BPK

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan bahwa Pemprov Kepri memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Kita patut berbangga, karena Opini WTP ini, sudah ketujuh kalinya diperoleh oleh Pemprov Kepri,” jelas Anggota V BPK RI, Isma Yatun di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin, 21 Mei 2018.

Namun BPK RI menemukan adanya pengeluaran jasa publikasi sebesar Rp390 juta rupiah, yang disalurkan Pemerintah Provinsi Kepri (Pemprov Kepri) kepada media yang belum terverifikasi Dewan Pers.

Temuan itu menjadi catatan tersendiri oleh BPK RI dalam penyampaian Laporan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kepri tahun 2017

Untuk itu menurut Isma, pencapaian tersebutdapat terus dipertahankan dengan cara meningkatkan sistem keuangan Pemprov Kepri yang berazazkan akuntabel dan transparan.

“Tapi ada beberapa yang menjadi catatan kami, yakni temuan-temuan belanja yang masih kurang bermanfaat,” sebutnya.

Diantara temuan itu, Isma mengatakan ada beasiswa sebesar Rp1,9 miliar yang tidak tersalurkan. Nilai investasi sebesar Rp43,41 miliar yang tidak memberikan manfaat ekonomi.

“Ada juga belanja publikasi dengan media yang belun terverifikasi Dewan Pers,” jelasnya.

Tak hanya itu, BPK juga mencatat Pemprov Kepri belum menyelesaikan kekurangan dan kelebihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pada tahun 2013. Dengan nilai masing-masing Rp4,95 miliar dan Rp10,81 miliar

Untuk itu, lanjut Isma, pihaknya meminta Pemprov Kepri untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan jawaban kepada BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan. (kmg)

KRIMINALITAS

Kamis | 12 Oktober 2017 | 14:51

BPK Sedang Pantau Proses Impor Senjata Brimob Polri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang memantau proses Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Juru bicara BPK, Yudi Ramdhan Budiman mengatakan pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya kasus per kasus tetapi secara keseluruhan.

Terkait impor senjata Korps Brimob Polri juga bisa masuk substansi pemeriksaan. “Itu (senjata impor Polri, Red) bagian susbtansi pemeriksaan, yang jelas tim sedang berjalan di lapangan, kita akan lihat proses pengadaan itu,” ujar Yudi di Kantor BPK, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Soal dugaan pembelian senjata yang boleh jadi tanpa seizin BAIS TNI juga menurutnya masuk dalam substansi audit. Yang jelas, Yudi menyampaikan, proses audit itu akan melihat informasi yang ada.

“Seperti tadi saya bilang, BPK memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melihat banyak informasi, menganalisis. Itu bagian dari substansi dan metodologi audit,” kata dia menambahkan.

BPK menurutnya bekerja sesuai dengan standar dan fakta-fakta di lapangan dengan seperti biasanya. BPK mengaudit Kementerian Pertahanan (Kemhan), termasuk terkait pengadaan Alutsista sejak 2007.

Sumber : Republika.

 

KRIMINALITAS

Selasa | 19 September 2017 | 13:00

Auditor BPK Diperiksa KPK Terkait TPPU

MEDIAKEPRI.CO.ID , Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa seorang Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini, Selasa 19 September 2017.

“Yudha Ayodya Baruna, Auditor BPK akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ALS,” Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Sebagai sesama Auditor BPK, Yudha bakal diperiksa seputar ‘sepak terjang’ Ali Sardli (ALS) dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tak hanya Yudha, penyidik juga bakal memanggil saksi atas nama Lena Rumalia, yang merupakan sekretaris Yudy Ayodya Baruna.

Dalam kasus ini, penyidik juga menyita empat unit mobil dari sejumlah lokasi terkait kasus tersebut. Kini keempat mobil itu ada dibawah penguasaan KPK.

Keempat mobil yang disita itu yakni Honda Audessey, dua unit mobil sedan Mercedez Benz warna putih dan hitam serta Honda CRV.

Selain menyita empat mobil, penyidik jugamenyita uang senilai Rp 1,6 miliar dan memeriksa sembilan saksi.

Hingga kini, penyidik masih terus dalami keberadaan aset-aset lain yang diduga hasil tindak pidana korupsi.

Febri menambahkan penerapan pasal TPPU ini dilakukan penyidik untuk mengejar kepemilikan aset-aset yang terindikasi hasil kejahatan dengan pendekatan follow the money.

Sumber : Kontan.