yang jatuh pada bulan Mei dan Juni tahun ini.

Nurdin juga melihat kondisi pelabuhan di Pulau Jemaja. Karena arus orang dan barang melalui pelabuhan tersebut.

Di kawasan pelabuhan juga Nurdin bertemu dengan nelayan yang sedang memuat es batu ke kapal. Tampak nelayan mengangkut es dengan jarak yang begitu jauh. Nurdin langsung menyarankan agar dibuatkan semacam papan seluncur dan diberi bibir di pinggirnya untuk mengalirkan es dari ujung pelabuhan ke kapal nelayan.

“Nangkap di mana?” tanya Nurdin pada nelayan.

Juli dan Martius, dua nelayan yang sedang mempersiapkan keberangkatan melaut, mengatakan mereka melakukan tujuh jam pelayaran dari titik awal di pelabuhan. Setelah itu selama lima hari melakukan penangkapan ikan.

“Berapa banyak dibawa pulang? Ikan apa saja?” tanya Nurdin.

“Sekitar 400 kilogram, Pak. Berbagai macam ikan,” jawab Juli.

“Sering jumpa nelayan asing?” tanya Nurdin.

“Sekarang sudah jarang Pak,” kata Mereka.

Nurdin tampak memperhatikan perlengkapan nelayan tersebut melaut. Dalam berbagai kesempatan, Nurdin selalu menekankan agar bantuan untuk nelayan harus sesuai dengan kebutuhan nelayan tersebut. Bukan sekadar membantu.

Bantuan-bantuan tersebut kemudian dievaluasi dan terus dimonitor pemanfaatannya apakah meningkatkan kesejahteraan atau tidak. Sehingga makin ke depan bantuan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (humas)

Untuk Relokasi dan Antisipasi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Gubernur H Nurdin Basirun meminta dukungan masyarakat terhadap program pemerintah mengantisipasi ancaman banjir dan longsor. Solusi-solusi terbaik bagi masyarakat harus disegerakan untuk mengantisipasi banyak kemungkinan.

“Harus dicarikan solusi agar ke depan semakin baik. Lakukan pendataan dan pindahkan ke tempat yang layak,” kata Nurdin saat mengunjungi korban banjir dan tanah longsor di Tarempa, Anambas, Jumat 26 Januari 2018.

Gubernur yang didampingi Bupati Anambas Abdul Haris, meninjau titik-titik hantaman banjir di kawasan Tarempa. Menggunakan sepeda motor trail, Nurdin memandu hingga ke kawasan rumah warga si perbukitan.

Nurdin kemudian melihat rumah seorang warga yang berada atas alur air yang turun dari bukit tersebut. Nurdin berdialog agar mereka tidak berada di alur air lagi. Nurdin juga meninjau rumah warga yang tersapu bersih oleh derasnya air yang turun dari atas.

“Harus ada program perumahan. Pak Bupati mungkin bisa siapkan lokasi,” kata Nurdin.

Kepada OPD terkait di Pemprov Kepri, Nurdin minta dikomunikasikan dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Dukungan dari DPRD juga sangat diharapkan Nurdin.

Anggota DPRD Kepri dapil Natuna Anambas, Wan Norman Edi, Raja Astagena dan Taufik memang ikut serta dalam kunjungan Gubernur ke Kabupaten Anambas. Nurdin berkunjung memang ingin mengantar langsung bantuan untuk korban banjir dan longsor di Tarempa dan Letung.

Menggunakan KM Seven Stars Island, Nurdin bergerak dari Tanjunguban Bintan, Kamis 25 januari 2018 tepat pukul 13.27 WIB. Delapan jam perjalanan, Nurdin dan rombongan tiba di Pelabuhan Tarempa.

Usai menjamakkan shalat di Masjid Baiturrahim, Nurdin kembali ke kapal untuk memastikan bahan bantuan sudah diturunkan. Malah Nurdin ikut menurunkan bantuan-bantuan dalam kotak-kotak tersebut. Baik yang ada di kapal ataupun menatanya di pelabuhan.

Saat Safari Subuh, Nurdin menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp259 juta yang terkumpul saat memimpin rapat Mingguan di Dompak. Malah bantuan-bantuan dari masyarakat Kepri lainnya juga dibawa ke Anambas

“Semua saudara kita merasakan hal ini. Semua ikut membantu,” kata Nurdin. Selain ke Anambas, bantuan juga dikirim ke Tambelan. Nurdin berharap bantuan ini dapat meringankan beban. (humas pemprov)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Dua hari berturut-turut diguyur hujan, dua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dilanda banjir, Kamis, 11 Januari 2018. Kedua kecamatan yang diserang banjir yakni Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur.

