ADVETORIAL

ADVETORIAL

Sabtu | 25 Mei 2019 | 9:03

Komisi 1 Tinjau Pameran Kemilau Kepri

MEDIAKEPRI.CO.D, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan promosi potensi wisata, di level nasional maupun internasional.

Salah satunya, agenda pameran Kemilau Kepri yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Biro Humas Provinsi Kepulauan Riau.

2019 ini, tepatnya di Mall Bassura City, Jakarta Timur, Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Riau Abdul Rahman Lc saat melakukan peninjauan pameran.

Komisi I DPRD Kepri meninjau pameran kemilau Kepri

Ia menyampaikan, pameran ini diharapkan bisa mempromosikan secara langsung kepada masyarakat secara luas tentang potensi wisata serta keindahan alam yang selama ini ada di Kepri.

Menurut dia, Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri lebih dari 200 pulau dengan potensi wisata yang sangat besar dan berbeda dengan provinsi lainnya.

Komisi I DPRD Kepri meninjau pameran kemilau Kepri

Karena Kepri unggul di sektor wisata pantai yang sangat eksotis.
Seperti misalnya, Natuna dengan Pantai Padak Melang, Anambas, Bintan, Batam serta daerah lainnya yang memiliki kekayaan tersendiri yang patut diketahui.

“Kami hadir disini, tujuannya adalah dalam rangka untuk menyampaikan informasi terkait potensi yang ada di Kepri, khususnya potensi disektor wisata,” ungkap Abdul Rahman.

Komisi I DPRD Kepri meninjau pameran kemilau Kepri

Hadir pada acara pameran ini di antaranya Abdul Rahman Lc, Sukhri Farial, Taba Iskandar, Sarafudin Aluan, Ruslan Kasbulatov, Wan Norman Edi, Rocky Bawole, dan Eriswandi. (humas)

ADVETORIAL

Sabtu | 25 Mei 2019 | 8:53

Ketua DPRD di Acara Rakornas PGPI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) I Persekutuan Gereja – Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di Hotel Travelodge Kota Batam Provinsi Kepri, Rabu kemarin.

Jumaga mewakili institusinya yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri, sedangkan Pemerintah Provinsi Kepri langsung dihadiri Wakil Gubernur Kepri H Isdianto bersama jajaran pejabat Pemko Batam.

Istimewa

Rakornas ini juga diikuti seluruh perwakilan dan utusan gereja – gereja pentakosta dari seluruh Indonesia. Rakornas ini berlangsung mulai 23 Mei – 24 Mei 2019.

Pemerintah provinsi Kepri bersama DPRD Kepri dalam kesempatan tersebut, menyinggung bagaimana Batam sebagai miniatur Indonesia, adalah daerah tujuan pariwisata.

Karenanya Batam menjadi daerah ketiga setelah Bali dan Jakarta sebagaai penyumbang devisa dari masuknya wisatawan ke tanah air. (humas)

Istimewa

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Senyum lebar itu keluar dari wajah Wakil Bupati Bintan, H Dalmasri Syam. Ya orang nomor dua di Kabupaten Bintan itu menerima piala juara Pawa Ta’ruf dan Stand Pameran Terbaik dalam iven Seleksi Tilawati Quran dan Hadist (STQH) ke-VIII Provinsi Kepri.

Kabupaten Bintan berhasil mengungguli kabupaten/kota lainnya, pada penampilan pawai taaruf dan stan pameran. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Bintan menurunkan setidaknya 4.500 peserta, pada pawai taaruf. Dengan membawa tema budaya seni budaya Melayu tarian Mak Yong, serta ratusan penari dengan tema Mari Membaca Alquran.

Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits ke VIII Ditutup

Saat pembukaan STQH ke-VIII (2019) Kepri, Kabupaten Bintan menampilkan tarian kolosal ‘Bintan Gemilang’. Penampilan 200 penari memukau ribuan penonton dan para pejabat yang hadir. Tarian kolosal ‘Bintan Gemilang’ ini juga menceritakan tentang kedigdayaan pemerintahan Melayu Bintan, sebagai tempat persinggahan kaum dagang untuk jual beli, pada masa lampau.

Selain itu, stan pameran dan bazar Kabupaten Bintan juga meraih juara 1, pada malam penutupan STQH ke-VIII Provinsi Kepri, Rabu, 1 Mei 2019 malam lalu. Stan bazar Bintan membawakan tema Maghrib Mengaji.

Gubernur Kepri dan Wakil Bupati hadiri Serahkan Hadiah ke para pemenang di STQ dan Hadist 2019 di Bintan

Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam selaku Ketua LPTQ Bintan mengatakan, penyelenggaraan STQH ke-VII Kepri ini, membawa keberkahan tersendiri bagi Bintan.

“Alhamdulillah, kita menjadi yang terbaik untuk pawai taaruf serta stan pameran dan bazar,” kata H Dalmasri Syam, usai penutupan STQH ke-VIII Kepri.

Selain Pemkab Bintan, Dalmasri mengungkapkan, keberkahan juga akan dirasakan bagi para pedagang dan pegiat kerajinan tangan. Pasalnya jumlah pengunjung di Bintan, khususnya kawasan STQH ini melonjak drastis. Panitia juga menyiapkan stan dan lapak bagi pemasaran produk kerajinan. “Ekonomi masyarakat Bintan naik, dengan penyelenggaraan STQH ini,” ujarnya.

Bupati Karimun Aunur Rafiq Menerima Piala Juara umum STQH Kepri di Kabupaten Bintan

Sulastri (43) seorang pedagang makanan ringan yang membuka lapak di sekitaran kolam taman Kota Kijang mengatakan, ada kenaikan omzet dibandingkan hari biasanya. Walau pun enggan menyebutkan secara nominal, namun Sulastri dan pedagang lainnya bersyukur, atas hasil penjualan barang dagangannya, selama STQH ke-VII Kepri.

