ADVETORIAL

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Kunjungan Bupati Karimun Dr, H, Aunur Rafiq, M.Si ke General Manager PLN Wilayah Riau Kepri Irwansyah di Pekanbaru Riau, Rabu, 27 Februari 2019. Kehadiran Bupati Karimun di Kantor PLN Wilayah Riau Kepri ini adalah untuk mendorong PLN agar dapat membantu Kabupaten Karimun di dalam proses peningkatan jam untuk wilayah Kecamatan Buru, Kecamatan Durai dan Kecamatan Belat.

Tidak hanya itu, di dalam kunjungan nya Bupati Karimun juga akan meningkatkan jaringan kelisrtrikan untuk perdesaan yang ada di Karimun.

istimewa

Untuk penambahan 24 jam untuk di 3 kecamatan sedang di proses oleh pihak PLN dalam menambahakan operator, untuk masalah Engine ( Mesin ) PLN sudah siap untuk wilayah 3 Kecamatan ini.
Alhamdulillah untuk Kecamatan Duri, Kecamatan Buru akan mendapatkan 24 jam di Bulan April dan untuk Kecamatan Belat akan menjadi 18 jam.

Di akhir 2019 untuk Kecamatan Belat akan bisa hidup 24 jam, sekarang PLN sudah menyiapkan 1 mesin lagi untuk Kecamtan Belat akan tetapi kendalanya adalah PLN masih merekrut operator yang saat ini baru kita sosilisasikn di pusat.

istimewa

Pihak PLN juga sudah mengupayakan untuk peningkatan pemasokan listrik untuk di pulau pulau terluar dan juga perdesaan yang sampai saat ini mungkin belum dapat tersentuh untuk PLN, Untuk desa yang tahun ini akan terlealisasi ada 5 Desa yaitu Desa Rawa Jaya, Desa Sugi, Desa Pulau Jang, Desa Pulau Moro dan Desa Niur permai, insya allah Akhir April sudah terlealisasi.

Pertengahan Maret ini Direktur PLN Wilayah Riau – Kepri bapak Irwansyah akan datang ke Karimun dan meninjau langsung di Kecamatan Belat. (***)

ADVETORIAL

Rabu | 27 Februari 2019 | 19:28

KOMISI I DPRD KEPRI TINJAU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Komisi I DPRD Povinsi Kepulauan Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, 26 februari 2019.

Komisi I bermaksud ingin mengetahui secara langsung dari KPU Kota Batam mengenai persiapan proses penyelenggaran Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. “Kami ingin KPU benar-benar mempersiapkan segalanya jelang penyelenggaraan pemilu serentak ini agar nanti dapat berjalan lancar,baik dan tertib,” kata Wakil ketua Komisi I Taba Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut Taba Iskandar juga menyampaikan mengenai persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurutnya sampai saat ini masih ada pemilih yang belum terdata. “Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada kelalaian petugas?” Tanya Taba.

Ia mengatakan berdasarkan ketentuan undang-undang, memilih merupakan hak seluruh warga negara dan hak itu bisa digunakan dengan syarat memiliki data kependudukan. “Dengan data kependudukan yang lengkap sesuai aturan, maka orang tersebut memiliki hak untuk memilih dan harus masuk dalam DPT,” ucap Taba.

Selain Taba, sekretaris Komisi I Sukhri Pahrial mengatakan, berkaca dari Pemilu yang lalu masih banyak permasalahan yg terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. “Terkait dengan hal tersebut kami minta permasalahan yg terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu yang lalu jangan sampai terulang lagi pada Pemilu 17 April nanti,” ucap Sukhri.

Salah satu contohnya dijelaskan Sukhri yakni persoalan yang kerap terjadi pemilih pemula, dimana pemilih pemula yang nanti pada saat 17 April 2019 usianya genap 17 tahun. “Artinya mereka yang sudah berusia 17 tahun, sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu nanti,” terang Sukhri.

Melihat pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya jelas Sukhri, pemilih hanya menunjukkan surat kerangan dari RT/ RW saja yang bersangkutan langsung bisa mencoblos. “Tentunya Surat tersebut harus dilampiri dengan surat-surat pendukung lainnya seperti foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran. Sudah sejauhmana KPU mengatasi masalah tersebut.” Tegasnya.

Anggota Komisi I Ruslan Kasbulatov menyampaikan agar KPU dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU tidak boleh terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun.

Selain itu, Ruslan meminta kepada KPU agar dapat mengawasi surat suara sejak pendistribusian dari pusat, pelipatan hingga pendistribusian ke seluruh TPU. “Selain surat suara, masalah listrik selama proses tahapan pemilu berlangsung terutama pada saat penghitungan suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat KPU juga sangat penting diperhatikan,” tegas Ruslan.

Ruslan mengatakan jika listrik padam terutama pada saat proses perhitungan suara hal tersebut bisa menimbulkan kerawanan untuk melakukan kecurangan. “Kami minta kepada KPU untuk selalu berkoordinasi dengan PLN kalau perlu disurati secara resmi, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Batam Syahrul Huda mengatakan terkait pemilih pemula, KPU telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Mereka sudah menjemput bola dengan melaksanakan perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah, dan data yang kami dapatkan lebih kurang 3.000 orang,” kata Syahrul.

Selanjutnya KPU juga telah melakukan koordinasi ke KPU Provinsi Kepulauan Riau, dengan harapan agar permaslahan mengenai pemilih pemula tersebut dapat disampaikan ke KPU RI atau Kemendagri sehingga nantinya ada sebuah aturan yang menyatakan bahwa pemilih pemula ini bisa menggunakan hak pilih nya hanya dengan menunjukkan Surat Keterangan dari RT/RW atau dari Kelurahan.

KPU, kata Syahrul sedang melakukan proses pendataan DPK ( Daftar Pemilih Khusus), dimana DPK ini bertujuan untuk mengakomodir masyarakat kota Batam yang belum masuk dalam DPT, maka orang tersebut bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Saat ini dijelaskan Syahrul, KPU sudah melaksanakan Pleno dan pada Peraturan KPU yang terbaru ada satu poin yang menyatakan jika kemudian pemilih DPT yang terkosentrasi dalam satu wilayah maka memungkinkan untuk membuat TPS tambahan. “Ini bertujuan untuk mengakomodir pemilih yang datanya ganda, atau ada pemilih yg sudah pindah domisili,” terangnya.

Ia menambahkan KPU akan segera menyurati dan melakukan koordinasi dengan PLN agar dapat melakukan antisipasi jika terjadi pemadaman listrik pada saat dilakukannya penghitungan suara.

Rombongan Komisi I tersebut terdiri dari Sekretaris Komisi I, Sukhri Pahrial SH, Wakil ketua Komisi I Taba Iskandar SH.MH,M.Si, Rocky Marciano Bawole, Ruslan Kasbulatov,Thomas Suprapto, dan Wan Norman Edi.

Rombongan diterima oleh Ketua KPU Kota Batam Syahrul Huda S.Ag dan 2 orang Komisioner yakni Zaki Setiawan dan Sudarmadi di ruang rapat KPU Kota Batam.

