NATUNA

NATUNA

Senin | 19 Agustus 2019 | 20:46

Ngesti Menyambut Kedatangan Jamaah Haji Natuna

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Suasana haru dan bahagia menyelimuti penyambutan Jemaah Haji Natuna, Senin 19 Agustus 2019, di Masjid Agung Natuna.

Wajah keluarga jamaah haji pun dibasahi air mata, karena bahagia melihat keluarganya pulang dalam ke adaan sehat ke Kabupaten Natuna.

Keluarga para jamaah haji ini tak sendiri, Pemerintah Kabupaten Natuna bersama jajaran FKPD juga turut serta dalam penyambutan tersebut.

Wabup Ngesti bersama FKPD menyambut hangat kedatangan para jamaah haji natuna

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, mengungkapkan rasa syukurnya atas kedatangan 112 Jemaah Haji Natuna yang pulang ke Tanah Air dengan keadaan Selamat dan sehat.

“ Semoga para Haji dan Hajah ini dapat menjadi Suri tauladan di tengah Masyarakat dan menjadi panutan Keimanan serta Ketaqwaan nya, sekaligus benteng Agama di tengah deras nya kemajuan arus jaman,” harap Ngesti.

suasana penyambutan di masjid agung natuna

Tentunya, lanjut Ngesti, keberadaan segenap Anggota Perserikatan Persaudaraan Haji sangat di harapkan dapat bersanding serasi dengan unsur Pemerintahan Daerah.

“Sekaligus menjadi filter dalam membendung pengaruh buruk di tengah Masyarakat dan dapat menjalan kan nila-nilai KeTuhanan Yang Maha Esa,” Ucap Ngesti. (alfian)

NATUNA

Minggu | 18 Agustus 2019 | 15:29

Merah Putih Berkibar di Bawah Laut Natuna

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Komunitas gabungan dalam gerakan “Kibar Merah Putih Semangat Kami Anak Negeri”, melakukan pengibaran bendera di bawah laut Pulau Senua, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Ranai, Natuna. 

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 74 Republik Indonesia.

” Persiapan kita lakukan sejak tanggal 8 Agustus, puncaknya hari ini, sekaligus rilis video bawah lautnya,” kata Eno Sudargo, Koordinator pelaksana pada Sabtu 17 Agustus 2019.

Menurutnya, kegiatan tersebut dipilih karena melanjutkan agenda rutin, serta menyampaikan pesan bahwa laut juga bagian dari kedaulatan negara yang perlu diperhatikan oleh semua pihak.

“Ini kali kedua di Pulau Senua kita laksanakan, rencana kegiatan ini akan rutin setiap peringatan HUT RI,” jelasnya.

Pulau Senua dipilih mengingat pulau tersebut bersetatus pulau terdepan dan terluar di Natuna yang berbatasan langsung dengan laut china selatan.

Pengibaran bendera tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Alif stone park, TNI AL, Basarnas, Komunitas Selam ADC, Kantor Berita Antara, Jelajah Rantau Bertuah, Komuna, Pokdarwis Sepempang, Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Dinas Perikanan dan Komunitas Berbagi.

“Tidak hanya itu, terlibat juga dari berbagai propesi ikut bergabung, ada dokter, perbankan, pengusaha, tokoh masyarakat serta rekan kita para penggiat pariwisata, dan lainnya,” kata Eno.

Ia juga mengatakan, pengibaran bendera melibatkan 23 orang penyelam itu memecahkan rekor tingkat provinsi kepri dengan peserta pengibaran bendera bawah laut terbanyak.

“Menurut data dan informasi yang kami dapat, ini pengibaran bendera bawah laut dengan jumlah penyelam terbanyak di kepri, untuk saat ini,” katanya.

Selain akan dijadikan agenda rutin, Ia juga berharap spot pemasangan bendera pada kedalaman 17 meter tersebut dapat dipermanenkan. 

“Sesuai tema hut kali ini, kita berharap natuna semakin maju seiring bertambahnya sumberdaya manusia yang unggul tentunya, karena sudah banyak penyelam, kita ada wacana akan buat tiang permanen di situ,” ungkap Eno.

Ia juga menyampaikan kegiatan terlaksana berkat partisipasi banyak pihak dan adanya swadaya para seluruh peserta.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Danlanal telah bersedia turun langsung ikut mengibarkan bendera, serta semua pihak yang terlibat, karena ini murni swadaya,” kata Eno.

Selain itu, Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pengamanan TNI AL dan Basarnas selama kegiatan berlasung telah mengerahkan masing-masing 1 unit kapal jenis sea raider, baik pihak TNI AL maupun Basarnas.

Pada momentum peringatan HUT RI kali ini, Ia juga mengajak para pemuda, generasi penerus bangsa yang ada di Natuna untuk menghargai laut dan menjaganya.

“Kita ingatkan, khususnya pemuda, jaga laut kita, tidak membuang sampah di laut,” tegasnya.

Hal serupa juga diungkapkan, dr Ulfa Maulina Lubis, salah satu peserta, Ia berharap potensi laut Natuna, khususnya bidang pariwista wajib dijaga dengan sungguh-sungguh.

“Dengan kegiatan seperti ini, berharap ada semangat baru buat para pemuda natuna mengembangkan diri menuju indonesia maju,” pungkasnya.(alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID,NATUNA- Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Republik Indonesia di Kabupaten Natuna berlangsung lancar dan penuh khidmat.

Di gelar di Pelataran Masjid Agung Natuna, Upacara HUT RI kali ini terasa lebih spesial. pasalnya, Masjid Agung Natuna merupakan ikon destinasi wisata religi kebanggaan masyarakat natuna.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan pembaca teks proklamasi Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra.

Bupati Natuna menyerahkan Bendera Pusaka untuk dikibarkan Paskibraka

Sementara itu sebagai Komandan Upacara Kapten Laut (P) Richard Martogi Pardede, mengemban jabatan Kepala Urusan Operasi Latihan Staf Operasi Lanal Ranai.

