SELAYANG

MEDIAKEPRI.CO.ID, Palu,Sulteng – Akibat menulis berita terkait Kebijakan sebuah Rumah Sakit Pemerintah Diparigi Moutong yang Menyita barang berharga milik pasien miskin yang berobat di rumah sakit Anutaloko Parigi,wartawan yang juga pemilik Media koranindigo.online,gencar Djarot (39) dipidanakan oleh Mantan Direktur Rumahsakit Alutaloko ,dr Nurlaela Harate.

Kronologi masalahnya berawal Pada tanggal 03 Januari 2019, koranindigo.online melakukan konfirmasi kepada direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlaila Harate, terkait penahanan/sita surat kepemilikan tanah milik pasien warga Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), bernama Arfian Jaya (alm).

Penahanan/sita surat kepemilikan tanah tersebut disebabkan keluarga Arfian Jaya (alm) tidak mampu membayar biaya rawat inapnya di RSUD Anuntaloko Parigi sebesar Rp3 juta lebih.

Dikarenakan Nurlela Harate sedang tidak berada ditempat, maka dilakukan konfirmasi per telepon kepada Nurlela Harate.

Dalam konfirmasi per telepon itu, Direktur RSUD Anuntaloko Nurlela Harate menyatakan bakal sita apapun barang senilai “hutang” pasien yang tidak mampu membayar, termasuk surat kepemilikan hak tanah, sepeda motor bahkan ponsel.

Berikut back up rekaman wawancara antara koranindigo.online dengan Direktur BLUD RSUD Anuntaloko:
https://www.youtube.com/watch?v=gVCLb_oFOrE

Maka, setelah mendapatkan pernyataan Direktur BLUD Anuntaloko, Nurlela Harate, pada 30 Januari 2019, pukul 14.46 wita berita tersebut dilansir.
http://koranindigo.online/wp-admin/post.php?post=910&action=edit

Isu terkait penahanan/sita barang pasien miskin oleh BLUD RSUD Anuntaloko tersebut menjadi isu memicu reaksi dari masyarakat Parigi Moutong, bahkan berujung pada aksi massa mengecam kebijakan itu, dan berakhir pada hearing dilakukan oleh DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam hearing DPRD itu, Nurlela Harate menyatakan mundur dari jabatan sebagai Direktur BLUD RSUD Anuntaloko dan pindah di Kabupaten lain.

Pada Senin, tanggal 04 Maret 2019, wartawan koranindigo.online bernama GENCAR DJAROT selaku penulis berita tersebut mendapatkan surat panggilan oleh pihak POLRES PARIGI MOUTONG akibat laporan dilakukan bekas Direktur RSUD Anuntaloko Nurlela Harate.

Laporan itu terkait dengan dugaan tindak pidana “Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan menyusul pemanggilan lainnya, sehingga pada Tanggal 25 Juni 2019 GENCAR DJAROT dinyatakan sebagai TERSANGKA .

Tindakan Kepolisian Resor Parimo terkesan mengabaikan Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 serta MoU antara Dewan Pers dan Polri,serta sangat mengancam kebebasan Pers di Sulteng Khususnya serta Di Indonesia pada Umumnya.

Untuk menghadapi Tindakan diskriminatif Polres Parimo,Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tengah menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Sulteng untuk mengadvokasi kasus ini.

Sementara itu, Oktaf Riyadi selaku Ketua Bidang Advokasi / pembelaan Wartawan di PWI Pusat mengecam keras tindakan Kepolisian Resor Parimo terkait penetapan Status tersangka Kepada Genjar Djarot, wartawan yang juga pemilik Media Koranindigo.online akibat tulisannya.

“Seharusnya Polisi mengedepankan penerapan UU Pers Terkait kasus ini, jangan ada unsur kriminalisasi dalam masalah ini, ini adalah masalah serius yang mengancam kebebasan Pers ditanah air, kita harus bersikap ” tegas Oktav Ryadi melalui Sambungan Telepon kepada Sekertaris Pengurus SMSI Sulteng, Syahrul.

Rencananya,Tim Kuasa Hukum Gencar Djarot akan melakukan Praperadilan terhadap Polres Parimo dipengadilan Negeri Parimo atas penerapan tersangka Kliennya yang dinilai sangat Prematur.*

Sumber : SMSI SULTENG,
Narahubung : Syahrul/Heru 085240451711
Sekertaris SMSI Sulteng

RILIS

Rabu | 17 Juli 2019 | 2:31

“PERTAHANKAN BISNIS LNG, 100% UNTUK NEGARA”

MEDIAKEPRI.CO.ID, Dumai – Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki wewenang untuk mengelola sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi Indonesia, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai UUD RI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sejak 62 tahun yang lalu, Pertamina telah membuktikan eksistensi dan dedikasinya dalam pengelolaan migas sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan energi nasional dan salah satu BUMN yang menjadi penopang perekonomian Indonesia.

Produksi LNG Indonesia saat ini sebesar 16 MT sekitar 7 % LNG Dunia dan cadangan gas nasional sebesar 135 TSCF. Indonesia menjadi eksportir LNG “Terbesar kelima” setelah Qatar, Malaysia, Australia dan Nigeria.

Kapasitas Kilang LNG Indonesia sebesar 28,7 MTPA artinya masih ada potensi untuk meningkatkan penjualan dari hasil produksi baik untuk
domestik ataupun pasar export.

Pangsa pasar export LNG Indonesia adalah kawasan Asia Pasifik dan Amerika Utara. Negara importir pengguna LNG kita adalah Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, Mexico, Thailand, India dan UEA.

Pasokan LNG kepasar dunia meningkat sekitar 12 % per tahun. Volume perdagangan LNG tahun 2017 meningkat menjadi 293,1 MT atau meningkat sebesar 35,2 MT dari tahun 2016.

Pertumbunan pasokan LNG merupakan respon terhadap pertumbuhan pasar di Asia untuk memenuhi permintaan China dan Korea Selatan. Kedepan kebutuhan gas akan semakin besar seiring dengan kepedulian lingkungan dan perubahan pola pasar atau pemain LNG Dunia.

Saat ini terjadi crossing pola bisnis LNG dan semakin berkembangnya penjualan secara spot basis serta future trading, sehingga menjadi portofolio player lebih mudah karena memiliki flexibilitas.

