NATUNA

Eri Marka Desak Pemkab Natuna Buatkan Perda Bagi Penyandang Disabilitas

Jumat | 17 Mei 2019 | 21:08

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Banyaknya penyandang disabilitas di Kabupaten Natuna, mendapatkan perhatian serius dari DPRD Natuna.

Salah satunya Anggota DPRD Natuna, Eri Marka, dirinya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga penyandang disabilitas.

Menurut Eri Marka, jumlah penyandang Disabilitas di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna saat ini, sudah mencapai sekitar 600 orang. Artinya, jumlah tersebut sudah mencapai sekitar 0,81 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Natuna, yang mencapai sekitar 74 ribu jiwa.

Penyandang disabilitas di SLB Natuna saat dikunjungi Dinas Sosial

“Dari data yang kami dapatkan dari OPD terkait, ada sekitar 136 orang penyandang disabilitas, dari 5 Kecamatan. Yaitu dari Kecamatan Bunguran Timur, Midai, Suak Midai, Bunguran Batubi dan Bunguran Tengah. Kalau keseluruhannya, ada sekitar 600 an orang. Ini adalah jumlah yang lumayan banyak,” terang Eri Marka, belum lama ini.

Dijelaskan dia, bahwa DPRD Natuna sudah menyampaikan Ranperda tersebut melalui sidang paripurna, bersama Pimpinan Daerah Natuna. Dalam sidang tersebut, pihak DPRD telah menyampaikan Ranperda Inisiatif DPRD Natuna tahun anggaran 2019.

Dalam Ranperda Inisiatif tersebut ada dua buah Ranperda yang diusulkan, yaitu Ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan Ranperda tentang ketertiban umum.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengatakan, bahwa penyusunan Ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sudah melalui beberapa dasar hukum yang berlaku.

Eri Marka, Anggota DPRD Natuna

Diantaranya UU nomor 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan nasional, UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif, dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak,” jelas Anggota Komisi I DPRD Natuna tersebut.

Masih kata dia, bahwa dalam perspektif pembangunan nasional, penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan warga negara lainnya.

“Hak tersebut termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Fasilitas pendukungnya juga harus diperbaiki, termasuk fasilitas kesehatan, jaminan sosial dan fasilitas peradilan, mereka harus hidup setara dan sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya, ” terang Eri Marka.

(Alfian)

Editor :