SELAYANG

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif. Hal ini terkait praktik jual beli data pribadi yang terjadi belakangan ini.

Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Ismail mengatakan perlindungan terhadap data pribadi secara umum sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang ada. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

“Kegiatan jual beli data pribadi itu jelas melanggar peraturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia,” tegas Ismail, dalam rilisnya yang diterima mediakepri.co.id, Jumat, 17 Mei 2019.

Ismail mengatakan, saat ini terdapat sebanyak 30 regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data, dalam kaitannya dengan hak azasi manusia, pertahanan keamanan, kesehatan, administrasi kependudukan, keuangan dan perbankan, serta perdagangan dan perindustrian.

“Khusus yang terkait dengan bidang telekomunikasi dan media, sudah ada Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Ismail yang juga menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo ini.

Selain itu, lanjut Ismail, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) yang ditetapkan pada 7 November 2016.

Jual beli data pribadi ini, tegas Ismail, melanggar peraturan yang sudah ada. “Ada beberapa kasus yang telah dilaporkan oleh Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, kepada aparat penegak hukum dan kini dalam proses penindakan,” ungkapnya.

Penanganan Kasus

Beberapa kasus yang tengah dalam proses penindakan berupa kasus berkaitan dengan jual beli data, akses data secara tidak sah. Ada pula kasus membuka data pribadi seperti nomor e-KTP dan nomor KK sehingga dapat diakses oleh publik. Pelaku dalam kasus itu ada yang telah dijatuhi pidana penjara 8 bulan plus denda. Ada pelaku yang terancam pidana maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 Miliar.

“BRTI juga menengarai banyak kasus jual beli data yang buntutnya berupa spamming terhadap pengguna jasa telekomunikasi, melalui penawaran berbagai jenis produk,” tutur Ismail.

Untuk memperkuat perlindungan data pribadi, kata Ismail, Kementerian Kominfo telah menginisiasi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Salah satu pasal dalam Draft UU PDP, disebutkan “Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik ada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.”

Dalam draft itu juga ditegaskan mengenai data sensitif, yakni data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

Ismail berharap adanya UU PDP ini nantinya akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.

“Saat ini RUU PDP tersebut tengah berada di meja Sekretariat Negara (Setneg) untuk selangkah lagi diserahkan kepada pihak DPR guna pembahasan lebih lanjut untuk segera disahkan,” jelas Ismail.

Tindak Lanjut BRTI

Menindaklanjuti adanya kasus jual beli data, menurut Ismail, BRTI dan Kementerian Kominfo akan meminta kepada penyedia platform e-commerce maupun media sosial untuk menurunkan promosi, iklan atau gerai yang melakukan jual beli data pribadi melalui saluran yang dimiliki. Selain itu, BRTI Juga telah mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

Pertama, pengetatan registrasi kartu SIM prabayar agar dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tiap-tiap nomor telepon.

Kedua, membuka saluran pengaduan publik melalui Twitter @aduanBRTI. Pengguna telekomunikasi dapat mengadukan kasus penipuan atau pelanggaran lainnya melalui saluran ini. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, nomor telepon yang diadukan dapat diblokir.

Ketiga, bekerja sama dengan pihak terkait seperti otoritas di bidang finansial dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus jual beli data pribadi. (rilis humas kemkominfo)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Merujuk Peraturan Presiden (PerPres) 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 ada sejumlah target yang dicanangkan, termasuk pembangunan infrastruktur pitalebar (broadband) baik fixed maupun mobile broadband. Untuk melakukan penggelaran jaringan fixed broadband biaya investasinya tinggi. Apalagi di daerah-daerah yang geografisnya sulit serta daya beli masyarakatnya masih rendah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terus berupaya meningkatkan penetrasi fixed broadband agar masyarakat dapat menikmati layanan internet cepat. Hingga saat ini Penetrasi Akses Tetap Pitalebar (Fixed Broadband) di Indonesia baru mencapai 9.25% dari jumlah rumah tangga di tahun 2018. Oleh karena itu kolaborasi Kemkominfo dengan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga terkait  sangat diperlukan agar terciptanya pemerataan jaringan internet broadband.

Untuk mendukung itu, Kemkominfo telah melakukan berbagai upaya dengan intervensi langsung memberikan bantuan layanan fixed broadband dan pendekatan kebijakan dimana Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani surat edaran terkait infrastruktur pasif telekomunikasi. Ruang lingkup infrastruktur pasif telekomunikasi antara lain saluran bawah tanah (ducting), infrastruktur tiang telekomunikasi (pole), infrastruktur tiang microcell, infrastruktur menara telekomunikasi, dan infrastruktur terowongan (tunnel).

Selain program di atas, Kemkominfo juga sedang memperluas jangkauan salah satu program andalannya, yaitu Layanan Panggilan Darurat 112. Layanan ini berfungsi untuk melayani masyarakat dalam situasi darurat seperti bencana, kebakaran, pertolongan medis, keamanan, dan keadaan darurat lainnya. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2016 dan  terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan Pemda karena mempermudah komunikasi dalam tanggap darurat.

Surat edaran terkait infrastruktur pasif di atas dan layanan panggilan darurat akan dilaksanakan Pemerintah Daerah, untuk itu Direktorat Pengembangan Pita Lebar, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo menggelar Sosialisasi Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat 112 secara Mandiri. Sosialisasi tersebut diadakan di Grands I Hotel Batam, Kepulauan Riau pada Kamis, 16 Mei 2019.

Sejumlah kementerian lembaga terkait hadir seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera serta Operator Telekomunikasi dan Penyedia Jasa Call Center.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk melakukan sinergi antara Kemkominfo dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan Surat Edaran Menkominfo dan Mendagri tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Ini kita lakukan agar di tahun 2019 ini dan kedepannya surat edaran tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi pedoman Pemerintah Daerah demi mempercepat penetrasi layanan internet cepat fixed broadband. Tak hanya itu, kita juga melakukan sosialisasi layanan panggilan darurat 112 demi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelaporan kondisi darurat dengan menghubungi call center 112 dan harapannya satuan kerja terkait di Pemda dan kepolisian setempat lebih cepat dalam penanganannya,” jelas Benyamin Sura selaku Direktur Pengembangan Pitalebar, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo.

