Administrasi

KEPRI

Jumat | 12 April 2019 | 18:02

RDP Komisi I, Evaluasi Data Kependudukan dan Pelayanan Administrasi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri bersama KaDisdukcapil Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Lantai V Graha Kepri, Batam, Jum’at, 12 April 2019.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, H. Taba Iskandar, S.H, M.H, M.Si. Rapat tersebut membahas evaluasi terhadap data kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa kendala dan pembahasan yang dihadapi oleh Disdukcapil Provinsi, Kabupaten/Kota yakni berkaitan dengan pelayanan kependudukan.

Dikatakan Taba Iskandar, “Kendala yang di hadapi pertama menyangkut ketersediaan anggaran. Setiap Kabupaten/Kota mengalami ketersediaan anggaran yang minim dengan variasi yang bermacam-macam sesuai dengan geografis dan kebijakan pagu anggarannya di setiap Kab/Kota.”ujarnya.

Istimewa

Kemudian permasalahan infrastruktur yang kurang memadai, serta peralatan yang kurang mendukung yakni berupa alat perekam, server, dan alat mobilisasi darat dan laut.

Berikutnya yang kedua membahas tentang Surat Keterangan (Suket) berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi menyangkut Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Penjelasan dari seluruh Kadisdukcapil Provinsi, Kab/Kota bahwa ada variasi sebagian besar tidak mengeluarkan lagi Suket, hal ini dikarenakan ada blangko langsung dicetak. Suket baru bisa dikeluarkan dalam kondisi kemungkinan blangko tidak ada.

“Suket diberikan berkaitan dengan rekaman, artinya orang ini sudah di rekam, tapi belum bisa di cetak. Namun suket yang digunakan untuk pengganti domisili di TPS, Disdukcapil tidak bisa mengeluarkan”. Kata Taba Iskandar.

Kadisdukcapil Kota Tanjungpinang, Irianto mengatakan, “Khusus Kota Tanjungpinang, Disdukcapilnya masih mengeluarkan suket, ini dikarenakan dulu Tanjungpinang data yang dimiliki tertindih dan belum sempat dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, Sehingga sekarang dilakukan registrasi ulang.” Ungkapnya.

Untuk kedepannya didalam kegiatan Musrenbang Disdukcapil Kab/Kota harus dilibatkan, selama ini tidak. Untuk itu harus dilakukan Rakor Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Kepri.

Melalui Asisten I, Inspektorat dan Komisi I diharapkan untuk memperjuangkan anggaran didalam pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di lapangan terkait kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Kepri.

Walaupun ada keterbatasan anggaran, tapi dalam pelaksanaan tugas beberapa daerah Kab/Kota di Kepri sudah ada yang berprestasi, contohnya Kabupaten Natuna terbaik di Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang sudah melakukan pencatatan untuk Kartu Identitas Anak (KIA).

Jadi dengan keterbatasan anggaran ternyata perekaman E-KTP untuk di Kabupaten Natuna sudah 96%.

Diharapkan Gubernur Kepri diminta melakukan rapat koordinasi dengan Bupati/Walikota, agar memperhatikan Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Kepri yang diabaikan.

Hadir dalam rapat RDP ini seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kepri, Asisten I Pemerintahan Kepri, Drs. H. Raja Ariza, M.M, Inspektorat Kepri Pembantu Bidang I, Syakyakirti, S.E, M.M, M.H, DPMD Provinsi Kepri, dan Kadisdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Kepri. (***)

TANJUNG PINANG

Rabu | 29 Agustus 2018 | 13:17

179 Calon Prajurit Secaba PK TNI AD 2018 Menjalani Tes Administrasi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang- Sebanyak 179 orang peserta perekrutan prajurit (PK) baru, bagi pemuda-pemuda terbaik di seluruh Kepulauan Riau terdaftar sebagai calon Bintara TNI AD tahun 2018 menjalani tes administrasi.

Kegiatan tersebut diawali rapat yang dipimpin langsung Danrem 033/Wira Pratama, Brigadir Jenderal TNI Gabriel Lema, S. Sos yang digelar di Aula Makorem 033/Wira Pratama Jalan Sei Timun Senggarang Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu, 29 Agustus 2018.

Istimewa

Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos mengatakan, dalam menghadapi tuntutan dan tantangan, tugas TNI AD ke depan yang semakin berat dan kompleks. Tentu diperlukan sumberdaya prajurit yang berkualitas termasuk dari golongan Bintara, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan dan dinamika tuntutan tugas.

Istimewa

Brigjen TNI Gabriel menegaskan, penerimaan anggota prajurit TNI AD diawali dari proses seleksi yang harus dilakukan dengan baik dan benar, sehingga untuk mendapatkan postur calon prajurit yang berkualitas dan memenuhi persyaratan dari aspek administrasi, fisik, akademik, psikologi, kesehatan maupun mental kepribadian.

“Mental seorang prajurit TNI-AD harus sangat bagus dan nilainya harus diatas rata-rata. Karena prajurit itu memegang senjata. Kalau mentalnya jelek maka akan membahayakan diri sendiri, kesatuan bahkan keselamatan orang lain,” ungkap Brigjen TNI Gabriel.

Dalam pelaksanaan tes administrasi saat berlangsung, Danrem 033/ WP itu mendapat pengawasan dari Kasi Pers Kolonel Inf Budhi Utomo, S.I.P, Kepala Ajen Korem serta panitia penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2018.(*)

Sumber: Penrem 033/WP