SELAYANG

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pemerintah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2019. Pada tahap pertama dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) pada posisi guru atau dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.

Demikian disampaikan Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu, 23 Januari 2019.

“Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai bulan Februari 2019,” ujarnya.

Menurut rencana, rekrutmen P3K tahun 2019 ini sebanyak 150.000 formasi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala,dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018.

“Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang,” imbuhnya.

Dijelaskan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional. Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak ‘memulangkan’ para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Menteri Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional. Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

“Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara,”ungkapnya.

Syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.

Rakor ini dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi Dudy Purwagandi, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Brigjen Yan Fitri, serta perwakilan Pemda di seluruh Indonesia yang membidangi tentang SDM Aparatur. (humas menpanrb)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengadakan pertemuan dengan Vice President Public Policy and Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo, Senin, 21 Januari 2019.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, pertemuan Menteri Kominfo dan Victoria Grand tersebut, membahas langkah nyata untuk mengurangi penyebaran hoaks yang sangat cepat viral melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.

BACA JUGA 

Tantangan PWI Jaman Now

Ferdinandus mengatakan, upaya pengurangan penyebaran hoaks melalui WhatsApp menjadi perhatian global. World Global Influencer Leader dari empat negara melakukan pembahasan dengan pihak WhatsApp untuk mewujudkan langkah pengurangan penyebaran hoaks. Dalam pembahasan itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Kominfo Rudiantara.

“Pembatasan jumlah forward pesan melalui WhatsApp telah dibahas sejak kuartal ketiga tahun 2018. Adapun beta test fitur itu telah dilakukan sejak dua bulan terakhir,” ungkap Ferdinandus.

Kapuspen Kemendagri Dukung Kebijakan Gubernur Jatim

Dikatakan Ferdinandus, fitur pembatasan forward pesan melaui WhatsApp akan mulai berlaku efektif pada tanggal 21 Januari 2019 waktu Los Angeles atau tanggal 22 Januari 2019 Pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Pembatasan jumlah forward pesan pada aplikasi Whatsapp baru berlaku untuk pengguna OS Android. Untuk IOS sedang dalam proses pengembangan.

“Menteri Kominfo Rudiantara mengapresiasi langkah WhatsApp untuk mengurangi penyebaran konten negatif di platform pesan instan itu,”jelasnya. (humas kementerian kominfo)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, menggelar Rapat Kerja di Jakarta, 21-22 Januari 2019.Ini merupakan rapat kerja pertama, sejak terbentuk pengurus baru di bawah Ketua Umum Atal Sembiring Depari, hasil Kongres PWI di Surakarta, 27-30 September 2018.

Pada kesempatan ini, Atal Sembiring Depari menegaskan kembali janjinya  di depan kongres, bahwa di tengah perkembangan media massa dan media sosial Tanah Air yang diwarnai berbagai perubahan, ia akan membawa PWI lima tahun kedepan dengan visi baru. “Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital. PWI jaman now,” katanya.

Ujud dari PWI jaman now itu, misalnya dalam pengelolaan organisasi, akan dikelola menggunakan platform IT PWI app. Dengan aplikasi yang ada, bisa melayani kebutuhan interaksi hingga informasi Pengurus Pusat , Provinsi hingga kabupaten, serta anggota PWI seluruh Indonesia. Juga masyarakat yang ingin tahu kegiatan PWI diberbagai bidang, mulai dari kegiatan pendidikan :Sekolah Jurnalisme Indonesia(SJI), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), hingga kegiatan lain di dalam dan luar negeri. Bahkan dari PWI app itu juga, kelak dapat dijadikan sarana pendidikan jarak jauh, sehingga bisa diakses semua anggota PWI, terutama yang berada di berbagai pelosok Indonesia. Adapun untuk menjangkau kaum milenial, PWI menggunakan media sosial, seperti instagram, facebook, youtube, dll. “Pokoknya semuanya cukup dari ponsel masing-masing,” ujarAtal.

Seiring dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang puncaknya 17 April 2019, PWI akan mengaktifkan kembali Mapilu (Masyarakat Pemantau Pemilu) PWI, untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu dari Sabang sampai Merauke, agar terciptanya Pemilu yang bersih. Tentu dengan dukungan dan kerja bersama anggota PWI yang tersebar di 34 Provinsi.

Muncul Dua Arus : Idealistis vs Realistis

Rapat kerja yang akan berlangsung hingga hari ini, akan dipuncaki dengan seminar dengan mengangkat topik “Peranan Pers di Era Digital dalam Mendukung Pembangunan Daerah”. Menampilkan tiga pembicara: Gubernur DKI Jakarta, Ketua Dewan Pers dan Direktur Utama Bank DKI

Seluruh peserta rapat kerja, sepakat bahwa dalam menjalankan tugas, pers harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik.  Dalam kongres PWI di Solo 2018, malah menambah satu lagi Kode Etik Perilaku. Dengan dua kode etik ini, dimaksudkan agar profesi wartawan bisa dijalankan dengan profesional dan berintegritas.

Disesalkan jika pers mengabaikan Kode Etik Jurna listik, demi mengikuti irama kendang pihak lain (polisi), sehingga kehilangan sikap kritis.Contoh terbaru, bagaimana media sosial dan media mainstream beramai-ramai  “menghakimi”  Vanessa Angel, dalam kasus prostitusi via online.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang, saat ini ada tiga kategori ancaman terhadap pers : pemerintah, preman (dibelakangnya partai) dan pemilik modal, yang 95% berafiliasi pada partai.

Seiring denganitu, Indek Kebebasan Pers yang diumumkan oleh Dewan Pers menunjukkan bahwa intervensi pemerintah pada media menurun, sedangkan intervensi pemilik media atau pemilik modal pada news room (wartawan) meningkat.