Banjir bandang yang menyerang ini paling parah terjadi di lahan pertanian di Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur. Di desa ini tidak ada yang tidak terendam banjir. Tanaman dan ternak milik masyarakat habis terendam banjir. Hanya saja sampai saat ini, belum diketahui kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Pantauan di lokasi banjir diperkirakan akan bertambah. Soalnya, awan tebal masih menyelimuti wilayah di dua kecamatan yang mengalami banjir terparah ini. Diperkirakan kedalaman Air sampai saat ini mencapai 3 sampai 4 meter yang merendam dua kecamatan tersebut.

Dedi Hariyadi, warga yang menjadi korban banjir mengatakan kejadian ini adalah kejadian terbesar yang pernah dialaminya. Setelah puluhan tahun tinggal di wilayah ini, katanya, ini kejadian terbesar.

Ditambahkannya lagi banjir tersebut diakibatkan hujan deras yang tanpa henti selama dua hari berturut turut menghantam daerah yang dikenal daerah ketahanan pangan di Anambas juga dikarenakan minimnya sarana pembuangan atau sungai yang ada saat ini tidak cukup menampung derasnya Air hujan diakibatkan sungai tersebut sudah mengalami penyempitan dan dangkal.

Perlu perhatian khusus dari pemerintah agar sesegera mungkin melakukan normalisasi bahkan kalau perlu menambah aliran sungai sehingga sederas apapun Air yang turun dua kecamatan tersebut tidak lagi mengalami hal yang serupa.(kmg/mad)

Peringatan Harkesnas Ke-53 Anambas Mulai Bantuan dan Baksos

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-53, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Kesehatan menggelar sejumlah kegiatan, antara lain adalah senam sehat dan pemberian penghargan dan bantuan kepada sejumlah pihak yang telah ikut serta membantu proses pembangunan dibidang kesehatan.

Bupati Anambas, Abdul Haris mengatakan melalui sambutannya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yakni keluarga merupakan unit terpencil dari masyarakat yang menjadi inti pembangunan kesehatan sesuai dengan undang-undang Nomor 38 Tahun 2009.

Pendekatan terhadap keluarga bagian dari peran penting dari program Indonesia sehat, di lingkungan juga salah satu sebagai dasar bagi seseorang untuk memiliki kebiasaan, perilaku dan gaya hidup sehat.

“Kita harus berupaya terus menerus berperilaku hidup sehat dimulai dari lingkungan keluarga sendiri,”kata Abdul Haris selaku Bupati Anambas ketika menyampaikan pidatonya, Senin, 13 November 2017.

Ia menambahkan, sebagian besar indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan 12 indikator keluarga sehat. Lalu terdapat 8 indikator lagi keluarga sehat, namun ada 4 indikator kelurga sehat yang tidak terkait dengan SPM yaitu, merokok, jamban sehat, akses terhadap air bersih dan anggota JKN.

Ia berharap pendekatan terhadap keluarga sehat itu sangat penting untuk mengsukseskan dan akan meningkatkan pencapaian bidang kesehatan didaerah Anambas.

Lanjutnya, dalam peringatan hari kesehatan nasional ini merupakan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen, menguatkan tekad serta menggugah semangat Pemda agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bisa memberi kesadaran kepada masyarakat agar dapat mandiri dalam aspek kesehatan.

“Kita semua harus memiliki komitmen yang jelas dan kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan menciptakan masyarkat yang mandiri,”sebutnya.

Dalam kesempatan itu juga Bupati Anambas memberikan sejumlah bantuan yakni penyerahan secara simbolis bingkisan kepada Dukun Beranak sebagai mitra Bidan yaitu ibu Rahmah dan ibu Dahniar dan sekaligus penyerahan Haemoglobin set kepada bidan ibu Miskawati dan Desy Varanita.

Bantuan lain juga diberikan berupa pemberi hibah tanah untuk sarana kesehatan yakni pak Idrus dan ibu lilis.
Selain itu 2 unit motor dinas untuk dua orang dokter di Rumah Sakit Bergerak (RSB) Letung Kecamatan Jemaja juga diberikan. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – MICHEL. Sosok  lelaki dengan postur tinggi yang kurus ini sangat inovatif. Dari tangan lelaki gondrong ini mampu menciptakan empat jenis makanan dan minuman (mamin) dalam satu kali proses.

Siapakah Michel?. Ia adalah warga negara Perancis. Lelaki yang ingin disapa ‘Bule Kampung’ ini ahli dalam membuat minuman kesehatan yang bersumber dari rempah, termasuk dari buah pala yang telah didalaminya beberapa tahun belakangan ini.

Perjalanannya masuk ke Kepulauan Riau (Kepri) berawal dari kelangkaan bahan baku pembuatan sirup pala. Bule Kampung mencari ketersediaan kulit buah pala disekitar Kepulauan Riau, hingga menemukannya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tiangau, perkebunan pala di Desa Arung Hijau, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, tak asing lagi di telinga masyarakat Anambas, apalagi warga setempat. Perkebunan itu milik sebuah keluarga kecil, tepatnya tinggal di bawah kaki Gunung Samak.

Perkebunan pala itu cukup dikenal dengan sebutan Tiangau. Warga selalu memenuhi perkebunan ini jika ada peringatan besar nasional, seperti Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2017 yang lalu.

