REGULASI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Mojokerto – Siswi kelas XI SMAN 1 Gondang, Mojokerto Mas Hanum Dwi Aprilia lumpuh akibat menjalani hukuman squat jump di sekolahnya.

Hukuman itu dijatuhkan ke korban sebanyak 90 kali. Begini penjelasan pihak sekolah.

Kepala SMAN 1 Gondang Nurul Wakhidah mengatakan, hukuman itu diterima Hanum saat mengikuti Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) di sekolahnya, Jumat, 13 Juli 2018 pagi.

Gara-garanya, siswi kelas XI IPS 2 ini terlambat datang di ekstra kurikuler (ekskul) tersebut. Saat itu UKKI mengadakan pelatihan untuk promosi ekskul ke siswa baru.

“Informasi dari anak-anak, waktu itu ada kesepakatan di antara teman-temannya, kalau terlambat datang ada hukuman. Seniornya anak-anak kelas XII menyampaikan hukumannya hafalan surat pendek (Alquran), tapi anggotanya tak mau, minta squat jump. Sudah diingatkan seniornya jangan hukuman itu karena keras. Kesepakatan kelompok tersebut hukumannya tetap squat jump,” kata Nurul kepada wartawan di kantornya, Kamis, 19 Juli 2018.

Saat itu, lanjut Nurul, ada siswa lainnya yang juga terlambat datang. Hanum dan temannya itu masing-masing harus menjalani 60 kali squat jump.

Sayangnya, teman Hanum hanya mampu melakukan squat jump sebanyak 30 kali. Sisa hukuman ini justru dibebankan ke Hanum. Selesai melakukan 60 kali squat jump, pelajar asal Krian, Sidoarjo ini harus melakukan lagi sebanyak 30 kali.

“Sehingga 90 kali squat jump dijalani Hanum sampai selesai. Saat itu dia masih sempat melanjutkan kegiatan, tak langsung jatuh sakit (lumpuh), hanya kakinya katanya sakit semua,” ujarnya.

Nurul menjelaskan, saat kegiatan UKKI berlangsung, tak ada satu pun guru yang mendampingi. Menurut dia, para siswa anggota UKKI menggelar kegiatan tanpa izin pembina ekskul, Pembina OSIS maupun Wakasek Kesiswaan.

“Saat kegiatan itu, sekolah masih libur. Sehingga kami semua tak tahu kalau anak-anak membuat kegiatan itu,” terangnya.

Hanum mulai mengeluh sakit di kaki dan punggung usai dihukum squat jump sebanyak 90 kali pada Jumat (13/7) pagi. Saat itu korban terlambat datang di kegiatan ekskul Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) di SMAN 1 Gondang, Mojokerto.

Pelajar yang juga nyantri di PP Al Ghoits, Desa/Kecamatan Gondang ini benar-benar lumpuh pada Rabu, 18 Juli 2018 pagi.

Pengasuh pondok pun membawanya ke pengobatan saraf alternatif di Desa Pandanarum, Pacet. Karena Hanum diperkirakan mengalami saraf tulang belakang terjepit. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ribuan pendaftar sekolah negeri tiba-tiba mengaku miskin. Mereka menyodorkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai buktinya. Setelah dicek ke rumahnya, ternyata sebaliknya.

Hal ini terjadi di berbagai tempat, salah satunya di Banyumas, Jawa Tengah. Terdapat siswa yang orang tuanya mempunyai mobil bagus dan bekerja dengan penghasilan yang cukup besar. Selain itu, rumah yang ditempati juga tidak menunjukkan jika siswa tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu.

“Ada yang orang tuanya pegawai swasta dengan penghasilan yang tinggi. Bahkan ada pula yang orang tuanya memiliki rumah yang bagus dan tidak terlihat sebagai keluarga miskin,” ujar Kasi SMK, Balai Pengembangan Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah V Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Jateng, Kustrisaptono.

Panitia PPDB SMK Negeri 1 Purwokerto hingga saat ini masih terus melakukan proses rekap terhadap jumlah pendaftar yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dari 1.314 pendaftar, 948 merupakan pendaftar yang menggunakan SKTM.

“54 pendaftar sudah mencabut berkas kemarin, yang lain masih dalam proses,” kata Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purwokerto, Asep Saeful Anwar.

Di Magelang, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Magelang melakukan verifikasi terbaru terkait pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA.

Hasilnya, sebanyak 305 calon siswa dari 1.443 kuota siswa yang terpenuhi di lima SMAN di Kota Magelang, diketahui menggunakan SKTM. Hasilnya, ada delapan calon siswa pengguna SKTM yang didiskualifikasi karena tidak sesuai penggunaan SKTM-nya.

Sementara itu, di Yogyakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY akan menelusuri dugaan orang mampu yang mendaftarkan anaknya ke salah satu SMA N memakai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sebab, praktik tersebut melanggar aturan.

“Kita memang perlu telusuri (dugaan tersebut). Ketika kita tahu namanya persis, kita bisa segera (bertindak),” kata Kabid Perencanaan dan Standarisasi Disdikpora DIY, Didik Wardaya.

Dengan banyaknya orang-orang yang mendadak miskin, Gubernur Jateng menginstruksikan kepala SMA/SMK negeri melakukan survei lapangan terkait penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Salah satu yang ditegur langsung adalah SMAN Mojogedang, Karanganyar. Hasilnya, ada 32 pendaftar yang diragukan kebenarannya.

Kepala SMAN Mojogedang langsung menindaklanjuti instruksi gubernur untuk melakukan survei mulai kemarin sore. Ada 138 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai harus disurvei.

