Bukti

TANJUNG PINANG

Kamis | 02 Agustus 2018 | 19:24

Inilah Bukti Perhatian Pemprov untuk Pengelola Pengadaan Barang Jasa

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Sejak tahun 2017 silam, keberadaan ad hoc pada Biro Pembangunan telah digantikan Biro Administrasi Layanan Pengadaan yang berdiri sendiri. Ini salah satu bukti perhatian Pemprov Kepri untuk para pengelola pengadaan barang jasa.

Mengingat pentingnya pengadaan barang jasa sebagai pendukung kinerja pemerintah, diselenggarakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), 25 Juli lalu di Aula Wan Seri Beni, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepri. Perpres ini baru diundangkan 16 Maret 2018, menggantikan Perpres Nomor 54 tahun 2010.

Kegiatan ini diadakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI yang difasilitasi Biro Administrasi Layanan Pengadaan Setda Provinsi Kepri.

Panitia berfoto bersama usai sosialisasi tentang pengadaan barang jasa pemerintah.(Istimewa)

Peserta berjumlah 200 orang, terdiri dari Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, anggota Pokja ULP dari provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Kepri, juga dari beberapa instansi vertikal dan lembaga lainnya seperti BPK, BPKP, Kejati, KPPU dan LPJK.

Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepri, Dr H M Hasbi MSi. Sedangkan narasumbernya Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP RI, Dwi Wahyu Kartianingsih dan Kasubbag Verifikasi Anggaran LKPP, Wildan Masani. (suarasiber.com)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Film Yowis Ben yang sarat balutan budaya kota Malang menggunakan bahasa Jawa dalam hampir keseluruhan filmnya menjadi salah satu bukti keberagaman Indonesia dari segi bahasa.

Film yang diawali dari ide seorang YouTuber yang terkenal dengan konten-konten YouTube berbahasa Jawa, yaitu Bayu Skak.

Bersama dengan Fajar Nugro, Bayu menggarap film yang membahas problem remaja seputar pencarian jati diri, rasa kesepian, semangat pertemanan, dan cinta sejati dengan gaya komedi yang sukses membuat penonton tertawa sepanjang film.

Menurut Bayu, film ini merupakan wujud lintas budaya.

Ia menjelaskan, meskipun menggunakan bahasa Jawa, penonton yang tidak paham bahasa Jawa pun mampu menerima film ini dengan baik, tentunya disertai dengan subtitle bahasa Indonesia.

“Yowis ben ini film yang tercetus dari kepala saya harus berbahasa jawa. Saya youtuber pakai bahasa Jawa juga kontennya dan saya kasih subtitle. Jadi bisa crossculture. Ini kan harmoni. Inilah NKRI. Itu yang saya imbau,” ungkap Bayu Skak saat konferensi pers di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 20 Februari 2018.

Sang sutradara, Chand Parwez yang berasal dari Sunda pun menyetujui garapan film yang menggunakan bahasa Jawa ini karena ceritanya yang menarik dan sarat muatan lokal.

“Saya ingin menegaskan bahwa tanah air ini beragam sekali. Dengan ada film semacam Yowis Ben saya jadi paham jokes anak muda di Jawa sana,” ungkap Chand Parwez selaku produser.

Bahkan, para pemain yang tidak bisa berbahasa Jawa pun bekerja keras untuk belajar bahasa Jawa saat si lokasi syuting, seperti Brandon Salim dan Cut Meyriska.

“Setiap reading gue ada yang berdua doang sama Bayu buat belajar bahasa Jawa. Karena semua bahasa Jawa, gue harus ngerti apa aja setiap kata,” ungkap Brandon Salim.

Film yang disutradarai oleh Fajar Nugros ini akan tayang pada 22 Februari 2018 dengan pemain antara lain Bayu Skak, Cut Meyriska, Brandon Salim, Joshua Suherman, Devina Aureel, Ria Ricis, Arief Didu, Yudha Keling, Uus, dan masih banyak lagi. (***)

sumber: grid.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah bersama dengan Tim Direktorat TPPU BNN membekuk Kepala Rutan Kelas Il B Purworejo Jateng bernama CAS (Cahyono Adhi Satriyanto) lantaran terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang hasil kejahatan Narkoba pada Senin 15 Januari 2018. Untuk itu, ia pun dibebastugaskan dari posisinya sebagai kepala rutan.

Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ade Kusmanto, mengatakan CAS sudah dibebastugaskan. Untuk menggantikannya, sementara ditunjuk Plh dari Kabapas Klaten. Sedangkan keamanan Rutan purworejo ditangani oleh Kepala keamanannya.

“Ini merupakan bukti keseriusan dari ditjenpas dan kementerian hukum dan Ham memberatas peredaran gelap narkoba,” ujar Ade saat dikonfirmasi Republika melalui pesan singkatnya, Rabu 17 januari 2018.

Apabila terjadi pelanggaran berat, kata Ade, tentunya oknum tersebut akan dinonaktifkan jabatannya. “Dan yang terberat adalah pemberhentian dengan tidak hormat,” ujarnya menambahkan.

Ade mengungkapkan, pihaknya sepakat bahwa narkoba adalah musuh bersama yang membahayakan generasi penerus bangsa. Pihak Ditjenpas pun mendukung penuh upaya pemberantasan narkoba di Lapas maupun Rutan.

“Tentunya kita tetap junjung tinggi asas praduga tdk bersalah sambil menunggu hasil penyelidikan, penyidikan dan pengembangan BNN selanjutnya,” kata Ade.

