ADVETORIAL

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Tanjung Balai Karimun, Aunur Rofiq menghadiri kegiatan pelepasan pelajar kelas 9 SMPS Al-Hikmah di Parit Lapis, Kecamatan Meral, Selasa, 30 April 2019.

Disamping melakukan pelepasan siswa, Bupati juga melakukan peresmian bangunan sekolah SMPS Al-Hikmah.

aunur rafiq

Bupati Karimun Aunur Rafiq baru tiba di SMPS Al-Hikmah untuk menghadiri pelepasan pelajar dan peresmian gedung baru.

Untuk keseragaman, Pemkab Karimun kembali akan membangun gedung serupa tersebut lagi untuk SMPS Al-Himmah. Alokasi pembangunan ini bersumber dari dana APBD Karimun tahun 2020.

Tidak hanya melakukan pembangunan gedung, Selain itu, Aunur juga melakukan perbaikan fasilitas lainnya. Sejumlah perbaikan yang akan dilakukan yakni pemasangan paving block di halaman sekolah, pengaspalan jalan dari simpang Parit Benut serta lampu jalan.

aunur rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengikuti kegiatan pelepasan pelajar SMPS Al-Hikmah.

“Atap dan bangunan sekolah disamping gedung baru yang diresmikan sudah lama. Biar terlihat seragam, dibangun lagi gedung serupa di tahun depan,” katanya.

Bupati Karimun berharap, Gedung baru yang sudah diresmikan dan akan dibangun dapat memberikan manfaat proses belajar dan mengajar di SMPS Al-Himmah. (humaspemkabkarimun)

aunur Rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq melakukan peresmian gedung SMPS Al-Hikmah.

aunur rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq meninjau salah satu ruang gedung SMPS Al-Hikmah yang baru diresmikan.

aunur rafiq

Bupati Karimun, Aunur Rafiq berfoto bersama Guru SMPS Al-Hikmah.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim melakukan peninjauan sekaligus memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecammatan Moro, Selasa, 23 April 2019.

Menurut pengakuan warga Moro mengungkapkan, kebakaran terjadi Senin, 22 April 2019 sekitar pukul 23.45 WIB. Akibat kejadian itu, api menghanguskan enam ruko dengan sebelas kepala keluarga.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim mau menuju ke lokasi bencana kebakaran di Kecamatan Moro.

Sejauh ini belum diketahui kerugian akibat kejadian yang tidak memakan korban ini. Namun, ruko yang menjadi keganasan sijago merah tersebut menjual barang-barang sembako.

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim mengungkapkan pemerintah Kabupaten Karimun turut prihatin atas kejadian kebakaran yang terjadi di Kecamatan Moro.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim tiba di posko kebakaran di Kecamatan Moro.

“Saya berharap kepada seluruh Bapak Ibu warga korban kebakaran untuk dapat bersabar atas musibah yang terjadi, dan terimalah dengan lapang dada dan hati yang tenang. Karena semua musibah itu pasti ada hikmahnya bagi kita,” ujar Wakil Bupati berharap.

Pemerintah selalu peduli dan tanggap atas segala musibah yang terjadi di Kabupaten Karimun apa lagi kebakaran seperti yang saat ini terjadi di Kecamatan Moro.

Rasa kepedulian kami saat ini, kami hadir bersama rombongan untuk meninjau langsung musibah yang terjadi. Sekaligus dikesempatan ini memberikan bantuan kepada Bapak Ibu korban kebakaran.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim menyaksikan puing-puing kebakaran di Kecamatan Moro

Akan tetapi kita harapkan jangan dilihat besarnya bantuan yang diberikan, akan tetapi inilah rasa kepedulian kami pemerintah kepada Bapak Ibu semuanya.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim mendengarkan keluh kesah korban kebakaran di Kecamatan Moro.

Untuk saat ini kepada Bapak Ibu korban kebakaran untuk dapat bersabar dan dapat tinggal di rumah saudaranya masing-masing, sementara dari kepolisian akan memperoses punca kebakaran sekaligus warga membersihkan bekas puing-puing kebakaran. Sambung Wakil Bupati.

Adapun bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Dinas Sosial dua belas paket bantuan diantaranya sembako, tikar, dan satu set alat masak dan bantuan lainnya. (humaspemkabkarimun)

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecamatan Moro.

ADVETORIAL

Selasa | 16 April 2019 | 16:49

Pemkab Bintan Berhasil Menyelenggarakan Event Dunia

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bintan kembali berhasil menyelenggarakan event olah raga wisata yang di adakan di Simpang lagoi mulai tanggal 29 hingga 31 Maret.

Event Tour di Bintan terus mengami peningkatan peserta dari tahun ke tahun. Untuk event Tour de Bintan tahun ini diikuti sekitar 2000 peserta dari 48 negara.

Wakil Bupati Bintan, Apri Sujadi foto bersama jajaran OPD Bintan di pintu masuk Tour de Bintan
Wakil Bupati Bintan, Dalmasri syam (pakai topi) berjalan bersama kementrian pariwisata meninjau kesiapan atlet

Peserta Tour de Bintan dari berbagai negara bersiap megikuti lomba


Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam bersama OPD membuka tournamen Tour De Bintan


Para peserta Tour de Bintan saat melintas garis Finish


Kadis Pariwisata Wan Rudi Iskandar mengalungkan tropi pada Juara Grand Fondo
apri dalmasri

ADVETORIAL

Selasa | 09 April 2019 | 18:13

Apri-Dalmasri Serahkan Operasional RT/RW

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Wakil Bupati H Dalmasri Syam menyerahan bantuan operasional triwulan pertama tahun anggaran 2019.

Penyerahan dana bantuan operasional ini dibagikan kepada sebanyak 809 RT/RW di desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan, Senin, 8 April 2019 kemarin.

Tahap awal, Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam menyerahkan insentif operasional RT/RW di aula kantor Camat Toapaya, Senin pagi. Insentif operasional diberikan untuk RT/RW di Kecamatan Teluk Bintan, Toapaya dan Gunung Kijang.

apri dalmasri

Bupati Bintan H Apri Sujadi menyampaikan arahan kepada RT/RW, LPM dan BPD sebelum menyerahkan insentif.

apri dalmasri

Wakil Bupati Bintan H Dalmasri bersilaturahmi dengan RT/RW sebelum menyerahkan bantuan operasional.

Sedangkan Bupati Bintan H Apri Sujadi menyerahkan insentif operasional RT/RW ini di aula kantor Camat Bintan Timur, Senin siang kemarin. Insentif operasional ini ditujukan untuk RT/RW di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir dan Kecamatan Bintan Timur.