“Alhamdulillah dagangan kami luar biasa laris. Kalu dari biasanya, ini berkali-kali lipat. Dari malam pembukaan kemarin sampai di hari kedua ini, ramai yang datang ke sini. Kadang rombongan peserta STQH, kadang masyarakat sekitar sini, dan masyarakat luar yang datang ke sini,” ungkap Sulastri.

Kasmi (32) seorang penjaga stan bazar yang mempromosikan beberapa jenis kerajinan tangan juga merasakan hal yang sama. Produk kerajinan seperti gantungan kunci, liontin kalung dan beberapa pernik lainnya yang terbuat dari tulang maupun sisik ikan, laris diburu pengunjung.

“Malam taaruf sebelum pembukaan kemarin, sudah ramai di sini. Puncaknya pas malam pembukaan dan penutupan. Alhamdulillah hasil kerajinan kami banyak dibeli. Ada juga yang meminta nomor handphone kami, katanya untuk nanti mau pesan gantungan kunci sisik ikan ini,” demikian diungkapkan Kasmi. (humaspemkabbintan/sal)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Memperingati Hari Buruh atau May Day, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Family Gathering bersama Serikat Pekerja Buruh. Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Dugong Bintan, Rabu, 1 Mei 2019 ini diisi dengan berbagai games kekeluargaan.

Harapannya, seluruh anggota bisa semakin bersatu dan dekat dengan Pemerintah. Apri sendiri saat ditemui menuturkan bahwa dirinya ingin seluruh buruh tidak menganggap mereka sendiri. Mereka punya wadah di Pemerintahan yang siap memberikan dukungan maupun menerima berbagai masukan.

Bupati Bintan Apri Sujadi menyerahkan santunan laka kerja

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos, Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang, S.ik, M.Si, Kepala OPD Bintan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, serta lima serikat buruh yakni FSPSI Reformasi, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, SPSI LEM, FSPMI, dan FKUISBSI. Dalam sambutannya pun Apri sempat menyinggung beberapa persoalan yang sering dihadapi oleh para buruh.

“Kami memahami berbagai kendala yang dihadapi para buruh, lebih-lebih lagi isu yang berkembang secara nasional. Tapi Alhamdulilllah, di Bintan semua dalam keadaan baik. Saya ingin komunikasi yang selama ini sudah terbangun, bisa terus kita jaga” ujar Apri.

Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang menyerahkan santunan laka kerja dari BPJS Ketenagakerjaan

Apri juga menambahkan bahwa saat ini Pemerintah Daerah sedang gencarnya melakukan upaya untuk pengembangan wilayah industri yang ada di Bintan. Diakuinya bahwa memang ada regulasi yang harus dipenuhi sebagai persyaratan, namun diyakini bahwa itikad baik tentu akan mendatangkan hasil.

Darsono selaku perwakilan Serikat Pekerja Buruh di Bintan menyampaikannya kan rasa syukur dan bangganya sebab di sini mereka selalu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah.

Kadisnaker Bintan Indra Hidayat menyerahkan hadiah doorprize kepada serikat buruh

Dalam kegiatan ini juga, BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang menyerahkan secara simbolis beberapa dana yang diperuntukkan bagi pekerja yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kegiatan kembali dilanjutkan, hingga selajutnya seluruh peserta berbaur dalam beberapa permainan dan hiburan sampai sore hari. (humaspemkabbintan/sal)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Tanjung Balai Karimun, Aunur Rofiq menghadiri kegiatan pelepasan pelajar kelas 9 SMPS Al-Hikmah di Parit Lapis, Kecamatan Meral, Selasa, 30 April 2019.

Disamping melakukan pelepasan siswa, Bupati juga melakukan peresmian bangunan sekolah SMPS Al-Hikmah.

aunur rafiq

Bupati Karimun Aunur Rafiq baru tiba di SMPS Al-Hikmah untuk menghadiri pelepasan pelajar dan peresmian gedung baru.

Untuk keseragaman, Pemkab Karimun kembali akan membangun gedung serupa tersebut lagi untuk SMPS Al-Himmah. Alokasi pembangunan ini bersumber dari dana APBD Karimun tahun 2020.

Tidak hanya melakukan pembangunan gedung, Selain itu, Aunur juga melakukan perbaikan fasilitas lainnya. Sejumlah perbaikan yang akan dilakukan yakni pemasangan paving block di halaman sekolah, pengaspalan jalan dari simpang Parit Benut serta lampu jalan.

aunur rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengikuti kegiatan pelepasan pelajar SMPS Al-Hikmah.

“Atap dan bangunan sekolah disamping gedung baru yang diresmikan sudah lama. Biar terlihat seragam, dibangun lagi gedung serupa di tahun depan,” katanya.

Bupati Karimun berharap, Gedung baru yang sudah diresmikan dan akan dibangun dapat memberikan manfaat proses belajar dan mengajar di SMPS Al-Himmah. (humaspemkabkarimun)

aunur Rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq melakukan peresmian gedung SMPS Al-Hikmah.

aunur rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq meninjau salah satu ruang gedung SMPS Al-Hikmah yang baru diresmikan.

aunur rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq berfoto bersama Guru SMPS Al-Hikmah.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim melakukan peninjauan sekaligus memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecammatan Moro, Selasa, 23 April 2019.

Menurut pengakuan warga Moro mengungkapkan, kebakaran terjadi Senin, 22 April 2019 sekitar pukul 23.45 WIB. Akibat kejadian itu, api menghanguskan enam ruko dengan sebelas kepala keluarga.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim mau menuju ke lokasi bencana kebakaran di Kecamatan Moro.

Sejauh ini belum diketahui kerugian akibat kejadian yang tidak memakan korban ini. Namun, ruko yang menjadi keganasan sijago merah tersebut menjual barang-barang sembako.

