SELAYANG

MEDIAKEPRI.CO.ID, Blora – Tidak banyak calon legislatif (caleg) yang hadir di tengah masyarakat dengan membawa konsep perbaikan ekonomi. Dari yang sedikit itu terdapat Milasari Kusumo Anggraini SE, caleg DPR RI dari Partai Berkarya daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV yang meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Magelang Kota, dan Temanggung.

Sejak memutuskan terjun ke politik, dengan mengenakan rompi partai bentukan Tommy Soeharto, Milasari aktif membangun ekonomi kerakyatan dengan membentuk lebih dari seratus komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) dan petani di Kabupaten Wonosobo. Ia mengarahkan petani bersemangat memproduksi hasil pertanian yang dapat bersaing di pasar nasional, dan memotivasi usaha kecil terus meningkatkan omzet penjualan.

“Saya blusukan ke desa-desa, bahkan sampai ke desa paling terpencil di lereng Gunung Sumbing, dan lereng Gunung Sindoro,” kata CEO PT Intrajasa dan PT Berkarya Makmur Sejahtera, perusahaan yang mengembangkan toko grosir GoRo atau Gotong Royong itu.

Menurut Milasari, membangun ekonomi kerakyatan harus dimulai dengan membina petani mendapatkan produk pertanian terbaik, menampung dan memasarkannya. Dengan begitu petani tidak perlu lagi menunggu tengkulak membeli hasil panen. Petani juga menikmati harga hasil panen yang layak dan menyejahterakan.

Di sektor UKM, lanjut Milasari, ia membantu anggota komunitas membangun toko-toko kecil dan mengisinya dengan barang-barang yang banyak diperlukan masyarakat.

“UKM selalu kesulitan uang tunai untuk memenuhi tokonya dengan aneka macam barang,” kata Mbak Mila, demikian perempuan itu biasa dipanggil. “Kami meringankan UKM dengan memberi tenggang waktu pembayaran, lalu kami memotivasi mereka untuk meningkatkan omzet.”

Di Instagram-nya, Mbak Mila mengatakan toko eceran yang dibangun dengan bantuannya menjual bahan pokok, dan melibatkan banyak pemasok di tingkat petani dan peternak level ekonomi mikro. Respon pelaku ekonomi, terutama para supplier, sangat positif karena sistem ini menjawab kebutuhan masyarakat kelas menengah dan bawah di seluruh Indonesia.

Di Wonosobo, misalnya, saat ini telah terbentuk seratus komunitas petani dan UKM. Jika satu komunitas beranggotakan seratus orang, maka ada 10 ribu orang yang terlibat dalam UKM. Di luar komunitas, Mila juga menggandeng koperasi.

“Yang kami inginkan adalah situasi perekonomian masyarakat kembali seperti era Presiden Soeharto,” ujar Mbak Mila.

Caleg-caleg Partai Berkarya di seluruh Indonesia, kata bendahara DPW Partai Berkarya Jateng itu, berusaha membangun ekosistem ekonomi kerakyatan. Tanpa membangun ekosistem, sangat sulit mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kuat.

“Ini juga komitmen Partai Berkarya dan Pak Tommy Soeharto,” ujarnya lagi. “Kami akan terus berkarya demi mewujudkan Indonesia makmur dan sejahtera.”

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Batam, melaksanakan pelepasan ekspor komoditas pertanian berupa kakao dan kelapa bulat senilai Rp. 46,99 Milyard.

Acara pelepasan ekspor produk pertanian dilaksanakan di Dermaga Utara Pelabuhan Laut Batu Ampar, Batam, Selasa (19/3) malam.

“Kita dorong pertumbuhan ini dengan bersinergi,” kata Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ali Jamil.

Ali mengatakan, tercatat dari sistim otomasi perkarantinaan di Batam pada awal 2019 terjadi kenaikan jumlah ekspor dibandingkan tahun lalu sebesar 24 persen. Yaitu pada Periode Januari – Februari 2018 terdapat ekspor 59.224,57 ton atau senilai Rp. 839,17 Milyard. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 73.425,9 ton senilai Rp. 936,57 Milyard.

Kegiatan tersebut adalah inisiasi dari Kementan lewat Badan Karantina Pertanian dengan programnya Agro Gemilang 2019. Yang tujuannya untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian yang berbasis wilayah dan menambah jumlah eksportir dibidang pertanian.

“Ekspor ini harus kita ekspose, supaya masyarakat tau bahwa kita punya potensi, ini harus digarap,” kata Jamil.

Kepala Barantan juga menekankan bahwa Kementan berkomitmen menjaga kualitas dan mendukung ekspor komoditas pertanian daerah agar memenuhi persyaratan SPS (sanitary dan phytisanitary) negara tujuan, agar tidak terjadi penolakan saat tiba di negara tujuan.

Kementan akan terus bersinergi dengan daerah untuk mendorong dan meningkatkan ekspor non migas terutama sektor pertanian.

“Nah lewat program Agro Gemilang ini tidak hanya itu, kita ingin ada peningkatan volume dan penambahan eksportir dan juga negara tujuan, agar nilai tambah ini bisa bermanfaat lebih banyak,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Karantina Pertanian Batam, Suryo Irianto Putro, menambahkan bahwa, pada 2018 terdapat 49 komoditas asal Batam yang diekspor ke berbagai negara diantaranya ampas wangi, kakao, kelapa bulat, minyak sawit, rumput laut dan sarang walet.

“Kita sebagai warga Batam patut berbangga, walaupun daerah kita bukan penghasil utama produk pertanian, tetapi Batam bisa digunakan sebagai tempat mengekspor produk-produk pertanian tersebut,” imbuhnya.

Lanjutnya, terdapat 20 negara mitra dagang diantaranya USA, Angola, Bangladesh, Belanda, Brazil, Tiongkok, Kamboja, Kanada, Mesir Jerman, Yordania, India, Korsel, Malaysia, Meksiko, Singapura, Tanzania dan Vietnam, dengan nilai total ekspor mencapai Rp. 19,32 Triliun.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun yang hadir dan melepas ekspor produk pertanian ini juga membenarkan bahwa Batam punya potensi sektor migas bidang pertanian yang cukup potensial.

Menurut Nurdin, program tersebut perlu didorong. Pihaknya berjanji akan mengoptimalkan upaya yang ada melalui dinas dan lembaga penelitian agar hasil yang didapatkan petani bisa lebih optimal.

“Program ini perlu kita support, kita akan lakukan seoptimal mungkin supaya eksportir dan petani mendapat nilai tambah yang optimum selain juga jadi devisa untuk daerah,” tutupnya. (sal).

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tasikmalaya – Rakyat berpendidikan rendah dan kurang memiliki keahlian seharusnya mendapatkan perlindungan pemerintah dari ancaman tenaga kerja asing tak terdidik. Semestinya kesempatan kerja di lapangan kerja kurang terdidik itu tidak seolah diberikan begitu saja untuk diisi tenaga kerja asing.

