POLITIK

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap banyak rintangan untuk berkoalisi dengan Jokowi. PDIP merespons pernyataan SBY.

“Kendala eksternal atau internal? Kami duga lebih banyak internal PD dan perhitungan untung rugi partai, karena pileg dan pilpres bersamaan. Bisa jadi ekspektasi PD kelewat besar sebagai sedimen atau sindrom sebagai partai terbesar di masa lalu,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Rabu, 25 Juli 2018.

Hendrawan mengatakan berkoalisi haruslah mengedepankan komitmen, bukan berdasarkan syarat-syarat yang terkait hitung-hitungan untung rugi. PDIP, kata Hendrawan, membuka pintu untuk siapapun yang siap berkomitmen berjuang bersama.

“Kami tetap sabar dan membuka pintu. Sikap koalisi kami itu inklusif dan partisipatorik. Modal dasarnya komitmen,” ujarnya.

Hendrawan malah mempertanyakan soal kecamuk di tubuh PD. Hendrawan juga bicara koalisi tak boleh didasari niat mengelabui.

“Kami juga jadi bertanya-tanya, komplikasi batin seperti apa yang sedang berkecamuk di tubuh PD. Soalnya memang trust dan respect harus dibangun dengan komitmen dan niat tulus. Jadi hulunya niat tulus, bukan niat mengelabui atau akal-akalan. (***)

sumber: detik.com

WARNA WARNI

Rabu | 25 Juli 2018 | 8:43

Sah! KPU Tetapkan Khofifah-Emil Gubernur Jatim

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur secara resmi menetapkan paslon nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Penetapan ini atas hasil perolehan suara Khofifah-Emil yang unggul dan mencapai 53,55 persen atau 10.465.218 suara.

“Jumlah suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 10.465.218 atau 53,55 persen dari jumlah suara sah atas nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Jatim,” ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito saat membacakan surat keputusan di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilgub Jatim di Hotel Whyndam, Surabaya, Selasa, 24 Juli 2018.

Eko mengatakan penetapan ini berdasarkan keputusan MK setelah memastikan tidak ada gugatan kepada pemenang Pilgub Jatim. Juga berdasarkan surat KPU RI ke KPU Jatim untuk segera melakukan penetapan paslon yang terpilih.

“Kita ini kan sudah selesai setelah kemarin Mahkamah Konstitusi memberikan surat kepada KPU RI terkait dengan daftar kasus-kasus atau perkara yang diajukan yang diregister oleh MK. Kemudian KPU RI memberikan surat ke kita untuk bisa melaksanakan proses penetapan pasangan calon terpilih. Jadi satu hari setelah MK memberikan surat itu, kita sudah bisa menetapkan pasangan calon terpilih,” imbuh Eko.

Eko memastikan tidak ada gugatan dari paslon lain. Eko mengungkapkan tahapan selanjutnya adalah penyerahan hasil melalui DPRD dan disampaikan pada Menteri Dalam Negeri.

“Terkait dengan hasil pilgub ini, masing-masing paslon tidak ada yang mengajukan sengketa perselisihan hasil di MK. Sehingga tahapan ini nanti akan diikuti oleh penyerahan hasilnya itu melalui DPRD akan kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri,” imbuhnya.

Sementara itu, di lokasi rapat pleno, paslon nomor urut 2 Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno tidak terlihat hadir. Eko mengatakan pihaknya telah mengundang dan menghubungi, tapi memang sedang berhalangan hadir lantaran ada kegiatan lain.

“Kita sudah menghubungi beliau, tapi masih ada kegiatan lain, sehingga beliau tidak bisa hadir. Jadi kita di dalam proses penetapan ini kita lakukan dengan pleno terbuka. Jadi itu sudah kita sampaikan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur terpilih Jatim Khofifah Indar Parawansa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak. Mulai aparat kepolisian dan TNI yang turut mengamankan hingga masyarakat yang dewasa dalam berpolitik.

“Kerja keras semua elemen, terutama dari jajaran kepolisian, TNI, dan seluruh penyelenggara pilkada. Kedewasaan masyarakat akhirnya pilkada di Jatim berjalan dengan sangat penuh hangat, pendewasaan politik, kekerabatan dan saling menghargai,” kata Khofifah. (***)

sumber: detik.com

PARTAI POLITIK

Selasa | 10 Juli 2018 | 16:02

Partai Golkar Rencana Tempatkan Kadernya Dampingi Capres Jokowi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Partai Golkar punya rencana menempatkan kadernya di kursi cawapres, mendampingi capres Jokowi pada 2019. Bila cawapres Jokowi tak sesuai pilihan Golkar, ini yang akan dilakukan Golkar.

“Kita sudah menyiapkan langkah antisipasi. Tentu tidak bisa kita sampaikan di muka umum.

Langkah antisipasinya bisa jadi kita tetap mendukung Jokowi dan tentu dengan negosiasi tertentu atau lain-lain akan kita bicarakan di internal partai,” kata Wasekjen Golkar M Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Sejauh ini, cawapres Jokowi masih jadi teka-teki. Dia menyebut penentuan cawapres Jokowi turut menentukan keutuhan parpol koalisi.

“Urusan menentukan cawapres ini adalah urusan yang sangat krusial. Akan sangat menentukan utuh dan retaknya koalisi Jokowi,” kata Sarmuji.

Sarmuji mengatakan pembahasan cawapres Jokowi harus diputuskan bersama seluruh parpol koalisi. Dengan demikian, dia berharap koalisi Jokowi untuk Pilpres 2019 tetap utuh.

“Kita berharap koalisi Jokowi utuh. Karena itu, pembicaraan cawapres harus dilakukan dalam kapasitas yang setara dan harus dibicarakan, dilaksanakan, dalam suasana yang bersahabat dengan memperhitungkan mitra koalisi,” sebut Sarmuji. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Agus Hermanto setuju istilah ‘cebong-kampret’ harus dihentikan. Menurut Agus, istilah itu bisa menyinggung perasaan.

“Kita selama ini, saya sendiri, tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kalau mengatakan seperti itu kan bisa menyinggung perasaan,” kata Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Selain itu, sebut Agus, sebutan ‘kecebong’ dan ‘kampret’ itu juga tidak tepat digunakan dalam pembahasan politik. Dia pun berharap ke depan pembicaraan politik Indonesia menggunakan bahasa-bahasa yang santun.

“Kata-kata itu kan juga tidak tepat untuk pembicaraan politik dalam hal yang strategis,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

“Jadi sebaiknya memang kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, lugas dan yang tidak menimbulkan ketersinggungan antara satu dengan lainnya,” imbuh Agus.

Sebelumnya, dalam Kajian Tauhid di Masjid Istiqlal, Aa Gym meminta kepada masyarakat jangan menyebut orang dengan gelar yang buruk, termasuk memanggil ‘kecebong’ atau ‘kampret’.

“Jadi jangan panggil dengan gelaran yang buruk. Yang satu panggil kecebong, yang satu panggil kampret,” kata Aa Gym, dalam acara Kajian Tauhid, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad, 8 Juli 2018. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID Pekanbaru– Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau atas  hasil rekapitulasi kabupaten/kota, di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Minggu, 8 Juli 2018 ditetapkan pasangan Syamsuar – Edy Nasution sebagai pemenang Pilgub Riau.

Pasangan Syamsuar – Edy Nasution unggul di Kota Pekanbaru (138.664 suara), Kabupaten Rokan Hulu (69.946 suara), Kabupaten Rokan Hilir (97.239 suara), Kota Dumai (41.144 suara), Kabupaten Bengkalis (87.709 suara), Kabupaten Kepulauan Meranti (38.999 suara), Kabupaten Siak (110.020 suara), Kabupaten Pelalawan (36.161 suara), dan Kabupaten Kuantan Singingi (39.881 suara).

Dengan perolehan total suara Syamsuar – Edy Nasution 799.289 suara. Selisih suara dengan posisi kedua yang ditempati pasangan Arsyadjuliandi Rachman – Suyatno sebanyak 292.102 suara. Pasangan Syamsuar – Edy Nasution diusung tiga partai politik, yaitu PAN, Nasdem dan PKS. Yang membentuk Koalisi Riau Bersatu (Karib).

Sedangkan pasangan Arsyadjuliandi Rachman – Suyatno unggul di Kabupaten Indragiri Hulu (40.885 suara). Pasangan dengan nomor urut 4 ini memperoleh total suara sebanyak 507.187 suara. Pasangan petahana ini diusung oleh Golkar, PDI-P, Hanura dan PKPI.

Sementara diposisi ketiga perolehan suara hasil rapat pleno rekapitulasi KPU Riau, pasangan nomor urut 3 Firdaus – Rusli Effendi unggul di Kabupaten Kampar dengan perolehan 118.511 suara. Total perolehan suara pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat dan PPP, ini sebanyak 416.248 suara.

Untuk pasangan Lukman Edy – Hardianto, unggul di Kabupaten Indragiri Hilir dengan memperoleh 114.862 suara. Total suara pasangan yang diusung PKB dan Gerindra ini memperoleh 369.802 suara.

Untuk jumlah surat suara sah sebanyak 2.092.526 suara dan surat suara tidak sah sebanyak 53.606 suara. Jumlah total suara sah dan tidak sah 2.146.132 suara.

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Riau, Nurhamin. Juga dihadiri Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dan unsur Forkompinda Riau.

“Jika dalam tiga hari setelah hasil rapat pleno tidak ada tuntutan dari masing-masing pasangan calon di Mahkamah Konstitusi, maka tanggal 12 Juli 2018 akan ditetapkan oleh KPU Riau, bahwa Syamsuar sebagai Gubernur Riau dan Edy Nasution sebagai Wakil Gubernur Riau,” kata Nurhamin.

Ketua Harian Karib Riau, Tengku Zulmizan  mengatakan, dalam penyampaian hasil rekapitulasi KPU Riau tidak ada sanggahan dari saksi masing-masing pasangan calon. Artinya, tanggal 12 Juli 2018, akan keluar penetapan dari KPU Riau hasil rekapitulasi suara.

“Kita sama-sama berharap tidak ada tuntutan yang dilakukan masing-masing pasangan calon. Sehingga Syamsuar – Edy Nasution bisa ditetapkan sebagai Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau periode 2018-2023,” ujar Zulmizan. (*)

Sumber: RiauKepri.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais, menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berduel secara gentle.

Namun Amien mengungkapkan bahwa pertarungannya dengan Jokowi bukan melalui fisik tapi secara konstitusional.

“Jadi saya menantang Pak Jokowi, mari kita bertanding secara fair. Mari kita duel secara gentle yakni dengan cara demokratis dan konstitusi,” ujar Amien dalam acara Tausiyah Kerakyatan #2019IndonesiaPascaJokowi di Kampung Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu, 9 Juni 2018.

Amien yakin Jokowi bisa dikalahkan pada Pemilu 2019 mendatang. Menurut Amien, caranya hal tersebut dengan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak memilih Jokowi lagi.

