KORUPSI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bandung – TIM Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Sabtu 21 Juli 2018 dini hari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat Indro Purwoko menyatakan segera menunjuk pengganti Wahid supaya kegiatan di penjara itu tetap terkendali.

“Jadi begini ya, pertama kita tunjuk Plh (pelaksana harian) Kalapas. Kedua, menunggu proses hukum dari KPK, kita tunggu saja,” kata Indro Purwoko, Sabtu 21 Juli 2018.

Indro membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen yang dilakukan dini hari tadi. Pasca OTT tersebut, Indro mengaku pihaknya akan mengambil sejumlah langkah strategis.

Berdasarkan pantauan di depan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 Juli 2018 , tidak terlihat pengamanan khusus yang dilakukan sipir. Aktivitas di sekitar Lapas Sukamiskin terlihat normal.

Sejumlah mobil dan beberapa orang terlihat keluar masuk lapas tersebut. Informasi yang didapat dari salah satu petugas lapas, dijadwalkan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat akan mendatangi lapas.

“Kemungkinan dari pihak kanwil akan datang ke Sukamiskin. Tapi belum pasti jam berapanya,” kata petugas lapas yang enggan menyebut namanya itu.

Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Lapas Sukamiskin soal OTT Kalapas Sukamiskin. (***)

sumber: galamedianews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Senyum Irwandi Yusuf sedikit tersungging saat mengatakan tidak ada hukum cambuk bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Aceh. Sejurus kemudian, Gubernur Aceh itu melangkahkan kaki menuju ke mobil yang mengantarnya ke rumah tahanan (rutan).

“Tidak ada hukum cambuk,” kata Irwandi ketika ditahan KPK pada Rabu, 4 Juli 2018, lewat tengah malam.

Hukuman cambuk memang identik dengan Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam atau qanun. Namun sayangnya, tidak ada satupun qanun yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Ditilik dari situs Pemprov Aceh, acehprov.go.id, ada 13 qanun yang tercantum. Qanun itu mengatur berbagai hal, dari hukum acara jinayat atau pidana dalam Islam hingga urusan minuman keras serta perzinaan. Seringkali, hukumannya adalah dicambuk di hadapan publik.

Menurut aktivis antikorupsi Aceh, Mahmudin, wacana penyusunan qanun tentang korupsi sudah muncul sejak 2014. Namun hingga saat ini qanun tersebut tak kunjung terwujud.

Mahmudin menyebut ada berbagai perdebatan yang muncul dalam pembahasan qanun itu. Tetapi ada satu dugaan Mahmudin yang juga sebagai Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) itu tentang alasan qanun tersebut tak jua disahkan. Apa itu?

“Karena mayoritas yang terjebak kasus korupsi kan mereka (para pejabat). Jadi mereka istilahnya membuat hukuman untuk menghukum diri mereka sendiri,” kata Mahmudin.

Dugaan akal-akalan para pejabat Aceh mulai dari legislatif hingga eksekutif soal qanun korupsi yang dikemukakan Mahmudin cukup masuk akal. Sampai-sampai, Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiry meminta agar Irwandi atau siapapun warga Aceh yang terlibat korupsi untuk dipotong tangannya.

“Walaupun yang ditangkap orang Serambi Mekah, KPK tak perlu segan-segan karena tak semuanya orang Serambi Mekah saleh, ada juga yang jahat. Maka kalau ada bukti tangkap, jangan lepaskan dan potong saja tangannya, biar jadi pelajaran bagi orang lain,” kata Muslim.

Suara pro agar qanun itu disahkan juga diserukan kalangan akademisi. Salah satunya yaitu dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari. Dia menilai penerapan qanun di Aceh harus menyeluruh, termasuk terkait korupsi.

“Menurutku menarik (wacana qanun korupsi) sebagai upaya membangun efek jera. Jangan sampai qanun hanya untuk zina dan lain-lain ada, tapi untuk korupsi tidak,” kata Feri.