Komitmen tegas untuk melindungi tenaga kerja kurang terdidik anak negeri itu disampaikan  Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi, atau lebih akrab dipanggil Titiek Soeharto, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan beasiswa Primajasa Foundation di Gedung Mandalawangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, 19 Maret 2019. Putri Presiden Soeharto itu tak lupa mengamanatkan kepada hadirin, khususnya para penerima beasiswa, bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk mengubah kondisi ekonomi dan strata social.

Menurut Titiek, setiap agama dan kearifan budaya selalu memberikan penghargaan tinggi kepada belajar atau menempuh pendidikan. Dalam Islam, belajar adalah kewajiban setiap Muslim yang berlangsung sejak buaian dan hanya berhenti saat datangnya kematian.

“Ini zaman persaingan terbuka. Bahkan kita lihat, kini untuk pekerjaan sederhana pun harus bersaing dengan warga negara lain,” kata Titiek. Ia menyayangkan kurangnya komitmen penyelenggara negara untuk melindungi tenaga kerja lokal.

Karena itulah, menurut Titiek, semua warga negara harus terus mendorong generasi penerus untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya guna menempuh pendidikan. “Kita ingin anak-anak kita dapat pekerjaan baik dan menjadi pengusaha muda yang dapat menciptakan karya-karya baru,” kata Titiek.

Kehendak berkarya dan mencipta tersebut  juga menjadi semangat yang hidup dalam  Partai Berkarya. Pada saat mengunjungi Kampung Bordir siang harinya, Titiek  mengimbau para pengrajin-pengusaha kecil untuk terus berkreasi. Ia meyakinkan para pengusaha kecil tersebut bahwa hanya dengan berkreasi dan berkarya maka masyarakat bisa membangun kemandirian dan mencapai kesejahteraan.

“Teruslah menjaga semangat untuk berkarya dalam setiap kondisi,” kata Titiek. “Insya Allah, semua akan membawa kepada kondisi yang lebih baik. Allah yang Maha Kuasa selalu menghargai jerih payah hamba-Nya.”  

Tentang semangat  untuk senantiasa berkarya itu, menurut mantan wakil ketua Komisi IV DPR RI itu didapatkannya dari sosok ayah, Presiden Soeharto. Beliaulah, yang semasa hidup selalu menanamkan dan menumbuhkan keyakinan untuk terus berkarya dan membawa kebaikan bagi sesama.

Selain menghadiri dan menyerahkan beasiswa Primajasa Foundation dan mengunjungi serta bersambung rasa dengan para pengrajin-pengusaha kecil di kampung Bordir, selama berada di Tasikmalaya Titiek juga mengunjungi dan bersilaturahmi dengan warga Pesantren Idrisiyyah, Cisayong. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sebuah bangsa hanya mungkin menjadi bangsa besar manakala masyarakatnya menghargai jerih payah dirinya lebih dari penghargaan mereka atas karya bangsa lain.
Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Umum Partai Berkarya Hoetomo Mandala Putra, yang lebih akrab dipanggil Tommy Soeharto. 

Menurut Tommy, kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan tergantung kepada produk dan hasil jerih payah bangsa lain. “Bangsa kita pernah membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa hidup dari jerih payah dan keringat sendiri,” kata Tommy, merujuk prestasi Indonesia mencapai swasembada beras yang diakui Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) pada era pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1984.

Untuk itu, kata Tommy, masyarakat perlu diyakinkan untuk membeli dan mengonsumsi produk-produk bangsa sendiri, terutama mengonsumsi segala yang ditanam di bumi Indonesia oleh para petani Indonesia. Tommy meyakini, seyogyanya masyarakat merasa memiliki akan produk-produk yang dibuat sesama anak bangsa. “Harus ada rasa rumangsa melu handarbeni atau merasa memiliki apa-apa yang tumbuh atau dibuat oleh sesama anak bangsa,” kata dia.  

Sehari sebelumnya, Tommy mengatakan hal yang sama saat menghadiri acara yang digelar kelompok tani binaan Partai Berkarya di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT, Senin 18 Maret 2019. Kehadiran Tommy  yang mengenakan baju kuning dengan kain adat Timor itu disambut warga dengan Tarian Likurai.

Di hadapan kader Partai Berkarya dan warga Kupang Tengah, Tommy mengaku lebih suka datang melebur ke tengah masyarakat sekaligus melakukan kerja-kerja nyata yang bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat.

“Jangan berharap rakyat merasakan manfaat partai politik jika tak ada kerja-kerja nyata yang diperbuat di tengah masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia harus terbiasa berkarya. Itu yang bisa menjamin kebutuhan rakyat bisa terpenuhi,” kata putra bungsu Presiden Soeharto tersebut usai acara.
 
Menurut dia, ibaratnya Partai Berkarya hanyalah jembatan. “Jembatan itu terbentang bagi semua kader partai dan simpatisan. Saya datang ke NTT bukan menjaring massa partai, tapi mau berbuat nyata untuk rakyat NTT.”
Seorang Caleg Partai Berkarya, Maria Lilyana Meko, mengatakan di NTT Partai Berkarya memiliki banyak kelompok petani binaan. Misalnya, di Kabupaten Belu ada kelompok tani usaha ekonomi produktif jagung. Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ada pembinaan untuk kelompok peternak sapi, di Kabupaten Kupang ada kelompok tani usaha garam dan rumput laut, usaha pertanian holtikultura lainnya.

Berbagai kelompok petani-peternak binaan lain juga ada di Sumba, Rote, Sabu, Flores, Alor, dan Lembata. “Kami mencoba melihat potensi yang ada, lalu Bersama-sama masyarakat mengembangkannya,” kata Maria. Selain mendampingi, Partai Berkarya juga memberikan bantuan finansial dan mekanisasi, mulai dari proses pengolahan lahan, pengadaan benih, obat pengganggu tanaman, produksi hingga pemasarannya. (***)

#indonesia berkarya

#karya nyata

#saung berkarya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setiap partai berusaha memenuhi kuota 30 persen calon legislatif (caleg) perempuan, tapi sampai empat kali pemilihan umum (Pemilu) di era reformasi tidak sekali pun 30 persen kursi parlemen diisi perempuan. Padahal, menurut Direktur Utama Taman Buah Mekarsari Mamiek Soeharto, perempuan berperan penting membangun bangsa.

“Saya berharap 30 persen caleg Partai Berkarya yang kelak duduk di parlemen adalah perempuan,” kata putri Presiden Soeharto yang bernama lengkap Siti Hutami Endang Adiningsih itu.

Pada pemilu 1999– pemilu pertama era reformasi, 44 perempuan atau 8,8 persen dari seluruh calon legistlatif– melenggang ke DPR. Tahun 2004, jumlah perempuan yang masuk ke DPR bertambah 4,7 persen, menjadi 65 orang. Tahun 2009 jumlah perempuan yang masuk ke DPR mencapai angka tertinggi yaitu 17,86 persen. Tapi  pada Pemilu 2014 turun ke posisi 17,32 persen, atau 97 dari 560 anggota legislative.

Menurut Mamiek, caleg perempuan Partai Berkarya bisa mendongkrak keterwakilan perempuan di DPR. Caranya dengan sosialisasi gencar di tengah masyarakat, berkomunikasi sebaik mungkin, dan memperlihatkan niat baik.