“Ya intinya saya begitu, saya sudah firm lewat jalan demokrasi, konstitusi. Akan kita kalahkan. Caranya itu menggalang kesadaran rakyat. Jadi pilpres kan bebas,” jelas Amien.

Selain Amien, acara ini juga dihadiri oleh Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Habib Umar Al Hamid, dan Ketua Forum Aspirasi Rakyat Indonesia, Lieus Sungkharisma.

Lieus Sungkharisma yang menjadi penggagas acara ini menyebut tujuan mereka untuk konsolidasi mengganti presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

Rencananya acara ini juga akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, hingga mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK bersama sembilan orang lainnya. KPK mengamankan duit ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT).

“Sejumlah uang ratusan juta rupiah diamankan. Diduga merupakan bagian dari realisasi commitment fee sebelumnya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangannya, Selasa, 3 Juli 2018.

Duit ini diduga fee terkait transaksi penyelenggara negara di tingkat provinsi dan kabupaten Aceh.

Dari informasi yang dihimpun, Gubernur Aceh Irwandi ditangkap bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Ada delapan orang lainnya, termasuk non-PNS, yang ikut ditangkap.

“Sore hingga malam ini KPK melakukan kegiatan penindakan di Aceh dan mengamankan 10 orang, yang terdiri atas dua kepala daerah dan sejumlah pihak non-PNS,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan, sejumlah artis berencana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partainya.

Ia mengatakan, sejumlah nama seperti Raffi Ahmad dan Rhoma Irama berencana maju sebagai caleg DPR RI dari PAN.

“Raffi Ahmad memang ada rencana untuk nyaleg. Termasuk ada beberapa artis yang lain. Rhoma mungkin nyaleg dari Tasik kalau mau nyalon,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018′

Ia menggangap wajar jika sejumlah artis berencana mencalonkan diri melalui PAN. Menurut Yandri, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat tak perlu dipermasalahkan.

Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menanggapi saran agar gubernur DKI Jakarta ke depan dipilih DPRD atas rekomendasi presiden.

Menurut Yandri, akan baik ke depannya jika PAN mencalonkan tokoh muda yang punya banyak penggemar.

Bahkan, kata Yandri, Raffi kini dekat dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

“Tapi dapilnya mana belum. Bisa Yogya, Jabar, bisa Kabupaten Bogor, bisa kota Bandung. Kalau Raffi mah ditaruh di mana saja pasti jadi,” tutur Yandri.

Ihwal kapasitas, Yandri meminta semua pihak tak menganggap remeh Raffi Ahmad. Menurut dia, tak selalu caleg artis tak berkualitas.

Ia mengatakan, di PAN banyak pula caleg yang dulunya artis namun memiliki kapasitas sebagai politisi, di antaranya Desy Ratnasari.

“Kita enggak boleh underestimate lah. Jadi artis-artis di PAN itu kan bagus-bagus tuh. Dessy bagus, yang lain bagus, Anang bagus. Enggak ada masalah kan. Terbuka lah semua kalangan, mau artis mau TNI dan Polri yang udah pensiun, pengusaha, semua ada,” lanjut dia. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO,ID, Jakarta – Muncul wacana memasangkan duet Jusuf Kalla-Prabowo untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, cukup sulit untuk memasangkan kedua nama tersebut.

“Kalau JK dipasangkan Capres, Prabowo Cawapres, bisa-bisa saja. Kalau JK naik jadi Capres sangat bagus, karena dari Wapres naik jadi Capres artinya naik kelas. Tetapi Prabowo sudah pernah calonkan diri sebagai Capres, berarti dia turun kelas menjadi Cawapres.

Dua-duanya Cawapres ga mungkin, dari aspek itu jadi agak janggal secara akal sehat, satu naik kelas satu turun kelas disamping juga harus ada dukungan partai,” kata Emrus Senin, 2 Juli 2018

Kemudian jika ingin merealisasikan JK-Prabowo, juga harus mendapat dukungan partai politik lain selain Partai Gerindra. Pasalnya Gerindra tidak bisa sendiri mengusung pasangan calon. Sedangkan Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi.

“Tetapi komunikasi JK-Prabowo masih perjalanan panjang, karena belum pernah diwacanakan, bahkan infromasi yang saya peroleh belum pernah penjajakan komunikasi politik mengarah kesana,” ujarnya.

Selain duet JK-Prabowo, sebelumnya juga muncul duet JK-AHY yang disuarakan oleh Partai Demokrat. Deut JK-AHY mulai berkembang setelah JK melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY beberapa waktu lalu. Didalam pertemuan dikediaman SBY itu, juga turut dihadiri AHY. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung menilai ditolaknya gugatan yang berkaitan dengan wacana majunya kembali Jusuf Kalla (JK) menjadi calon wakil presiden sebagai keputusan yang harus dihormati.

“Kita semua mengetahui bahwa keputusan MK itu final dan mengikat jadi kalau tidak ada represpektif itu ya mestinya harus kita ikutin keputusan MK itu,” ujar Akbar Tandjung, di komplek Parleman Senayan, Jakarta Barat, Ahad, 1 Juli 2018.

Akbar Tandjung menilai diajukannya uji materi tersebut lantaran adanya perbedaan penafsiran antara orang-orang yang berada di lingkungan JK.

“Hingga kemudian mereka minta Pak JK diuji materi oleh MK,” ujar Akbar Tandjung.

Namun, Akbar Tandjung sekali lagi menegaskan jika putusan yang telah dilakukan terhadap uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden atau wakil presiden sudah final dan harus diterima.

“Karena negara kita ini kan negara hukum bukan negara kekuasaan kalau menurut saya kalau memang betul-betul sudah final dan mengikat ya mestinya harus kita patuhi,” ujar Akbar Tandjung.

Karenanya Akbar Tandjung meminta masyarakat untuk ikut bersama-sama menunggu siapa saja capres dan cawapres yang akan maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

“Ya kita tunggu aja dalam hari hari kedepan ini,” ujar Akbar Tandjung.

Sebelumnya MK menolak gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden atau wakil presiden.

Pemohon dinilai tidak punya kedudukan hukum terkait gugatan.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Juni 2018. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Hitung cepat KPU di Pilkada Serentak 2018 sejumlah daerah sudah hampir final dengan data yang masuk di atas 90 persen. Siapa saja yang unggul?

“Data hasil pada hitung cepat berdasarkan entri Model C1 apa adanya. Hasil pada hitung cepat merupakan hasil sementara dan tidak bersifat final. Jika terdapat kesalahan pada model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi di tingkat atasnya,” demikian penjelasan KPU di situsnya.

Hasil hitung cepat ini juga dapat dipantau secara mudah di pilkada.detik.com.

Ada 8 provinsi yang hasil quick count dan real count-nya kami tampilkan dalam bentuk grafis data persentase, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Data pilkada 8 provinsi tersebut ditampilkan secara real time di pilkada.detik.com. Cara memantaunya mudah, tinggal arahkan kursor atau jempol Anda ke kolom “pilih daerah” pada laman pilkada.detik.com, klik daerah pilihan, hasil hitung cepat pun akan tampil di layar Anda.

Berikut hasil hitung cepat KPU di sejumlah wilayah hingga Jumat, 29 Juni 2018, pukul 17.00 WIB

SUMATERA UTARA
(Data 91,61%)

Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 3.014.993 suara(57,73%)
Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus: 2.207.798 suara (42,27%)

SUMATERA SELATAN
(Data 89,35%)

Herman Deru-Mawardi: 1.204.421 suara (35,85%)
Saifudin Aswari Riva’i-Irwansyah: 377.852 suara (11,25%)
Ishak Mekki-Yudha Pratomo: 729.214 suara (21,70%)
Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas: 1.048.563 suara (31,21%)

LAMPUNG
(Data: 98,99%)

Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri: 1.025.110 suara (25,31%)
Herman Hasanusi-Sutono: 1.044.128 suara (25,78%)
Arinal Djunaidi-Chusnunia: 1.532.323 suara (37,83%)
Mustafa-Ahmad Jajuli: 448.854 suara (11,08%)

JAWA BARAT
(Data 93,16%)

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum: 6.798.442 suara (33,12%)
Tb Hasanuddin-Anton Charliyan: 2.598.219 suara (12,66%)
Sudrajat-Ahmad Syaikhu: 5.823.294 suara (28,37%)
Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi: 5.308.697 suara (25,86%)

JAWA TENGAH
(Data 98,9%)

Ganjar Pranowo-Taj Yasin: 10.249.106 suara (58,79%)
Sudirman Said-Ida Fauziyah: 7.183.033 suara (41,21%)

JAWA TIMUR
(Data 96,91%)

Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak: 10.157.683 suara (53,62%)
Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno: 8.786.844 suara (46,38%)

BALI
(Data: 100%)

Wayan Koster-Tjok Oka Artha: 1.211.556 suara (57,62%)
Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta: 891.170 suara (42,38%)

SULAWESI SELATAN
(Data 94,84%)

Nurdin Halid-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar: 1.101.067 suara (27.26%)
Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo: 394.635 suara (9,77%)
Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman: 1.763.969 suara (43,67%)
Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar: 779.675 suara (19,30%)

SULAWESI TENGGARA
(Data masuk 94,05%)

Ali Mazi-Lukman Abunawas: 461.258 suara (43,53%)
Asrun-Hugua: 263.564 suara (24,87%)
Rusda Mahmud-Sjafei Kahar: 334.856 suara (31,60%)

KALIMANTAN BARAT
(Data 96,43%)

Milton Crosby-Boyman Harun: 165.601 (6,63%)
Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot: 1.036.098 suara (41,47%)
Sutardmidji-Ria Norsan: 1.296.800 suara (51,90%)

KALIMANTAN TIMUR
(Data 97,85%)

Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi: 283.739 suara (21,75%)
Syaharie Ja’ang-Awang Ferdian: 294.578 suara (22,58%)
Isran Noor-Hadi Mulyadi: 407.616 suara (31,24%)
Rusmadi-Safaruddin: 318.826 suara (24,44%)
(***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Hasil quick count Pilgub Jatim yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menunjukkan kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak atas Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dengan kisaran angka 53 persen vs 46 persen.

Pengamat menilai kemenangan tersebut terlihat dari tren dukungan suara terhadap pasangan Khofifah-Emil yang semakin naik selama 4-5 bulan terakhir, sedangkan suara Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno tertahan.

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi faktor kemenangan pasangan Khofifah-Emil atas Gus Ipul-Puti.

Pertama, strategi populisme elektoral yang dijalankan oleh Khofifah-Emil.

“Mereka langsung menyentuh lapisan terbawah dari pemilih menjadi strategi utama yang dilakukan oleh pasangan ini,” kata Pribadi Kusman, Kamis, 28 Juni 2018.

Hal ini membuat hubungan dan identifikasi politik antara Khofifah-Emil dan pemilih bersifat langsung.