Selain itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi juga menyalurkan bantuan berupa beras, kepada warga kurang mampu. Beras ini merupakan sedekah dari program secanting beras bagi kalangan ASN di lingkungan Pemkab Bintan. Program secanting beras ini dicanangkan oleh Bupati Bintan H Apri Sujadi. ***

apri dalmasri

Bupati Bintan H Apri Sujadi menyerahkan beras dari program secanting beras ASN, kepada keluarga kurang mampu.

apri dalmasri

Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam menyerahkan dana operasional BPD.

apri dalmasri

Kepala Dinas PMD Ronny Kartika menyerahkan bantuan operasional RW.

apri dalmasri

ADVETORIAL

Sabtu | 23 Maret 2019 | 17:18

Keceriaan Ribuan Kader Posyandu Bersama Apri-Dalmasri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Wakil Bupati H Dalmasri Syam, ceria bersama seribu kader Posyandu dan pegawai Puskesmas se-Kabupaten Bintan.

Keceriaan ini hadir dalam acara penutupan Jambore Kader Posyandu 2019, Rabu, 27 Maret 2019 kemarin.

Jambore ini dipelopori Ketua Tim Penggerak PKK Bintan Hj Deby Maryanti.

Dalam kegiatan turut dihadiri Danfasharkan Letkol Falatehan, Kadinkes dr Gamma Isnaeni, Pembina PKK DR Hj Susilawati SAg MEd, Ketua DWP Bintan Hj Nong Adi Prihantara, FKPD Bintan dan Kepala OPD.

apri dalmasri

Bupati Bintan H Apri Sujadi bersama Danfasharkan Letkol Falatehan bergoyang bersama kader Posyandu.

apri dalmasri

Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam menyerahkan secara simbolis insentif triwulan bagi kader Posyandu.

apri dalmasri

Ketua Tim Penggerak PKK Bintan Hj Deby Maryanti menyerahkan trofi lomba MP ASI kepada pemenang.

Dalam kegiatan ini, H Apri Sujadi dan H Dalmasri Syam memberikan penghargaan kepada kader-kader Posyandu yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun.

Sekaligus melalui kegiatan ini dilakukan penyerahan secara simbolis insentif triwulan pertama bagi kader Posyandu. Ketua PKK Hj Deby Maryanti turut menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba, pada kegiatan jambore kades Posyandu. (***)

apri dalmasri

Bupati Bintan H Apri Sujadi menyerahkan secara simbolis insentif triwulan pertama bagi kader Posyandu.

apri dalmasri

Ketua DWP Bintan Hj Nong Adi Prihantara menyerahkan trofi kepada pemenang lomba cerdas cermat.

 

apri sudjadi

ADVETORIAL

Jumat | 15 Maret 2019 | 17:34

Bupati Buka Musrenbang 2019 Kabupaten Bintan

MEDIAKEPRI.CO.ID, BINTAN – Bupati Bintan H Apri Sujadi didampingi Wakil Bupati H Dalmasri Syam, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bintan, di Bhadra Resort & Convention, Kamis, 14 Maret 2019.

Kegiatan Musrenbang tahun 2019 untuk menyusun program pembangunan 2020 ini, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan.

Untuk kegiatan tahun ini, Musrenbang mengangkat tema tentang pemerataan pembangunan untuk melakukan kesejahteraan Masyarakat menuju Bintan yang Gemilang.

apri sudjadi

Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad menyampaikan sambutan.

apri sudjadi

Sekda Bintan Adi Prihantara, Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang dan Bupati Bintan H Apri Sujadi di sela istirahat pembukaan Musrenbang.

Justru itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi menekankan kepada efisiensi kegiatan OPD, dan penguatan kemampuan anggaran guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD.

Kegiatan Musrenbang 2019 Kabupaten Bintan dihadiri Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam, Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad, Sekda Adi Prihantara, tim asistensi Pemprov Kepri, anggota DPRD Kepri Hj Dewi Kumalasari, pimpinan dan anggota DPRD Bintan, Kepala Bapelitbang Luki Zaiman Prawira, pimpinan FKPD dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Bintan. (***)

apri sudjadi

Pimpinan OPD dan anggota dewan menyaksikan Bupati Bintan H Apri Sujadi mengambil sirih, pada saat pembukaan.

apri sudjadi

Pimpinan OPD mendengarkan arahan dari Bupati Bintan H Apri Sujadi.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Kunjungan Bupati Karimun Dr, H, Aunur Rafiq, M.Si ke General Manager PLN Wilayah Riau Kepri Irwansyah di Pekanbaru Riau, Rabu, 27 Februari 2019. Kehadiran Bupati Karimun di Kantor PLN Wilayah Riau Kepri ini adalah untuk mendorong PLN agar dapat membantu Kabupaten Karimun di dalam proses peningkatan jam untuk wilayah Kecamatan Buru, Kecamatan Durai dan Kecamatan Belat.

Tidak hanya itu, di dalam kunjungan nya Bupati Karimun juga akan meningkatkan jaringan kelisrtrikan untuk perdesaan yang ada di Karimun.

istimewa

Untuk penambahan 24 jam untuk di 3 kecamatan sedang di proses oleh pihak PLN dalam menambahakan operator, untuk masalah Engine ( Mesin ) PLN sudah siap untuk wilayah 3 Kecamatan ini.
Alhamdulillah untuk Kecamatan Duri, Kecamatan Buru akan mendapatkan 24 jam di Bulan April dan untuk Kecamatan Belat akan menjadi 18 jam.

Di akhir 2019 untuk Kecamatan Belat akan bisa hidup 24 jam, sekarang PLN sudah menyiapkan 1 mesin lagi untuk Kecamtan Belat akan tetapi kendalanya adalah PLN masih merekrut operator yang saat ini baru kita sosilisasikn di pusat.

istimewa

Pihak PLN juga sudah mengupayakan untuk peningkatan pemasokan listrik untuk di pulau pulau terluar dan juga perdesaan yang sampai saat ini mungkin belum dapat tersentuh untuk PLN, Untuk desa yang tahun ini akan terlealisasi ada 5 Desa yaitu Desa Rawa Jaya, Desa Sugi, Desa Pulau Jang, Desa Pulau Moro dan Desa Niur permai, insya allah Akhir April sudah terlealisasi.