“Satu hal lagi, jangan menjanjikan sesuatu yang kita tidak mampu mewujudkannya,” kata Mamiek. “Yang terpenting berusaha terus meyakinkan masyarakat betapa Perempuan Berkarya akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat.”

Partai Berkarya baru berusia dua tahun, tapi Mamiek yakin partai yang mengusung cita-cita luhur Presiden Soeharto itu akan memperoleh banyak kursi di DPR. Ia meminta seluruh caleg Partai Berkarya menyatukan tekad meraih kursi di DPR untuk lima tahun mendatang.

Cita-cita Presiden Soeharto, menurut Mamiek, adalah mewujudkan kemakmuran dan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ia melihat saat ini sambutan masyarakat terhadap kelahiran Partai Berkarya sangat baik.

“Kami mempersiapkan caleg Partai Berkarya untuk menjadi kader yang memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya. “Tidak hanya itu, Partai Berkarya juga telah membangun Saung Berkarya sebagai workshop untuk pembangunan pertanian terpadu, dan mewujudkan gagasan desa mandiri pangan dan energi.”
 
Saung Berkarya dibangun Hutomo Mandala Putra, biasa dipanggil Tommy Soeharto, di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Sri Wahyuni, pengelola Saung Berkarya, mengatakan workshop ini adalah solusi bagi pembangunan pertanian di masa depan. []

RILIS

Senin | 18 Maret 2019 | 17:35

Saung Berkarya, Solusi Bagi Masa Depan Indonesia

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bogor – Sempatkan berkunjung ke Saung Berkarya di Hambalang, Kabupaten Bogor, yang dibangun Hutomo Manda Putra, alias Tommy Soeharto. Anda pasti akan terkesan dan sepakat dengan pendapat inilah workshop pertanian yang menjadi solusi krisis energi dan pangan di desa-desa.

Membentang seluas tiga hektar, Saung Berkarya dirancang Sri Wahyuni – dosen Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pakuan – sebagai miniatur desa mandiri energi dengan pertanian terpadu. Saung terdiri dari satu bangunan induk dan dua aula terbuka untuk menerima kelompok besar petani dari berbagai wilayah di Indonesia.

Jangan berharap melihat lampu listrik di Saung Berkarya. Yang ada adalah lampu petromaks dengan bahan bakar biogas. Tidak ada tabung LPG, atau Elpiji, tiga atau 12 kilo untuk membuat kompor menyala pemanas air berfungsi.

“Semua menggunakan bahan bakar biogas,” kata Sri Wahyuni kepada wartawan. “Bahkan, pemanas ruangan juga menggunakan biogas, termasuk lampu untuk menetaskan telur.”

Tidak jauh dari bangunan induk terdapat kandang tujuh ekor sapi, kandang domba, dan kandang berisi ratusan ekor ayam. Di sekeliling bangunan terdapat kebun-kebun percontohan, dengan berbagai jenis tanaman; cabai, oyong Jepang, rumput gajah untuk pakan sapi, dan berbagai jenis sayuran.

Di sisi salah satu aula terdapat rak-rak hidroponik dengan berbagai jenis sayuran. Ada kubah warna biru di bawah tanah dan bak penampungan limbah kotoran sapi. “Kubah berfungsi sebagai penampung gas,” kata Sri Wahyuni, perempuan yang dijuluki Ratu Biogas.

Menurut Mbak Sri, demikian anak transmigran Pulau Buru itu biasa dipanggil, belum seluruh lahan Saung Berkarya terbangun. Lahan di bagian bawah akan disulap menjadi kandang berkapasitas 50 ekor sapi, embung berbentuk hati, kandang domba, dan sarana agrowisata mini.

“Inilah miniatur desa mandiri energi dan pertanian terpadu,” kata Sri Wahyuni. “Di sini, tidak ada yang terbuang. Kotoran sapi, setelah diambil gasnya dimanfaatkan untuk pupuk tanaman.”

Air kencing sapi, mash menurut Sri Wahyuni, juga dimanfaatkan untuk pestisida alami. Semua tanaman di Saung Berkarya menggunakan air kencing sapi.

Hampir setiap pekan Saung Berkarya kedatangan kelompok-kelompok tani dari berbagai wilayah di Indonesia. Terakhir, Saung Berkarya kedatangan Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (Patri), yang mencoba belajar di workshop.

Meski didirikan Tommy Soeharto, ketua umum Partai Berkarya, Saung Berkarya terbuka untuk siapa saja. “Kami tidak pernah bertanya kepada pengunjung dari mana dan simpatisan partai apa,” kata Sri Wahyuni. “Di sini, siapa pun bisa belajar dan kami siap membantu masyarakat desa mandiri energi dan pangan.”

Tidak sedikit pengunjung, lanjut Sri Wahyuni, yang bertanya apakah Pak Tommy juga akan membangun workshop serupa di setiap kabupaten di Indonesia. “Saya tidak tahu berapa orang yang bertanya seperti itu, yang pasti banyak, dan itu menunjukan workshop mandiri energi dan pertanian terpadu adalah kebutuhan masa depan,” kata Sri Wahyuni seraya melapas pandang ke hamparan tanaman.

Saung Berkarya, sekelumit gagasan Partai Berkarya, adalah solusi untuk Indonesia masa depan.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pada masa yang lazim disebut tahun politik, selayaknya semua orang menjaga persaudaraan, bukan justru saling tunjuk dan saling cari kesalahan.

Hal tersebut ditegaskan politisi Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto. Titiek mengajak seluruh masyarakat menjalin dan mempererat tali silaturahmi serta mengesampingkan perbedaan pilihan politik.

“Tujuan politik itu luhur, bukan justru jadi alat memecah belah. Islam mengajarkan kita saling memaafkan,” kata Titiek. Putri Presiden Soeharto itu juga mengutip kearifan Jawa yang selalu diajarkan oleh almarhum ayahnya. “Ayah kami, Bapak kita semua selalu menasihati, aja mung nyatur alaning liyan. Jangan hanya membicarakan kejelekan orang lain,” katanya menambahkan.

Titiek sempat pula mengatakan hal yang sama saat menghadiri acara peringatan Isra dan Miraj bersama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat, Sabtu, 16 Maret 2019 lalu. Pada forum BKMT tersebut Titiek juga mengajak ibu-ibu majelis taklim untuk arif dalam menyikapi suasana cenderung panas menjelang Pilpres.  Dengan kearifan itu ia berharap hal-hal negative bisa diusir sejauh-jauhnya. “Kita semua berharap pascapemilu nanti persatuan dan persaudaraan bangsa ini bisa semakin kokoh.”

Sebelum bergabung menjadi pengurus Partai Berkarya, Titiek lama menjadi wakil ketua Komisi IV DPR RI dari Partai Golkar. Saat menjadi wakil rakyat tersebut Titiek pernah meminta Kementerian Pertanian memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan petani bawang putih demi tercapainya swasembada bawang putih pada 2021.

Bukan hanya bantuan,Titiek juga meminta Balitbang dan Kementan untuk melihat wilayah-wilayah di seluruh Indonesia yang potensial dan layak ditanami bawang putih.