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim mengungkapkan pemerintah Kabupaten Karimun turut prihatin atas kejadian kebakaran yang terjadi di Kecamatan Moro.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim tiba di posko kebakaran di Kecamatan Moro.

“Saya berharap kepada seluruh Bapak Ibu warga korban kebakaran untuk dapat bersabar atas musibah yang terjadi, dan terimalah dengan lapang dada dan hati yang tenang. Karena semua musibah itu pasti ada hikmahnya bagi kita,” ujar Wakil Bupati berharap.

Pemerintah selalu peduli dan tanggap atas segala musibah yang terjadi di Kabupaten Karimun apa lagi kebakaran seperti yang saat ini terjadi di Kecamatan Moro.

Rasa kepedulian kami saat ini, kami hadir bersama rombongan untuk meninjau langsung musibah yang terjadi. Sekaligus dikesempatan ini memberikan bantuan kepada Bapak Ibu korban kebakaran.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim menyaksikan puing-puing kebakaran di Kecamatan Moro

Akan tetapi kita harapkan jangan dilihat besarnya bantuan yang diberikan, akan tetapi inilah rasa kepedulian kami pemerintah kepada Bapak Ibu semuanya.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim mendengarkan keluh kesah korban kebakaran di Kecamatan Moro.

Untuk saat ini kepada Bapak Ibu korban kebakaran untuk dapat bersabar dan dapat tinggal di rumah saudaranya masing-masing, sementara dari kepolisian akan memperoses punca kebakaran sekaligus warga membersihkan bekas puing-puing kebakaran. Sambung Wakil Bupati.

Adapun bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Dinas Sosial dua belas paket bantuan diantaranya sembako, tikar, dan satu set alat masak dan bantuan lainnya. (humaspemkabkarimun)

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecamatan Moro.

ADVETORIAL

Selasa | 16 April 2019 | 16:49

Pemkab Bintan Berhasil Menyelenggarakan Event Dunia

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bintan kembali berhasil menyelenggarakan event olah raga wisata yang di adakan di Simpang lagoi mulai tanggal 29 hingga 31 Maret.

Event Tour di Bintan terus mengami peningkatan peserta dari tahun ke tahun. Untuk event Tour de Bintan tahun ini diikuti sekitar 2000 peserta dari 48 negara.

Wakil Bupati Bintan, Apri Sujadi foto bersama jajaran OPD Bintan di pintu masuk Tour de Bintan
Wakil Bupati Bintan, Dalmasri syam (pakai topi) berjalan bersama kementrian pariwisata meninjau kesiapan atlet

Peserta Tour de Bintan dari berbagai negara bersiap megikuti lomba


Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam bersama OPD membuka tournamen Tour De Bintan


Para peserta Tour de Bintan saat melintas garis Finish


Kadis Pariwisata Wan Rudi Iskandar mengalungkan tropi pada Juara Grand Fondo
apri dalmasri

ADVETORIAL

Selasa | 09 April 2019 | 18:13

Apri-Dalmasri Serahkan Operasional RT/RW

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Wakil Bupati H Dalmasri Syam menyerahan bantuan operasional triwulan pertama tahun anggaran 2019.

Penyerahan dana bantuan operasional ini dibagikan kepada sebanyak 809 RT/RW di desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan, Senin, 8 April 2019 kemarin.

Tahap awal, Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam menyerahkan insentif operasional RT/RW di aula kantor Camat Toapaya, Senin pagi. Insentif operasional diberikan untuk RT/RW di Kecamatan Teluk Bintan, Toapaya dan Gunung Kijang.

apri dalmasri

Bupati Bintan H Apri Sujadi menyampaikan arahan kepada RT/RW, LPM dan BPD sebelum menyerahkan insentif.

apri dalmasri

Wakil Bupati Bintan H Dalmasri bersilaturahmi dengan RT/RW sebelum menyerahkan bantuan operasional.

Sedangkan Bupati Bintan H Apri Sujadi menyerahkan insentif operasional RT/RW ini di aula kantor Camat Bintan Timur, Senin siang kemarin. Insentif operasional ini ditujukan untuk RT/RW di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir dan Kecamatan Bintan Timur.

Selain itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi juga menyalurkan bantuan berupa beras, kepada warga kurang mampu. Beras ini merupakan sedekah dari program secanting beras bagi kalangan ASN di lingkungan Pemkab Bintan. Program secanting beras ini dicanangkan oleh Bupati Bintan H Apri Sujadi. ***

apri dalmasri

Bupati Bintan H Apri Sujadi menyerahkan beras dari program secanting beras ASN, kepada keluarga kurang mampu.

apri dalmasri

Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam menyerahkan dana operasional BPD.

apri dalmasri

Kepala Dinas PMD Ronny Kartika menyerahkan bantuan operasional RW.

apri dalmasri

ADVETORIAL

Sabtu | 23 Maret 2019 | 17:18

Keceriaan Ribuan Kader Posyandu Bersama Apri-Dalmasri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Wakil Bupati H Dalmasri Syam, ceria bersama seribu kader Posyandu dan pegawai Puskesmas se-Kabupaten Bintan.

Keceriaan ini hadir dalam acara penutupan Jambore Kader Posyandu 2019, Rabu, 27 Maret 2019 kemarin.

Jambore ini dipelopori Ketua Tim Penggerak PKK Bintan Hj Deby Maryanti.

Dalam kegiatan turut dihadiri Danfasharkan Letkol Falatehan, Kadinkes dr Gamma Isnaeni, Pembina PKK DR Hj Susilawati SAg MEd, Ketua DWP Bintan Hj Nong Adi Prihantara, FKPD Bintan dan Kepala OPD.

apri dalmasri

Bupati Bintan H Apri Sujadi bersama Danfasharkan Letkol Falatehan bergoyang bersama kader Posyandu.

apri dalmasri

Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam menyerahkan secara simbolis insentif triwulan bagi kader Posyandu.

apri dalmasri

Ketua Tim Penggerak PKK Bintan Hj Deby Maryanti menyerahkan trofi lomba MP ASI kepada pemenang.

