biaya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Pemkab Karimun menambah delapan unit bus sekolah. Bus tersebut nantinya akan ditempatkan di Desa dari delapan Kecamatan di Kabupaten Karimun.

Kecamatan itu adalah, di Desa Parit Kecamatan Karimun, Desa Pongkar Kecamatan Tebing, Belat, Moro, Ungar, Kundur Utara, Kundur.

Saat ini, Lima unit bus sekolah sudah tiba di Karimun, dan tiga bus lagi masih dalam proses pengiriman.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Fajar Harison Abidin mengatakan pengadaan bus sekolah tersebut salah satu terobosan pemerintah daerah meningkatkan minat belajar siswa dan orangtua untuk memanfaatkan angkutan sekolah yang ada.

“Orangtua siswa tidak susah lagi memikirkan uang transportasi anaknya, semuanya gratis,” katanya.

Dia berharap melalui bus sekolah gratis ini para orangtua siswa lebih memilih bus sekolah gratis ketimbang memberikan kendaraan pribadi kepada anaknya.

“Dengan begitu kan orang tua jauh lebih terbantu,” katanya.

Fajar menyebut, untuk tiga bus lainnya, diperkirakan akan tiba di Karimun 30 September 2018 mendatang, dan langsung di distribusikan ke delepan Kecamatan. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kanker yang mengerogoti tubuh Syakira, anak Denada belum juga pergi. Sehingga, sampai saat ini, Denada masih menemani buah hatinya menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura.

Tentu biaya yang dibutuhkan Denada tak sedikit. Ia pun sempat mengumumkan penjualan apartemen miliknya.

Beberapa selebritas pun berminat membelinya. Namun, sampai saat ini tak terdengar lagi kelanjutan jual beli apartemen tersebut.

Dan kini, Denada menjual kembali barang berharga berupa rumah dengan di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Ia pun mengunggah foto rumahnya di akun Instagram, Selasa, 18 September 2018.

Denada pun menjelaskan beberapa ruangan di dalam rumahnya tersebut.

“Dijual tanpa perantara.Rumah lux 2.5 lantai, siap pakai di Komplek Tanjung Mas Raya, Jakarta Selatan (TB Simatupang). 3+1KT, 2+1KM. Posisi Hook hadap Utara & Barat,” tulis Denada sebagai keterangan foto.

Selain itu, Denada juga merinci kondisi seputar rumahnya. Bagi yang berminat bisa menghubungi langsung nomor yang diberi tahu mantan istri Jerry Aurum tersebut.

“Design modern minimalis di kompleks rumah lux, terlebih lagi posisi nya ada di dalam cluster yang sangat secured. Taman samping rumah masih dapat dibangun tambahan jika perlu,” pungkas Denada. (***)

sumber: liputan6.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Program “Pasti Nyambung” (Pasang Gratis Biaya Penyambungan) kembali lagi untuk masyarakat Batam di hari kemerdekaan yang ke 73 dengan slogan TERANG MERDEKA 2018.

“Program TERANG MERDEKA 2018” kali ini juga masih tetap mengusung “Pasti Nyambung” program ini untuk memudahkan masyarakat dalam menikmati listrik bright PLN Batam yang belum terakomodir di program-program sebelumnya.

Dalam program “Pasti Nyambung” pelanggan dibebaskan dari Biaya Penyambungan (BP) namun harus membayar Uang Jaminan Langganan (UJL) karena UJL tersebut merupakan hak daripada pelanggan apabila pelanggan tersebut berhenti menjadi pelanggan PLN Batam.

Selain itu juga tentunya calon pelanggan tersebut juga harus mempunyai legalitas yang sah.

Untuk rogram “Pasti Nyambung” kali ini bright PLN Batam menyasar kepada semua golongan pelanggan kecuali golongan Pemerintah (P) Multi Guna (M) dan Sosial (S) artinya adalah bagaimana kita dapat mengakomodir keluhan banyak calon pelanggan yang masuk kepada kita selama ini.

“Ini merupakan salah satu program kami untuk masyarakat Batam dalam menyambut hari kemerdekaan kita yang ke 73 Tahun ini. mengingat banyak fasilitas warga yang belum teraliriri listrik di beberapa daerah di Batam.” ujar Bukti Panggabean Manajer of Public Relation bright PLN Batam”.

Program yang rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus hingga 15 September 2018 akan dibuka di 4 (empat) area pelayanan bright PLN Batam (Batam Centre/Imperium, Nagoya, Batuaji dan Area Tiban.

Program “Pasti Nyambung” bright PLN Batam memberikan beberapa kemudahan bagi pelanggan, pertama pelanggan tidak dipungut biaya penyambungan hanya membayar biaya UJL,SLO dan materai kedua pelanggan tidak harus menunggu lama untuk menikmati listrik.

“Bagi calon pelanggan yang ingin mendaftar diharapkan membawa syarat-syarat diantaranya adalah surat permohonan, foto copy AJB, sertipikat atau Surat kavling maupun legalitas yang lain (surat keterangan kampung tua) kemudian tersedia jaringan PLN terdekat dan program ini tidak berlaku untuk rumah yang belum ada legalitas yang sah“ tambah Bukti.

Selain program untuk rumah tangga tersebut diatas masih ada program untuk golongan tarif Bisnis dan industri, untuk golongan tarif Bisnis dan Industri biaya penyambungannya diberi keringanan sebesar 50% sedangkan UJL dibayar penuh oleh calon pelanggan dan tentunya karena program ini apabila syaratnya terpenuhi dilakukan dengan one day service maka tentunya syarat tersebut adalah dengan tidak adanya perluasan jaringan.