“Impor bawang putih di tahun 2017 itu besarnya mencapai 550 ribu ton sedangkan kita hanya mampu menghasilkan sekitar 20 ribu ton. Ini sangat keterlaluan. Padahal wilayah kita sangat luas,” kata Titiek saat itu.

Pada kesempatan lain Titiek juga giat mendorong pemerintah untuk segera melakukan swasembada daging sapi. Tujuannya agar Indonesia tidak tergantung kepada daging impor dalam upaya menstabilkan harga.

“Kasus daging sapi impor itu tidak hanya seperti sekarang. Setiap mau puasa, Lebaran harga pasti naik,” kata Titiek. Titiek menyatakan komitmen demi terwujudnya swasembada dagung tersebut lebih dari tiga tahun lalu. Saat itu ia sudah mewanti-wanti agar pemerintah tak selalu mengandalkan impor demi pemenuhan kebutuhan daging masyarakat.

“Jangan terus menerus mengimpor daging sapi,” kata Titiek di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) di Dusun Piring, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Bantul, 2016 lalu. [***]

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) kembali mengadakan diskusi santai bertajuk ‘Garbi Talk, Peluang Milenials di Era ekonomi Digital’, Minggu Malam di Kafe La Kopi, Minggu (18/3/2019). Diskusi ini merupakan kelanjutan program Garbi khususnya di Kepri untuk memantik gagasan-gagasan besar yang konstruktif.

“Garbi merasakan persoalan yang cukup pokok dalam keseharian bangsa ini adalah persoalan ekonomi” papar Vebriano Aldy ketua Garbi Kepri dalam sambutannya, saat pembukaan diskusi.

Aldy yang juga baru meresmikan Garbi Tanjung Pinang ini mengucap tahniah kepada para peserta yang hadir dalam diskusi tersebut.

Pembina Garbi Kepri, Abdurrahman juga mengingatkan bahwa diskusi yang diadakan Garbi, adalah persoalan urgen karena berpusat pada persoalan bangsa yang juga menjadi persoalan dunia.

“Mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk hampir 300 juta, persoalan di Indonesia bisa menjadi persoalan di dunia juga,” kata Abdurrahman yang juga seorang legislator Provinsi Kepri ini.

Abdurrahman berharap generasi muda yang hadir dalam diskusi tersebut terinspirasi untuk berkarya positif bagi bangsa.

Diskusi malam itu menghadirkan dua pembicara. Pembicara pertama, Funny Alviany pelaku Digitalpreneur yang cukup ternama karena menjadi konsultan branding nama-nama produk yang sedang booming. Sedangkan pembicara kedua Agus Purwanto adalah seorang pengacara yang merupakan pembicara dari Garbi Kepri.

Agus membuka diskusi dengan membahas peristiwa besar yaitu tragedi pembunuhan di New Zealand baru-baru ini mengguncang dunia.

“Kaum ultra nasionalis itu hari ini benar-benar ada. Bahkan di beberapa negara bisa menjadi pemenang karena membawa isu rasisme dan kesenjangan sosial karena gelombang imigrasi” ujar Agus berapi-api.

Akar persoalan itu menurutnya adalah ekonomi. Saat ekonomi menggeliat dan semua orang mendapatkan kesempatan dan kesejahteraan, maka konflik sektarian menurutnya juga akan berkurang.

Alasan itulah menurut Agus yang membuat Garbi sebagai ormas menitikberatkan persoalan ekonomi sebagai sesuatu yang penting. Sementara, Funny Alviany membagi kiat-kiat agar sukses berbisnis di era digital.

“Hari ini dimana pengguna internet makin menggila, maka kita harus terampil membaca trend,” tutur Funny.

Wanita yang sehari-hari bergiat dalam membuat brand produk tersebut memaparkan banyak contoh. Bagaimana sebuah produk meski memakai figur terkenal untuk mengendorse produknya tapi gagal mendapatkan perhatian dan efek penjualan yang baik. Menurutnya itu dikarenakan kurang cakap membaca pasar yang disasar.

“Dikarenakan hari ini kita langsung bersaing dengan pasar global, maka skill para digital preneur perlu ditingkatkan terus menerus,” ujarnya. (***)

pengirim: Nurul

RILIS

Sabtu | 16 Maret 2019 | 13:18

Kemendagri Kecam Aksi Penembakan di Selandia Baru

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan, Bahtiar mengecam penembakan membabi buta yang dilakukan pria bersenjata di Christchurch, Selandia Baru. Hal itu diungkapkan nya di Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019.

“Kami mengecam dan mengutuk keras penembakan biadab yang tidak berprikemanusiaan di Selandia Baru,” kata Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas peristiwa yang menewaskan sedikitnya 49 orang korban jiwa.

“Kami turut berkabung dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya bersama seluruh masyarakat di dunia karena aksi ini merupakan tragedi kemanusiaan,” lanjut Bahtiar.

Melalui peristiwa itu, Bahtiar juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan melalui jalinan persaudaraan, toleransi, merajut cinta kasih antar sesama anak bangsa, serta bangun komunikasi untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Kepada seluruh masyarakat, mari kita terus menjaga hubungan silaturahmi menjaga jalinan persaudaraan, toleransi, merajut cinta kasih antar sesama anak bangsa, serta bangun komunikasi untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan untuk menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan,” pesan Bahtiar.

Diakhir, Bahtiar mengajak seluruh masyarakat untuk menebarkan kesejukan dan kedamaian di lingkungan masing-masing.

Seperti diketahui, telah terjadi penembakan brutal di Masjid Al Noor, Kota Christchurch, dan masjid di Linwood Avenue, Selandia Baru, hari ini hingga mendapat kecaman dari para pemimpin dunia. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan 49 orang meninggal dunia dan sisanya mengalami luka serius seperti dilaporkan Al Jazeera. (puspen kemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setiap warga negara seyogyanya membantu pemerintah mencari solusi  dan mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan energi yang kian hari semakin parah. Bagi Partai Berkarya, menggerakkan peran-serta masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi keluarga melalui biogas merupakan solusi sederhana namun efektif. 

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, atau akrab dipanggil Tommy Soeharto, sebagai sambutan penerimaan kepada putra-putri transmigran yang mengunjungi Saung Berkarya di Hambalang, Bogor, dalam rangkaian Musyawarah Nasional ke-IV Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) yang digelar 12-14 Maret. Saung Berkarya adalah bengkel kerja (workshop) yang dibangun dan diampu Tommy sebagai wujud kepedulian Partai Berkarya terhadap persoalan pemenuhan pangan dan energi masyarakat. Saung itu terbuka untuk memberikan keahlian dan kecakapan dalam pertanian, peternakan dan biogas untuk masyarakat yang berminat dan membutuhkan. 

Istimewa

“Apalagi saat ini pemerintah pun sudah cukup kewalahan dengan subsidi LPG yang sudah mencapai Rp 24 triliun, subsidi minyak tanah yang besarnya Rp 18 triliun, serta subsidi pupuk yang mencapai Rp 12 triliun,” kata Tommy, sebagaimana diungkapkan penanggung jawab Saung Berkarya, Dr Sri Wahyuni. “Jadi, kita sebagai warga masyarakat bisa membantu pemerintah secara sederhana namun efektif.”