Bertepatan peringatan hari nasional itu, sekelompok ibu duduk sambil menggenggam sebilah pisau dan nengupas kulit buah pala tua, milik petani pala. Di bawah sebuah bangunan yang belum selesai, suara riuh ibu-ibu bercengkerama sambil mengupas kulit pala. Para ibu itu menggunakan bahasa negeri seberang “Bahasa Kuantan Sengingi” atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Orang Toluok Kuantan”.

Di bawah pondok, terbentang dua buah meja dari kayu yang dimodifikasi dengan seni natural. Sebuah kompor gas dan perebus presto kapasitas lima liter terletak diatasnya. Sekarung gula pasir dan satu ember air ikut menemani peralatan yang ada serta sebuah timbangan ukuran 1 kg juga disertakan tanpa meninggalkan peranan peralatan lain.

Michel hadir di tengah sekelompok ibu tersebut. Dengan bahasa Indonesia yang belum fasih, Michel meminta ibu-ibu memanggilnya sebagai ‘Bule Kampung’.

Maka, mulailah sang Bule Kampung mengarahkan ibu-ibu untuk menimbang kulit pala, gula, dan memasukkan air ke dalam periuk fresto. Perbandingannya 3 kg gula, 3 kg kulit pala dan 3 liter air. Semuanya dimasukan ke dalam periuk fresto dan ditutup rapat. Si Bule Kampung selanjutnya memutar tombol kompor gas.

Hitungan 30 menit, Bule Kampung membuka tutup periuk fresto, membiarkannya sejenak dan mempersiapkan 9 botol kosong steril. Menggunakan centong, sang bule kampung mulai mencedok air dari periuk fresto dan menumpahkannya ke dalam ceret yang telah diberi penyaring air.

Air dari periuk fresto berpindah ke ceret, selanjutnya berpindah lagi ke botol, jadilah sirup. Pembuatan sirop telah selesai, selanjutnya botol ditutup rapat. Betapa mudahnya membuat sirop dari kulit buah pala.

Tak hanya sirop, kreativitas yang bisa dihasilkan dari buah pala. Bule Kampung kembali mengambil rebusan kulit pala dari dalam periuk fresto dan memasukkan ke dalam sebuah blender. Apakah dapat dibayangkan produk apa bakal terwujud setelah keluar dari blender dalam hitungan menit? Selai dari kulit buah pala.

Hanya itu? Tidak. Selang beberapa detik Bule Kampung mengambil kembali rebusan kulit pala, meletakkan ke dalam sebuah piring dan menaburkan butiran gula. Selanjutnya dijemur hingga kering dan muncul lagi sebuah produk bahan makanan, manisan buah pala kering.

Bagaimana dengan rebusan kulit buah pala yang masih tertinggal di periuk fresto? Sang Bule Kampung memasukkannya ke dalam sebuah plastik sebagai wadah menyimpanan. Ujung plastik telah direkatkan menggunakan api. Maka, jadilah makanan cemilan baru, yaitu manisan kulit buah pala basah. Menarik, dari satu kali proses, maka empat jenis makanan terlahirkan.

Apakah hanya itu keahlian Bule Kampung? Dia juga seorang peneliti dan pecinta lingkungan.  Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sering menggunakan keahliannya untuk melakukan penelitian. Andil Bule Kampung cukup besar dalam menjaga kelestarian penyu di Pulau Mangkai Kabupaten Kepulauan Anambas. (kmg)

 

 

ANAMBAS

Sabtu | 21 Oktober 2017 | 11:15

Minim Peminat, Panwas Perpanjang Pendaftaran Panwascam

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas memperpanjang pemdaftaran untuk panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan mulai dari Tanggal 21 oktober sampai dengan 26 oktober 2017 mendatang.

Ketua Panwaslu Anambas, Yopi Susanto saat dikonfirmasi media wartakepri.co.id (group mediakepri.co.id) di kantornya, Jumat, 20 Oktober 2017 mengatakan hingga batas akhir pendaftaran, ada beberapa kecamatan yang belum memenuhi kuota. Jadi ini bisa dilakukan perpanjangan.

Dikatakannya, sampai saat ini minat pendaftar sangatlah minim. Panwaslu mengharapkan kepada seluruh masyarakat di masing-masing kecamatan agar partisipasi sebagai pengawas dengan cara ikut serta dalam pendaftaran bakal calon panwascam di kecamatan masing-masing.

Yopi juga menambahkan Panwaslu Anambas optimis dengan diperpanjangnya waktu pendaftaran Panwascam, selain untuk memenuhi kuota, Panwaslu Anambas sekaligus dapat menseleksi bakal calon panwascam yang berkualitas, integritas, independen, propesional dalam pengawasan. Sehingga, tambahnya, dalam melakukan pengawasan dapat menciptakan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat.