Dalam kegiatan ini, H Apri Sujadi dan H Dalmasri Syam memberikan penghargaan kepada kader-kader Posyandu yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun.

Sekaligus melalui kegiatan ini dilakukan penyerahan secara simbolis insentif triwulan pertama bagi kader Posyandu. Ketua PKK Hj Deby Maryanti turut menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba, pada kegiatan jambore kades Posyandu. (***)

apri dalmasri

Bupati Bintan H Apri Sujadi menyerahkan secara simbolis insentif triwulan pertama bagi kader Posyandu.

apri dalmasri

Ketua DWP Bintan Hj Nong Adi Prihantara menyerahkan trofi kepada pemenang lomba cerdas cermat.

 

apri sudjadi

ADVETORIAL

Jumat | 15 Maret 2019 | 17:34

Bupati Buka Musrenbang 2019 Kabupaten Bintan

MEDIAKEPRI.CO.ID, BINTAN – Bupati Bintan H Apri Sujadi didampingi Wakil Bupati H Dalmasri Syam, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bintan, di Bhadra Resort & Convention, Kamis, 14 Maret 2019.

Kegiatan Musrenbang tahun 2019 untuk menyusun program pembangunan 2020 ini, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan.

Untuk kegiatan tahun ini, Musrenbang mengangkat tema tentang pemerataan pembangunan untuk melakukan kesejahteraan Masyarakat menuju Bintan yang Gemilang.

apri sudjadi

Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad menyampaikan sambutan.

apri sudjadi

Sekda Bintan Adi Prihantara, Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang dan Bupati Bintan H Apri Sujadi di sela istirahat pembukaan Musrenbang.

Justru itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi menekankan kepada efisiensi kegiatan OPD, dan penguatan kemampuan anggaran guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD.

Kegiatan Musrenbang 2019 Kabupaten Bintan dihadiri Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam, Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad, Sekda Adi Prihantara, tim asistensi Pemprov Kepri, anggota DPRD Kepri Hj Dewi Kumalasari, pimpinan dan anggota DPRD Bintan, Kepala Bapelitbang Luki Zaiman Prawira, pimpinan FKPD dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Bintan. (***)

apri sudjadi

Pimpinan OPD dan anggota dewan menyaksikan Bupati Bintan H Apri Sujadi mengambil sirih, pada saat pembukaan.

apri sudjadi

Pimpinan OPD mendengarkan arahan dari Bupati Bintan H Apri Sujadi.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Kunjungan Bupati Karimun Dr, H, Aunur Rafiq, M.Si ke General Manager PLN Wilayah Riau Kepri Irwansyah di Pekanbaru Riau, Rabu, 27 Februari 2019. Kehadiran Bupati Karimun di Kantor PLN Wilayah Riau Kepri ini adalah untuk mendorong PLN agar dapat membantu Kabupaten Karimun di dalam proses peningkatan jam untuk wilayah Kecamatan Buru, Kecamatan Durai dan Kecamatan Belat.

Tidak hanya itu, di dalam kunjungan nya Bupati Karimun juga akan meningkatkan jaringan kelisrtrikan untuk perdesaan yang ada di Karimun.

istimewa

Untuk penambahan 24 jam untuk di 3 kecamatan sedang di proses oleh pihak PLN dalam menambahakan operator, untuk masalah Engine ( Mesin ) PLN sudah siap untuk wilayah 3 Kecamatan ini.
Alhamdulillah untuk Kecamatan Duri, Kecamatan Buru akan mendapatkan 24 jam di Bulan April dan untuk Kecamatan Belat akan menjadi 18 jam.

Di akhir 2019 untuk Kecamatan Belat akan bisa hidup 24 jam, sekarang PLN sudah menyiapkan 1 mesin lagi untuk Kecamtan Belat akan tetapi kendalanya adalah PLN masih merekrut operator yang saat ini baru kita sosilisasikn di pusat.

istimewa

Pihak PLN juga sudah mengupayakan untuk peningkatan pemasokan listrik untuk di pulau pulau terluar dan juga perdesaan yang sampai saat ini mungkin belum dapat tersentuh untuk PLN, Untuk desa yang tahun ini akan terlealisasi ada 5 Desa yaitu Desa Rawa Jaya, Desa Sugi, Desa Pulau Jang, Desa Pulau Moro dan Desa Niur permai, insya allah Akhir April sudah terlealisasi.

Pertengahan Maret ini Direktur PLN Wilayah Riau – Kepri bapak Irwansyah akan datang ke Karimun dan meninjau langsung di Kecamatan Belat. (***)

ADVETORIAL

Rabu | 27 Februari 2019 | 19:28

KOMISI I DPRD KEPRI TINJAU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Komisi I DPRD Povinsi Kepulauan Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, 26 februari 2019.

Komisi I bermaksud ingin mengetahui secara langsung dari KPU Kota Batam mengenai persiapan proses penyelenggaran Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. “Kami ingin KPU benar-benar mempersiapkan segalanya jelang penyelenggaraan pemilu serentak ini agar nanti dapat berjalan lancar,baik dan tertib,” kata Wakil ketua Komisi I Taba Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut Taba Iskandar juga menyampaikan mengenai persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurutnya sampai saat ini masih ada pemilih yang belum terdata. “Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada kelalaian petugas?” Tanya Taba.

Ia mengatakan berdasarkan ketentuan undang-undang, memilih merupakan hak seluruh warga negara dan hak itu bisa digunakan dengan syarat memiliki data kependudukan. “Dengan data kependudukan yang lengkap sesuai aturan, maka orang tersebut memiliki hak untuk memilih dan harus masuk dalam DPT,” ucap Taba.