Dengan mengikuti program “Pasti Nyambung” tersebut calon pelanggan nantinya akan dikenakan tarif reguler/ tarif sesuai Peraturan Gubernur 21 Tahun 2017.

“Inilah yang dapat kami berikan untuk masyarakat Batam, salah satu program bright PLN Batam yang dapat dinikmati masyarakat Batam secara langsung . Selain program-program sosial kemasyarakatan lainnya melalui CSR dan program pelayanan lainnya. Pada intinya bright PLN Batam ingin berpartisipasi untuk membangun Kota Batam melalui kelistrikan”.tutup Bukti

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Sepekan terakhir, Mohammad Ardan Fahresi menjadi perbincangan karena kondisinya yang memilukan. Si kecil mengidap penyakit bernama atresia bilier yang berarti gangguan pada organ hatinya.

Kisah tentang Ardan viral di Facebook dan grup WhatsApp. Karena penyakitnya itu, Ardan disebut membutuhkan biaya hingga Rp 1,5 miliar untuk bisa menjalani operasi transplantasi hati.

Menurut cerita sang ayah, tubuh Ardan diketahui sudah berwarna kekuningan sejak lahir.

“Mulai dari umur 3 hari sudah kuning seperti itu,” ungkap Hussein kamis 25 JUli 2018.

Hussein tak tahu persis apa itu atresia bilier. Ia hanya tahu perut putranya yang membengkak dan terus menangis lantaran menahan sakit.

“Dari sejak lahir ya saya periksakan ke dokter. Sampai sekarang sudah keluar masuk rumah sakit berapa kali,” tuturnya.

Hingga akhirnya Ardan dibawa ke RSUD Dr Soetomo pada hari Ahad, 22 Juli 2018 yang lalu karena napas Ardan yang mulai berat.

Dari penjelasan dokter, Hussein diberitahu napas Ardan yang berat disebabkan karena penyakitnya memicu penyumbatan pada saluran empedu. Akibatnya cairan empedunya naik dan salah satu dampaknya adalah gangguan pada pernapasannya

Untuk itu, saat dihubungi detikcom, Hussein mengatakan Ardan masih saja menjalani pengambilan cairan dari perutnya.

“Sekarang sih kondisinya ya masih lemas gitu. Barusan diambil cairan yang dalam perutnya itu sebagian. Katanya supaya nafasnya nggak terlalu berat,” kata Hussein.

Hussein mengaku sempat khawatir karena setelah prosedur itu dilakukan, putranya itu tak menangis sekencang biasanya.

“Nggak tahu ini pengaruh obat atau enggak. Tapi satu hari ini nangisnya enggak bisa keras kayak biasanya cuma merengek aja,” lanjutnya.

Namun ia berusaha untuk tetap berpikir positif.

Kasi Yanmed RSUD Dr Soetomo, dr Tri Wahyu menjelaskan, Ardan membutuhkan operasi transplantasi atau cangkok hati karena itu adalah satu-satunya solusi untuk pasien atresia bilier. RSUD Dr Soetomo sendiri sudah berpengalaman dalam menangani anak dengan atresia bilier.

“Iya, kalau memang itu atresia bilier terapi utamanya adalah cangkok hati. Oleh karena itu kalau cangkok hati akan ditangani tim cangkok hati RSU dr Soetomo,” ungkapnya.

Meski demikian Tri mengatakan ada sejumlah kendala yang perlu diperhatikan seperti pendonor yang sulit dicari, tingkatan penyakit dan timing operasi yang akan memengaruhi proses penyembuhan. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau mengaku lega, pasalnya Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2018 sudah ditetapkan presiden Jokowi. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 7 tahun 2018, BPIH untuk embarkasi Batam ditetapkan sebesar Rp 32,4 juta.

Kepada Utusan Kepri, Minggu, 15 April 2018, Ka Kanwil Kemenag Kepri, Marwin Jamal mengungkapkan, dari Kepres yang sudah ditetapkan Presiden Jokowi tersebur, biaya penyelenggaraan haji hanya naik 0,9 persen.

“Alhamdulilah, kita bersyukur BPIH sudah ditetapkan, tinggal menunggu petunjuk dari Menteri Agama tentang jadwal pelunaasan bagi calon jemaah haji yang masuk porsi tahun ini,” ujarnya.

Dijelaskan Marwin Jamal, biaya sesuai yang ditetapkan untuk embarkasi Batam yakni Rp 32.456.450 atau mengalami kenaikan 0,9 persen dari biaya tahun lalu. Kenaikan itu sendiri dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Selain itu, kenaikan juga dilatarbelakangi kenaikan beberapa item di Arab Saudi, diantarany bahan bakar minyak (avtur) pesawat, dan Tarif Dasar Listrik (TDL),” jelasnya.

Berikut ini daftar BPIH jemaah haji reguler per embarkasi:

1. Embarkasi Aceh : Rp 31.090.010

2. Embarkasi Medan : Rp 31.840.375

3. Embarkasi Batam : Rp 32.456.450

4. Embarkasi Padang : Rp 33.068.245

5. Embarkasi Palembang : Rp 33.529.675

6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) : Rp 34.532.190

7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) : Rp 34.532.190

8. Embarkasi Solo : Rp 35.933.275

9. Embarkasi Surabaya : Rp 36.091.845

10. Embarkasi Banjarmasin : Rp 38.157.084

11. Embarkasi Balikpapan : Rp 38.525.445

12. Embarkasi Makassar : Rp 39.507.741

13. Embarkasi Lombok : Rp 38.798.305

sumber: utusankepri.com

Metode Coarse to Fine Search (CFS) dapat menyelesaikan masalah multidimensi.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Kendala utama efisiensi bahan bakar pembangkit listrik terletak pada masalah sulitnya penghematan biaya listrik atau Economic Dispatch (ED). Hal ini disinyalir menyebabkan optimalisasi biaya pembangkitan sistem tenaga berskala besar sulit dicapai.