Pertengahan Maret ini Direktur PLN Wilayah Riau – Kepri bapak Irwansyah akan datang ke Karimun dan meninjau langsung di Kecamatan Belat. (***)

ADVETORIAL

Rabu | 27 Februari 2019 | 19:28

KOMISI I DPRD KEPRI TINJAU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Komisi I DPRD Povinsi Kepulauan Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, 26 februari 2019.

Komisi I bermaksud ingin mengetahui secara langsung dari KPU Kota Batam mengenai persiapan proses penyelenggaran Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. “Kami ingin KPU benar-benar mempersiapkan segalanya jelang penyelenggaraan pemilu serentak ini agar nanti dapat berjalan lancar,baik dan tertib,” kata Wakil ketua Komisi I Taba Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut Taba Iskandar juga menyampaikan mengenai persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurutnya sampai saat ini masih ada pemilih yang belum terdata. “Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada kelalaian petugas?” Tanya Taba.

Ia mengatakan berdasarkan ketentuan undang-undang, memilih merupakan hak seluruh warga negara dan hak itu bisa digunakan dengan syarat memiliki data kependudukan. “Dengan data kependudukan yang lengkap sesuai aturan, maka orang tersebut memiliki hak untuk memilih dan harus masuk dalam DPT,” ucap Taba.

Selain Taba, sekretaris Komisi I Sukhri Pahrial mengatakan, berkaca dari Pemilu yang lalu masih banyak permasalahan yg terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. “Terkait dengan hal tersebut kami minta permasalahan yg terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu yang lalu jangan sampai terulang lagi pada Pemilu 17 April nanti,” ucap Sukhri.

Salah satu contohnya dijelaskan Sukhri yakni persoalan yang kerap terjadi pemilih pemula, dimana pemilih pemula yang nanti pada saat 17 April 2019 usianya genap 17 tahun. “Artinya mereka yang sudah berusia 17 tahun, sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu nanti,” terang Sukhri.

Melihat pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya jelas Sukhri, pemilih hanya menunjukkan surat kerangan dari RT/ RW saja yang bersangkutan langsung bisa mencoblos. “Tentunya Surat tersebut harus dilampiri dengan surat-surat pendukung lainnya seperti foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran. Sudah sejauhmana KPU mengatasi masalah tersebut.” Tegasnya.

Anggota Komisi I Ruslan Kasbulatov menyampaikan agar KPU dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU tidak boleh terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun.

Selain itu, Ruslan meminta kepada KPU agar dapat mengawasi surat suara sejak pendistribusian dari pusat, pelipatan hingga pendistribusian ke seluruh TPU. “Selain surat suara, masalah listrik selama proses tahapan pemilu berlangsung terutama pada saat penghitungan suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat KPU juga sangat penting diperhatikan,” tegas Ruslan.

Ruslan mengatakan jika listrik padam terutama pada saat proses perhitungan suara hal tersebut bisa menimbulkan kerawanan untuk melakukan kecurangan. “Kami minta kepada KPU untuk selalu berkoordinasi dengan PLN kalau perlu disurati secara resmi, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Batam Syahrul Huda mengatakan terkait pemilih pemula, KPU telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Mereka sudah menjemput bola dengan melaksanakan perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah, dan data yang kami dapatkan lebih kurang 3.000 orang,” kata Syahrul.

Selanjutnya KPU juga telah melakukan koordinasi ke KPU Provinsi Kepulauan Riau, dengan harapan agar permaslahan mengenai pemilih pemula tersebut dapat disampaikan ke KPU RI atau Kemendagri sehingga nantinya ada sebuah aturan yang menyatakan bahwa pemilih pemula ini bisa menggunakan hak pilih nya hanya dengan menunjukkan Surat Keterangan dari RT/RW atau dari Kelurahan.

KPU, kata Syahrul sedang melakukan proses pendataan DPK ( Daftar Pemilih Khusus), dimana DPK ini bertujuan untuk mengakomodir masyarakat kota Batam yang belum masuk dalam DPT, maka orang tersebut bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Saat ini dijelaskan Syahrul, KPU sudah melaksanakan Pleno dan pada Peraturan KPU yang terbaru ada satu poin yang menyatakan jika kemudian pemilih DPT yang terkosentrasi dalam satu wilayah maka memungkinkan untuk membuat TPS tambahan. “Ini bertujuan untuk mengakomodir pemilih yang datanya ganda, atau ada pemilih yg sudah pindah domisili,” terangnya.

Ia menambahkan KPU akan segera menyurati dan melakukan koordinasi dengan PLN agar dapat melakukan antisipasi jika terjadi pemadaman listrik pada saat dilakukannya penghitungan suara.

Rombongan Komisi I tersebut terdiri dari Sekretaris Komisi I, Sukhri Pahrial SH, Wakil ketua Komisi I Taba Iskandar SH.MH,M.Si, Rocky Marciano Bawole, Ruslan Kasbulatov,Thomas Suprapto, dan Wan Norman Edi.

Rombongan diterima oleh Ketua KPU Kota Batam Syahrul Huda S.Ag dan 2 orang Komisioner yakni Zaki Setiawan dan Sudarmadi di ruang rapat KPU Kota Batam.

ADVETORIAL

Selasa | 19 Februari 2019 | 18:34

Kepemimpinan Apri–Dalmasri, 3 Tahun Bangun 1.300 RTLH di Bintan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan selama 3 tahun dia menjabat sebagai kepala daerah sudah berhasil membangun 1.300 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di 10 kecamatan.

“Kami sudah bangun 1.300 RTLH di Bintan. Semua yang kita bangun selama 3 tahun ini murni dari dana APBD Bintan,” ujar Apri di Kantor Bupati Bintan, Senin, 18 Februari 2019.

Sebenarnya pembangunan RTLH di Bintan bisa 2 kali lipat dari jumlah yang dibangunnya. Karena sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri berkomitmen jika Pemkab Bintan mengusulkan 1, mereka akan menganggarkan 2.

rtlh

Bupati Bintan Apri Sudjadi selalu blusukan ke pulau-pulau dan desa-desa di Kabupaten Bintan, untuk melihat sendiri rumah-rumah warga kurang mampu. Rumah rumah tersebut kemudian diajukan untuk direnovasi melalui program RTLH yang dibiat Pemkab Bintan.

Namun komitmen tersebut tidak menjadi perhatian lagi bagi Pemprov Kepri. Sehingga Pemkab Bintan hanya berharap dari bantuan dari APBN Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.

