NATUNA

Pansus DPRD Bahas Ranperda TPI Bersama OPD Pemda Natuna

Kamis | 16 Mei 2019 | 20:28

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Natuna, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kegiatan ini berlangsung di Aula Banggar DPRD Natuna, pada Rabu, 15 Mei 2019, siang.

Rapat ini digelar guna menindak lanjuti usulan Ranperda dari Pemda Natuna yang belum lama ini diajukan ke DPRD.

Ketua Pansus B DPRD Natuna Harken, membenarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, terutama Dinas terkait, baru mengajukan usulan-usulan Ranperda terkait bongkar muatan ikan di TPI Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga.

Wakil ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra saat rapat dengar pendapat dengan OPD

“Kami baru menerima Ranperda tentang TPI dari Dinas terkait, dan baru kemarin juga kita mulai rapat Pansus permulaan membahas Ranperda tersebut,” ujar Harken, seperti dilansir dari tanjungpinang pos.

Pada rapat pembahasan tersebut, pihaknya ingin Ranperda yang diusulkan itu bisa menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinantikan oleh Pemerintah dan masyarakat Natuna.

“Pada intinya kami Pansus B ingin Ranperda yang diusulkan itu, bisa menjadi Perda yang dapat meningkatkan PAD kita, bukan malah merugikan daerah,” jelas Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Pansus B DPRD saat Rapat di Aula DPRD Natuna

Rapat dengar pendapat tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra, Wakil Ketua II Daeng Amhar, Anggota Komisi I DPRD Natuna Eri Marka serta para perwakilan OPD terkait Pemda Natuna.

Harapan dibuatnya Perda tentang TPI serta bongkar muat di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu(SKPT) Selat Lampa, juga turut diutarakan Menteri KP Susi Pudjiastuti.

Suasana Rapat di Aula DPRD Natuna

“Saya minta agar Pemda Natuna segera membuat Perda bongkar muatan disini. Apalagi saat ini kapal dari Jakarta dan Jawa sudah lebih dari tiga ratus kapal yang mencari ikan di laut Natuna. Jadi melalui Perda tersebut Natuna bisa mendapatkan retribusi dan PAD. Disamping itu juga akan ada dan lowongan pekerjaan bagi masyarakat Natuna, “ungkap Menteri Susi, saat kunjungannya ke Natuna beberapa waktu lalu. (alfian)

Editor :