Persoalan ini mendorong Jangkung Raharjo, mahasiswa Program Doktor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menemukan metode Coarse to Fine Search (CFS) sebagai penanganan masalah tersebut. Hasil penelitiannya pun sudah ia presentasikan dalam sidang promosi doktor.

Promovendus yang akrab disapa Jangkung ini menjelaskan, masalah Economic Dispatch merupakan masalah multidimensi yang bergantung pada jumlah pembangkit yang dilibatkan. Hal tersebut menyebabkan optimalisasi biaya pembangkitan pada sistem tenaga berskala besar menjadi sebuah masalah yang rumit.

Ia juga menjelaskan, selama ini metode yang digunakan untuk menganalisa peminimalan biaya pembangkitan kurang optimal. “Metode yang selama ini digunakan belum mencapai biaya yang terendah namun sudah berhenti,” kata Jangkung dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu, 31 Maret 2018.

Berbekal ilmunya tentang telekomunikasi yang ia ambil ketika S2 dulu, akhirnya Jangkung menemukan ide untuk mencoba sebuah metode pengolahan video, yakni metode CFS. “Saya mencoba berinovasi pada metode ini karena saya merasa ada kemiripan antara variabel pengolahan video dengan variabel dalam masalah Economic Dispatch tersebut,” ujar Jangkung.

Selama ini, metoda CFS digunakan pada persoalan optimasi pengolahan sinyal informasi, khususnya pada pergerakan sinyal video. Bagi Jangkung, metode ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kompleksitas sistem pembangkit, sehingga waktu komputasi lebih cepat.

Dosen di Telkom University Bandung ini pun berhasil membuktikan bahwa metode CFS dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ED tersebut dengan jaminan konvergensi yang metode ini berikan. Selain itu, metode ini pun disinyalir dapat menyelesaikan persoalan multidimensi.

“Hal tersebut membuat metode ini dapat digunakan dalam dimensi tak terbatas,” kata Jangkung.

Untuk memvalidasi metode ini telah dilakukan pengujian pada sistem tenaga Jawa-Bali dengan tegangan 500 kilovolt (kV). Pada pengujian tersebut fakta menarik kembali ditemukan, yakni metode ini juga dapat memecahkan persoalan ED untuk fungsi obyektif yang berorde tinggi. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah bersama DPR resmi mengesahkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439 H/2018 M. Biaya haji dipastikan mengalami kenaikan dari yang tadinya Rp 34.890.312 pada 1438 H/2017 M kini menjadi Rp 35.235.602.

“Biaya haji tersebut naik dibandingkan dengan BPIH tahun lalu sebesar Rp 345.290 atau 0,99 persen,” kata Ketua Panja BPIH Komisi VIII, Noor Achmad, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 12 Maret 2018.

Noor Achmad menjelaskan, perincian kenaikan tersebut antara lain, harga rata-rata komponen penerbangan seperti tiket, pajak bandara, dan biaya layanan penumpang sebesar Rp 27.495.842 dibayar langsung oleh jamaah haji (direct cost), biaya pemondokan Makkah sebesar SAR 4.450 atau sebesar Rp 2.384.760, dan biaya izin tinggal (living allowance) sebesar Rp 5.355.000.

“Kenaikan ini masih di bawah kenaikan dari harga pajak serta fluktuasi nilai tukar mata uang yang merupakan wujud komitmen Komisi VIII DPR RI, dan Kementerian Agama,” kata Noor.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kenaikan dibanding tahun lalu ‘hanya’ sebesar Rp 345.290. Lukman membandingkan kenaikan tersebut dengan adanya kenaikan di tiga variabel, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar lima persen yang ikut mempengaruhi harga hotel, katering, transportasi, kenaikan bahan bakar pesawat avtur, dan kurs dolar yang berbeda antara tahun lalu dengan tahun ini.

“Hanya dari tiga variabel ini saja, kenaikannya itu bisa lebih dari lima persen minimal, apalagi ada penambahan kualitas pelayanan,” ujar Lukman usai mengesahkan BPIH.

Lukman mensyukuri panitia kerja (Panja) BPIH dengan kearifannya mengombinasikan kenaikan yang tidak terlalu besar dengan dua cara pendekatan, yaitu dengan menggunakan dana optimalisasi (indirect cost) seefisien mungkin. Kedua, Panja berhasil melakukan efisiensi dana yang memang bisa dikurangi.

Beberapa peningkatan layanan yang bisa dirasakan oleh jamaah haji 1439 H/2018 M nantinya, antara lain meningkatnya jatah makan yang tadinya sebanyak 25 kali menjadi 40 kali, waktu tinggal jamaah haji di Saudi yang tadinya 39 hari menjadi 41 hari serta peningkatan kualitas koper dan tas kabin bagi jamaah haji. (***)

sumber: ihram.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Seiring berjalannya waktu, peningkatan jumlah penduduk dengan beragam aktivitasnya dipastikan akan hampir sama dengan peningkatan sampah yang dihasilkannya di lingkungan sekitar mereka.

Berdasarkan data (2016) Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sampah pada tahun 2020 di 384 kota di Indonesia dipredeksi akan mencapai 80.235,87 ton per hari.

Sementara untuk Batam sendiri, diperkirakan ada 1.000 ton sampah perhari.