“Kalau dari kementerian ada ratusan rumah. Sedangkan Pemprov Kepri sudah tidak memperhatikan program pengentasan kemiskinan itu lagi,” jelasnya.

rtlh

Selesai dikerjakan, Apri pun menejen prasasti renovasi Rumah Tidak Layak Huni di kabupaten yang dipimpinnya.

Program RTLH yang tak berjalan pada 2018 lalu di Kecamatan Gunung Kijang seperti yang diberitakan rekan media diakuinya memang tak dikerjakan. Namun itu bukan tanggungjawab Pemkab Bintan melainkan kewenangan kementerian terkait.

Sebenarnya RTLH yang dibangun itu tidak menitik beratkan kepada jumlah rumah yang direhab atau dibedah. Tetapi kualitas bantuan yang diberikan oleh Pemkab Bintan. Karena bangunan yang layak dihuni itu ditaksir akan menelan biaya Rp 25 juta.

“Kami akan koordinasi terus dengan Satker Kementerian agar program RTLH bisa berjalan di Bintan,” katanya.

Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan ini Apri juga mengaku aneh dan bingung. Sebab bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin terus bergulir namun jumlah yang miskin terus bertambah.

rtlh

Bersama tim, Bupati Binta turun ke desa-desa terpencil menyapa dan bersilaturahmi dengan masyarakatnya.


“Ini yang akan kami evaluasi lagi. Banyak yang mengaku orang miskin padahal hidupnya mewah. Kemudian banyak penerimanya itu-itu aja orangnya,” ucapnya.***

ADVETORIAL

Selasa | 19 Februari 2019 | 17:51

KOMISI III MINTA PENGAWASAN HUTAN DI BATAM DITINGKATKAN

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin Sekretaris Komisi III Raja Bahktiar melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (19/2/2019). Dalam agendanya tersebut Komisi III melalui Irwansyah mempertanyakan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPHL di Batam.

Hal tersebut didasarkan pada seringnya terjadi kebakaran lahan dan hutan di Batam pada 2019 ini. “Selain adanya kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu, banyak warga yang menyampaikan kepada saya bahwa hutan di Batam ini sudah gundul entah apa penyebabnya,” kata Irwansyah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan hutan adalah pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kecuali pada KPH Konservasi (KPHK). Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH kecuali pada KPHK, pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, termasuk pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.

Berasarkan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut Komisi III juga mempertanyakan mengenai potensi yang dimiliki hutan-hutan yang ada di Batam. “Apakah hutan yang ada di Batam ini memiliki potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber PAD pemprov?” Tanya Irwansyah.

Selain Irwansyah, anggota Komisi III Sahmadin Sinaga mengatakan bahwa saat ini ada beberapa kasus yang dialami warga yang memegang sertifikat tanah namun tanah tersebut merupakan bagian dari hutan lindung. “Dari kasus seperti itu bagaimana peran KPHL didalamnya dan bagaimana hubungan KPHL dengan Otorita (BP Batam)?” Ungkap Sahmadin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KPHL DLHK Provinsi Kepulauan Riau Lamhot M Sinaga menjelaskan bahwa secara otoritas kewenangan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan hutan lindung dan hutan produksi berada di KPHL. “Berdasarkan ketentuan UU 23 tersebut kewenangan berada di tangan kami,” kata Lamhot.

Berdasarkan data yang dimiliki KPHL, Batam memiliki hutan lindung dan hutan produksi sebanyak 32.400 hektar. Mengenai potensi dijelaskan Lamhot saat ini hutan di Batam memiliki potensi yang sangat bagus untuk pengembangan pariwisata. “Seperti contohnya hutan Mata Kucing dan Tening Langit yang saat ini masih alam proses perizinannya,” ujar Lamhot.

Ia mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak sertifikat yang terbit diatas kawasan hutan lindung. Hal tersebut disebabkan karena adanya surat PL yang diterbitkan oleh BP Batam yang berbenturan dengan kewenangan kami atau dengan kata lain PL tersebut berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya sampai saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar PL yang mereka miliki tersebut bisa segera diurus dengan sistem TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). “Hal ini bisa juga dilakukan juga untuk pemegang sertifikat yang berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, sehingga tanahnya bisa mereka olah.” Terang Lamhot.

Mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi beberapa waktu lalu, Lamhot menjelaskan bahwa penanganan karhutla kewenangannya berada langsung dibawah kementrian yakni Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dikawasan Sumatera berada di Palembang. “Kebakaran hutan yang terjadi di Tanjung Riau kemarin kita tidak mampu untuk menangani sendiri sehingga kita meminta kepada walikota agar dapat meminta bantuan helikopter dari Pekanbaru,” jelas Lamhot.

Di Batam, Lamhot menjelaskan saat ini ada Daerah Operasional (Daops) yang posisinya berada dibawah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan yakni Daops Manggala Agni yang berada di Tanjung Riau. “Kalau hanya mengandalkan dari Manggala Agni saja tidak mungkin karena posisi karhutla mencapai 10 – 12 hektar dan areanya pun perbukitan,” ungkapnya.

Lamhot menambahkan bahwa saat ini pihaknya yakni KPHL belum bisa bertindak jauh dalam menjalankan kewenangannya. Ia mengatakan hal tersebut terbentur dengan permasalahan anggaran yang memang diakuinya anggaran untuk KPHL masih sangat kurang.

Dalam monitoring tersebut hadir anggota Komis III Raja Bakhtiar, Irwansyah, Saproni, Alex Guspeneldi, Joko Nugroho dan Sahmadin Sinaga. (***)

ADVETORIAL

Senin | 18 Februari 2019 | 16:18

KOMISI III MINTA PUSAT LEBIH PERHATIKAN KEPRI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang membidangi masalah pembangunan melaksanakan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta 13-15 Februari 2019. Dalam konsultasinya Komisi III yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Widiastadi Nugroho meminta agar pemerintah pusat agar lebih fokus dan memperhatikan Provinsi Kepulauan Riau.

Istimewa

“Provinsi kita ini adalah wilayah terdepan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” kata Widiastadi.

Istimewa

Menurutnya saat ini pemerintah pusat dirasa belum optimal dalam melakukan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan yang tergolong wilayah terdepan, tertinggal dan terluar.

Istimewa

“Artinya kalau hanya mengandalkan APDB Kepri yang hanya Rp 3,5 triliun tidak akan bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan di Kepri,” terang dari pria yang kerap disapa Mas Iik. Ia mengatakan bahwa untuk membangun sebuah wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan membutuhkan dana yang cukup besar.