ADVETORIAL

Selasa | 19 Februari 2019 | 17:51

KOMISI III MINTA PENGAWASAN HUTAN DI BATAM DITINGKATKAN

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin Sekretaris Komisi III Raja Bahktiar melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (19/2/2019). Dalam agendanya tersebut Komisi III melalui Irwansyah mempertanyakan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPHL di Batam.

Hal tersebut didasarkan pada seringnya terjadi kebakaran lahan dan hutan di Batam pada 2019 ini. “Selain adanya kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu, banyak warga yang menyampaikan kepada saya bahwa hutan di Batam ini sudah gundul entah apa penyebabnya,” kata Irwansyah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan hutan adalah pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kecuali pada KPH Konservasi (KPHK). Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH kecuali pada KPHK, pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, termasuk pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.

Berasarkan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut Komisi III juga mempertanyakan mengenai potensi yang dimiliki hutan-hutan yang ada di Batam. “Apakah hutan yang ada di Batam ini memiliki potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber PAD pemprov?” Tanya Irwansyah.

Selain Irwansyah, anggota Komisi III Sahmadin Sinaga mengatakan bahwa saat ini ada beberapa kasus yang dialami warga yang memegang sertifikat tanah namun tanah tersebut merupakan bagian dari hutan lindung. “Dari kasus seperti itu bagaimana peran KPHL didalamnya dan bagaimana hubungan KPHL dengan Otorita (BP Batam)?” Ungkap Sahmadin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KPHL DLHK Provinsi Kepulauan Riau Lamhot M Sinaga menjelaskan bahwa secara otoritas kewenangan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan hutan lindung dan hutan produksi berada di KPHL. “Berdasarkan ketentuan UU 23 tersebut kewenangan berada di tangan kami,” kata Lamhot.

Berdasarkan data yang dimiliki KPHL, Batam memiliki hutan lindung dan hutan produksi sebanyak 32.400 hektar. Mengenai potensi dijelaskan Lamhot saat ini hutan di Batam memiliki potensi yang sangat bagus untuk pengembangan pariwisata. “Seperti contohnya hutan Mata Kucing dan Tening Langit yang saat ini masih alam proses perizinannya,” ujar Lamhot.

Ia mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak sertifikat yang terbit diatas kawasan hutan lindung. Hal tersebut disebabkan karena adanya surat PL yang diterbitkan oleh BP Batam yang berbenturan dengan kewenangan kami atau dengan kata lain PL tersebut berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya sampai saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar PL yang mereka miliki tersebut bisa segera diurus dengan sistem TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). “Hal ini bisa juga dilakukan juga untuk pemegang sertifikat yang berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, sehingga tanahnya bisa mereka olah.” Terang Lamhot.

Mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi beberapa waktu lalu, Lamhot menjelaskan bahwa penanganan karhutla kewenangannya berada langsung dibawah kementrian yakni Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dikawasan Sumatera berada di Palembang. “Kebakaran hutan yang terjadi di Tanjung Riau kemarin kita tidak mampu untuk menangani sendiri sehingga kita meminta kepada walikota agar dapat meminta bantuan helikopter dari Pekanbaru,” jelas Lamhot.

Di Batam, Lamhot menjelaskan saat ini ada Daerah Operasional (Daops) yang posisinya berada dibawah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan yakni Daops Manggala Agni yang berada di Tanjung Riau. “Kalau hanya mengandalkan dari Manggala Agni saja tidak mungkin karena posisi karhutla mencapai 10 – 12 hektar dan areanya pun perbukitan,” ungkapnya.

Lamhot menambahkan bahwa saat ini pihaknya yakni KPHL belum bisa bertindak jauh dalam menjalankan kewenangannya. Ia mengatakan hal tersebut terbentur dengan permasalahan anggaran yang memang diakuinya anggaran untuk KPHL masih sangat kurang.

Dalam monitoring tersebut hadir anggota Komis III Raja Bakhtiar, Irwansyah, Saproni, Alex Guspeneldi, Joko Nugroho dan Sahmadin Sinaga. (***)

ADVETORIAL

Senin | 18 Februari 2019 | 16:18

KOMISI III MINTA PUSAT LEBIH PERHATIKAN KEPRI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang membidangi masalah pembangunan melaksanakan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta 13-15 Februari 2019. Dalam konsultasinya Komisi III yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Widiastadi Nugroho meminta agar pemerintah pusat agar lebih fokus dan memperhatikan Provinsi Kepulauan Riau.

Istimewa

“Provinsi kita ini adalah wilayah terdepan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” kata Widiastadi.

Istimewa

Menurutnya saat ini pemerintah pusat dirasa belum optimal dalam melakukan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan yang tergolong wilayah terdepan, tertinggal dan terluar.

Istimewa

“Artinya kalau hanya mengandalkan APDB Kepri yang hanya Rp 3,5 triliun tidak akan bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan di Kepri,” terang dari pria yang kerap disapa Mas Iik. Ia mengatakan bahwa untuk membangun sebuah wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan membutuhkan dana yang cukup besar.

Istimewa

Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan APDB Kepri sebesar Rp 3,5 triliun yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan tersebut dirasa tidak cukup untuk menjangkau pembangunan di seluruh wilayah di Kepri. “Dengan APBD kita tersebut kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena dalam membangun wilayah yang berkarakteristik kepulauan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ungkap Irwansyah.

Istimewa

Irwansyah juga menegaskan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas agar Kepri dijadikan salah satu daerah prioritas dalam hal pembangunan wilayah 3T. “Bagaimana caranya agar Kepri bisa mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur atau yang lain yang lebih besar dari pemerintah pusat,” pinta Irwansyah.

Istimewa

Anggota Komisi III Suryani mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat belum optimal dalam mengolah potensi yang ada di Kepri. “Kalau pemerintah pusat bisa lebih optimal lagi dalam mengolah potensi di Kepri maka akan ada hasil yang lebih besar lagi karena memang Kepri memiliki potensi yang sangat besar,” kata Suryani

Istimewa

Ia mencontohkan mengenai persoalan labuh jangkar yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Selain itu ia juga mencontohkan mengenai potensi perikanan yang ada di Kepri khususnya di wilayah perairan Natuna yang memang belum tergarap secara optimal.

Istimewa

Suryani menambahkan agar pemerintah pusat memiliki konsep khusus dalam melakukan pembangunan di wilayah Kepri mengingat Kepri yang wilayahnya terdiri dari 96 % laut dan merupakan wilayah 3T.

Istimewa

Menanggapi hal tersebut Direktur Pendanaan Bappenas Erwin mengatakan ABPD Kepri sebesar Rp 3,5 triliun memang dirasa sangat kecil dilihat wilayah Kepri yang sangat luas dan merupakan daerah kepulauan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bisa lebih mengoptimalkan lagi anggarannya.

Istimewa

“Provinsi jangan lupa di Kepri ada BP Batam yang memiliki anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tiap tahunnya, nah dari sana provinsi bisa mengoptimalkan pembangunan terkhusus untuk wilayah Batam,” ungkap Erwin.

Bapennas melihat potensi di Kepri tidak hanya dari sektor laut saja melainkan ada sektor pariwisata yang memang sampai saat ini belum optimal dalam pengembangannya. Erwin mengaku memang dalam mendukung sektor pariwisata tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai.