Salah satu solusi yang saat ini sudah dijalankan di beberapa kota di Indonesia adalah, melakukan penguraian sampah alat yang mumpuni serta tidak menggunakan bahan bakar ataupun listrik dalam pengoperasiannya.

Berbekal hal tersebut, PT Eco South East Asia meluncurkan sebuah alat teranyarnya dalam pengolahan limbah sampah non organik dan media. Black Hole, nama alat tersebut.

Alat yang difungsikan dengan hemat dari segi bahan bakar ini, merupakan revolusi dalam pengelolaan limbah dan telah dipatenkan di Amerika Serikat. Serta telah digunakan di ratusan negara.

“Blackhole adalah solusi yang sangat efeisen dan layak secara komersial, ramah lingkungan serta solusi pemanen dalam hal pengelolaan lombah non oraganik,” kata Faridon S.si, Direktur Operational PT Eco South East Asia saat ditemui awak media Minggu 25 Februari 2018 siang.

Ia juga meyebutkan, alat pengurai sampah ini telah digunakan di 135 negara di dunia. Dan telah melalui proses verifikasi yang cukup ketat.

“Banyak hal positif yang bisa dicapai dalam penggunaan mesin ini. Di antaranya biaya dan perawatannya sangat minim, Bisa didesentralisasikan, mudah dipindahkan, dapat bertahan minimal 25 tahun, bisa dioperasikan dalam ruang yang sedikit dan terpenting adalah Nol emisi dibandingkan metode insinerasi saat ini,” jelasnya.

Alat ini, sangat cocok digunakan untuk di sejumlah instansi atau perusahaan. Seperti rumah sakit, hingga perusahaan.

Untuk kapasitas produksinya pun sangat bervariasi. Mulai dari 1 ton, 5 ton hingga 1000 ton dalam seharinya.

“Alat ini sangat cocok digunakan di Batam maupun Kepri,” tutupnya.

Untuk pemesanan dan informasi selengkapnya bisa menghubungi 0812-6677-7080. (rilis)

 

 

MEDIAKEPRI.CO.ID – Selain Ngaben, masyarakat Hindu Bali juga punya prosesi Pelebon untuk mengantar jenazah kerabat ke alam sana. Inilah ritual pemakaman di Bali.

Masyarakat Bali percaya bahwa tubuh jenazah harus dibakar agar jiwa dari orang yang meninggal tersebut dapat terbebas ke asalnya dan terlahir kembali. Proses pembakaran jenazah tersebut biasa disebut dengan Ngaben atau ada juga yang disebut dengan Pelebon.

Pelebon merupakan upacara pemakaman yang diperuntukkan bagi para Raja dan keluarga Raja di Bali. Pelebon yang paling dekat waktunya akan dilaksanakan pada awal Maret 2018 mendatang di Puri Saren Ubud.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan sewaktu tim #dtravelerwithoppof5 berkunjung ke Puri Saren Ubud, ternyata terdapat beberapa perbedaan antara Pelebon dan Ngaben, yaitu dari segi proses, biaya, dan tampilan.

Untuk proses, biasanya Pelebon akan memakan waktu lebih lama untuk persiapan. Karena Bade (wadah untuk mengantarkan jenazah) yang dibuat akan sangat besar, terbuat dari bambu dan kayu. Untuk mengumpulkan bambunya sendiri saja sudah memakan waktu yang sangat lama, biasanya berbulan-bulan.

Sedangkan untuk biaya, upacara Pelebon akan memakan biaya yang jauh lebih besar dari Ngaben karena upacara ini merupakan salah satu bentuk atau wujud dari martabat seorang raja.

Untuk Bade-nya sendiri saja diperkirakan akan mecapai miliaran rupiah. Dan terakhir untuk tampilan, Pelebon akan terlihat sangat meriah dan megah dengan banyak sekali ornamen-ornamen yang digunakan untuk menghias Bade dan sarkofagus yang biasa berupa ‘lembu’. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, BENGKULU – Miris, nasib yang dialami Bursanudin (48) warga Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang. Bagaimana tidak, dirinya harus kuat menahan rasa sakit akibat tumor ganas yang nyaris menutupi seluruh bagian mukanya. Saat ini dirinya hanya bisa terbaring lemas di tempat tidur dan tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan apapun selama enam bulan terakhir ini. Diketahui, tumor ganas yang diidap Bursanudin tersebut berawal dari sakit di bagian pipi hingga mata bagian kanannya.

Diceritakan Patiah, istri Bursanudin bahwa awalnya dirinya tidak terlalu memperdulikan sakit yang dialami suaminya tersebut. Namun semakin lama, benjolan tersebut semakin besar dan hampir menutupi bagian mata dan setiap hari semakin membesar hingga saat ini nyaris menutupi bagian wajahnya.

Padahal awalnya, dirinya menyangka penyakit suaminya hanya bengkak dan bintitan.

“Dulu ia (Bursanudin,red) sempat mengeluhkan kalau dirinya seperti ditampar dan terdapat bengkak dipipinya. Saat diperiksa tenaga medis, mereka bilang kalau suami saya hanya mengalami bengkak. Karena tidak ada tanda – tanda perubahan, akhirnya kita bawa ke RSUD Curup hingga RSUD M Yunus,” kata Patiah berhasil dihubungi Bengkulu Ekspress kemarin.

Saat ini Bursanudin sulit untuk melakukan aktifitas, bahkan untuk makan dan minum saja harus dibantu dengan pipet atau sedotan. Bukan tak ada upaya keluarga dalam menyembuhkan penyakit tersebut, namun kondisi ekonomi dan keterbatasan dana membuat keluarga hanya mampu mengobati sampai RSUD M Yunus Bengkulu. Namun saat ini RSUD M Yunus tidak mampu menangani dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Darmais Jakarta untuk mendapatkan pengobatan lebih intensif.