Untuk Bisnis LNG saat ini Pertamina mendapatkan wewenang sebagai :

  1. Penjual Bagian Negara (melalui Tim LNG Commercial) untuk WK tertentu yang dilakukan melalui penjualan secara tender dan beauty contest (penjualan term dan penjualan spot/strip deal)
  2. Pengelola LNG Portofolio (Tim LNG Business Commercialization) yang dilakukan untuk pengelolaan LNG Domestik melalui Pembelian LNG yang dilakukan dengan cara Bilateral B2B- tender dan beauty contest dan penyediaan kebutuhan LNG Global melalui optimasi Penjualan LNG dengan cara sesuai bisnis yang ada.

Berdasarkan wewenang bisnis diatas Pertamina dapat mengembangkan rencana bisnis LNG Integrasi upstream to downstream (mulai dari monetisasi upstream hingga security of supply untuk demand own use (kilang Pertamina) dan demand domestik lainnya sehingga adanya security of supply gas untuk RDMP dan Nasional.

Selain itu sebagai agent of development Pertamina terlibat langsung dalam pasar di seluruh value chain sehingga Pertamina dapat mempengaruhi pasar tidak hanya menjadi target pasar.

Konsekuensi yang didapat dari wewenang bisnis yang diberikan pada PERTAMINA sebagai berikut :
– Karena bisnis LNG merupakan bisnis jangka panjang yang usia kontraknya bisa mencapai 20-30 tahun maka harus ada kejelasan kontrak jangka panjang antara seller – buyer.
– Komitmen dan penanganan bisnis LNG telah diakui secara international sebagai exportir terbesar ke lima sehingga reputasi dalam Bisnis LNG telah mencapai World Class Energy Company.
– Pengelolaan volume Portofolio LNG mencapai puluhan milyar USD dari sumber domestik maupun internasional.
– Atas penjualan volume Portofolio LNG Pertamina, potensi margin sebesar +/- 10 persen.
– Pengelolaan volume LNG hulu (sebagai penjual LNG bagian negara) senilai puluhan Milyar USD per tahun yang bersumber dari LNG Bontang dan sebagian dari Tangguh.
– Atas pengelolaan dan penjualan LNG hulu (sebagai penjual LNG bagian negara), potensi mendapatkan fee.

Berdasarkan road map BUMN sektor energi, dinyatakan bahwa perlu adanya konsolidasi bisnis gas BUMN dalam rangka peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik. Penggabungan bisnis PGN dan Pertamina pada RUPS Luar Biasa PGN terkait Perubahan Pemegang Saham dari Pemerintah menjadi PT Pertamina (Persero) tanggal 26 April 2018 dimana kepemilikan saham Pertamina atas PGN sebesar 56,96 % dan 43,04 % dimiliki oleh publik (pengusaha Swasta/ Lokal/ Asing).

Pengalihan bisnis gas existing, LNG existing, Jargas, dan SPBG dari PERTAMINA ke PGN akan menyebabkan potensi kerugian negara karena kepemilikan saham publik (Pengusaha Swasta/Lokal/Asing) di PGN sebesar 43,04 %.

Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan bahwa Bisnis LNG merupakan bisnis masa depan perusahaan yang harus dijaga eksistensinya sehingga negara akan mendapatkan 100 % keuntungan yang digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Terkait dengan hal tersebut, Serikat Pekerja Kilang Minya Putri Tujuh (SP-KMPT) dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

  1. Pemerintah Republik Indonesia wajib mempertahankan proses bisnis LNG pada Pertamina yang keuntungannya 100% untuk kemakmuran rakyat dimana saham 100% milik negara.
  2. Meminta Pemerintah Republik Indonesia (cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk memastikan Pertamina dapat menyusun program kerja rencana Bisnis LNG yang mendukung Security of Supply Nasional baik jangka pendek ataupun jangka panjang karena proses bisnis LNG yang bersifat jangka panjang untuk tetap menjaga kedaulatan energi nasional.
  3. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan segala upaya pengalihan proses bisnis LNG yang dilakukan melalui Holding Migas ke PGN karena menyebabkan potensi kerugian negara karena kepemilikan saham publik (Pengusaha Swasta/Lokal/Asing) di PGN sebesar 43,04 % .

Demikian tuntutan ini disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan harapan hal dimaksud dapat dipenuhi dalam rangka membangun kedaulatan energi yang pada gilirannya akan mampu memperkuat ketahanan nasional.

Kepada seluruh konstituen SP-KMPT di seluruh sentra operasi/ produksi PT Pertamina (PERSERO) RU-2 agar tetap mampu menjaga kelancaran distribusi energi nasional, dan senantiasa meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan dalam menyikapi perkembangan keputusan Pemerintah terhadap hal yang diperjuangkan. Jangan mengambil tindakan apapun sampai ada perintah organisasi lebih lanjut. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan radiogram yang ditujukan kepada beberapa kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota terkait Penganugerahan Tanda Kehormatan. Radiogram dengan nomor T.002.3/3734/OTDA ditujukan pada Bupati yang akan menerima Tanda Kehormatan Prasamya Purnakarna Nugraha, sementara Radiogram Nomor T.002.2/3738/OTDA ditujukan untuk Gubernur yang akan menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

“Penghargaan dan tanda kehormatan diberikan dalam rangka mengapresiasi kinerja Pemda dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, yang sejalan dengan platform tata kelola pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diukur melalui hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD),” kata Akmal Malik Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Sebagaimana radiogram yang ditandatangani Plt. Dirjen Otonomi Daerah, atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 15 Juli 2019 itu berisi:

Pertama, akan dilaksanakan penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden RI kepada Pemda sebagaimana dimaksud.

Kedua, penganugerahan tanda kehormatan dimaksud dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Indonesia Internasional Smart City Expo and Forum (IISMEX) yang akan diselenggarakan pada 17 Juli 2019 bertempat di Jakarta Convention Center, Jl. Gatot Subroto, Senayan.

Ketiga, sehubungan dengan hal tersebut bupati/walikota penerima penghargaan, diminta untuk hadir dan berkumpul di Plasa Kementerian Dalam Negeri Dengan Memakai Pakaian Sipil Lengkap pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 7.00 Wib.

Puspen Kemendagri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik H. Abdullah Sani, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ia dilantik di Ruang Sidang utama Gedung A, Kemendagri, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2019.