Selain Taba, sekretaris Komisi I Sukhri Pahrial mengatakan, berkaca dari Pemilu yang lalu masih banyak permasalahan yg terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. “Terkait dengan hal tersebut kami minta permasalahan yg terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu yang lalu jangan sampai terulang lagi pada Pemilu 17 April nanti,” ucap Sukhri.

Salah satu contohnya dijelaskan Sukhri yakni persoalan yang kerap terjadi pemilih pemula, dimana pemilih pemula yang nanti pada saat 17 April 2019 usianya genap 17 tahun. “Artinya mereka yang sudah berusia 17 tahun, sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu nanti,” terang Sukhri.

Melihat pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya jelas Sukhri, pemilih hanya menunjukkan surat kerangan dari RT/ RW saja yang bersangkutan langsung bisa mencoblos. “Tentunya Surat tersebut harus dilampiri dengan surat-surat pendukung lainnya seperti foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran. Sudah sejauhmana KPU mengatasi masalah tersebut.” Tegasnya.

Anggota Komisi I Ruslan Kasbulatov menyampaikan agar KPU dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU tidak boleh terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun.

Selain itu, Ruslan meminta kepada KPU agar dapat mengawasi surat suara sejak pendistribusian dari pusat, pelipatan hingga pendistribusian ke seluruh TPU. “Selain surat suara, masalah listrik selama proses tahapan pemilu berlangsung terutama pada saat penghitungan suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat KPU juga sangat penting diperhatikan,” tegas Ruslan.

Ruslan mengatakan jika listrik padam terutama pada saat proses perhitungan suara hal tersebut bisa menimbulkan kerawanan untuk melakukan kecurangan. “Kami minta kepada KPU untuk selalu berkoordinasi dengan PLN kalau perlu disurati secara resmi, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Batam Syahrul Huda mengatakan terkait pemilih pemula, KPU telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Mereka sudah menjemput bola dengan melaksanakan perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah, dan data yang kami dapatkan lebih kurang 3.000 orang,” kata Syahrul.

Selanjutnya KPU juga telah melakukan koordinasi ke KPU Provinsi Kepulauan Riau, dengan harapan agar permaslahan mengenai pemilih pemula tersebut dapat disampaikan ke KPU RI atau Kemendagri sehingga nantinya ada sebuah aturan yang menyatakan bahwa pemilih pemula ini bisa menggunakan hak pilih nya hanya dengan menunjukkan Surat Keterangan dari RT/RW atau dari Kelurahan.

KPU, kata Syahrul sedang melakukan proses pendataan DPK ( Daftar Pemilih Khusus), dimana DPK ini bertujuan untuk mengakomodir masyarakat kota Batam yang belum masuk dalam DPT, maka orang tersebut bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Saat ini dijelaskan Syahrul, KPU sudah melaksanakan Pleno dan pada Peraturan KPU yang terbaru ada satu poin yang menyatakan jika kemudian pemilih DPT yang terkosentrasi dalam satu wilayah maka memungkinkan untuk membuat TPS tambahan. “Ini bertujuan untuk mengakomodir pemilih yang datanya ganda, atau ada pemilih yg sudah pindah domisili,” terangnya.

Ia menambahkan KPU akan segera menyurati dan melakukan koordinasi dengan PLN agar dapat melakukan antisipasi jika terjadi pemadaman listrik pada saat dilakukannya penghitungan suara.

Rombongan Komisi I tersebut terdiri dari Sekretaris Komisi I, Sukhri Pahrial SH, Wakil ketua Komisi I Taba Iskandar SH.MH,M.Si, Rocky Marciano Bawole, Ruslan Kasbulatov,Thomas Suprapto, dan Wan Norman Edi.

Rombongan diterima oleh Ketua KPU Kota Batam Syahrul Huda S.Ag dan 2 orang Komisioner yakni Zaki Setiawan dan Sudarmadi di ruang rapat KPU Kota Batam.

ADVETORIAL

Selasa | 19 Februari 2019 | 18:34

Kepemimpinan Apri–Dalmasri, 3 Tahun Bangun 1.300 RTLH di Bintan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan selama 3 tahun dia menjabat sebagai kepala daerah sudah berhasil membangun 1.300 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di 10 kecamatan.

“Kami sudah bangun 1.300 RTLH di Bintan. Semua yang kita bangun selama 3 tahun ini murni dari dana APBD Bintan,” ujar Apri di Kantor Bupati Bintan, Senin, 18 Februari 2019.

Sebenarnya pembangunan RTLH di Bintan bisa 2 kali lipat dari jumlah yang dibangunnya. Karena sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri berkomitmen jika Pemkab Bintan mengusulkan 1, mereka akan menganggarkan 2.

rtlh

Bupati Bintan Apri Sudjadi selalu blusukan ke pulau-pulau dan desa-desa di Kabupaten Bintan, untuk melihat sendiri rumah-rumah warga kurang mampu. Rumah rumah tersebut kemudian diajukan untuk direnovasi melalui program RTLH yang dibiat Pemkab Bintan.

Namun komitmen tersebut tidak menjadi perhatian lagi bagi Pemprov Kepri. Sehingga Pemkab Bintan hanya berharap dari bantuan dari APBN Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.

“Kalau dari kementerian ada ratusan rumah. Sedangkan Pemprov Kepri sudah tidak memperhatikan program pengentasan kemiskinan itu lagi,” jelasnya.

rtlh

Selesai dikerjakan, Apri pun menejen prasasti renovasi Rumah Tidak Layak Huni di kabupaten yang dipimpinnya.

Program RTLH yang tak berjalan pada 2018 lalu di Kecamatan Gunung Kijang seperti yang diberitakan rekan media diakuinya memang tak dikerjakan. Namun itu bukan tanggungjawab Pemkab Bintan melainkan kewenangan kementerian terkait.