Sri Wahyuni menjelaskan program Kemandirian Pangan dan Energi tersebut berintikan pertanian terpadu. Secara sederhana, dalam skala kecil masyarakat akan didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi mereka sendiri. “Jadi, kita berpikir sebaiknya setiap desa itu memiliki dan menonjolkan kekhasan mereka sendiri.

Ada desa yang kuat dalam peternakan ayam, dalam budi daya cabai, budi daya tomat, semua harus didorong. Desa cabai, misalnya, harus mampu memproduksi sampai semacam bon cabe, desa yang kuat tomat harus bisa memproduksi saus tomat sendiri,” kata Sri.

Berkombinasi dengan peternakan, kotoran ternaknya itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat biogas sebagai upaya memenuhi energi.

“Di desa-desa transmigrasi yang terpencil, dimana minyak tanah dan LPG susah, kemampuan membuat dan memanfaatkan biogas akan sangat membantu,” kata Sri menambahkan.

Saat ini, kata Sri yang juga anggota Dewan Pakar Partai Berkarya itu, pihaknya sudah memiliki proyek percontohan di Sentani, Papua. “Kami akan segera mencobakannya di Nagere, di Merauke, di Kerom, lalu Jayapura, dan beberapa tempat lain di Papua,” kata Sri. Kawasan Indonesia Timur, NTT, Kalimantan Barat, menjadi ajang uji coba partai dalam pengembangan biogas, selain di beberapa wilayah di Jawa. 

Perkembangan positif lainnya, Berkarya tengah pula mencoba pembuatan biogas dari rumah tangga, yakni limbah keluarga. Hal itu tengah dicoba di beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Banten.

“Dalam waktu dekat, kami juga akan membangun sarana pembuatan biogas dari limbah keluarga ini di Pesantren Nurul Iman, Parung, Kabupaten Bogor,” kata Sri.

PATRI adalah sarana berhimpunnya aspirasi dan peran serta putra-putri para transmigran. Organisasi itu mulai terbentuk pada 2004 sebagai wadah pemikiran, pandangan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia, mitra pemerintah dalam pembangunan bidang ketransmigrasian.

“Kami anak anak transmigran benar-benar merasakan manfaat transmigrasi, meski pada awalnya tentu harus melalui proses berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian,” kata mantan Ketua Umum PATRI, Sugiarto Sumas. Menurut Sugiarto, kini rata-rata keluarga anak-anak transmigran hidup berkecukupan.  

“Ada yang berkarier di militer dan mencapai bintang dua, ada yang jadi guru besar dan bekerja di banyak sektor,” kata dia. [ ]

 
MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Siti Hardijanti Rukmana, putri Presiden Soeharto yang lebih popular dengan panggilan Mbak Tutut, mengajak keluarga besar transmigran untuk mengembangkan peran dan potensi masing-masing guna memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Tutut menyatakan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional IV Persatuan Anak Transmigran RI (PATRI) yang berlangsung di Hotel Desa Wisata, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 12-14 Maret 2019.
 
Menurut Voice of America, program transmigrasi yang terjadi selama era Presiden Soeharto telah mengubah wajah Indonesia. Sampai 1984, sekitar 2,5 juta penduduk menjadi transmigran dan terus bertambah sampai tahun terakhir Orde Baru. Data sensus 2010 menunjukan terdapat 15,5 juta transmigran di Sumatera. Sebanyak 4,5 juta lainnya tersebar di Kalimantan dan Papua. Dampak lanjutannya, transmigran berhasil mengembangkan 3,500 desa dengan berbagai infrastruktur, dan 30 desa itu mengalami perkembangan pesat menjadi kabupaten/kota.

“Transmigrasi itu meningkatkan harapan, karena membuat para transmigran memiliki tanah yang cukup untuk diolah guna menghidupi keluarga dan mencapai kesejahteraan,” kata Mbak Tutut. Selain itu, menurutnya, program transmigrasi tak hanya memperluas kemajuan, melainkan juga merekat persatuan dan kesatuan bangsa.
 
Program transmigrasi yang digagas Presiden Soeharto tidak hanya meningkatkan taraf hidup, tapi juga menggencarkan pembangunan luar Pulau Jawa, menyeimbangkan sebaran penduduk, pemerataan pembangunan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional terutama transmigran perbatasan.
 
Selama itu, Presiden Soeharto senantiasa memberikan perhatian serius terhadap kehidupan transmigran dengan membangun sarana pendidikan di desa-desa transmigran, dan akses bagi anak-anak transmigran untuk menempuh pendidikan tinggi. Ini terlihat dari banyaknya anak-anak transmigran gelombang pertama yang menyelesaikan pendidikan tinggi di kota besar, dan berkarier di berbagai bidang profesi.
 
Pada tahun 2004 anak-anak transmigran membentuk PATRI sebagai wadah pemikiran, pandangan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia, mitra pemerintah dalam pembangunan bidang ketransmigrasian.

“Kami anak anak transmigran benar-benar merasakan manfaat transmigrasi, meski pada awalnya tentu harus melalui proses berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian,” kata Ketua Umum PATRI Sugiarto Sumas. Menurut Sugiarto, kini rata-rata keuarga anak-anak transmigran hidup berkecukupan. “Ada yang berkarier di militer dan mencapai bintang dua, ada yang jadi guru besar dan bekerja di banyak sektor,” kata dia.

Meneruskan kerja besar sang ayah, Mbak Tutut terus membina PATRI dan memberikan pemikiran tentang apa yang harus dilakukan desa-desa transmigran menghadapi persoalan saat ini. “Ada banyak tantangan bangsa, yakni kesenjangan kaya-miskin, kesenjangan antar-wilayah, masalah kedaulatan pangan, masalah pemenuhan energi ramah lingkungan dan masalah air layak konsumsi, yang para transmigran bisa bersama-sama berperan menghadapinya,” kata Mbak Tutut.  Salah satu yang paling memungkinkan adalah dengan bersama-sama membangun desa mandiri pangan dan energi, setidaknya di wilayah-wilayah transmigran.  
 
Desa mandiri pangan dan energy akan mengurangi ketergantungan energi fosil secara nasional, memacu perkembangan daerah transmigran dan mengurangi kesenjangan Jawa dan luar Jawa. Desa transmigran yang mandiri membuat masyarakat memiliki kedaulatan pangan dan energi, dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin.
 
“Jika ini terwujud, kemakmuran akan hadir di tanah-tanah transmigran,” kata Mbak Tutut. “Saya akan mendampingi para transmigran memajukan bangsa ini.” pungkas Mbak Tutut optimis [ ]

capres indonesia

OPINI

Rabu | 13 Maret 2019 | 13:15

Monster Itu Bernama Prabowo

Oleh : Hersubeno Arief

Mereka ingin memutarbalik arus besar perubahan di tengah masyarakat. Mereka mencoba menakut-nakuti masyarakat pemilih bahwa Prabowo adalah monster yang menakutkan.