Diksi “intervensi”, khususnya untuk pemilik media, pemilik modal  pada nesw room, wartawan memancing pro kontra. Pihak yang pro, menganut pandangan bahwa pemilik media. pemiliki modal tidak boleh mencampuri idealisme kerja redaksi dan wartawan yang otonom: berpihak kepentingan umum. Sedangkan yang kontra, melihat secara realistis bahwa usaha media harus dijalankan pemilik modal/ media, bersama wartawan/news room agar tetap hidup, apalagi di tengah kondisi pers yang sulit sekarang ini.

Margiono, yang menjabat Ketua Umum PWI dua periode, yang kini duduk sebagai Ketua Dewan Penasihat PWI, mengingatkan bahwa media tidak hidup di ruang hampa, karena itu harus belajar pada kondisiriil. “Sepanjang seseorang menjadi wartawan, ya harus tunduk pada (pemilik) medianya. Kalau tidak mau tunduk, ya bikin media sendiri,”ujarnya. Seraya menambahkan, bahwa wartawan harus membela perusahaan supaya tetap hidup. (humas)

RILIS

Selasa | 22 Januari 2019 | 23:51

Kapuspen Kemendagri Dukung Kebijakan Gubernur Jatim

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar Bahruddin mendukung penuh atas kebijakan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo akan melayangkan surat teguran kepada Wakil Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin. Teguran ini dikarenakan Wakil Bupati Trenggalek meninggalkan tugasnya tanpa izin.

Bahtiar mengungkapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan bahwa persolaan tersebut terkait larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 huruf j meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

“Bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dikecualikan dari meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak,” ungkap Bahtiar, Selasa, 22 Januari 2019.

Bahtiar mengatakan, persoalan tersebut memiliki konsekwensi dikenai sanksi secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ayat 3, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Ayat 4, dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Dan ayat 5, dalam hal kepala Daerah mengikuti program pembinaan khusus, tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk. Sesuai konsitusi juga bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota adalah bagian dari sistem pemerintahan NKRI.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Berkenaan dengan kewenangan gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan kabupaten/kota. Bahtiar utarakan dengan tegas.

Gubernur juga memiliki fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat didaerah, yaitu diatur secara jelas dalam Pasal 373 ayat 2 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Prinsipnya Kemendagri mendukung apa yang sudah dan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Timur, menegakkan hukum pemerintahan daerah, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur kepada Wakil Bupati Trenggalek, ternasuk binwas kepada walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati lainnya diwilayahnya sesuai yang diatur dalam UU Pemda.

Kronologi permasalahan tersebut bermula dari Gubernur Jawa Timur menerima surat tentang Wakil Bupati Trenggalek) tidak ada di tempat, dan tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat negara tanggal 9 sampai dengan 19 Januari 2019. Maka Gubernur Jawa Timur mengirimkan surat ke Bupati Trenggalek agar menyampaikan laporan secara rinci.

Gubernur juga meminta Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak untuk segera membuat laporan rinci mengenai Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut

“ Laporan ini penting untuk kemudian dilanjutkan sebagai laporan Gubernur Jatim kepada Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya.

Sebab, kata Bahtiar, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 77 ayat 3 disebutkan bahwa kepala daerah yang meninggalkan tugas lebih dari tujuh hari tanpa izin mendapat teguran. Hal2 seperti ini penting dilakukan oleh Gubernur dan jadi contoh di seluruh daerah.

Bahtiar menegaskan, Gubenur harus mengembalikan kembali marwah sistem pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional negara kesatuan Republik Indonesia sesuai azas-azas, prinsip-prinsip dan etika penyelenggaraan pemeintahan yang baik dan sesuai konstitusi dan Undang-Undang.(***)

OPINI

Selasa | 22 Januari 2019 | 10:29

Sisa Ruang Profesi Wartawan

KEGELISAHAN konstruktif Ganjar Pranowo tentang masa depan media, saya tangkap dari ungkapan-ungkapannya saat menerima audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah, 2 Januari lalu. Dia terutama menanyakan, jaminan kesejahteraan seperti apa yang bisa diberikan oleh para pengelola media terhadap manusia profesional wartawan?

Pertanyaan tersebut pernah disampaikan Gubernur Jawa Tengah itu kepada pengurus PWI Pusat dalam sebuah diskusi menjelang Kongres 2018. Keberpihakan pada masalah ini, menurut dia, perlu menjadi komitmen organisasi profesi dan serikat perusahaan media untuk mendorong terciptanya rasa “aman” bagi wartawan dalam menjalani tugas profesinya. Juga supaya ada standar yang menjauhkan dari pikiran-pikiran yang membuat performa mereka tidak kredibel.

Wacana tentang masa depan profesi wartawan rasanya patut diapungkan sebagai arus diskusi menjelang peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2019 nanti. Pertanyaan awal, sebagai ungkapan kegelisahan, pernah saya diskusikan dengan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Firdaus Banten dalam sebuah Uji Kompetensi Wartawan (UKW), “Masih cukup berprospekkah profesi dunia jurnalistik dari sisi jaminan ketercukupan ekonomi?”

Tak mudah menjawab gambaran tersebut. Pertama, bagaimanapun media — dengan topangan sumber daya manusia profesi jurnalis — masih harus ada seiring dengan naluri kebutuhan manusia akan informasi. Kedua, faktanya kini sebagian kebutuhan informasi itu bisa diakses melalui browsing mesin pencari penyedia apa pun info yang dikehendaki. Ketiga, dengan aneka platform media sosial, sekarang “setiap orang bisa menjadi wartawan untuk dirinya sendiri dan orang lain”.

Tiga gambaran itu memang masih menyisakan ruang eksistensial bagi wartawan dengan media arus utamanya, namun apakah cukup memberi garansi keleluasaan ruang kehidupan dari sisi kesejahteraan?