“Sejak kemarin jam lima kami survei. Dari 138 orang, ada 32 yang menurut kami tidak masuk kategori miskin,” kata Purwadi.

Mengantisipasi hal itu, SMA di Brebes yang diburu banyak peminat membuat strategis khusus. Yaitu mewajibkan orang tua calon siswa yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk menandatangani pakta integritas. Kebijakan ini ternyata cukup membuat orang tua calon murid yang ber-SKTM ciut nyalinya.

Mereka pun akhirnya menarik surat tersebut dalam syarat pendaftaran sekolah.

“SKTM memang sedang booming. Di SMAN 2 saja ada banyak yang melampirkan surat miskin ini. Warga yang mengaku ngaku miskin padahal kaya jika terbukti memalsukan bisa dipidana,” ujar Kepala SMA N 2 Brebes, Sadimin kepada wartawan, Selasa, 10 Juli 2018.

Menyikapi hal ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Dinas Pendidikan di kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan ketat.

“Saya minta dinas ketat untuk mengawasi baik di tingkat satu maupun kabupaten/kota. Izin yang diberikan harus tepat jangan menbohongi, itu pendidikan yang tidak baik,” kata Sri Sultan HB X di kantor Gubernur DIY di Kepatihan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Blora – Salah satu orang tua calon siswa yang gagal lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK Negeri 1 Blora, memilih melapor ke polisi. Dia menengarai dugaan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak sesuai fakta.

Priyanto Muda Prasetya, menyayangkan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menurutnya banyak tak sesuai. Dia kemudian memutuskan membuat laporan kepada pihak kepolisian, dengan dugaan pembuatan SKTM yang tidak sesuai fakta.

“Indikasinya itu jelas SKTM-nya abal-abal, alias aspal. Angka kemiskinan di Blora kan cuma 13 persen, mosok dari sekian banyak murid hampir 100 persen pakai SKTM semua. Dalam hal ini bisa dikatakan orang miskin semua ini,” terangnya kepada detikcom, Sabtu 7 Juli 2018.

“Ada 14 poin yang menjadi indikator miskin, dan itu tidak masuk kategori itu semua. 100 persen pendaftar yang diterima itu karena SKTM, padahal danemnya rendah,” lanjutnya.

Priyanto mengatakan, anaknya semula mendaftar di SMK Negeri 1 Blora. Namun kemudian dicabut karena berada di urutan bawah, kalah dengan para siswa yang mendaftar menggunakan SKTM meskipun nilai akhir mereka lebih rendah dari anaknya.

“Anak mendaftar di SMK 1, nilai akhirnya 20 lebih. Terakhir posisinya ada di bawah karena tidak ada SKTM. Dikalahkan sama yang bawa SKTM meskipun nilainya di bawah anak saya. Malah ada yang cuma nilai 18 tapi masuk peringkat dua,” katanya.

Karena tak lolos dalam PPDB SMK N 1 Blora, rencananya Priyanto akan mengalihkan anaknya untuk masuk di pondok pesantren.

Kasatreskrim Polres Blora, AKP Heri Dwi Utomo, saat dikonfirmasi mengaku akan langsung melakukan tindak lanjut atas pelaporan tersebut hari ini juga. Diawali dengan penyelidikan, para orang tua murid pemilik SKTM akan diperiksa satu persatu di rumah masing-masing.

“Ini kami langsung lidik, mengumpulkan data-data siswa yang lulus menggunakan SKTM dan akan kami cek satu per satu ke rumah siswa tersebut,” jelasnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Ujian Nasional merupakan awal dari langkah yang besar, yaitu persaingan untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi idaman.

Berbagai persiapan tentu dilakukan oleh calon mahasiswa untuk masuk ke kampus yang diinginkan demi mencapai cita-cita dan pekerjaan yang telah didamba sejak lama.

Ada yang mengikuti bimbingan belajar sampai keluar kota, ada juga yang belajar sendiri di rumah dengan bermodalkan modul-modul yang mendukung.

Menentukan kampus dan jurusan menjadi salah satu keputusan terpenting, apalagi melihat jumlah kampus di Indonesia yang mencapai lebih dari 4.300 institusi pendidikan tinggi.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam memilihnya, karena keputusan ini akan berpengaruh pada masa depanmu kelak.

Seringkali, minimnya informasi dan ketidaktahuan akan minat atau bakat bisa menyebabkan masalah dan penyesalan di kemudian hari.

Contohnya seperti perguruan tinggi yang tidak sesuai harapan, tidak tertarik dengan bidang kuliah, hingga akhirnya tidak bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu.

Oleh karena itu, pemilihan kampus dan jurusan yang tepat harus dipertimbangkan sejak dini dan dipersiapkan secara matang.

Berikut ini ada beberapa cara untuk menentukan kampus dan jurusan yang tepat agar sukses di kemudian hari:

1. Potensi diri

Buat kamu yang masih bingung untuk menentukan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat, segeralah konsultasi kepada pihak konseling di sekolahmu juga orangtua agar kamu semakin terarah. Perlu diingat, jurusan yang temanmu pilih belum tentu sesuai dengan diri kita. Jadi, tentukanlah minat dan bakatmu sesuai kata hati.

2. Lokasi kampus dan biaya

Lokasi perguruan tinggi yang diinginkan dapat memengaruhi banyak sedikitnya biaya yang dikeluarkan, untuk itu kamu harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, juga dengan dukungan orangtua agar kuliahmu lancar.

3. Profil kampus dan jurusan impian

Riset kecil-kecilan mengenai kampus tujuan itu penting. Kunjungi situs web kampus tujuan dan pahami jurusan yang diinginkan. Jika kamu memiliki relasi kakak tingkat di kampus impianmu, kamu juga dapat menanyakan informasi mengenai kampus tersebut sebagai bekal dalam menentukan kampus impian.

