HEADLINE

Sekcam Kuantan Tengah Minta Bupati Turunkan Inspektorat Periksa Khusus APBDes

Senin | 13 Mei 2019 | 0:44

MEDIAKEPRI.CO.ID, Teluk Kuantan – Penjabat (Pj) Kepala Desa Bandar Alai, Saprizul meminta Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) untuk memeriksa khusus APBdes.

Permintaan ini yang disampaikan Saprizul yang juga Sekretaris Kecamatan Kuantan Tengah ini terkait banyaknya desa yang belum menyerahkan APBDes, Sabtu, 11 Mei 2019 lalu.

Data terakhir dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Kuansing ada sebanyak 37 desa di Kabupaten Kuansing yang belum menyerahkan APBDes.

Akibat dari banyaknya desa yang belum menyerahkan hal ini tentu berdampak terhadap molornya pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I tahun 2019.

Molornya pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdampak pada roda pemerintahan Desa yang tidak berjalan baik. Contohnya, gaji aparatur Desa dan pembangunan ditingkat Desa menjadi terhambat.

Saprizul mengatankan tersendatnya APBDes ini diakibatkan karena tidak ditemukannya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBDes tahun 2018 yang sebagaimana mestinya.

Seharusnya pada masa pemerintahan lama, katanya, sudah ada anggaran pembangunan yang sudah direalisasikan. Tapi masih ada juga, tambahnya, sisa anggaran yang belum terealisasikan.

“Saya juga pernah mempertanyakan Silpa, sebelum penyusunan APBDes tersebut. Namun Silpa tersebut hanya ditemukan Rp45 juta saja, semestinya Silpa tersebut jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah,” katanya kepada wartawan. 

Terkait hal ini, ia selaku Pj Kepala Desa Bandar Alai sudah melayangkan surat kepada Bupati Kuansing. Dalam surat itu, katanya, meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) dalam penggunaan anggaran Desa Bandar Alai tahun 2018 lalu.

“Kalau sudah di Riksus Inspektorat, kita akan tahu jumlah yang semestinya menjadi Silpa. Dengan adanya audit khusus tersebut, apapun hasilnya maka kades lama wajiba mempertanggung jawabanya,” ucapnya.

Lebih jauh dikatakannya, dengan selesainya Riksus dari Inspektorat, ia selaku Pj Kades Bandar Alai berharap bisa melakukan penyusunan APBDes yang merupakan syarat pengajuan dan pencairan DD dan ADD tahap I.

Sementara itu, mantan Kepala Desa Bandar Alai, berinisial HY saat dimintai tanggapannya terkait persoalan ini tidak memberikan pernyataan apapun melalui telepon selulernya. (depriandi)

Editor :