Saya akan secara dini memagari, jangan hanya bicara tentang idealisme. Sikap ini menjadi ruh kehidupan para pemilih profesi wartawan, akan tetapi konteks realitas zaman tidak mungkin menuntut idealisme yang buta akan penopang kredibilitas sikap tersebut. Ekspresi idealisme hanya akan kredibel manakala seseorang merasa “aman” dalam kebutuhan dasar hidupnya, dan ini adalah opini sepatutnya yang berlaku sekarang. Bagaimanapun, wartawan bukan “pertapa” atau orang yang memilih ber-zuhud dalam hidupnya demi memperjuangkan keyakinan profetik.

Bukankah dunia jurnalistik juga mencatat sejumlah “kisah sukses” wartawan yang bermigrasi menjadi anggota legislatif, kepala daerah, staf ahli pejabat publik, komisioner penyelenggara pemilu, pebisnis non-media, juga ragam pekerjaan lain? Sebagian dari kisah sukses itu, bagaimanapun, mulanya ditopang oleh eksistensi profesi kewartawanan.

Jaminan di Sisa Ruang

Lalu bagaimana memasuki lorong pilihan profetik itu dengan memberikan keyakinan masih ada jaminan sisa ruang hidup?
Dinamika kehidupan manajemen bisnis media — khususnya media cetak dan sebagian online — secara nyata kita lihat sekarang sebagai “jihad” mempertahankan diri. Pada sisi lain kita juga melihat pelbagai platform media sosial tampak “meriah” dengan promosi produk dan jasa yang seolah-olah mewartakan bahwa iklan-iklan yang hengkang dari media cetak, justru bermigrasi ke media sosial, dan tidak serta merta beralih orientasi sebagai lahan bisnis media online.

Sebenarnya terdapat peluang kalkulasi teknis-kolaboratif yang bisa memberi keuntungan finansial menjanjikan antara media-media digital dengan berbagai platform media sosial. Jadi peluang tetap ada, meskipun model, pola, dan perilaku advertising ini, yang kita tangkap di banyak media online, seperti menomorduakan hakikat nilai berjurnalistik. Dengan perkembangan bentuk adaptasi sajian iklan itu, apakah produk jurnalistik nantinya akan sepenuhnya terartikulasikan seperti hanya “numpang lewat” menemani ingar-bingar wajah advertisment business?

Pertanyaan lanjutannya, apakah perilaku bermedia pada saatnya memang bakal menomorsekiankan ritus-ritus “spiritualitas jurnalistik”? Artinya, sikap berjurnalistik kelak akan sekadar menjadi mitos idealistik ketika praktik semesta media lebih tergantung pada “jualan” berbasis klickers (viewers) dengan kiat-kiat pendekatan yang lebih teknis ketimbang mengarusutamakan nilai-nilai berjurnalistik.

Sekarang ini, yang dibutuhkan oleh profesi wartawan adalah pengelaborasian sisa ruang untuk dimasuki dengan membawa keyakinan akan ada prospek kesejahteraan yang bisa diraih. Masalahnya, bagaimana manajemen bisnis media berkreasi memberi jaminan ruang kehidupan profetik sebagai “manusia”, yang bisa dikolaborasikan dengan ruang ekspresi nilai-nilai jurnalistik. Bentuk inilah yang bakal saling menopang mewujudkan “manusia wartawan yang kredibel”. (*)

Oleh: Amir Machmud NS,
Wartawan Suara Merdeka
Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah

kekuatan pangan

RILIS

Senin | 21 Januari 2019 | 18:49

Fadholi: Infrastruktur Pertanian Harga Mati!

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Untuk lebih meningkatkan hasil pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, maka perlu diberikan perhatian khusus terhadap infrastruktur sarana dan prasarana pertanian.

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Fadholi menilai pembangunan infrastruktur pertanian adalah hal yang paling penting dalam memajukan hasil tani dalam negeri.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian dan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian untuk mengevaluasi anggaran tahun 2018 dan rancangan tahun 2019, Senin, 21 Januari 2019.

“Saya akan mendorong adanya alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur termasuk jalan usaha tani, sebab masih banyak petani kita ketika membawa hasil pertanian mengalami kesulitan. Ketika hal ini diringankan, maka kita dapat meningkatkan pendapatan dari petani” ujar Fadholi saat rapat berlangsung.

Revitalisasi, rehabilitasi dan replanning cluster pertanian di berbagai infrastruktur jaringan irigasi pertanian adalah langkah kerja yang bisa membawa perubahan pada kehidupan petani menjadi lebih sejahtera.

“Tak hanya infrastruktur, optimasi pertanian di Indonesia sebaiknya didukung pula dengan program sarana penunjang pertanian. Beberapa di antaranya merupakan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, serta obat tanaman yang dibutuhkan petani” tegas politisi asal Kendal ini.

Selain itu, Fadholi juga menegaskan pentingnya peran BULOG untuk lebih optimal menyerap gabah dari petani. Sehingga bisa mengurangi impor beras yang dilakukan pemerintah selama ini.

“Kalau BULOG bisa membeli gabah di musim penghujan, hal ini sama dengan mengamankan stok beras kita. Masalahnya, BULOG mampu menyerap berapa banyak gabah dari petani. Saat ini, gudang penyimpanan BULOG yang ada di daerah belum modern. Sehingga gabah yang dibeli tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama” ungkap politisi NasDem Dapil Jawa Tengah ini.

Sementara itu, rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut menghasilkan kesimpulan, yakni pertama mengapresiasi kinerja serapan APBN Kementan tahun 2018, menerima penjelasan atas peningkatan pagu alokasi APBN 2019.

Kemudian, menyetujui anggaran subsidi pupuk APBN tahun 2019 sebesar Rp 29 triliun atau setara dengan 9.550.000 ton. Serta, menyetujui dana alokasi khusus tahun 2018 bidang pertanian.