Perwira Upacara adalah Kapten Laut (P) Abdurahman Santoso, jabatan Komandan KAL Sengiap Lanal Ranai. Sedangkan Komandan Paskibraka dipimpin oleh Letda Marinir Jok Van Basten Ohi jabatan Komandan Satuan Tugas Marinir Setengar.

Hadir Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Sekda Wan Siswandi, Pimpinan FKPD, pimpinan dan anggota DPRD Natuna, OPD, mantan Bupati Natuna, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Adapun tema diusung pada peringatan HUT RI tahun 2019 yakni “SDM Unggul Indonesia Maju”.

Wakil ketua DPRD Natuna membacakan teks proklamasi

Pasukan pengibar bendera (Paskibra) pada HUT RI tahun ini, merupakan putra putri terbaik dari setiap sekolah tingkat SLTA di Natuna. Petugas pembawa Baki adalah Juniati, asal sekolah SMAN 1 Bunguran Barat. Pengibar bendera merah putih diantaranya, Gunawan asal sekolah SMAN 1 Bunguran Timur, Arizki Abdoliandri asal Sekolah SMAN 1 Bunguran Timur, M Ibnu Karang Bayumaja asal sekolah SMAN II Bunguran Timur, Komandan Pleton pasukan 17 M Mirza Pebriyanto asal sekolah SMAN 1 Bunguran Timur.

Sementara itu, kesatuan peserta upacara terdiri dari korp musik Drum Band SMAN 1 Bunguran Timur, Kelompok Obade 50 orang merupakan gabungan siswa-siswi SLTA se-Kabupaten Natuna, dengan guru pendamping Anisa Kasara Intan S.Pd, Rosanita Agusta S.Pd, Herlina Sianipar S.Pd, Tuti Pagariyah S.Pdi dan Yustina YS S.Pdi dengan pelatih Nelson Manik SE, Neli E JM Salenti BSC, Sapta Nugraha SIP dan Christon J Sitabutar dengan pemimpin lagu Jessika Manik asal sekolah SMAN II Bunguran Timur.

Sedangkan kesatuan-kesatuan upacara terdiri dari Kompi Upacara I dengan Komandan Kompi Letnan I CKM.DR.Randi Pratama dari Yon Komposit Gardapati I Natuna terdiri dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU Raden Sadjad.

Suasana foto Upacara HUT RI

Setelah melaksanakan upacara, Bupati dan Wakil Bupati Natuna, mengadakan sesi foto bersama dengan seluruh FKPD dan Pasukan pengibar bendera.

Parade penurunan bendera merah putih akan dilaksanakan Sabtu sore pukul 16.00 WIB. Selain itu, masih dalam rangkan HUT RI, Pemkab Natuna akan mengadakan malam resepsi kenegaraan di gedung Sri Serindit, Ranai, pukul 19.30 WIB. (alfian)

NATUNA

Rabu | 07 Agustus 2019 | 23:39

Pakai Kaos, Menteri Susi Mendadak Kunjungi Lanal Ranai

MEDIAKEPRI.CO.ID,NATUNA- Menteri Kelautan dan Perikanan Ri, Susi Pudjiastuti, secara mendadak mendatangi Lanal Ranai, Natuna, Rabu 7 Agustus 2019.

Mengenakan Kaos lengan panjang bermotif garis-garis, dipadu dengan rok Maxi dan Sepatu model kasual, Menteri nyentrik ini tak tampak seperti pejabat Negara yang kebanyakan terlihat bergaya formal.

Kunjungan Menteri Susi ke Lanal Ranai pun disambut oleh Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Harry Setyawan, S.E. didampingi oleh Komandan KRI JOL -358 Kolonel Laut (P) Andri, serta Ketua Jalasenastri Cabang 8 Korcab IV DJA I Ny. Winny Setyawan.

Pada saat yang bersamaan dengan kunjungan Susi, di Saung Mess Tjiptadi Lanal Ranai sedang dilaksanakan lomba memasak dengan bahan dasar Ikan oleh anggota Jalasenastri Cabang 8 Korcab IV DJA I dalam Rangka HUT KE 73 Jalasenastri Tahun 2019.

Sontak saja kedatangan Menteri Susi membuat acara semakin spesial dan riuh. bahkan, Menteri Susi sempat mencicipi masakan anggota Jalasenastri.

Dalam kesempatan tersebut, Susi pun memberikan pesan dan arahan yang pada intinya adalah agar Ibu-Ibu menjaga laut Natuna.

“Salah satu bentuk menjaga laut Natuna adalah dengan tidak membuang sampah ke laut, terutama sampah plastik dan selalu menjaga kebersihan pantai,” pesan Menteri Susi.

Selain bercengkrama dengan ibu-ibu Jalasenastri, Menteri KP juga menyerahkan secara simbolis kepada Komandan Lanal Ranai bantuan berupa Water Purifier (alat pembersih/pemurni air) yang diperuntukkan bagi Satgas Pulau Terluar, di Pulau Sekatung Kecamatan Pulau Laut. (alfian)

NATUNA

Rabu | 07 Agustus 2019 | 19:53

Bupati Natuna Kejar Terus Kerjasama dengan Jepang

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, terus mengejar peluang kerjasama dengan Pemerintah Jepang.

Jika sebelumnya Bupati menawarkan potensi Pulau Natuna melalui Indonesia-Japan Bussines Forum (IJBF) pada KTT G-20 bulan Juni lalu, kini Bupati juga menyambangi Kantor Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia di Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019.

Lawatan Dinas ini dalam rangka mempromosikan beberapa kerjasama, terutama bagi pengembangan sector pariwisata daerah.

Di hadapan Dubes Jepang, Bupati Hamid Rizal mengungkapkan bahwa Kabupaten Natuna memiliki potensi pariwisata yang potensial untuk dikembangkan, terlebih lagi saat ini sudah ditetapkan sebagai salah satu Geopark Nasional dan akan diajukan untuk meningkatkan status menjadi Global Geopark Unesco pada tahun 2020 mendatang.

Namun Hamid mengakui bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, selain fasilitas dan prasarana pendukung, Sumberdaya manusia penggerak sector pariwisata asal putra daerah juga masih sangat terbatas.