Jika perpanjangan waktu tersebut masih juga belum terpenuhi kuota yang ditentukan, katanya lebih jauh, Panwaslu Anambas tetap melaksanakan seleksi tes tertulis sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. (kmg)

ANAMBAS

Senin | 16 Oktober 2017 | 23:30

Ini Respon Camat yang Merasa Tidak Dianggap oleh Dinas PU

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Anambas dianggap kurang memperhatikan jalan poros kecamatan Jemaja Timur, dan ini dapat dilihat bersama-sama sepanjang jalan dari Desa Bukit Padi menuju Desa Kuala Maras, dijumpai jalan menyempit dikarenakan kurangnya pemeliharaan dari dinas PU.

Menanggapi hal ini, Camat Jemaja Timur A Gafar saat dijumpai di ruangannya, Senin, 16 Oktober 2017 menuturkan kalau selama ini jalan poros Jemaja Timur kurang diperhatikan.

”Dulu kami (kecamatan) selalu gotong royong membersihkan jalan poros tersebut, namun saat ini kami juga banyak kegiatan di kecamatan jadi tak tertangani semuanya,” ujar A Gafar.

Apalagi sekitar bulan Februari 2018 mendatang, Jemaja Timur akan menjadi tuan Rumah MTQ tingkat Kabupaten Anambas. ” Namun keadaan jalan kita rusak dan sempit diakibatkan kurangnya perhatian,” tutur Gafar mengungkapkan kekecewaan terhadap dinas PU”.

A.Gafar juga menambahkan kalau daerahnya selalu di kunjungi oleh wisatawan mancanegara/ asing, dari pantai Melang menuju Kuala Maras dan diteruskan menuju tempat wisata yang saat ini menjadi objek wisata nomor satu yang ada di Anambas. Namun kondisi jalan kita sangat membutuhkan perawatan dan pelebaran jalan.

Dijumpai terpisah salah satu masyarakat Jemaja Timur menuturkan bahwah kalau bus anak sekolah lewat, warga harus berhenti terlebih dahulu.

” Karena kalau di teruskan maka kami akan tabrakan dengan bus anak sekolah tersebut. Besar harapan kami kepada pemerintah daerah melalui dinas PU Anambas agar anggaran pemeliharaan disama ratakan dengan daerah se kecamatan yang ada di kabupaten Anambas,” tutup warga. (kmg)

sumber: wartakepri.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Penggunaan Dana Desa, kerap menjadi polemik hampir di seluruh desa di tanah air ini. Pasalnya, kepala desa belum akrab dengan yang namanya laporan pertanggungjawaban anggaran pembangunan, yang telah digunakan mereka untuk membangun desa.

Alhasil, banyak proyek pembangunan yang tidak dilengkapi dengan LPJ dan akhirnya menjadi temuan baik di tingkat BPK bahkan hingga ke KPK, karena nilai dana desa terbilang besar, hingga Rp 1 miliar untuk setiap desa.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KAA) Provinsi Kepri, mengundang Divisi Pencegahan dan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh kepala desa untuk bersama-sama, mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi atas penggunaan dana desa tersebut.

Sebanyak 52 kepala desa itu pun akhirnya menandatangani Pakta Integritas untuk berkomitmen membelanjakan dana desa yang mereka terima sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.‎

“Penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tanpa korupsi, hingga ke tingkat desa,” ungkap Bupati Anmabas, Abdul Haris dalam sambutannya.

Aris juga mengatakan, sebelumnya, semua semua bupati dan walikota se-Kepri telah menandatangni Nota Kesepahaman dengan KPK yang digelar oleh Gubernur Kepri.

“Kita ingin Kepri benar-benar bersih dari korupsi, sehingga pembangunan di Kepri ini, khususnya Anambas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Aris.

Sementara itu, Agung Kusnandar dari Divisi Pencegahan dan Pengawasan KPK, menyambut baik komitmen pencegana dan pemberantasan korupsi dari Kabupaten Kepulauan Anamabas.

“Kepala desa harus faham dengan undang-undang dan aturan hukum, terkadang banyak yang tidak faham dengan hal tersebut, makanya banyak yang menjadi tersangka korupsi,” ungkapnya.

Selain itu, Agung mengatakan, kepala desa harus membangun sesuai dengan apa yang telah direncanakan nya.

“Setiap kepala desakan sebelumnya sudah membuat rencana pembangunan berikut biaya yang dibutuhkan, proposal, itu yang harus diikuti, jangan perencanaan pembangunannya A, begitu terima dana yang dikerjakan B, itu menyalahi aturan,” jelasnya.

Agung mengatakan, jika semua kepala desa di Anambas, membangun berdasarkan aturan dan undang-undang serta sesuai dengan perencanaan yang diajukan, Agung yakin, tidak akan ada kepala desa yang tersandung korupsi.(***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, ANAMBAS – Hujan gerimis bukan halangan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KAA) untuk melangsungkan upacara memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-72 17 Agustus 2017.