4. Akreditasi Internasional

Kualitas perguruan tinggi perlu kamu lihat dari akreditasi yang dimiliki. Akreditasi ini mencakup di tingkat program studi maupun institusi dari BAN-PT. Tentunya, lebih bagus jika kampus impianmu juga telah memiliki Akreditasi Internasional, sehingga kamu dapat semakin unggul bersaing di masa depan.

5. Prospek karier

Hal berikutnya harus dipertimbangkan adalah apakah setelah lulus nanti ada kepastian karier dan pekerjaan yang didapatkan. Pilih perguruan tinggi yang memang sudah terbukti menghasilkan lulusan siap pakai dan memiliki jaringan kerjasama dengan industri sehingga memudahkan lulusan mencari pekerjaan.

Lebih baik lagi, bila perguruan tinggi tersebut memiliki wadah pengembangan karier untuk membantu menyalurkan lulusannya bekerja di industri yang sesuai, sehingga tidak mempersulit kita ketika nanti sudah tiba saatnya untuk lulus, karena pemilihan tempat kuliah dan jurusan yang tepat sangat mempengaruhi kesuksesanmu di masa depan.

Kesimpulannya, selain dari diri sendiri, peran kampus tujuan menjadi hal yang ikut menentukan pilihanmu ke depannya.

Nah, kalau kamu ingin tahu rekomendasi jurusan terbaik di kampus idaman, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta selalu memberikan informasi tentang fakultas dan jurusan yang tersedia di kampus tersebut.

Kamu juga bisa melihat banyak lulusan yang sukses di dunia kerja setelah lulus dari kampus yang termasuk dalam jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia ini.

Selain ter-Akreditasi Institusi A, UII Yogyakarta juga telah ter-Akreditasi Internasional pada program studi Arsitektur, Akuntansi, Teknik Lingkungan, dan Teknik Sipil. (***)

sumber: tribunnews.com

Tunjangan segera diberikan kepada semua guru yang memang tercatat sebagai penerima.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Malang – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendi meminta para guru untuk bersabar dalam menunggu pencairan tunjangan profesi guru (TPG).

“Meskipun sempat tertunda, dalam waktu dekat tunjangan tersebut akan diberikan kepada semua guru yang memang berhak dan tercatat sebagai penerima,” kata Mendikbud di sela penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan pendidikan, dan bantuan pangan nontunai di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, 12 Mei 2018.

Muhadjir menjelaskan tunjangan profesi tersebut diberikan melalui dana alokasi khusus (DAK). DAK disalurkan melalui pemerintah kota dan kabupaten untuk SD dan SMP. Sedangkan SMA melalui pemerintah provinsi.

“Jika dana yang disalurkan belum sampai, saya harap para guru bersabar dan bersyukur karena belum semua guru dapat memperoleh kesempatan ini,” ujarnya.

TPG merupakan tunjangan khusus yang diberikan kepada para guru yang telah lulus sertifikasi profesi, baik PNS maupun non-PNS. Termasuk guru atau pengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dana TPG bagi guru PNS daerah dialokasikan melalui kas daerah sesuai dengan yang diajukan sejak awal tahun anggaran. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mentransfer dana tersebut ke masing-masing pemerintah daerah.

Sedangkan untuk TPG bukan PNS masuk ke dalam anggaran Kemendikbud. Sehingga dana tunjangan profesi akan langsung dikirim Kemendikbud ke rekening masing-masing guru.

Dasar pembayaran tunjangan profesi tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017. Aturan tersebut terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Besaran (nominal) TPG yang diterima guru sebesar satu kali gaji bruto per bulan. Hanya saja, TPG tersebut tidak diberikan rutin setiap bulan, melainkan per triwulan, bahkan lebih.

Untuk mendapatkan TPG tersebut, setiap guru harus menempuh berbagai persyaratan yang ditetapkan. Jika lolos akan mendapatkan TPG dan jika gagal bisa mengulang pada kesempatan berikutnya.

Di Kota Malang, jumlah guru, baik yang telah lolos sertifikasi (TPG) dan berstatus ASN maupun bukan ASN mencapai belasan ribu. Bahkan, jumlahnya lebih besar daripada jumlah ASN di lingkungan Pemkot Malang. (***)

Sumber : republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID – Pengumuman hasil nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, MA, SMK dan SMALB diumumkan, Selasa, 2 Mei 2018, Sedangkan, hasil kelulusan oleh satuan pendidikan dilaksanakan pada Kamis ini 3 Mei 2018.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Ahmad Hadadi, pihaknya telah mengirimkan surat edaran ke semua sekolah di Jabar agar melarang siswanya berkonvoi merayakan kelulusan sambil melakukan aksi corat-coret seragam.

“Kami sudah mengirimkan surat edaran terkait larangan corat-coret seragam itu sejak 31 April lalu ke semua sekolah,” ujar Ahmad Hadadi kepada wartawan, Kamis, 3 Mei 2018.

Menurut Hadadi, dalam surat edaran tersebut, ia pun meminta semua sekolah agar melakukan pengawasan kepada siswa baik di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. “Kami berharap semua sekolah mengarahkan siswa pada kegiatan positif dalam mengekpresikan rasa syukur mereka,” katanya.

Hadadi berharap, dengan adanya surat edaran tersebut semua kepala sekolah bisa sigap. Jangan sampai, ada kebiaasaan tak baik seperti tahun lalu. Yakni, siswa melakukan euforia berlebihan, konvoi, corat-coret sampai vandalisme.