“Hal ini yang juga terjadi dalam strategi kemenangan pasangan Gubernur Jakarta Jokowi-Ahok pada 2012 lalu,” ucapnya.

Kedua, pertarungan pilgub Jawa Timur di tengah popularitas yang optimal antara Khofifah dan Gus Ipul sangat ditentukan oleh perolehan dukungan yang didapat oleh wakilnya, Emil Dardak vs Puti Guntur Soekarno.

“Dalam beberapa debat yang berlangsung, Emil berhasil menunjukkan dirinya sebagai figur pemimpin muda, berkapasitas, berani dan cerdas. Ini menjadi rujukan dari para pemilih di Jawa Timur,” katanya.

Ketiga, satu faktor yang menentukan adalah langkah cantik dari Gubernur Jatim, Pakde Karwo, yang pada detik-detik terakhir melansir surat terbuka kepada masyarakat Jawa Timur untuk memilih pasangan Khofifah-Emil dengan pertimbangan kapasitas calon.

“Basis dukungan Pakde yang masih kuat baik dikalangan basis Mataraman maupun Kiai ikut memberikan kontribusi suara kepada pasangan Khofifah-Emil Dardak,” kata CEO Initiative Institute itu.

Sementara itu, peneliti senior Surabaya Survei Center (SSC), Surokim Abdusalam, Kamis, 28 Juni 2018 menyampaikan strategi mengikat massa bawah Khofifah menyentuh rasa hingga punya ikatan batin kuat dan tidak mudah berubah.

“Sehingga massa bawah mudah mengidentifikasi diri sebagai pendukung fanatis. Emil effect ada pergerakan suara rasional dan Khofifah memeroleh tambahan ceruk dari Emil, yang mengimpresi pemilih milenial rasional,” katanya.

Pemilih kultural Nahdlatul Ulama berbalik mendukung Khofifah karena melihat Khofifah sebagai kekuatan arus bawah.

Hal itu semakin meneguhkan pemilih Jawa Timur untuk bergerak rasional dan lebih banyak mempertimbangkan kompetensi, kualitas paslon, serta figur yang berkontestasi.

“Saya melihat tetap faktor undecided voters dan swing voters yang memberi pembeda, sebagian besar pemilih milenial dan pemilih rasional,” ucap Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura itu.

Menurut dia, sebenarnya faktor Puti Guntur Soekarno harus diberi apresiasi karena bisa membuat solid suara internal kelompok nasionalis.

Tapi untuk suara eksternal di luar itu, tidak cukup bisa meyakinkan pemilih di luar kelompok nasionalis.

“Penentu kemenangan Khofifah-Emil karena sumbangan signifikan dari pemilih milenial-rasional,” katanya.

Surokim megatakan, pemilih pemula juga sebagian besar mendukung paslon 1 karena impresi Emil Dakdak yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang menonjol.

“Ini semakin menegaskan bahwa pemilih Jawa Timur bergerak signifikan memilih atas pertimbangan rasional dan pertimbangan sosiologis, psikologis menjadi komplementer, tidak lagi jadi yang utama,” ucapnya. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Indonesia baru saja menggelar Pemilihan kepala daerah 2018 secara serentak.

Pilkada serentak ini dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia, pada Rabu, 27 Juni 2018.

Saat ini beberapa lembaga survei telah memberikan hasil perhitungan cepat dari pilkada serentak hari ini.

Beberapa calon pun sudah memberikan pidato kemenangan sementaranya.
Ikut meramaikan pilkada serentak, warga net pun membuat beberapa meme kocak untuk mengingatkan warga Indonesia lain menggunakan hak pilihnya.

Dilansir oleh TribunWow.com dari berbagai sumber, berikut ini tujuh meme kocak Pilkada serentak Indonesia 2018.

1. Belum Jadi Pilihan
Netter menggunakan tagar #nyoblosserentak di Instagram untuk meramaikan pilkada serentak.

Istimewa

2. Pengertian Pilkada
Pengertian pilkada menurut warga net.

Istimewa

3. Tinta Pilkada
Tinta pilkada bagi warga net.

Istimewa

4. Pil KB
Netter juga menjelaskan perbedaan pilkada dan pil kb.

Istimewa

5. Tinta Ungu
Menyelupkan tinta di kelingking sudah terlalu biasa.

Istimewa

6. Kecelup Tinta
Anak kecil kecelup tinta ungu. (***)

Istimewa

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajak warga yang memiliki hak pilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak suaranya dalam gelaran Pilkada Serentak 2018.

Ajakan untuk tak golput itu ditulis Ahok dalam pesannya yang diunggah di akun Instagram @basukibtp menjelang waktu pencoblosan, Rabu, 27 Juni 2018.

Dalam surat itu Ahok menulis:

Kepada warga yang mempunyai hak suara, gunakan hati nurani dan akal sehat kalian dalam memilih pemimpin kalian dalam Pilkada ini. Jangan Golput, pilih yang sungguh-sungguh paham dan mau berjuang demi masyarakat.

Unggahan surat Ahok oleh @timbtp itu mendapat respons dari warganet. Di antaranya ada yang mengungkapkan kerinduan pada Ahok, dan ada juga yang menyebut masih ada warga yang waras.

@ jerkasjerkyPak Ahok, masih banyak orang Indonesia yang waras pak. Jangan menyerah ya pak. Demi Nusantara yang lebih baik

@ iraaxtmorrw__Ah bisa aja ni ko @basukibtp saya dan keluarga pasti pilih sahabat deh @djarotsaifulhidayat kan sahabat2 nya ko ahok yg jujur seperti koko

@ damarmuktinusWkwkwk sutat dari kubur

Ahok saat ini masih berada di tahanan Mako Brimob untuk menjalani hukuman, karena kasus ujaran kebencian menjelang Pilkada DKI Jakarta. (***)

sumber: bisnis.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pilkada serentak di seluruh Indonesia tinggal beberapa hari lagi di mulai. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap pelaksanaan Pilkada serentak berangsung aman.

“Ya, harapannya yang terbaiklah yang menang,” kata JK di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 23 juni 2018.

“Ya harapan kita semua begitu ya, aman dan damai,” sambungnya.

JK mengatakan dalam beberapa hari terakhir jelang pencoblosan tidak ada konflik yang terjadi di daerah di Indonesia. Termasuk konflik suku di dalamnya.

“Buktinya kan beberapa hari ini aman, tidak ada konflik apa-apa. Ngomong saja banyak, tapi tidak ada konflik suku,” terangnya.

Menurut JK, tak perlu ada yang dikhawatirkan. Dia menyatakan pemilu adalah hal yang sama yang terjadi berulang.

“Tidak ada yang dikhawatirkan. Pemilu di mana-mana juga begitu,” ujarnya. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO,ID, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyatakan siap maju menjadi calon presiden 2019. Respons dari 10 parpol di DPR pun macam-macam.

Kesiapan Amien maju sebagai capres ia sampaikan seusai acara buka puasa di rumah dinas Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sabtu, 9 Juni 2018.

Selain Amien, tiga nama yang tengah dijaring PAN adalah Zulkifli, Soetrisno Bachir, dan Hatta Rajasa.

“Nah Mbah Amien Rais ini walaupun tua ya nggak apa-apa. Begitu Mahathir jadi, saya jadi remaja lagi sekarang. Biarlah nanti rakyat yang buat penilaian,” tutur Amien kepada wartawan di lokasi.

Parpol-parpol lainnya ada yang mendukung Amien, skeptis, bahkan mengungkit kekalahan Amien di Pilpres 2004. Seperti apa respons mereka?

1. PAN

PAN menuturkan, salah satu pemicu Amien maju sebagai capres karena faktor kemenangan Mahathir Mohammad sebagai PM Malaysia di usia ke-92. Amien yang saat ini berusia 74 tahun, dinilai masih sanggup untuk memimpin bangsa.

“Karena begitu Mahathir jadi PM Malaysia, Pak Amien jadi merasa remaja karena 20 tahun lebih muda. ak Amien kan di bawahnya, jadi sangat memungkinkan karena secara fisik dan pemikiran siap,” ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.

Secara terpisah, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi membeberkan 3 alasan PAN serius mencapreskan Amien, yaitu:

1. Pak Amien memiliki integritas sebagai pemimpin nasional, cinta NKRI dan cinta rakyat Indonesia.
2. Pak Amien memiliki konsep dan kapasitas leadership dalam memimpin perjuangan bangsa Indonesia menuju pada cita-cita Nasional sesuai berdirinya Negara Republik Indonesia.
3. Pak Amien masih memiliki fisik kuat dan stamina prima dalam beraktivitas sesuai tuntutan kerja. Usia tidak menghalangi dalam menjalankan tugas pokok pekerjaan.

2. Gerindra

Gerindra menjelaskan, Amien masih memiliki hak untuk maju sebagai capres secara konstitusional. Namun apakah Gerindra siap menyorongkan Amien sebagai capres/cawapres akan dibahas seusai Pilkada Serentak 2018.

“Kalau bicara siapa pendamping Pak Prabowo, semua harus dirundingkan. Tak hanya Pak Amien, mau Bang Zul, 9 nama PKS, Mas AHY, Mas Anies, Pak Gatot, siapa pun,” ujar Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade.

3. PKS

PKS mengapresiasi niatan Amien. Meski begitu, PKS menyarankan supaya figur muda yang lebih didorong untuk memimpin bangsa. Figur muda ini termasuk 9 capres/cawapres yang dimiliki PKS.

“Apresiasi niat mengusung Pak Amien. Usia 74 tahun tentu lebih muda dari usia Dr Mahathir Mohammad yang jadi PM usia 92 tahun. Tapi akan jauh lebih baik jika kita mulai memberikan kesempatan pada yang muda untuk memimpin bangsa,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

4. Hanura

Hanura meragukan Amien maju Pilpres. Hanura meminta Amien mengubur angannya maju sebagai capres.

“Saran saya kepada Amien Rais agar jangan berfiksi pengen nyapres deh lebih baik berzikir aja,” tutur Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir.

5. PPP

PPP menilai kapasitas Amien beda jauh dengan Mahathir. PPP turut mengungkit kekalahan Amien pada Pilpres 2004 saat berduet dengan Siswono Yudo Husodo.

“Menyamakan diri dengan Mahathir ya jauh lah dan beda situasi sosial-politiknya. Mahathir pernah menjadi PM dan berprestasi sehingga dikenang oleh rakyat Malaysia. Maka ketika Mahathir kembali ke politik, daya ingat rakyat Malaysia masih kuat. Amien Rais? Menjadi ketua MPR yang banyak melakukan amendemen UUD 1945 yang salah satunya memicu liberalisasi politik dan ekonomi. Dan pemilu 2004 juga sebagai calon presiden, hasilnya ya kalah,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi.

6. NasDem

Partai besutan Surya Paloh ini menganggap manuver Amien hanya dagelan politik. engan siapnya Amien jadi capres, hal tersebut dinilai NasDem membuat kondisi ‘koalisi sebelah’ tambah runyam.