Berdasarkan data dari Kominfo, sejauh ini sebanyak 34 daerah di Indonesia telah terimplementasi Layanan Call Center 112, diantaranya:

  1. Provinsi DKI Jakarta
  2. Kota Surabaya
  3. Kota Batam
  4. Kota Tangerang
  5. Kota Bogor
  6. Kota Depok
  7. Kota Bandung
  8. Kota Surakarta
  9. Kota Balikpapan
  10. Kota Denpasar
  11. Kota Mataram
  12. Kota Makassar
  13. Kota Manado
  14. Kab Pandeglang
  15. Kota Cilegon
  16. Kota Semarang
  17. Kota Palembang
  18. Kab Purwakarta
  19. Kota Tebing Tinggi
  20. Kab Pakpak Bharat
  21. Kab Lampung Barat
  22. Kab Musi Banyuasin
  23. Kota Serang
  24. Kab Badung
  25. Kota Bima
  26. Kab Lebak
  27. Kab Banyuasin
  28. Kota Pekanbaru
  29. Kab Grobogan
  30. Kota Serang
  31. Kota Tomohon
  32. Kab Majalengka
  33. Kota Probolinggo
  34. Kab Kudus

Kemkominfo optimis kedepannya Layanan Panggilan Darurat 112 dapat diselenggarakan oleh lebih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. (kominfori)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan serentak akan dievaluasi. Hal itu disampaikan Tjahjo dalam rapat kerja (Raker) bersama DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

“Evaluasi mungkin nanti akan dipersiapkan Pemerintah sekaligus menyusun kebijakan evaluasi yang nanti dibahas bersama KPU setelah menyelesaikan 15 tahap pasca tahapan pemungutan suara, evaluasi juga akan dilaksanakan bersama dengan Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, DPR RI termasuk dengan anggota DPD RI yang terpilih, termasuk Undang-Undangnya juga dievaluasi,”kata Tjahjo.

Selain itu, sistem Pemilu yang serentak juga akan kembali dikaji dengan konsultasi lebih lanjut dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mengenai sistem memang nanti akan dikaji lanjut lagi apakah keputusan MK tafsirnya sama. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak itu tidak disebutkan serentaknya itu tanggal, hari, jam tahun yang sama, apakah keserentakan dalam minggu yang sama, apakah boleh dalam hari yang berbeda atau bulan yang berbeda. Saya kira nanti akan perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu,” kata Tjahjo.

Selain itu, sistem pemilihan anggota legislatif untuk pemilihan legislatif 2019 dengan sistem proporsional terbuka juga akan dievaluasi. Pasalnya, sistem proporsional terbuka memiliki konsekuensi terjadi persaingan yang kurang sehat (politik destruktif) antar caleg dalam satu partai. Sistem ini juga memperbolehkan masyarakat untuk mencoblos orang, mencoblos gambar dan yang terpilih adalah ia yang memiliki suara terbanyak.

“Sistem proporsional terbuka akan juga dievaluasi karena sistemnya yang rumit. Padahal Sistem proporsional daftar tertutup pernah diusulkan Pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu,” kata Tjahjo.

Jumlah TPS dan jumlah pemilih dalam satu TPS juga tak luput dari perhatian. Hal ini melihat waktu yang diperlukan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan surat suara.

“Pembahasan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif akan dilakukan. Jumlah TPS ditambah hampir 2 (dua) kali lipat, dan jumlah pemilih tiap TPS sudah dikurangi yang semula 500 menjadi maksimal 300 orang, hal tersebut sesuai hasil simulasi dan permintaan KPU. Nanti akan dikaji lebih lanjut lagi,”ungkap Tjahjo

Selain dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, turut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan BIN.

Puspen Kemendagri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah menerapkan dan memanfaatkan aplikasi Sistem Online Layanan Administrasi (Si-OLA).

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 555.4/2727/SJ tertanggal 1 April 2019.

“Guna pengembangan layanan tentang persetujuan tertulis pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu, maka di Kementerian Dalam Negeri telah dikembangkan layanan Sistem Online Layanan Administrasi (Si-OLA) menjadi 17 layanan,” kata Tjahjo di Jakarta, Minggu, 5 Mei 2019.

Dalam perkembangannya, sejak diluncurkan Desember 2018 lalu yang awalnya menyediakan 15 layanan kini menjadi 17 layanan.

Kedua layanan tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: penerbitan surat Menteri Dalam Negeri tentang persetujuan tertulis pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama daerah Provinsi, kabupaten/kota.

Kedua: penerbitan surat Menteri Dalam Negeri tentang persetujuan tertulis pergantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawasan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Berdasarkan hasil evaluasi penerapan dan pemanfaatan Si-OLA sejak dilakukan launching sampai dengan saat ini masih terdapat indikasi bahwa pengguna layanan belum sepenuhnya mau menggunakan fasilitas layanan online, lebih cenderung tatap muka, atau melalui perantara,” ungkap Tjahjo.

Sebagai komitmen dan konsistensi bersama kepala Daerah diminta melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan layanan Si-OLA, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan layanan yang telah ditetapkan.

Kedua: dokumen proses dan output layanan dilakukan secara online, ada kepastian waktu, tidak terbuka peluang proses pelayanan dan serah terima dokumen secara tatap muka, melalui pelanggaran dan secara tersembunyi.

Ketiga: registrasi layanan dilakukan melalui Si-OLA sebagai gerbang utama layanan Administrasi dan Konsultasi Kementerian Dalam Negeri diakses melalui: https://ula.kemendagri.go.id

Keempat: pengelolaan Si-OLA dilakukan secara terpusat Kementerian Dalam Negeri akan memberikan User Admin kepada Pemerintah Provinsi, untuk itu Gubernur segera memperintahkan Pejabat terkait untuk berkoordinasi.