“Karena tidak ada biaya makanya kami bawa pulang dan hanya mengobati ke mantri atau obat kampung saja,” ucap Patiah.

Diungkapkannya, pihak keluarga sudah mengajak Bursanudin ke RSUD sebanyak 2 kali maupun pengobatan alternatif, namun parahnya, benjolan yang kini masih menutupi sebagian wajah tersebut belum juga memberikan tanda-tanda perubahan.

Bahkan keluarga pernah melakukan operasi di Klinik Mawar dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 15 Juta karena tidak memiliki kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Itupun, setelah dokter melakukan operasi dan mengambil sedikit daging benjolan di pipi Bursanudin maka dokter mengatakan bahwa itu tumor ganas dan segera dilakukan operasi lanjutan di rumah sakit Darmais, Jakarta Pusat.

“Karena kita sudah tidak ada biaya lagi, makanya kita bawa pulang dan merawat dirumah saja. Tak sampai satu minggu dirumah, perban berkas operasi sebelumnya malah terbuka. Mau bayar pakai apa lagi, jangankan untuk ongkos, untuk biaya operasipun kita gak punya lagi. Hasil kebun dan ternak pun sudah terjual untuk biaya pengobatan,” cerita Patiah dengan nada sedih.

Selain itu, Camat Rimbo Pengadang, Januar Pribadi mengatakan, saat ini pihak Kecamatan dan Kelurahan Rimbo Pengadang saat ini telah mengurus kartu BPJS Kesehatan untuk Burhanudin berobat ke RS Darmais Jakarta. Namun demikian, tak hanya biaya berobat yang harus dipikirkan pihak keluarga, namun biaya hidup keluarga juga harus dipikirkan untuk dapat bertahan hidup di Jakarta.

Untuk itu, pihak kecamatan berinisiatif membuka rekening atas nama anak kandungnya di nomor rekening
5627-01-009056-53-0 atas nama Ria Andeska (anak kandung Bursanudin).

“Memang kartu BPJSnya aktif, tapi apakah keluarganya yang menemani tidak butuh biaya juga? Untuk itu, kita juga telah memfasilitasi agar pihak keluarga membuka rekening atas nama anak kandungnya. Hal ini agar para dermawan yang ingin membantu bisa melalui rekening tersebut,” jelas Camat.

Bantuan Dermawan, Segera Dirujuk Ke Jakarta

Setelah beberapa upaya yang dilakukan pihak keluarga, Kecamatan dan Kelurahan Rimbo Pengadang, sepertinya upaya pengobatan Bursanudin untuk berangkat ke RS Darmais Jakarta akan segera terwujud. Hal tersebut setelah adanya bantuan dari para dermawan yang tersentuh melihat kondisi Bursanudin tersebut.

Kakak kandung Bursanudin, Halil Hamudin (58) mengatakan beberapa dermawan telah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan kepada adiknya. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan segera berangkat ke rumah sakit Darmais di jakarta pusat untuk menjalani operasi lanjutan.

“Alhamdulillah ada bantuan dari Donni (Kabid Binamarga PUPRP Lebong), makanya kami akan segera berangkat ke Jakarta. Mungkin 2 hari lagi kitasegera berangkat ke jakarta,” singkat Halil. (***)

sumber: bengkuluexpres.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, – Seorang ibu harus menanggung kecewa karena kartu BPJS dan surat rujukan menjadi tak berguna saat dia berobat.
Ia tetap harus membayar sejumlah ratusan ribu rupiah.

Uang itu untuk melakukan pemeriksaan darah, cek kolesterol, rontgen, dan periksa jantung di sebuah klinik lengkap.

Pemeriksaan itu masuk dalam kategori Faskes 2.

“Saya juga tidak mengerti, dok. Kata petugas pendaftaran di depan saya harus bayar biasa, karena rujukan saya ada masalah.

Coba dokter buat pemeriksaan yang lengkap dahululah, nanti saya urus rujukannya belakangan,” katanya ibu itu kesal.

seperti dilansir Nakita.com dikutip dari laman
Kompasiana, Kamis 12 Juli 2017.

Usai pemeriksaan laboratorium, si ibu tetap harus membayar.

Surat rujukan pun urung dibuat karena Puskesmas keburu tutup.

Ternyata, selidik punya selidik, ibu ini harus membayar sampai ratusan ribu karena ada tulisan 3 kata di surat rujukannya.

“Didiagnosis yang tertera pada surat rujukan ada tambahan ‘APS’. Artinya si pasien dianggap bisa diobati di Puskesmas, namun dia meminta sendiri ke rumah sakit.

kasarnya memaksa minta rujukan, itu tidak dibayar,” ungkap petugas rumah sakit itu.

APS artinya Atas Permintaan Sendiri.

Banyak pasien atau peserta BPJS yang tidak tahu dengan 3 kata ini.

Mereka cukup senang saat diberi surat rujukan.

Tidak tahu dengan 3 kata ini yang kalau ada, membuat biaya tidak ditanggung BPJS.

Artinya, obat-obatan yang diberikan, biaya konsul dokter, serta berbagai pemeriksaan yang dilakukan harus dibayar sendiri.

Kartu dan surat rujukan pun menjadi tak berguna.

Menanggapi hal ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi saat dihubungi lewat telepon menyebutkan, BPJS memiliki prosedur tersendiri dalam melayani peserta.

Pertama, surat rujukan hanya diberikan oleh dokter yang bekerja di Faskes 1, entah Puskesmas atau klinik.

