BI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Memasuki bulan Ramadhan transaksi begitu tinggi. Apalagi, menjaleng lebaran, diperkirakan perputaran keuangan akan lebih dahsyat lagi.

Mengingat banyaknya penemuan uang palsu (Upal) yang beredar, masyarakat diminta untuk lebih waspada. Tidaklah sulit membedakan upal dengan uang asli. Namun begitu, masyarakat diminta untuk lebih waspada dan teliti.

“Sebenarnya tidak sulit membedakan uang palsu itu dengan yang asli karena kualitasnya buruk. Hanya butuh ketelitian sedikit dari masyarakat ketika melakukan transaksi,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Gusti Raizal Eka Putra seperti yang dilangsir di kepriprov.go.id.

Disebutkannya, sepanjang Januari-Maret 2018 ditemukan 200 lembar uang palsu. Meskipun relatif kecil upal yang beredar di kuartal I 2018, katanya, harus menjadi perhatian bagi masyarakat.

Meskipun tidak secara rinci dijelaskan uang palsu yang beredar ini, Raizal menegaskan uang palsu yang beredar tersebut dengan kualitas yang buruk sehingga mudah membedakannya dengan yang asli.

Untuk itu, ia mengimbau Warga yang menemukan uang palsu harus melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ketelitian warga akan mampu mengungkap kejahatan itu. Tidak mungkin aparat yang berwenang dapat mengungkap pelaku yang mencetak dan menyebarkan uang palsu itu tanpa informasi dan data yang lengkap dari warga.

Warga yang tidak teliti kemungkinan kesulitan mengungkap siapa yang memberikan uang palsu itu, karena dalam sehari melakukan sejumlah transaksi.

“Bisa karena lupa,” tuturnya.

Kondisin lebih buruk dapat terjadi ketika uang palsu yang diterima itu dipergunakan pula untuk bertransaksi.

“Pemegang uang palsu itu bertanggung jawab. Karena itu, sudah seharusnya warga menerapkan cara mudah yang kerap kami sosialisasikan untuk menghidari uang palsu yakni dilihat, diraba dan diterawang,” ucapnya.

Raizal mengimbau warga yang kerap melakukan transaksi tunai untuk lebih waspada. Ketika bertransaksi, terutama selama ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1439 H. Kebiasaan buruk mayoritas konsumen yakni menyimpan uang di saku atau di dompet sebelum memeriksa uang kembalian.

“Semestinya diperiksa uang kembalian tersebut, jangan langsung disimpan karena tidak menjamin uang itu asli. Paling tidak, ketelian juga berbuah baik, jumlah uang kembalian sesuai dengan barang belanjaan,” katanya. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Capture postingan WA tentang dua teroris ditembak mati di depan Bank BI Batam, karena mau meledakkan Mega Mall, menyebar. Berita Hoax itu menyebar di kalangan mahasiswa Politeknik Negeri Batam.

Entah darimana dan siapa yang pertama kali menyebar postingan itu, tapi sebagian mahasiswa yang berkampus di sana percaya, dan meyakini kalau kejadian tersebut benar-benar ada.

Postingan WA itu berbunyi : “Ce, jgn keluar2 dulu ce, jangan ke mall2 ce, tadi teman ii terkurung di dalam mega mall sekitar 25 menit, sirine mega mall bunyi2 sampe 25 menit, pintu mega mall dikunci semua, Rupanya katanya ada 2 org teroris langsung di tembak mati di depan BI Batamcentre, katanya mau ledakin bom di mega mall”

Indra salah seorang mahasiswa Politeknik Negeri Batam, tak menapik kalau di kampusnya telah menyebar WA larangan keluar rumah dan dua teroris ditembak mati di depan Bank BI Batam. Anak sulung 6 bersaudara itu juga mengaku dapat kiriman WA itu.

“Tapi nama pengirim tak ada dalam hape, hanya nomornya aja, kayaknya ini ngacak,” ungkap Indra yang ditemui BatamPro.id Sabtu, 19 Mei 2018.

Dijelaskannya, terkait penyebaran WA ini, teman-teman sekampusnya jadi ketakutan. Apalagi akhir-akhir ini memang teror bom terjadi di beberapa daerah di negeri ini.

“Saya sudah sampaikan ke teman-teman, kalau itu Hoax, ada yang mau dengar, tapi ada juga yang meyakini kalau itu benar terjadi,” sebutnya.

Sementara itu, Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kejadian dua teroris ditembak mati di depan Bank BI Batam tersebut tidak benar.

“Tidak ada kejadian mas, situasi aman dan kondusif… itu tidak benar,” jelas orang nomor satu di jajaran Mapolresta Barelang itu.

Ia juga menegaskan agar semua kalangan masyarakat Batam, tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. Karena penyebaran informasi atau berita bohong, menurut Hengki dapat dijeras dengan pasal pidana.(bosanto)

sumber: batampro.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, BI melarang seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual (virtual currency). Hal yang sama juga berlaku bagi penyelenggara technology financial (fintech) di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank.

Ini juga berlaku bagi penyedia prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

“Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2018.

Bank sentral memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency?????. BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

“Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency,” jelas dia.