Kelima: sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, agar Gubernur sebagai wakil pemerintah di Daerah melakukan fasilitasi dan konsultasi terhadap Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Keenam: agar melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri apabila terdapat oknum yang masih berupaya menyalahgunakan wewenang terkait hal-hal tersebut melalui website https://sapa.kemendagri.co.id atau media informasi lainnya. (puspen kemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memberikan Pengahargaan bagi Anggota Polri yang gugur selama bertugas dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Diketahui berdasarkan rilis Divisi Humas Mabes Polri, hingga Kamis, 2 Mei 2019, sebanyak 22 anggota Polri meninggal dunia dalam tugas pengamanan Pemilu Serentak 2019.

“Atas nama Pemerintah khususnya atas nama Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, menyampaikan duka cita yang mendalam. Pada kesempatan pagi hari ini secara simbolis kami menyampaikan piagam penghargaan bentuk apresiasi atas dedikasi gugurnya saudara-saudara kita dalam mengamankan pelaksanaan Pileg dan Pilpres ini. Kami menitipkan pada asisten Kapolri Bidang SDM untuk bisa diserahkan kepada keluarga korban, semoga keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan dari Allah SWT,” kata Tjahjo di Ruang Perjamuan Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Mei 2019.

Selain itu, Tjahjo juga menyebut akan memberikan penghargaan serupa bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan anggota Bawaslu yang meninggal dunia dalam tugas.

“Nanti kami juga akan segera memberikan penghargaan kepada lebih dari 300 anggota KPPS dan Bawaslu yang meninggal dunia selama bertugas untuk Pemilu,” kata Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama Tjahjo juga memberikan apresiasi untuk sinergitas Polri, TNI, BIN dan Linmas terhadap pengamanan Pemilu Serentak 2019. Menurut Tjahjo tingginya tingkat partisipasi masyarakat tercapai karena jaminan keamanan penyelenggaraan Pemilu 2019 dari Polri, TNI, BIN, dan Linmas.

“Atas nama Pemerintah saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri, apresiasi untuk jajaran kepolisian, dibackup up TNI dengan semua pihak untuk mendukung suksesnya Pileg dan Pilpres 2019. Setidaknya tingkat partisipasi masyarakat yang lebih dari 80 persen berkat peran Polri, TNI, BIN, Satpol-PP dan Linmas,” terang Tjahjo.

Meski demikian Tjahjo memastikan Pemerintah, Penyelenggara Pemilu dan DPR akan tetap mengevaluasi agar penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan semakin baik lagi.

“Evaluasi tentunya nanti akan kami laksanakan bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP, DPR termasuk Polri, sehingga pelaksanaan Pemilu yang sudah rutin lima tahunan ini berjalan baik, sambil menunggu anggota DPR yang baru,” pungkasnya. (puspen kemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Manokwari – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Papua Barat melakukan konsolidasi dengan pimpinan media daring (dalam jaringan) yang berada di Kabupaten Manokwari. 

Konsolidasi dikemas dalam diskusi ringan, ini dihadiri sekira 13 pimpinan/perwakilan media.

Dalam agenda tersebut, Ketua SMSI provinsi Papua Barat, Bustam mengatakan, kepengurusan SMSI sudah terbentuk sejak 2 tahun lalu. Dan secara nasional sudah terbentuk di 25 provinsi. 

Hari ini kita berkumpul untuk memperkuat eksistensi SMSI di Papua Barat. SMSI adalah wadah berserikat media daring, banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemajuan organisasi maupun kemajuan dan perkembangan media (daring) di daerah ini melalui SMSI,” jelas Bustam.

Meski demikian, SMSI Papua Barat belum bisa melaksanakan agenda ataupun kegiatan. Hal ini tersebut dipengaruhi kondisi internal organisasi serta dukungan anggaran. 

Dalam kesempatan yang baik ini, Bustam didampingi oleh Wakil Ketua dan Bendahara SMSI provinsi Papua Barat masing-masing, Mercys Loho dan Levita Making.

Ada beberapa point yang ditelur dalam konsolidasi, diantaranya melengkapi kepengurusan organisasi, menyusun program kerja, serta mendata seluruh media daring yang tersebar di provinsi Papua Barat, terutama yang telah berbadan hukum.

Saat ini kepengurusan masih di level provinsi dan tidak menutup kemungkinan kepengurusan di kabupaten dan kota juga bisa akan dibentuk ke depannya sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Eksistensi organisasi ini menjadi kredit point bagi setiap anggota,” kata Bustam menjawab beberapa masukan terkait pembentukan SMSI kabupaten/kota.

Mercy Loho mengatakan, SMSI memiliki jaringan dengan lebih dari 300 media daring di seluruh Indonesia. Dan pernah bekerjasa sama dengan beberapa pihak, salah satunya adalah Kementerian Pariwisata.

Saat ini sedang dijajaki kerja sama dengan sejumlah pihak. Kerja sama yang terjalin juga diharapkan bisa merangkul teman-teman di daerah,” kata Mercy.

Menutup diskusi, Bustam menambahkan, bahwa dalam waktu dekat SMSI akan melakukan restrukturisasi kepengurusan sesuai kebutuhan organisasi, membuka pendaftaran bagi calon anggota baru, dan sejumlah agenda lain yang menjadi kebutuhan organisasi. (***)

 

 

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Tanjung Balai Karimun, Aunur Rofiq menghadiri kegiatan pelepasan pelajar kelas 9 SMPS Al-Hikmah di Parit Lapis, Kecamatan Meral, Selasa, 30 April 2019.

Disamping melakukan pelepasan siswa, Bupati juga melakukan peresmian bangunan sekolah SMPS Al-Hikmah.

aunur rafiq

Bupati Karimun Aunur Rafiq baru tiba di SMPS Al-Hikmah untuk menghadiri pelepasan pelajar dan peresmian gedung baru.