Sebenarnya RTLH yang dibangun itu tidak menitik beratkan kepada jumlah rumah yang direhab atau dibedah. Tetapi kualitas bantuan yang diberikan oleh Pemkab Bintan. Karena bangunan yang layak dihuni itu ditaksir akan menelan biaya Rp 25 juta.

“Kami akan koordinasi terus dengan Satker Kementerian agar program RTLH bisa berjalan di Bintan,” katanya.

Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan ini Apri juga mengaku aneh dan bingung. Sebab bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin terus bergulir namun jumlah yang miskin terus bertambah.

rtlh

Bersama tim, Bupati Binta turun ke desa-desa terpencil menyapa dan bersilaturahmi dengan masyarakatnya.


“Ini yang akan kami evaluasi lagi. Banyak yang mengaku orang miskin padahal hidupnya mewah. Kemudian banyak penerimanya itu-itu aja orangnya,” ucapnya.***

ADVETORIAL

Selasa | 19 Februari 2019 | 17:51

KOMISI III MINTA PENGAWASAN HUTAN DI BATAM DITINGKATKAN

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin Sekretaris Komisi III Raja Bahktiar melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (19/2/2019). Dalam agendanya tersebut Komisi III melalui Irwansyah mempertanyakan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPHL di Batam.

Hal tersebut didasarkan pada seringnya terjadi kebakaran lahan dan hutan di Batam pada 2019 ini. “Selain adanya kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu, banyak warga yang menyampaikan kepada saya bahwa hutan di Batam ini sudah gundul entah apa penyebabnya,” kata Irwansyah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan hutan adalah pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kecuali pada KPH Konservasi (KPHK). Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH kecuali pada KPHK, pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, termasuk pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.

Berasarkan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut Komisi III juga mempertanyakan mengenai potensi yang dimiliki hutan-hutan yang ada di Batam. “Apakah hutan yang ada di Batam ini memiliki potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber PAD pemprov?” Tanya Irwansyah.

Selain Irwansyah, anggota Komisi III Sahmadin Sinaga mengatakan bahwa saat ini ada beberapa kasus yang dialami warga yang memegang sertifikat tanah namun tanah tersebut merupakan bagian dari hutan lindung. “Dari kasus seperti itu bagaimana peran KPHL didalamnya dan bagaimana hubungan KPHL dengan Otorita (BP Batam)?” Ungkap Sahmadin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KPHL DLHK Provinsi Kepulauan Riau Lamhot M Sinaga menjelaskan bahwa secara otoritas kewenangan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan hutan lindung dan hutan produksi berada di KPHL. “Berdasarkan ketentuan UU 23 tersebut kewenangan berada di tangan kami,” kata Lamhot.

Berdasarkan data yang dimiliki KPHL, Batam memiliki hutan lindung dan hutan produksi sebanyak 32.400 hektar. Mengenai potensi dijelaskan Lamhot saat ini hutan di Batam memiliki potensi yang sangat bagus untuk pengembangan pariwisata. “Seperti contohnya hutan Mata Kucing dan Tening Langit yang saat ini masih alam proses perizinannya,” ujar Lamhot.

Ia mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak sertifikat yang terbit diatas kawasan hutan lindung. Hal tersebut disebabkan karena adanya surat PL yang diterbitkan oleh BP Batam yang berbenturan dengan kewenangan kami atau dengan kata lain PL tersebut berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya sampai saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar PL yang mereka miliki tersebut bisa segera diurus dengan sistem TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). “Hal ini bisa juga dilakukan juga untuk pemegang sertifikat yang berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, sehingga tanahnya bisa mereka olah.” Terang Lamhot.

Mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi beberapa waktu lalu, Lamhot menjelaskan bahwa penanganan karhutla kewenangannya berada langsung dibawah kementrian yakni Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dikawasan Sumatera berada di Palembang. “Kebakaran hutan yang terjadi di Tanjung Riau kemarin kita tidak mampu untuk menangani sendiri sehingga kita meminta kepada walikota agar dapat meminta bantuan helikopter dari Pekanbaru,” jelas Lamhot.

Di Batam, Lamhot menjelaskan saat ini ada Daerah Operasional (Daops) yang posisinya berada dibawah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan yakni Daops Manggala Agni yang berada di Tanjung Riau. “Kalau hanya mengandalkan dari Manggala Agni saja tidak mungkin karena posisi karhutla mencapai 10 – 12 hektar dan areanya pun perbukitan,” ungkapnya.

Lamhot menambahkan bahwa saat ini pihaknya yakni KPHL belum bisa bertindak jauh dalam menjalankan kewenangannya. Ia mengatakan hal tersebut terbentur dengan permasalahan anggaran yang memang diakuinya anggaran untuk KPHL masih sangat kurang.

Dalam monitoring tersebut hadir anggota Komis III Raja Bakhtiar, Irwansyah, Saproni, Alex Guspeneldi, Joko Nugroho dan Sahmadin Sinaga. (***)

ADVETORIAL

Senin | 18 Februari 2019 | 16:18

KOMISI III MINTA PUSAT LEBIH PERHATIKAN KEPRI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang membidangi masalah pembangunan melaksanakan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta 13-15 Februari 2019. Dalam konsultasinya Komisi III yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Widiastadi Nugroho meminta agar pemerintah pusat agar lebih fokus dan memperhatikan Provinsi Kepulauan Riau.

Istimewa

“Provinsi kita ini adalah wilayah terdepan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” kata Widiastadi.

Istimewa

Menurutnya saat ini pemerintah pusat dirasa belum optimal dalam melakukan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan yang tergolong wilayah terdepan, tertinggal dan terluar.