Istimewa

Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan APDB Kepri sebesar Rp 3,5 triliun yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan tersebut dirasa tidak cukup untuk menjangkau pembangunan di seluruh wilayah di Kepri. “Dengan APBD kita tersebut kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena dalam membangun wilayah yang berkarakteristik kepulauan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ungkap Irwansyah.

Istimewa

Irwansyah juga menegaskan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas agar Kepri dijadikan salah satu daerah prioritas dalam hal pembangunan wilayah 3T. “Bagaimana caranya agar Kepri bisa mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur atau yang lain yang lebih besar dari pemerintah pusat,” pinta Irwansyah.

Istimewa

Anggota Komisi III Suryani mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat belum optimal dalam mengolah potensi yang ada di Kepri. “Kalau pemerintah pusat bisa lebih optimal lagi dalam mengolah potensi di Kepri maka akan ada hasil yang lebih besar lagi karena memang Kepri memiliki potensi yang sangat besar,” kata Suryani

Istimewa

Ia mencontohkan mengenai persoalan labuh jangkar yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Selain itu ia juga mencontohkan mengenai potensi perikanan yang ada di Kepri khususnya di wilayah perairan Natuna yang memang belum tergarap secara optimal.

Istimewa

Suryani menambahkan agar pemerintah pusat memiliki konsep khusus dalam melakukan pembangunan di wilayah Kepri mengingat Kepri yang wilayahnya terdiri dari 96 % laut dan merupakan wilayah 3T.

Istimewa

Menanggapi hal tersebut Direktur Pendanaan Bappenas Erwin mengatakan ABPD Kepri sebesar Rp 3,5 triliun memang dirasa sangat kecil dilihat wilayah Kepri yang sangat luas dan merupakan daerah kepulauan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bisa lebih mengoptimalkan lagi anggarannya.

Istimewa

“Provinsi jangan lupa di Kepri ada BP Batam yang memiliki anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tiap tahunnya, nah dari sana provinsi bisa mengoptimalkan pembangunan terkhusus untuk wilayah Batam,” ungkap Erwin.

Bapennas melihat potensi di Kepri tidak hanya dari sektor laut saja melainkan ada sektor pariwisata yang memang sampai saat ini belum optimal dalam pengembangannya. Erwin mengaku memang dalam mendukung sektor pariwisata tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai.

Istimewa

“Seperti di Lagoi, pemerintah provinsi bisa menggandeng swasta dalam membangun sektor pariwisata di daerah lainnya di Kepri. Nanti pemerintah pusat mendukung pembangunan infrastrukturnya seperti jalan akses dan lain-lain,” terang Erwin.

Trakhir ia menambahkan bahwa sebenarnya saat ini Kepri adalah salah satu wilayah yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan oleh pemerintah pusat. Ia menyebutkan banyak proyek pemerintah pusat di Kepri seperti pengembangan wilayah selat Lampa yang ada di Natuna. “Selain Natuna, di Batam pemerintah pusat saat ini tengah membuat design Aero City yakni mengintegrasikan Bandara Hang Nadim dengan Pelabuhan Batu Ampar.” Tambahnya.

Dalam konsultasi tersebut hadir anggota Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Alex Guspeneldi, Suryani, Saproni, Sahmadin Sinaga, Irwansyah dan Asep Nurdin. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi pembangunan terus menggesa pengerjaan beberapa proyek pembangunan tahun anggaran 2018 yang hingga saat ini belum rampung. Proyek tersebut diantaranya pembangunan Dermaga Pulau Kasu Barat dan Pengembangan Dermaga Parkir Roda Dua Belakangpadang.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Widiastadi Nugroho mengatakan Komisi III saat ini terus melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek tersebut.

“Pembangunan Dermaga Pulau Kasu dan pengembangan Dermaga Belakangpadang ini sudah dimulai pada Agustus 2018 lalu,” katanya.


Rombongan Komisi III DPRD Kepri berdiskusi saat meninjau proyek pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakangpadang. (istimewa)

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan dua dermaga tersebut dilakukan melihat kebutuhan masyarakat.

“Mobilitas masyarakat pada kedua pulau ini sangatlah laju, banyak masyarakat yang bekerja ataupun belajar di Batam,” terang pria yang akrab disapa Mas Iik.

Wakil Ketua Komisi III, Surya Makmur Nasution juga mengatakan pembangunan dan pengembangan pelabuhan tersebut dimaksudkan untuk konektivitas masyarakat di pulau-pulau.

“Dalam membangun konektivitas transportasi khususnya di daerah kepulauan ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar,” ungkap Surya Makmur.

Ia menjelaskan pembangunan tersebut untuk memudahkan akses masyarakat antar pulau.

“Bagaimana masyarakat pulau bisa menikmati pembangunan, salah satunya dengan cara membangun dan mengembangkan dermaga ini,” kata Surya Makmur.

Menurutnya dengan dibangun pelabuhan, nantinya akan sangat membantu masyarakat di pulau tersebut.

“Ya nanti kan bisa memudahkan anak-anak yang akan sekolah di lain pulau, mereka tidak lagi harus melompat-lompat untuk naik ke perahu,” ungkap Surya Makmur.

Anggota Komisi III Saproni juga menambahkan nantinya jika dermaga yang dibangun di Pulau Kasu tersebut sudah jadi, kapal bisa sandar di dermaga tersebut.

“Seperti kapal dari Tanjungbalai Karimun nantinya bisa sandar di pelabuhan ini, karena daerah ini merupakan jalur pelayaran antar pulau,” kata Saproni.


Pekerja sedang mengerjakan pembangunan dermaga. (istimewa)

Kabid Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Azis Kasim Djou mengatakan, pembangunan Dermaga Pulau Kasu pada tahun 2018 menelan anggaran sebesar Rp4,2 milyar.

“Tahap pertama telah selesai pembangunan pelantar untuk menuju dermaga sepanjang 150 meter dan untuk tiang pancangnya sudah mencapai 500 meter,” kata Azis.

Dermaga tersebut nantinya memiliki panjang 500 meter dengan lebar 2,5 meter. Dan pada tahun 2019 ini dijelaskan Azis pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 milyar untuk menyelesaikan kekurangannya yakni pelantar dermaga sepanjang 350 meter.

Sementara itu untuk pengembangan dermaga parkir roda dua Belakangpadang memakan biaya sebesar Rp1,4 milyar tahun anggaran 2018.