Sementara itu, kalangan akademisi lainnya memberikan pandangan berbeda yaitu dari guru besar hukum dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji. Terlepas dari belum adanya qanun yang mengatur tindak pidana korupsi, Prof Anto–panggilan akrab Indriyanto–menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut UU Tipikor sudah cukup untuk memidanakan seorang pelaku korupsi.

“Walau ada kekhususan regulasi di Aceh, sebaiknya UU Tipikor tetap sebagai regulasi tersendiri, bukan berbasis qanun (apabila kelak benar-benar diatur dan disahkan) ataupun dalam konteks unifikasi dan kodifikasi hukum pidana yang tetap mengakui adanya perkembangan delik khusus tindak pidana,” kata Prof Anto.

Bagaimanapun juga, penegak hukum yang saat ini menangani Irwandi serta orang-orang yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka adalah KPK. Lembaga antikorupsi itu tentunya tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama bagi KPK adalah UU Tipikor.

“KPK hanya berwenang menangani kasus dugaan korupsi menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi. Kalaupun ada aturan pidana lain di Aceh, kami tidak berwenang (untuk menerapkannya),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (SM) menyerahkan diri ke KPK, Sabtu 9 Juni 2018 malam.

Ia turun dari taksi di depan gedung lembaga anti rasuah itu, mengenakan batik putih dibalut jaket hitam. Tangannya menenteng sebuah tas.

Setelah diperiksa barang bawaan oleh petugas keamanan, Syahri langsung digiring masuk ke dalam gedung.

Sebelumnya, SM ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa.

SM diduga menerima suap sejumlah Rp1 miliar terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

Namun, pascaOTT pada Rabu, 6 Juni 2018 kemarin, Syahri tidak ditemukan di kediamannya oleh petugas KPK.

Ketua DPC PDIP Tulungagung itu diminta oleh KPK untuk kooperatif menyerahakan diri.

“Tentu saja sepatutnya penyerahan diri ini akan lebih baik jika dilakukan oleh Bupati Tulungagung yang juga sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.(***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah diterpa isu tak sedap atas dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Direktorat Gratifikasi KPK melakukan klarifikasi lanjutan terhadap Sekda Provinsi Kepulauan Riau, sejak pukul 10,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Mei 2018.

Dugaan ini ditelusuri KPK berdasarkan laporan masyarakat yang diterima. Dimana KPK menerima informasi, Arif Fadillah diduga menerima gratifikasi saat pernikahan putranya yang digelar pada 16-17 Februari 2018 dan di Bukittinggi dan 26 Februari di Tanjungpinang lalu.

Febri menuturkan, tim KPK perlu memastikan dugaan penerimaan gratifikasi Sekda Kepri. Penelusuran KPK, kata Febri, juga menyangkut sumber pembiayaan resepsi pernikahan yang diduga berasal dari pihak lain.

“Proses klarifikasi masih berjalan di gedung KPK, Jakarta. KPK juga berkoordinasi dengan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kepatuhan terhadap aturan disiplin PNS,” kata Febri.

Lebih lanjut, Febri mengingatkan kepada seluruh Penyelenggara Negara atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak berperilaku koruptif.

“Ketidakpatuhan terhadap pelaporan gratifikasi memiliki risiko sanksi pidana dan administrasi disiplin PNS,” kata Febri.

Febri menegaskan kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara untuk wajib melaporkan gratifikasi.

“Yang berkaitan dengan jabatan dalam waktu paling lama 30 hari kerja ke KPK. Atau melalui unit pengendali gratifikasi di instansi setempat,” jelas Febri.

KPK, ucap Febri, telah membentuk UPG (Unit Pelaporan Gratifikasi) di Provinsi Kepri untuk mempermudah pihak-pihak yang ingin melaporkan gratifikasi.

“Seharusnya para pegawai negeri lebih dimudahkan dalam melakukan pelaporan (gratifikasi), baik penerimaan gratifikasi secara umum yang berhubungan dengan jabatan, ataupun gratifikasi dlm pernikahan,” ucap Febri.(***)

sumber: kompas.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mantan Ketua DPR Setya Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP. Novanto pun divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,” ujar ketua majelis hakim Yanto membacakan amar putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 24 April 2018.