Jadi, pasien tidak berhak meminta surat rujukan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan di klinik yang lebih tinggi seperti rumah sakit (faskes 2 dan seterusnya).

Kalau pasien meminta bahkan memaksa, pihak faskes 1 boleh jadi akan memberikan 3 kata ini pada surat rujukan.

Artinya, pasien harus menanggung biaya pengobatan sendiri.

Kedua, prosedur medis harus sesuai dengan ketentuan berlaku dan rekomendasi dokter.

Artinya, bila dokter kandungan merekomendasikan untuk melahirkan normal, ibu tidak boleh meminta untuk melahirkan sesar.

Bila ibu tetap ngotot berkeinginan untuk melahirkan secara sesar, maka dokter akan menulis APS pada surat rujukan.

Artinya, semua biaya proses melahirkan secara sesar akan ditanggung oleh ibu sendiri.

Irfan menegaskan, tenaga medis seperti dokter sudah tahu, apakah pasien peserta BPJS harus dirujuk atau tidak.

“Kalau pengobatan bisa dilakukan di Faskes tingkat 1, mengapa harus dirujuk ke Faskes tingkat2,” ujarnya.

Dokter juga tahu indikasi medis apa yang mengharuskan ibu melahirkan sesar.
“Kalau tidak indikasi medis, ya ibu sebaiknya melahirkan secara normal.

Kalau mengindahkan rekomendasi doker atau tenaga medis, ya apa boleh buat pasien peserta BPJS harus bayar sendiri alias APS.

Kalau mau dirujuk ke faskes lebih tinggi atau perawatan lain tidak sesuai indikasi medis. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didesak memeriksa ulang pos-pos pengeluaran yang menyebabkan neraca keuangan mereka selalu defisit dalam tiga tahun terakhir.

Sudaryatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, BPJS sebaiknya mengecek kembali kesesuaian penanganan medis dan ongkos yang mereka bayar kepada rumah sakit swasta.

Menurut Sudaryatmo, penyedia layanan medis ‘berpotensi melakukan kecurangan’ (fraud) yang dapat menguras keuangan BPJS.

“Sekitar 80% biaya manfaat habis untuk rumah sakit, bisa pemerintah dan swasta. Khusus rumah sakit swasta, perlu dilihat lebih rinci, wajarkah klaim mereka,” kata Sudaryatmo melalui telepon, Senin 27 november 2017.

“Kalau rumah sakit pemerintah kan dananya keluar dari BPJS, masuk ke pemerintah. Kalau swasta, potensi fraud cukup tinggi. Misalnya kehamilan bisa normal, tapi justru diambil tindakan sesar yang lebih mahal,” ucapnya menambahkan.

Di luar itu, Sudaryatmo menyebut pemerintah sebaiknya memperketat regulasi untuk peserta jaminan kesehatan dalam kategori mandiri atau warga negara bukan penerima upah.

Sebagian peserta mandiri, kata Sudaryatmo, mendaftar BPJS ketika sudah mengidap penyakit atau saat membutuhkan penanganan medis.

“Di asuransi komersial, nominal premi peserta yang sudah mengidap penyakit tinggi. Di BPJS, setelah mendapat tindakan, mereka justru tidak aktif membayar iuran,” kata Sudaryatmo.

Selama tiga tahun terakhir keuangan BPJS selalu negatif. Pada tahun 2014 defisit anggaran perusahaan publik itu mencapai Rp3,3 triliun.

Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Adapun, hingga semester pertama 2017, defisit BPJS Kesehatan telah mencapai Rp5,8 triliun dan diperkirakan akan bertambah menjadi sekitar Rp9 triliun di akhir tahun.

Dana di luar iuran?

Sebagai solusi ‘besar pasak daripada tiang’, pemerintah tahun 2016 menyuntikkan penyertaan modal negara (PNM) sebesar Rp6,8 triliun kepada BPJS. Modal itu dicairkan untuk menambah aset bersih.
Namun Oktober lalu pemerintah menyatakan tidak akan memberikan modal baru untuk BPJS pada tahun 2017.

Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pekan lalu, jajaran direksi BPJS berbicara tentang skema cost sharing sebagai salah solusi pencegah defisit anggaran yang diterapkan sejumlah negara.

Di berbagai pemberitaan, muncul pula isu BPJS bakal mengurangi pembiayaan untuk penyakit katastropik atau penyakit berongkos tinggi.

“BPJS bukan regulator. Kami tidak dalam kapasitas mengusulkan, tapi hanya memberikan gambaran yang terjadi di negara lain,” ujar Nopi kepada BBC Indonesia.

Nopi menuturkan, penyakit katastropik, yakni gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemofilia, selama ini menyedot sebagian besar anggaran BPJS.

Sampai September 2017, biaya perawatan penyakit katastropik yang telah dikeluarkan BPJS mencapai Rp12,29 triliun. Nominal itu setara 19,68% dari total pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS selama periode yang sama.
Untuk membiayai penyakit katastropik, Nopi menyebut pemerintah sejak 2003 hingga 2013 memberikan subsidi kepada BPJS. Tahun 2014, ketika PT Askes (Persero) diubah menjadi BPJS, subsidi itu tak lagi dicairkan.

Selain penyakit katastropik, Nopi menyebut defisit juga muncul dari selisih antara beban nyata yang ditanggung BPJS dan iuran yang dibayar peserta jaminan kesehatan.

Untuk kelas 3 misalnya, nilai aktuaria kesehatan sebenarnya Rp53.000, tapi peserta BPJS hanya ditarik iuran sebesar sekitar Rp45.000.