“Untuk pengembangan dermaga Belakangpadang sendiri akan rampung pada tahun ini, untuk pengecoran dermaganya sudah selesai tinggal memasang atapnya saja,” tambah Azis.

Dalam peninjauan tersebut hadir anggota Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Saproni, Alex Guspeneldi, Asep Nurdin, Irwansyah, Sahmadin Sinaga, Suryani dan Joko Nugroho. (***)


Rombongan Komisi III DPRD Kepri berfoto bersama disela kunjungan melihat pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakang Padang. (istimewa)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – KOMISI III DPRD Kepulauan Riau menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Riau di Gedung Graha Kepri, Batam, Selasa, 29 Februari 2019. Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Riau tersebut dalam rangka ingin mengetahui implementasi perda kelistrikan di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih dulu diterapkan ketimbang Riau.

Sebanyak delapan anggota Komisi IV DPRD Riau yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Mas Gaul Yunus disambut langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution.

Mas Gaul Yunus mengatakan bahwa di Provinsi Riau perda tentang kelistrikan baru disahkan pada akhir 2018 lalu. “Berbeda dengan di Kepri yang sudah lebih dulu mengesahkan perda kelistrikan, Riau baru bulan Desember 2018 lalu disahkan,” kata Mas Gaul Yunus.


Jajaran Komisi III DPRD Kepri menggelar pertemuan dengan rombongan Komisi VI DPRD Riau.

Menurutnya, Kepri dianggap sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk dijadikan sebagai tolak ukur penerapan perda kelistrikan melihat wilayah di Kepri yang terdiri dari pulau-pulau. “Kami melihat tingkat kesulitan di Kepri ini dalam membangun jaringan kelistrikannya,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Manurung memanyakan rencana realisasi pada tahun 2019 terkait pemasangan listrik khususnya di daerah terpencil seperti di pulau-pulau. “Di tahun 2019 ini program pemerintah pusat terkait kelistrikan harus terealisasi di seluruh daerah termasuk di pulau-pulau terpencil, selain itu kita juga ingin mengetahui bagaimana perda ini mengatur tentang kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan penyedia tenaga listrik?” tanya Manurung.

Anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya Almainis menanyakan tentang prioritas pembangunan jaringan listrik yang diterapkan oleh Pemprov Kepri. “Ada pulau atau desa yang penduduknya padat dan ada yang tidak padat, bagaimana prioritasnya?” tanya Almainis. 

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution menjelaskan, Kepri memiliki sebanyak 2408 pulau baik yang sudah dihuni maupun yang masih kosong. “Dari jumpah tersebut sebanyak 316 pulau berpenghuni dan sebanyak 60 pulau telah teraliri listrik,” terang Surya Makmur.


Jajaran Komisi III DPRD Kepri berdiskusi dengan rombongan Komisi VI DPRD Riau.

Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Kepri berkomitmen pada tahun 2019 ini pulau-pulau yang berpenghuni dan belum teraliri listrik akan segera direalisasikan. “Memang kesulitan kami adalah faktor geografis yang terdiri dari kepulauan,” ungkanya.

Ia juga menjelaskan di Kepulauan Riau selain PT PLN persero sebagai penyedia tenaga listrik ada juga pihak swasta yang disebut Usaha Penyedia Tenaga Listrik (UPTL). “Selain PLN Persero ada delapan UPTL yang menjamin ketersediaan tenaga listrik di Kepri ini,” jelas Surya Makmur.

Anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau Irwansyah turut menjelaskan perda yang mengatur mengenai kelistrikan di Kepulauan Riau tertuang dalam Perda Nomor 05 Tahun 2017. “Dalam perda ini diatur tentang kewenangan kepala dareah provinsi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktr ketenagalistrikan kepada masyarakat yang belum teraliri listrik,” jelasnya.

Ia juga mengatakan karakteristik wilayah Kepulauan Riau dengan Riau sangatlah berbeda sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan sangatlah berbeda. “Wilayah kita ini terdiri dari pulau-pulau sehingga sangat sulit dalam membangun jaringan listrik berbeda dengan di Riau yang bisa dilakukan dengan sambungan kabel,” kata Irwansyah.

Terkait dengan penerapan tarif tenaga listrik, ia menjelaskan bahwa di Kepulauan Riau telah diterapkan sesuai dengan amanah perda. “Tinggal beberapa UPTL saja yang sampai saat ini belum terjamah mengenai tarif tenaga listrik karena berbenturan dengan industrial,” terang Irwansyah.

Menambahkan dari penjelasan tersebut, Kabid Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Marzuki mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau optimis pada tahun 2019 ini semua pulau yang berpenghuni akan teraliri listrik sepenuhnya. “Saat ini kami fokus pada desa-desa atau pulau yang belum teraliri listrik dengan memindahkan mesin-mesin genset dari pulau yang sudah teraliri listrik PLN ke pulau yang memang belum tersetuh oleh PLN,” imbuhnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur, Widiastadi Nugroho, Irwansyah, Saproni, Joko Nugroho dan Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Riau Riski Faisal. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendesak pemerintah pusat menangani permasalahan limbah oli yang mencemari perairan Kepri.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Makmur Nasution setelah melakukan pertemuan dengan Kemenko Maritim di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

“Pemerintah pusat agar segera menangani permasalahan tersebut. Pemerintah pusat harus segara turun untuk menanganinya karena permasalahan limbah oli ini sudah puluhan tahun terjadi, dan terus berulang,” kata Surya.

Komisi III DPRD Kepri bersama Kemenko Maritim membahas masalah limbah yang mencemari perairan Kepri. (istimewa)

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan limbah oli yang mencemari pesisir Kepri, khususnya Bintan, sudah bertahun-tahun mengganggu sektor pariwisata, terutama pada musim angin utara. Karena itu, persoalan limbah oli ini disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat diselesaikan.

Dalam rapat sinkronisasi dan sinergitas rencana kerja tahun 2019 terkait tumpahan minyak di laut khususnya di wilayah Kepulauan Riau di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Surya mengatakan limbah oli diduga bersumber dari aktivitas tank cleaning yang dilakukan di perairan Out Port Limit (OPL) di berbatasan Indonesia, Singapuran dan Malaysia.

“Sehingga diperlukan peran negara dalam penyelesaian masalah ini karena berkaitan dengan negara tetangga,” ujarnya seraya meminta kepada perangkat pemerintahan di tingkat pusat dan daerah agar segera menangkap pelaku “tank cleaning” yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di beberapa wilayah perairan di Kepri.

