WAKIL RAKYAT

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung menilai ditolaknya gugatan yang berkaitan dengan wacana majunya kembali Jusuf Kalla (JK) menjadi calon wakil presiden sebagai keputusan yang harus dihormati.

“Kita semua mengetahui bahwa keputusan MK itu final dan mengikat jadi kalau tidak ada represpektif itu ya mestinya harus kita ikutin keputusan MK itu,” ujar Akbar Tandjung, di komplek Parleman Senayan, Jakarta Barat, Ahad, 1 Juli 2018.

Akbar Tandjung menilai diajukannya uji materi tersebut lantaran adanya perbedaan penafsiran antara orang-orang yang berada di lingkungan JK.

“Hingga kemudian mereka minta Pak JK diuji materi oleh MK,” ujar Akbar Tandjung.

Namun, Akbar Tandjung sekali lagi menegaskan jika putusan yang telah dilakukan terhadap uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden atau wakil presiden sudah final dan harus diterima.

“Karena negara kita ini kan negara hukum bukan negara kekuasaan kalau menurut saya kalau memang betul-betul sudah final dan mengikat ya mestinya harus kita patuhi,” ujar Akbar Tandjung.

Karenanya Akbar Tandjung meminta masyarakat untuk ikut bersama-sama menunggu siapa saja capres dan cawapres yang akan maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

“Ya kita tunggu aja dalam hari hari kedepan ini,” ujar Akbar Tandjung.

Sebelumnya MK menolak gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden atau wakil presiden.

Pemohon dinilai tidak punya kedudukan hukum terkait gugatan.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Juni 2018. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Hasil quick count Pilgub Jatim yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menunjukkan kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak atas Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dengan kisaran angka 53 persen vs 46 persen.

Pengamat menilai kemenangan tersebut terlihat dari tren dukungan suara terhadap pasangan Khofifah-Emil yang semakin naik selama 4-5 bulan terakhir, sedangkan suara Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno tertahan.

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi faktor kemenangan pasangan Khofifah-Emil atas Gus Ipul-Puti.

Pertama, strategi populisme elektoral yang dijalankan oleh Khofifah-Emil.

“Mereka langsung menyentuh lapisan terbawah dari pemilih menjadi strategi utama yang dilakukan oleh pasangan ini,” kata Pribadi Kusman, Kamis, 28 Juni 2018.

Hal ini membuat hubungan dan identifikasi politik antara Khofifah-Emil dan pemilih bersifat langsung.

“Hal ini yang juga terjadi dalam strategi kemenangan pasangan Gubernur Jakarta Jokowi-Ahok pada 2012 lalu,” ucapnya.

Kedua, pertarungan pilgub Jawa Timur di tengah popularitas yang optimal antara Khofifah dan Gus Ipul sangat ditentukan oleh perolehan dukungan yang didapat oleh wakilnya, Emil Dardak vs Puti Guntur Soekarno.

“Dalam beberapa debat yang berlangsung, Emil berhasil menunjukkan dirinya sebagai figur pemimpin muda, berkapasitas, berani dan cerdas. Ini menjadi rujukan dari para pemilih di Jawa Timur,” katanya.

Ketiga, satu faktor yang menentukan adalah langkah cantik dari Gubernur Jatim, Pakde Karwo, yang pada detik-detik terakhir melansir surat terbuka kepada masyarakat Jawa Timur untuk memilih pasangan Khofifah-Emil dengan pertimbangan kapasitas calon.

“Basis dukungan Pakde yang masih kuat baik dikalangan basis Mataraman maupun Kiai ikut memberikan kontribusi suara kepada pasangan Khofifah-Emil Dardak,” kata CEO Initiative Institute itu.

Sementara itu, peneliti senior Surabaya Survei Center (SSC), Surokim Abdusalam, Kamis, 28 Juni 2018 menyampaikan strategi mengikat massa bawah Khofifah menyentuh rasa hingga punya ikatan batin kuat dan tidak mudah berubah.

“Sehingga massa bawah mudah mengidentifikasi diri sebagai pendukung fanatis. Emil effect ada pergerakan suara rasional dan Khofifah memeroleh tambahan ceruk dari Emil, yang mengimpresi pemilih milenial rasional,” katanya.

Pemilih kultural Nahdlatul Ulama berbalik mendukung Khofifah karena melihat Khofifah sebagai kekuatan arus bawah.