‘Pajak dosa’

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memutuskan jalan keluar untuk menghadapi defisit anggaran BPJS. Rapat tingkat menteri Oktober lalu telah digelar di Kemeko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Merujuk UU 28 Tahun 2009, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah pusat dan disetor ke pemerintah daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Beleid itu mengatur, 50% dari pajak rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan, sebagai ganti penyakit yang ditimbulkan rokok.

Sebagian dari pajak rokok itulah yang diwacanakan akan diberikan ke BPJS untuk menutup defisit. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Masyarakat sempat khawatir menyusul beredarnya berita BPJS tidak lagi mau menanggung pembiayaan 8 penyakit katastropi. Bahkan sejak Jumat 24 november 2017, di berbagai media pemberitaan, beredar informasi bahwa BPJS Kesehatan sudah tak menanggung lagi 8 penyakit katastropik.

Sebanyak 8 penyakit katastropik tersebut adalah jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia dan hemofilia.

Menanggapi hal tersebut, pihak BPJS menyatakan bahwa informasi tersebut tak sepenuhnya betul.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat pun mengeluarkan siaran pers terkait isu tersebut. Ia menceritakan awal mula salah informasi yang beredar di masyarakat.

Kesalahpahaman berawal dari sebuah diskusi yang digelar pada Kamis lalu 23 november 2017. BPJS Kesehatan diminta paparan tentang perkembangan pengelolaan JKN-KIS.

Lalu dalam paparan tersebut ditampilkan sebagai gambaran di Jepang, Korea, Jerman, dan negara-negara lainnya yang menerapkan cost sharing.

“Pada saat itu kami memberikan referensi akademik. Jadi jangan salah paham duluan, ya,” kata Nopi.

Menurut Nopi, saat era Askes dulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit-penyakit katastropik. Pemberian dana tersebut dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

“Sejak PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu sampai sekarang, belum ada regulasi tentang subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik. Padahal dulu ada subsidi. Saat ini hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Perpres,” jelas Nopi.

Ia pun menegaskan bahwa sampai dengan saat ini, BPJS Kesehatan tetap menjamin ke-8 penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

“Jadi masyarakat tak perlu khawatir. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, maka kami akan jamin biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan Presiden langsung, Nopi juga mengatakan bahwa pihaknya tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan nantinya oleh pemerintah.

“Dalam mengambil kebijakan, pemerintah pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Yang jelas prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS,” katanya.

Sebelumnya Kompas.commemberitakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mencari jalan untuk mengatasi defisit keuangannya. Salah satu caranya, dengan melibatkan peserta BPJS mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, pembiayaan perawatan penyakit katastropik selama ini cukup menguras kantong BPJS Kesehatan. Setidaknya ada delapan penyakit katastropik yang akan dipilih untuk dibiayai dengan skema cost sharing. Yakni, jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia dan hemofilia.

Untuk penyakit jantung misalnya, sepanjang Januari-September 2017 saja ada 7,08 juta kasus dengan total klaim mencapai Rp 6,51 triliun.

Pada tahun 2016, ada 6,52 juta kasus dengan total biaya Rp 7,48 triliun.

Bahkan sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, ada 10,80 juta kasus dari delapan penyakit katastropik yang menguras biaya BPJS Kesehatan sebesar Rp 12,29 triliun.

Jumlah itu setara dengan 19,68 persen dari total biaya pelayanan kesehatan yang BPJS Kesehatan hingga September 2017. “Cost sharing ini harus kami sampaikan supaya masyarakat tidak kaget,” kata Fahmi, Kamis 23 november 2017.

Namun, Fahmi masih belum merinci porsi pendanaan perawatan yang akan dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya, hingga kini BPJS Kesehatan masih menghitung rincian beban yang akan dibagi bersama peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

Yang pasti, kata Fahmi, cost sharing ini tidak akan berlaku bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Cost sharing hanya akan berlaku bagi peserta JKN dari golongan mampu atau peserta mandiri.

Kompas.com masih mengonfirmasi soal mekanisme yang sebenarnya terkait cost sharing ini dan implikasinya bagi pengguna layanan BPJS Kesehatan. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sam Aliano telah membatalkan rencana melapor ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan perusakan karangan bunga oleh pria misterius. Namun, Ketua Umum DPP Pengusaha Muda Indonesia itu menyelenggarakan sayembara dengan menjanjikan hadiah bagi siapa pun yang menemukan oknum perusak karangan bunga miliknya.

“Hadiahnya Rp 1 miliar, plus biaya menikah gratis bagi yang masih lajang,” ujar Sam dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11)

Sam mengaku, sayembara tersebut dibuka sebagai bentuk pembelaan terhadap harga dirinya. Mengingat, apa yang dilakukannya untuk Novanto sebagai bentuk ungkapan simpati. Meskipun ditambahkan tanda pagar (tagar) bernada satir.

“Jadi, bukan masalah karangan bunga yang dirusak atau hilang. Tapi ini soal harga diri. Karena, apresiasi yang saya berikan tidak dihargai sama sekali,” keluhnya.

Pada kesempatan yang sama, Sam juga kembali mengirimkan karangan bunga. Kali ini ditujukan untuk KPK yang dinilai berhasil menindaklanjuti proses hukum terhadap Novanto. Dalam karangan bunganya, dia menuliskan ucapan selamat atas kinerja KPK. Dia berharap lembaga antirasuah tetap tegak dan berdiri seperti tiang listrik.

Khusus untuk sayembara Rp 1 miliar, Sam mempersilakan warga yang berhasil menemukan siapa pria perusak karangan bunganya ke nomor 0811-1111-197. “Bagi yang bisa menemuka pelakunya, silakan menghubungi nomor itu,” tutup Sam. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Boyolali – Kondisi wajah Mbah Jiyem digerogoti kanker.