“Itu semua pernyataan lucu-lucuan. Kenapa? Karena itu menambah rumitnya dan menambah bingung situasi koalisi itu sendiri. Koalisi belum terbentuk, membuat tambah rumitnya koalisi sebelah,” ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate.

7. Golkar

Golkar mendukung Amien maju sebagai capres ketimbang terus mengkritik pemerintahan Joko Widodo. PAN mendoakan Amien beruntung di tahun 2019.

“Pak Amien Rais memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin RI ini. Daripada teriak-teriak mengkritik Pemerintahan Pak Jokowi lebih baik maju saja sebagai capres. Berjuang merebut kekuasan Pemerintahan. Kita buktikan mana yang paling dipercaya rakyat,” ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

8. PKB

Menurut PKB, jika Amien maju Pilpres, akan meramaikan kontestasi lima tahunan. Namun PKB menyebut duet Jokowi-Cak Imin (JOIN) tetap unggul.

“Kalau nanya saya, JOIN paling kuat dan tak terkalahkan,” ujar Wasekjen PKB Daniel Johan.

9. PDIP

PDIP menyebut, niat Amien maju sebagai capres dilindungi konstitusi. Nama Amien juga sudah diantisipasi PDIP jika benar-benar maju Pilpres dan berduet dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto

“Bagus. Demokrasi kita semakin membuka banyak pilihan. Salah satu yang sudah kami antisipasi dalam simulasi Pilpres memang paslon Prabowo-Amien Rais,” ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

10. Partai Demokrat

Menurut Demokrat, jika Amien maju, Pilpres tidak melulu soal rivalitas Joko Widodo dengan Prabowo Subianto saja. Selain itu, Demokrat mempertanyakan peluang Amien maju Pilpres.

“Kalau kita mencermati dengan betul apakah Pak Amien punya peluang maju, ini yang jadi pertanyaan. Kalau kesiapan saya pikir banyak orang yang siap. Tetapi syarat di presidential threshold itu kan sangat membebani dan berat, ini kan yang tidak mudah,” ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berharap rancangan Peraturan KPU yang berisi larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meskipun pemerintah sudah mengindikasikan bakal menolaknya.

Rancangan peraturan baru itu disahkan dalam rapat pleno di lembaga penyelenggara pemilihan umum pada Senin, 5 Juni 2018.

Pada hari yang sama pula rancangan yang dikenal dengan nama Peraturan KPU tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan.

“Peraturan KPU ini proses pembuatannya panjang melalui uji publik, melalui rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR hingga akhirnya disahkan oleh rapat pleno KPU.

“Sekarang tinggal Kementerian Hukum dan HAM kita harapkan untuk sesegera mungkin sesuai dengan kewenangannya untuk mengundangkan peraturan KPU,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, Selasa, 5 Juni 2018.

Persoalannya, beberapa jam sebelum draf Peraturan KPU diserahkan ke kementeriannya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengisyaratkan bakal menolak meneken rancangan PKPU.

“Nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang itu saja,” katanya kepada media di DPR pada Senin, 4 Juni 2018.

Suara moral

Yang dimaksud sang menteri, hukum positif hingga kini tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu memang tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri.

Sinyal yang sama juga dikirim oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu yang mengatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi mempunya hak politik, sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Sekilas sikap itu berlawanan dengan upaya mewujudkan Nawacita dalam pemberantasan korupsi yang telah dijanjikan Joko Widodo ketika masih mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2014.

“Sekarang ini boleh kita katakan sedang terjadi semacam kompetisi antara suara moral rakyat yang ditangkap oleh KPU dengan bagaimana pemerintahan ini mencoba menerjemahkan itu dan kemudian menangkap suara moral dari rakyat itu,” jelas peneliti komunikasi di Universitas Indonesia, Effendy Perangin-angin, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala biro humas di Kementerian Hukum dan HAM.

Masalah ini menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah karena jika mantan narapidana kasus korupsi dilarang dalam pemilihan legislatif maka langkah itu akan menabrak hukum.

“Dalam konteks hukum positif memang tetap merupakan haknya bagi mereka yang sebelumnya dijatuhi hukuman korupsi itu tetap boleh nyaleg menurut hukum positif Indonesia pada saat ini,” tambahnya.

Proses hukuman sudah cukup?

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Muhammad Asfar mencoba menjelaskan mengapa pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menolak melarang mantan narapidana kasus korupsi turut dalam pemilihan legislatif.

“Pak Jokowi itu dalam posisi untuk menegakkan hukum. Mestinya aturan yang membatasi pribadi itu tidak boleh dikeluarkan oleh lembaga seperti KPU.”

Jadi, sebagaimana dipaparkan oleh Muhammad Asfar, karena rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi tersebut berkaitan dengan hak asasi dan tidak dikeluarkan oleh lembaga perundangan yang berwenang, maka sudah sewajarnya ditolak. Jika tidak, pemerintah berisiko menghadapi gugatan di pengadilan.

Lagi pula, di luar hierarki payung hukum, terdapat setidaknya dua argumen yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melenggangkan mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri.

“Mereka yang pernah terkena kasus korupsi, kalau mencalonkan diri lagi, mereka sudah melalui pentahapan hukuman dipenjara sehingga, menurut saya, keputusan apakah mereka boleh mencalonkan diri atau tidak mestinya ada pada lembaga kehakiman,” jelas Muhammad Asfar.

Idealnya, masih menurut Muhammad Asfar, sang hakim ketika menjatuhkan vonis kasus korupsi harus menyertakan keputusan apakah hak politik terpidana dicabut sementara atau selamanya.

Argumen kedua berkaitan dengan bobot keterlibatan terpidana dalam kasus korupsi.

“Dalam beberapa kasus ada orang-orang yang terkena kasus korupsi itu hanya mendukung, hanya terlibat kecil, bahkan hanya urusan administratif. Bukan urusan menerima dana besar,” tambah Muhammad Asfar.

Akan tetapi KPU menyodorkan landasan yang dinilainya kuat sehingga pada akhirnya mengesahkan peraturan yang ditentang oleh DPR dan pemerintah ini.

“KPU berpandangan bahwa upaya menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN itu harus dimulai dari pemilu, dan KPU hanya mempunyai kewenangan membuat peraturan KPU,” tegas Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Jadi kita mencoba berpartisipasi dengan seluruh komponen masyarakat berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN mulai dari hulunya dan hulunya adalah pemilu itu,” paparnya.

Kini gendang ada di tangan pemerintah untuk mengesahkan atau tidak, terkait dengan larangan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif yang akan digelar tahun depan. (***)

sumber: bbc.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Pasangan mendiang Presiden RI kedua HM Soeharto dan Fatimah Siti Hartinah yang akrab dipanggil Ibu Tien, dikenal oleh masyarakat luas sebagai pasangan supranutaral.

Banyak orang mempercayai bahwa Bu Tien yang merupakan keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta, Solo Jawa Tengah itu merupakan sumber kewibawaan dan pamor Pak Harto.

Maka banyak orang juga percaya ketika Bu Tien wafat mendahului Pak Harto pada 1996, pamor dan kewibawaan Pak Harto turut surut dan berujung pada lengsernya Presiden kedua RI itu pada bulan Mei 1998.

Tentang wibawa dan ‘’kesaktian’’ Bu Tien yang sangat berpengaruh kepada Pak Harto, menurut seorang penerbang helikopter TNI AU yang tak mau disebut namanya, kesaktian Bu Tien konon terletak pada tusuk konde rambutnya.

Menurut mantan pilot helikopter yang jabatan terakhirnya adalah jenderal bintang tiga (Marsekal Masdya) ini, ketika dirinya masih berpangkat Mayor dan kerap menerbangkan heli Puma VVIP, suatu ketika penumpangnya adalah Bu Tien dan para pengawalnya.

Sebagai pilot heli yang memiliki kemampuan istimewa dan sering mengangkut para penumpang VVIP seperti Presiden dan keluarganya, pilot heli berpangkat Mayor itu juga berusaha menunjukkan loyalitas yang tinggi.

Sebelum seluruh penumpang VVIP masuk ke kabin heli, pilot dan kopilot heli mendampingi dulu para penumpang serta baru siap menerbangkannya heli setelah penumpang dalam kondisi on board.

Ketika sedang mendampingi Bu Tien yang akan masuk heli itulah, tusuk konde yang dikenakan Bu Tien tersenggol pintu dan jatuh.

Secara spontan dan sekaligus menunjukkan kesigapan sebagai tentara, pilot helikopter berpangkat Mayor itu bermaksud mengambil tusuk konde dan ingin menyerahkannya kepada Bu Tien.

Tapi belum sampai tangan si pilot heli menyentuh tusuk konde, para pengawal BuTien yang lebih sigap terlebih dahulu menampar pilot bersangkutan sambil menghardik.

Pilot heli berpangkat Mayor itu sangat terkejut tapi karena yang bereaksi personel Paspampres, ia hanya diam saja.

Pilot heli itu baru menyadari jika untuk mengambil tusuk konde Bu Tien perlu ‘’ritual’’ tertentu dan tidak boleh dipungut begitu saja.

Pasalnya personel Paspampres yang mengambilnya terlebih dahulu menyembah tusuk konde itu sambil komat-kamit, kemudian dengan takzim menyerahkannya kepada Ibu Tien.

Mungkin di antara Presiden RI yang pernah menjabat hanya Soeharto yang memiliki spiritualisme Jawa yang kental demi menopang stabilitas kekuasaanya.

Soeharto juga bisa digolongkan sebagai penganut Islam-Kejawen seperti cara beragama para leluhur Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat (Mataram) yang telah berhasil ‘’mengawinkan’’ Islam-Kejawen sejak Pemerintahan Raja Sultan Agung (1613-1645).

Dengan latar belakang kehidupan Soeharto yang penuh laku prihatin dan selalu selamat serta sukses dalam meniti kehidupannya maka dalam keyakinan dan kultur Jawa, orang tersebut pasti memiliki ‘’prewangan’’. Artinya Soeharto pasti memiliki bantuan dari dunia gaib.

Itu dibuktikan dengan banyaknya pusaka dan paranormal yang dimiliki Soeharto demi melanggengkan ‘’kamukten’’ atau kekusaan sebagai presiden yang lamanya lebih dari 30 tahun itu.

Lalu apakah Soeharto bisa digolongkan sebagai orang yang ‘’salah’’ jika dalam kehidupannya lekat dengan dunia gaib dan supranatural itu?

Tentu saja tidak. Pasalnya kehidupan semua orang selalu terkait dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Apa yang terjadi di masa depan serba gaib dan misteri karena orang bersangkutan jika ditanya juga tidak tahu.

Maka banyak orang datang ke paranormal untuk mengetahui kehidupan di masa depannya dan berharap suskes, makmur, selalu berhasil, serta sehat walafiat.

Apa yang dilakukan Soeharto untuk membentengi dirinya dengan ribuan pusaka dan paranormal tujuannya sebenarnya juga seperti itu.