Melalui pertemuan tersebut, Hamid juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang yang sudah mendukung promosi daerah, diantaranya melalui undangan menghadiri kegiatan Indonesia-Japan Business Forum (IJBF) yang digelar beberapa waktu lalu.

Hamid pun berharap ada dukungan dari Pemerintah Jepang untuk mewujudkan SDM pariwisata yang unggul, diantaranya melalui pemberian beasiswa bagi putra daerah untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan maupun melalui pelatihan-pelatihan keterampilan.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal bersama Dubes Jepang masafumi ishii.

“Sebagai sumbangsih daerah untuk kerjasama ini, kami akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program kerja dari Pemerintah Jepang yang berencana untuk menarik investor bidang pariwisata, maupun pertanian yang akan menanamkan modal di Kabupaten Natuna,” ujar Hamid.

Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Masafumi Ishii, juga mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi terkait kondisi Kabupaten Natuna dari beberapa stafnya, dan besar keinginannya untuk berkunjung langsung melihat sendiri kondisi salah satu wilayah perbatasan NKRI tersebut.

Menurut Masafumi, upaya peningkatan SDM bidang pariwisata maupun pertanian merupakan strategi tepat bagi menyiapkan kedua potensi tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah masa depan.

Oleh karenanya, ia juga mengajukan dua opsi program yang mungkin bisa diterapkan, diantaranya melalui program magang dimana nantinya putra daerah akan dikirim magang ke perusahaan di Jepang dan akan menerima pelatihan disana, namun hanya dapat direalisasikan dalam waktu singkat.

suasana pertemuan di kantor Dubes Jepang untuk RI

Selanjutnya opsi kedua, jika putra daerah memiliki kemampuan bahasa jepang dan juga keterampilan tertentu, dapat juga  direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk dipekerjakan di Jepang dalam jangka waktu lama.

Namun untuk tahap awal, Masafumi berencana untuk merealisasikan mini program pendidikan pemandu pariwisata serta membangun jaringan untuk rencana pembangunan pesantren.

“Hal ini mengingat berdasarkan informasi yang didapat, bahwa di Natuna terdapat beberapa pesantren yang nantinya dapat diterapkan program pertukaran pelajar yang berasal dari beberapa pesantren yang ada,” kata Masafumi.

Lanjutnya, Pertukaran pelajar tersebut dimaksudkan agar dalam penerapannya, akan diberikan pembekalan dan informasi, sehingga pada gilirannya pelajar tersebut dapat ikut berkontribusi mendukung sector pariwisata daerah. (humasnatuna/alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID,NATUNA- Dalam kampanye pada Pemilihan Presiden Tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumbar program andalannya, yakni “Kartu Sakti” untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
 
Dari tiga kartu yang dijanjikan Jokowi, program Kartu Pra Kerja merupakan yang terbaru. Sementara Kartu Indonesia Sehat saat ini sudah berjalan melalui BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar kuliah merupakan modifikasi program sebelumnya. 

Diketahui dari berbagai sumber, Kartu Pra Kerja bakal berbentuk formulir yang merupakan identitas bagi lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi untuk bisa mendapat pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional dari pemerintah secara ‘cuma-cuma’. Setelah itu, para pemegang kartu yang sudah lulus pendidikan tambahan akan disalurkan ke industri. 

Namun, kemudian muncul pertanyaan masyarakat, lantas apakah kartu pra kerja bakal menjadi “obat”, ditengah kesakitan pencari kerja yang sulit mencari lapangan kerja ?.

Di Kabupaten Natuna misalnya, jumlah antara pencari kerja atau pengangguran masih tak sebanding dengan lapangan kerja, hal ini disebabkan masih minimnya Investasi usaha dan pembangunan industri padat karya di Natuna.

Dalam katalog Statistik Ketenagakerjaan Tahun 2017 yang dipublis oleh Badan Pusat Statistik Natuna, diketahui pada bulan Agustus Tahun 2017 jumlah pengangguran di Natuna mencapai 1503 orang. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka(TPT) sebesar 4,07 persen.

Data tersebut dapat berubah mengikuti dinamika pembangunan, ekonomi dan sosial di Kabupaten Natuna.

Menanggapi Program Kartu Pra Kerja yang ditawarkan Presiden Jokowi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna, Hussyaini, memandang program yang ditawarkan Presiden sudah cukup baik, namun, seharusnya dapat diimbangi dengan membuka lapangan pekerjaan.

“Kita maunya pemerintah pusat juga menyeimbangkan lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja, ” kata Hussyaini belum lama ini.

Lanjut Hussyaini, Pemkab Natuna melalui Disnakertrans Natuna juga telah memberikan pelatihan maupun pendidikan vokasional bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Padang.

“Kita Daerah menyediakan SDM nya, ya kita harap ada investor masuk, jadi akan membuka usaha dan menyerap tenaga kerja kita,” tuturnya.

Pada permasalahan ini, seharusnya Pemerintah Pusat lebih fokus mengatur siasat untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, ketimbang sibuk dengan program vokasi. Mengingat, saat ini pendidikan Vokasional juga bisa didapatkan dari daerah melalui Balai Latihan Kerja.

Seperti dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Natuna yang telah menggelar berbagai pelatihan, dari hasil bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja dari daerah lain. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, NATUNA-Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Kepulauan Serasan,Kabupaten Natuna, tanpa mengunjungi Pantai Sisi.

Pantai dengan hamparan pasir putih memanjang yang dinobatkan sebagai pantai alami terbaik di dunia pada tahun 2006 silam versi majalah island, yakni media ternama dunia asal Amerika.

Prestasi Sisi tak sampai disitu, pada tahun 2018 lalu, Pantai Sisi masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia dan berhasil menyabet juara 3 dengan kategori pantai terbersih.

Namun, jangan tanya apakah prestasi Sisi membuat kunjungan Wisman maupun Wisatawan Nusantara melonjak mendatanginya.