Hal itu semakin meneguhkan pemilih Jawa Timur untuk bergerak rasional dan lebih banyak mempertimbangkan kompetensi, kualitas paslon, serta figur yang berkontestasi.

“Saya melihat tetap faktor undecided voters dan swing voters yang memberi pembeda, sebagian besar pemilih milenial dan pemilih rasional,” ucap Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura itu.

Menurut dia, sebenarnya faktor Puti Guntur Soekarno harus diberi apresiasi karena bisa membuat solid suara internal kelompok nasionalis.

Tapi untuk suara eksternal di luar itu, tidak cukup bisa meyakinkan pemilih di luar kelompok nasionalis.

“Penentu kemenangan Khofifah-Emil karena sumbangan signifikan dari pemilih milenial-rasional,” katanya.

Surokim megatakan, pemilih pemula juga sebagian besar mendukung paslon 1 karena impresi Emil Dakdak yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang menonjol.

“Ini semakin menegaskan bahwa pemilih Jawa Timur bergerak signifikan memilih atas pertimbangan rasional dan pertimbangan sosiologis, psikologis menjadi komplementer, tidak lagi jadi yang utama,” ucapnya. (***)

sumber: tribunnews.com

WAKIL RAKYAT

Selasa | 24 April 2018 | 17:23

DPR Siap Bela Sawit Indonesia di Kancah Uni Eropa

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf bilang, resolusi sawit Uni Ropa tidak boleh merugikan industri sawit di Indonesia.

“Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang justru dapat membuat kerugian yang besar bagi Indonesia,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati di Jakarta, Selasa, 24 april 2018.

Indonesia, kata Nurhayati, sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, tidak seharusnya diganggu Uni Eropa.

Seharusnya, Uni Eropa lebih membuka kerja sama ekonomi dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Nurhayati menuturkan, sedikitnya 50 juta warga Indonesia menggantungkan kehidupannya kepada industri sawit. Saat ini, parlemen Uni Eropa tengah membahas resolusi yang menganjurkan kelapa sawit dicoret dari daftar komoditas pertanian yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan.

“Alasan utama dari resolusi tersebut adalah berkembangnya opini di Eropa bahwa kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia,” jelas kader Demokrat itu.

Hal itu, ujar dia, merupakan tindakan diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

Di tempat terpisah, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa, guna membahas diskriminasi produk turunan sawit.

Luhut menegaskan, Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.

“Kami tidak datang untuk mengemis, untuk didikte, tetapi untuk berdialog dengan mitra. Kami dalam posisi yang setara, kami ingin membangun ‘partnership’. Kami bukan negara miskin. Kami negara kaya dengan banyak pengalaman,” ujar Luhut.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Luhut menggelar pertemuan dengan Komisioner Perdagangan Uji Eropa Cecilia Malmstrm di Brussels, Belgia, Senin (23/4), guna membahas sejumlah isu, termasuk kelapa sawit, masalah lingkungan, serta perdagangan.

Perundingan dengan Uni Eropa terkait dengan masalah produk turunan kelapa sawit dilakukan dalam perannya sebagai Ketua Tim Negosiasi RI untuk perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa.

Luhut menjelaskan, kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang, berdasarkan riset Universitas Stamford. Di Indonesia, sebanyak 51% lahan kelapa sawit dikuasai petani. Di mana, lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

“Hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional. Dari segi kesehatan kami sudah melakukan penelitian dan juga meminta konsultan independen tentang dampak sawit pada kesehatan, tidak ada yang salah dengan sawit,” kata Luhut. (***)

sumber: inilah.com

Tiga pimpinan MPR tambahan sudah dilantik pada Senin, 26 Maret 2018 lalu

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani berharap penambahan tiga pimpinan MPR RI dapat bekerja efektif menigkatkan kinerja lembaga MPR RI. Ia meminta penambahan pimpinan MPR juga bukan sekedar bagi-bagi jabatan.

“Tapi benar-benar dapat meningkatkan kinerja MPR RI,” kata Ahmad Muzani, di Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018

Menurut dia, jika kinerja MPR RI meningkat maka dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaannya kepada MPR RI. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengatakan, ia bersama dua wakil ketua tambahan MPR RI, masih menunggu tugas apa yang akan diberikan pimpinan MPR RI kepada mereka.