Bertempat di Lapangan Sulaiman Abdullah, Bupati Anambas, Abdul Haris, memimpin upaca tersebut dengan khidmat, sedangkan yang dipercaya sebagai komandan upacara, Komandan Detasemen Polisi Militer, Lanan Tarempa, Kapten Laut (PM) Budianto.

Dalam amanatnya, Haris mengajak seluruh lapisan masyarakat Anambas untuk bersama-sama membangun Anambas lebih baik lagi serta memberikan sumbangsi pada pembangunan Anambas.

“Ayo Kita bangun Anambas labih baik lagi. Serta mari berdo’a semoga Anambas diberikan keberkahan, rezeki, kekompakan, dan kebersama,” ungkat Haris.

Ia juga mengapresiasi anggota Paskibraka Anambas yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. “Sebagi apresiasi, pemerintah daerah akan mencoba mengajak mereka berlibur apakah diluar daerah atau dalam daerah,” tutur Haris lagi.

Tidak hanya liburan, Haris juga akan mengupayakan bagi pasukan pengibar bendera yang tidak melanjutkan kebangku kuliah namun ingin berbakti kepada daerah akan dipermudah. “Dari pemerintah berkeinginan, bagi yang tidak melanjutkan usai tamat SMU maka pemerintah daerah akan mempermudah dan memprioritaskan untuk masuk honorer (PTT). Ini salah satu penghargaan kepada mereka yang terlibat langsung pada Upacara HUT RI ke 72,” tutup Haris.

Pada upacara tersebut, 33 Anggota Paskibraka Anambas sukses menjalankan tugas mereka dengan baik. Novita Rossy yang tunjuk sebagai pembawa bendera serta, Aris, Andika Sheva dan M. Alfan Khairi selaku pengibar bendera mampu menjalankan tugas mereka tanpa cacat sedikitpun hingga sang merah putih berkibar dilangit Anambas.(***)

MATAKEPRI.COM, Batam – Sejumlah pejabat di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) akan menjalani pemeriksaan. Penyidik Badan Reserse Kriminal Markas Besar (Bareskrim Mabes) Polri menjalani penyidikkan atas laporan warga Anambas.

Dalam penyidikan yang dilakukan tim penyidik Bareskrim Mabes Polri ada lima pejabat di KKA yang akan menjalani pemeriksaan. Empat pejabat dari Eksekutif dan seorang pejabat dari kalanga legislatif.

Keempat pejabat tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) KKA, Sahtiar, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah KKA, Augus Unggul dan Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan KKA, Cathrina Dwi Retno Erni Winasih serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja KKA, Yunizar.

Dan Imran sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA, Imran juga ikut menjalani pemeriksaan dari penyidik Mabes Polri.

Humas KKA, Robi Sanjaya yang dikonfirmasi melalui pesan singkat sekitar pukul 11.56 belum menanggapi. (supriatna)

ANAMBAS

Minggu | 20 Agustus 2017 | 22:37

Panglima Tinjau Pulau Palmatak dan Pulau Bawah Anambas

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Paglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan pulau terdepan Indonesia yang ada di Kepri, yakni Letung dan Palmatak dan Pulau Bawah, Rabu (9/8/2017).

Peninjauan ini, Panglima didampingi seluruh kepala staf angkatan dan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun,

Dari Jakarta Panglima menuju Hang Nadim Batam menggunakan Pesawat VIP Boeing TNI Angkatan Udara.

Panglima memberikan perhatian khusus kepada beranda terdepan di Kepulauan Riau yang bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan teritorial negara keaatuan Republik Indonesia. Selama Melihat Langsung kondisi wilayah Kepulauan Riau Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyambut hangat kedatangan Panglima TNI.

Setelah holding beberapa saat di Bandara Hang Nadim, Panglima TNI dan rombongan didampingi Gubernur Kepri dengan seragam lapangan turut menaiki Pasawat Udara CN 295 menuju Bandara Palmatak, Kabupaten Kepualau Anambas. Dari Anambas, perjalanan dilanjutkan ke Letung menggunakan Heli Bell Angkatan Laut. Dan selanjutnya KRI Banda Aceh tujuan Pulau Bawah.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari sampai hari Kamis. Dijadwalkan Pada hari Kamis sore Panglima Juga akan ke Ranai selanjutnya kembali ke Halim Jakarta. (rilis korem 033)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Praktik korupsi sepertinya sudah semakin mengkhawatirkan. Bahkan baru-baru ini lelang pekerjaan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Anambas sarat dengan permainan monopoli yang curang, bahkan lelang akhirnya dibatalkan dengan alasan yang tidak wajar.

Hal ini diduga terjadi dalam pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Putik Kecamatan Palmatak senilai Rp 899 juta, Paket pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Dusun Air Tang Kec. Siantan Timur senilai Rp 1,9 M, Paket pekerjaan Pembangunan T Pelabuhan Desa Munjan Tahap I Kec.Siantan Timur senilai Rp 499 juta.