Jauh panggang dari api, jauh pula ekspektasi dengan realisasi, selang setahun berlalu meraih penghargaan API, bak mendapatkan “piala kosong”, hanya kebanggaan yang membekas di hati masyarakat serasan.

“Tak ada pengaruhnya untuk tingkat pengunjung, cuma dapat rasa bangga saja,” ucap Cherman Ketua Pokdarwis Kecamatan Serasan, belum lama ini.

Cherman pun menyayangkan, pencapaian Pantai Sisi pada penghargaan API Tahun 2017 lalu, tak memiliki dampak yang signifikan khususnya pada peningkatan wisatawan dari luar daerah.

“Kami sayangkan karena sejak 2006 pantai sisi juga telah dinobatkan sebagai pantai alami terbaik dunia oleh salah satu majalah ternama di Amerika, namun perhatian dinas pariwisata Kabupaten, provinsi dan kementerian belum fokus ke sana,” keluh Cherman.

Terkait perhatian Pemerintah Daerah terhadap Pantai Sisi, Ia pun memaklumi pemerintah daerah masih fokus pada wisata di pulau Bunguran, yang notabenenya dekat dengan pusat ibu kota Natuna.

Namun, menurut pria yang aktif dalam promosi wisata natuna ini, meski tanpa bantuan Pemkab Natuna, Pokdarwis Kecamatan Serasan tetap melakukan pembenahan di setiap objek wisata di Kecamatan Serasan.

“Saat ini melaui dana desa kami terus berbenah, salah satunya mengikuti pelatihan dan menyiapkan lahan objek yang akan dijadikan objek wisata unggulan tiap desa, bagi desa yang tidak memiliki objek wisata alam, kami telah menyiapkan objek wisata budaya, kerajinan, souvenir, dan kuliner, itu telah kita siapakan, salah satunya objek wisata kerajinan tikar,” tuturnya.

Cherman juga menerangkan, tingkat kunjungan wisatawan lokal(Masyarakat Natuna-red) normal setiap akhir pekan dan libur lebaran serta tahun baru, puncak kunjungan terbesar berlangsung pada lebaran idul fitri hari ke 3, yang bisa mencapai 3 ribu pengunjung.

sementara kunjungan Wisman, setiap tahun di kunjungi Yacht bagian dari event Sail to Natuna.

“Biasanya sebelum meninggalkan Natuna mereka mampir ke Serasan bisa 3 sampai 4 Hari,” terang Cherman.

Pantai Sisi di Kecamatan Serasan

Perlu diketahui, Pantai Sisi merupakan Pantai yang memiliki Bibir pantai terpanjang di Provinsi Kepri, dengan panjang 7 km terbentang dari Entebung Kampung Payak hingga Teluk Resak, Kampung Jermalik.

Selain Pesona Pantai Sisi, Pulau Serasan juga memiliki sejumlah destinasi wisata lain, yakni Goa-goa tersembunyi di sisi selatan pantai, di balik bukit berbatu yang lengkap dengan kisah legenda tempatan tentang goa tersebut.

Sayangnya, Akses ke Pulau Serasan bisa dikatakan masih sangat minim. Menuju ke sana, butuh perjuangan ekstra, Fisik prima, perencanaan matang, keleluasaan waktu dan dana yang cukup adalah keharusan.

Ada dua opsi, naik kapal laut atau pesawat. Naik pesawat, Anda bisa langsung dari Bandara Hang Nadim (Batam) atau Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang) ke Bandara Ranai, Natuna. Setelahnya, perjalanan diteruskan mengggunakan kapal, memakan waktu 11 hingga 12 jam.

Atau memilih waktu yang lebih panjang, bisa menggunakan Kapal Pelni KM.Bukit Raya dari Jakarta ke Serasan, dengan waktu tempuh sekitar 4 hari 4 malam. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID,Natuna- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepri, menggelar Rapat Kerja Pemerintahan Desa Provinsi Kepri, 1 Agustus 2019, di Gedung Sri Srindit, Kabupaten Natuna.

Kegiatan bertema memberi pemahaman hukum bagi Kades, Sekdes, BPD, dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, diikuti oleh Seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Natuna.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, mengatakan beban berat ada di pundak para Kepala Desa karena mengelola Dana Desa yang tidak sedikit.

foto bersama Plt.Gubernur Kepri, Wabup Natuna, dengan Para peserta kegiatan

Lanjutnya, Desa pun sebagai ujung tombak pembangunan dari tingkat paling bawah.

“Kalau desa maju dan mandiri, Pemerintah jadi tidak terlalu berat dalam memberi pembangunan, sehingga dananya bisa untuk kebutuhan prioritas lain,” ujar Ngesti.

Mantan Anggota DPRD Natuna ini pun mengapresiasi desa ceruk dan cemaga selatan yang masuk dalam Bursa Inovasi Desa.

Foto bersama Plt.Gubernur Kepri, Wabup Natuna, bersama unsur Forkopimda.

“Mudah-mudahan Natuna bisa menjadi percontohan bagi desa di daerah lain, dan semoga desa di natuna bisa mandiri dan maju meski kita jauh di ujung utara,” harap Ngesti.

Sementara itu, Plt.Gubernur Kepri, Isdianto, mengingatkan para Kepala Desa untuk bekerja sesuai Undang-Undang dan Peraturan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa.

“Kades harus mempunyai visi yang jelas untuk membamgun kampung dia sendiri, berlombalah dengan dana yang ada. sepanjang kades gunakan dana sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan kades jangan khawatir,” pesan Isdianto.

Acara Raker Pemerintah Desa Provinsi Kepri ini pun dibuka secara resmi setelah Plt.Gubernur memukul gong pembukaan.

Wabup Natuna saat sampaikan sambutan.

Adapun Narasumber Kegiatan tersebut didatangkan dari, Kemendagri, Kantor wilayah Kemenkumham Kepri, dan BPMD Natuna. (alfian)

NATUNA

Jumat | 02 Agustus 2019 | 15:30

UU Kepulauan Untungkan Natuna? Hadi Candra: Kita Dukung

MEDIAKEPRI.CO.ID,Natuna- Sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah-daerah berkarakteristik kepulauan adalah yang paling besar merasakan dampaknya.