Ia selalu bercita-cita sebagai Presiden dan juga Raja di Indonesia agar semua rakyat yang dipimpinnya dalam kondisi gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharja. Atau sesuai sila kelima Pancasila : Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dikabarkan telah menetapkan sejumlah anggota komisioner di sejumlah provinsi di Indonesia dengan masa bakti periode 2018-2023 mendatang.

Penetapan komisioner ini berdasarkan surat pengumuman yang ditandatangani Ketua KPU RI, Arief Budiman. Adapun surat dengan nomor: 511/PP.06-Pu/05/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 untuk menetapkan komisioner di 18 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam surat tertuang sehubungan dengan telah ditetapkannya keputusan KPU RU nomor 371/PP.06-Kpt/KPU/V/2018 tentang penetapan anggota komisi pemilihan umum provinsi periode 2018-2023. Anggota komisi pemilihan umum provinsi berdasarkan urutan rangking tertinggi.

Untuk Provinsi Kepri, ada 10 nama dengan yang tercantum. Adapun kesepuluh nama tersebut yakni Arison S.Pt, Parlindungan Sihombing S.Sos, Priyo Handoko S.A.P., M.A, Widiyono Agung Sulistiyo S.T dan Sriwati S.E M.M.

Untuk lima nama memperoleh rangking berikutnya yakni Richard Rando Sidabutar, S.H, M.H, Arifuddin Jalil, A.Ag, M.I.Kom, Drs. Muhammad Djuhari, Priya Ribut Santosa, S.H dan Novelino, S.T.

Dari lima nama dengan rangking teratas, ada dua nama yang merupakan incumben KPU Kepri periode sebelumnya. Kedua incumben yang terpilih tersebut yakni Arison S.Pt dan Sriwati S.E M.M. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, survei Indobarometer secara tidak langsung menunjukkan bahwa Joko Widodo adalah presiden yang paling berhasil memimpin Indonesia.

Diketahui, survei Indo Barometer yang dirilis Minggu, 20 Mei 2018 menyebutkan, 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil.

Urutan kedua dan ketiga diikuti Soekarno yang dipilih 21,3 persen responden dan Joko Widodo dipilih 17,8 responden.

Adapun, posisi keempat dan kelima ditempati oleh Susilo Bambang Yudhoyono (dipilih 11,6 persen responden) dan BJ Habibie (dipilih 3,5 persen responden). Pencapaian keberhasilan Soeharto, Soekarno dengan Jokowi, lanjut Budiman, tidak bisa dibandingkan.

Sebab, periode kepemimpinan ketiga presiden itu berbeda jauh. Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan Ir Soekarno menjadi presiden selama 22 tahun. Sementara Jokowi yang kini belum menyelesaikan satu masa periode kepemimpinannya (sekitar 4 tahun) saja sudah berada pada posisi ketiga.

Dengan demikian, menurut Budiman, boleh dibilang bahwa mayoritas responden memilih Jokowi sebagai presiden yang paling berhasil.

“Artinya di sini, Pak Jokowi mendapatkan posisi bagus, Jokowi lebih tinggi (dibandingkan dengan presiden pasca-reformasi),” ujar Budiman kepada wartawan ketika dijumpai di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Mei 2018.

Budiman menambahkan, hal itu disebabkan oleh Jokowi yang berhasil memecahkan opini publik mengenai pembangunan yang masif.

“Dulu ada anggapan, pembangunan bisa berhasil kalau pemerintahannya sentralistik atau otoriter, semua bisa jalan. Nah, Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan, bahkan merata di era pemerintahan yang demokratis,” ujar Budiman.

Menurut Budiman, memang sulit melaksanakan pembangunan yang masif apabila kekuasaan tidak sentralistik.

Ini berkaitan dengan banyak hal, salah satu yang paling menentukan adalah politik anggaran. Baca juga: Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Sesat Terorisme Apalagi, di era sekarang, situasi otonomi daerah sudah berkembang pesat di mana wewenang pemerintah pusat tidak lagi semutlak era Orde Baru.

Namun nyatanya Jokowi mampu menembus batas-batas itu dan melaksanakan pembangunan secara merata. “Jauh lebih susah loh membangun di pemerintahan demokratis ketimbang membangun di era sentralistis. Karena dulu ada faktor stabilitas yang lebih terjamin.

Nah, sekarang kan dinamis. Gubernur, bupati, wali kota saja bisa berbeda partai politik dengan presiden,” ujar Budiman. “Di sinilah mungkin Pak Jokowi mendapat posisi yang bagus, karena dia bisa memadukan dua hal yang dikira banyak orang mustahil digabungkan, yaitu kebebasan dan pembangunan infrastruktur,” lanjut dia. (***)

sumber: indonesiamedia.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kerapkali melontarkan ucapan yang kontroversi. Teranyar, Amien menyebutkan bangsa Indonesia adalah bangsa pekok atau bodoh.

Sebab musababnya, undang-undang Migas di Indonesia dianggap pro-asing yang merugikan rakyat. Salah satu contoh kasus Freeport tambang emas hanya sedikit dinikmati Indonesia.

“Ini ada UU yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia, itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya. Ini mesti bangsa pekok (bodoh),” kata Amien saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin Yogyakarta, Kamis, 10 Mei 2018.

Tak hanya itu, sebelumnnya Amien juga menyebutkan pemimpin yang tidak memikirkan rakyat tetapi menjadi agen kekuatan asing adalah pemimpin sontoloyo.

Kata Amien, pemimpin saat ini tidak sesuai dengan janjinya dan tidak berhasil. Contohnya, janji menambah 10 juta lapangan pekerjaan untuk bangsa sendiri, soal hutang maupun impor pangan belum terealisasi.

“Bung Karno dulu mengatakan kalau ada pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya malah menjadi agen kekuatan tenaga asing itu pemimpin sontoloyo. Jadi kan yang sontoloyo itu siapa,” tegas Amien kepada wartawan di Banjarnegara, Ahad, 6 Mei 2018.

Pada 13 April, Amien juga berbicara adanya partai setan dan partai Allah. Amien menyebut PAN, PKS dan Gerindra sebagai kelompok yang membela agama Allah.

“Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? untuk melawan hizbusy syaithan,” ujar Amien seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Amien bicara saat memberi tausiyah usai mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 April 2018.

“Orang-orang yang anti-Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, yaitu partai setan. Ketahuilah partai setan itu, mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya. Tapi di tempat lain, orang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan,” imbuh dia.

Amien tak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan. Ditanya usai acara, Amien menyatakan bahwa yang dimaksudnya adalah cara berpikir, bukan partai dalam konteks politik praktis.

“Saya enggak katakan begitu. Jadi ini bukan partai, tapi cara berpikir. Cara berpikir yang untuk Allah dan yang diikuti oleh setan. Yang cara berpikir gelombang manusia yang prosetan itu pasti akan merugi, sementara gelombang besar yang didikte oleh kehendak Allah pasti menang,” kata dia.

Selain itu, mantan Ketua MPR ini pernah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai program bagi-bagi sertifikat. Jokowi disebut Amien melakukan suatu pengibulan.

Bahkan Jokowi disebut Amien ada unsur pembangkitan PKI dalam pemerintahan Jokowi.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Ahad, 18 maret 2018.

Jauh sebelumnya, Amien mengkritik KPK yang sudah terjadi pembusukan. Amien mengaku tidak mengintervensi pimpinan partai untuk segera mengutus wakilnya ke Pansus Hak Angket KPK lantaran namanya disebut jaksa penuntut umum menerima uang Rp 600 juta dari terdakwa kasus korupsi alat kesehatan Siti Fadilah Supari.

“Nggak sama sekali, ini hal kecil saja. Saya nggak takut kok diusut, tapi saya melihat KPK terjadi pembusukan dari tahun ke tahun.

Bukan tebang pilih, superdiskriminatif. Perkara Anda mau bela KPK monggo, kalau saya sebagai rakyat yang punya pikiran yang membela kebenaran,” ujar Amien di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Juni 2017. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Joko Widodo (Jokowi) masih menempati urutan teratas sejumlah survei sebagai calon presiden pilihan rakyat di Pilpres 2019. Tingginya elektabilitas Jokowi karena perhatian pada rakyat, sudah ada bukti nyata dan berkepribadian bagus.

Berdasarakan hasil survei Roda Tiga Konsultan (RTK), Jokowi mengantongi 38,2 persen suara di atas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai lawan terkuat yang ada di angka 20,5 persen.

Jokowi juga menduduki urutan teratas untuk survei presiden dengan pilihan berdasarkan nama-nama yang ditawarkan. Meski masih di bawah 60 persen, elektabilitas Jokowi mencapai 48,2 persen disusul Prabowo 22 persen.

Direktur Riset dan Data TRK Rikola Fedri mengatakan dari survei dapat diketahui alasan responden memilih Jokowi.

“Ada tiga alasan, pertama perhatian pada rakyat, kedua sudah ada bukti nyata dan ketiga berkepribadian bagus,” kata Rikola dalam paparannya, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Mei 2018.

Untuk perhatian atau keberpihakan pada rakyat memiliki porsi penilaian 20,2 persen, kerja nyata 18,1 persen dan berkepribadian baik 10,8 persen.

Sementara untuk rival utamanya yakni Prabowo, alasan responden memilih karena tegas dengan porsi penilaian 37,6 persen, menginginkan pemimpin baru 8,8 persen.

Berdasarkan jenis pekerjaan, karakteristik responden yang memilih Jokowi berprofesi sebagai petani, peternak atau nelayan yang merupakan wong cilik dengan presentase 40,3 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Prabowo di mana yang memilih juga merupakan golongan menengah ke bawah dengan presentase 28,2 persen.

Survei dilakukan secara nasional pada bulan April 2018 di 161 desa atau kelurahan di 34 provinsi di Indonesia dengan sample responden secara acak. (***)

sumber: metrotvnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat mendampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat kampanye konservasi lingkungan. Warga yang melihat Susi, sontak memanggilnya dengan sebutan cawapres.

Teriakan itu sempat terdengar saat Susi berkunjung ke RW 10 Margorukun, Kelurahan Gundih, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 29 April 2018 siang. Teriakan kepada Susi sebagai cawapres terjadi sejak ia turun dari mobil.

Susi lantas merespons teriakan warga. Ia malah menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dinilainya pantas jadi cawapres untuk Joko Widodo.

“Cawapresnya itu. Bu Risma ini lho Cawapresnya,” kata Susi sambil menunjuk ke Risma yang ada di depannya.

Susi sempat tidak mau menanggapi teriakan warga saat Megawati berpidato di atas panggung. Saat itu diteriaki ‘Susi Cawapres’, Susi hanya mengangkat jari telunjukknya ditempelkan di bibirnya seolah memberikan tanda jangan berisik.