“Harus syukuran, bukan berati sudah selesai tapi harus dilanjutkan. Siswa harus terus diberikan nasihat supaya gak kebablasan,” katanya.

Saat ditanya terkait hasil UN, menurut Hadadi, nilai UNBK SMA di Jabar mendekati rata-rata nasional. Karena, hasilnya sama dengan tahun sebelumnya.

“Yang naik tuh Bahasa Indonesia, kurang lebih mirip tahun-tahun sebelumnya. Jabar sama secara umum dengan Provinsi maju di bidang pendidikan lainnya, seperti Yogyakarta, DKI, Jatim, Jateng, lebih kurang di sana,” katanya.

Sementara menurut Ketua Ujian Nasional (UN) Tingkat Jawa Barat, Firman Adam, ia telah melaksanakan serah terima hasil UN tingkat SMA, MA, SMK, dan SMALB Tahun Pelajaran 2017-2018.

Serah terima dilaksanakan di Aula Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik), Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr Radjiman No. 6, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa, 1 Mei 2018.

Firman mengatakan, pelaksanaan UN jenjang SMA, MA, SMK, dan SMALB tahun ini berjalan lancar, aman, dan terkendali. Apalagi mengingat pelasanakan UN tingkat SMA, MA dan SMK di Jawa Barat 100 persen berbasis komputer.

Penyelenggaraan UN dengan moda Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tersebut dirasa lebih efisien, serta memudahkan siswa untuk mengerjakan soal-soal Ujian Nasional. Selain itu, peran Tim Helpdesk Provinsi dan kabupaten/kota sangat terasa dalam membantu penyelenggaraan UNBK.

“Keberhasilan penyelenggaraan UN patut disyukuri oleh kita semua karena merupakan jerih payah dari semua pihak, kata Firman.

Menurut Firman, terkait hasil yang diraih oleh siswa pada pelaksanaan UN tahun ini, hendaknya dianalisis secara komprehensif oleh seluruh kepala sekolah dan guru sebagai gambaran perbaikan atas proses pembelajaran yang telah berlangsung selama ini. Ke depannya, diharapkan antarsekolah dapat saling berkonsolidasi dan membantu, melihat kelemahan dan kelebihan satu sama lain.

“Sehingga antarsekolah bisa saling bantu meningkatkan mutu lulusan,” katanya.

Selain itu, kata dia, setelah pelaksanaan UN berakhir, aset yang dimiliki sekolah berupa komputer, dapat dimanfaatkan dengan baik. Firman berharap, aset tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan pada proses pembelajaran, tidak hanya berhenti pada UNBK saja.

Sebanyak 638.255 siswa melaksanakan ujian nasional di Jawa Barat.

Jumlah siswa SMA yang melaksanakan UNBK tercatat berjumlah 213.078 siswa, SMK sebanyak 314.547 siswa, MA sebanyak 67.339 siswa, dan paket C sebanyak 43.081. Sedangkan untuk SMALB yang melaksanakan UNKP sebanyak 210 siswa. (***)

sumber: galamedianews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kayong Utara – Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus menyebut minat baca anak-anak di Kayong Utara masih rendah meski pemerintah daerah sudah banyak membangun perpustakaan.

“Perpustakaan di Kayong Utara ini sudah banyak, persediaan bukunya juga lumayan,” katanya saat membuka acara lomba bercerita SD/MI tingkat kabupaten di Balai Nirmala, Sukadana, Rabu, 25 April 2018,

Oleh sebab itu, dia meminta para pendidik bekerja semaksimal mungkin, agar anak-anak yang mengikuti lomba bercerita ini kelak dapat unjuk gigi mewakili Kayong Utara di tingkat provinsi.

Dia menegaskan, lomba bercerita ini juga harus berkesinambungan, mengingat fungsinya yang dapat memancing minat baca anak-anak sejak dini.

“Intinya anak-anak jangan takut berkreativitas selama mengikuti lomba ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan, para peserta yang nantinya berhasil meraih juara akan dikirimkan untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi, yang mana akan dipusatkan di Kota Pontianak.

“Kalau menang lagi nanti akan diberangkatkan ke Jakarta untuk lomba tingkat nasional,” tutupnya. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Dunia pendidikan kembali menjadi sorotan publik.

Setelah heboh profil artis tampan Daniel Mananta dalam soal ujian bahasa Inggris, kini beredar soal ujian yang benar-benar buat kaget.

Dalam soal ujian yang tertulis tanggal 19 April 2018 tersebut, publik dibuat terkejut dengan salah satu soal.

Dimana pertanyaan dalam soal tersebut amat disayangkan muncul dalam sebuah ujian, terlebih ujian SMP.

Dimana para pelajar tingkat SMP masihlah anak-anak yang baru beranjak remaja.

Yang mana masih membutuhkan banyak pembelajaran dan juga bimbingan, terlebih dalam mengenal seks.

Begitu disayangkan, pertanyaan yang muncul disoal tersebut membahas tentang seks.

Terlihat soal nomer 25 ini menanyakan tentang tempat untuk seks bebas.

“Berdasarkan hasil penelitian, tempat yang paling banyak digunakan untuk melakukan seks bebas adalah di . . .

A. Rumah
B Taman
C. Mobil
D. Hotel”

Pelajar SMP yang usianya masih sekitaran 12 hingga 15 tahun ini dihadapkan dengan soal yang tak semestinya.

Tak hanya untuk pelajar tingkat SMP saja, pertanyaan seperti ini pun tidak sepantasnya muncul dalam soal ujian.