Salah satu yang paling memberatkan adalah pembagian zonasi kewenangan pada Lautan dan sumber daya alam di dalamnya.

Pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 23/2014, Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya, yang dihitung mulai dari 0 sampai 12 mil laut, sementara diatas 12 Mil akan dikelola pemerintah pusat, sedangkan Kabupaten/Kota kewenangannya ‘mentok’ dibibir pantai alias tidak mendapat kewenangan di laut.

Hal ini menjadi ‘pil pahit’ yang harus ditelan Daerah Kepulauan, seperti Provinsi Kepri dan khususnya Kabupaten Natuna. Pasalnya, laut merupakan ‘ladang’ uang bagi perekonomian daerah tersebut.

Contohnya saja Kabupaten Natuna, Daerah Bermoto Laut Sakti Rantau Bertuah ini, harus kehilangan ‘kesaktian’ di lautnya sendiri, lantaran kewenangan untuk mengelola sumber daya kelautan tak lagi ada.

Ditengah gersangnya Daerah, kunjungan kerja Plt.Gubernur Kepri, Isdianto ke Natuna seakan membawa angin surga. Dihadapan Pemkab dan Kades se Kabupaten Natuna, Isdianto mengatakan saat ini Provinsi Kepri bersama 7 Provinsi Kepulauan lainnya di Indonesia, sedang berjuang di pusat untuk mendorong DPR RI menggodok RUU Daerah Kepulauan.

“APBD Provinsi tidak besar apalagi Provinsi 96 persen wilayah laut, jadi sisi laut diatas kewenangan kita tidak dihitung. Tapi kita tengah menggesa UU kepulauan agar PAD kita bertambah. Tolong didukung dan doakan supaya di laut kita punya kewenangan, kita bisa dapat tambahan dari situ, nanti kita bagikan ke kabupaten kota sesuai porsi,” ujar Isdianto, dalam acara Raker dengan Kades se Kabupaten Natuna, Kamis, 1 Agustus 2019.

Menanggapi pernyataan Isdianto, Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra, mendukung penuh perjuangan Provinsi Kepri dalam menggesa pengesahan Undang Undang Daerah Kepulauan.

Menurut Candra, Imbas dari UU Nomor 23 Tahun 2014 sangat besar bagi Natuna, maka dari itu, UU Kepulauan bisa menjadi obat mujarab agar kewenangan di laut dapat bertambah.

“Besar harapan kita UU kepulauan ini cepat disahkan, karna akan menunjang pendapatan kita, bukan menyangkut DAU saja, tapi menyangkut sumber daya kita yang banyak di laut,” Kata Candra kepada mediakepri.co.id belum lama ini.

Candra pun mengapresiasi kinerja Gubernur Kepri dan jajarannya, namun ia juga berpesan, Rancangan Undang-Undang tersebut juga dapat mengakomodir kepentingan Natuna.

” Mungkin UU nomor 23 itu akan direvisi, yang jelas UU Kepulauan itu harus menghapus zonasi di laut yang selama ini mengekang kita, mengapa DAU dan DBH kita kecil karna ada zonasi itu,” ujarnya.

Ditanya apakah RUU Kepulauan akan menjadi penghalau untuk Kabupaten Natuna menjadi Provinsi baru, Candra dengan tegas mengatakan tidak.

“Insyaallah akan terus kita perjangkan Natuna jadi Provinsi Khusus, malahan kita diuntungkan dengan disahkan nya UU Kepulauan, jika kita jadi Provinsi kan nanti kewenangan kita jadi besar, jadi saya rasa UU itu takan mengganggu perjuangan Natuna,” tegas Candra. (alfian)

NATUNA

Jumat | 02 Agustus 2019 | 7:55

PMI Tandatangani Kerjasama dengan Dinkes PPKB Natuna

MEDIAKEPRI.CO.ID,Natuna-Palang Merang Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Natuna menandatangani kerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Natuna, Kamis 1 Agustus 2019, di ruang kerja Wakil Bupati Natuna.

Penandatanganan kerjasama tersebut terkait beberapa hal, diantaranya penegasan tugas dan kewenangan PMI dalam mendukung program Dinkes PPKB agar tidak tumpang tindih serta terkait pengelolaan dana hibah.

Wakil Bupati Natuna sekaligus Ketua Pengurus Cabang PMI Kabupaten Natuna, Ngesti Yuni Suprapti , dalam kesempatan tersebut menjelaskan, bahwa sejauh ini PMI Kabupaten Natuna sudah menyiapkan berbagai program kerja, diantaranya menugaskan 1 orang di Unit Transfusi Darah (UTD) untuk melakukan pencatatan pendonor darah.

Wabup Natuna, Ngesti Yuni Suprapti

Lanjutnya, petugas tersebut juga berfungsi memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, melakukan rekuitmen sukarelawan serta mengajak dan menghimbau masyarakat untuk melakukan donor darah bagi menyediakan stok darah untuk RSUD khususnya.

“Untuk saat ini UTD sangat penting bagi memasok stok darah bagi mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD, mengingat belum tersedia fasilitas yang memadai dalam proses donor darah. Dengan kondisi fasilitas yang serba terbatas, saat ini penyimpanan darah terbatas hanya selama 1 bulan,” ujar Ngesti.

Oleh karenanya, kata Ngesti sinergi dengan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan, terutama bagi melakukan pembenahan dan pemenuhan berbagai fasilitas pendukung donor sekaligus penyimpanan daerah.

Ngesti juga menjelaskan bahwa saat ini di Kabupaten Natuna belum tersedia tenaga ahli bidang transfuse darah, untuk itu, bersama Bagian Migas Kabupaten Natuna mengambil kebijakan untuk mengirim calon tenaga pelayanan donor darah yang dibiayai oleh Medco dan premiere Oil melalui program CSR di Bakti Kemanusiaan – Jakarta, selama 3 tahun.

Kadiskes PPKB Natuna,Rizal Rinaldi.