Untuk keseragaman, Pemkab Karimun kembali akan membangun gedung serupa tersebut lagi untuk SMPS Al-Himmah. Alokasi pembangunan ini bersumber dari dana APBD Karimun tahun 2020.

Tidak hanya melakukan pembangunan gedung, Selain itu, Aunur juga melakukan perbaikan fasilitas lainnya. Sejumlah perbaikan yang akan dilakukan yakni pemasangan paving block di halaman sekolah, pengaspalan jalan dari simpang Parit Benut serta lampu jalan.

aunur rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengikuti kegiatan pelepasan pelajar SMPS Al-Hikmah.

“Atap dan bangunan sekolah disamping gedung baru yang diresmikan sudah lama. Biar terlihat seragam, dibangun lagi gedung serupa di tahun depan,” katanya.

Bupati Karimun berharap, Gedung baru yang sudah diresmikan dan akan dibangun dapat memberikan manfaat proses belajar dan mengajar di SMPS Al-Himmah. (humaspemkabkarimun)

aunur Rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq melakukan peresmian gedung SMPS Al-Hikmah.

aunur rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq meninjau salah satu ruang gedung SMPS Al-Hikmah yang baru diresmikan.

aunur rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq berfoto bersama Guru SMPS Al-Hikmah.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah bersama DPR RI dan Penyelenggara Pemilu akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Hal itu dikatakannya usai menghadiri Rapat Internal Eselon I dan Eselon II Kemendagri di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 29 April 2019.

Diantara hal-hal yang akan menjadi bagian evaluasi di antara jumlah TPS dan kesiapan logistik hingga tiba di masing-masing TPS.

“Nantinya setelah selesai, awal tahun bulan Januari (tahun 2020) kita kan rapat bersama DPR RI, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), serta semua pihak terkait. Pihak kami (Pemerintah) menginventarisasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan perlu ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistiknya, dan lain sebagainya,” kata Tjahjo.

Tak hanya itu, banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugas juga menjadi bagian yang tak luput dari evaluasi ke depan. Selain ungkapan belasungkawa, Tjahjo juga mengatakan Pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para Syuhada Kusuma Bangsa tersebut.

“Di luar dugaan adanya musibah banyaknya KPPS kita yang meninggal dunia, kami turut berduka cita. KPU dan Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga akan memberikan sedikit bantuan sebagai rasa tanggung jawab. Tahun depan sistem kerjanya juga akan kami bagi, apakah dibagi per shift tergantung apakah Pilpres dan Pilegnya digabung atau dipisah beberapa waktu,” ungkap Tjahjo.

Diungkapkan Tjahjo, evaluasi tersebut dimungkinkan akan dilakukan oleh Anggota DPR RI terpilih dengan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait.

“Saya kira DPR RI yang baru nanti setelah terbentuk akan menjadwalkan pertemuan antara Pemerintah dengan KPU, dengan elemen-elemen penggiat demokrasi termasuk kita libatkan ahli misalnya dari LIPI dan sebagainya termasuk e-voting menjadi salah satu materi yang perlu dipertimbangkan,” papar Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo menilai secara umum Pemilu Serentak 2019 berjalan aman, lancar, dan tertib yang ditopang dari kesiapan aparat keamanan mengamankan pelaksanaan pencoblosan hingga tingkat partisipasi masyarakat yang melampaui target Pemerintah.

“Tapi sudah cukup bagus sistem keamanan terpadu dari Polri, TNI dan BIN untuk mengamankan Pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat juga cukup bagus lebih dari 80 persen,” ungkap Tjahjo. (puspen kemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – MenPAN-RB mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia selama bulan Ramadhan.

Pelaksanaan dispensasi jam kerja ini dimulai pada hari pertama Ramadhan 1440 H diperkirakan dimulai Senin, 6 Mei 2019 mendatang.

Perubahan jadwal kerja bagi ASN itu didasari Surat Edaran MenPAN-RB NOMOR: 3914 Tahun 2019 Tentang Penetapan Jam Kerja Para Bulan Ramadhan 1440 H.

Surat Edaran yang ditandatangani MenPAN-RB Syafruddin tertanggal 26 April 2019 itu mengatur bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja. Seluruh ASN masuk kerja pukul 08.00 WIB dan pulang kerja lebih awal 30 menit yakni pukul 15.30 WIB.

Senin sampai dengan Kamis ASN pukul 08.00 WIB pulang pukul 15.00 WIB. Sementara waktu istirahat berkisar antara pukul : 12.00 hingga 12.30 WIB.

Khusus hari Jum’at ASN masuk kerja pukul 8.00 WIB dan pulang pukul 15.30 WIB. Dan waktu istirahat pukul 11.30 – 12.30 WIB.

Sementara itu bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, ASN masuk kerja hari Senin hingga Kamis, dan Sabtu Pukul 08.00 dan pulang pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang. Waktu istirahat pukul 12.00 hingga pukul 12.30 WIB.

Khusus hari Jumat, ASN masuk kerja pukul 08 WIB dan pulang pukul 14.30 WIB. Waktu istirahat pukul 11.30 hingga 12.30 WIB.

Dengan pengaturan jadwal kerja demikian, sehingga jumlah jam kerja efektif bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per pekan.