Pelantikan Abdullah Sani dilakukan sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan langsung oleh Presiden RI.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan dilakukan sesuai konstitusional dan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pelantikan ini sifatnya bukan liar, sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai mekanisme. Memang Sekda adalah tangan kanan gubernur, tapi proses dan mekanisme pemilihannya ada aturan dan bukan sekehendak gubernur,” kata Tjahjo.

Istimewa

Sebelumnya, proses seleksi secara terbuka telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil penyeleksian tersebut didapatkan 3 (tiga) orang calon Sekda yang kemudian diserahkan pada Mendagri.

Selanjutnya, Mendagri menyerahkan ketiga nama tersebut untuk dibawa ke sidang TPA. Dalam aturannya, TPA berwenang memutuskan salah satu dari 3 (tiga) nama yang diusulkan. Setelah terpilih satu orang, dikeluarkanlah Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penetapan Sekda.

“Tiga nama yang disulkan ke TPA ini tidak ada titipan, murni sidang terbuka yang diikuti 7 (tujuh) pimpinan Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh Presiden dan Wapres, semuanya transparan,” kata Tjahjo.

Dalam perjalanannya, Gubernur Kalimantan Timur menolak melantik Sekda yang terpilih dan ditetapkan melalui Keppres. Menanggapi hal itu, Tjahjo mengaku menjaga marwah Pemerintah pusat dan sidang TPA yang telah memutuskan dan menyeleksi Sekda untuk Kalimantan Timur.

Istimewa

“Gubernur tidak kunjung melantik, setelah sekian lama tidak ada pelantikan.

Demi menjaga wibawa, kehormatan dan menjaga kehormatan Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah Pusat dan Anggota Sidang TPA, saya menjalankan menegakkan Konstitusi dan melaksanakan UU Pemda untuk melantik Sekda,” ungkapnya.

Pasal 235 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa:

“Kepala daerah mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (4). Dalam hal kepala Daerah menolak mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.”

Dengan demikian pelantikan yang dilakukan Mendagri terhadap Sekretaris Daerah Kalimantan Timur adalah sah dan sesuai konstitusi.

“Tidak mungkin membatalkan Keppres, tidak ada alasan atau masalah secara prinsip, tidak ada halangan tetap, semua sesuai mekanisme yang ada,” tegasnya.

Ia juga berharap Sekda Kaltim yang telah dilaktik mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

“Sesuai konstitusional saya sudah menjalankan Keppres, sesuai perundangan undnagan dan peraturan. Tinggal Pak Sekda menjalankan amanah, saya ucapkan selamat, semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” tutup Tjahjo.

Puspen Kemendagri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, menjaga Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara menjadi tugas bersama dan bukan tugas individu atau golongan. Hal itu diungkapkannya saat membuka acara Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

“Urusan ideologi, bukan urusan TNI/Polri saja, atau bukan urusan Presiden saja, kita semua ikut menjaga dan mengamalkan empat pilar berbangsa dan bernegara, itu harga mati,” kata Tjahjo.

Istimewa

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimaksud adalah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan adanya keempat pilar tersebut dikatakan Tjahjo, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat mampu menentukan siapa kawan dan siapa lawan.

“Sudah saatnya kita mampu menentukan sikap, mana yang lawan dan mana yang kawan. Lawan kita ya siapapun yang ingin memporakporandakan Pancasila, UUD 1945 NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” tegasnya.

Istimewa

Untuk itulah, Tjahjo meminta para Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah untuk mampu membangun konektivitas dan membangun sinergi hingga ke tingkat satuan terkecil dalam pemerintahan untuk menjaga empat pilar tersebut. Tak hanya itu, ia juga meminta kepala daerah dan Sekda untuk menyisipkan naskah sambutan maupun Peraturan Daerah (Perda) dengan butir Pancasila.

“Ini permasalahan yang masih menjadi pikiran saya, Sekda kalau buat sambutan untuk Gubernur atau kepala daerahnya coba selipkan menganai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Membuat Perda juga masukan sila dari Pancasila, dijabarkan dalam program. Kalau begitu negara kita akan aman,” ungkapnya.

Tjahjo menilai, penguatan terhadap karakter dan wawasan kebangsaan harus diberikan porsi lebih seiring dengan tantangan bangsa yang semakin beragam.

“Penguatan Karakter dan wawasan kebangsaan ini harus diberikan porsi yang lebih utuh supaya seluruh masyarakat memahami secara komprehensif dan integral sehingga mampu mengamalkannya,” imbuhnya.

Rakernas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Acara dilanjutkan dengan sesi panel diskusi dengan menghadirkan berbagai narasumber dari Lemhanas, TNI Angkatan Darat, Kemendagri, hingga kalangan praktisi media.

Puspen Kemendagri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri akan mengambil alih pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim). Pengambil alihan pelantikan tersebut dilakukan sesuai undang-undang dan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019.

“Sesuai Ketentuan Pasal 235 UU Nomor 23 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri akan melantik Sekda Provinsi Kaltim pada hari Selasa, 16 Juli 2019,” kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik di Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019.

Berdasarkan Keppres Nomor 133/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah ditetapkan Sdr. H. Abdullah Sani, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, hingga saat ini Gubernur Kalimantan Timur tidak melantik yang bersangkutan sebagai Sekretaris Daerah sesuai Keppres dimaksud.

Menanggapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah melakukan upaya sebagai berikut:

Pertama, mengeluarkan Surat Mendagri Nomor 123.64/10060/OTDA tanggal 31 Desember 2018, ditandatangan Dirjen Otda atas nama Mendagri, dengan pokok surat Meminta Gubernur untuk segera melantik Sekda sesuai dengan Keppres 133/TPA Tahun 2018.

Kedua, mengeluarkan Surat Mendagri Nomor 821/485/SJ tanggal 21 Januari 2019, perihal Tanggapan terhadap Usul Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Penegasan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 133/TPA Tahun 2018.

Ketiga, mengeluarkan Surat Dirjen Otda kepada Ketua DPRD Provinsi. Kaltim Nomor. 821/3471/OTDA tanggal 1 Juli, dengan pokok surat meminta kepada Ketua DPRD agar berkomunikasi efektif dengan Gubernur Kaltim guna melaksanakan Pelantikan Sekda Kaltim Keppres 133/TPA Tahun 2018.

Puspen Kemendagri

RILIS

Sabtu | 13 Juli 2019 | 13:16

Sekjen Kemendagri Serahkan SK Plt Gubernur Kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyerahkan surat keterangan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau. SK diberikan kepada Wakil Gubernur Kepri, Isdianto. Dengan adanya SK tersebut, Isdianto resmi menjadi Plt. Gubernur Kepri.