“Dengan mengirimkan SDM tersebut, diharapkan kedepan tersedia tenaga ahli yang mampu memberikan pelayanan donor darah kepada masyarakat secara lebih baik, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah bagi menjamin kesehatan masyarakat,” harap Ngesti.

Sementara itu, Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Rizal Rinaldy menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu strategi meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan focus bersama, terutama terkait pengelolaan dana hibah yang harus terus disandarkan pada peraturan dan perundang-undangan.

“Melalui penandatanganan kerjasama ini, diharapkan baik kepada DPC PMI Kabupaten Natuna baik Diskes PPKB agar dapat bekerja secara sinergi dalam mengelola dana hibah, sehingga penyerapannya dapat lebih tepat sasaran serta menghindari terjadinya pelanggaran hukum,” tutur Rizal. (alfian/humas)

Suasana penandatanganan kerjasama PMI dengan Dinkes PPKB

NATUNA

Minggu | 28 Juli 2019 | 22:03

Indahnya Langit Natuna Berhias Layang-Layang Raksasa

MEDIAKEPRI.CO.ID,Natuna- Melihat langit cerah dihiasi awan bergumpal, itu hal biasa, namun, melihat langit cerah berhiaskan layang-layang raksasa, tentu menjadi hal langka yang tidak setiap saat bisa kita rasakan.

Beruntungnya, moment langka ini dapat disaksikan oleh Masyarakat Natuna dalam eksibisi layang- layang Internasional, yang merupakan rangkaian Event Fun Toutistic Festival memperingati Hari Jadi Kota Ranai ke-148.

Fun Touristic 2019, bukan sekedar memberikan hiburan layang-layang semata. event promosi pariwisata ini pun menawarkan Paket lengkap, mulai dari perlombaan, workshop dan berbagai festival budaya.

Berikut ulasan lengkap fun Touristic festival 2019:

Dilaksanakan di Kabupaten Natuna

Kabupaten natuna, provinsi kepulauan riau, terletak di area paling utara Selat Karimata, posisi Natuna sangat strategis karena bertetangga langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara.

Selain posisinya yang strategis, natuna merupakan “surga” terdepan indonesia. Dikatakan “surga” karena keindahan alam natuna sangat eksotis dan masih perawan.

Bekerjasama dengan Pangkalan Udara Lanud Raden Sadjad (RSA), eksibisi layang-layang Internasional di adakan di runway Hanggar Barat RSA.

Bertabur banyak jenis lomba dan kegiatan.

Fun Touristic Festival 2019 diisi dengan berbagai kegiatan lomba, seperti lomba Layang-layang tradisional, lomba tanding gasing, lomba burung kicau, lomba nyuluh (menangkap udang dan ikan dengan alat tradisional), lomba band, dan lomba gasing tradisional. Sedangkan giat lainnya adalah festival lagu melayu dan workshop membuat Layang-layang.

Rencananya fun Touristic festival 2019 akan diselenggarakan mulai dari tanggal 27 hingga 31 juli 2018.

Sepuluh Negara ikut serta dalam festival layang-layang internasional ini.

Festival layang-layang internasional ini merupakan kali ke 2 digelar dalam rangkaian agenda yang sama yakni dalam event funtouristic festival pada tahun 2018 lalu. jika tahun lalu festival ini hanya diikuti oleh 7 negara, tahun 2019 pesertanya pun melonjak menjadi 10 negara. Sepuluh negara tersebut adalah Indonesia, Vietnam, Jerman, Inggris, Francis, Australia, Filipina, China, Malasya dan Singapore.

Harapan untuk Natuna semakin mendunia

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, berharap dengan semakin seringnya diagendakan event pariwisata, Natuna akan semakin dikenal oleh Dunia.

“Mudah-mudahan tahun depan semakin banyak lagi peserta asing, kami juga menghimbau masyarakat natuna bersama-sama menyebarkan informasi positif tentang daerah kita, agar meningkatkan citra positif natuna dimata dunia,” ujar Ngesti, saat membuka kegiatan eksibisi layang-layang Internasional. (alfian)

NATUNA

Minggu | 28 Juli 2019 | 10:00

Asa Natuna di Hari Jadi Kota Ranai

MEDIAKEPRI.CO.ID,Natuna – “Dara melayu cantik jelita, berselendang indah warnanya ungu, 148 umur ranai tercinta, semoga makmur dan terus maju,” tutur Wabup Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, melantunkan Pantun dalam kata sambutannya, pada pembukaan Event Fun Touristic Festival, Minggu 27 Juli 2019, malam.

Pantun ini pun menggambarkan asa dihari jadi kota ranai ke 148. Seiring pembangunan di Natuna yang kini tengah mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, Ngesti berharap Kota yang umunya tak muda lagi ini juga turut pesat pembangunannya.

Dalam rangka Hut Kota Ranai ini pula, Pemkab Natuna melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Natuna menggelar event Fun Touristic Festival Tahun 2019.

” Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan,ekspektasi dari event ini adalah dapat meningkatkan multiplier effect pergerakan perekonomian pelaku usaha dan masyarakat Natuna, khususnya bagi Kota Ranai, ” ujar Ngesti.

Ia pun meminta Dinas Pariwisata untuk terus aktif mempromosikan Natuna, serta mengevaluasi setiap kegiatan agar semakin baik sehingga Natuna turut diminati investor.

“Event ini sudah dua kali dilaksanakan, maka harus ada peningatan dari tahun sebelumnya, sesuai tujuan kepariwisataan natuna, meningkatnya jumlah wisatawan dari luar daerah, ekonomi meningkat, dan ada peningkatan PAD untuk natuna,” harap Ngesti.

Namun, Ngesti juga mengingatkan, besarnya sebuah negara ataupun daerah tidak terlepas dari sejarahnya. Ia mengutip kata Bung Karno ” Jas Merah” yang artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah.

“Sebagai evaluasi seharusnya orang-orang yang turut serta dalam pembentukan maupun penentuan hari jadi kota ranai ini diundang, seperti para tokoh masyarakat, mantan Bupati dan DPRD, karena mereka juga turut serta dalam pembentukan kota ini,” kata Ngesti.