Istimewa

“Seperti di Lagoi, pemerintah provinsi bisa menggandeng swasta dalam membangun sektor pariwisata di daerah lainnya di Kepri. Nanti pemerintah pusat mendukung pembangunan infrastrukturnya seperti jalan akses dan lain-lain,” terang Erwin.

Trakhir ia menambahkan bahwa sebenarnya saat ini Kepri adalah salah satu wilayah yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan oleh pemerintah pusat. Ia menyebutkan banyak proyek pemerintah pusat di Kepri seperti pengembangan wilayah selat Lampa yang ada di Natuna. “Selain Natuna, di Batam pemerintah pusat saat ini tengah membuat design Aero City yakni mengintegrasikan Bandara Hang Nadim dengan Pelabuhan Batu Ampar.” Tambahnya.

Dalam konsultasi tersebut hadir anggota Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Alex Guspeneldi, Suryani, Saproni, Sahmadin Sinaga, Irwansyah dan Asep Nurdin. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi pembangunan terus menggesa pengerjaan beberapa proyek pembangunan tahun anggaran 2018 yang hingga saat ini belum rampung. Proyek tersebut diantaranya pembangunan Dermaga Pulau Kasu Barat dan Pengembangan Dermaga Parkir Roda Dua Belakangpadang.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Widiastadi Nugroho mengatakan Komisi III saat ini terus melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek tersebut.

“Pembangunan Dermaga Pulau Kasu dan pengembangan Dermaga Belakangpadang ini sudah dimulai pada Agustus 2018 lalu,” katanya.


Rombongan Komisi III DPRD Kepri berdiskusi saat meninjau proyek pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakangpadang. (istimewa)

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan dua dermaga tersebut dilakukan melihat kebutuhan masyarakat.

“Mobilitas masyarakat pada kedua pulau ini sangatlah laju, banyak masyarakat yang bekerja ataupun belajar di Batam,” terang pria yang akrab disapa Mas Iik.

Wakil Ketua Komisi III, Surya Makmur Nasution juga mengatakan pembangunan dan pengembangan pelabuhan tersebut dimaksudkan untuk konektivitas masyarakat di pulau-pulau.

“Dalam membangun konektivitas transportasi khususnya di daerah kepulauan ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar,” ungkap Surya Makmur.

Ia menjelaskan pembangunan tersebut untuk memudahkan akses masyarakat antar pulau.

“Bagaimana masyarakat pulau bisa menikmati pembangunan, salah satunya dengan cara membangun dan mengembangkan dermaga ini,” kata Surya Makmur.

Menurutnya dengan dibangun pelabuhan, nantinya akan sangat membantu masyarakat di pulau tersebut.

“Ya nanti kan bisa memudahkan anak-anak yang akan sekolah di lain pulau, mereka tidak lagi harus melompat-lompat untuk naik ke perahu,” ungkap Surya Makmur.

Anggota Komisi III Saproni juga menambahkan nantinya jika dermaga yang dibangun di Pulau Kasu tersebut sudah jadi, kapal bisa sandar di dermaga tersebut.

“Seperti kapal dari Tanjungbalai Karimun nantinya bisa sandar di pelabuhan ini, karena daerah ini merupakan jalur pelayaran antar pulau,” kata Saproni.


Pekerja sedang mengerjakan pembangunan dermaga. (istimewa)

Kabid Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Azis Kasim Djou mengatakan, pembangunan Dermaga Pulau Kasu pada tahun 2018 menelan anggaran sebesar Rp4,2 milyar.

“Tahap pertama telah selesai pembangunan pelantar untuk menuju dermaga sepanjang 150 meter dan untuk tiang pancangnya sudah mencapai 500 meter,” kata Azis.

Dermaga tersebut nantinya memiliki panjang 500 meter dengan lebar 2,5 meter. Dan pada tahun 2019 ini dijelaskan Azis pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 milyar untuk menyelesaikan kekurangannya yakni pelantar dermaga sepanjang 350 meter.

Sementara itu untuk pengembangan dermaga parkir roda dua Belakangpadang memakan biaya sebesar Rp1,4 milyar tahun anggaran 2018.

“Untuk pengembangan dermaga Belakangpadang sendiri akan rampung pada tahun ini, untuk pengecoran dermaganya sudah selesai tinggal memasang atapnya saja,” tambah Azis.

Dalam peninjauan tersebut hadir anggota Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Saproni, Alex Guspeneldi, Asep Nurdin, Irwansyah, Sahmadin Sinaga, Suryani dan Joko Nugroho. (***)


Rombongan Komisi III DPRD Kepri berfoto bersama disela kunjungan melihat pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakang Padang. (istimewa)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – KOMISI III DPRD Kepulauan Riau menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Riau di Gedung Graha Kepri, Batam, Selasa, 29 Februari 2019. Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Riau tersebut dalam rangka ingin mengetahui implementasi perda kelistrikan di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih dulu diterapkan ketimbang Riau.

Sebanyak delapan anggota Komisi IV DPRD Riau yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Mas Gaul Yunus disambut langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution.

Mas Gaul Yunus mengatakan bahwa di Provinsi Riau perda tentang kelistrikan baru disahkan pada akhir 2018 lalu. “Berbeda dengan di Kepri yang sudah lebih dulu mengesahkan perda kelistrikan, Riau baru bulan Desember 2018 lalu disahkan,” kata Mas Gaul Yunus.


Jajaran Komisi III DPRD Kepri menggelar pertemuan dengan rombongan Komisi VI DPRD Riau.

Menurutnya, Kepri dianggap sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk dijadikan sebagai tolak ukur penerapan perda kelistrikan melihat wilayah di Kepri yang terdiri dari pulau-pulau. “Kami melihat tingkat kesulitan di Kepri ini dalam membangun jaringan kelistrikannya,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Manurung memanyakan rencana realisasi pada tahun 2019 terkait pemasangan listrik khususnya di daerah terpencil seperti di pulau-pulau. “Di tahun 2019 ini program pemerintah pusat terkait kelistrikan harus terealisasi di seluruh daerah termasuk di pulau-pulau terpencil, selain itu kita juga ingin mengetahui bagaimana perda ini mengatur tentang kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan penyedia tenaga listrik?” tanya Manurung.

Anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya Almainis menanyakan tentang prioritas pembangunan jaringan listrik yang diterapkan oleh Pemprov Kepri. “Ada pulau atau desa yang penduduknya padat dan ada yang tidak padat, bagaimana prioritasnya?” tanya Almainis. 

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution menjelaskan, Kepri memiliki sebanyak 2408 pulau baik yang sudah dihuni maupun yang masih kosong. “Dari jumpah tersebut sebanyak 316 pulau berpenghuni dan sebanyak 60 pulau telah teraliri listrik,” terang Surya Makmur.


Jajaran Komisi III DPRD Kepri berdiskusi dengan rombongan Komisi VI DPRD Riau.

Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Kepri berkomitmen pada tahun 2019 ini pulau-pulau yang berpenghuni dan belum teraliri listrik akan segera direalisasikan. “Memang kesulitan kami adalah faktor geografis yang terdiri dari kepulauan,” ungkanya.