Istimewa

Isdianto ditetapkan sebagai Plt. Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Nomor 121.21/6344/Sekjen tertanggal 12 Juli tahun 2019 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan sanksi terhadap kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi seharusnya membuat efek jera. Tak hanya itu program pencegahan juga terus dilakukan, namun kembali pada integritas masing-masing kepala daerah.

“Upaya pencegahan sudah terus dilakukan, kita tahu ada hal yang dilarang tapi kan kalau masih dilanggar itu di luar kemampuan kita semua. Sanksi sudah ada juga, kepala daerah kalau sudah ditangkap KPK harusnya jera tapi mungkin tergantung individu dan integritasnya,” kata Hadi.

Istimewa

Penyerahan SK dilakukan di Gedung A, Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat pada Sabtu, 13 Juli 2019.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan roda pemerintahan Kepri tetap berjalan pasca ditetapkannya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Penunjukan Plt. Gubernur dilakukan untuk menjaga keberlangsungan Pemerintah tersebut.

Puspen Kemendagri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan Masa Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan Bahtiar, masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun, namun penjabaran satu periode masa jabatan adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

“Masa jabatan KDH (Kepala Daerah) adalah 5 (lima) tahun. Namun, yang dimaksud 1 (satu) periode masa jabatan adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,”kata Bahtiar di Jakarta, Jumat (05/07/2019).

Dengan demikian, seorang kepala daerah dinyatakan telah menghabiskan masa jabatan satu periode, apabila telah menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu.

“Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode,”kata Bahtiar.

Hal tersebut terkait dengan gugatan pada Pasal 58 huruf o UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan. Mahkamah Konstitusi (MK) memang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu yang tegas ditelah diputus melalui Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009. (r/eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Cilegon – Konstelasi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cilegon 2020 semakin menghangat.

Selain nama-nama politisi yang sudah lebih dulu muncul, seperti Heldy Agustian, Ratu Ati Marliati, Ali Mujahidin, atau juga Reno Yanuar, kali ini ada lagi satu nama tokoh penting dunia Jurnalistik di Banten yang mulai digadang-gadang maju meramaikan bursa kandidat calon walikota maupun wakil walikota.

Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten, Firdaus, dinilai layak dan mulai didorong untuk maju dalam kontestasi Pilkada Cilegon 2020.

Anang Rahmatullah, tokoh pendiri Kota Cilegon yang juga Pengurus Kadin Pusat, mengaku tertarik untuk mendorong Firdaus bisa maju sebagai Calon Walikota Cilegon.

“Beliau ini sejak awal, bahkan sebelum Kota Cilegon berdiri, tulisan-tulisan dan karya jurnalistiknya cukup kritis dan membangun, jadi sudah sangat faham bagaimana Cilegon,” ujar Anang Rachmat, saat hadir dan bersilaturahmi dengan insan pers di Jurnalis Boarding School (JBS) Cilegon, Kamis, 4 Juli 2019.

Anang menilai sosok Firdaus memiliki jejaring yang luas, dan kredibilitas yang positif di dunia pers dan kalangan elemen masyarakat.

“Pak Jokowi saja dari pengusaha meubel bisa jadi presiden. Bang Firdaus ini juga sudah sangat layak, pergaulannya luas dan bisa masuk ke semua kalangan di Cilegon dan Provinsi Banten,” ungkap Anang.

Hal senada juga diungkapkan Haji Agus Sanjadirja, tokoh pers yang juga pendiri Provinsi Banten. Haji Agus mengaku mendukung sosok Firdaus untuk tampil di Pilkada Cilegon.

“Kenapa tidak dari unsur pers bisa muncul. Kapabilitas Pak Firdaus ini sudah mumpuni, dan memahami benar tentang masyarakat Cilegon. Pak Firdaus ini tahu persis problematika Kota Cilegon, peran sertanya di kota baja ini tidak ujug-ujug, beliau meniti karir dari bawah dan memiliki akar yang kuat lho,” ungkap Haji Agus.

Haji Agus menilai, Firdaus akan mampu membawa perubahan di Kota Cilegon, karenanya sangat layak partai politik untuk mengusung Firdaus yang saat ini duduk di Pengurus PWI Pusat tersebut menjadi kandidat di Pilkada Cilegon.

“Pak Firdaus mengenal Kota Cilegon. Pak Firdaus dengan karya dan kiprahnya, sempat jadi ikon perubahan Kota Cilegon, makanya Parpol harus melihat rekam jejak beliau dan memberikan ruang untuk kiprah beliau di kontestasi politik kali ini,” ujar Haji Agus.

Sementara saat ditanya tanggapannya soal dukungan dari para tokoh Banten terkait pencalonannya di Pilkada Cilegon, Firdaus mengaku terkejut namun mengaku menyangkut amanah kita harus mawas diri.

“Itu kan mungkin bisa-bisa Pak Anang saja sebagai teman lama. Tapi saya mengapresiasi dan menghaturkan terimakasih atas perhatian Pak Anang dan Pak Agus mendorong saya menjadi bakal calon walikota” ujarnya singkat.

Selain dikenal sebagai mantan Ketua PWI Banten, Firdaus dikenal sebagai pemilik sejumlah media di Banten, diantaranya Majalan Teras, Koran Banten, dan juga fajarbanten.com.

Kiprahnya di dunia organisasi jurnalis, Firdaus juga merupakan penggagas dan pendiri Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), yakni organisasi yang menaungi ratusan perusahaan media online di Indonesia. Saat ini, Firdaus juga mendirikan Jurnalis Boarding School (JBS), di Link Krotek, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, berdiri untuk yang pertama di Indonesia dan Asia. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tangerang – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri didapuk menjadi Juri Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2019.

Penjurian awal dilakukan di Perpustakaan “Cahaya Ilmu” Desa Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Senin, 1 Juli 2019.

Bahtiar mengungkapkan membimbing masyarakat merupakan tugas Pemerintah. Meski demikian, diperlukan peran aktif masyarakat untuk mendukung upaya perbaikan kualitas hidup melalui Perpustakaan.

Hal itu diungkapkannya saat meninjau langsung Perpustakaan “Cahaya Ilmu” pada Senin, 1 Juli 2019.