Sebelumnya, Jokowi menggoda Susi soal cawapres 2019. Sang menteri pun menyambut dengan sinyal kesiapan. Nama Susi ternyata masuk bursa cawapres Jokowi dari PDIP, bersama sejumlah tokoh lainnya.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyebutkan sejumlah nama yang belakangan santer dipasang-pasangkan dengan Jokowi. Selain Susi, ada nama eks Ketua MK Mahfud MD, Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. (***)

sumber: detik.com

WAKIL RAKYAT

Selasa | 24 April 2018 | 17:23

DPR Siap Bela Sawit Indonesia di Kancah Uni Eropa

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf bilang, resolusi sawit Uni Ropa tidak boleh merugikan industri sawit di Indonesia.

“Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang justru dapat membuat kerugian yang besar bagi Indonesia,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati di Jakarta, Selasa, 24 april 2018.

Indonesia, kata Nurhayati, sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, tidak seharusnya diganggu Uni Eropa.

Seharusnya, Uni Eropa lebih membuka kerja sama ekonomi dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Nurhayati menuturkan, sedikitnya 50 juta warga Indonesia menggantungkan kehidupannya kepada industri sawit. Saat ini, parlemen Uni Eropa tengah membahas resolusi yang menganjurkan kelapa sawit dicoret dari daftar komoditas pertanian yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan.

“Alasan utama dari resolusi tersebut adalah berkembangnya opini di Eropa bahwa kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia,” jelas kader Demokrat itu.

Hal itu, ujar dia, merupakan tindakan diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

Di tempat terpisah, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa, guna membahas diskriminasi produk turunan sawit.

Luhut menegaskan, Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.

“Kami tidak datang untuk mengemis, untuk didikte, tetapi untuk berdialog dengan mitra. Kami dalam posisi yang setara, kami ingin membangun ‘partnership’. Kami bukan negara miskin. Kami negara kaya dengan banyak pengalaman,” ujar Luhut.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Luhut menggelar pertemuan dengan Komisioner Perdagangan Uji Eropa Cecilia Malmstrm di Brussels, Belgia, Senin (23/4), guna membahas sejumlah isu, termasuk kelapa sawit, masalah lingkungan, serta perdagangan.

Perundingan dengan Uni Eropa terkait dengan masalah produk turunan kelapa sawit dilakukan dalam perannya sebagai Ketua Tim Negosiasi RI untuk perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa.

Luhut menjelaskan, kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang, berdasarkan riset Universitas Stamford. Di Indonesia, sebanyak 51% lahan kelapa sawit dikuasai petani. Di mana, lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

“Hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional. Dari segi kesehatan kami sudah melakukan penelitian dan juga meminta konsultan independen tentang dampak sawit pada kesehatan, tidak ada yang salah dengan sawit,” kata Luhut. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPP PSI Tsamara Amany, menyinggung soal kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, aksi Tsamara tersebut dikritik oleh salah satu media Rusia yaitu RBTH. Keduanya pun adu argumen di media sosial.

Kritik Tsamara dilontarkan ketika Waketum Gerindra Fadli Zon, yang membanggakan Vladimir Putin. Menurut Fadli, gaya kepemimpinan Putin sangat dibutuhkan di Indonesia. Hal itu membuat Tsamara melakukan kritik ke Fadli. Lewat akun Instagram, Tsamara mengkritik pendapat Fadli dan menyatakan Indonesia tak butuh sosok seperti Putin.

Alasannya, mulai dari indeks persepsi korupsi Rusia yang di bawah Indonesia hingga tak ada demokrasi di Rusia di bawah kepemimpinan Putin.

Tetapi, kritik Tsamara dibalas RBTH. Lewat akun Facebooknya, RBTH menganggap Tsamara dangkal wawasan soal Rusia dan harus banyak lebih banyak belajar lagi soal negara beruang merah tersebut.

Berikut kritik RBTH lewat akun FB-nya @RBTHIndonesia ke Tsamara:

Selamat malam Tsamara, kami Russia Beyond, media Rusia yang (salah satunya) dalam bahasa Indonesia – mungkin Anda belum pernah tahu sebelumnya, jadi mari kita berkenalan.

Kami pikir di sini ada kesalahpahaman soal pengetahuan Anda tentang politik dan bahkan sistem pers di Rusia. Ini sangat disayangkan sekali.

Kami tidak membela siapa pun, termasuk Fadli Zon atau bahkan Presiden Putin. Namun, pernyataan Anda tentang negara kami, bahwa di Rusia tidak ada kebebasan beraspirasi seperti di Indonesia, ini menunjukkan kedangkalan wawasan.

Pernyataan Anda juga sangat disayangkan karena hubungan antara kedua negara kita sangat baik. Anda mungkin bisa tidak sepakat dengan Fadli Zon, tapi pernyataan Anda sebagai seorang politikus muda sungguh menunjukkan ketidakdewasaan.

Kami pikir, Anda perlu lebih banyak riset soal negara kami. Kalau ada politikus Indonesia yang mengidolakan pemimpin kami, kami bisa apa? Yang jelas, Anda selalu bisa juga berdiskusi dengan kami, Russian Embassy in Indonesia, atau Pusat Kebudayaan Rusia untuk tahu lebih banyak tentang negara kami.

Soal korupsi … Di Rusia memang ada korupsi, dan ya … besar – itu betul. Peringkat kami di bawah Indonesia, itu juga betul. Namun, bukan berarti kami tidak melawan korupsi dan membiarkannya begitu saja seperti yang Anda katakan.

Tahukah Anda bahwa di Rusia pernah terjadi penangkapan pejabat secara massal sepanjang sejarah pasca-Soviet. Rusia pernah menghukum 8.800 pegawai negeri Rusia karena kasus korupsi (dalam tempo satu tahun). Banyak? Ya, tentu. Tapi bukan berarti kami MEMBIARKAN sama sekali.

Kami lihat, Anda punya karier yang sedang naik. Karena itu, kami harap Anda bisa lebih bijaksana ke depannya ketika mengomentari negara lain, apalagi jika pengetahuan Anda tentang negara itu sangat minim. Jika itu kebetulan tentang Rusia, silakan cari tahu banyak hal dari kami.

Tsamara pun memberikan tanggapan atas kritik RBTH. Berikut tanggapan Tsamara, Sabtu, 7 April 2018:

Indonesia Tidak Perlu Contoh Putin yang Diktator dan Otoriter

Saya baru saja membaca posting di FB media Rusia bernama RBTH yang mengecam pernyataan saya, tentang pemimpin Rusia, Vladimir Putin. RBTH mengkritik pernyataan saya yang dianggap mendiskreditkan Putin.

Berkaitan dengan itu, saya perlu memberikan sejumlah tanggapan:

1. Saya sangat memahami keberatan RBTH. Sebagaimana tercantum dalam laman FBnya, RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional. Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional.

2. Namun dalam hal ini, saya perlu menjelaskan komentar saya tentang Putin itu ditujukan pada publik Indonesia terkait pernyataan Waketum Partai Gerindra yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk mencari pemimpin seperti Putin sebagai pengganti pemimpin yang ‘planga-plongo’ (yang hampir pasti ditujukan pada Presiden Indonesia Jokowi).

3. Seperti dikatakan dalam status RBTH, tentu saja Fadli berhak untuk mengagumi Putin. Tapi saya juga wajib mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa pemimpin seperti Putin bukanlah pemimpin yang layak bagi Indonesia yang saat ini berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi. Ketika saya mengkritik Putin, bukan berarti saya kemudian anti terhadap rakyat Russia yang memiliki peradaban luar biasa. Ini sama saja ketika kita mengkritik Donald Trump dan cara-caranya memenangkan pemilu dengan menggunakan politik identitas, bukan berarti saya membenci rakyat Amerika Serikat.

4. Penilaian tentang kualitas Putin yang diktator, otoriter dan membiarkan korupsi terorganisir sudah banyak dikemukakan media dan lembaga-lembaga riset ternama di negara-negara demokratis dunia. Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut. Misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jember – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut bahwa Jember memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi di wilayah Tapal Kuda.

Hal itu ia katakan usai menyusuri seluk-beluk Kabupaten Jember dengan menyambangi 17 titik kampanye.

Mulai industri Tarotama Nusantara, menyusuri pondok pesantren (ponpes), bertemu tokoh Jember, dialog dengan pegiat wisata, meresmikan sejumlah posko dan juga ziarah ke makam KH Muchid Muzadi.

Menurut doktor termuda Jepang ini, blusukannya di Jember merupakan kunjungan yang sangat luar biasa karena dalam setiap pungkasan kunjungannya ke ponpes Emil Dardak selalu mendapatkan doa dari para kiai di Jember.

Seperti ketika mengunjungi Ponpes Al Amin di Ambulu Jember, tak tanggung-tanggung Emil langsung didoakan oleh tujuh ulama thariqoh dari Jember selatan dan putra-putra dari KH Achmad Shiddiq, Rais Am Syuriah PBNU 1984-1991.

Belum lagi doa langsung dari Ibu Nyai Nihayah, istri almarhum KH Achmad Shiddiq, Rais Am Syuriah PBNU 1984-1991 sekaligus tokoh sentral khittah NU di Muktamar Situbondo.

“Tentu ini bagi saya adalah kunjungan yang luar biasa, sambutan warga Jember dan doa dari para sesepuh jadi amunisi baru untuk mengabdi kepada Jawa Timur,” tutur suami Arumi Bachsin ini, Jumat 30 Maret 2018.

Dari segi ekonomi, Emil menilai Jember memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi di Tapal Kuda.

“Adanya perguruan tinggi dan faktor posisi yang strategis tidak terlalu jauh Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang akan mampu menjadi daya dongkrak Jember sebagai penggerak ekonomi kawasan Tapal Kuda,” ucap Emil.

Bahkan, Jember menurutnya harus juga memiliki rumah sakit sebagai rujukan utama di daerah Tapal Kuda sebelum ke Surabaya.

“Kami memastikan Jember harus bisa menjadi daerah penggerak ekonomi Tapal Kuda. Sentra perguruan tinggi ada di Jember, inilah yang perlu kita ungkit Puslit Koka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) hasilnya sudah ke mana-mana ini akan menjadi penggerak nyata ekonomi di Tapal Kuda,” tutur doktor ekonomi pembangunan ini.

Bupati nonaktif Trenggalek ini optimistis harapan tersebut menjadi kenyataan. Bahkan kawasan selatan Jember nantinya bisa diakselerasi pembangunannya salah satunya dengan mengarahkan potensi Puger yang berada di kawasan selatan Jember.

“Puger juga harus ada pengembangan pasar yang nyaman bagi wisatawan, baik baunya, kebersihan, dan keamanan misalnya ada pos polisi. Apalagi kewenangan bidang kelautan dan perikanan sudah dialihkan dari kabupaten ke provinsi,” tuturnya.

Orang nomor satu di Kota Gerbang Pesisir Selatan ini mencontohkan bagaimana dirinya sebagai Bupati menjadikan pembenihan benih udang yang dikonversi menjadi balai wisata sehingga saat ini banyak anak-anak sekolah berdatangan untuk belajar pembenihan udang di Trenggalek.