“Yang lagi viral di group WhatsApp nih lamisers

Soal ujian lagi

Kali ini soal Ujian Sekolah tingkat SMP

Yang bikin soal uda kehabisan bahan apa gimana

Susah banget jawabannya

Mintje nggak sanggup mikirnyaaa

Kira kira apa jawabannya nih lamisers” tulis akun Lambe Lamis. Berikut tanggapan netizen, terkait munculnya soal tersebut di ujian tingkat SMP.

@novakayla.nk, “Ini koo soal ujiam kaya gini.. apa gak di saring2 dulu ya kalo buat pertanyaan..”

@nanda_sav, “Itu yang buat soal gila atau gimana?? Anak SMP ditanyain kaya begituan”

@vty89, “pendidikan seks memang penting.. tapi kalo soalnya kayak gitu, kan ngga relevan.. kenapa ngga bagaimana cara menjaga kebersihan reproduksi, misalnya.. kan tiap anak pasti tahu.. kalo soal ini ??? tiap anak jadi pengen tahu, naudzubillah amot²..”

@fitriumanah28, “Udah rusak moral anak bangsa sekarang yang bikin soal kok ngga berbobot sekali”. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Pasuruan – Wali Kota Pasuruan Setiyono melakukan sidak ke beberapa SMA di Kota Pasuruan dalam rangka mengecek pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin, 9 April 2018.

Dalam sidak kali ini, Setiyono didampingi Sekda Kota Pasuruan Bahrul Ulum dan Indah Yudiani selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk Kota Pasuruan.

Sidaknya dilakukan di tiga titik 3 yakni SMK Bayt Al Hikmah, SMAN I dan MAN Kota Pasuruan.

Dalam proses sidak ini, Setiyono tidak menemukan kendala sedikit pun.

Pelaksanaan UNBK hari pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia berjalan lancar.

Tidak ada siswa yang absen ujian, baik itu disebabkan sakit, izin atau tanpa keterangan.

Tidak ada laporan tentang listrik padam atau kendala jaringan internet.

Setiyono mengimbau kepada orang tua untuk ikut menjaga putra-putrinya yang mau ujian.

Ia meminta orang tua untuk ikut mengawasi kegiatan atau aktivitas anak-anaknya.

“Yang perlu diawasi, khususnya anak laki-laki, biasanya begadang sampai larut malam, saya minta untuk dilarang. Ini demi kebaikan mereka juga. Orang tua harus berperan juga. Kalau mereka tidak mengikuti ujian karena sakit, mereka juga yang akan rugi,” kata dia.

Kepada para pelajar kelas XII, Setiyono juga mengimbau kepada mereka untuk dapat menjaga kesehatan selama pelaksanaan ujian.

Tingkatkan intensitas belajar. Rileks dan jangan tegang.

Terpenting, kata dia, jangan lupa berdoa ke Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk soal teknis, Setiyono menegaskan, pihaknya sudah mengintruksikan kepada semua sekolah untuk siap dalam menghadapi kendala-kendala yang kemungkinan akan ditemui dalam UNBK.

“Kalau ada jaringan yang rusak atau bermasalah, sekolah harus siap. Jangan sampai siswa fokus pikirannya terganggu akibat internet yang trouble atau tiba-tiba listrik padam. Semua sekolah harus stand by dan memastikan semuanya berjalan aman dan lancar,” tambah dia.

Ia juga mendoakan, semua siswa-siswi yang mengikuti ujian diberikan kemudahan dalam proses pengerjaannya dan akan mendapatkan hasil maksimal.

“Saya berharap semua siswa dan siswi lulus 100 persen,” ungkap dia.

Sekadar diketahui, jumlah siswa SMA/MA Negeri/Swasta se-Kota dan Kabupaten Pasuruan yang menghadapi UNBK mencapai 10.568 anak.

Rinciannya, 1649 siswa-siswi SMA/MA Negeri se-Kota Pasuruan dan 8919 pelajar SMA/MA Negeri swasta se-Kabupaten Pasuruan. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Banjarmasin – Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Sarwani, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya dalam waktu dekat akan segera mendrop sebanyak 550 komputer ke 25 SMPN untuk keperluan UNBK.

“Pembagian komputer ke 25 buah SMPNN ini berdasarkan skala prioritas. Lelang komputer sudah selesai dilaksanakan , tinggal serah terima barang saja. Minggu ini komputer, kita bagikan ke sekolah-sekolah,” katanya.

Sarwani menyatakan pihaknya akan mendrop komputer ke SMPN yang nebeng UNBK, SMPN yang menggelar UNBK mandiri dan tiga SMPN yang masih UNKP tahun ini, yakni SMPN 12, SMPN 11 dan SMPN 32.

Selain, tiga SMPN, juga ada SMP swasta yang belum bisa UNBK, yakni SMP PGRI 4.

Pihakya masih mencoba mendaftarkan lagi ke pusat kurikulum (Puskor) Kemendikbud) agar tiga SMPN, yakni SMPN 12, SMPN 11 dan SMPN 32 untuk bisa UNBK.

Pada 27 Maret ini, dirinya akan berangkat ke Kemendikbud lagi.

“Untuk dana BOS bisa saja digunakan untuk memperlancar keperluan UNBK, tapi ada batas prosentasenya,” katanya. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Sleman – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono meresmikan Universitas Achmad Yani (Unjani) Yogyakarta di Jalan Siliwangi Rongroad Barat Banyuraden Gamping , Sleman, Senin 26 Maret 2018

Peresmian ditandai dengan penandatanganan salinan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Unjani Yogyakarta, pembukaan selubung tulisan Universitas Achmad Yani di Depan Gedung Unjani, serta penyerahan bendera lambang Unjani Yogyakarta oleh Mulyono kepada Rektor Unjani, Djoko Mulyono.