“Komisi IV meminta Kementan melakukan koordiansi dengan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan konfirmasi luas lahan baku sawah. Keenam meminta revisi Inpers nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras,” bunyi kesimpulan tersebut. Terakhir, menyetujui pelaksanaan kegiatan pinjaman hibah luar negeri dan meminta pemerintah melakukan pembayaran kekurangan subsidi pupuk 2015 sampai 2017. (mediacentre fraksi nasdem dpr ri)

cukong pilkada

RILIS

Senin | 14 Januari 2019 | 15:43

Akbar Faizal Cegah Cukong Pilkada Main Proyek di Daerah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Makassar – Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal berjanji membongkar kasus dugaan korupsi proyek irigasi di Bulukumba senilai Rp 49,819 miliar. Bahkan, anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI ini, berjanji membawa kasus itu ke rapat kerja dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam waktu dekat.

“Saya akan membawa dalam rapat Minggu ini dengan Jaksa Agung. Saya akan mempertanyakan dan mengawalnya,” tegas Akbar Faizal saat menerima aduan pelapor dugaan suap proyek irigasi dari oknum PNS, Andi Ichwan di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Minggu, 13 Januari 2019.

Dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali tidak boleh ada yang istimewa. Pada pilkada Bulukumba, Partai NasDem mendukung Andi Sukri Sappewali, tapi bukan berarti NasDem mendukung penyalahgunaan kewenangan.

“Ini pembuktian bahwa NasDem tidak akan memberi toleransi dan total memberi dukungan kepada penegak hukum. Ini juga sekaligus memberi sinyal kapada para pejabat daerah untuk tidak seenaknya dan merasa bisa berbuat apa saja. Saya akan mengawasi dengan detail dan terukur,” kata AF sapaan Akbar Faisal.

Menurut Akbar Faizal paraktek cukong untuk mendapatkan proyek seperti kasus dugaan korupsi proyek irigasi di Bulukumba tersebut juga terjadi di Kabupaten lain, khusnya kabupaten yang baru saja melaksanakan pilkada.

“Pola-pola pencarian uang dengan cukong seperti ini juga terjadi di kabupaten lain khususnya kabupaten yang baru saja melaksanakan pilkada, dimana para kandidat dibiayai oleh cukong. Semakin tebal dana cukongnya, maka peluang menang makin besar. Maka, ketika terpilih jadi bupati dia terjebak pada tangan-tangan hitam cukong yang membuat bupati terpilih hanya seperti wayang,” ungkap politisi NasDem itu.

Untuk mencegah permainan praktek bagi- bagi proyek tersebut, sebagai anggota komisi III DPR-RI yang mempunyai fungsi pengawasan yang bermitra dengan penegak hukum akan melakukan perhatian penuh.

“Saya akan memberi perhatian penuh dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Sulsel, khususnya di dapil saya secara sangat ketat. Seperti kasus di Bulukumba, ini bukti awal sudah saya dapatkan,” jelas AF. (fraksi nasdem dpr ri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendampingi Presiden Joko Widodo pada Silarurahmi Tingkat Nasional Jilid II (Silatnas II) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Gedung Istora Senayan Jakarta Pusat, senin, 14 Januari 2019.

Acara tersebut dihadiri sekitar 20.950 orang bertujuan menyalurkan aspirasi meminta kepada pemerintah untuk segera merealisasikan pemberian penghasilan atau gaji kepada para Perangkat Desa setara dengan penghasilan atau gaji ASN Golongan II/a.

Pada kesempatan tersebut hadir langsung Presiden Joko widodo Presiden RI yang didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo, Menpan RB Syafruddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz dan Pangdam Jaya Mayjend TNI Joni Supriyanto.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyatakan bahwa perhatian pemerintah sekarang kepada desa, di tahun 2015 telah kita berikan 20,7 triliun rupiah, Tahun 2016 telah diberikan 47 triliun rupiah, Tahun 2017 telah diberikan 60 trilliun rupiah, Tahun 2018 sudah berikan 60 triliun rupiah, dan tahun di Tahun 2019 diberikan 70 triliun rupiah, totalnya sampai tahun 2019 kita telah gelontorkan 257 triliun kepada desa-desa yang ada seluruh Indonesia.

Selain itu, menurut Presiden Jokowi yang paling penting sudah diputuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan golongan II/a yang kedua PP-nya, yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 akan segera direvisi paling lama 2 minggu setelah ini.

“Jadi, ditunggu dua minggu nanti akan kita keluarkan revisi PP-nya nanti agar segera bisa dilaksanakan”, ujarnya.

Lebih lanjut Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pula bahwa, pertama pada awalnya Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) hendak demo depan Istana Merdeka, namun secara mendadak Bapak Presiden berkenan untuk menerima langsung. Dan karena hujan maka diarahkan tempat di Istora Senayan Jakarta.

Kedua, Presiden menyetujui aspirasi peningkatan penghasilan tetap perangkat desa setara dengan PNS golongan II/a yang bersumber dari APB Desa.

Dan, ketiga Presiden perintahkan Mendagri, Menkumham, Menkeu, Seskab, KSP, Mensesneg dan stake holder terkait lainnya untuk laksanakan dilakukannya revisi PP Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam dua minggu ini sudah selesai sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Puspen Kemendagri

kertas suara

RILIS

Sabtu | 12 Januari 2019 | 15:49

Ingat… Ini Lima Warna Surat Suara Pemilu 2019

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan pada hari H Pemilu di tanggal 17 April 2019 mendatang di tempat pemungutan suara (TPS) akan ada 5 warna kertas suara yang disediakan untuk calon pemilih. Mudah membedakannya karena lima kertas suara ini memiliki warna yang tidak sama.

“ Warna kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru untuk DPRD Provinsi, hijau untuk DPRD Kabupaten/Kota, dan warna abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan warna ini berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018, tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada Pemilu Tahun 2019” ungkap Bahtiar di Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2019.

Lebih lanjut Bahtiar juga menerangkan secara rinci dari perbedaan warna dan disain surat suara pada Pemilu 2019, sebagai bagian dari sosialisasi dan pendidikan Politik kepada masyarakat pemilih.

