Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi Ambil ‘Paksa’ Fee Proyek di Pemerintahan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Secara umum, tiga tahun kepemimpinan Awe-Nizar di Kabupaten Lingga masuk kategori tidak mengalami kendala. Akan tetapi, bagi sebahagian elemen masyarakat ada yang menaruh kekecewaan. Soalnya, ada tindakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusaha mencederai kinerja pasangan ini.

Berbekal melakukan sebuah perjuangan yang ‘berdarah-darah’, saat Awe-Nizar bertarung di pesta demokrasi rakyat melawan tiga pasangan kandidat lainnya, oknum ASN, sebut saja Sya’ban, menangguk keuntungan. Bahkan, ‘kehantuannya’ ini mampu dan dirasakan sangat ampuh untuk menembus semua OPD yang ada.

BERITA TERKAIT

Menengok Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi di Pemerintahan

Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi Obrak-abrik Jabatan di Pemerintahan

Dengan ‘kekuatan’ yang dimilikinya itu, ia berhasil menjadi ‘hantu’ kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga. Dan, pejabat OPD hanya bisa pasrah dan mengikuti segala sesuatu yang diinginkan Sya’ban.

Aktivitas yang paling menonjol dan sangat berani yang dilakukan oknum ini, yaitu bermain di proyek pemerintahan. Dan terkhusus, oknum Sya’ban ini sangat berani ‘menggerogoti’ setiap proyek yang ada di setiap OPD.

Bagaimana tidak, oknum ini berani mengambil keuntungan sekitar 10 persen dari nilai proyek itu sendiri. Dan bagi siapapun yang tidak mau menyiapkan bagian untuk oknum ini, tentu bersedia menanggung resiko.

Namun seseorang pun yang mendapatkan proyek dari pemerintahan itu sendiri, lebih baik menerim kenyataan, dengan berdiam diri. Para kontraktor dan pengusaha ini, lebih memilih untuk menerima apa adanya. Namun yang mereka rasakan dan sesalkan, tingkah laku dan cara ‘merampok’ oknum ASN ini.

“Kalau pekerjaan di pemerintahan, berbagi rezeki itu hal biasa. Tetapi, cara dia (oknum ASN, sebut saja Sya’ban) sangat tak baik,” kata seorang pengusaha yang tidak ingin disebutkan namanya ini sambil mengatakan bahwa oknum ASN ini sama sekali tidak ada hak untuk mengambil fee dari setiap proyek.

Disebutkannya, ketika para pengusaha tidak mau memberikan fee, biasanya 10 persen dari nilai proyek, ia akan mengancam. Meskipun, katanya lebih jauh, belum ada kontraktor yang berani membantah permintaan oknum ini.

TNI Manunggal Bangun Pulau Galang Batam Dimulai

Parkir di Kantor Bupati KKA Merusak Pemandangan

KPU Jangan Pecah Belah dan Dikotomi Pers

“Jadi, selain kita siapkan 10 persen dari nilai proyek yang kita dapat, ada dana lain bagi pejabat lainnya yang harus kita siapkan. Artinya, kita sebagai pengusaha akan dan diajar untuk ‘nakal’,’ katanya seraya lebih jauh dikatanya, dengan banyaknya pengeluaran itu sendiri, kondisi proyek yang dikerjakan menjadi tidak sesuai dengan standar yang ada.

Tidak hanya satu, dua atau tiga orang pengusaha aja yang menjerit, sebahagian besar kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah merasakan hal yang sama. Bahkan, sejumlah rekanan, sahabat dan teman-teman oknum ASN ini pun tidak diberi ampun, tetap harus mengeluarkan fee 10 persen.

Tindakan oknum ASN ini sangat meresahkan. Karena oknum ini selalu ‘menjual’ nama pasangan Awe-Nizar, harus ada tindakan serius. Dan yang bisa mengambil langkah untuk penangan yakni Awe-Nizar. Namun jika tetap dibiarkan, tentu hal ini akan mengganggu dan sangat merugikan, terhadap penilaian kinerja Awe-Nizar, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lingga. (tim)

Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi Obrak-abrik Jabatan di Pemerintahan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Pesta perayaan tiga tahun kepemimpinan Awe-Nizar telah berlalu. Seluruh jajaran bekerja keras untuk mensukseskan perayaan yang tiap tahun diadakan tersebut. Lebih kurang seminggu berlangsung, dan pesta itu berjalan dengan sukses.