Ia juga menjelaskan di Kepulauan Riau selain PT PLN persero sebagai penyedia tenaga listrik ada juga pihak swasta yang disebut Usaha Penyedia Tenaga Listrik (UPTL). “Selain PLN Persero ada delapan UPTL yang menjamin ketersediaan tenaga listrik di Kepri ini,” jelas Surya Makmur.

Anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau Irwansyah turut menjelaskan perda yang mengatur mengenai kelistrikan di Kepulauan Riau tertuang dalam Perda Nomor 05 Tahun 2017. “Dalam perda ini diatur tentang kewenangan kepala dareah provinsi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktr ketenagalistrikan kepada masyarakat yang belum teraliri listrik,” jelasnya.

Ia juga mengatakan karakteristik wilayah Kepulauan Riau dengan Riau sangatlah berbeda sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan sangatlah berbeda. “Wilayah kita ini terdiri dari pulau-pulau sehingga sangat sulit dalam membangun jaringan listrik berbeda dengan di Riau yang bisa dilakukan dengan sambungan kabel,” kata Irwansyah.

Terkait dengan penerapan tarif tenaga listrik, ia menjelaskan bahwa di Kepulauan Riau telah diterapkan sesuai dengan amanah perda. “Tinggal beberapa UPTL saja yang sampai saat ini belum terjamah mengenai tarif tenaga listrik karena berbenturan dengan industrial,” terang Irwansyah.

Menambahkan dari penjelasan tersebut, Kabid Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Marzuki mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau optimis pada tahun 2019 ini semua pulau yang berpenghuni akan teraliri listrik sepenuhnya. “Saat ini kami fokus pada desa-desa atau pulau yang belum teraliri listrik dengan memindahkan mesin-mesin genset dari pulau yang sudah teraliri listrik PLN ke pulau yang memang belum tersetuh oleh PLN,” imbuhnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur, Widiastadi Nugroho, Irwansyah, Saproni, Joko Nugroho dan Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Riau Riski Faisal. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendesak pemerintah pusat menangani permasalahan limbah oli yang mencemari perairan Kepri.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Makmur Nasution setelah melakukan pertemuan dengan Kemenko Maritim di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

“Pemerintah pusat agar segera menangani permasalahan tersebut. Pemerintah pusat harus segara turun untuk menanganinya karena permasalahan limbah oli ini sudah puluhan tahun terjadi, dan terus berulang,” kata Surya.

Komisi III DPRD Kepri bersama Kemenko Maritim membahas masalah limbah yang mencemari perairan Kepri. (istimewa)

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan limbah oli yang mencemari pesisir Kepri, khususnya Bintan, sudah bertahun-tahun mengganggu sektor pariwisata, terutama pada musim angin utara. Karena itu, persoalan limbah oli ini disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat diselesaikan.

Dalam rapat sinkronisasi dan sinergitas rencana kerja tahun 2019 terkait tumpahan minyak di laut khususnya di wilayah Kepulauan Riau di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Surya mengatakan limbah oli diduga bersumber dari aktivitas tank cleaning yang dilakukan di perairan Out Port Limit (OPL) di berbatasan Indonesia, Singapuran dan Malaysia.

“Sehingga diperlukan peran negara dalam penyelesaian masalah ini karena berkaitan dengan negara tetangga,” ujarnya seraya meminta kepada perangkat pemerintahan di tingkat pusat dan daerah agar segera menangkap pelaku “tank cleaning” yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di beberapa wilayah perairan di Kepri.

“Harus segera ditangkap pelakunya agar bisa menjadi contoh bagi pelaku-pelaku lainnya dan bisa memberikan efek jera agar tidak melakukan pembuangan limbah oli di perairan OPL kita,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Asep Nurdin menambahkan, selain peran pemerintah menurutnya masyarakat juga harus berperan aktif dalam penanggulangan limbah oli tersebut.

Komisi III DPRD Kepri membawa masalah limbah yang mencemari perairan Kepri ke Kemenko Maritim. (istimewa)

“Masyarakat harus peduli atas pencemaran limbah ini, apabila masyarakat tahu ada aktivitas tank cleaning yang mengakibatkan pencemaran harus segara melaporkan kepada pihak yang berwenang,” kata Asep Nurdin yang berasal dari daerah pemilihan Bintan.

Ia juga mendesak kepada pemerintah yang tergabung dalam tim daerah harus bersinergi dalam menangani kasus pencemaran lingkungan limbah oli ini.

“Jadi kami mohon kepada seluruh instansi yang tergabung dalam tim daerah kesampingkan dulu ego sektoral mari kita bersama menangani permasalahan ini bukan semata untuk Kepri saja melainkan demi negara yang kita cintai ini,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Maritim, Basilio yang memimpin rapat sinkronisasi tersebut mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat telah melakukan beberapa langkah untuk menangani limbah oli ini.

“Kami akan melakukan penguatan tim nasional oil spill, nah tim ini nanti akan mendorong penguatan tim daerah yang telah di bentuk oleh gubernur,” kata Basilio.

Ia menjelaskan penguatan tim nasional ini yakni dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi revisi Perpres 109/2006 tentang penanggulangan keadaan darurat akibat tumpahan minyak di laut.

“Selain itu kita juga berkoordinsi dan fasilitasi penguatan Puskodalnas,” jelasnya.

Langkah selanjutnya dikatakan Basilio yakni dengan melakukan MoU antara Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan, KKP dan SKK Migas.

“Kemudian kita juga akan membawa permasalahan oil spill di Kepri ke Working Group Asean On Transportation karena juga melibatkan beberapa negara tetangga,” terangnya.


Komisi III DPRD Kepri membawa masalah limbah yang mencemari perairan Kepri ke Kemenko Maritim. (istimewa)

Nantinya, tim daerah dan tim nasional tersebut harus membangun sistem yang terintegrasi antara pusat dengan daerah baik dalam melaksanakan patroli di laut, pengawasan di pelabuhan-pelabuhan, pencitraan dengan satelit hingga melibatkan nelayan dalam penanganan limbah oli ini

“Yang pasti nanti tim daerah yang telah di bentuk di Kepri ini akan menjadi pilot project buat daerah lain yang juga sering mengalami musibah pencemaran lingkungan yang bersumber dari tumpahan oli,” tuturnya.

Basilio menegaskan bahwa tim nasional ini harus segera bergerak agar penanganan kasus pencemaran akibat tumpahan oli di laut segera terselesaikan dan tidak berulang lagi seperti di Kepri.

“Kita akan segera turun dan mendorong gebernur untuk menguatkan istansi terkait yang tergabung dalam tim daerah,” tambahnya.

Dalam rapat sinkronisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian terkait, SKK Migas, Bakamla dan lainnya. Anggota Komisi III yang turut hadir dalam rapat tersebut yakni Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Asep Nurdin, Sahmadin Sinaga, Joko Nugroho, Saproni, Alex Guspeneldi, Suryani dan Raja Astagena. (***)

ADVETORIAL

Selasa | 15 Januari 2019 | 15:55

Bupati dan Wakil Bupati Karimun Meresmikan Mesjid Jabal Rahmah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si.beserta Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim, M. Si. meresmikan Mesjid Jabal Rahmah Bukit Dang Merdu Kel. Baran Barat Kec. Meral sekaligus shalat jumat berjamaah. Jumat, 11 Januari 2019.