Selain itu, nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, bank memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak bertransaksi dengan virtual currency. (***)

sumber: metrotvnews.com

NEWS

Rabu | 04 Oktober 2017 | 23:35

BI yakin target literasi keuangan 2019 tercapai

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Bank Indonesia (BI) optimistis, target inklusi keuangan sebesar 75% pada 2019 akan tercapai.

Seperti diketahui, inklusi keuangan adalah akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan, apakah untuk menabung atau kredit.

Dengan optimalisasi keuangan inklusif diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini nantinya bisa berefek ke pengurangan kemisikinan.

Rahmi Artati, Deputi Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengatakan, dengan inklusi keuangan yang optimal maka diharapkan literasi keuangan juga akan mengikuti.

“Hal ini membutuhkan waktu dan edukasi,” kata Rahmi dalam paparan seminar literasi keuangan, Rabu 4 Oktober 2017.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan regulator terus mensosialisasikan gerakan nasional non tunai baik dalam penyaluran bansos maupun dalam transaksi di transportasi seperti jalan tol.

Dengan target 75% inklusi keuangan pada 2019 layanan keuangan bisa dilakukan dengan berkualitas, tepat waktu, lancar, aman dan dengan biaya yang terjangkau.

Menurut Rahmi tantangan pengembangan keuangan inklusof di Indonesia diantaranya adalah pembanguna infrastrukur dan penyiapan produk yang sesuai keinginan masyarakat.

Sumber : kontan

NEWS

Selasa | 03 Oktober 2017 | 19:52

BI: Inflasi 2017 Mendekati 3,5%

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Bank Indonesia (BI) meyakini jika tingkat inflasi untuk tahun ini bisa mendekati 3,5 persen. Level tersebut lebih rendah dari target yang dipatok di awal tahun yaitu sebesar empat plus minus satu persen.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, raihan inflasi September sebesar 0,13 persen. Dengan pencapaian tersebut maka bank sentral yakin target inflasi dapat tercapai apalagi untuk menuju akhir tahun hanya menyisakan beberapa bulan.

“Year to date-nya 2,6 persen katakan 2,7 persen. Jadi ya inflasi kita kemungkinan kan bisa di bawah empat persen malah mungkin mendekati 3,5 persen,” kata MIrza di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Dirinya menambahkan, BI memang tak bisa secara langsung mengendalikan inflasi karena ini berada di sektor riil. Namun begitu BI bisa mengkoordinasikan agar inflasi tetap terjaga, dengan cara menjaga pasokan barang yang biasa menyumbang inflasi.

“Maka itu BI banyak koordinasi dengan sektor riil. Kalau mau jaga inflasi, jumlah barang dan jasa harus cukup sehingga mau enggak mau bagaimana cara meningkatkan produksi, menjaga permintaan,” jelas dia.

Pada bulan lalu, inflasi 0,13 persen membawa inflasi secara tahun kalender sebesar 2,66 persen. Sementara untuk inflasi tahunan tercatat sebesar 3,72 persen atau masih dalam rentang target yang dipasang.

Terjaganya inflasi merupakan hasil dari bagaimana pemerintah, BI, dan berbagai pihak menjaga agar tak terjadi gejolak dari volatile food. Meskipun komponen administered price sedikit meningkat tapi hal itu bisa diatasi dengan baik.

Sumber : metronews

NEWS

Kamis | 21 September 2017 | 9:21

BI resmi kenakan biaya top up uang elektronik

MEDIAKEPRI.CO.ID , Jakarta – Bank Indonesia (BI) resmi mengeluarkan aturan pengenaan biaya isi ulang (fee top up) Uang Elektronik (u-nik). Aturan ini tertuang dalam peraturan anggota dewan gubernur (PADG) BI No 19/10/PADG/2017.

Aturan fee top up u-nik yang dikeluarkan BI pada 20 September 2017, akan mulai berlaku efektif pada 20 Oktober 2017 mendatang. “Pengisian ulang Uang Elektronik di mitra yang berbeda atau off us akan dikenakan biaya maksimal Rp 1.500,” tulis Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam keterangan resmi, Kamis 21 September 2017.

Jika Uang Elektronik diisi di kanal pembayaran milik penerbit kartu atau on us, BI memberikan dua aturan, bisa gratis dan berbayar.

Gratis jika pengisian dilakukan kurang dari Rp 200.000. Sedangkan berbayar jika mengisi ulang di atas Rp 200.000. Agus bilang untuk top up on us akan mulai berlaku setelah penyempurnaan ketentuan Uang Elektronik.

Pengaturan biaya isi ulang ini dimaksudkan untuk menata struktur harga Uang Elektronik yang saat ini bervariasi. Dengan ini penerbit yang menerapkan tarif di atas ketentuan harus melakukan penyesuaian.

Selain itu aturan harga ini juga memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip kompetisi yang sehat. Diharapkan dengan implementasi aturan ini bisa memperluas jangkauan, efisiensi, layanan dan inovasi pemain di bisnis Uang Elektronik.

Saat ini BI mencatat sebanyak 90% pengguna Uang Elektronik di Indonesia melakukan isi ulang di bawah Rp 200.000. BI berharap masyarakat tidak terbebani dengan aturan ini.

Sumber : kontan.co.id