“Harus segera ditangkap pelakunya agar bisa menjadi contoh bagi pelaku-pelaku lainnya dan bisa memberikan efek jera agar tidak melakukan pembuangan limbah oli di perairan OPL kita,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Asep Nurdin menambahkan, selain peran pemerintah menurutnya masyarakat juga harus berperan aktif dalam penanggulangan limbah oli tersebut.

Komisi III DPRD Kepri membawa masalah limbah yang mencemari perairan Kepri ke Kemenko Maritim. (istimewa)

“Masyarakat harus peduli atas pencemaran limbah ini, apabila masyarakat tahu ada aktivitas tank cleaning yang mengakibatkan pencemaran harus segara melaporkan kepada pihak yang berwenang,” kata Asep Nurdin yang berasal dari daerah pemilihan Bintan.

Ia juga mendesak kepada pemerintah yang tergabung dalam tim daerah harus bersinergi dalam menangani kasus pencemaran lingkungan limbah oli ini.

“Jadi kami mohon kepada seluruh instansi yang tergabung dalam tim daerah kesampingkan dulu ego sektoral mari kita bersama menangani permasalahan ini bukan semata untuk Kepri saja melainkan demi negara yang kita cintai ini,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Maritim, Basilio yang memimpin rapat sinkronisasi tersebut mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat telah melakukan beberapa langkah untuk menangani limbah oli ini.

“Kami akan melakukan penguatan tim nasional oil spill, nah tim ini nanti akan mendorong penguatan tim daerah yang telah di bentuk oleh gubernur,” kata Basilio.

Ia menjelaskan penguatan tim nasional ini yakni dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi revisi Perpres 109/2006 tentang penanggulangan keadaan darurat akibat tumpahan minyak di laut.

“Selain itu kita juga berkoordinsi dan fasilitasi penguatan Puskodalnas,” jelasnya.

Langkah selanjutnya dikatakan Basilio yakni dengan melakukan MoU antara Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan, KKP dan SKK Migas.

“Kemudian kita juga akan membawa permasalahan oil spill di Kepri ke Working Group Asean On Transportation karena juga melibatkan beberapa negara tetangga,” terangnya.


Komisi III DPRD Kepri membawa masalah limbah yang mencemari perairan Kepri ke Kemenko Maritim. (istimewa)

Nantinya, tim daerah dan tim nasional tersebut harus membangun sistem yang terintegrasi antara pusat dengan daerah baik dalam melaksanakan patroli di laut, pengawasan di pelabuhan-pelabuhan, pencitraan dengan satelit hingga melibatkan nelayan dalam penanganan limbah oli ini

“Yang pasti nanti tim daerah yang telah di bentuk di Kepri ini akan menjadi pilot project buat daerah lain yang juga sering mengalami musibah pencemaran lingkungan yang bersumber dari tumpahan oli,” tuturnya.

Basilio menegaskan bahwa tim nasional ini harus segera bergerak agar penanganan kasus pencemaran akibat tumpahan oli di laut segera terselesaikan dan tidak berulang lagi seperti di Kepri.

“Kita akan segera turun dan mendorong gebernur untuk menguatkan istansi terkait yang tergabung dalam tim daerah,” tambahnya.

Dalam rapat sinkronisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian terkait, SKK Migas, Bakamla dan lainnya. Anggota Komisi III yang turut hadir dalam rapat tersebut yakni Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Asep Nurdin, Sahmadin Sinaga, Joko Nugroho, Saproni, Alex Guspeneldi, Suryani dan Raja Astagena. (***)

ADVETORIAL

Selasa | 15 Januari 2019 | 15:55

Bupati dan Wakil Bupati Karimun Meresmikan Mesjid Jabal Rahmah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si.beserta Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim, M. Si. meresmikan Mesjid Jabal Rahmah Bukit Dang Merdu Kel. Baran Barat Kec. Meral sekaligus shalat jumat berjamaah. Jumat, 11 Januari 2019.

Mesjid Jabal Rahmah yang diresmikan pada awalnya berstatus Surau dan diangkat statusnya menjadi mesjid oleh Bupati dan Wakil Bupati Karimun, dengan luas tanah mesjid Jabal Rahmah ini lebih kurang 5.740 M/segi yang merupakan dari tanah waqaf, dan mulai dibangun pada tahun 2001.

Istimewa


Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Karimun, Kakanmenag diwakili Kasi Bimas Islam, Camat Meral, KUA Meral serta undangan lainnya.

Bupati Karimun dalam sambutannya pemerintah Daerah Kab. Karimun mengucapkan atas penggantian status surau menjadi mesjid Jabal Rahmah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang kita terima ini, sudah 18 tahun bahwa surau ini berjalan dan sekarang bertambah status menjadi mesjid. 

Istimewa

Bupati Karimun mengatakan pada tahun 2020 berjanji akan membangun TPQ di mesjid Jabal Rahmah. Harapannya mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk memakmurkan mesjid dengan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, tidak hanya berlomba-lomba membesarkan dan mempercantikan mesjid saja, akan tetapi berlomba-lomba dalam memakmurkan mesjid itu yang terpenting. 

Istimewa

Dan kepada kementrian agama telah dapat membantu pengurus dalam mengurus administrasi menaikan status surau menjadi mesjid.
Seusai peresmian mesjid dilanjutkan dengan shalat jumat berjamaah dengan khotif di pimpin oleh Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. (***)

alat fitnes

ADVETORIAL

Senin | 10 Desember 2018 | 10:07

Alat Fitnes Dispora Center Dimanfaatkan Warga

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma merasa senang mengetahui banyak masyarakat menggunakan alat-alat fitnes di Dispora Center (DC) yang terletak di Pinlang Mas, Batu 9 Tanjungpinang.

walikota pinang syahrul

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul

Meski pun kondisinya masih seadanya karena keterbatasan anggaran, namun banyak masyarakat, mulai dari pelajar, pekerja dan terkhusus atlet yang menggunakan. Bahkan, seskali anggota TNI AD juga menggunakan. Ini membuktikan bahwa DC sangat bermanfaat.

Terkait hal ini, Hj Rahma pun berkomitmen berupaya membuat kondisi DC yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Tanjungpinang bisa lebih baik kedepannya.

“Kami sampaikan ke masyarakat, mungkin belum bisa dibenahi di APBD Murni 2019 ini, namun akan diusahakan di APBD Perubahannya,” ujarnya saat mengunjungi DC yang didampingi Kadispora Tanjungpinang, Djasman beserta rekannya Kadis PUPR Tanjungpinang, Hendri, belum lama ini.