Seperti dilansir samuderakepri.co.id, seorang kontraktor merasa kecewa setelah mengetahui ada praktik monopoli dan penyalahgunaan wewenang oleh Ketua Pokja I Jasa Konstruksi Dishub LH ULP Kabupaten Kepulauan Anambas pada proses pelelangan paket proyek tersebut.

Disinyalir, restu ULP dan Kepala Daerah juga sudah didapat sehingga Ketua Pokja I Jasa Konstruksi Dishub LH ULP Anambas tersebut berani bersikap nekat untuk mengkondisikan dari awal pemenang lelang hingga berani sms ke salah satu anggota DPRD Anambas dikarenakan proyek tersebut berasal dari dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Anambas.

Dengan gagalnya lelang tiga proyek tersebut, tentu saja perusahan yang sudah memberikan fee kepada Ketua Pokja 1 merasa tidak terima, bisa jadi untuk menganti uang yang sudah diterima oleh Ketua Pokja 1, Dia kembali mengadakan lelang proyek Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Air Biru senilai Rp 314 juta.

Dengan cara mengunakan wewenangnya selaku Ketua Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP Anambas, dia lalu menangkan perusahan CV.ARYZKA JAYA untuk proyek tersebut. Baru diketahui bahwa Ketua Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP sangat dekat dengan pemilik/pengurus dari CV tersebut.

Adapun dokumen lelang dengan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang pengadaan barang dan jasa antara lain :

  • Dokumen lelang yang digunakan seharusnya untuk dokumenpelelangan konsultan.
  • Diminta mengunakan Tim Leader (Tim Leader Hanya ada di Konsultan)
  • Diminta (SKT) memakai Ijazah S1 atau DIII (Sedangkan Syarat untuk membuat SKT setara SMK).

SBU yang di minta Pokja EL 001/003 Elektrikal, tetapi IUJK yang diminta oleh Pokja hanya SIPIL, sedangkan ini pekerjaan elektrikal (Jelas sekali Pokja berpihak kepada calon pemenang dikarenakan perusahan calon pemenang tidak memiliki IUJK Listrik/Elektrikal).

Dari dokumen yang diminta Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP Anambas, jelas sekali untuk mengkondisikan memenangkan CV tersebut.

Adapun dalam kasus paket ini sebenarnya kalau panitia/pokja tidak ada indikasi KKN maka dokumen lelang yang keliru bisa saja di Addendum karena dalam hal administrasi kepemerintahan tidak ada hal yang tidak bisa diperbaiki (addendum).

Sekretaris Daerah, Satiar saat dikompirmasi samuderakepri.co.id, Rabu, ( 26/04) mengatakan, “Terima kasih info bapak, nanti insya Allah akan kita sampaikan kepada ULP untuk di komfirmasikan”. (red/mun)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas- Sebuah kapal berbendera Tiongkok, Chuang Ho, ditangkap Tim WFQR Lanal Tarempa, Kepulauan Riau pada Jumat, 21 April 2017, malam. Namun, kapal yang mengangkut besi dan tembaga campuran seberat 100 ton kabur.

Kapal dengan kapasitas 8.352 Gros Ton (GT) tersebut diduga kabur ke perairan Malaysia, beberapa jam setelah berhasil diamankan. Lantamal IV bersama Lanal Tarempa mengerahkan armada dan personel untuk mengejar kapal tersebut.

“Informasi yang kami dapatkan begitu (kapal kabur). Tetapi, kronologi lengkapnya kapal itu bisa kabur saya belum dapatkan secara detail,” kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal IV Tanjungpinang Mayor Laut K.H. Josdy Damopoli, Sabtu, 22 April 2017.

Josdy mengungkapkan, kapal itu ditangkap WFQR Lanal Tarempa sekira 41 mil sebelah barat Pos TNI AL di Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Saat itu, nakhoda dan ABK kapal Chuang Ho 68 diamankan untuk dimintai keterangan.

“Karena kapal berada di tengah laut, maka harus ada yang menjaga kapal. Termasuk ada pihak kapal yang ikut berjaga di atas kapal,” ujarnya.

Berselang beberapa jam setelah penangkapan, kapal sudah tak berada di tempatnya. Kapal asing itu kabur membawa seluruh barang bukti tangkapan Tim WFQR.

Anehnya, kapal itu kabur di saat seluruh ABK yang berjumlah 20 orang diamankan ke Pos TNI AL Di Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Natuna. Seluruh ABK berkewarganegraan Tiongkok.

“Kami masih mengupayakan berkoordinasi dengan Lanal Tarempa untuk menyelidiki kasus ini. Termasuk menelusuri pihak yang membawa kabur kapal tersebut,” pungkas Josdy. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Setelah ditutupnya PT. Sacofa Indonesia oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kamis (6/4) kemarin, kini perusahaan tersebut sudah tidak ada aktifitas lagi dan dijaga ketat oleh pasukan baju loreng baret merah dan hijau.