Di akhir surat edaran tersbut, diamanahkan bahwa ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Dubay – Membawa filantropi ke level selanjutnya, UNHCR merestrukturisasi program Zakatnya menjadi Dana Zakat Pengungsi untuk membantu individu dan institusi keuangan Islam mewujudkan tanggung jawab sosial mereka dengan dampak global

– Laporan perdana menunjukkan bahwa umat Muslim membayar sekitar US$76 miliar Zakat setiap tahunnya, jumlah yang berpotensi besar untuk memberikan dampak positif pada dunia

– Struktur yang membawa perubahan ini berpotensi membantu 154.740 keluarga pengungsi yang paling rentan di Yordania, Lebanon, Yaman, Irak, Mauritania, dan Mesir

– Program Zakat UNHCR menerima US$14,4 juta dari tahun 2016 hingga 2018 dari individu dan institusi di seluruh dunia berdasarkan laporan perdana tentang pengumpulan dan distribusi Zakat

– UNHCR mendorong umat Muslim di seluruh dunia untuk mengingat para pengungsi dalam doa mereka dan melalui Zakat mereka pada bulan suci Ramadan ini

Dubai, Uni Emirat Arab, 25 April 2019 – Dunia Muslim berpotensi untuk mengubah filantropi melalui penargetan puluhan miliar dolar dari sedekah wajib secara strategis, seperti yang diumumkan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) pada acara yang dihadiri oleh para pejabat, duta besar, dan spesialis, untuk meluncurkan Dana Zakat Pengungsi, struktur global baru yang mengubah program Zakat UNHCR yang sudah ada menjadi pendanaan global yang bertujuan membantu populasi pengungsi yang paling rentan sekaligus memenuhi kebutuhan institusi Islam dan individu dalam memenuhi tanggung jawab sosial mereka.

UNHCR mengumumkan “UNHCR Zakat Program: 2019 Launch Report”, yang dikembangkan dengan bekerja sama dengan DinarStandard, sebuah firma penasihat dan penelitian strategi pertumbuhan sekaligus penulis pendamping dari laporan tersebut, dalam peluncuran Dana Zakat Pengungsi hari ini. Laporan ini menyatakan bahwa program Zakat UNHCR secara global menerima US$14,4 juta dari tahun 2016 hingga 2018, secara langsung membantu 6.888 keluarga pengungsi, yang sebagian besar merupakan pengungsi Suriah di Yordania dan Lebanon. Selain itu, laporan ini menyatakan bahwa Zakat global mencapai US$76 miliar di seluruh dunia, dan berpotensi untuk mencapai US$356 miliar, apabila mekanisme yang tepat disediakan untuk umat Muslim memenuhi kewajiban Zakat mereka secara aman.

Zakat adalah sedekah wajib dari umat Muslim yang memenuhi kriteria kekayaan yang sesuai setiap tahun, khususnya untuk orang-orang yang membutuhkan. UNHCR telah memelopori penggunaan Zakat dan menciptakan program Zakat untuk membantu keluarga-keluarga pengungsi yang paling rentan. Keputusan untuk merestrukturisasi program Zakat ini menjadi Dana Zakat Pengungsi global didasarkan pada sumbangan besar yang telah diterima UNHCR selama beberapa tahun terakhir.

Dana ini memungkinkan individu dan institusi untuk memenuhi kewajiban Zakat mereka secara efisien melalui organisasi yang dipercaya dan dihormati secara global, yang dikelola oleh UNHCR, dengan 100% kontribusi disalurkan secara langsung kepada para pengungsi yang paling rentan dan keluarga pengungsi dalam negeri. Program Zakat UNHCR sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariat dan didukung oleh fatwa-fatwa dari para ulama dan institusi Islam terkemuka, serta memiliki tata kelola yang ketat, sehingga menjamin transparansi. UNHCR bertujuan untuk menjembatani dana yang dibutuhkan sebesar US$208,6 juta untuk 154.740 keluarga paling rentan yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

“Selama beberapa tahun terakhir, UNHCR telah melihat lonjakan permintaan atas cara yang dapat dipercaya dan efisien untuk memenuhi kewajiban Zakat sekaligus memberikan dampak pada kehidupan populasi yang paling rentan di dunia,” kata Houssam Chahine, Kepala Kemitraan Sektor Swasta di wilayah MENA.

“Karena keuangan Islam telah menjadi bagian yang penting dari ekonomi global, kami merilis laporan Zakat tahunan pertama kami hari ini dalam acara Tahun Toleransi di Dubai, ibukota ekonomi Islam. Sudah sewajarnya program Zakat kami berkembang menjadi struktur yang lebih menarik bagi industri keuangan Islam global. Struktur dana ini memungkinkan UNHCR untuk lebih transparan dan dapat dipercaya dalam hal penerimaan dan pendistribusian dana Zakat,” Houssam menambahkan.

“Zakat berpotensi untuk menyalurkan puluhan miliar dolar untuk tujuan filantropi global dan kebutuhan kemanusiaan global berdasarkan laporan perdana UNHCR,” kata Rafi-uddin Shikoh, CEO dan Direktur Pengelola di DinarStandard. “Kontribusi sedekah wajib umat Muslim mungkin merupakan solusi untuk menyelesaikan kekurangan dana UNHCR, karena 60% dari 68,5 juta pengungsi di seluruh dunia (sekitar 40,8 juta) memenuhi syarat untuk memberikan Zakat,” Rafi menambahkan.

Meskipun struktur Dana ini diumumkan tepat sebelum bulan suci Ramadan, yang secara tradisional merupakan bulan memberi dan sedekah bagi umat Muslim di seluruh dunia, Chahine dari UNHCR ingin menekankan bahwa kewajiban Zakat dapat dipenuhi sepanjang tahun.

“Ramadan adalah waktu yang penting bagi para pengungsi, dan tahun ini, kami meluncurkan kampanye besar secara global untuk mengajak umat Muslim mengingat para pengungsi dalam doa mereka dan melalui Zakat. Namun, Dana Zakat Pengungsi menerima kontribusi sepanjang tahun untuk membantu individu, institusi, dan bisnis menyalurkan Zakat filantropi mereka sesuai dengan persyaratan keuangan hukum dan kalender mereka masing-masing.”

Anggaran yang dibutuhkan oleh UNHCR pada tahun 2019 sebesar US$7,9 miliar untuk memenuhi seluruh kebutuhan para pengungsi, pengungsi dalam negeri, dan orang lain yang membutuhkan di seluruh dunia.