Jagad media sosial hari ini dihebohkan oleh sebuah video pendek Prabowo. Dalam video tersebut Prabowo berada di atas mobil dikerumuni para pendukungnya. Tiba-tiba dia terlihat marah dan memukul tangan seorang pria berbaju batik.

Video tersebut beredar dengan sangat cepat. Sejumlah akun media sosial milik pendukung paslon 01 ramai-ramai mengunggahnya dan memberi komentar miring. Akun @imanbr mentwitt : memang karakternya main gampar dan galaque. Akun @jangan dekat2 awas di tabok. Iman [email protected] Memang karakternya main gampar dan galaque Capres [email protected] Booossss jangan marah gtu dooonk#CapresAbadiGalak.

Bagi siapapun yang menonton video ini tanpa tahu konteksnya, pasti setuju dengan berbagai komentar miring itu. Apalagi selama ini sudah berkembang mitos Prabowo pemarah. Video itu adalah bukti nyata yang sulit dibantah. Prabowo tidak bisa mengendalikan kemarahannya di depan umum.

Bagaimana cerita sesungguhnya? Selasa (12/3) Prabowo melakukan kampanye dan bertemu pendukungnya di Cianjur, Jawa Barat.

Seperti biasa ribuan pendukungnya langsung mengerumuni mobil dan mengelu-elukannya. Beberapa emak-emak yang sangat bersemangat mencoba menyalaminya. Dari atas mobil Prabowo menyambutnya. Saat itulah seorang emak-emak terjatuh karena terdorong oleh seorang pria berbaju batik.

Pria itu adalah petugas kepolisian yang ditugaskan mengawal Prabowo. Mereka tergabung dalam personil pengamanan VVIP yang disediakan KPU untuk capres/cawapres.

Melihat hal itu Prabowo langsung bereaksi. Dia menepuk keras tangan si petugas, sambil berkata dengan keras pula “jangan dorong rakyat!” Massa yang berkerumun menyambutnya “ Siap!”

Video inilah yang digoreng habis. Beberapa media online sempat mengangkatnya menjadi berita. Namun tak lama berselang muncul penjelasan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Koordinator Jubir Dahnil Anhar Simanjuntak melalui akun @dahnilanzar mencuit : Pak @prabowo bersama rakyat Cianjur. Beliau memperingatkan dengan keras aparat pengaman yang berlebihan sampai mendorong emak2 yg ingin mendekati beliau.

Aparat pengaman yg berbaju batik yg diperingatkan beliau pasti sadar betul kekeliruan dan peringatan Pak Prabowo tersebut. Jadi stop fitnah.

Dahnil A [email protected] Pak @prabowo bersama rakyat Cianjur.Beliau memperingkat dengan keras aparat pengaman yg berlebihan sampai mendorong emak2 yg ingin mendekati beliau.

Aparat pengaman yg berbaju batik yg diperingatkan beliau pasti sadar betul kekeliruan dan peringatan Pak Prabowo tsb.Jd stop fitnah.

Untuk meluruskan persoalan Kepala Pengawal Capres AKBP Rahmad Hakim menggelar jumpa pers. Mereka meminta maaf sehingga terjadi insiden tersebut. Menurutnya, Prabowo dalam berbagai kesempatan mengingatkan agar memperlakukan rakyat secara humanis.

‘Kamu tidak boleh mengahalangi saya bersalaman dengan rakyat. kamu juga tidak boleh kasar dengan rakyat,” ujar Prabowo tegas.

Dalam situasi seperti itu, massa yang antusias dan berdesak-desakan, sulit terhindarkan terjadi saling dorong mendorong. Sang polisi yang ditepuk tanggannya oleh Prabowo, beberapa saat kemdian sempat menyelamatkan seorang anak yang jatuh dan hampir terinjak massa.
Mitos sebagai monster pemarah.

Dalam beberapa hari terakhir serangan personal kepada Prabowo meningkat tajam. Dia digambarkan sebagai seorang pemarah dan monster yang menakutkan. Kelompok Kompas Gramedia (KKG) sempat memlintir berita studium generale Prabowo di kampus Universitas Kebangsaan RI di Bandung Jumat (8/3). Prabowo disebut marah kepada panitia hanya karena nama adiknya Hasyim Djojohadikusumo tidak dicantumkan dalam sambutan. Faktanya Prabowo sedang bercanda.

Video Letjen TNI (Purn) Agum Gumelar yang mendiskreditkan Prabowo juga beredar luas. Agum mengaku tahu persis dimana kuburan para korban “penculikan” Tim Mawar yang diperintahkan Prabowo.

Agum mengaku berhasil mengorek secara pribadi keterangan para anggota Tim Mawar di luar persidangan. Fakta di persidangan tidak ada satu pun penjelasan soal adanya korban yang tewas.

9 orang yang ditangkap oleh Tim Mawar dilepas dalam kondisi hidup. Dua orang diantaranya Desmon J Mahesa dan Pius Lustrilanang malah bergabung menjadi anggota Partai Gerindra.

Satu orang lagi Andi Arief menjadi anggota Partai Demokrat yang mendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Wartawan olahraga senior M Nigara menulis Agum berusaha menjegal Prabowo karena dendam lama. Prabowo dianggap punya peran menghambat karir militernya.

Agum pada masa Orde baru dipindahkan dari jabatan sebagai Danjen Kopassus TNI AD menjadi Kasdam Bukit Barisan. Agum pada Pilpres 2014 mengaku mengungkit kasus Tim Mawar ketika mengetahui elektabilitas Prabowo hampir mengalahkan Jokowi. Kemungkinan dia kembali melakukan aksi serupa ketika mengakui laju elektabiltas Prabowo terus naik, dan elektabilitas Jokowi terus menurun.

Mereka ingin memutarbalik arus besar perubahan di tengah masyarakat. Mereka mencoba menakut-nakuti masyarakat pemilih bahwa Prabowo adalah monster yang menakutkan. Bagi mereka yang kenal Prabowo cukup lama, sikap Prabowo yang keras sekaligus humanis ini sudah terlihat sejak dia masih muda.

Biasanya sikapnya akan jauh lebih keras ketika mengatahui ada aparat keamanan, atau petugas negara yang bertindak kasar kepada rakyat. Maher Algadri kawan dekat Prabowo sejak muda pernah bercerita. Ketika masih menjadi perwira muda, Prabowo pernah turun dari mobilnya dan mengejar seorang polisi lalu lintas yang dilihatnya bertindak kasar kepada seorang ibu-ibu. Saking takutnya sang polisi lalu lintas, sampai harus lari pontang-panting dan memanjat pohon kelapa.end. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tangerang- Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Eduard Sigalingging mendorong Pemerintah Daerah siap menghadapi Online Single Submission (OSS). Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 dengan Tema “Penguatan Rantai Pasok Industri di Dalam Negeri” bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kota Tangerang, Banten, Selasa, 12 Maret 2019.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menghadapi OSS sejak PP itu dikeluarkan. Kami harapkan pemerintah daerah juga mampu memangkas dan memotong regulasi melalui implementasi PP ini,” kata Eduard.

Diketahui, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah menerapkan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Berusaha Secara Elektronik atau disebut dengan PP No. 24 OSS.