“Tugas kita adalah membimbing masyarakat supaya memperbaiki kualitas hidupnya, salah satu caranya adalah menyediakan perpustakaan. Namun, hal ini bisa berjalan jika masyarakat juga aktif, karena walaupun camat beli buku-buku bagus kalau masyarakat tidak ada keinginan untuk mendukung, ini (perpustakaan) hanya jadi tumpukan sampah,” kata Bahtiar.

Dilanjutkan Bahtiar, ilmu pengetahuan merupakan upaya untuk merubah kualitas hidup manusia. Salah satu sumber ilmu pengetahuan tersebut dapat didapat melalui Perpustakaan. Dengan hadirnya Perpustakaan di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

“Mengubah manusia itu dengan memberikan ilmu pengetahuan, tidak usah malu ke Perpustakaan. Jadi, mulai sekarang kita harus memberikan informasi kepada warga dan mengajak ‘Ayo ke Perpustakaan,’ karena Perpustakaan itu bukan hanya kumpul-kumpul, baca-baca, tapi Perpusatakaan adalah sarana tempat kita mendapatkan pengetahuan atau informasi bagaimana cara kita meningkatkan kualitas hidup,” terang Bahtiar.

Lebih lanjut Bahtiar mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri telah mendukung literasi di masyarakat yang diwujudkan dengan hadirnya Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBN Tahun 2020.

“Kemendagri hari ini juga mendukung teman-teman Perpustakaan dengan menginstruksikan seluruh 34 Gubernur di Indonesia, 514 Bupati/Walikota termasuk DPRD nya agar memberikan dukungan program dan anggaran yang cukup untuk pembangunan Perpustakaan di seluruh Indonesia. Baru saja dua minggu yang lalu ditandatangani Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020,” ungkap Bahtiar.

Bahtiar merupakan salah satu juri Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2019. Ia bertugas melakukan penilaian beberapa perpustakaan perwakilan masing-masing Provinsi di Indonesia dengan beberapa indikator penilaian salah satunya pembinaan dan kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam pengelolaan Perpustakaan. Hasil penilaian kemudian akan dikumpulkan dan diakumulasikan seluruh juri hingga mendapat juara Lomba Perpustakaan di tingkat Nasional. (r/eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Cirebon – Kepercayaan masyarakat terhadap organisasi media daring Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) makin meningkat. Terlebih lagi media selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil.

Masyarakat Adat Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Lampung yang mendatangi pengurus SMSI agar mengawal laporan sengketa lahan warga di Kampung mereka ke sekretariat presiden.

Menurut Antoni AT, selaku Koordinator Masyarakat Adat Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, masalah lahan yang dialami warga sudah terjadi sejak 27 tahun silam, namun tidak kunjung selesai. Akhirnya, perwakilan warga memutuskan untuk membuat laporan ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.

“Laporan kami diterima oleh pak Abet Nego Tarigan selaku Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden,” kata Antoni AT.

Menurutnya, mereka sengaja mencari pengurus SMSI karena organisasi ini merupakan organisasi media online terbesar di Indonesia yang seluruh cabangnya mayoritas sudah diverifiaksi faktualoleh Dewan Pers.

Menurut Antoni AT, Masyarakat Bakung Udik telah menguasai tanah yang mereka tempati sejak 1992. Belakangan tanah tersebut dipermasalahkan dan hingga kini belum ada penyelesaian.

“Karena permasalahan tersebut terkatung-katung begitu lama, sehingga kami melaporkan permasalahan tersebut ke KSP-RI, dengan tembusan kepada presiden RI,” ucapnya.

Antoni, AT dan rombongan berharap presiden menyelesaikan sengketa tanah warga melalui penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan melalui Kantor Staf Presiden agar memfasilitasi dan memediasi penyelesaian sengketa tanah milik masyarakat Bakung Udik.

“Masyarakat menuntut pengembalian tanah milik mereka yang Dikuasai oleh PT Sweet Indo Lampung (SIL),” sebutnya

Antoni, AT selaku koordinator masyarakat Bakung Udik dan selaku ahli waris birron AT. (Alm) mengkoordinir sebelas umbul. Masing-masing Umbul Kayu Mulu Tengah, Umbul Kuyung Gepeng, Umbul Tulung Getok, Umbul Bawang Tokang Gabaou, Umbul Ulu Lebung Atas, Umbul Olok Berak Tengah, Umbul Darat Nyului, Umbul Sepertu Atas, Umbul Lebok Ilir, umbul Bawang Tafpui Udik, Umbul Olok Keparang.

“Kami minta kepada presiden RI agar membantu memediasi penyesaian masalah tanah yang luasnya sekitar dua ribu hektar ini. Kami akan perjuangkan seluruh tanah masyarakat Bakung Udik ini. Harapan kami kepada presiden RI dapat menegakkan keadilan bagi rakyat di Bumi Lampung dan kami berharap SMSI melalui jaringan medianya membantu proses ini agar penyelesaiannya berlangsung objektif,”ujar Antoni.

Sebelum ke KSP, rombongan masyarakat singgah di Jurnalis Boarding School di Cilegon Banten yang didirikan oleh pengurus SMSI. Di Jurnalis Boarding School, rombongan warga Bakung Udik menemui Firdaus yang juga masyarakat Lampung di Rantau, untuk turut serta bersama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat Lampung yang di kuasai para pemilik modal yang terkesan tidak tersentuh hukum.

Pada silaturahmi Firdaus yang juga Sekretaris SMSI pusat menyambut kedatangan warga Lampung. Saat itu, Firdaus yang masih dalam pemulihan dari sakit didampingi oleh Yono Hartono yang merupakan Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama SMSI dan dan Julherman ebagai kepala Sekretariat SMSI Pusat.

Firdaus mengapresiasi kepercayaan masyarakat Bakung Udik. Menurut Firdaus, ia selaku pribadi masyarakat pers, tentunya akan berusaha membantu tegak lurus dan berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Untuk itu saya tentu akan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat pers yang mengerti permasalahan tersebut. Saya berjanji tidak akan diam melihat hak orang banyak dikuasai sepihak oleh ihak tertentu,”sebutnya. (r/eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tangerang – Sri Aprianingsih alias Apri (28) warga Kampung Poncol, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang tiba-tiba menghilang dari rumahnya sejak Selasa, 30 April bulan lalu.

Gadis berbadan gempal ini mempunyai ciri-ciri rambut pendek hitam berwarna hitam dengan kulit sawo matang. Gadis yang bersetatus sebagai ibu rumah tangga ini mengenakan baju berwarna mereh dengan setelan warna yang sama. Tinggi badan 160 cm.