Hakim meyakini Novanto melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Novanto dihukum pidana penjara selama 15 tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Novanto berupa pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Yanto.

Novanto diyakini melakukan intervensi dalam proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP. Selain itu, Novanto juga diyakini menerima duit fee total USD 7,3 juta. Duit ini terdiri dari sejumlah USD 3,5 juta yang diberikan melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo serta sejumlah USD 1,8 juta dan USD 2 juta yang diberikan melalui perusahaan Made Oka Masagung.

Selain itu, Novanto juga diyakini hakim menerima 1 jam tangan merek Richard Mille seharga USD 135 ribu. Hakim menyebut uang USD 7,3 juta tersebut ditujukan untuk Novanto meskipun secara fisik uang itu tidak diterima Novanto.

“Bahwa terdakwa Setya Novanto telah terjadi pemberian fee yang ditujukan pada yang bersangkutan yang berasal dari Anang Sugiana Sudihardjo, yang dikirim Biomorf Mauritius melalui Johannes Marliem ke Made Oka Masagung,” kata hakim.

Namun untuk pengembalian uang pengganti, Novanto hanya dibebani USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah diberikannya ke KPK. Sedangkan, untuk pengganti jam tangan Richard Mille, hakim menyatakan Novanto tidak perlu mengembalikannya karena telah dikembalikannya ke Andi Narogong.

“Menimbang bahwa pemberian jam tangan Richard Mille sudah dikembalikan ke Andi, sehingga terdakwa Setya Novanto tidak lagi dibebani uang seharga jam tangan,” kata hakim.

Hakim juga mempertimbangkan tentang uang pengganti serta pencabutan hak politik Novanto. Menurut hakim, Novanto merupakan pejabat yang tidak seharusnya melakukan korupsi.

“Menimbang bahwa dari uraian di atas, semestinya pejabat lembaga tinggi, memberikan contoh yang teladan. Menimbang bahwa untuk itu majelis hakim berpendapat terdakwa Setya Novanto harus dicabut hak politiknya,” ujar hakim.

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutus proporsional jelang sidang vonis terhadap terdakwa perkara dugaan korupsi elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), Setya Novanto, Selasa, 24 April 2018.

“Insya Allah (memenuhi tuntutan jaksa), ya, didukung yang proporsional karena beliau ada salahnya,” ujar Agus saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 23 April 2018.

Menurut Agus, KPK juga tidak sepakat jika Novanto mendapatkan justice collaborator (JC) sebagaimana diajukan mantan ketua DPR RI tersebut.

“Karena beliau ada salahnya. Karena mencoba jadi JC, tapi kami tidak sepakat kalau (dia) dapat itu. Jadi, terungkap di pengadilan,” ujar Agus.

Agus melanjutkan, KPK juga tidak akan berhenti dengan adanya vonis terhadap Novanto. Agus menegaskan, KPK akan mengikuti fakta yang terungkap dari penyidikan hingga di pengadilan. Penyidikan tidak hanya terhenti di DPR, tetapi juga ke pihak pengusaha.

“Kalau memang ada yang harus ditindaklanjuti, ya, ditindaklanjuti. Kami dalami dan lihat apakah ada perkembangan,” ujar Agus.

Saat disinggung kemungkinan akan ada tersangka baru, Agus tak menjawab lugas. Menurut dia, pihaknya akan lebih dahulu memastikan perkembangan berarti dalam perkara tersebut.

“Jangan begitu. Belum tahu. Saya bertemu dulu tentang perkembangan penyidikan dan laporan pengembangan penuntutan jadi dasar kami bertindak,” ujar Agus.

KPK menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Pada Kamis (28/3), jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Setya Novanto 16 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dan pembayaran uang pengganti sejumlah 7.435 juta dolar AS dan dikurangi Rp 5 miliar seperti yang sudah dikembalikan Novanto subsider tiga tahun penjara.

Atas tuntutan tersebut, Novanto mengaku kaget dituntut berat. “Terus terang, saya sebagai manusia biasa sangat kagetlah. Secara jujur, saya kaget dapat tuntutan yang begitu berat ini. Tapi, semua itu saya percayakan pada proses hukum,” kata Setnov seusai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018 lalu.