Mesjid Jabal Rahmah yang diresmikan pada awalnya berstatus Surau dan diangkat statusnya menjadi mesjid oleh Bupati dan Wakil Bupati Karimun, dengan luas tanah mesjid Jabal Rahmah ini lebih kurang 5.740 M/segi yang merupakan dari tanah waqaf, dan mulai dibangun pada tahun 2001.

Istimewa


Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Karimun, Kakanmenag diwakili Kasi Bimas Islam, Camat Meral, KUA Meral serta undangan lainnya.

Bupati Karimun dalam sambutannya pemerintah Daerah Kab. Karimun mengucapkan atas penggantian status surau menjadi mesjid Jabal Rahmah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang kita terima ini, sudah 18 tahun bahwa surau ini berjalan dan sekarang bertambah status menjadi mesjid. 

Istimewa

Bupati Karimun mengatakan pada tahun 2020 berjanji akan membangun TPQ di mesjid Jabal Rahmah. Harapannya mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk memakmurkan mesjid dengan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, tidak hanya berlomba-lomba membesarkan dan mempercantikan mesjid saja, akan tetapi berlomba-lomba dalam memakmurkan mesjid itu yang terpenting. 

Istimewa

Dan kepada kementrian agama telah dapat membantu pengurus dalam mengurus administrasi menaikan status surau menjadi mesjid.
Seusai peresmian mesjid dilanjutkan dengan shalat jumat berjamaah dengan khotif di pimpin oleh Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. (***)

alat fitnes

ADVETORIAL

Senin | 10 Desember 2018 | 10:07

Alat Fitnes Dispora Center Dimanfaatkan Warga

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma merasa senang mengetahui banyak masyarakat menggunakan alat-alat fitnes di Dispora Center (DC) yang terletak di Pinlang Mas, Batu 9 Tanjungpinang.

walikota pinang syahrul

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul

Meski pun kondisinya masih seadanya karena keterbatasan anggaran, namun banyak masyarakat, mulai dari pelajar, pekerja dan terkhusus atlet yang menggunakan. Bahkan, seskali anggota TNI AD juga menggunakan. Ini membuktikan bahwa DC sangat bermanfaat.

Terkait hal ini, Hj Rahma pun berkomitmen berupaya membuat kondisi DC yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Tanjungpinang bisa lebih baik kedepannya.

“Kami sampaikan ke masyarakat, mungkin belum bisa dibenahi di APBD Murni 2019 ini, namun akan diusahakan di APBD Perubahannya,” ujarnya saat mengunjungi DC yang didampingi Kadispora Tanjungpinang, Djasman beserta rekannya Kadis PUPR Tanjungpinang, Hendri, belum lama ini.

Di sana tersedia alat fitnes seperti pembentukan sayap punggung yang biasa digunakan para atlet perenang, sepeda untuk kardio atau pemanasan, meja tenis dan treadmill serta stik bagi atlet angkat beban. Selain itu, ada dua meja biliar yang khusus digunakan atlet profesional dibidangnya.

Pihak Dispora Tanjungpinang juga menyediakan satu instruktur yang membantu menjelaskan penggunaan alat fitnes dengan benar kepada pengguna.

Wawako pinang rahma

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma

Rahma menilai, masih perlu pembenahan dan penambahan alat. Bila perlu harus dibuat nyaman dengan berbagai penunjang lain yang disediakan. Tentu ini akan dilakukan bertahap namun ia berjanji akan memperhatikan.

“Nantinya menjadi wadah bagi masyarakat membudayakan hidup berolaharga, meskipun ada banyak cara lain yang bisa dilakukan,” ucapnya.

Djasman menuturkan, sudah dua tahun terkahir dimanfaatkan dan sudah banyak masyarakat berolahraga secara gratis. Menurutnya, masyarakat banyak yang datang, khususnya sore hari. Meski pun dengan keterbatasan alat yang ada, peserta tertib mengikuti aturan.

Djasman menuturkan, dibukanya DC dalam upaya menyediakan wadah bagi siswa, pemuda dan atlet yang ingin latihan kebugaran tanpa ada biaya. Djasman menilai tempat yang tersedia saat ini memang belum memadai. Kurang luas dan masih banyak alat yang perlu dilengkapi. Terkait penyediaan, menurutnya sesuai dengan kemampuan anggaran nantinya.

Ia berharap pemuda di Tanjungpinang bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah, menunjang kemampuan lebih baik khususnya bidang olahraga. Djasmana berharap, melalui DC ini bisa mempersiapkan para atlet untuk rutin berolahraga menjaga kesehatan. Di luar latihan-latihan yang biasa dilakukan bersama pelatih dari berbagai cabor yang ada.

Bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas bisa datang, namun harus mengikuti beberapa ketentuan. Pertama wajib mengisi biodata untuk peserta peratama kali. Selain itu, perlu diingat bersama datang menggunakan pakaian olaharga lengkap dengan sepatu. Khusus wanita catatan khusus, tidak boleh seksi.

“Kita kan mau berolaharaga jadi menggunakan pakaian sesuai dengan kegiatannya. Ini penting agar semua merasa nyaman,” paparnya.

SARANA FITNES

Masyarakat yang menggunakan fasilitas di DC

Salah satu pengguna fasilitas di DC, Hendra Gurning merasa senang dengan adanya alat-alat fitnes yang disediakan pemerintah melalaui Dispora Tanjungpinang tersebut. Ia bersama rekan-rekannya bisa olahraga gratis dengan berbagai alat tersedia yang berdampak kepada kesehatan.

“Saya cukup sering ke sana, lumayan membantu. Jika tidak ada DC maka minimal sekali sebulan harus mengeluarkan Rp 180 ribu untuk berolahrga di tempat lain,” paparnya.

Ia menilai, masih banyak alat-alat yang perlu disediakan, agar mampu menampung banyak masyarakat yang hadir.
Hal senada disampaikan Muhammad Teddy yang merasa terbantu dengan adanya DC.  Ia bersama teman-teman bisa menikmati berbagai alat yang ada secara gratis.

“Kalau bisa memang terus adan alat-alat terus ditingkatkan,” tuturnya. (***)

porprov gubernur

ADVETORIAL

Sabtu | 08 Desember 2018 | 19:15

Jadi Tuan Rumah, Tanjungpinang Sukses Gelar Porprov Kepri IV

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Mulai 26 November hingga 1 Desember 2018, menjadi pembuktian Kota Tanjungpinang sebagai tuan rumah Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kepri IV. Meski sempat terkendala sejumlah hal, akhirnya gelaran olah raga prestasi tertinggi di Kepri ini sukses digelar.

Tentu bukan pekerjaan yang ringan selama pelaksanaan Porprov tersebut. Karena ada puluhan cabang olah raga yang harus dipertandingkan. Ribuan atlet disertai offisial datang dengan harapan menjadi yang terbaik. Persiapan venue, penginapan dan segala kebutuhan Porprov menjadi tanggung jawab tuan rumah.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyalakan api obor menandai pembukaan Porprov Kepri IV

Cabang-cabang olah raga itu ialah atletik, bola basket, bola volly, binaraga, biliard, bulu tangkis, bridge, catur, futsal, dayung, kempo, karate, renang, sepeda sport, sepak bola, sepak takraw, taekwondo, tarung drajat, panjat tebing, pencak silat, tenis lapangan, tenis meja, wood ball, motor, muay thai, judo, dan hapkido.