Menurut Mulyono, pendirikan Unjani Yogyakarta merupakan buah dari berbagai pertimbangan dan penilaian efisien, yakni hasil penggabungan STMIK Jenderal Achmad Yani dan STIKES Jenderal Achmad Yani menjadi Universitas Jenderal Achmad Yani.

“Di samping itu, hal ini juga merupakan tuntutan pendidikan ke depan dan komitmen bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, khususnya anak-anak dari purnawirawan TNI AD dan TNI AD,” katanya kepada wartawan usai acara peresmian Unjani, Senin.

Sebelumnya, dalam sambutannya Mulyono mengatakan pendidikan masih menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia. Meskipun sudah meningkatkan anggaran pendidikan, namun pemerintah baru memberikan sedikit perubahan pada aspek kualitatif, yakni semakin meratanya layanan pendidikan bagi masyarakat. Sedangkan pada aspek kualitas pendidikan belum mengalami perbaikan signifikan.

“Melalui peresmian Unjani Yogyakarta ini TNI Angkatan Darat (AD) melalui Yayasan Kartika Eka Paksi ingin memberikan kontribusi yang konkrit dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi penerus bangsa Indonesia memiliki sumber daya yang terus meningkat, mampu bersaing, bahkan lebih unggul dibandingkan bangsa lain,” katanya.

Mulyono juga berharap agar Unjani Yogyakarta menjadi pilot project klinik imunitas bangsa yang memberikan vaksin kekebalan berupa nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Hal ini sangat penting. Selain mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan, mereka juga harus menjadi generasi muda yang tangguh, dan menjadi bangsa yang memiliki sikap menghormati perbedaan, semangat untuk bersatu, rela berkrorban, pantang menyerah, memiliki jiwa kebersamaan, gotong royong, dan prefesionalisme,” ujarnya.

Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi Mayjend TNI (Pur) Adi Mulyono memaparkan Unjani Yogyakarta berdiri atas izin Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 166/KPP/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang izin penggabungan STMIK Jenderal Achmad Yani dan STIKES Jenderal Achmad Yani.

Saat ini, Unjani Yogyakarta memiliki tiga fakultas. Pertama, Fakultas Kesehatan yang memiliki enam prodi. Kedua, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi yang memiliki lima Prodi jenjang S1 dan satu prodi jenjang ahli madya. Ketiga, Fakultas Ekonomi dan Sosial yang memiliki empat prodi.

Menurut Adi , semua prodi tersebut dibuka dengan maksud mempermudah calon mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan derajat pendidikan ke lebih tinggi lagi khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga TNI AD. Hal ini ditunjang dengan pemberian beasiswa prestasi Rp 5 juta per mahasiswa dan juga potongan biaya kuliah 25 persen untuk para mahasiswa dari keluarga besar angkat darat.

Sementara itu, Ketua Kopertis V DIY Bambang Supriyadi berharap agar Unjani pada tahun ajaran baru meningkatkan jumlah mahasiswa sekitar 2.000-3.000 mahasiswa. Ia mengusulkan agar Yayasan Kartika Eka Paksi menyiapkan promosi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Unjani Yogyakarta.

Lebih lanjut, Bambang dalam sambutannya mengatakan setelah Unjani harus segera menyiapkan data-data akreditasi untuk membantu meningkatkan daya tarik para calon mahasiswa baik dari Yogyakarta maupun dari seluruh Indonesia. (***)

sumber: republika.co.id

Lulusan harus juga bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan yang untuk kepentingan daerah.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Padang – Bupati Sijunjung Yuswir Arifin mengingatkan lulusan Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat jangan hanya terobsesi menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Lulusan perguruan tinggi harus juga bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan yang didapatkan untuk kepentingan daerah.

“Wisudawan yang memiliki beragam ilmu pengetahuan saat ini hendaknya mengaplikasikan ilmu mereka untuk daerah atau minimal lingkungan masing-masing,” kata dia saat memberikan orasi ilmiah di Auditorium UNP, Ahad 18 Maret 2018.

Menurut dia, zaman telah berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, seharusnya menjadi PNS bukan menjadi obsesi para lulusan mahasiswa dari universitas ternama termasuk UNP.

“Lulusan perlu mencari langkah-langkah agar ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi diri dan lingkungan sekitar. Konsep itu harus ditanamkan kepada generasi muda,” kata dia.

Ia mengatakan pendidikan usia dini sangat berperan dalam pembentukan karakter anak sehingga mereka tumbuh menjadi generasi bangsa yang cerdas memiliki daya saing tinggi.

“Pemerintah berencana pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045 negara ini akan maju, namun hal itu harus disertai dengan karakter yang kuat sehingga dapat bersaing dalam era global,” ujar dia.

Ia mencontohkan di Kabupaten Sijunjung sendiri telah ada 566 lembaga pendidikan anak usia dini, di setiap jorong ada satu hingga tiga lembaga pendidikan anak usia dini. “Ada 3.200 tenaga pengajar yang kita miliki namun masih ada kekurangan sehingga kami perlu bekerja sama dengan UNP untuk meningkatkan kapasitas guru yang kami miliki,” kata dia.

Ia mengatakan saat ini karakter generasi muda banyak yang rusak sehingga terjadi pembunuhan terhadap guru, melawan dan memperkarakan guru ke ranah hukum. Hal ini yang coba diantisipasi dengan pembangunan karakter mulai dari bawah.