Polikus Partai Golkar Azis Syamsudin enggan memberi komentar menjelang pembacaan vonis terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto pada Selasa, 24 April 2018.

“Saya tidak tahu karena putusan itu kewenangan hakim. Posisi saya lagi di Lampung,” katanya, Senin, 23 April 2018.

Anggota Komisi III DPR RI itu enggan memberikan keterangan lebih banyak. Dia hanya beralasan saat ini sedang berada di luar Jakarta. Ketika disinggung mengenai upaya pemberantasan korupsi, Azis mengatakan, Partai Golkar selama ini selalu mendukung praktik pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia menyebut upaya pemberantasan korupsi bisa diawali dengan tindakan pencegahan. Dia berujar, hal itu telah dilakukan seluruh kader Golkar, termasuk kepala daerah beberapa waktu lalu. Namun, Azis tak menjelaskan tindakan yang ia maksudkan. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan pihaknya meluncurkan Akademi Antikorupsi. Hal ini dilakukan karena publik perlu mempelajari segala aspek tentang korupsi supaya bisa melawan korupsi.

Dalam tahun pertama ini, lanjutnya, Akademi Antikorupsi menawarkan enam mata kuliah yakni pengantar korupsi untuk remaja, pengantar korupsi untuk mahasiswa atau dewasa, pedagogi kritis dan pendidikan antikorupsi, sosiologi korupsi, pengantar hukum korupsi serta korupsi dan kemiskinan.

Kuliah, lanjutnya, akan diberikan oleh para aktivis antikorupsi serta dosen tamu dari kalangan akademisi maupun praktisi dalam pemberantasan korupsi. Pembelajaran ini bisa dilakukan melalui media daring maupun kelas tatap mukaatau penggabungan keduanya.

“Akademi Antikorupsi menjalin kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi maupun institusi lain yang berminatmenyelenggarakan pendidikan antikorupsi,” pungkasnya.

Pendidikan antikorupsi sebelumnya juga telah didirikan oleh organisasi Pemuda Muhammadiyah dengan nama Madrasah Antikorupsi pada 2016 silam. Madrasah ini telah diselenggarakan di puluhan daerah yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik peluncuran Akademi Antikorupsi yang digagas Indonesia Corruption Watch.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan bahwa pihaknya bisa bersinergi dengan ICW dalam bentuk memasok berbagai materi pelatihan antikorupsi di samping penggunaan ruang di Gedung KPK Kavling C1.

“Pada Agustus tahun ini kami akan meresmikan pusat pembelajaran antikorupsi jadi bisa bersinergi dengan akademi,” ujarnya, Kamis, 19 April 2018. (***)

sumber: bisnis.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setelah sembilan jam menjalani pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menahan Gubernur Jambi, Senin, 9 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB. Sebelumnya, Zumi Zola mendatangi Gedung anti rasuah tersebut sekitar pukul 09.30 WIB.

“Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta kepada wartawan yang menunggu di Gedung KPK, Senin, 9 April 2018

Informasi di lapangan, pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Jambi ini diduga menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan sejumlah proyek di Jambi. Atas jasa tersebut, Zumi menerima imbalan yang nilainya fantastik yakni kurang lebih Rp1 miliar.

Zumi sebelumnya juga diduga turut terlibat dalam kasus dugaan suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018 yang dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT). Ada empat orang yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus ‘uang ketuk’ RAPBD tersebut, tiga di antaranya anak buah Zumi di Pemprov Jambi.

Keempat tersangka itu, yakni Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik; Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi, Arfan; Asisten Daerah Bidang III Jambi Saipudin; dan Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN, Supriyono.

Dari OTT, KPK mengamankan uang sebesar Rp4,7 miliar dari total Rp6 miliar yang diduga telah disiapkan pihak Pemprov Jambi untuk anggota DPRD Jambi.