Untuk informasi selengkapnya tentang Dana Zakat Pengungsi, klik tautan berikut: zakat.unhcr.org

Untuk informasi selengkapnya tentang topik ini, hubungi:
Ola Anan, Rekan Informasi Publik
Ponsel: +971 (50) 621 3660
Surel: [email protected]

atau

Omer Elnaiem, Petugas Advokasi & Kampanye
Ponsel: +971 (50) 8130 594
Surel: [email protected]

atau

Shadi Ghrawi, Petugas Filantropi Islam
Ponsel: +971 (56) 665 3845
Surel: [email protected]


Tentang UNHCR:


UNHCR, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, memimpin aksi internasional untuk melindungi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik dan persekusi. Kami memberikan bantuan keselamatan hidup, seperti tempat berlindung, makanan, dan minuman, membantu melindungi hak-hak asasi manusia, serta mengembangkan solusi-solusi yang menjamin mereka memiliki tempat aman, yang dapat mereka sebut rumah, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kami juga berusaha membantu orang-orang yang tidak berkewarganegaraan mendapatkan kewarganegaraan. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – SD Juara Batam kehadiran sahabat-sahabat muslim Singapura, yang tergabung dalam Perkumpulan Majelis Pondok Kita Singapura.

Rombongan yang berjumlah 16 orang ini, datang membuat projek amal dan bakti bekerjasama dengan Rumah Zakat. Program ini merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahunnya, mulai dari masak-masak, penyaluran School Kids, pembagian sembako kepada dhuafa hingga Outbond dan Fun Game yang dikemas apik oleh para remaja dan pemuda Muslim Singapura.

Istimewa

Agenda kegiatan yang disusun selama empat hari ini, mulai dari tanggal 18-21 April 2019, dengan acara puncaknya pada hari, Sabtu 20 April 2019. Dan kegiatan dilaksanakan seharian penuh dengan berbagi keceriaan bersama Yatim Dhuafa yang bersekolah di SD Juara Batam.

Anak-anak disuguhi makanan Hot Dog ala Western, diajak menjelajahi etnis budaya mulai dari China Town Singapore hingga budaya Melayu yang terus lekat dalam peradaban dan kemajuan Singapore.

Ruangan kelas yang dikemas Audio Visual, menyajikan gedung-gedung pencakar langit dengan segala kecanggihan fasilitasnya, mengajak berkeliling ke Singapore Flayer, Gardens Bay The Bay, hingga Marina Bay Sands.

Istimewa

Di salah satu sudut kelas di design layaknya Museum Nasional Singapore lengkap dengan pemandunya, yang menjelaskan awal mula sejarah Singapore, perjuangan melawan penjajah hingga kemerdekaan yang berhasil di rebut pada tanggal 9 Agustus 1965 dengan Perdana Menteri pertama Lee Kuan Yew dan Presiden Singapore pertama Tuan Yusuf Ishak.

Di halaman Sekolah Juara Batam disusun arena game berhadiah layaknya Universal Studio. Keceriaan terpancar di wajah seluruh siswa siswi SD Juara Batam yang sangat menikmati berbagai game menarik walaupun dibawah guyuran hujan deras.

Istimewa

Penanggung jawab Projek Bakti dan Amal Majelis Pondok Kita Singapura, Ustadz Hafiz Kusairi merasa bangga dengan kegiatan yang diselenggarakan selama kurang lebih 4 hari ini, berjalan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti.

“Terima kasih Rumah Zakat dan SD Juara yang telah menerima kami dan mengizinkan membuat projek ini. Semoga silaturrahmi kita terus terjalin dengan baik, dan main-mainlah ke Singapore kalo ada waktu,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Rumah Zakat Batam, Muhammad Isa mengatakan apresiasi dan salut kepada rombongan Perkumpulan Majelis Pondok Kita Singapura, yang turut memberikan keceriaan kepada siswa siswi SD Juara Batam.

Istimewa

“Terimakasih sahabat – sahabat Pondok Kita Singapura, yang telah menghadirkan kebaikan. Menyalakan semangat untuk terus memberikan kemanfaatan agar kebaikan terus menjadi rangkaian kebahagiaan yang terukir disetiap peradaban mahluk-NYA yang menjadi pengabdian abadi,” pungkasnya. (r/sal)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bandung – Saat ini perkembangan pengguna media sosial meningkat tajam, menurut data yang dirilis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dari total 150 juta pengguna media sosial di Indonesia, 16,4 jutanya adalah pengguna yang berasal dari Jawa Barat. “Pada Januari 2019, Jawa Barat memiliki 16,4 juta pengguna aktif media sosial, atau lebih dari 10% pengguna media sosial di seluruh Indonesia”, kata Deputi V Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK I Nyoman Shuida saat hadir dalam Acara Gathering Positif Bermedia Sosial di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu 24 , April 2019.

Tingginya angka pengguna media sosial menimbulkan keprihatinan jika media sosial kemudian disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong/hoaks, seperti halnya yang disampaikan oleh Rumadi Ahmad selaku perwakilan dari Gugus Tugas Revolusi Mental. “Media sosial yang sejatinya digunakan untuk merekatkan hubungan antar personal di masyarakat malah dijadikan sebagai instrumen penyebaran hoax oleh oknum yang tidak bertanggungjawab”, jelas Rumadi.

Rata-rata dalam sehari, ada sekitar 15 hoaks yang diklarifikasi oleh pemerintah. Namun, masih ada ratusan berita lainnya yang mengarah pada misinformasi dan disinformasi. “Hoaks atau berita bohong dapat diproduksi dengan sangat cepat dan di viralkan dengan cepat pula”, tambah Noudly Valdryno selaku perwakilan dari Facebook Indonesia. Menurutnya, saat ini Facebook terus berusaha mencegah mudahnya penyebaran hoaks yaitu dengan menggunakan fitur standar komunitas.

“Kami berharap nantinya masyarakat dapat memaksimalkan fungsi standar komunitas di Facebook dengan didukung pengawasan dari pengguna yaitu dapat melaporkan jika konten tersebut merupakan konten hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan SARA serta kekerasan dan pornografi”, tukas Noudly.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyambut baik kegiatan Gathering Positif bermedia sosial ini. Baginya, kegiatan yang mengumpulkan para netizen, influencer, dan pegiat komunikasi digital ini dapat membawa perubahan nyata dalam memperbaiki perilaku bermedia sosial masyarakat, khususnya generasi milenial.