“Kunci pembagunan karakter adalah dengan mempersiapkan lembaga dan tenaga pendidik profesional sehingga menghasilkan karakter anak yang baik,” kata dia

Rektor UNP Prof Ganefri mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan terhadap kurikulum pendidikan. UNP terus beradaptasi dengan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam ilmu pengetahuan. “Kami melegalkan pembelajaran daring, mata kuliah yang diberikan mahasiswa dapat dilakukan secara online sebesar 50 persen, sisanya dilakukan dengan tatap muka. Selain itu kami berusaha agar para dosen membuat riset untuk memperbarui bahan ajar dan ilmu pengetahuan mereka,” kata dia.

UNP menyambut baik adanya kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah itu.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga pengajar baik dari tingkat PAUD, SD, SMP agar generasi kita dapat memiliki ilmu pengetahuan yang lebih baik dan mampu bersaing dengan negara lain,” ujarnya. (***)

Sumber : republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengakui jumlah perguruan tinggi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Papua dan Papua Barat masih terbatas.

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) diyakini merupakan salah satu solusi tepat untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah. Hanya persoalan infrastruktur teknologi informasi dan SDM, baik kampus maupun mahasiswa, bakal menjadi kendala.

Saat ini Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Indonesia baru pada angka 31,5 persen, dengan skema peningkatan akses secara konvensional, rata-rata peningkatan APK hanya 0,5 persen per tahun. Diharapkan dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), APK akan meningkat lebih signifikan. Kemenristekdikti menargetkan pada tahun 2022-2023 APK pendidikan tinggi bisa di angka 40 persen.

Hanya saja proses pembelajaran dengan sistem PJJ tidak boleh melupakan kualitas. Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta mesti menjalankan program PJJ sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti. Kopertis ditugaskan melakukan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta yang ingin mengembangkan PJJ di kampus mereka.

Pembelajaran Jarak Jauh dengan cara daring sangat membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan internet yang baik. Menristekdikti telah meminta dukungan dari Telkom untuk meningkatkan jaringan internet di daerah. Ke depan diharapkan program pembelajaran daring tersebut dapat berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu PT dalam menghadapi persaingan secara global.

PJJ menjadi keniscayaan sebab pengguna Internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan tren generasi milenial yang tak bisa lepas dari internet. Apalagi menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ada 143,26 juta orang Indonesia yang telah menggunakan internet, dari total populasi sebanyak 262 juta orang.

Artinya ada 54,86 persen orang Indonesia yang telah terhubung ke internet. Dari data tersebut, diketahui orang Indonesia yang paling banyak menggunakan internet didominasi generasi millenial, yang rentang usianya mulai 19 tahun sampai 34 tahun. Ada 49,52 persen pengguna internet Indonesia yang berasal dari generasi millenial.

Setelahnya, ada kelompok usia 35-54 persen dengan 29,55 persen, kelompok 13-18 tahun dengan 16,68 persen dan lebih dari 54 tahun dengan 4,24 persen.

APJII memrediksi di tahun 2018 bakal ada peningkatan yang sangat besar 65-70 persen. Ini menunggu Palapa Ring 2020 menjangkau daerah terpencil.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memang sedang melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok. Saat pembangunan infrastrukturnya selesai, maka masyarakat di seluruh Indonesia akan terhubung secara internet hanya melalui telepon pintar (smartphone).

Diperkirakan akhir 2018 pembangunan infrastruktur selesai dan bakal menjadi tahun melek internet untuk Indonesia.

Berarti PJJ bisa segera diwujudkan untuk menjangkau daerah terpencil. Perlu persiapan yang matang, baik dari sisi regulasi dan infrastruktur. Tugas besar adalah melatih calon mahasiswa di daerah terpencil agar mahir menggunakan internet. Kita berharap semakin banyak orang menikmati pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan daerahnya. (***)

sumber: hariansib.co

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tarakan – Siswa SD Negeri 030, Sebengkok, Kota Tarakan, Kalimantan Utara masih melantai karena tidak memiliki kursi. Meja yang digunakan juga dari orang tua murid yang dibawa dari rumah.

Pihak sekolah sudah mengajukan anggaran untuk membeli mebeler ke Dinas Pendidikan setempat, tetapi hingga saat ini belum ada respon.

Empat kelas yang berada di SDN 030 Tarakan ini terpaksa melantai karena tidak ada kursi untuk duduk, sedangkan meja yang digunakan untuk belajar merupakan meja lipat yang dibawa dari rumah masing-masing. Untuk kelas 1 A dan 1 B, serta kelas 2 A dan 2 B, terpaksa melantai.

Meskipun demikian, para siswa tidak merasa risih maupun tidak nyaman karena belajar sama-sama dengan siswa lainya sehingga satu kelas merasakan hal yang sama. Seperti yang diungkapkan, Sherli siswa kelas 2 yang mengaku senang saja.

“Nggak papa belajar di lantai, banyak temannya. Udah terbiasa, jadi tidak apa-apa,” ucapnya kepada detikcom, Senin 5 Maret 2018.

Hal senada juga diungkapkan, Khairunisa yang merasa tetap nyaman meskipun belajar melantai tanpa alas. Menurutnya bisa sekolah dan belajar dengan teman-temanya menjadi kebahagiaan tersendiri baginya.

“Yang penting sekolah, bisa sama-sama teman belajar di sekolah nggak papa biar di lantai. Satu kelas, juga sepeti itu, udah biasa,” ucapnya.

Dikatakan Kepala Sekolah SDN 030 Jhoni Fransiskus bahwa ada 4 kelas yang tidak ada kursinya, meja yang ada merupakan milik dari siswa masing-masing yang dibawa dari rumah. Kondisi ini sudah berjalan selama 1 tahun terakhir.

“Pernah ada yang janjikan akan bantu 200 kursi tetapi hanya 28 saja, itupun kursi plastik dan ukuran meja dengan kursinya tidak sesuai. Makanya kita alihkan untuk kelas yang ada diatasnya. Yang melantai hanya kelas 1 dan 2 sedangkan untuk kelas 3,4,5, dan 6 sudah ada,” terangnya.