BACA JUGA:

“Kulitnya Menyerupai Sisik Ular dan Membusuk”, Sebenarnya Sakit Apa yang Menimpa Warga lampung Timur Ini?

 

 

Hilangnya gadis ini telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Ciledug dan bahkan sempat ditayangkan dibeberapa televisi nasional.

Kakak kandung Apri, Khairudin mengatakan, bahwa Apri meninggalkan rumah lantaran depresi akibat hubungan rumah tangga dengan suaminya.

“Sepertinya deperesi, kami sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu. Maka jika siapa saja yang melihat ciri-ciri adik saya, silahkan hubungi kenomor 0896-4392-2792,” terang Khairudin, Rabu, 19 Juni 2019.

New Honda BeAT Street eSP Semakin Ekspresif dengan Tampilan Baru

Selain telah melaporkan kepada pihak kepolisian tentang hilangnya Apri, pihaknya beserta keluarganya telah mencari kesekitaran wilayah Kota Tangerang, namun tidak juga kunjung ditemukan.

“Kami sudah mencari di wilayah Cipete Kecamatan Pinang, Serpong, Kebon Nanas dan sekitarnya. Tapi tak juga bertemu,” jelasnya.

Resmikan Aplikasi Sikopi, Nurdin: OPD Harus Penuh Ide untuk Kepri

Lebih dalam Khairudin mengatakan, bahwa kini keluarganya berharap Apri bisa pulang kerumah dan berkumpul kembali seperti sedia kala.

“Harapan keluarga Apri bisa kembali pulang dengan selamat tanpa kekurangan sedikit apapun,” tandasnya. (r/eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lampung – Seorang warga di RT 06/07 Dusun Kemiling Desa Pugung Raharjo kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, menderita penyakit aneh hingga sekujur tubuhnya melepuh dan bersisik menyerupai kulit ular.

Marji (50) yang sehari hari bekerja sebagai buruh tani mengalami penyakit aneh tersebut lebih dari dua bulan yang lalu, dirinya mengaku tidak tahu penyebab awal penyakit yang dialaminya, hingga saat ini Marji masih tergolek lemah di ruang perawatan penyakit kulit Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek (RSUAM) Bandar Lampung.

Keluarga Pasien Murad (60) dan Sarmaton (50) menceritakan kronologis Awal penyakit yang dialami oleh kakanya berupa bintik bintik merah, lalu berubah putih terus menyerupai sisik ular di seluruh tubuh.

“Sempat di bawa oleh keluarga ke rumah sakit Islam metro menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun pihak Rumah sakit menolak dengan alasan beda nama antara di kartu tanda penduduk (KTP) dengan BPJS,” kata Sarmaton.

Kemudian pasien dibawa ke Dokter spesialis kulit, lalu di bawa pulang namun bukannya membaik tapi semakin tambah parah.

“Terus kami bawa ke RS AKA Sribhawono, sepulang dari sana sempat agak membaik namun karena obat habis dan tidak ada dana untuk perawatan dan beli obat penyakitnya kambuh lagi,” tambah dia.

Melihat kondisi ekonomi keluarga pasien yang tidak mampu perangkat desa setempat membantu mengurus kartu BPJS milik pasien yang beda nama. Selanjutnya pasien di bawa ke RSUAM Bandar Lampung.

Dari hasil diagnosa pasien divonis menderita Infeksi kulit (Erisipelas) yang diakibatkan bakteri Streptokokus, walaupun gatal dan bersisik penyakit Erisipelas tidak menular.

“Kata dokter tidak menular, sehingga keluarga yang lain tidak perlu di ungsikan, namun tetap harus menjaga kebersihan,” timpal Murad, keluarga pasien.

Hingga saat ini Marji (pasien) masih berada di RSUAM Bandar Lampung untuk perawatan oleh spesialis penyakit kulit.

Keluarga berharap ada perhatian dari pemerintah membantu keluarga pasien, walaupun saat ini telah menggunakan BPJS namun kelurga juga membutuhkan biaya untuk menunggu dan biaya transportasi dari Lampung Timur ke Bandar Lampung.

Menurut warga setempat Santy (26) keluarga pasien memiliki keterbatasan ekonomi sehingga warga sekitar berinisiatif menggalang dana untuk membantu pengobatan.

“Selama ini warga yang membantu lewat iuran sukarela, ya kalau bisa pemerintah turun tangan untuk membantu karena pasien betul betul keluarga dari tidak mampu,” ujar Santy. (r/eddy)

“ For Everyone. PS : Sayang, tolong dibacakan setelah kuburku ditutup. Bacakan dengan ikhlas dan penuh syukur. Dont be sad,” itu tulisan pengantar dari surat “wasiat” almarhumah Shabrina Evaswantry Binti Novizar Swantry ( Nana) sebelum mengembuskan nafas terakhir Sabtu, 8 Juni 2019 pukul 00.10 di RS EKA, BSD, Tanggerang, Banten. Surat itu tidak mencantumkan kapan persisnya ditulis. Almarhumah dimakamkan Sabtu, 8 Juni 2019 siang di TPU Jelupang.

Sarjana desain lulusan Malaysia ini memang menderita kanker payudara stadium empat. Meski demikian, kepergiannya yang begitu cepat dan dalam usia begitu muda tetap mengejutkan keluarga. Apalagi ia baru saja melahirkan bayi berusia 2 bulan yang sangat membutuhkannya.

Selanjutnya, surat yang ditulis tangan itu dibuka dengan ucapan Assalamu’alakum. “ Terima kasih bersama-sama sudah mengantarku ke level selanjutnya dalam semua hidup manusia. Don’t be sad. Jangan menangis yah karena Insya Allah aku kembali padaNya dengan bahagia. i’ ve been waiting for this the day since i was born, dan kita semua begitu”.

Nana menulis tiga surat wasiat. Dua ditulis tangan : untuk semua keluarga dan Didik suaminya. Sedangkan untuk ayah diketik dalam format notes ponsel.