“Saya harapkan, kami dapat menjalankan tugas-tugas sebagai pimpinan MPR RI dengan baik, sehingga memberikan dampak yang baik pada masyarakat,” katanya.

Tiga pimpinan tambahan MPR RI dilantik pada forum sidang paripurna yang diselenggarakan MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018. Pelantikan yang ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji terhadap tiga pimpinan MPR RI, dipimpin Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali.

Ketiga pimpinan tambahan MPR RI yang dilantik adalah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI Ahmad Basarah yang juga Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan. Kemudian, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, serta anggota DPR RI Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soetsatyo menyamakan pasal imunitas anggota DPR dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3 sama seperti UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang melindungi wartawan.

“Perlindungan itu seperti wartawan saat bekerjalah, yang dijaga dan dilindungi keprofesiannya oleh kode etik dan UU Pers,” ujar Bambang di Jakarta Utara pada Ahad, 18 Maret 2018.

Pasal imunitas anggota DPR diatur dalam Pasal 122 huruf K yang menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR.

UU MD3 pun resmi berlaku pada Kamis, 15 Maret 2018 setelah Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan nomor bagi undang-undang yang telah disahkan DPR pada 12 Februari 2018 itu, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2018.

Bambang mengatakan, saat pers melakukan sebuah pelanggaran dengan melanggar kode etik atau melakukan kesalahan dalam karya jurnalistik, hal tersebut diproses lalu diputuskan oleh Dewan Pers. “Pasal ini seperti itu juga, ada Majelis Kehormatan Dewan yang memutuskan secara hukum,” kata dia.

Menurut Bambang, maksud perlindungan ini bukan berarti tidak boleh dikritik, namun dalam konteks fitnah atau ujaran kebencian yang menyasar terhadap mertabat anggota DPR. UU MD3, kata dia, tidak berlakukan kepada pidana khusus yaitu, korupsi, teroris dan narkoba.(***)

sumber: tempo.co

MEDIAKEPRI.CO.ID, Singapura – Netizen menghebohkan sebuah foto kasino di Singapura dengan anggota DPRD dari Indonesia berdiri di depannya. Kasino ini adalah destinasi di Negeri Merlion.

Warganet memang ramai membahas foto anggota DPRD dari salah satu kabupaten di Indonesia dengan pose pamer uang. Banyak yang mengkritik termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di laman Twitternya.

Anggota DPRD yang berfoto di depan kasino (Twitter)

Bagi para traveler yang pernah liburan ke Singapura, tahu dimana kasino ini berada. Dilihat dari perbandingan fotonya, diduga kuat tempat ini adalah kasino di dalam Resort World Sentosa Singapura.

Kasino tersebut cukup populer di kalangan wisatawan yang ingin bermain judi. Dilihat detikTravel dari situs resminya, Jumat, 9 Maret 2018, kasino tersebut buka 24 jam sehari dalam seminggu alias tidak pernah tutup.

Layaknya kasino, calon pengunjung pun dituntut berpakaian rapi seperti pebisnis jika ingin main judi di dalamnya. Jangan harap bisa masuk ke dalamnya jika hanya mengenakan celana pendek atau sandal jepit.

Fakta menarik lainnya, wisatawan asing tidak dikenakan biaya masuk untuk bermain di dalam kasino melainkan cukup menunjukkan paspor. Sedangkan bagi warga Singapura, harus membayar SGD 100 atau sekitar Rp 1 jutaan untuk tiket masuk kasino.

Selain harus berpakaian rapi, traveler juga tidak boleh sembarangan membawa barang. Benda tajam seperti pisau hingga kamera dan kamera video pun dilarang keras dibawa masuk ke dalam kasino.

Untuk ponsel, pengunjung pun harus menyetelnya dalam mode silent. Pengunjung kasino juga dilarang keras memotret atau merekam aktivitas di dalam kasino. Merokok pun hanya boleh di ruangan khusus.

Sedangkan dari kelengkapan alat permainan, Kasino Resort World Sentosa Singapura memiliki sekitar 500 meja permainan dengan bandar dan 2.400 mesin slot.

Pemerintah Singapura memang melegalkan praktek judi sebagai salah satu bentuk pendapatan negara, khususnya untuk menarik uang wisatawan. Resort World Sentosa hadir sebagai tempat rekreasi, walau dengan kasino di dalamnya. (***)

sumber: detik.com