Istimewa

“Artinya kalau hanya mengandalkan APDB Kepri yang hanya Rp 3,5 triliun tidak akan bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan di Kepri,” terang dari pria yang kerap disapa Mas Iik. Ia mengatakan bahwa untuk membangun sebuah wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan membutuhkan dana yang cukup besar.

Istimewa

Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan APDB Kepri sebesar Rp 3,5 triliun yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan tersebut dirasa tidak cukup untuk menjangkau pembangunan di seluruh wilayah di Kepri. “Dengan APBD kita tersebut kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena dalam membangun wilayah yang berkarakteristik kepulauan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ungkap Irwansyah.

Istimewa

Irwansyah juga menegaskan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas agar Kepri dijadikan salah satu daerah prioritas dalam hal pembangunan wilayah 3T. “Bagaimana caranya agar Kepri bisa mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur atau yang lain yang lebih besar dari pemerintah pusat,” pinta Irwansyah.

Istimewa

Anggota Komisi III Suryani mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat belum optimal dalam mengolah potensi yang ada di Kepri. “Kalau pemerintah pusat bisa lebih optimal lagi dalam mengolah potensi di Kepri maka akan ada hasil yang lebih besar lagi karena memang Kepri memiliki potensi yang sangat besar,” kata Suryani

Istimewa

Ia mencontohkan mengenai persoalan labuh jangkar yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Selain itu ia juga mencontohkan mengenai potensi perikanan yang ada di Kepri khususnya di wilayah perairan Natuna yang memang belum tergarap secara optimal.

Istimewa

Suryani menambahkan agar pemerintah pusat memiliki konsep khusus dalam melakukan pembangunan di wilayah Kepri mengingat Kepri yang wilayahnya terdiri dari 96 % laut dan merupakan wilayah 3T.

Istimewa

Menanggapi hal tersebut Direktur Pendanaan Bappenas Erwin mengatakan ABPD Kepri sebesar Rp 3,5 triliun memang dirasa sangat kecil dilihat wilayah Kepri yang sangat luas dan merupakan daerah kepulauan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bisa lebih mengoptimalkan lagi anggarannya.

Istimewa

“Provinsi jangan lupa di Kepri ada BP Batam yang memiliki anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tiap tahunnya, nah dari sana provinsi bisa mengoptimalkan pembangunan terkhusus untuk wilayah Batam,” ungkap Erwin.

Bapennas melihat potensi di Kepri tidak hanya dari sektor laut saja melainkan ada sektor pariwisata yang memang sampai saat ini belum optimal dalam pengembangannya. Erwin mengaku memang dalam mendukung sektor pariwisata tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai.

Istimewa

“Seperti di Lagoi, pemerintah provinsi bisa menggandeng swasta dalam membangun sektor pariwisata di daerah lainnya di Kepri. Nanti pemerintah pusat mendukung pembangunan infrastrukturnya seperti jalan akses dan lain-lain,” terang Erwin.

Trakhir ia menambahkan bahwa sebenarnya saat ini Kepri adalah salah satu wilayah yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan oleh pemerintah pusat. Ia menyebutkan banyak proyek pemerintah pusat di Kepri seperti pengembangan wilayah selat Lampa yang ada di Natuna. “Selain Natuna, di Batam pemerintah pusat saat ini tengah membuat design Aero City yakni mengintegrasikan Bandara Hang Nadim dengan Pelabuhan Batu Ampar.” Tambahnya.

Dalam konsultasi tersebut hadir anggota Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Alex Guspeneldi, Suryani, Saproni, Sahmadin Sinaga, Irwansyah dan Asep Nurdin. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi pembangunan terus menggesa pengerjaan beberapa proyek pembangunan tahun anggaran 2018 yang hingga saat ini belum rampung. Proyek tersebut diantaranya pembangunan Dermaga Pulau Kasu Barat dan Pengembangan Dermaga Parkir Roda Dua Belakangpadang.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Widiastadi Nugroho mengatakan Komisi III saat ini terus melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek tersebut.

“Pembangunan Dermaga Pulau Kasu dan pengembangan Dermaga Belakangpadang ini sudah dimulai pada Agustus 2018 lalu,” katanya.


Rombongan Komisi III DPRD Kepri berdiskusi saat meninjau proyek pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakangpadang. (istimewa)

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan dua dermaga tersebut dilakukan melihat kebutuhan masyarakat.

“Mobilitas masyarakat pada kedua pulau ini sangatlah laju, banyak masyarakat yang bekerja ataupun belajar di Batam,” terang pria yang akrab disapa Mas Iik.

Wakil Ketua Komisi III, Surya Makmur Nasution juga mengatakan pembangunan dan pengembangan pelabuhan tersebut dimaksudkan untuk konektivitas masyarakat di pulau-pulau.

“Dalam membangun konektivitas transportasi khususnya di daerah kepulauan ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar,” ungkap Surya Makmur.

Ia menjelaskan pembangunan tersebut untuk memudahkan akses masyarakat antar pulau.

“Bagaimana masyarakat pulau bisa menikmati pembangunan, salah satunya dengan cara membangun dan mengembangkan dermaga ini,” kata Surya Makmur.

Menurutnya dengan dibangun pelabuhan, nantinya akan sangat membantu masyarakat di pulau tersebut.

“Ya nanti kan bisa memudahkan anak-anak yang akan sekolah di lain pulau, mereka tidak lagi harus melompat-lompat untuk naik ke perahu,” ungkap Surya Makmur.

Anggota Komisi III Saproni juga menambahkan nantinya jika dermaga yang dibangun di Pulau Kasu tersebut sudah jadi, kapal bisa sandar di dermaga tersebut.

“Seperti kapal dari Tanjungbalai Karimun nantinya bisa sandar di pelabuhan ini, karena daerah ini merupakan jalur pelayaran antar pulau,” kata Saproni.