Ditegaskan dalam PP tersebut, jenis perizinan usaha terdiri atas; izin usaha, izin komersial atau operasional. Sementara pemohon perizinan Berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan.

Dalam rangka mendorong pemerintah daerah. Dalam hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan dua langkah menyangkut urusan Pemerintah Daerah, yaitu Fasilitasi dan Pengawasan serta E-Planning.

“Urusan di daerah itu sekarang kami lakukan pengawasan dan fasilitasi sesuai dengan peraturan undang-undang, karena kerangka acuan kerja izin itu kadang menyangkut banyak hal, contohnya saja sektor pariwisata cukup banyak izin yang harus dipenuhi. Lalu ada di perencanaan makanya kita fasilitasi dengan E-Planning. Tahun 2018 pada saat Pilkada Serentak, kami coba E-Planning di 171 daerah untuk memonitor capaian yang dilakukan,” papar Eduard.

Mengenai fasilitasi dan pengawasan yang dilakukan Kemendagri, hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa Pemerintahan Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi. (puspenkemendagri)

dukung literasi

RILIS

Senin | 11 Maret 2019 | 13:19

Kemendagri Dukung Gerakan Literasi untuk Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan, Bahtiar menyatakan dukungannya terhadap gerakan literasi untuk masyarakat, terutama literasi di daerah dan daerah perbatasan.

Hal itu dikatakannya saat memberikan keterangan dalam Konferensi Pers persiapan Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 di Gedung Perpustakaan, Jl.Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.

“Menteri Dalam Negeri termasuk jajarannya mendukung sepenuhnya Gerakan Literasi di tengah masyarakat termasuk di daerah dan daerah perbatasan. Kemendagri juga akan terus mendukung apapun yang dibutuhkan Perpusnas (Perpustakaan Nasional) di Indonesia untuk menggerakkan Pemerintah Daerah dalam melakukan gerakan literasi,” tegas Bahtiar.

Menurut Bahtiar, pengelolaan Perpusnas melakukan gerakan literasi tidak hanya dapat dibebankan pada satu institusi saja. Namun, menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM).

“Pengelolaan Perpusnas tidak bisa kita gantungkan hanya pada pengelolaannya saja, karena ini pekerjaan besar dan melibatkan banyak pihak dan SDM. Metodenya juga terus berkembang, kebutuhan masyarakat juga berkembang dan harus selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah,” kata Bahtiar.

Kepala Pusat Penerangan yang juga Kepala Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri menyebut bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki visi, misi dan program yang konkrit untuk menggerakkan program literasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemda harus memiliki visi, misi, program yang nyata dan konkrit untuk mengubah arah kebijakan nasional dan daerah, terutama terkait literasi. Hal ini semua harus kita sinergikan, terutama di wilayah perbatasan karena Pak Mendagri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kita juga (di Kemendagri) ada yang namanya Ditjen Bina Pemerintahan Desa, sinergi ini harus kita lakukan sampai ke tingkat daerah,” papar Bahtiar.

Disisi lain, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso mengatakan, Rakornas akan berlangsung dari tanggal 13-16 Maret 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta dengan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Rakornas akan diikuti oleh 2100 peserta yang terdiri atas seluruh Dinas Perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, pegiat literasi di daerah, asosiasi Penerbit, serta berbagai jenis perpusataan di Indonesia.

“Rakornas akan dibuka langsung oleh Bapak Mendagri dengan dihadiri oleh seluruh Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, pegiat literasi di daerah, berbagai perpustakaan di Indonesia. Ini juga merupakan sebuah ajang pertemuan Nasional pegiat literasi yang pesertanya mencapai 2100 peserta,” papar Joko.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 difokuskan pada upaya Perpustakaan Nasional untuk memantapkan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional 2015 – 2019, serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2020. Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 mengusung tema.

“Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 telah menetapkan penguatan literasi untuk kesejahteraan sebagai salah satu kegiatan prioritas nasional, dan masuk dalam tema RPJMN 2020-2024. Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah konsep menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan hidup. Penguatan literasi untuk kesejahteraan ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0. (puspen kemendagri)

JAKARTA – Komisioner KPU Viryan memberikan klarifikasi atas merebaknya isu yang menuding bahwa Kementerian Dalam Negeri memasukkan WNA ke dalam DPT Pemilu 2019. Ia mengkonfirmasi bahwa hal tersebut tidaklah benar.

“Pernyataan bahwa jutaan WNA atau TKA masuk dalam DPT itu tidak benar, saya berkali-kali mengatakan hal tersebut dan disampaikan oleh Dukcapil”, tegas Viryan.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Viryan seusai Rapat Bersama antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dengan KPU dan Bawaslu, bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, jum’at, 8 Maret 2019.

Viryan menjelaskan, bahwa 1.680 WNA di Indonesia yang mendapatkan KTP-el adalah perekaman KTP-el baru, ia mengartikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sedang berjalan dan tidak sebanyak isu yang disampaikan banyak pihak. Dari jumlah tersebut, Viryan mengungkapkan 103 telah disampaikan selama rapat. Hasilnya dipastikan terkait masalah tersebut telah clear dan terkait kepemilikan KTp-el WNA sudah selesai.

“Disampaikan tadi kami sudah koordinasi. Clear, maka terkait pemilik KTP- el WNA sudah selesai”, jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi masuknya WNA ke dalam DPT maka Kemendagri, KPU dan Bawaslu sepakat akan membentuk tim teknis bersama.

“Jadi ada tim teknis mewakili KPU dan Dukcapil Kemendagri tentunya nanti kami akan koordinasi dengan Komisioner Bawaslu agar substansi dari hal ini adalah jangan sampai pihak yang tidak punya hak memilih di Indonesia menggunakan hak pilihnya”, jelas Viryan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah memastikan WNA yang masuk DPT telah dicoret. Langkah selanjutnya, Ia berencana melakukan literasi kepada petugas di lapangan untuk mengetahui perbedaan KTP-el WNA dan WNI.

Lebih lanjut, Zudan menjelaskan bahwa perbedan KTP-el WNA dan WNI dapat dilihat dari tiga hal, yaitu pada KTP-el WNA terdapat tulisan warga negara asing, terdapat tulisan berbahasa inggris dan berlaku terbatas waktu (tidak seumur hidup).

Apabila dikemudian hari masih muncul isu yang sama, Zudan merencanakan akan merubah warna KTP-el WNA agar dapat mudah diketahui.

Zudan menampik isu selama ini yang menghubungkan KTP-el WNA dengan isu memenangkan Paslon tertentu, baik dalam rangka Pilkada maupun Pemilu 2019. Ia menegaskan bahwa Pembuatan KTP-el untuk WNA telah berlaku sejak tahun 2006.

Kemudian, Zudan juga menegaskan Dukcapil sepenuhnya merekam KTP-el WNA dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Administrasi Dukcapil dan menjalankan perintah perundang-undangan.