Pertama, warna Abu-Abu untuk Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas surat suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan ukuran 22 x 31 cm jenis kertas yang digunakan HVS 80 gram Surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

Kedua, warna Kuning surat suara Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPR, dengan ukuran 51 x 82 cm jenis kertas yang digunakan HVS 80 gram Surat suara Pemilu Anggota DPR berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPR RI.

Ketiga, warna Merah surat suara Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) terdiri atas Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPD, Terdapat 9 (sembilan) kategori ukuran, dengan jenis kertas hvs 80 gram Surat suara Pemilu Anggota DPD berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal/horizontal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan terdapat photo dari setiap calon anggota DPD RI.

Keempat, warna Biru surat suara Pemilu untuk untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dengan ukuran 51 x 82 cm jenis kertas yang digunakan hvs 80 gram, berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPRD Provinsi.

Kelima, warna Hijau surat suara Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan ukuran 51 x 82 cm jenis kertas hvs 80 gram, Surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini, Bahtiar menegaskan dari pengenalan warna surat suara tersebut menjadi penting, tujuannya akan memudahkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat pemilih dalam menyalurkan aspirasi politik pada saat pencoblosan di TPS. “ Hal tersebut penting sebagai bagian dari bentuk pendidikan pemilih kepada masyarakat”, tutup Bahtiar. (puspen kemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Guna menindaklanjuti hasil rapat pleno SMSI Senin, 7 Januari 2019 lalu di sekretatiat SMSI dengan beberapa agenda bahasan salah satunya persiapan HPN 2019 dan penunjukan langsung artis Ucie Sucita sebagai koordinator artis untuk turut serta mensupport kegiatan SMSI.

Pertemuan dilaksanakan di gedung graha pena jalan kebayoran lama, jakarta selatan, Rabu, 9 Januari 2019. Turut hadir dalam kesempatan tersebut ketua umum SMSI Auri Jaya, Sekjend Firdaus, Julherman, Rajab Ritonga, Crema Production, Genpi.co, serta Ucie Sucita.

Diawali dengan persentase perkembangan kegiatan SMSI oleh event organizer crema production, SMSI digadang menjadi satu satunya organisasi perusahaan pers yang komit terhadap perkembangan pers kekinian, hal itu dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang akan ditampilkan bernuansa digital eyes pada peringatan hari pers nasional 2019 Februari mendatang di Jawa Timur.

Selain kegiatan bertemakan kekinian, SMSI juga menghadirkan beberapa kepala daerah hingga akademisi, hal tersebut dimaksudkan untuk penyeimbang agar kegiatan terkesan fleksibel serta dinamis.

Pemantapan kegiatan SMSI berlanjut pada forum rapat bersama panitia HPN 2019 yang dihadiri oleh seluruh organisasi lintas media masa, cetak maupun elektronik, PWI, Dewan Pers, SPS, SGP, ATVSI, ATVLI, PRSNNI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), dan SMSI, di sekretariat PWI Pusat Jl. Kebon Sirih, Gambir Jakarta Pusat, Kamis, (10/01/19)

Alqi perwakilan Crema Production yang ditunjuk sebagai event organizer mempersentasekan rancangan kegiatan SMSI di hadapan ketua umum PWI, Atal S Depari dan Ketua Panitia Pusat HPN 2019, Margiono.

“SMSI akan memfokuskan kegiatannya selama 3 hari, hari pertama: Kamis, 7/02 Seminar Jurnalisme Kemaritiman di Era Revolusi 4.0 keynote speaker menko maritim luhut binsar pandjaitan disusul dengan gala diner, hari kedua: Jum’at, 8/02 Seminar Peran Genpi dalam digitalisasi dunia pariwisata Indonesia, Keynote Speaker menteri Pariwisata Arief Yahya, dan hari terakhir: sabtu, 9/02 merupakan Puncak Hari Pers Nasional 2019 ditutup dengan Gebyar Pesona Hari pers Nasional dengan menghadirkan musisi local, nasional, atraksi kesenian, bazar, Foodtruck, serta Foodcourt,” Ujarnya.

Hadirnya SMSI di HPN 2019 jawa timur memberikan nuansa baru bagi event tahunan segenap insan pers Indonesia dengan mengedepankan digital modern concept sebagai generasi baru pers kekinian

Hal itu selaras dengan harapan ketua umum SMSI Auri Jaya bahwa kehadiran SMSI untuk pertama kalianya pada gelaran hari bersejarah bagi segenap insan pers tersebut diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dari kegiatan lainnya.

“Sudah waktunya bagi kita para wartawan dan perusahaan pers untuk selalu peka terhadap perkembangan zaman, makanya kegiatan SMSI nanti akan bernuansa digital,” Tutup Auri Jaya. (*)

latihan kepemimpinan

RILIS

Kamis | 10 Januari 2019 | 16:33

LDK, Bentuk Mahasiswa TBI STAI-MU Jadi Pemimpin

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris (TBI) STAI-MU bakal menggelar Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Sabtu, 12 Januari 2019 mendatang. Rencananya, latihan kepemimpinan ini digelar bersamaan dengan prodi Pendidikan Guru Madrasyah Ibdaiyah (PGMI).

Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Tadris Bahasa Inggris STAI-MU, Ilham, pelatihan ini untuk membentuk karakter mahasiswa agar bisa memimpin berbagai kegiatan serta sebagai bekal pengetahuan mereka saat berada di lingkungan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Jurusan Tadris Bahasa Inggris STAI MU, Taufik Afdal M.Hum, pihak kampus selamaini selalu mengakomodir semua kegiatan kemahasiswaan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat akrena akan mengangkat kredibilitas kampus.

“Kita selalu dukung upaya-upaya mahasiswa dalam berbagai hal. Dari kegiatan olahraga, keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya selalu kami support. Ini upaya kampus untuk mengarahkan mahasiswa agar menjadi kreatif dan bisa bermanfaat bagi orang banyak,” sebutnya.