Sedikitnya 21 fasilitas olah raga, fasilitas umum, hotel, kantor instansi pemerintah, aula sekolah akan digunakan sebagai venue. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang Djasman SSos mengatakan, 26 cabang olah raga dilaksanakan di Tanjungpinang dan satu cabang olah raga lain, yakni biliard akan dilaksanakan di Staf Pool Cafe Kijang.

Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul SPd didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang Djasman SSos menyaksikan pertandingan bola voli.

Sementara Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul SPd saat melepas kontingan Tanjungpinang mengingatkan agar semua atlet yang bertanding menjunjung tinggi sportivitas.

Suksesnya penyelenggaraan Porprov Kepri IV mendapatkan pujian Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Ia mengaku puas atas peran Kota Tanjungpinang sebagai tuan rumah.

Sekda Kota Tanjungpinang Drs Riono ikut berparade bersama kontingen Tanjungpinang pada pembukaan Porprov Kepri IV.

“Saya berterima kasih kepada Walikota dan Wakilwali Kota Tanjungpinang beserta semua pihak yang terlibat di dalamnya,” ujar Gubernur, Sabtu, 1 Desember 2018 sore.

Jika ada kekurangan, kata Nurdin, merupakan hal wajar. Terbukti, meski dananya tak besar namun bisa terlaksana dengan sukses.

Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul SPd menerima obor yang akan digunakan untuk menyalakan api selama pelaksanaan Proprov Kepri IV.

Senada dengan Gubernur, Ketua Harian KONI Kepri Nur Syafriadi pun melihat Proprov Kepri IV yang dilaksanakan di Tanjungpinang sukses digelar. Kekurangan dan masalah yang sempat mengganjal adalah lumrah dalam setiap kegiatan. (***)

walikota

ADVETORIAL

Rabu | 28 November 2018 | 13:36

Pesta Siaga Kwarcab Berlangsung Semarak

TANJUNGPINANG – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Tanjungpinang melalui Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Tanjungpinang menggelar Pesta Siaga yang diikuti oleh ratusan siswa.

Kegiatan yang berlangsung di Pelataran Gedung Arsip Kota Tanjungpinang. dilaksanakan Kamis, 15 November 2018. Ada beberapa perlombaan yang sudah disiapkan.  Bagi siswa yang juara akan dikirim mengikuti lomba tingkat Kwarda Provinsi Kepri yang dilaksanakan dalam waktu dekat.

Acara ini dibuka Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul didampingi Sekda Tanjungpinang, Riono. Hadir juga Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu, Forum Komunikasi Intelijen Daerah (Forkominda) dan beberapa pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Puluhan siswa SDN 006 Tanjungpinang Barat juga tampil memukau dengan memperagakan huruf menggunakan bendera semapur. Tidak mau ketinggalan, seperti acara resmi biasanya, ada penampilan drumben siswa SMPN 2 Tanjungpinang. Di bawah binaan Norma, para siswa membawakan harmonisasi dengan beberapa lagu.

walikota

Wako Tanjungpinang H Syahrul menyampaikan kata sambutan saat menjadi Pembina Upacara Pesta Siaga Pramuka.

Syahrul menuturkan, kegiatan ini akan berlanjut secara terus menerus setiap tahun. Bukan hanya ajang seleksi siswa untuk ikut ke tingkat provinsi, tapi juga upaya menanamkan nilai-nilai Pramuka itu utamanya. Dituturkannya, tujuan gerakan Pramuka membentuk setiap orang memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot.

Tentunya, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa. Menurutnya, gerakan Pramuka mengalami pasang surut pada kurun waktu tertentu, bahkan danggap kurang penting oleh kaum muda.

Sehingga, nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pendidikan Pramuka tidak optimal. Menyadari hal tersebut, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terbit UU nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka. Kini, menjadi kegiatan wajib disetiap sekolah.

pramuka

Kepala Dinas Kepemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tanjungpinang, Djasman menyampaikan laporan Kegiatan Pesta Siaga Pramuka.

Menurutnya, dalam kepramukaan, usia siaga merupakan usia awal sebagai anggota Gerakan Pramuka.  Ini artinya siaga ini kelompok termuda. Meski demikian, tidak boleh dianggap biasa, upaya pengkaderan dan perlu rutin dilaksanakan.

Kadispora Tanjungpinang, Djasman menuturkan, peserta kegiatan diikuti 282 siswa yang terdiri dari 47 sekolah di Kota Tanjungpinang. Masing-masing sekolah mengirimkan enam perwakilan.

“Kegiatan ini upaya pemerintah mendukung terus generasi muda untuk kreatif, inovatif dan memiliki karakter baik, memimpin bangsa di masa akan datang,” ucapnya.

pramuka

Wako Tanjungpinang H Syahrul bersama istri serta Kadispora Kota Tanjungpinang, Djasman foto bersama dengan panita kegiatan Pesta Siaga Pramuka.

Ia berpesan kepada para peserta yang mengikuti perlombaan untuk sportif. Di bawah pembinaan juri-juri handal yang memberi penilaian.

Menurutnya, menang atau kalah dalam suatu pertandingan itu biasa, terpenting mau mencoa, berusaha dan memberikan yang terbaik dari talenta yang dimiliki.

Djasman menuturkan, beberapa perlombaan yang dilaksanakan yaitu, hasta karya, melukis, puisi, baca ayat pendek, lomba bercerita dan puzzle.

Kegiatan akan dilaksanakan dalam satu hari, para pemenang dari setiap perlombaan disiapkan menjadi peserta tingkat Kwarda Provinsi Kepri. (***)

pramuka

Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul didampingi istrinya, Juriah Syahrul, Sekda Tanjungpinnang Rion, Kadispora Tanjungpinang, Djasman serta FKPD dan siswa lainnya foto bersama

ADVETORIAL

Senin | 29 Oktober 2018 | 16:33

Dispora Laksanakan Upacara HSP ke 90

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang
melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota  Tanjungpinang melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke 90 di Lapangan Pameda, Senin, 29 Oktober 2018. 

Perwakilan FKPD, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma, Sekda Tanjungpinang, Riono beserta Ketua PKK Tanjungpinang, Juriah Syahrul ikut upacara HSP ke 90 di Lapangan Pamedan. (Istimewa)

Kegiatan tersebut disejalankan dengan penyerahan hadiah  secara simbolis lomba pawai budaya dan mobil hias dalam  rangka memperingati HUT Kota Otonom.

Upacara pagi itu diikuti berbagai kalangan. Diantaranya,  para pelajar, gabungan berbagai organisasi serta Kepala FKPD dan Kepala OPD di lingkungan Pemko  Tanjungpinang.

Peringatan HSP itu, Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul  bertindak sebagai inspekstur upacara. Ia juga  membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga  (Menpora) RI, Imam Nahrawi.