Perusahaan itu saat ini juga masih mendapat penjagaan ketat oleh aparat TNI. Tidak tanggung-tanggung saat ini perusahaan itu dijaga oleh 60 anggota TNI. 30 di antaranya merupakan TNI AL dan 30 lainnya merupakan TNI AD. Mereka mendirikan tenda di lapangan voly yang berlokasi tepat di depan landing station PT. Sacofa.

“Penjagaan harus ketat supaya lokasi tetap steril dan untuk menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Komandan Rayon Militer Tarempa Kapten Inf Syamsuwarno, kepada wartawan Jumat (7/4).

Penjagaan ini kata Syamsuwarno, sudah dilakukan mulai dari tanggal 23 Maret kemarin hingga sekarang dan akan tetap dijaga hingga nanti menunggu arahan dari pimpinan. “Kita belum tahu sampai kapan penjagaan dilakukan, ke depan akan tetap menunggu arahan dari pimpinan,” ungkapnya lagi.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, juga pernah memberikan saran dan arahan singkat kepada seluruh prajurit yang menjaga landing station itu untuk bertugas dengan baik hingga masalah selesai.

“Terimakasih telah bertugas disini, tugaslah dengan baik,” ungkapnya singkat kepada prajurit yang serentak menjawab “Siap”.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menutup landing station PT. Sacofa Indonesia yang ada di desa Tarempa Barat Kamis, (6/4). Ditutupnya perusahaan tersebut karena telah terbukti melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.(*)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – ‎Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengusulkan pembangunan Jalan Nasional sepanjang 100 Kilometer ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

“Rencana akan diusulkan ke Kementerian PU melalui Provinsi Kepri. Volumenya sudah disarankan 100 KM, cuma titiknya untuk 3 pulau besar (Pulau Siantan, Palmatak dan Jemaja) akan disurvei oleh Dinas PU,” ujar Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, seperti dilansir Batamtoday.com, Selasa (21/3/2017).

Ketika disinggung mengenai regulasi pembangunan Jalan Nasional, Haris mengatakan, Pemda harus menyediakan lahan dan rumah warga dengan ruas jalan harus berjarak 25 meter.

“Syarat dari Kementerian PU, jarak rumah minimal 25 meter dari badan jalan. Tetapi melihat kondisi kita seperti ini, kita akan upayakan pembangunan Jalan Nasional terealisasi,” tegasnya.

Haris menyinggung, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian PU untuk pembangunan Jalan Soekarno-Hatta sepanjang 6,3 KM. “Saat ini kami menunggu keputusan Kementerian untuk kepastian pembangunan Jalan Nasional sepanjang 6,3 KM,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Kepri, Junaidi mengakui pihaknya menunggu sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian PU. Menurutnya, sinergitas tersebut, Pemda harus menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Nasional di Anambas.

“Sinergitas maksudnya, kami akan membangun jalan, apabila sinergitas terbentuk. Kalau Pemda menyediakan lahan dan melakukan pematangan lahan, kami siap membangun Jalan Nasional,” terangnya belum lama ini.

“Kami akan mengusulkan ke pusat pembangunan Jalan Nasional di Anambas, agar terealisasi pada tahun 2018. Tetapi Pemda harus ‎menyediakan dan melakukan pematangan lahan. Target kami tahun depan 5 KM untuk pembangunan Jalan Nasional,” singgungnya.

Dia menguraikan, untuk biaya perawatan Jalan Nasional sepanjang 30 KM di Anambas dialokasikan berkisar Rp 1,4 Miliar. Namun hal tersebut diakuinya masih dalam proses lelang. “Mungkin hanya ini lah yang bisa kami berikan. Tapi jangan berkecil hati, tahun depan (2018) kita perjuangan untuk pembangunan Jalan Nasional,” terangnya.(***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Kawasan Wisata Pulau Bawah sedang menjadi incaran para pencari kerja. Hingga hari ke-10, sebanyak 92 pencari kerja di Anambas sudah mengantarkan lamaran ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi‎ (DPM PTSP Naker Trans) Pemkab Anambas.

“Pencari kerja memang antusias ingin berkarir di bidang wisata. ‎Pendaftaran dibuka sejak 8 Maret hingga 30 Maret. Di pertengahan bulan ini sudah berkisar 92 berkas yang kami terima, dan sudah 92 kartu kuning yang kami keluarkan bagi pelamar ke PT Pulau Bawah,” terang Kepala DPM PTSP Naker Trans, Yunizar, Jumat (17/3/2017), seraya mengatakan kalau jumlah karyawan yang dibutuhkan PT Pulau Bawah sebanyak 130 orang.

Selain itu, kata Yunizar, pada Sabtu (18/3/2017) mendatang, PT Pulau Bawah akan melakukan pemaparan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihadiri langsung Direktur PT Pulau Bawah, Sularso.

“Selain pemaparan program, PT Pulau Bawah juga ingin mengetahui perkembangan izin. Karena tak lama lagi, PT Pulau Bawah akan beroperasi (launching),” terang Yunizar.