Menurut, Taufik, pekan lalu mahasiswa Tadris Bahasa Inggris STAI Miftahul Ulum juga menggelar pertemuan dengan para alumni STAI. “Selain untuk mempererat subungan silaturahmi juga untuk menggali ilmu bagaimana cara agar bisa cepat lulus serta ilmu yang didapat selama dikampus bisa diterapkan di masyarakat seperti yang sudah dilakukan oleh para alumni.

Umumnya, sebut Taufik, para alumni STAI MU jurusan Bahasa Inggris langsung mendapat pekerjaan setelah tamat. “Bahkan banyak yang mahasiswa yang sedang kuliah sudah mendapatkan pekerjaan hingga mengalihkan jam kuliah untuk menyesuaikan dengan jam kerjanya,” sebut Taufik.

Secara umum, sambungnya, ada 40 persen alumni Tadris Bahasa Inggris STAI MU Tanjungpinang bekerja di sektor pariwisata. Selebihnya di sektor pendidikan, birokrasi pemerintahan, swasta, perbankan dan banyak juga yang berwiraswasta. “Penguasaan Bahasa Inggris tidak bisa dielakkan ke depan, sehingga keberadaan prodi ini sangat menentukan pembangunan daerah ke depan,” sebutnya. (***)

mahasiswa

RILIS

Minggu | 06 Januari 2019 | 21:44

STAI-MU Harap Pengurus HMJ Mampu Jaga Nama Baik Kampus

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di empat program studi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum dilantik, Minggu, 6 Januari 2019.

Pengurus masa periode 2019-2020 yang dilantik oleh Ketua STAI MU Drs H Amir Husin MM ini berasal dari program studi Tadris Bahasa Inggris (TBI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Guru Madrsah Ibtidaiyah (PGMI) dan Ekonomi Syariah.

Pelantikan pengurus HMJ empat jurusan yang digelar di aula kampus STAI-MU Tanjungpinang ini dhadiri oleh seluruh mahasiswa yang berkampung di Batu 11 ini. Amir Husin menyebutkan, organisasi kampus yang dilantik adalah perpanjangan jurusan di STAI-MU Tanjungpinang. Ketua STAI -MU ini meminta agar pengurus yang baru bisa menjalankan amanah yang diberikan.

“Saya berharap para pengurus dan anggotanya mampu menghidupkan jurusannya melalui kegiatan akademik dan non akademik serta menjaga nama baik kampus. Selain itu, para pengurus HMJ diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di tengah masyarakat sebagai bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi.

Acara pelantikan pengurus HMJ ini juga dihadiri oleh pimpinan STAI-MU diantaranya Wakil Ketua 1 Suhardiman M.pd.I. Wakil Ketua II Dra Hj.Hernawati M.Pd dan Wakil Ketua III Drs Nazruddin MH. Setelah acara pelantikan, Himpunan Mahasiswa Jurusan lamgsung mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang diikuti mahasiswa jurusan PAI, TBI, PGMI dan Esy.

“Tujuan LDK ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan mahasiswa dalam berorganisasi, serta melatih mahasiswa menjadi seorang leader yang bijak. Mahasiswa harus mampu mengembangkan potensi yg ada dalam dirinya melalui organisasi yang ada di internal kampus. Nara sumber yang kita hadirkan sebagai pemateri yakni Urai Ferry Haryanto M.Pd, Riski Pradana Hidayatullah M.Sos., Widya Herlambang M.Pd.I serta Muhammad Heryandi,” kata Pembina HMJ PAI Milasari M.Pd.I.

Mila berharap, setelah mengikuti acara LDK ini mahasiswa mampu menjadi mahasiswa yang bijak dalam memimpin serta mampu mengembangkan pola pikir dan kompetensi mahasiswa dalam berorganisasi menjadi lebih baik.

Sehari sebelum digelar pelantikan, mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris menggelar pertemuan dengan para alumni dan sharing pengetahuan tentang bagaimana cara agar lulus tepat waktu. Menurut Ketua Jurusan Tadris Bahasa Inggris STAI MU, Taufik Afdal M.Hum secara umum alumni STAI MU ada 3.000 orang yang kini masing masing sudah bekerja di berbagai lembaga negara dan swasta, bahkan ada juga yang mandiri. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Pati – Dandim 0718/Pati Letkol Arm Arief Darmawan S.Sos, menghadiri Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari amal Bakti ke – 73 Kementerian Agama di halaman MAN 1 Pati Jl. Panglima Sudirman Km.3 Desa Dadirejo, Kecamatan. Margorejo, Kabupaten Pati, Kamis tanggal 3 Januari 2019. Kegiatan yang diikuti 1.000 orang ini mengusung tema ”Jaga Kebersamaan Umat ”.

Dalam Amanat Menteri Agama yang dibacakan oleh Bupati Pati H. Haryanto SH, MH, M,Si menyampaikan dalam suasana memperingati Hari Amal Bakti Ke-73 Kementerian Agama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rahmat, berkat, dan perlindungan-Nya menyertai seluruh bangsa Indonesia.

Kita memperingati hari bersejarah ini dalam kesederhanaan, keprihatinan, dan kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari peristiwa alam di beberapa wilayah, seperti di Lombok, Palu, Banten dan Lampung.

Seluruh bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan dalam derita dan bahagia, dalam sukacita maupun dukalara.

Pada Tujuh puluh tiga tahun silam, pada 3 Januari 1946 Pemerintah membentuk Kementerian Agama sebagai bagian dari perangkat kehidupan bernegara dan berpemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan Berdirinya Kementerian Agama adalah untuk menjaga dan memelihara, sekaligus mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat

Melalui peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kita diingatkan kembali arti pentingnya jaminan hak beragama dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pembukaan dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan negara kita berdasarkan Pancasila, bukan hanya jaminan untuk mengamalkan ajaran agama dilindungi negara, bahkan kebijakan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan kaidah agama.