Hadir juga Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma beserta Ketua PKK Tanjungpinang, Juriah Syharul. Hadir juga Ketua DPRD Tanjungpinang, Suparno beserta Sekda Kota Tanjungpinang, Riono didampingi istrinya.

Juara I, lomba mobil hias menerima hadiah. (Istimewa)

Sesuai amanatnya, diingatkan kepada pemuda mengenai manfaat Teknologi Informasi (TI). Ia mengibaratkan
teknologi informasi seperti dua mata pisau, Diminta untuk mampu men-filter atau menyaring dengan memiliki ilmu pengetahuan serta kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara.

Sesuai amanat Imam Nahrawi, TI disatu sisi bisa memberikan jaminan kecepatan informasi dan memungkinkan pemuda meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam penegembangan sumber daya untuk
peningkatan daya saing.

Namun di sisi lain, teknologi membawa dampak negatif informasi bersifat destruktif,  mulai dari hoaks, hate speech, pornografi, narkoba, pergaulan bebas, dan radikalisme serta terorisme.

“Karena itu, pemuda harus memiliki filter dalam mengakses teknologi informasi,” ucap Syharul memberikan arahan.

Dituturkannya, program revolusi mental sangat relevan dilakukan untuk melahirkan pemuda yang berkarakter,
berkapasitas, dan berdaya saing, Selain itu, Menpora juga mengapresiasi pemuda dan pemudi Indonesia yang bertanding dalam ajang Asian  Games 2018 dam Asian Para Games 2018.

Menurutnya, sejarah baru kebangkitan olahraga Indonesia dan harus menjadi momentum membangun optimisme
pemuda Indonesia dengan bekerja keras mewujudkan prestasi berbagai bidang.

Terakhir, Menpora mengingatkan peran pemuda untuk menjaga kerukunan dan persatuan menjelang Pilpres 2019 dan Pileg 2019.

Syharul membacakan, pemuda harus mampu keluar dari jembatan primordial, suku, agama, ras, dan kultur, menuju
persatuan dan kesatuan. Maka tugas saat ini, pemuda harus sanggup membuka pandangan keluar batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan lebih baik.

Pasukan pengibaran bendera mengabarkan merah putih dalam upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda. (Istimewa)

Ini Pemenang Pawai Budaya dan Mobil Hias

Untuk diketahui, sesuai hasil keputusan dewan juri Pawai Budaya dan Mobil Hias telah memutuskan juara-juara dari berbagai kategori, Diantaranya, perhelatan pawai budaya kategori tingkat TK ,juara pertama diraih TK Asyolihah. Disusul juara kedua TK  Pembina1 dan juara ke tiga TK Bayangkari.

Untuk tingkat SD, juara pertama diraih SDN 005 Tanjungpinang Kota, disusul juara kedua SDN 014 Bukit  Bestari serta juara ketiga SDN 014 Tanjungpinang Timur.

Dilanjutkan dengan tingkat SMP, Juara pertama diraih  MtsN Tanjungpinang. Disusul juara kedua SMPN  1 Tanjungpinang dan juara ke tiga SMPN 7 Tanjungpinang. 

Kategori tingkat SMA sederajat, juara pertama diraih  SMKN 2 Tanjungpinang disusul juara kedua SMAN 4
Tanjungpinang dan juara ketiga SMKN 1 Tanjungpinang.

Kategori kecamatan, juara pertama diraih Kecamatan  Tanjungpinang Barat, disusul juara kedua Bukit Bestari dan yang terakhir Kecamatan Tanjungpinang Timur.  Sedangkan kategori mobil hias, juara pertama di raih Dinas Lingkungan Hidup disusul juara kedua Disduk Capil  dan yang ketiga Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam — HANYA dengan membayar angsuran pertama sebesar Rp 3 juta, bisa langsung serah terima kunci hari itu juga. Sementara DP atau Uang Muka bisa diangsur sambil menempati. Angsuran DP juga terbilang sangat ringan yaitu di bawah UMK, dan harga yang ditawarkan pun istimewa, yaitu Type 39/78 harganya setara dengan harga Type 36. Demikian dikatakan Harry, dari Divisi Marketing Tunas Regency, Sagulung, kepada wartawan baru-baru ini.

Harrry menjelaskan, ini adalah Program Perumahan Tunas Regency, Sagulung, dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah. Ini kesempatan bagus bagi masyarakat Batam khususnya dan siapa saja yang berniat memiliki rumah sendiri.

Contoh Rumah Ready Stock Tunas Regency

Khusus Rumah Siap Huni (Ready Stock) untuk blok tertentu, akan mendapat diskon tambahan sampai dengan Rp 30 jt. Menariknya, kata Harry, harga rumah di Tunas Regency ini juga sudah termasuk Biaya Notaris, Biaya Sertifikat, dan Pajak Pembeli (BPHTB). Gratis Instalasi Gas PGN untuk Rumah Tangga dan TV Kabel dengan 60 Channel.

Perumahan Tunas Regency yang berdiri di atas lahan seluas 52 Ha ini, berada pada posisi dan lokasi yang sangat strategis. Dekat sekali ke berbagai tempat-tempat layanan umum seperti Plaza, Pasar Basah, Bank/Atm, Sekolah, SPBU, dan lainnya.

Secara umum kawasan Tunas Regency memang memiliki beberapa keunggulan. Selain lokasinya yang bagus, Perumahan Tunas Regency ini juga memiliki Fasilitas Umum yang sangat komplit, antara lain SMP dan SMU Negeri dalam kawasan perumahan, sarana tempat ibadah, arena olahraga, clubhouse, kolam renang, jaringan Gas PGN Rumah Tangga, jaringan TV Kabel, dan lain-lain.

Demi menjaga keamanan, perumahan ini juga menerapkan konsep cluster, yaitu akses ke dalam perumahan melalui satu pintu gerbang dengan system keamanan 24 jam. Di dalam cluster,  Row Jalan perumahan lebar sampai 10 meter, sehingga memberikan kesan sangat lega dan nyaman.

“Ini kesempatan yang sangat bagus bagi masyarakat Batam yang ingin memiliki rumah yang nyaman dan asri. Lokasinya strategis, fasilitas yang komplit, dan harganya terjangkau, berani dibandingkan dengan harga-harga rumah di beberapa perumahan lain yang setara,” kata Harry, Kamis, 16 Agustus 2018.

Bagi yang berminat, segera saja hubungi Team Marketing atau silahkan datang langsung ke Kantor Pemasaran. Informasi lebih lanjut bisa hubungi  WA : 0812 858 1331. (***)

ADVETORIAL

Senin | 25 September 2017 | 12:37

Bintan Raih WTP Nasional Enam Kali Berturut-turut

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos mengikuti Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara Republik Indonesia, Kamis pagi (14/9). Rakernas Tahunan ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri/Pimpinan Lembaga, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama, Inspektur Jenderal/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Gubernur, Bupati, serta Walikota se Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan kembali berhasil meraih Penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Daerah untuk Tahun 2016 dari Menteri Ke­uangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Dan ini merupakan Penghargaan WTP yang keenam kalinya diraih Kabupaten Bintan sejak Tahun 2011 yang lalu.