Atas perbuatannya Zumi dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pantauan di lapangan, terlihat Zumi Zola murung ketika petugas menggiringnya menuju kendaraan untuk membawanya ke ruang tahanan. Dengan menggunakan baju rompi tahanan KPK, Zumi terlihat lesu dan lemas. (int)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Tuntutan 16 tahun penjara untuk Setya Novanto dinilai masih menyimpan misteri. Dosen Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Supandji Ahmad menyebut tuntutan itu masih rendah dibandingkan Akil Mochtar atau Luthfi Hasan Ishaaq.

“Tuntutan ini masih misterius karena tidak komprehensif dugaan pidananya dan ditindaklanjuti fakta persidangannya,” ucap Supandji dalam keterangannya, Jumat, 30 maret 2018.

“Tuntutan terhadap tindak pidana korupsi Setnov (Setya Novanto) belum maksimal jika dibandingkan dengan pelaku korupsi seperti Akil Mochtar, Luthfi Hasan yang tuntutannya sangat berat, bahkan Akil divonis seumur hidup,” imbuh Supandji.

Selain itu, Supandji berharap ada jeratan tindak pidana pencucian uang untuk Novanto. Supandji juga menyoroti keterangan Novanto saat pemeriksaan terdakwa yang menuding sejumlah orang termasuk Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai penerima uang e-KTP.

“Keterangan terdakwa Setnov merupakan fakta persidangan yang tentunya mengarah pada suatu kebenaran. Jika apa yang disampaikan tidak benar atau palsu jelas sangat berisiko karena bisa memperberat pidananya dan bertentangan dengan niatan Setnov untuk menjadi justice collaborator,” ucap Supandji.

Dia mendorong KPK dapat aktif mengecek hal itu agar kebenarannya tersampaikan secara terang benderang. Hal itu menurutnya penting agar pengusutan kasus itu tidak antiklimaks.

“Tidak diprosesnya keterangan (Setya Novanto soal penerimaan lain) ini paling tidak dapat menimbulkan adanya dugaan tebang pilih dan juga berdampak negatif kepada yang bersangkutan karena bisa muncul berbagai fitnah. Ya nyanyian itu harus ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari uraian dalam tuntutan dan putusannya,” ucap Supandji.

Novanto dituntut hukuman pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, Novanto diminta membayar uang pengganti sekitar USD 7,4 miliar dikurangi pengembalian uang Rp 5 miliar yang telah diterima KPK serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun.
(***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setya Novanto (setnov) yang duduk dikursi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terus bernyanyi.

Dalam persidangan Kamis, 22 Maret 2018, ia menyebutkan nama kader PDIP Puan Maharani dan Pranomo Anung turut menerima dana uang proyek pengadaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Kedua nama itu disebutnya sebagaimana disampaikan pengusaha Made Oka Masagung ketika berkunjung ke rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Itu untuk Puan Maharani US$500 ribu dan Pramono Anung US$500 ribu,” kata Setya menirukan Made.

Sebelumnya, Setya juga menyebut beberapa nama penerima uang korupsi. Berikut nama-nama penerima proyek e-KTP menurut Setya Novanto:

Puan Maharani US$500 ribu
Pramono Anung US$500 ribu
Bekas Ketua Komisi II Chairuman Harahap sebesar U$500 ribu
Ganjar Pranowo US$500 ribu tapi baru diberi US$200 ribu
Melchias Markus Mekeng US$500 ribu
Tamsil Linrung US$500 ribu
Olly Dondokambey masing-masing sebesar U$ 500 ribu.

Beberapa pihak yang disebut Setya Novanto membantah menerima uang itu. Bantahan, di antaranya datang dari Pramono Anung, PDIP yang membantah Puan dan Pramono tidak tidak menerima uang itu, Ganjar Pranowo, juga Melchias Markus Mekeng.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta Setya tidak asal sebut nama orang demi mendapatkan status justice collaborator.

“Belum tentu orang yang disebut terlibat,” kata Pram di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.

Setya didakwa mengatur untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR pada 2010-2011, saat masih Ketua Fraksi Partai Golkar. Setya disebut menerima imbalan US$7,3 juta, jam tangan merek Richard Mille seharga US$135 ribu. (***)

sumber: utusankepri.com