“jadi ini kita kaji bersama-sama memberikan pengetahuan, pemahaman, dan sosialisasi bahwa KTP untuk WNA ini sudah berlaku sejak lama 2006 dan tidak ada kaitannya dengan Pileg dan Pilpres maupun Pilkada, namun sepenuhnya adalah fungsi-fungsi adminstrasi”, pungkas Zudan. (puspen kemendagri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Kunjungan Bupati Karimun Dr, H, Aunur Rafiq, M.Si ke General Manager PLN Wilayah Riau Kepri Irwansyah di Pekanbaru Riau, Rabu, 27 Februari 2019. Kehadiran Bupati Karimun di Kantor PLN Wilayah Riau Kepri ini adalah untuk mendorong PLN agar dapat membantu Kabupaten Karimun di dalam proses peningkatan jam untuk wilayah Kecamatan Buru, Kecamatan Durai dan Kecamatan Belat.

Tidak hanya itu, di dalam kunjungan nya Bupati Karimun juga akan meningkatkan jaringan kelisrtrikan untuk perdesaan yang ada di Karimun.

istimewa

Untuk penambahan 24 jam untuk di 3 kecamatan sedang di proses oleh pihak PLN dalam menambahakan operator, untuk masalah Engine ( Mesin ) PLN sudah siap untuk wilayah 3 Kecamatan ini.
Alhamdulillah untuk Kecamatan Duri, Kecamatan Buru akan mendapatkan 24 jam di Bulan April dan untuk Kecamatan Belat akan menjadi 18 jam.

Di akhir 2019 untuk Kecamatan Belat akan bisa hidup 24 jam, sekarang PLN sudah menyiapkan 1 mesin lagi untuk Kecamtan Belat akan tetapi kendalanya adalah PLN masih merekrut operator yang saat ini baru kita sosilisasikn di pusat.

istimewa

Pihak PLN juga sudah mengupayakan untuk peningkatan pemasokan listrik untuk di pulau pulau terluar dan juga perdesaan yang sampai saat ini mungkin belum dapat tersentuh untuk PLN, Untuk desa yang tahun ini akan terlealisasi ada 5 Desa yaitu Desa Rawa Jaya, Desa Sugi, Desa Pulau Jang, Desa Pulau Moro dan Desa Niur permai, insya allah Akhir April sudah terlealisasi.

Pertengahan Maret ini Direktur PLN Wilayah Riau – Kepri bapak Irwansyah akan datang ke Karimun dan meninjau langsung di Kecamatan Belat. (***)

ADVETORIAL

Rabu | 27 Februari 2019 | 19:28

KOMISI I DPRD KEPRI TINJAU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Komisi I DPRD Povinsi Kepulauan Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, 26 februari 2019.

Komisi I bermaksud ingin mengetahui secara langsung dari KPU Kota Batam mengenai persiapan proses penyelenggaran Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. “Kami ingin KPU benar-benar mempersiapkan segalanya jelang penyelenggaraan pemilu serentak ini agar nanti dapat berjalan lancar,baik dan tertib,” kata Wakil ketua Komisi I Taba Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut Taba Iskandar juga menyampaikan mengenai persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurutnya sampai saat ini masih ada pemilih yang belum terdata. “Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada kelalaian petugas?” Tanya Taba.

Ia mengatakan berdasarkan ketentuan undang-undang, memilih merupakan hak seluruh warga negara dan hak itu bisa digunakan dengan syarat memiliki data kependudukan. “Dengan data kependudukan yang lengkap sesuai aturan, maka orang tersebut memiliki hak untuk memilih dan harus masuk dalam DPT,” ucap Taba.

Selain Taba, sekretaris Komisi I Sukhri Pahrial mengatakan, berkaca dari Pemilu yang lalu masih banyak permasalahan yg terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. “Terkait dengan hal tersebut kami minta permasalahan yg terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu yang lalu jangan sampai terulang lagi pada Pemilu 17 April nanti,” ucap Sukhri.

Salah satu contohnya dijelaskan Sukhri yakni persoalan yang kerap terjadi pemilih pemula, dimana pemilih pemula yang nanti pada saat 17 April 2019 usianya genap 17 tahun. “Artinya mereka yang sudah berusia 17 tahun, sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu nanti,” terang Sukhri.

Melihat pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya jelas Sukhri, pemilih hanya menunjukkan surat kerangan dari RT/ RW saja yang bersangkutan langsung bisa mencoblos. “Tentunya Surat tersebut harus dilampiri dengan surat-surat pendukung lainnya seperti foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran. Sudah sejauhmana KPU mengatasi masalah tersebut.” Tegasnya.

Anggota Komisi I Ruslan Kasbulatov menyampaikan agar KPU dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU tidak boleh terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun.

Selain itu, Ruslan meminta kepada KPU agar dapat mengawasi surat suara sejak pendistribusian dari pusat, pelipatan hingga pendistribusian ke seluruh TPU. “Selain surat suara, masalah listrik selama proses tahapan pemilu berlangsung terutama pada saat penghitungan suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat KPU juga sangat penting diperhatikan,” tegas Ruslan.

Ruslan mengatakan jika listrik padam terutama pada saat proses perhitungan suara hal tersebut bisa menimbulkan kerawanan untuk melakukan kecurangan. “Kami minta kepada KPU untuk selalu berkoordinasi dengan PLN kalau perlu disurati secara resmi, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Batam Syahrul Huda mengatakan terkait pemilih pemula, KPU telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Mereka sudah menjemput bola dengan melaksanakan perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah, dan data yang kami dapatkan lebih kurang 3.000 orang,” kata Syahrul.

Selanjutnya KPU juga telah melakukan koordinasi ke KPU Provinsi Kepulauan Riau, dengan harapan agar permaslahan mengenai pemilih pemula tersebut dapat disampaikan ke KPU RI atau Kemendagri sehingga nantinya ada sebuah aturan yang menyatakan bahwa pemilih pemula ini bisa menggunakan hak pilih nya hanya dengan menunjukkan Surat Keterangan dari RT/RW atau dari Kelurahan.

KPU, kata Syahrul sedang melakukan proses pendataan DPK ( Daftar Pemilih Khusus), dimana DPK ini bertujuan untuk mengakomodir masyarakat kota Batam yang belum masuk dalam DPT, maka orang tersebut bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Saat ini dijelaskan Syahrul, KPU sudah melaksanakan Pleno dan pada Peraturan KPU yang terbaru ada satu poin yang menyatakan jika kemudian pemilih DPT yang terkosentrasi dalam satu wilayah maka memungkinkan untuk membuat TPS tambahan. “Ini bertujuan untuk mengakomodir pemilih yang datanya ganda, atau ada pemilih yg sudah pindah domisili,” terangnya.

Ia menambahkan KPU akan segera menyurati dan melakukan koordinasi dengan PLN agar dapat melakukan antisipasi jika terjadi pemadaman listrik pada saat dilakukannya penghitungan suara.

Rombongan Komisi I tersebut terdiri dari Sekretaris Komisi I, Sukhri Pahrial SH, Wakil ketua Komisi I Taba Iskandar SH.MH,M.Si, Rocky Marciano Bawole, Ruslan Kasbulatov,Thomas Suprapto, dan Wan Norman Edi.

Rombongan diterima oleh Ketua KPU Kota Batam Syahrul Huda S.Ag dan 2 orang Komisioner yakni Zaki Setiawan dan Sudarmadi di ruang rapat KPU Kota Batam.