Fun Touristic Festival ini digelar mulai 27 hingga 31 Juli 2019, event ini menyajikan berbagai jenis kegiatan, seperti lomba Layang-layang tradisional, eksibisi layang-layang Internasional, lomba tanding gasing, lomba burung kicau, lomba nyuluh (menangkap udang dan ikan dengan alat tradisional), dan lomba band. Sedangkan giat lainnya adalah festival lagu melayu dan workshop membuat Layang-layang.(alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID,Natuna- Masih hangat diingatan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungannya pada Tahun 2016 lalu ke Kabupaten Natuna, ia meminta seluruh Kementerian dan Lembaga bersama-sama membangun Natuna.

Instruksi Jokowi ini dikenal dengan 5 Pilar Percepatan Pembangunan Natuna, yang terdiri dari pembangunan di sektor Pariwisata, Lingkungan Hidup, Perikanan, Industri Migas, serta Pertahanan dan Keamanan.

Pasca Kunjungan Jokowi ke Natuna, satu persatu Kementerian pun mulai mengeroyok Natuna untuk meninjau dan mengupas potensinya dan segera mewujudkan Nawacita Presiden tersebut.

Saat itu, Menko Maritim dan Sumber Daya RI masih dijabat Rizal Ramli, usai rapat terbatas dengan Presiden, dirinya menyebut pariwisata Natuna akan dikembangkan jadi Maldives dalam skala yang lebih besar.

Bahkan, Rizal Ramli juga menggembar gemborkan Natuna akan dijadikan Pasar Ikan termegah “menyaingi” Tsukiji Market Tokyo di Jepang.

Tentu perhatian dari Pemerintah Pusat ini ibarat angin segar bagi Natuna di tengah “gersangnya” daerah, karena terimbas dari UU Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini menyebutkan, pengelolaan Sumber Daya Laut sepenuhnya dikelola oleh Provinsi.

Kini, sudah menginjak 2 tahun pasca kunjungan Presiden Jokowi, sayangnya semua ekspektasi Masyarakat Natuna bak jauh panggang dari api.

Dari 5 Pilar percepatan pembangunan Natuna, baru 2 saja yang menunjukan progres yakni sektor pertahanan dan keamanan serta sektor perikanan.

Ibarat pribahasa “hangat-hangat tahi ayam”, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Natuna pun dipertanyakan keseriusannya.

Fakta lapangan ini juga ditemukan oleh Deputi 1 Bidang Kordinasi Kedaulatan Maritim ,Kemenko Maritim, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengakui masih banyak implementasi percepatan pembangunan Natuna yang belum clear.

Hal itu ia ungkapkan dalam rapat Koordinasi dengan Pemkab Natuna pada 23 Juli 2019, di Kantor Bupati Natuna.

Yudhi pun mengatakan kunjungannya ke Natuna bukan untuk presentasi, melainkan untuk mempelajari masalah masyarakat dan meninjau program 5 pilar di natuna, untuk kemudian di laporkannya kepada Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan.

“perlu disinergikan lagi dengan lebih baik, banyak kita gembar gemborkan pariwisata dan perikanan diluar, tapi blm jelas implementasinya, bisa dikatakan jalan ditempat,” Ujar Yudhi.

Lanjut Yudhi, dalam bidang perikanan salah satunya pengadaan sarana tanker BBM untuk nelayan di tengah laut dan partisipari investasi asing dari pasar seafood dunia, realisasinya masih di atas kertas.

Namun, Yudhi pun berjanji akan terus memfollow up perkembangannya, dan membawa permasalan dan masukan yang didapatinya di Natuna dalam rapat Kemenko Maritim dengan lintas Kementerian.

“kita akan follow up berkala, kita rapat terus dimonitor ,ga cuma meeting sekali trus dilepas,” Janji Yudhi. (alfian)

HEADLINE

Selasa | 23 Juli 2019 | 23:32

Kewenangan Bupati Mentok di Bibir Pantai

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengatakan sebagai Pimpinan di Kabupaten Natuna, kewenangannya cuma “satu persen”.

Hal ini berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Geografis Natuna terdiri dari 99 persen laut dan 1 persen daratan, wilayah laut kan sekarang full kewenangan provinsi, jadi kewenangan Bupati cuma satu persen yakni di daratan sampai dipinggir pantai,” ujar Hamid, dalam rapat bersama tim Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenkomaritim, Selasa, 23 Juli 2019.

Menurut Hamid Rizal, UU nomor 23 Tahun 2014 membuat Natuna harus menelan “pil pahit”, lantaran Menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 23/2014, Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Artinya, pasal ini
menetapkan bahwa hanya provinsi yang berhak mengelola sumber daya laut.

“Jadi dilema untuk daerah, serba salah kalau ada masalah di laut. sementara itu juga, ladangnya masyarakat natuna itu dilaut,” ucap Hamid.

Meski demikian, Hamid mengatakan Pemkab Natuna pun mencari cara agar tak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Dengan dibuatnya Perda Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Natuna pun berharap dapat menarik retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah.

Namun, masalah lagi- lagi muncul. Karena Pemkab Natuna tak memiliki kewenangan untuk mewajibkan kapal penangkap ikan untuk bongkar muat dan melakukan pelelangan di TPI Natuna.

Selain itu, semenjak UU Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, nasib Natuna pun bak “anak tiri”. Daerah yang dulu dikenal kaya Migas, kini tinggal nama. Pasalnya, yang disebut sebagai daerah penghasil menurut UU tersebut, adalah daerah yang dihitung 12 mil dari bibir pantai ke Sumber Daya Alam Migas, sementara sumur Migas Natuna terletak diatas 12 Mil.

“Pembagian Dana Hasil Migas (DBH), karena Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Provinsi untuk membagikannya kepada Kabupaten/Kota, jadi saya rasa tidak adil pembagiannya, masa Natuna yang punya SDA nya cuma dapat sedikit dibanding sama Kabupaten/kota di Kepri lainnya, yang ga punya sumur Migas,” Keluh Bupati Natuna.