Sejalan dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun ini, yaitu “Jaga Kebersamaan Umat”, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama, apalagi di tahun politik sekarang ini, mari senantiasa menebarkan energi kebersamaan, merawat kerukunan, dan menempatkan diri di atas dan untuk semua kelompok dan golongan kepentingan.

Ditemui tim Penerangan Kodim Pati Kakemenag Kabupaten Pati Imron, S.Ag mengatakan dalam peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang bertemakan “jaga kebersamaan umat “ Mengajak kepada semua elemen di kabupaten pati, mari jaga kerukunan dan jaga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, dan jauhi segala ujaran, perilaku, dan sikap yang bisa menimbulkan luka bagi sesama saudara, mari kita hindari.

Mari jauhi saling menebar benci, saling melempar fitnah keji, saling menyuburkan penyakit hati, dan saling melukai hati antar sesama umat,”jelasnya. (narto pendim pati).

promo awal tahun

RILIS

Kamis | 03 Januari 2019 | 14:57

Promo Awal Tahun Tunas, Diskon Special Rp30 Juta

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Ini kesempatan terbaru bagi masyarakat Batam, yang berniat untuk memiliki Rumah sendiri di awal tahun 2019. Khusus Perumahan Tunas Regency untuk Cluster Lavender dan Cluster Jasmine

Pengembang memberikan kemudahan dalam bentuk PROMO AWAL TAHUN yang sangat menarik. Yaitu Hanya dengan membayar Angsuran Pertama Rp 2 jutaan, bisa Langsung Terima Kunci dan Langsung Huni. Dengan Type yang di tawarkan yaitu T.39/78 dengan Harga Setara dengan T.36

“Ini Kesempatan yang sangat bagus untuk warga Batam dalam mengawali Tahun 2019 dengan memiliki Rumah sendiri dengan cara yang sangat mudah,”  kata Harry, dari Divisi Marketing & Promo Proyek Perumahan ini menerangkan pada Koran ini kemarin.

Silatulrahmi Jadi Kekuatan Pembangunan 2019

Edy Birton Gantikan Asri Agung sebagai Kejati Kepri

Khusus Rumah Siap Huni untuk blok tertentu, bahkan mendapat Special Diskon tambahan sampai dengan Rp30 juta.

Menariknya selain Promo diatas, Harga Rumah di Tunas Regency ini juga sudah termasuk Biaya Notaris (AJB), Biaya Sertifikat (SHGB), dan Pajak Pembeli (BPHTB).

Perumahan Tunas Regency yang berdiri diatas lahan seluas 52 Ha ini terdiri dari 4(empat) Tahap. Berada pada Posisi dan Lokasi yang Sangat Strategis serta dekat sekali ke berbagai tempat-tempat layanan umum seperti Plaza, Pasar Basah, Bank/Atm, Sekolah, SPBU, dan lainnya.

Ribuan WNA Diberikan Izinkan Tinggal di Karimun, Kepri

Perumahan Tunas Regency ini juga memiliki Fasilitas Umum yang sangat Komplit, antara lain Sekolah SMP & SMU Negeri  dalam Kawasan Perumahan, Sarana Tempat Ibadah, Arena Olah Raga, Clubhouse, Kolam Renang,  Jaringan TV Kabel, dan lain-lain. 

Selain itu, Perumahan ini juga menerapkan Konsep Cluster, yaitu akses ke dalam Perumahan melalui satu pintu gerbang. Di dalam Cluster, Row Jalan perumahan juga cukup lebar sampai 10 meter sehingga memberikan kesan sangat lega dan nyaman.

Usai Kenaikan Pangkat, Kapolda Kepri Lantik Dirintelkam

Harga Rumah Tunas Regency juga masih sangat Terjangkau, Type T.39/78 ditawarkan dengan Harga Setara dengan T.36.Berani diBandingkan dengan harga-harga rumah di beberapa perumahan lain yang Setara.

” Stock rumah yang Siap Huni di Perumahan Tunas Regency di Tahap 1 dan Tahap 2 tidak banyak lagi. Total Stock Tahap 1 dan Tahap 2 tinggal belasan uni saja.  Jadi Segera saja hubungi Team Marketing kami atau Silahkan datang langsung ke Kantor Pemasaran Tunas Regency,” Kata Harry, menambahkan.

Pabuk Terjang Natuna dan Anambas, Warga Diminta Waspada

Informasi lebih lanjut, atau berencana Check Lokasi, Silahkan Hubungi Marketing Tunas Regency : 0812 706 89888, 0821 7226 0005, 0812 7522 8108, 0813 6134 9495.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Sebanyak 493 personil Polda Kepri mengikuti upacara kenaikan pangkat di Lapangan Upacara Polda Kepri, Rabu, 2 Januari 2019, Sekira pukul 07.30 WIB. Usai upacara tersebut, Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi melakukan serah terima jabatan Dir Intelkam Polda Kepri.

Upacara kenaikan pangkat ini berdasarkan surat telegram Kapolda Kepri, STR/856/XII/KEP/2018 Tanggal 29 Desember 2018, ST/866/XII/HUM.1.1/2018 Tanggal 28 Desember 2018, ST/719/X/KEP./2018 Tanggal 31 Oktober 2018.

Pabuk Terjang Natuna dan Anambas, Warga Diminta Waspada

10 Hari Operasi Lilin, 14 Kasus Menonjol di Kepri Diungkap

Jumlah personil Polda Kepri sebanyak 246 personil. Jumlah Personil di Satuan Wilayah Polda Kepri sebanyak 247 personil. Perwira yang dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi berjumlah 62 personil. Sedangkan Jumlah Bintara Polda Kepri dan jajaran yang dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi berjumlah 420 personil, dan PNS Polri Polda Kepri dan jajaran yang dinaikan pangkat setingkat berjumlah 11 personil.

Kapolda Kepri mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh personil yang pada hari ini dilantik dengan pangkat setingkat lebih tinggi, dan dapat meningkatkan kualitas kinerja sesuai dengan kapasitas pangkat yang di emban.