Sang suami, Didik, yang diminta dalam surat itu untuk membacakan, tidak sanggup melaksanakan amanah isterinya. Dia serahkan kepada Ihsan Cahaya Utama, kakak ipar tertua yang hadir pada tahlilan malam pertama. Tangis keluarga pecah ketika satu- persatu surat itu dibacakan. Rasanya, mereka belum pernah punya pengalaman dalam keluarga yang wafat menulis surat menjelang hari- hari terakhirnya. Apalagi, beberapa bulan terakhir Nana keluar masuk ruang ICU. Tapi yang paling mencengangkan tentu saja sikap kepasrahannya menghadapi ajal. Dari kata-katanya, seperti kata “kubur ditutup”, “surga” dan “ bahagia” begitu ringan disampaikan. Nana seperti berdamai dengan maut.

Vonis kanker untuk Nana disampaikan dokter tahun 2017. Beberapa bulan setelah ia menikah. Atau, seminggu sebelum ibunya, Evawaty Ningsih, meninggal akibat kanker sama. Tapi vonis itu tidak meluluhkan impiannya untuk punya anak. Meski sempat keguguran dua kali. Ia juga tak menanggapi saran dokter agar menunda kehamilan. Maksudnya supaya Nana bisa berkonsentrasi penuh untuk mengobati kanker lebih dulu.

Subhanallah. Maha Besar Allah SWT. Dia mengabulkan cita- cita Nana. Saat kanker stadium empat menggerogoti tubuhnya, Nana melahirkan bayi laki-laki, Adnan, dua bulan lalu.
Setelah melahirkan bayinya ia pun lanjut dirawat di RS yang sama untuk pengobatan kanker.

Nana lahir kembar. Saudari perempuannya, dokter Shabrila ( Lala) tengah hamil besar saat itu. Adnan terpaksa ” diasuh” sementara oleh tante Nana. Berkah Tuhan : kebutuhan ASI sang bayi cukup melimpah, ” dipasok” oleh beberapa donatur ASIP yang baik hati.

Menjelang lebaran, kesehatan Nana agak membaik. Dokter RS mengizinkan dia pulang. Sekalian untuk merayakan Idul Fitri di rumah. Saat itu memang dia tunggu. Untuk melepas rindu bertemu Adnan yang dirawat di rumah tantenya.

Rumah mereka memang berjauhan. Tapi bukan itu yang menjadi penghalang Nana bertemu Adnan. Melainkan kondisi Nana selama di rumah tidak memungkinkan. Ternyata ta ia masih sangat lemah. Rabu, 5 Juni 2019 tengah malam Nana malah dilarikan ke RS dan dirawat di ruang ICU kembali karena kondisinya kritis.

Tantenya semula berencana mengantarkan Adnan untuk bertemu Nana, tapi urung dilaksanakan. Terkait kondisi Nana yang kritis di ruang ICU dan pertimbangan kondisi rentan Adnan sendiri yang masih bayi.

Terhadap posisi Adnan, mendiang Nana menulis surat “ wasiat” begini. “ Hi, suamiku, babanya Adnan yang terbaik . Pasti sulit rasanya membesarkan Adnan sendiri. Tapi percaya deh, nggak ada tempat terbaik  untuk Adnan selain di dekat babanya. Di awal-awal akan banyak yang memberikan saran ini dan itu, dengarkan saja. Jika nggak sesuai dengan pola asuh sayang, nggak usah diikuti. Jangan malu- malu untuk meminta bantuan yah. Mulai dari donasi ASIP ( air susu ibu perah). Sampai membersihkan popok/ memandikan sekalipun. Ingat anak kita bukan anak sapi. Jadi, semampu sayang untuk menyediakan asip yah… jangan lupa banyak membaca dan bertanya. Lala pasti bisa membantu selalu. Jika menurut sayang Adnan dan sayang lebih baik berdua saja di Bandung silahkan. You know what best for our son! Besarkan Adnan jadi ahli ibadah, ahli syukur dan ahli Al Quran. Itu saja pesanku. Love you forever,” tulis mendiang begitu ringan. Seolah hanya mau berangkat berumrah ke Tanah Suci.

Nana tiga bersaudara. Nana, Lala dan si bungsu Toriq. Pas lebaran Toriq telah kembali di Tanah Air setelah merampungkan studinya di Jerman. Ia pun dapat menyaksikan kepergian almarhumah.

Ketiga putera puteri ini lahir dari pasangan Ir Novizar Swantry dengan Evawaty Ningsih, MBA. Evawaty adalah sepupu isteri saya. Tapi hubungan batin mereka lebih dari sekedar sepupu. Waktu Eva muda, ia melanjutkan studi strata dua di Jakarta, dan tinggal di rumah keluarga isteri. Jadi hubungan mereka amat dekat, layaknya bersaudara kandung. Waktu Lala menikah, saya diminta jadi saksi pernikahannya.

Kepada ayahnya, Novizar Swantry, almarhumah menulis begini. “ Pa, Nana mau minta ampun atas segala hal yang Nana kerjakan tapi tidak Papa ridhoi. Terima kasih atas segala pengorbanan yang Papa sudah lakukan untuk kita, anak-anaknya sampai-sampai tidak bisa mendampingi isteri tercinta di hari akhir. Terima kasih Pa untuk semua beban yang Papa usahakan pikul sendiri. Mulai sekarang kita harus berbagi beban dan juga kasih. I love u always pa,,, u re may hero.”

Tidak terasa saya juga meneteskan aimata ketika membaca surat- surat wasiat Nana yang dishare di WAG keluarga.

Masih segar dalam ingatan ketika si kembar Lala dan Nana lahir. Tentu saja dia jadi primadonna karena kembar pertama dan satu-satunya hingga kini di dalam keluarga besar isteri. Tapi sampai sekarang saya masih sering keliru membedakan mana Lala yang mana Nana.

Waktu Nana kuliah di Kuala Lumpur, sekitar 2009, kami sempat mengunjungi dia di sana. Dua malam di KL siang malam Nana mengawal kami, menyetiri sendiri mobilnya membawa kami berkeliling Ibu Kota negeri jiran itu. Beberapa kali saya membesoknya saat dirawat di RS.

Saya dan isteri baru sehari tiba di Makassar Jumat, 7 Juni 2019 ketika Nana wafat . Kabar itu sampai lewat tengah malam tapi baru kami ketahui saat bangun untuk salat subuh, Sabtu, 8 Juni 2019 waktu Makassar.

Selasa, 11 Juni 2019 malam saya tiba kembali di Jakarta. Rabu, 12 Juni 2019 kami takziyah di rumah duka. Bertemu Novizar, Didik, Lala, dan suaminya Asep, juga Toriq yang masih memendam duka. Saya sekalian minta izin untuk mengutip cuplikan surat-surat wasiat dalam tulisan obituari Nana.