Pihak sekolah bukanya tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan, dalam pembahasan selalu mengajukan ke Dinas Pendidikan, Cuma selalu terkena penolakan dengan alasan masih ada prioritas lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota Tarakan.

“Kita tidak tahu harga kursi, yang plastik, besi, atau yang kayu, tahun ini kita juga sudah minta ke Dinas Pendidikan, semoga saja dapat terealisasi sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan aman. Meskipun terlihat biasa, tetapi kita merasa tidak enak hati untuk membiarkan hal ini terus terjadi,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan anggaran untuk membeli mebeler SDN 030 tercoret karena berkaitan dengan pengadaan, sedangkan untuk gedung baru selesai dibangun.

“Kita melihat prioritas, anak-anak di sini membawa meja dari rumah tetapi melantai dan mejanya warna-warni. Ini menjadi kebutuhan dasar dan itu kewajiban kita supaya tidak memberatkan orang tua murid lagi. Ini menjadi catatan kita, bagaimana segera mungkin mengadakannya,” urainya.

Meskipun demikian, diharapkan sekolah lain yang memiliki kursi lebih, bisa dialihkan ke SDN 030, supaya siswa kelas 1 dan 2 bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan layak. Sekolah ini menjadi prioritas serius.

“Saya pikir devisit anggaran tidak harus menyisihkan dunia Pendidikan, secara bertahap berapa dulu yang belum terselesaikan. Manasih prioritas dan mana yang emergensi harus kita pikirkan bersama-sama. Mudah-mudahan bisa tercaver di APBD murni, kalau tidak setidaknya di APBD Perubahan 2018 ini,” pungkasnya. (***)

sumber: detik.com

REGULASI

Rabu | 28 Februari 2018 | 10:59

“Minat Baca” Pengaruhi Kualitas Generasi Muda

Budaya membaca di kalangan siswa Indonesia secara umum masih rendah.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi X ingin gerakan literasi sekolah dikuatkan. Budaya membaca diyakini akan mempengaruhi kualitas generasi muda. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan, meski gerakan literasi sekolah sudah dicanangkan sejak 2015 lalu, budaya membaca di kalangan siswa Indonesia secara umum masih rendah. Setidaknya itu yang didapat dari berbagai studi soal minat baca di berbagai negara termasuk Indonesia.

“Kalau programnya sudah ada tetapi budaya membacanya masih dilaporkan rendah berarti perlu ada evaluasi program secara menyeluruh. Bagaimana sarana prasarana pendukung programnya. Bagaimana koordinasi lintas kementriannya dan terutama bagaimana implementasi di lapangan,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa27 Februari 2018.

Ledia mengingatkan bahwa mengasah budaya membaca pada siswa akan sangat mempengaruhi kualitas generasi muda masa depan. Membaca akan membantu siswa memperluas wawasan, menambah ilmu, mengolah pikiran dan menjadi batu pijakan sebelum menghasilkan karya tulis.

“Tetapi budaya ini harus disiapkan, ditumbuhkan, diasah, dibimbing dan diberi sarana prasarana yang memadai. Tidak bisa hanya diberi tugas, himbauan lalu diharapkan tumbuh menguat dengan sendirinya.”

Selain itu, urai Ledia, selama ini budaya baca seringkali hanya disederhanakan pada ukuran “minat baca”. Padahal budaya baca memiliki aspek lebih luas dan mendalam termasuk pada kemudahan akses, pembiasaan diri, contoh dari lingkungan, dan tentu saja kebijakan yang mendukung. Peraturan Menteri Pendidikan No 23 tahun 2015 memberikan terobosan penting.

“Yaitu dengan mewajibkan setiap hari ada 15 menit waktu membaca sebelum kegiatan belajar berlangsung, tapi belum terealisasi dengan baik,” kata dia.

Mungkin, menurut Ledia, karena belum tersedia perpustakaan atau ada perpustakaan tetapi buku-bukunya kurang. Bisa juga karena kegiatan ini tidak rutin dilakukan, tidak ada evaluasi atau bisa jadi karena tenaga pendidik dan orangtua sendiri tidak memberikan contoh gemar membaca.

Karena itu, Ledia meminta pemerintah untuk membuat evaluasi program secara menyeluruh dan melakukan penguatan program. Buku-buku bagi sekolah perlu diperbanyak, begitu juga perpustakaan keliling untuk menjangkau masyarakat pedalaman. Para guru perlu diberi pelatihan dan penguatan program literasi.

“Bahkan orangtua pun perlu digandeng untuk sama-sama membangun budaya baca ini menjadi kebiasaan siswa,” kata Ledia.

Tak cukup itu, untuk melengkapi semua desain gerakan literasi sekolah ini Ledia mengingatkan pentingnya membiasakan evaluasi program secara rutin dan berkala. Baik evaluasi dari guru kepada siswa maupun dari dinas pendidikan kepada sekolah.

Bagi siswa bisa saja diminta menceritakan kembali bacaannya di depan kelas atau dituliskan. Libur sekolah bisa diberi tugas membaca buku, bedah buku atau resensi buku,” ucap Ledia.

Lanjut Ledia, kunjungan pendidikan bisa dilakukan ke perpustakaan daerah. Kemudian sekolah pun bisa memiliki laporan tahunan berapa dan apa saja buku-buku yang dibaca. Maka dengan demikian, Ledia berharap ke depannya akan terjadi peningkatan budaya membaca yang lebih luas dan terukur. (***)

sumber: republika.co.id