Pekerja sedang mengerjakan pembangunan dermaga. (istimewa)

Kabid Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Azis Kasim Djou mengatakan, pembangunan Dermaga Pulau Kasu pada tahun 2018 menelan anggaran sebesar Rp4,2 milyar.

“Tahap pertama telah selesai pembangunan pelantar untuk menuju dermaga sepanjang 150 meter dan untuk tiang pancangnya sudah mencapai 500 meter,” kata Azis.

Dermaga tersebut nantinya memiliki panjang 500 meter dengan lebar 2,5 meter. Dan pada tahun 2019 ini dijelaskan Azis pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 milyar untuk menyelesaikan kekurangannya yakni pelantar dermaga sepanjang 350 meter.

Sementara itu untuk pengembangan dermaga parkir roda dua Belakangpadang memakan biaya sebesar Rp1,4 milyar tahun anggaran 2018.

“Untuk pengembangan dermaga Belakangpadang sendiri akan rampung pada tahun ini, untuk pengecoran dermaganya sudah selesai tinggal memasang atapnya saja,” tambah Azis.

Dalam peninjauan tersebut hadir anggota Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Saproni, Alex Guspeneldi, Asep Nurdin, Irwansyah, Sahmadin Sinaga, Suryani dan Joko Nugroho. (***)


Rombongan Komisi III DPRD Kepri berfoto bersama disela kunjungan melihat pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakang Padang. (istimewa)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – KOMISI III DPRD Kepulauan Riau menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Riau di Gedung Graha Kepri, Batam, Selasa, 29 Februari 2019. Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Riau tersebut dalam rangka ingin mengetahui implementasi perda kelistrikan di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih dulu diterapkan ketimbang Riau.

Sebanyak delapan anggota Komisi IV DPRD Riau yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Mas Gaul Yunus disambut langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution.

Mas Gaul Yunus mengatakan bahwa di Provinsi Riau perda tentang kelistrikan baru disahkan pada akhir 2018 lalu. “Berbeda dengan di Kepri yang sudah lebih dulu mengesahkan perda kelistrikan, Riau baru bulan Desember 2018 lalu disahkan,” kata Mas Gaul Yunus.


Jajaran Komisi III DPRD Kepri menggelar pertemuan dengan rombongan Komisi VI DPRD Riau.

Menurutnya, Kepri dianggap sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk dijadikan sebagai tolak ukur penerapan perda kelistrikan melihat wilayah di Kepri yang terdiri dari pulau-pulau. “Kami melihat tingkat kesulitan di Kepri ini dalam membangun jaringan kelistrikannya,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Manurung memanyakan rencana realisasi pada tahun 2019 terkait pemasangan listrik khususnya di daerah terpencil seperti di pulau-pulau. “Di tahun 2019 ini program pemerintah pusat terkait kelistrikan harus terealisasi di seluruh daerah termasuk di pulau-pulau terpencil, selain itu kita juga ingin mengetahui bagaimana perda ini mengatur tentang kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan penyedia tenaga listrik?” tanya Manurung.

Anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya Almainis menanyakan tentang prioritas pembangunan jaringan listrik yang diterapkan oleh Pemprov Kepri. “Ada pulau atau desa yang penduduknya padat dan ada yang tidak padat, bagaimana prioritasnya?” tanya Almainis. 

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution menjelaskan, Kepri memiliki sebanyak 2408 pulau baik yang sudah dihuni maupun yang masih kosong. “Dari jumpah tersebut sebanyak 316 pulau berpenghuni dan sebanyak 60 pulau telah teraliri listrik,” terang Surya Makmur.


Jajaran Komisi III DPRD Kepri berdiskusi dengan rombongan Komisi VI DPRD Riau.

Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Kepri berkomitmen pada tahun 2019 ini pulau-pulau yang berpenghuni dan belum teraliri listrik akan segera direalisasikan. “Memang kesulitan kami adalah faktor geografis yang terdiri dari kepulauan,” ungkanya.

Ia juga menjelaskan di Kepulauan Riau selain PT PLN persero sebagai penyedia tenaga listrik ada juga pihak swasta yang disebut Usaha Penyedia Tenaga Listrik (UPTL). “Selain PLN Persero ada delapan UPTL yang menjamin ketersediaan tenaga listrik di Kepri ini,” jelas Surya Makmur.

Anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau Irwansyah turut menjelaskan perda yang mengatur mengenai kelistrikan di Kepulauan Riau tertuang dalam Perda Nomor 05 Tahun 2017. “Dalam perda ini diatur tentang kewenangan kepala dareah provinsi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktr ketenagalistrikan kepada masyarakat yang belum teraliri listrik,” jelasnya.

Ia juga mengatakan karakteristik wilayah Kepulauan Riau dengan Riau sangatlah berbeda sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan sangatlah berbeda. “Wilayah kita ini terdiri dari pulau-pulau sehingga sangat sulit dalam membangun jaringan listrik berbeda dengan di Riau yang bisa dilakukan dengan sambungan kabel,” kata Irwansyah.

Terkait dengan penerapan tarif tenaga listrik, ia menjelaskan bahwa di Kepulauan Riau telah diterapkan sesuai dengan amanah perda. “Tinggal beberapa UPTL saja yang sampai saat ini belum terjamah mengenai tarif tenaga listrik karena berbenturan dengan industrial,” terang Irwansyah.

Menambahkan dari penjelasan tersebut, Kabid Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Marzuki mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau optimis pada tahun 2019 ini semua pulau yang berpenghuni akan teraliri listrik sepenuhnya. “Saat ini kami fokus pada desa-desa atau pulau yang belum teraliri listrik dengan memindahkan mesin-mesin genset dari pulau yang sudah teraliri listrik PLN ke pulau yang memang belum tersetuh oleh PLN,” imbuhnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur, Widiastadi Nugroho, Irwansyah, Saproni, Joko Nugroho dan Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Riau Riski Faisal. (***)