Akademisi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun membuka pertemuan Akademik dan Forum Komunitas Bidang Ilmu Seminar Nasional di Auditorium Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa, 23 Oktober 2018.

Nurdin mengajak para akademisi dan mahasiswa dijajaran perguruan tinggi untuk dapat berperan aktif dalam mencapai salah satu tujuan Indonesia untuk kembali meraih kedaulatan di bidang kemaritiman.

“Tujuan itu harus dijawab dengan semangat mengambil peluang dan celah yang ada serta mampu menerjemahkan tantangan dengan baik dan tepat sasaran,” kata Nurdin.

Selain itu, menurut Nurdin menjaga Kedaulatan Kemaritiman bukanlah perkara yang mudah.

Keberadaan Indonesia diantara negara-negara lain yang salah satunya menjadi persilangan perdagangan dunia memiliki beragam dampak yang positif, tentu terdapat dampak negatif yang mengiringi.

“Daerah pesisir menjadi fokus kita untuk dijaga, serta masyarakat secara umum agar tidak mudah goyah dalam masuknya era modernisasi ini,” lanjut Nurdin.

Kedepan ditambahkan Nurdin, selain dari segi pemikiran dan pemantapan sumber daya manusia, masih ada satu tantangan lain kedepan terkait kedaulatan kemaritiman yakni tentang regulasi.

“Regulasi itu penting sebagai arah dalam menjalankan tujuan dengan baik, saat ini kami terus menggesa kepusat agar progres UU Daerah Kepulauan teralisasi,” tambah Nurdin lagi.

Menurut Nurdin, pemilihan lokasi seminar di Kepri searah dengan tema seminar yakni “Peluang dan Tantangan Pembangunan Kedaulatan Maritim Indonesia”.

Karna Kepri sebagai garda terdepan diwilayah barat Indonesia, letaknya yang strategis itu dengan ciri Kepulauan, banyak hal yang dapat dipelajari berkaca dari hal tersebut.

“Selamat datang para peserta seminar, gali potensi yang ada di Kepri ini sebagai bekal untuk memantapkan dan memperkuat pemahaman dibidang kemaritiman,” tutup Nurdin.

Seminar sendiri diselenggarakan, merupakan agenda dari Konvensi Nasional IX Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) yang mana peserta seminar berjumlah 163 orang yang terdiri dari 52 Universitas yang tergabung dalam AIHII.

Hadir pada kesempatan tersebut Asisten I Pemko Tanjungpinang Ahadi, Perwakilan FKPD, Rektor UMRAH Syafsir Akhlus, Dewan Pertimbangan UMRAH Huzrin Hood, beserta tamu undangan lainnya. (***)

sumber: humaskepri.id

RAGAM

Selasa | 10 Juli 2018 | 9:48

Wawancara Evaluasi SPBE Libatkan Akademisi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah sampai pada tahap wawancara. Hal itu merupakan kelanjutan, setelah sebelumnya sekitar 640 instansi pemerintah, baik Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah melakukan evaluasi mandiri.

Hasil evaluasi mandiri SPBE kemudian dilaporkan secara online, yang kemudian dijadikan bahan wawancara oleh tim evaluator. “Jadi proses wawancara ini merupakan serangkaian dari agenda evaluasi SPBE 2018. Wawancara dilakukan oleh tim evaluator yang berlatar belakang akademisi, dari Universitas Indonesia, Politenik Elektronika Negeri Surabaya (PENS),Telkom, Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Gunadarma,” ujar Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Imam Machdi, di Grand Kemang Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Dalam proses wawancara  hingga Agustus mendatang, evaluator akan menanyakan serta melakukan klarifikasi kepada responden terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan responden melalui evaluasi mandiri. Tahapan wawancara akan sendiri akan dibagi menjadi lima kelompok, dimana masing masing kelompok terdiri atas 128 instansi.

Setelah tahapan wawancara, evaluasi akan dilanjutkan dengan observasi lapangan, dimana tim evaluator akan melakukan kunjungan ke unit kerja responden pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah guna melakukan validasi terhadap jawaban, penjelasan, bukti pendukung yang diberikan responden, atau hasil klarifikasi.

Disampaikan bahwa evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemda untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi.

Dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelaksanaan SPBE bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu pun penerapan SPBE sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang ingin adanya percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. (Bayu/rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jogja – THE 5th Annual Conference on the Muslim World tengah berlangsung di Fisipol Universitas Gadjah Mada. Konferensi tahunan ini menghadirkan akademisi-akademisi dengan mengangkat tema Islam, demokrasi, dan berbagai keterikatan antar keduanya.

Muqtedar Khan dari University of Delaware berpendapat, konferensi ini merupakan kesempatan yang baik untuk bertukar pikiran mengenai dunia Muslim. Termasuk, langkah-langkah yang bisa ditapaki akademisi-akademisi mengubah persepsi dunia tentang Muslim.

“Apapun itu kita (akademisi) harus bisa menjadi role model demi mengubah pola pikir itu,” kata Khan, Senin 18 Setember 2017 seperti dirilis republika.co.id.

Khan menuturkan, salam seorang Muslim bisa jadi salah satu yang diperkenalkan kepada masyarakat dunia. Pasalnya, salam yang diberikan seorang Muslim tidak cuma mendoakan kebaikan kepada mereka yang disapanya, melainkan mendoakan agar Tuhan SWT selalu bersamanya.

Khan melihat, itu merupakan salah satu contoh yang ada dalam seorang Muslim, yang sudah bisa dilihat hanya dari setiap memberikan salam. Termasuk, nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya sudah tercakup bila tiap Muslim mampu mendalami kitab suci Alquran. “Dan, konferensi ini bisa jadi wahana menunjukkan integritas Islam,” ujar Khan.

Senada, Joseph Prud’Homme dari Washington College merasa, konferensi ini merupakan salah satu wadah akademisi-akademisi bertukar pemahaman. Karena itu, dia menekankan, pentingnya menghadirkan orang-orang yang berasal dari banyak latar belakang. “Untuk kita menemukan jalan-jalan kedamaian,” kata Prud’Homme.

The 5th Annual Conference on the Muslim World sendiri berlangsung 18-19 September di Fisipol UGM. Setidaknya, terdapat enam panel dengan berbagai tema tentang Islam, demokrasi dan keterikatan keduanya yang akan dibahas akademisi-akademisi dari berbagai belahan dunia.

Sumber : Republika