Upacara selanjutnya dilanjutkan dengan Serah terima Jabatan Dir Intelkam Polda Kepri dari Kombes Pol Bagus Giri Basuki Jabatan lama Dir Intelkam Polda Kepri diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri. Kombes Pol Asep Ruswanda , SIK Jabatan Lama sebagai Kasubdit II Ditpolitik Baintelkam Polri diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Dir Intelkam Polda Kepri.

Wagub Kepri Ajak Pegawai di Penghujung Tahun untuk Intropeksi Diri

Dalam amanat nya Kapolda Kepri menyampaikan ucapkan terima kasih atas dedikasi dan prestasi kerja kepada Dir Intel Polda Kepri yang lama, dan selamat datang kepada Dir Intelkam Polda Kepri yang baru di Polda Kepri dan selamat bertugas. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Setelah berlangsung 10 hari, Operasi Lilin Seligi 2018 dan Tahun Baru 2019 berakhir, Rabu, 2 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 WIB.

Operasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini ditutup Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi melalui Karo Ops Polda Kepri dalam apel di Mapolresta Barelang.

Karo Ops menyampaikan Operasi Lilin Tahun 2018 telah diselengarakan secara serentak di seluruh Indonesia termasuk Polda Kepri selama 10 hari dimulai dari tanggal 23  Desember 2018 Sampai dengan 1 januari 2019. Pada operasi tahun ini Polda Kepri melibatkan sebanyak 2.517 personil pengamanan gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemda, serta Stakeholders terkait dengan elemen masyarakat lainnya. Dengan kekuatan yang ada bertugas di pos pelayanan sebanyak 24 lokasi, pos terpadu sebanyak 7 lokasi dan pos bergerak sebanyak 6 pos.

Hasil analisa dan evaluasi dalam pelaksanan Operasi Lilin 2018 dan Tahun Baru 2019 berkaitan dengan kasus Lalu Lintas sebanyak 6 kasus, kasus kriminalitas menonjol sebanyak 14 kasus. Untuk jumlah penumpang yang berangkat melalui pelabuhan laut tercatat sebanyak 158.495 orang dan kedatangan sebanyak 122.773 orang, sedangan keberangkatan melalui bandara sebanyak 56.114 orang dan kedatangan sebanyak 58.658 orang.

Selama Operasi Lilin Seligi 2018 juga telah di lakukan serangkaian kegiatan dan langkah langkah antara lain, Polda Kepri telah menginventarisir beberapa potensi kerawanan di antaranya kejahatan konvensional yang meresakan masyarakat, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di seluruh Provinsi Kepri.

Kegiatan lainnya, pengamanan dan kelancaran serta keaelamatan arus mudik dan arus balik  di wilayah Provinsi Kepri selama Natal, potensi bencana alam dan gangguan kamtibmas lainnya serta ancaman tindak Pidana Terorisme. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Denpasar – Bencana Tsunami yang mengakibatkan 426 orang meninggal,  7.202 orang luka dan 40.386 orang mengungsi pada (22/12/2018) membuat Bangsa Indonesia kembali diliputi duka. Belum habis ingatan akan Bencana Gempa Lombok dan Tsunami di Palu kembali bencana Tsunami Selat Sunda menghantam Bumi Pertiwi.

Kejadian Tsunami di Selat Sunda mengingatkan kembali bencana yang terjadi di Aceh 14 tahun silam. Terketuk hati untuk meringankan beban korban yang terkena dampak  Bencana Tsunami Selat Sunda, Komunitas Olahraga Parkour Bali mengadakan kegiatan aksi kemanusiaan berupa penggalangan dana. Aksi Kemanusiaan ini dilakukan pada saat momen car free day di Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Minggu, 30 Desember 2018 mulai pukul 06.00 wita.

Aksi kemanusiaan ini terbilang cukup unik dan atraktif. Para praktisi olahraga Parkour Bali selain membawa kotak kardus untuk donasi bagi masyarakat juga memberikan sebuah hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah setiap masyarakat yang melintas di seputaran Car Free Day Renon dan mendonasikan sebagian rezekinya maka para Praktisi akan melakukan atraksi tricking berupa putaran flip, back flip, kong (jenis-jenis salto) dan masih banyak lagi. Aksi ini mendapatkan respon positif masyarakat dan beberapa orang terlihat mengabadikan trick-trick olahraga parkour melalui ponsel pintar.

Rizki Triantono, salah satu anggota Komunitas Olahraga Parkour Bali mengatakan bahwa kegiatan penggalangan dana ini merupakan bentuk simpati dan empati terhadap korban Bencana Tsunami Selat Sunda.

“Semoga melalui aksi kecil yang dilakukan oleh Komunitas Olahraga Parkour Bali bisa meringankan korban bencana Tsunami Selat Sunda yang masih hidup” ungkapnya.

Ketua Olahraga Parkour Regional Bali, Ida Bagus Tantra atau akrab disapa Gus Tantra dikonfirmasi ditempat terpisah mengatakan bahwa aksi penggalangan dana ini dilakukan diseluruh Regional Komunitas Olahraga Parkour diseluruh Indonesia.

“Aksi ini dilakukan di seluruh Regional Parkour Se-Indonesia dan dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan dan Sumber Daya Manusia di masing-masing daerah. Donasi yang terkumpul dalam penggalangan dana pagi tadi langsung dikumpulkan di Koordinator Olahraga Parkour Pusat untuk selanjutkan disalurkan ke daerah berdampak Bencana Tsunami Selat Sunda” tegas pemuda yang berprofesi sebagai guru ini.

Olahraga Parkour merupakan olahraga yang sangat digemari oleh generasi millennial. Olahraga Parkour merupakan seni berpindah dari satu titik ke titik lainnya dengan aman dan tepat. Olahraga ini pertama kali dipopulerkan oleh David Belle seorang aktor dari Prancis. (***)