“Saya yakin dengan gotong-royong, Jember akan jadi daerah penggerak ekonomi di Tapal Kuda,” pungkasnya. (***)

sumber: tribunnews.com

Tiga pimpinan MPR tambahan sudah dilantik pada Senin, 26 Maret 2018 lalu

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani berharap penambahan tiga pimpinan MPR RI dapat bekerja efektif menigkatkan kinerja lembaga MPR RI. Ia meminta penambahan pimpinan MPR juga bukan sekedar bagi-bagi jabatan.

“Tapi benar-benar dapat meningkatkan kinerja MPR RI,” kata Ahmad Muzani, di Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018

Menurut dia, jika kinerja MPR RI meningkat maka dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaannya kepada MPR RI. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengatakan, ia bersama dua wakil ketua tambahan MPR RI, masih menunggu tugas apa yang akan diberikan pimpinan MPR RI kepada mereka.

“Saya harapkan, kami dapat menjalankan tugas-tugas sebagai pimpinan MPR RI dengan baik, sehingga memberikan dampak yang baik pada masyarakat,” katanya.

Tiga pimpinan tambahan MPR RI dilantik pada forum sidang paripurna yang diselenggarakan MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018. Pelantikan yang ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji terhadap tiga pimpinan MPR RI, dipimpin Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali.

Ketiga pimpinan tambahan MPR RI yang dilantik adalah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI Ahmad Basarah yang juga Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan. Kemudian, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, serta anggota DPR RI Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dalam Rakernas Kamis, 22 Maret 2018 lalu, Partai Golkar menyinggung soal Ketua Umum Airlangga Hartarto yang mungkin disodorkan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) kepada Joko Widodo.

Walaupun secara formal belum diputuskan, namun Golkar akhirnya menyebut tetap ingin mengusulkan Cawapres Jokowi dari internal Golkar.

Wakil Sekretaris Jenderal Pemenangan Pemilu Golkar Ali Mochtar Ngabalin menanggapi perbedaan pembicaraan Cawapres di Rakernas lalu, dengan Cawapres-Cawapres dari partai lain yang telah disodor-sodorkan kepada Jokowi. Bedanya, jelas dia, Golkar hanya menyiapkan saja kemungkinan cawapres itu. Namun ia menegaskan saat ini Golkar ingin menunjukkan kelayakannya untuk bersanding sebagai Cawapres Jokowi.

“Kita siapkan seluruh kekuatan untuk kemenangan di Pilkada 2018 dan Pileg 2019 dulu, kita targetkan kemenangan 110-120 kursi di parlemen, sehingga kita bisa menunjukkan saat bicara Cawapres ke Jokowi tidak malu lah kira-kira,” ujar Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan, Ahad, 25 Maret 2018 malam.

Dengan begitu, kata dia, Golkar ingin tetap fokus ke pemenangan suara terlebih dahulu. Kalau kemudian perolehan suara dianggap layak bagi Golkar untuk mengusung Cawapres Jokowi dari internal, Golkar baru akan menyodorkan nama.

“Jadi yang paling pokok bagi kami sekarang membangun konsolidasi semangat pemenangan itu, memaksimalkan kinerja mesin partai di daerah dulu,” tegasnya. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dalam dua politik ada sebuah kesepakatan tidak tertulis. Dimana dalam memainkan strategi, tidak ada yang dilakukan secara gratis, baik itu dalam tindakan, maupun dalam sebuah ucapan. Semua dilakukan dengan target dan niat tertentu.

Begitu juga yang dilakukan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam semua acara formal dan resmi. Dimana saat menghadiri perayaan Seminar Nasional Hari Perempuan Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 19 Maret 2018 lalu, SBY memuji Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam kesempatan itu, SBY mengatakan Megawati adalah salah satu sosok perempuan sukses di Indonesia. Secara politik, pujian SBY terhadap Megawati tentu tak bisa dipandang biasa saja. Sebab, hubungan keduanya diketahui kurang baik setelah SBY mundur dari posisi menteri di kabinet Megawati dan maju Pilpres pada 2004 melawan Megawati. Sejak itu hubungan keduanya dingin.

Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Sabtu, 10 Maret 2018 lalu, SBY juga memuji Presiden Joko Widodo yang notabene kader PDIP.

Saat itu, SBY menyatakan kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan. SBY juga menegaskan kesiapan Demokrat untuk berkoalisi mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Pengamat Politik FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menilai, SBY tengah melakukan manuver politik dengan memuji Megawati dan Jokowi. Dia menilai, SBY dan Demokrat membutuhkan pijakan yang kuat di Pilpres 2019. Sebab, jika Demokrat mendukung Prabowo atau membentuk poros ketiga tak akan mendapat apa-apa. Sementara, jika bergabung dengan barisan pendukung Jokowi, Demokrat akan bisa mempersiapkan AHY buat maju di Pilpres 2024.

“Kalau merapat ke pemerintahan sekarang punya dua peluang yakni logistik dan ada pelatihan politik buat anaknya (AHY) bertarung di 2024,” katanya kepada merdeka.com, Selasa 20 Maret 2018 malam.

Menurutnya, pujian yang dilontarkan SBY terhadap Megawati dan Jokowi tak gratis. Sebab, tak ada yang gratis di dunia politik. Apa yang dilakukan SBY merupakan upaya mengambil hati Megawati agar merestui Demokrat bergabung mendukung Jokowi dan AHY menjadi cawapresnya.

Dia mengatakan, pujian terhadap Megawati dilakukan karena Jokowi bukanlah pemilik PDIP. Jokowi adalah kader PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri karenanya SBY berupaya mengambil hati Mega.

“Ini langkah mengambil hati,” katanya.

Dia menilai secara hitungan politik, Jokowi sudah cukup dengan dukungan lima parpol. Menurutnya, Jokowi tak perlu menambah parpol pendukung karena akan menambah beban politik saat menjabat di periode kedua.

Selain itu, jika dilihat dari kalkulasi dukungan, Demokrat tak begitu besar. Karenanya, menurutnya, PDIP dan Jokowi harus memastikan dan mengkalkulasi lebih dulu pengaruh dukungan yang didapat jika Demokrat bergabung.

“Yang harus dipastikan Demokrat masuk (mendukung) Jokowi harus ada efek elektoralnya. Garansi Demokrat ke Jokowi harus dapat efek elektoral. Kalau enggak ada buat apa. Kalau enggak ada efek elektoral buat Jokowi enggak usah diambil, karena makin gemuk koalisi enggak bagus,” katanya (***)

sumber: utusankepri.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soetsatyo menyamakan pasal imunitas anggota DPR dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3 sama seperti UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang melindungi wartawan.

“Perlindungan itu seperti wartawan saat bekerjalah, yang dijaga dan dilindungi keprofesiannya oleh kode etik dan UU Pers,” ujar Bambang di Jakarta Utara pada Ahad, 18 Maret 2018.

Pasal imunitas anggota DPR diatur dalam Pasal 122 huruf K yang menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR.

UU MD3 pun resmi berlaku pada Kamis, 15 Maret 2018 setelah Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan nomor bagi undang-undang yang telah disahkan DPR pada 12 Februari 2018 itu, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2018.

Bambang mengatakan, saat pers melakukan sebuah pelanggaran dengan melanggar kode etik atau melakukan kesalahan dalam karya jurnalistik, hal tersebut diproses lalu diputuskan oleh Dewan Pers. “Pasal ini seperti itu juga, ada Majelis Kehormatan Dewan yang memutuskan secara hukum,” kata dia.

Menurut Bambang, maksud perlindungan ini bukan berarti tidak boleh dikritik, namun dalam konteks fitnah atau ujaran kebencian yang menyasar terhadap mertabat anggota DPR. UU MD3, kata dia, tidak berlakukan kepada pidana khusus yaitu, korupsi, teroris dan narkoba.(***)

sumber: tempo.co

Karena kasusnya terkait dengan pemilu maka tetap diproses selama 14 hari

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito menyatakan akan menunda kasus calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak selama proses pilkada berlangsung.

Namun, Polda Sumatera Utara menetapkan calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih sebagai tersangka kasus pemalsuan ijazah.

Terkait hal ini, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, kasus diproses lantaran pidana yang dilakukan berkaitan dengan Pemilu. Setyo menjelaskan, pada Kamis 15 Maret 2018 Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut telah melakukan gelar perkara.

Dari hasil tersebut ditemukan bukti bahwa penggunaan ijazah palsu oleh JR Saragih. Gakkumdu merupakan penegak hukum gabungan Polri Kejaksaan dan Bawaslu khusus untuk urusan pemilu.

Sehingga dari unsur Polri, yakni Direktorat Kriminal Umum memutuskan untuk memproses kasus tersebut. “Karena mengingat ini terkait dengan UU Pemilu diberikan waktu 14 hari. Oleh sebab itu harus cepat ditangani,” ujar Setyo di Jakarta Selatan, Jumat 16 Maret 2018

Hal ini berbeda dengan pernyataan Kapolri. Menurut Setyo, benar bahwa Polri menunda kasus calon kepala daerah. Namun, karena kasus ini berkaitan dengan pemilu dan terbukti oleh Gakkumdu, maka kasus ini tetap diproses dengan jangka waktu 14 hari.

Penundaan, kata Setyo, tidak berlaku untuk kasus berkaitan dengan Pemilu dan operasi tangkap tangan (OTT).

“Ini tindak pidana pemilu. Kalau tindak pidana lain yang tidak berkaitan dengan pemilu kita tunda ya. Misalnya dilaporkan calon melakukan penipuan penggelepan atau perbuatan tidak menyenangkan kita tunda nanti setelah pelantikan baru kita proses,” ucap Setyo.

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan, JR Saragih diduga menggunakan data yang dipalsukan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah bersama calon wakilnya, Ance Selian. Saragih merupakan calon gubernur dari Partai Demokrat. Ia sempat tidak diloloskan oleh KPUD Sumut, setelah melakukan banding, ia hampir lolos. Namun, karena kasus ini, Saragih pun batal lolos sebagai calon Gubernur. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Raja Dangdut Rhoma Irama menilai Khofifah Indar Parawansa merupakan sosok yang tepat meneruskan tongkat estafet kepimpinan di Jawa Timur.

Menurutnya, sudah saatnya Jawa Timur dipimpin mantan Menteri Sosial tersebut. Hal tersebut ditegaskan Rhoma Irama bersama FORSA (Fans Of Rhoma and Soneta) saat mengdeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil di Hotel Novotel, Surabaya, Senin 12 maret 2018.

Deklarasi tersebut juga dihadiri Ketua DPW Forsa, Yusuf Maulana. “Saya dan bu Khofifah ini sudah ce-es sejak lama. Khofifah, Wis Wayahe. Pokoknya Khofifah menang, Khofifah wis wayahe,” kata Rhoma.

Rhoma mengatakan dukungan kepada Khofifah-Emil diberikan bukan tanpa pertimbangan matang.