Layaknya sebuah pesta, tahapan akhirnya tentu ada bagian ‘cuci piring’. Kegiatan yang berlangsung lebih dan kurang satu minggu, dengan persiapan sekitar satu bulan, tentu ada pertanggungjawabannya. Kenapa? sederhana jawabannya, karena pesta itu berlangsung dan berjalan dengan menggunakan dana rakyat.

BERITA TERKAIT

Menengok Aktivitas ‘Tikus’ Birokrasi di Pemerintahan

Bayangkan, tiga tahun kepemimpinan Awe-Nizar memimpin Lingga. Begitu banyak dana rakyat melalui Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan. Setiap rupiah yang dipergunakan ini pun wajib untuk dipertanggungjawabkan. Dan legalitas penggunaan anggaran tersebut dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lingga. Urusan penganggaran dan pengesahan anggaran masalah legislatif dan eksekutif.

Yang menarik untuk dilirik tentang eksistensi oknum ASN dalam kepemimpinan Awe-Nizar. Gerakan mereka yang masif dan terstruktur ini patut dipelototi. Hanya karena merasa berdarah-darah saat berjuang, oknum ini membenarkan segala macam hal yang dilakukannya hingga menjadi sesuatu yang dianggapnya benar.

Sebelumnya, Bupati Lingga, Alias Wello yang akrab disapa Awe melantik sejumlah pejabat di jajarannya. Ia menegaskan hal ini bagian penyegaran, seperti lazimnya mutasi yang laksanakan. Kepada pejabat yang baru dilantik, Awe meminta ASN agar cepat bekerja sehingga dalam 100 hari kedepan.

”Saya sudah melakukan hitungan sampai dengan awal Juni nanti, terhitung dari seratus hari kerja untuk semua dari jabatan yang diemban. Kami akan melakukan evaluasi dan penempatan kembali 
bagi ASN yang nyatanya tidak melaksanakan target yang direncanakan,” ucapnya

Dikatakan Awe, tiga tahun diusia pemerintahan yang dikomandoi Awe-Nizar, akan menyempurnakan pekerjaan yang belum terselesaikan, satu diantaranya pekerjaan yang masih berproses, serta pekerjaan yang diharapkan dengan hasil yang optimal,” katanya.

Ketegasan dan semangat yang dilakukan Awe-Nizar ini diganggu oleh oknum ASN yang tak bertanggung jawab. Setidaknya, kuat dugaan tindakan melakukan dan mempengaruhi posisi dan jabatan seseorang yang diduga dilakukan oleh oknum ASN, sebut saja Sya’ban. Meskipun dengan jabatan yang disandangnya belum mempuni untuk menempatkan posisi seseorang dalam sebuah jabatan, namun perjuangan ‘berdarah-darahnya’, sangat ampuh untuk jadi ‘hantu’ yang menakutkan.

Namun, jika ada yang mencoba dan berusaha untuk mempertanyakan prilakunya ‘mutasikan’ kedudukan seseorang dalam sebuah jabatan, dipastikan Sya’ban, oknum ASN ini bersikeras untuk melakukan pembantahan. Hingga, banyak dari ASN yang jadi ‘korban’, lebih baik berdiam diri dan menerima.

BERITA LAINNYA

Awe Lantik Pejabat ASN di Tanjung Napau

Siswa MA Suskes Jalankan Program Syi’ar Islam

Padahal, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, tindak tanduk dan sepak terjang oknum ASN yang turutcampur dalam urusan memutasikan jabatan seseorang ini bukan menjadi sebuah rahasia lagi.

Mutasi di lingkungan dalam sebuah organisasi, apalagi di pemerintahan sebuah yang normal. Karena ini bagian dari bentuk penyegaran dan menciptakan suasana baru dengan harapan adanya peningkatan kinerja. Soalnya, mutasi yang merupakan bagian dari sebuah sanksi dan ada juga yang merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan karir seseorang.

Bagaimana jika mutasi itu dilakukan berdasarkan dan berlandaskan ketidaksukaan, bukan dari sisi prestasi? Yang pasti, jika ini terjadi, tentu tidak akan dapat untuk mencapai apa yang diinginkan. Bahkan, hal ini justru malah menimbulkan perlawanan yang lebih radikal. Dan ketika hal ini terjadi, siapa yang dirugikan? Tentu pimpinan, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Awe-Nizar. (tim)