Tiada lagi Nana. Semoga almarhumah Husnul Khotimah. Semoga Allah SWT menyediakan tempat terbaik , yang lapang, nyaman, dan indah di sisiNya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan khususnya Didik, suaminya, dan Adnan, sang bayi, diberi kekuatan, ketabahan, ketenangan jiwa, serta dipelihara keikhlasannya melepas Nana ke pangkuan Ilahi Rabbi. Sesungguhnya, memang hanya Dia lah pemiliknya yang sah, seru sekalian alam. (***)

RILIS

Kamis | 13 Juni 2019 | 13:45

Mengenang Aktor Robby Sugara

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Aktor kawakan film Indonesia Robby Sugara, Kamis, 13 Juni 2019 meninggal dunia dalam perjalanan ke RS UKI. Jenasah mendiang disemayamkan di Rumah Duka, RS UKI.

Dimasa keemasannya tahun 70 -80 an Robby Sugara salah satu dari lima artis film yang mendapat julukan “ The Big Fives”. Maknanya : lima artis yang mendapat bayaran termahal. Empat artis lainnya Roy Marten, Yenny Rachman, Yatie Octavia dan Tanty Yoshepa.

Aktris Lydia Kandouw mengunggah kabar duka itu di WAG “ C’Nior” beranggotakan insan film senior, Kamis, 13 Juni 2019 pagi.

“Robby meninggal dalam perjalanan ke RS. Sore masih beraktifitas, malam sesak nafas, lalu dilarikan ke RS. Namun, dalam perjalanan ia mengembuskan nafas penghabisan,” tambah Lidya.

Menurut rencana mendiang akan di kebumikan hari Jumat. “Kabar awal akan di kebumikan hari Sabtu, ternyata berubah jadi hari Jumat,
jam nya mrk lg berunding,” info Lidya Kandouw.

Robert Kaihena Sugara (lahir di Malang, 1951) adalah seorang aktor berdarah Jawa-Ambon-Belanda. Pada tahun 1975, aktor ini terkenal karena iklan pria Brisk yang dibintanginya. Ia merupakan salah seorang aktor kawakan pada periode 1970 hingga 1980-an. Namanya dapat disejajarkan dengan Tanty Yosepha, Yenny Rachman, Yati Octavia, Doris Callebaute, dan Roy Marten. Ia menikah dengan Bertha Suwages dan memiliki tujuh anak.

Robby mengawali debutnya di film tahun 1975. Tahun itu ia membintangi lima film, antaranya: Rahasia Perawan, Sentuhan Cinta, Wajah Tiga Perempuan, Ranjang Siang Ranjang Malam.

Praktis sejak itu hingga tahun 1983 rata-rata tiap tahun membintangi lima judul film. Setelah itu ia menghilang hingga 2014. Ia muncul kembali tahun 2015 dan membintangi beberapa judul film dan sinetro, antaranya “ Tersanjung” dan “ D’ Hijabers”.

Belasan tahun tahun “ talak tiga” dengan dunia film karena ternyata tengah menekuni bisnis air liur burung walet di Anyer, Banten.

Sekitar enam bulan lalu, tgl 17-19 Desember ia hadir dalam acara Reuni Artis yang digagas aktor Harry Capri di villanya, daerah Bogor, Jawa Barat. Momen itulah pertemuan terakhir kami bertemu Robby. Dalam acara reuni itu Robby tampak sehat, bahkan sempat menyumbangkan lagu pada malam puncak acara reuni yang dihadiri puluhan artis kenamaan yang pernah mencapai kejayaan di masanya. Seperti Rina Hassim, Ahmad Albar, Camelia Malik, Dana Christina, El Manik, Deddy Mizwar, Henky Tornado- Baby Zelvia, Harry Capri. Reuni itu dihadiri juga produser film Zairin Zain dan Firman Bintang. (rilis)

kertas suara

RILIS

Kamis | 13 Juni 2019 | 7:46

270 Daerah Ikut Pilkada Serentak 2020

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020 akan diikuti oleh 270 Daerah.

“Tahun 2020 Pilkada akan Diikuti 270 Daerah,” kata Bahtiar di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Semula Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 Daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

“Kota Makassar akan diulang Pemilihan Walikotanya karena pada 2018 ada calon tunggal yang dikalahkan kotak kosong,” terang Bahtiar.

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. (r/eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak Gubernur/Wakil Gubernur Lampung, Maluku, dan Maluku Utara ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pertemuan dengan Para Pimpinan KPK.

“Hari ini adalah pelantikan Gubernur terakhir hasil Pilkada, yaitu Lampung. Kemudian kemarin Maluku dan Maluku Utara. Seperti biasa setelah dilantik kan kita ajak ke KPK untuk berdiskusi dan berdialog yang berkaitan strategi pencegahan korupsi dan hal-hal yang apa mungkin ada masukan dari KPK,” kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juni 2019.

Pertemuan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dilantik Presiden dengan Pimpinan KPK rutin dilakukan dan diinisiasi oleh Mendagri. Pertemuan dan kunjungan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Karena kemarin hari berbeda antara Maluku dan Maluku Utara maka harinya di gabung. Selesai sudah semua gubernur dan wakil gubernur yang sudah dilantik langsung dibawa berdialog dan berdiskusi. Agar ada satu pandangan, satu visi untuk pencegahan masalah korupsi,” terangnya.

Pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung masa jabatan 2019-2024. Kemudian, Gubernur Maluku, Murad Ismail bersama wakilnya Barnabas Orno, serta Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba beserta wakilnya Al Yasin Ali disambut Pimpinan KPK yang menerima kunjungan tersebut, diantaranya, yaitu Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan.

“Kita tadi diskusi banyak hal tentang upaya pencegahan korupsi,” kata Saut Situmorang usai pertemuan.

Dengan pertemuan tersebut Tjahjo berharap para kepala daerah mampu menjadi agen anti korupsi di daerahnya masing-masing.

“Setelah berdiskusi banyak, kami harapkan para kepala daerah ini mampu menjadi agen KPK atau agen pencegahan kasus korupsi di daerah masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku senang dan berharap tak ada kasus korupsi yang menjerat daerahnya.

“Kami merasa luar biasa diajak Pak Mendagri ke KPK, kami berharap ini yang pertama dan yang terkahir kami datang KPK,” kata Murad. (r/eddy)