“16,4 juta pengguna aktif media sosial di Jawa Barat itu berarti ada potensi 16,4 juta orang yang dapat menyebarkan konten positif untuk melawan munculnya berita hoaks yang sulit dikendalikan”, kata Bahtiar.

Bahtiar menambahkan, diharapkan kegiatan ini dapat memicu pemerintah daerah lain di Indonesia untuk menyadari urgensi literasi media sosial bagi masyarakat. “Kegiatan ini jangan berhenti disini saja. Saya berharap dapat menular ke seluruh daerah di Indonesia, agar masyarakat tidak mudah lagi diprovokasi oleh berita bohong dan fitnah di media sosial”, tambahnya.

Pusat Penerangan

RILIS

Rabu | 24 April 2019 | 22:37

Pelaksanaan Hari Otonomi Daerah Ke-XXIII

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah akan menggelar Puncak pelaksanaan Hari Otonomi Daerah (Otda) Ke-XXIII yang diperingati secara nasional pada tanggal 25 April 2019 di Banyuwangi, Jawa Timur. Plt. Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik mengatakan, Hari Otda tahun ini mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif”.

“Tema tersebut memiliki beberapa makna pokok, dimana penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang siap dalam menyongsong Revolusi Industri Indonesia 4.0 dan merupakan salah satu strategi transformasi menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” kata Akmal di Banyuwangi, Rabu, 24 April 2019.

Pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXIII juga diberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik secara nasional berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017. EKPPD merupakan tugas Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Akmal mengatakan, peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi sebuah momentum untuk mengingat komitmen bersama membangun daerah.

“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan komitmen bersama untuk membangun Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Akmal.

Penetapan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah merupakan tonggak sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Penetapan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah dinyatakan secara resmi dalam amanat Presiden pada Upacara Peresmian Pemantapan Daerah Percontohan Otonomi Titik Berat pada Daerah Tingkat II pada tanggal 25 April 1995 di Istana Negara. Pemerintah menetapkan dan mengesahkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 tanggal 7 Februari 1996.

Puspen Kemendagri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BAZNAS Kepri) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Zakat se-Provinsi Kepulauan Riau.

Rakorwil Zakat yang mengangkat tema “Percepatan Tata Kelola Zakat yang Optimal di Provinsi Kepulauan Riau” ini dilaksanakan di Gedung Pusat Informasi Haji (PIH) Batam pada Rabu dan Kamis, 24-25 April 2019.

Hadir sebagai peserta Rakorwil Zakat ini seluruh pimpinan BAZNAS Kab/Kota, LAZ Kab/Kota dan LAZNAS Perwakilan se-Kepri.

Istimewa

Hadir dalam pembukaan Rakorwil Zakat ini, Kakanwil Kemenag Kepri Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH, MA sekaligus membuka acara, OPD / instansi se-lingkungan Pemprov Kepri, Bank Indonesia, BPK RI, OJK Kepri, Kejati Kepri, BKKBN Kepri, Polda Kepri, Korem 033 WP Tanjungpinang, Lantamal IV, Lanud RHF, Guskamla I, Satpol PP, Kanwil DJBC Kepri dan Imigrasi Batam.

Turut hadir perwakilan Pengurus Wilayah NU Kepri, LAM Batam, BPJS Batam, Bank BRI Syariah Batam, Bank BTN Syariah Batam, Bank BNI Syariah Batam, Bank Muamalat Batam, Bank OCBC NISP Syariah Batam, Villa Corp, PT Ripos Bintana, dan Poltek Batam.

Wakil Ketua III BAZNAS Kepri Dr. Cahyo Budi Santoso selaku Ketua Pelaksana Rakorwil Zakat menyebutkan, “Tujuan Rakor ini adalah untuk melakukan koordinasi diantara pengelola zakat, baik BAZNAS, LAZ, maupun LAZNAS perwakilan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dan LAZ yang berskala Kabupaten Kota. Harapannya, dengan diadakannya Rakor ini tata kelola zakat tumbuh semakin baik, potensi zakat yang begitu besar di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu 532 milyar yang saat ini baru bisa digarap 40 milyar benar-benar bisa tercapai dengan optimal”

Ketua BAZNAS Kepri Drs. H. Mustamin Husain dalam sambutannya mengatakan bahwa Rakorwil Zakat ini dilaksanakan dalam rangka bermusyawarah dan merumuskan rencana-rencana strategis untuk mengoptimalisasi zakat di Provinsi Kepulauan Riau.

“Alhamdulillah kinerja lembaga amil zakat di Provinsi Kepulauan Riau memiliki catatan yang baik, karena progresnya terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 dana zakat yang terhimpun 11,8 milyar, tahun 2017 16,1 milyar dan tahun 2018 37,3 milyar. BAZNAS Kepri sendiri alhamdulillah telah menyalurkan dana zakat kepada 29 ribu orang dan muzaki yang berjumlah 14 ribu orang. Hal ini tidak terlepas dari rahmat Allah SWT, kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan juga upaya-upaya kita dalam menjemput dana zakat. Oleh karena itu kita melaksanakan rakorwil zakat ini agar kita bisa mengoptimalisasi pencapaian zakat kita ke depannya”,ucapnya.

Kakanwil Kemenag Kepri dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada para pejuang zakat yang telah mengerahkan ikhtiar-ikhtiar terbaiknya dalam menghimpun dan menyalurkan dana ummat ini, dan memotivasi para peserta Rakorwil untuk dapat menjaga dan meningkatkan prestasi ini. Beliau didaulat untuk membuka secara resmi Rakorwil Zakat se-Provinsi Kepri.