Meski sudah pernah dioperasi, kondisinya tak semakin membaik. Mbah Jiyem tidak bisa menjalani kemoterapi karena tidak ada yang mendampingi. Selama ini hanya bertahan dengan obat dari Puskesmas.

Sebagian wajah Mbah Jiyem telah mengalami kerusakan. Bahkan, hidungnya sudah hilang. Mata kanannya juga sudah kena dan tidak bisa melihat. Sedangkan yang kirinya juga mulai terganggu. Untuk bisa melihat, kelopak mata kirinya harus dibuka menggunakan jari.

Mbah Jiyem sudah pernah menjalani operasi di RSUD Pandan Arang, Boyolali. Seusai operasi, saat itu dokter menyarankan agar menjalani perawatan lanjutan dengan kemoterapi. Namun karena tidak ada yang mendampingi, Jiyem tidak melakukannya.

Mbah Jiyem hidup sebatang kara, kini dia dirawat oleh Pujiati, keponakannya.

Saat Mbah Jiyem diminta melakukan kemoterapi, Pujiati sendiri juga mengalami musibah harus dirawat karena patah tulang tangannya.

Karena itu dia tidak bisa mengantar bibinya itu rutin menjalani kemoterapi.

Selanjutnya saat itu Mbah Jiyem hanya mengandalkan pengobatan rawat jalan. Selanjutnya dia hanya dibelikan obat dari Puskesmas terdekat.

“Kalau obatnya habis, beli sendiri ke Puskesmas. Alhamdulillah, sekarang sudah punya BPJS. Jadi beli obat gratis,” kata Pujiati, Kamis 19 oktober 2017

Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kemusu, Agus Sugiyarto, membenarkan Mbah Jiyem sudah memiliki kartu BPJS. Sebenarnya pengobatan lanjutan melalui kemoterapi juga ditanggung BPJS.

“Persoalannya, pihak kerabat kesulitan mendampingi serta mengantar ke rumah sakit,” katanya.

Sementara itu Camat Kemusu, Supana, mengaku sudah melakukan koordinasi dengan jajaran terkait guna mencari solusi terbaik terkait perawatan Jiyem.

“Mudah-mudahan ada solusi secepatnya untuk mengurangi penderitannya,” harapnya. (***)

 

MEDIAKEPRI.CO.ID, – Maia Estianty (41) berkelakar dirinya menjadi juri Indonesian Idol 2017 atau musim ke-9 untuk membiayai kuliah Ahmad El Jallaludin Rumi (18) atau El di London, Inggris.

“Makanya, saya terima jadi juri Indonesian Idol supaya bisa biayai anak saya sekolah di London,” ujar Maia Estianty ketika memberi keterangan pers terkait pengumuman tentang Dewan Juri Indonesian Idol 2017, Senin 9 oktober 2017
Untuk kali pertama Maia Estianty menjadi juri dalam ajang pencarian bakat menyanyi tersebut.

Ia akan bertugas bersama Ari Lasso, Judika, Armand Maulana, dan Bunga Citra Lestari.

Menjadi juri, artinya, ia harus melakukan audisi terhadap para peserta dari 18 kota di Indonesia yang memakan waktu tidak sedikit dan menguras energi.

El, putra kedua Maia Estianty dan mantan suaminya, pemusik Ahmad Dhani, sudah berangkat ke London pada akhir September 2017. Maia yang mengantarnya sampai ke kota itu.

Ditemui seusai acara tersebut, Maia mengungkapkan, El betah dan belajar dengan baik.
“Doain supaya bisa betah. Komunikasi selalu, ada handphone kan, sudah canggih. Insya Allah sering-sering ke sana,” ujarnya.(***)

 

 

NEWS

Kamis | 21 September 2017 | 9:21

BI resmi kenakan biaya top up uang elektronik

MEDIAKEPRI.CO.ID , Jakarta – Bank Indonesia (BI) resmi mengeluarkan aturan pengenaan biaya isi ulang (fee top up) Uang Elektronik (u-nik). Aturan ini tertuang dalam peraturan anggota dewan gubernur (PADG) BI No 19/10/PADG/2017.

Aturan fee top up u-nik yang dikeluarkan BI pada 20 September 2017, akan mulai berlaku efektif pada 20 Oktober 2017 mendatang. “Pengisian ulang Uang Elektronik di mitra yang berbeda atau off us akan dikenakan biaya maksimal Rp 1.500,” tulis Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam keterangan resmi, Kamis 21 September 2017.

Jika Uang Elektronik diisi di kanal pembayaran milik penerbit kartu atau on us, BI memberikan dua aturan, bisa gratis dan berbayar.

Gratis jika pengisian dilakukan kurang dari Rp 200.000. Sedangkan berbayar jika mengisi ulang di atas Rp 200.000. Agus bilang untuk top up on us akan mulai berlaku setelah penyempurnaan ketentuan Uang Elektronik.

Pengaturan biaya isi ulang ini dimaksudkan untuk menata struktur harga Uang Elektronik yang saat ini bervariasi. Dengan ini penerbit yang menerapkan tarif di atas ketentuan harus melakukan penyesuaian.

Selain itu aturan harga ini juga memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip kompetisi yang sehat. Diharapkan dengan implementasi aturan ini bisa memperluas jangkauan, efisiensi, layanan dan inovasi pemain di bisnis Uang Elektronik.

Saat ini BI mencatat sebanyak 90% pengguna Uang Elektronik di Indonesia melakukan isi ulang di bawah Rp 200.000. BI berharap masyarakat tidak terbebani dengan aturan ini.

Sumber : kontan.co.id