Di sana tersedia alat fitnes seperti pembentukan sayap punggung yang biasa digunakan para atlet perenang, sepeda untuk kardio atau pemanasan, meja tenis dan treadmill serta stik bagi atlet angkat beban. Selain itu, ada dua meja biliar yang khusus digunakan atlet profesional dibidangnya.

Pihak Dispora Tanjungpinang juga menyediakan satu instruktur yang membantu menjelaskan penggunaan alat fitnes dengan benar kepada pengguna.

Wawako pinang rahma

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma

Rahma menilai, masih perlu pembenahan dan penambahan alat. Bila perlu harus dibuat nyaman dengan berbagai penunjang lain yang disediakan. Tentu ini akan dilakukan bertahap namun ia berjanji akan memperhatikan.

“Nantinya menjadi wadah bagi masyarakat membudayakan hidup berolaharga, meskipun ada banyak cara lain yang bisa dilakukan,” ucapnya.

Djasman menuturkan, sudah dua tahun terkahir dimanfaatkan dan sudah banyak masyarakat berolahraga secara gratis. Menurutnya, masyarakat banyak yang datang, khususnya sore hari. Meski pun dengan keterbatasan alat yang ada, peserta tertib mengikuti aturan.

Djasman menuturkan, dibukanya DC dalam upaya menyediakan wadah bagi siswa, pemuda dan atlet yang ingin latihan kebugaran tanpa ada biaya. Djasman menilai tempat yang tersedia saat ini memang belum memadai. Kurang luas dan masih banyak alat yang perlu dilengkapi. Terkait penyediaan, menurutnya sesuai dengan kemampuan anggaran nantinya.

Ia berharap pemuda di Tanjungpinang bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah, menunjang kemampuan lebih baik khususnya bidang olahraga. Djasmana berharap, melalui DC ini bisa mempersiapkan para atlet untuk rutin berolahraga menjaga kesehatan. Di luar latihan-latihan yang biasa dilakukan bersama pelatih dari berbagai cabor yang ada.

Bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas bisa datang, namun harus mengikuti beberapa ketentuan. Pertama wajib mengisi biodata untuk peserta peratama kali. Selain itu, perlu diingat bersama datang menggunakan pakaian olaharga lengkap dengan sepatu. Khusus wanita catatan khusus, tidak boleh seksi.

“Kita kan mau berolaharaga jadi menggunakan pakaian sesuai dengan kegiatannya. Ini penting agar semua merasa nyaman,” paparnya.

SARANA FITNES

Masyarakat yang menggunakan fasilitas di DC

Salah satu pengguna fasilitas di DC, Hendra Gurning merasa senang dengan adanya alat-alat fitnes yang disediakan pemerintah melalaui Dispora Tanjungpinang tersebut. Ia bersama rekan-rekannya bisa olahraga gratis dengan berbagai alat tersedia yang berdampak kepada kesehatan.

“Saya cukup sering ke sana, lumayan membantu. Jika tidak ada DC maka minimal sekali sebulan harus mengeluarkan Rp 180 ribu untuk berolahrga di tempat lain,” paparnya.

Ia menilai, masih banyak alat-alat yang perlu disediakan, agar mampu menampung banyak masyarakat yang hadir.
Hal senada disampaikan Muhammad Teddy yang merasa terbantu dengan adanya DC.  Ia bersama teman-teman bisa menikmati berbagai alat yang ada secara gratis.

“Kalau bisa memang terus adan alat-alat terus ditingkatkan,” tuturnya. (***)

porprov gubernur

ADVETORIAL

Sabtu | 08 Desember 2018 | 19:15

Jadi Tuan Rumah, Tanjungpinang Sukses Gelar Porprov Kepri IV

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Mulai 26 November hingga 1 Desember 2018, menjadi pembuktian Kota Tanjungpinang sebagai tuan rumah Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kepri IV. Meski sempat terkendala sejumlah hal, akhirnya gelaran olah raga prestasi tertinggi di Kepri ini sukses digelar.

Tentu bukan pekerjaan yang ringan selama pelaksanaan Porprov tersebut. Karena ada puluhan cabang olah raga yang harus dipertandingkan. Ribuan atlet disertai offisial datang dengan harapan menjadi yang terbaik. Persiapan venue, penginapan dan segala kebutuhan Porprov menjadi tanggung jawab tuan rumah.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyalakan api obor menandai pembukaan Porprov Kepri IV

Cabang-cabang olah raga itu ialah atletik, bola basket, bola volly, binaraga, biliard, bulu tangkis, bridge, catur, futsal, dayung, kempo, karate, renang, sepeda sport, sepak bola, sepak takraw, taekwondo, tarung drajat, panjat tebing, pencak silat, tenis lapangan, tenis meja, wood ball, motor, muay thai, judo, dan hapkido.

Sedikitnya 21 fasilitas olah raga, fasilitas umum, hotel, kantor instansi pemerintah, aula sekolah akan digunakan sebagai venue. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang Djasman SSos mengatakan, 26 cabang olah raga dilaksanakan di Tanjungpinang dan satu cabang olah raga lain, yakni biliard akan dilaksanakan di Staf Pool Cafe Kijang.

Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul SPd didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang Djasman SSos menyaksikan pertandingan bola voli.

Sementara Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul SPd saat melepas kontingan Tanjungpinang mengingatkan agar semua atlet yang bertanding menjunjung tinggi sportivitas.

Suksesnya penyelenggaraan Porprov Kepri IV mendapatkan pujian Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Ia mengaku puas atas peran Kota Tanjungpinang sebagai tuan rumah.

Sekda Kota Tanjungpinang Drs Riono ikut berparade bersama kontingen Tanjungpinang pada pembukaan Porprov Kepri IV.

“Saya berterima kasih kepada Walikota dan Wakilwali Kota Tanjungpinang beserta semua pihak yang terlibat di dalamnya,” ujar Gubernur, Sabtu, 1 Desember 2018 sore.

Jika ada kekurangan, kata Nurdin, merupakan hal wajar. Terbukti, meski dananya tak besar namun bisa terlaksana dengan sukses.

Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul SPd menerima obor yang akan digunakan untuk menyalakan api selama pelaksanaan Proprov Kepri IV.

Senada dengan Gubernur, Ketua Harian KONI Kepri Nur Syafriadi pun melihat Proprov Kepri IV yang dilaksanakan di Tanjungpinang sukses digelar. Kekurangan dan masalah yang sempat mengganjal adalah lumrah dalam setiap kegiatan. (***)