Bupati Bintan H Apri Sujadi S.Sos saat dihubungi mengakui, bahwa hal ini me­ru­pakan suatu prestasi ter­sendiri saat  dirinya menerima undangan atas penghargaan tersebut usai me­ngikuti Seminar Nasional Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa di Jatinangor Sumedang.

“Prestasi tersendiri bagi Kabupaten Bintan karena kerja keras seluruh stakeholder dan OPD terkait , Pemkab  kembali berhasil mendapatkan predikat WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ke 6 kalinya berturut-turut. Tidak hanya itu saja, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan juga berhasil  meraih Penghargaan Transparansi Keuangan Daerah Regional Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu ” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Bintan Setioso mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan akan selalu berusaha untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian, serta kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Insya Allah penghargaan ini kedepannya akan terus kita pertahankan, serta kita tingkatkan. Tidak mudah memang, tapi lewat kerja keras semua OPD , tentunya hal ini menjadi energi ter­sendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan saat ini juga fokus pada pengembangan Sistem Keuangan yang Transparansi, Akuntabel, Efektif dan Efisien , agar masyarakat ikut mengetahui keuangan daerah dengan baik ” tutupnya.***

 

Naskah dan Foto: Humas Pemkab Bintan

ADVETORIAL

Senin | 25 September 2017 | 12:30

Tinjau Stadion Olahraga, Bupati Bintan Ingin Selesai Tepat Waktu

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Seusai melepas  Turnamen Bola Volley di Desa Teluk Sasah. Bupati Bintan H Apri Sujadi S.Sos berkesem­patan meninjau pekerjaan Stadion Olahraga di Kecamatan Sri Kuala Lobam, Minggu sore (17/9).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bintan H Apri Sujadi S.Sos juga menegaskan agar pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga hendaknya benar-benar dilakukan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dan  selesai tepat waktu. Ditambahkannya juga, bahwa dirinya akan segera menghubungi Dinas Perkim Kabupaten Bintan untuk segera menghubungi Kontraktor terkait progres terkini pekerjaan pembangunan stadion.

“Saya akan segera meminta progres laporan terkini terkait Pembangunan Stadion, pekerjaan harus disesuaikan dengan standar spesifikasi. Terkait ukuran panjang dan lebar Lapangan, Areal Lintasan Lari atletik, hingga aliran drainase disekitar Stadion harus benar-benar dilakukan dengan baik” ujarnya saat meninjau pembangunan.

Diketahui bahwa, pembangunan stadion dengan anggaran berkisar lebih kurang 10 Milyar Rupiah dan luas areal lebih kurang 4,5 hektar ini, ditargetkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk selesai di akhir tahun 2017. Pembangunan Stadion Olahraga ini juga diharapkan bisa menunjang kegiatan PS Bintan dalam lanjutan Kompetisi Olahraga, utamanya Kompetisi Liga 3 Wilayah Sumatera.

“Dengan Pembangunan Stadion, selain bisa mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, kita harapkan bisa meningkatkan prestasi di Bidang  Olahraga” tutupnya. (Humas Pemkab Bintan)

ADVETORIAL

Senin | 18 September 2017 | 20:46

Bupati Bintan Sambut Tim Verifikasi Kabupaten Sehat Tingkat Pusat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Kabupaten Bintan kembali terpilih untuk dilakukan verifikasi lapangan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2017. Untuk itu, Senin, 18 September 2017 siang, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos yang juga sebagai Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Bintan menyambut kedatangan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan.

Dalam sambutannya, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos merasa bangga karena Kabupaten Bintan telah masuk dalam 78 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia yang dinyatakan lolos verifikasi ke Tingkat Nasional. Menurutnya, hal ini merupakan suatu prestasi tersendiri dimana hal ini menjadi gerakan moral bagi masyarakat Kabupaten Bintan untuk bersama-sama melakukan pembangunan yang berorientasi pada kesehatan, apalagi letak posisi strategis Kabupaten Bintan yang berbatasan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia.

“ Hari ini kita merasa gembira menyambut kunjungan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat dari Tingkat Pusat, karena tidak mudah untuk lolos dalam 78 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia ” Ujarnya .

Sementara itu, Ketua Umum Kabupaten Sehat Kabupaten Bintan Hj Deby Apri Sujadi mengatakan bahwa Tim Verifikasi Pusat akan menyebar melakukan penilaian selama 2 hari di beberapa lokasi sesuai dengan tatanan yang diajukan. Untuk Tahun ini, ada 9 Kecamatan , 14 Kelurahan dan 29 Desa yang diikutsertakan dalam penilaian verifikasi. Belum lagi, Lokasi Perkantoran, Kawasan Sarana dan Prasarana Umum, Kawasan Industri dan Pariwisata , Sekolah-sekolah serta Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) yang menjadi fokus objek penilaian.

” lokasi yang menjadi penilaian, akan disesuaikan dengan pengajuan Tatanan yang diajukan, 4 Tatanan penilaian antara lain Kawasan Permukiman , Sarana dan Prasarana Umum , Kehidupan Masyarakat Sehat Dan Mandiri ,
Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat serta Kawasan Pariwisata Sehat. Kita juga optimis Kabupaten Bintan akan kembali meraih Penghargaan Swastisaba Kategori Wiwerda tahun ini ” Ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Tingkat Nasional, Deky Virandola mengucapkan selamat kepada Kabupaten Bintan yang kembali terpilih dalam penilaian Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat TK Nasional untuk Kategori Wiwerda. Dirinya juga mengapresiasi karena Kabupaten Bintan yang telah berhasil meraih penghargaan Kabupaten Sehat TK Nasional Tahun 2015 dengan Kategori Padapa , pada Tahun 2017 ini meningkatkan sasaran penilaian ke Kategori Wiwerda.

Ditambahkannya juga, bahwa program Kabupaten/Kota Sehat seyogyanya bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja, namun menjadi tanggung jawab lintas sektoral dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

” Kita apresiasi atas apa yang telah dilakukan Kabupaten Bintan , dimana tahun ini meningkatkan sasaran Kategori dari Padapa ke Kategori Wiwerda ” tutupnya. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Bunda Taruna Siaga Bencana (Tagana) Hj. Noor Lizah menyerahkan bantuan tali asih secara simbolis kepada seluruh anggota Tagana di kabupaten / kota di halaman Gedung Daerah, Tanjungpinang (5/9).

Dalam kesempatan ini Bunda Tagana Hj. Noorlizah menyampaikan bahwa penenggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat yang di koordinasi oleh pemerintah, oleh karena itu semuanya sebagai relawan dibutuhkan dalam menanggulangi bencana di Provinsi Kepri.

“Jumlah Tagana di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 35.000 orang, sedangkan Tagana di Kepri hanya sebanyak 600 orang. Jumlah ini memang belum memadai untuk wilayah kita yang 96 persen laut,” katanya.

Dalam sambutan ini Noorlizah berharap dengan adanya Tagana yang memiliki motto bekerja dengan keikhlasan hati dapat maksimal membantu pemerintah dalam mengupayakan penanggulangan bencana.

Dijelaskan juga bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI telah menganggarkan Tali Asih kepada Tagana diseluruh Indonesia. Dengan harapan hal ini bisa membantu kesejahteraan para anggota Tagana yang ada.(***)