Menurutnya, Khofifah memiliki pengalaman yang matang serta rekam jejak yang tidak hanya jelas berskala nasional tapi juga baik di mata publik.

Pengalaman dan kiprahnya sebagai anggota legislatif dan juga menteri di era presiden berbeda diyakini menjadi bekal cukup untuk memimpin Jawa Timur. Belum lagi, kata Rhoma, kepiawaian Khofifah dalam memimpin organisasi perempuan terbesar Muslimat Nahdlatul Ulama.

Selain itu, lanjut dia, visi misi yang dibawa oleh Khofifah-Emil lewat Nawa Bhakti Satya dianggap betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat Jawa Timur.

“Beliau adalah sosok yang profesional dalam bekerja. Saya yakin Ibu Khofifah mampu memimpin Jawa Timur dengan Sidiq, tabligh, amanah, dan fathonah,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ia dan Forsa bertekad untuk berperan aktif memenangkan Khofifah dalam pertarungan Pilgub Jatim yang digelar 27 Juni mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Rhoma Irama juga berpesan agar Forsa berkampanye dengan cara-cara yang santun. Raja Dangdut itu meminta agar Forsa menyebarkan program dan menolak politik uang.

“Jangan main money politic. Arrosy walmurtasy kilahuma finnaar (penyogok dan yang disogok, keduanya di neraka). Makanya harus perjuangkan kemenangan yang bermartabat dan berakhlak,” imbuhnya.

Sementara itu, Khofifah mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Rhoma Irama bersama Forsa di Pilgub 2018 ini.

“Kepada Rhoma Irama, saya dan mas Emil ucapkan terima kasih. Semoga ikhtiar seiring dengan seluruh Forsa di Jawa Timur di kabupaten bahkan di desa-desa. Semoga ini seiring kepedulian kita membangun dan menyejahterkan masyarakat Jawa Timur. Kami ingin menjadi bagian yang berproses itu. Dengan segala kehormatan yang kami terima dengan kehadiran Bang Haji Rhoma Irama,” tutup Khofifah dalam sambutannya.

Sebelumnya, Rhoma menyatakan dukungan secara personal di Jalan Pondok Jaya VI, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa 20 Februari 2018 malam. Rhoma menegaskan siap menjadi juru kampanye pasangan Khofifah-Emil. (***)

sumber: inilah.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus turut berkomentar mengenai adanya wacana poros baru di Pilpres 2019. Menurutnya dalam poros tersebut bisa saja memunculkan nama Mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo.

“Itu haknya beliaulah (Gatot jika ingin maju sebagai capres). Mau maju dalam kontek maju itu bagian dari demokrasi yah kemudian dia maju kalau dia mau menjadi katakan capres saya pikir hak beliau dan itu yang mungkin tercipta poros baru itu,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 9 Maret 2018

Dia tidak terlalu mempermasalahkan terkait adanya poros di Pilpres mendatang. Golkar kata Lodewijk, hanya akan fokus pada pemenangan Jokowi saja.

“Buat Golkar mau berapa poros tapi Golkar kan sudah fokus ke Jokowi yah. Kita ke sana aja. Daripada kita ngurusin orang lain bahwa itu menjadi bagian dari mana kita mengatur strategi untuk memungkinkan Jokowi itu pasti yah tapi kita fokus bagaimana solidaritas yang kita bentuk ini kita jaga,” ungkapnya.

Lodewijk menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu juga sebenarnya tidak diperbolehkan adanya calon tunggal. Jika ada calon tunggal dalam Undang-Undang diberikan waktu selama 21 hari untuk mencari calon lainnya sebagai upaya menghindari calon tunggal.

“Hanya andaikan terjadi seperti itu maka dalam UU dikatakan diberi 21 hari untuk partai-partai yang ada itu mencari calonnya yah. andaikan ternyata partai itu punya suara dan dia tidak menyiapkan calon dia bisa kena sanksi,” tandasnya.

Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hari ini 8 maret 2018 menggelar pertemuan di salah satu Mall di Jakarta. Pertemuan itu digelar untuk membahas wacana poros ketiga di Pilpres 2019.

“Kamu tadi bertiga bertemu membahas perkembangan yang ada sambil ngobrol ringan aja sambil ngopi, termasuk membahas gagasan poros tengah itu. Poros ketiga,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, saat dihubungi, Kamis 8 Maret 2018.

Terkait wacana tersebut, nantinya tiga partai ini membuka peluang yang luas poros baru selain poros Jokowi dan Prabowo. Menurutnya semakin banyak calon di Pilpres semakin bagus. (***)

sumber: merdeka.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Singapura – Netizen menghebohkan sebuah foto kasino di Singapura dengan anggota DPRD dari Indonesia berdiri di depannya. Kasino ini adalah destinasi di Negeri Merlion.

Warganet memang ramai membahas foto anggota DPRD dari salah satu kabupaten di Indonesia dengan pose pamer uang. Banyak yang mengkritik termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di laman Twitternya.

Anggota DPRD yang berfoto di depan kasino (Twitter)

Bagi para traveler yang pernah liburan ke Singapura, tahu dimana kasino ini berada. Dilihat dari perbandingan fotonya, diduga kuat tempat ini adalah kasino di dalam Resort World Sentosa Singapura.

Kasino tersebut cukup populer di kalangan wisatawan yang ingin bermain judi. Dilihat detikTravel dari situs resminya, Jumat, 9 Maret 2018, kasino tersebut buka 24 jam sehari dalam seminggu alias tidak pernah tutup.

Layaknya kasino, calon pengunjung pun dituntut berpakaian rapi seperti pebisnis jika ingin main judi di dalamnya. Jangan harap bisa masuk ke dalamnya jika hanya mengenakan celana pendek atau sandal jepit.

Fakta menarik lainnya, wisatawan asing tidak dikenakan biaya masuk untuk bermain di dalam kasino melainkan cukup menunjukkan paspor. Sedangkan bagi warga Singapura, harus membayar SGD 100 atau sekitar Rp 1 jutaan untuk tiket masuk kasino.

Selain harus berpakaian rapi, traveler juga tidak boleh sembarangan membawa barang. Benda tajam seperti pisau hingga kamera dan kamera video pun dilarang keras dibawa masuk ke dalam kasino.

Untuk ponsel, pengunjung pun harus menyetelnya dalam mode silent. Pengunjung kasino juga dilarang keras memotret atau merekam aktivitas di dalam kasino. Merokok pun hanya boleh di ruangan khusus.

Sedangkan dari kelengkapan alat permainan, Kasino Resort World Sentosa Singapura memiliki sekitar 500 meja permainan dengan bandar dan 2.400 mesin slot.

Pemerintah Singapura memang melegalkan praktek judi sebagai salah satu bentuk pendapatan negara, khususnya untuk menarik uang wisatawan. Resort World Sentosa hadir sebagai tempat rekreasi, walau dengan kasino di dalamnya. (***)

sumber: detik.com

PARTAI POLITIK

Jumat | 09 Maret 2018 | 12:42

PDI-P Usung Jadi Capres 2019, Ini Langkah Jokowi Menguji Koalisi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Joko Widodo bakal kembali maju menjadi di Pemilihan Presiden 2019 nanti. Dukungan sudah mengalir dari beberapa partai. Sejumlah nama calon wakil presiden juga berseliweran agar dilirik oleh calon petahana.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi mengajak petinggi partai koalisi mendampinginya. Setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di peresmian kereta Bandara Soekarno-Hatta, lalu Ketua Umum NasDem Surya Paloh ikut meninjau proyek terowongan kereta bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT) fase 1 di kawasan Bundaran HI.

Selain itu, Jokowi sempat menggandeng Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy (Romy) menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Romy bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga tampak saat Jokowi meresmikan lapangan tenis indoor dan outdoor di Gelora Bung Karno.

“Memang ini dilakukan agar memberi keseimbangan ke partai-partai koalisi. Supaya tidak ada anggapan diskriminatif. Menutup tafsir orang ada kecenderungan ke si a, si b yang akan dijadikan cawapres. Makanya semua diundang,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) pada , Jumat 9 maret 2018.

Ray juga menilai Jokowi sedang melihat reaksi dari pentolan partai-partai tersebut. Menurutnya, ini menjadi pertimbangan Jokowi sebelum menunjuk seseorang mendampinginya untuk bertarung di 2019.

“Sedang menguji seperti apa sikapnya. Siapa yang cemburuan, ‘kegeeran’ dan ‘baper’ (bawa perasaan). Belum apa-apa ancam Jokowi, tinggalkan koalisi,” analisa Ray.

Soal gertak sambal, menurut Ray, salah satunya muncul isu poros baru. Wacana ini dilempar oleh Ketua DPP PKB Lukman Edy. Dia mengatakan partai-partai berbasis Islam kemungkinan akan melakukan penjajakan. Ada 3 partai berpeluang membentuk poros baru, yakni PKB, PAN, dan PKS.

“Isu poros baru apakah reaksi karena Jokowi ketemu ketua umum lain? Butuh beberapa variabel. Tetapi bisa juga itu langkah PKB semacam antisipasi, boleh jadi menarik kelompok Prabowo ke arah ke sana,” jelas Ray.

Ray meyakini Jokowi akan lebih selektif memilih pasangan. “Harus cawapres yang sejalan, satu pandangan dengan dia. Satu periode ini sudah taraf mau full, total agar tidak terganggu,” tandasnya.

Sejauh ini muncul beberapa nama calon wakil presiden, seperti Muhaimin Iskandar, Romahurmuziy, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jenderal Gatot Nurmantyo dan Airlangga Hartarto. Bahkan hasil survei menempatkan Jokowi berpasangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Romy sendiri mengklaim kader PPP mendorongnya maju mendampingi Jokowi sebagai cawapres di Pemilu 2019. Namun, kata dia, sosok pendamping Jokowi di Pilpres 2019 ditentukan oleh konsolidasi partai politik pendukung.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama pada April 2018. Munas Alim Ulama ini untuk memberikan masukan nama calon wakil Presiden kepada Jokowi.

Muhaimin alias Cak Imin mengklaim, mayoritas kader PKB menginginkan dirinya maju sebagai cawapres Jokowi. Namun, dia mengaku tak ingin terburu-buru mendeklarasikan diri karena masih akan berkeliling untuk menyerap aspirasi kader dan publik soal maju di Pilpres.

Jokowi pun masih ogah berspekulasi tentang kriteria cawapresnya. Sambil guyon, dia sebut, sang istri, Iriana Jokowi sebagai pendampingnya. “Calon pendamping. Namanya adalah, saya sebutkan sekarang, Ibu Iriana,” kata Jokowi disambut tawa para wartawan, Jumat 23 Februari 2018

Seperti diketahui, PDIP sudah deklarasi mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Partai Golkar, NasDem, dan Hanura juga sudah merapat. Partai baru yang sudah menyatakan dukungan, yaitu PSI dan Perindo. (***)

sumber: merdeka.com