Mendengar keluhan Bupati Natuna, Deputi I Bidang Kordinasi Kedaulatan Maritim,Kemenkomaritim, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan saat ini DPR dengan Pemerintah tengah membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU)Kepulauan.

“UU 23 memang banyak mengamputasi kewenangan Kabupaten, maka dari DPR mengusulkan RUU kepulauan. nantinya
kewenangan yang ditarik oleh UU 23 itu akan dikembalikan lagi. kalau bisa bapak-bapak sekalian buka RUU itu dan berikan masukan kepada pmerintah dan DPR, ” Tutur Yudhi. (alfian)

NATUNA

Selasa | 23 Juli 2019 | 2:47

Hembusan Angin Surga Investor Jepang untuk Natuna

MEDIAKEPRI.CO.ID,Natuna- Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, membawa kabar “bahagia” sepulang dirinya dari kegiatan Indonesia Japan Business Forum (IJBF) di Osaka, Jepang.

Bak angin surga, Hamid Rizal, mengatakan para pemodal dari Negeri Sakura itu, tertarik untuk berinvestasi di Natuna dalam sektor pariwisata dan perikanan.

“Kemaren saya bertemu dengan beberapa investor muda, mereka mau datang ke Natuna dalam waktu dekat untuk menggarap sektor pariwisata. Mereka juga mengajak orang tua mereka untuk bersama-sama datang ke Natuna dalam waktu dekat ini,” ujar Hamid Rizal usai menghadiri HUT Adhiyaksa ke-59 di Kantor Kejaksaan Natuna, Senin 22 Juni 2019.

Lanjut Hamid, pada kesempatan pertemuan dengan para investor, Pemkab Natuna pun menawarkan untuk membuka pabrik pengalengan ikan.

“Saya minta kepada investor di Jepang untuk membangun pabrik pengalengan ikan. Ini lokasinya belum ditentukan dimana letaknya. Kita masih mensurvei dimana lokasi yang cocok untuk pembangunan pabrik pengalengan ikan,” terangnya.

Hamid pun menilai, diskusi yang dilakukan selama 2 hari dengan para investor di Jepang tidak main-main.

“Ini tidak main-main, kita memang harus bisa memaksimalkan peluang yang ada, sebab tidak semua daerah punya kesempatan seperti Natuna,” ucapnya.

Ditanya kapan para Pemodal dari Jepang akan ke Natuna, Hamid mengatakan para investor masih mengatur waktu.

“Kita harap investasi ini cepat dilakukan, secara umum kita terbuka saja apapun yang akan mereka bangun di Natuna untuk berinvestasi akan kita setujui, lebih cepat lebih baik,” tegasnya. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID,Natuna- Sidang tuntutan kasus perkara pencurian ikan di Wilayah ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) di Gelar di Pengadilan Negeri Natuna, Selasa 16 Juli 2019.

Empat Terdakwa pelaku Illegal Fishing yang disidangkan yakni, Bui mintan (29), Phan van trung (27), Chien Van nghiek (46) dan lhe van Thai (52).

Dalam dakwaan nya, ke empat Terdakwa melanggar pasal, 85 yunto 9 UUD 1945,tentang perubahan UUD 1945 dan pasal 27ayat2, tentang zona ZEE . Mereka ditangkap karena tidak memiliki izin tangkap dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Jaksa Penuntut Umum, Imanuel, meminta kepada Majelis Hakim, agar empat Terdakwa di tuntut membayar denda sebesar 100 Juta Rupiah.

Namun, pada pembacaan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Empat terdakwa secara terpisah memohon kepada Hakim, agar denda tersebut di kurangi, atau di ringan kan menjadi sebesar 50 juta Rupiah.

Para Terdakwa Melalui juru bahasa nya, merasa terbebani dan tidak mampu membayar denda sebesar 100 juta Rupiah. mereka mengaku tidak punya uang, lantaran Pihak pengusaha tidak ber
tanggung jawab atas diri mereka.

Pengadilan Negeri Natuna juga telah menyita barang bukti berupa, 4 unit kapal, 4 buah zps, 1 set tangkap ikan, 1 unit tangkap troll. 1 Bendera Vietnam di kembalikan ke Negara Vietnam.

Perlu diketahui, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), tidak boleh mencakup pengurungan badan, dan hanya diperbolehkan dikenakan pidana denda.

Sayangnya, Hukum Laut tersebut belum membuat jera bagi para pelaku Illegal fishing. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID,Natuna- Pasca karamnya kapal KM Cahaya Samudra yang mengangkut 20 Ton BBM jenis Solar untuk PT.PLN ranting Pulau Laut, Pada 11 Juli 2019 kemarin, di Perairan Kelarik Kabupaten Natuna.

Insiden itu masih menyisakan masalah, yakni tercemarnya air laut oleh tumpahan Solar dari drum yang dibawa kapal nahas tersebut.

Masyarakatpun bertanya-tanya apa langkah PT PLN dengan pihak penyuplai mengatasi limbah minyak di perairan Kelarik Kecamatan Bunguran Utara, yang dikhawatirkan merusak ekosistem laut di kawasan tersebut.

Menanggapi hal ini, Manager PLN ULP Ranai Natuna Dwi Ristiono, saat dihubungi Mediakepri.co.id via Whatsapp ,Jum’at 12 Juli 2019, mengatakan pihak Transportir BBM sudah mengamankan lokasi karamnya KM.Cahaya Samudra.

“Info dari Tranportir sudah diamankan dan beberapa hari kedepan kapal akan ditarik oleh pihak Transportir, BBM secara sah diterima oleh PLN di tanki bulanan,” Kata Dwi.

Namun, Dwi tidak menjelaskan secara rinci pengamanan seperti apa yang dimaksudnya. ia pun mengklaim, limbah Minyak Solar yang mencemari laut sudah dalam proses pembersihan.

Untuk diketahui, karamnya KM.Cahaya Samudra yang mengangkut BBM milik PT.PLN ranting Pulau Laut, tak berdampak pada penyaluran listrik oleh PLN kepada Konsumen di Kecamatan Pulau Laut. (alfian)