Acara Pembukaan Rakorwil Zakat se-Provinsi Kepri ini ditutup dengan sesi foto bersama para tamu undangan dan peserta Rakorwil. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Pelantikan. Pada acara pelantikan tersebut terlebih dahulu diawali dengan penyerahan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang berlangsung di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019.

Dalam penyerahan petikan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menpan RB Syarifudin. Selain itu hadir Ketua MPR RI, Pimpinan Parpol, Pimpinan/Pejabat Eselon 1(satu) Kementerian/Lembaga, Pimpinan dan Anggota DPRD Maluku, Unsur Forkompimda Maluku dan lain-lain.

Selanjutnya, Presiden RI Jokowi didampingi Menteri Dalam.Negeri Tjahyo Kumoli dan Gubernur dan Wagub Maluku yang dilantik kirab dikawal Paspampres dengan berjalan kaki menuju Istana Negara.

Di awal acara pelantikan dilakukan dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 189/P Tahun 2018 tentang Pengesahan, Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2019-2024 yang ditetapkan di Jakarta pada 28 September 2018. Jokowi kemudian menanyakan kesediaan Murad dan Barnabas untuk diambil sumpah jabatan.

Setelah pembacaan sumpah, Gubernur Murad dan Wagub Barnabas menandatangani berita acara pelantikan sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku 2019-2024 di hadapan Presiden Jokowi. Jokowi juga membubuhkan tanda tangan di dokumen itu.

Pada kesempatan tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat dan berpesan kepada Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang baru dilantik agar menjalankan amanat rakyat Maluku dengan sebaik-baiknya.

“Segera lakukan upaya-upaya untuk mencairkan suasana kehiduapan masyarakat pasca Pemilu Serentak 2019. Ciptakan kondisi hidup berdampingan di masyarakat dengan harmonis, rajut gotong-royong dan kekeluargaan”, ungkap Mendagri.

Lebih lanjut Tjahjo Kumolo juga menyampaikan bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah sudah jelas diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur selain sebagai kepala daerah juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga koordinasi, sinergi dengan seluruh instansi pemerintahan yang ada di daerah harus dilakuakan untuk bersama-sama mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Di akhir Mendagri Tjahjo Kumolo mengucapkan Selamat Bertugas kepada Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. (***)

Puspen Kemendagri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengukuhkan Pengurus Persatuan Purnabakti Kemendagri Periode 2019-2023. Acara digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa, 23 April 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi menyampaikan apresiasi pada kepengurusan lama maupun baru yang telah memberikan dedikasinya untuk Kementerian Dalam Negeri. Menurut Hadi, para Purnabaktilah yang telah membangun Kemendagri hingga saat ini.

“Kami memberikan apresiasi kepada pengurus Persatuan Purnabakti Kemendagri yang telah melaksanakan acara ini, Mendagri juga memberikan apresiasi kepada pengurus lama dan pengurus baru, karena bapak/ibulah yang membangun kementerian ini. Berkat bapak/ibu, Kemendagri bisa berdiri hingga hari ini dan terus seiring berjalannya waktu,” ungkap Hadi.

Ungkapan syukur juga disampaikan Hadi atas pertemuan dan silaturahmi yang digelar. Ia berharap pertemuan sejenis ini akan terus dilaksanakan untuk melengkapi keberadaan Kemendagri.

“Bersyukur bahwa apa yang telah bapak/ibu dedikasikan pada Kemendagri akan kami jaga bersama dengan pejabat saat ini. Kita saling melengkapi sebagai bagian dari Kemendagri. Semoga pertemuan ini tidak pudar setelah Pemilu dan seterusnya,” pungkasnya. (***)

Puspen Kemendagri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim melakukan peninjauan sekaligus memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecammatan Moro, Selasa, 23 April 2019.

Menurut pengakuan warga Moro mengungkapkan, kebakaran terjadi Senin, 22 April 2019 sekitar pukul 23.45 WIB. Akibat kejadian itu, api menghanguskan enam ruko dengan sebelas kepala keluarga.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim mau menuju ke lokasi bencana kebakaran di Kecamatan Moro.

Sejauh ini belum diketahui kerugian akibat kejadian yang tidak memakan korban ini. Namun, ruko yang menjadi keganasan sijago merah tersebut menjual barang-barang sembako.

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim mengungkapkan pemerintah Kabupaten Karimun turut prihatin atas kejadian kebakaran yang terjadi di Kecamatan Moro.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim tiba di posko kebakaran di Kecamatan Moro.

“Saya berharap kepada seluruh Bapak Ibu warga korban kebakaran untuk dapat bersabar atas musibah yang terjadi, dan terimalah dengan lapang dada dan hati yang tenang. Karena semua musibah itu pasti ada hikmahnya bagi kita,” ujar Wakil Bupati berharap.

Pemerintah selalu peduli dan tanggap atas segala musibah yang terjadi di Kabupaten Karimun apa lagi kebakaran seperti yang saat ini terjadi di Kecamatan Moro.

Rasa kepedulian kami saat ini, kami hadir bersama rombongan untuk meninjau langsung musibah yang terjadi. Sekaligus dikesempatan ini memberikan bantuan kepada Bapak Ibu korban kebakaran.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim menyaksikan puing-puing kebakaran di Kecamatan Moro

Akan tetapi kita harapkan jangan dilihat besarnya bantuan yang diberikan, akan tetapi inilah rasa kepedulian kami pemerintah kepada Bapak Ibu semuanya.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim mendengarkan keluh kesah korban kebakaran di Kecamatan Moro.

Untuk saat ini kepada Bapak Ibu korban kebakaran untuk dapat bersabar dan dapat tinggal di rumah saudaranya masing-masing, sementara dari kepolisian akan memperoses punca kebakaran sekaligus warga membersihkan bekas puing-puing kebakaran. Sambung Wakil Bupati.

Adapun bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Dinas Sosial dua belas paket bantuan diantaranya sembako, tikar, dan satu set alat masak dan bantuan lainnya. (humaspemkabkarimun)

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecamatan Moro.