Dalam surat bernomor 197/PPTK.563/03.17 per tanggal 8 Maret 2017, disebutkan sejumlah persyaratan yakni, melampirkan surat permohonan, fotokopi sah ijazah terakhir, ‎fotokopi sah transkrip nilai terakhir, fotokopi sah KTP Anambas, fotokopi sah kartu AK1/kartu kuning, daftar riwayat hidup, fotokopi sertifikat penunjang (jika ada), pas foto 3×4 tiga lembar, dan masing-masing berkas dirangkap dua.

Sebelumnya, PT Pulau Bawah membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki talenta untuk menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu yang berkunjung ke Resort Pulau Bawah.

People Operations Director PT Pulau Bawah, Endah mengatakan, SDM yang memiliki talenta diharapkan bisa melakukan pekerjaan yang multi skills dan siap meningkatkan keterampilan.

“Selain memiliki talenta ataupun skills, pencari kerja harus dapat berbahasa inggris secara aktif baik lisan maupun tulisan. Karena Pulau Bawah merupakan salah satu destinasi wisata bertaraf intenasional,” terang Endah.

Endah menerangkan, penempatan posisi tenaga kerja akan diseleksi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan PT Pulau Bawah, yakni Front Office, Kitchen, Tekhnisi atau housekeeping.

“Dari CV yang kami terima, akan kami seleksi untuk interview dan penempatan posisi yang sesuai dengan talenta mereka yang tentunya diperlukan basic yang pengalaman. Nantinya juga akan dilakukan pengembangan karir,” jelasnya.

Dia berharap, Pulau Bawah bisa menjadi pulau kebanggaan Indonesia, yang selalu menjaga kelestarian ekosistemnya.

“Karyawan juga harus menjaga dan peduli terhadap kelestarian lingkungan, agar pulau bawah dapat berkembang, dan menyumbang PAD sesuai dengan yang diharapkan. Kita juga memiliki visi-misi yang sama dengan Gubernur Kepri, ingin mendatangkan Wisatawan Asing sebanyak-banyaknya,” ujarnya mengakhiri.n4-bt

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris tersinggung dengan ulah Kemenkominfo yang membuka kembali segel landing station PT Sacofa Sdn Bhd di Anambas. Apalagi, tim Kemenkominfo yang membuka segel PT Sacofa itu tidak memberitahukan kedatangannya ke Anambas.

“Saya kepala daerah di sini, kenapa tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah daerah terkait pembukaan segel PT Sacofa. Bahkan dinas kominfo juga tidak dilibatkan. Awalnya saya tidak tahu kalau ada perwakilan Kemenkominfo turun ke Anambas, tetapi ada informasi bahwa segel sudah dibuka,” ujar Haris, Senin semalam.

Terkait pembukaan segel tersebut, lanjut Haris, pihaknya akan melaporkan kepada Sekretaris Deputi IV Kemenkopolhukam, Semi Djoni Putra. Haris mengingatkan kembali, bahwa Semi Djoni Putra berpesan agar segel tidak boleh dibuka tanpa ada surat keluar dari pihaknya.

“Kemarin (November 2016) Pak Semi sebagai koordinator penyegelan. Dan beliau (Semi) mengatakan tidak ada yang boleh membuka segel kecuali ada surat dari Pak Semi. Ini yang akan saya laporkan. Memang, ini kewenangan pemerintah pusat, tetapi langkah ini seolah-olah kami tak dianggap di sini,” ungkap Haris.

Padahal, Bupati Anambas ini menambahkan, mulai dari pembentukan tim sebelum penyegelan, pemda sebagai mediasi dan bahkan terlibat menjadi saksi. “Jadi apapun yang terjadi, akan tetap saya laporkan ke Kemenkopolhukam,” tegasnya.

Kekecewaan Bupati Abdul Haris kian memuncak mengingat operasi pembukaan segel tersebut hanya dilakukan oleh perwakilan Kemenkominfo dan PT Sacofa Sdn Bhd.

“Kalau penyegelan ramai-ramai, pembukaan segel juga harus ramai-ramai. Bukan diam-diam seperti ini. Intinya, kami sangat kecewa atas tindakan ini. Mungkin perangkat di dalam itu memiliki sertifikat, tetapi perizinannya tidak ada hingga saat ini,” jelasnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, Jeprizal, juga mengaku kecewa terkait kebijakan sepihak oleh Kemenkominfo tersebut.

Saat penyegelan pada November 2016 lalu, kata Jeprizal, pihaknya dilibatkan sebagai saksi. Tetapi ketika pembukaan segel tidak ada dilibatkan.

“Bahkan Pak Bupati saja tidak mengetahui. BAP juga seolah-olah hanya sepihak. Inilah yang menjadi pertanyaan. Ada apa di balik PT Sacofa ini? Bisa-bisanya pembukaan segel hanya dilakukan sepihak tanpa melibatkan tim terpadu sebagaimana ketika melakukan penyegelan,” tukasnya.(***)