Untuk itu, Ade memastikan, siapapun petugas baik staff maupun yang memiliki jabatan, apabila terbukti adanya keterlibatan dengan narkobaakan terkena sanksi berat berupa sanksi administratif kepegawaian dan sanksi pidana. Ia mencontohkan, pada Tahun 2017, menurut data kepegawaian bahwa 18 orang petigaz pemasyarakatan diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat karena terlibat perkara narkoba.

“Apabila terbukti adanya keterlibatan petugas baik langsung maupun tidak langsung, maka tentunya sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan seberapa besar pelanggarannya,” kata Ade.

Ade menambahkan, pihaknya baru baru ini sudah mencanangkan Lapas High Risk di Nusa Kambangan untuk narapidana high risk yang memiliki potensi besar mengulangi tindak pidananya. Lapas itu menurut di tahun ini akan dioperasionalkan. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pesinetron Tsania Marwa (26) melaporkan mantan suaminya, aktor Atalarik Syach (44) ke Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 9 Januari 2018.

Marwa tiba di Bareskrim Mabes Polri, sekitar pukul 15.50 WIB.

Bersama pihak keluarga dan juga kuasa hukumnya, Marwa pun langsung memasuki ruangan untuk membuat laporan.

Laporan Marwa terhadap Atalarik, atas larangan baginya bertemu dengan kedua buah hatinya, yakni Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Shabira sejak Agustus 2017 lalu dengan bantuan mediasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Melaporkan mantan suaminya itu merupakan bentuk keletihan Marwa, terhadap Atalarik yang tidak mau Marwa bertemu dengan Syarif dan Shabira.

“Pasti ya (lelah). Kalau itu nggak usah ditanya. Cuma sekarang kita fokus saja sama laporan ini. Ya sudah Alhamduluillah diterima. Pasti harapannya tetap positif-positif saja,” kata Tsania Marwa.

Marwa mengungkapkan dirinya tidak mau berbicara banyak karena tidak mau memperkeruh suasana hubungannya dengan Atalarik, dimana mereka masih bersitegang soal anak.

“Ya saya di sini nggak mau bicara banyak bukan karena maksud apa-apa, saya cuma nggak mau nambah keadaan masalah baru atau makin panas karena di sini tujuan saya nggak mau ribut, saya mau damai,” ucapnya.

Lanjut Marwa, ia menegaskan langkahnya melaporkan Atalarik ke Bareskrim, untuk menuntut haknya sebagai ibu yang bisa mengurusi anak-anaknya.

“Saya cuma mau hak saya sebagai seorang ibu bisa mendapat keadilan, pastinya bisa bertemu, berkumpul, menjadi seorang ibu lagi untuk anak saya Syarif dan Shabira,” ujar Tsania Marwa.

Kuasa hukum Marwa, Bob Harun Hasibuan menjelaskan bahwa laporan Marwa sebagai tanda bukti kelelahan kliennya terhadap Atalarik, yang menutup akses untuk bertemu anak.

“Laporan Ini tanda bukti lelahnya Tsania Marwa terhadap saudara Atalarik Syah. Marwa meminta dengan baik-baik secara kekeluargaan, secara baik-baik melalui instansi lembaga kemarin, tapi tidak berhasil juga,” jelas Bob Harun Hasibuan.

Bob mengatakan bahwa laporan Marwa untuk meminta porsi hak asuh, yang seharusnya didapatkan oleh wanita kelahiran Jakarta, 5 April 1991 ittu.

“Oleh karenanya sekarang kita telah membuat laporan kepada pihak yang berwajib, hanya untuk mendapat hak asuh atau porsi yang sama, seperti ibu kandung lainnya yang ada di dunia ini,” ujar Bob Harun Hasibuan. (***)

 

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Manokwari – Iptu Frans Ansinga diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan Polri. Mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Sorong itu kedapatan mencuri sabu.

“Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diberikan karena dia terbukti bersalah,” kata Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Hari Supriyono dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 10 Januari 2018.

Hari menuturkan keputusan ini diambil setelah dilakukan sidang kode etik. Pada sidang itu, Frans dinyatakan terbukti bersalah.

Dia mengungkapkan Frans mencuri sabu sejak September 2016 bersama anggotanya. Modusnya, tambah Hadi, barang sitaan tersangka seberat 20 gram dilaporkan dua gram saja.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur melakukan tes urine di lingkungan pemerintah kabupaten. Hasilnya dua pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung, dinyatakan positif menggunakan sabu. Sehari sebelumnya, tes urine juga mendapati tujuh pegawai pemkab positif mengandung sabu.

“Kami akan memberlakukan sanksi tegas untuk para pengguna narkoba, berupa pemecatan. Ini upaya agar kasus itu tidak merusak citra dan kinerja organisasi pemerintahan,” kata Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar.

sumber: metrotv.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Ahmad Syahman bin Shaharuddin asal negara Malaysia, pilot Malindo Air tidak berkutik.

Setelah barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawanya sempat dibuang, akhirnya ketahuan dari petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri di Bandara Hang Nadim Batam, Sabtu, 30 Desember 2017.

Selain memiliki sabu, pilot ini ditangkap karena terbukti positif menggunakan narkoba.

Penangkapan ini berawal dari kegiatan tes urine yang dilaksanakan petugas gabungan dari BNNP Kepri, Bea Cukai, Polisi dan Ditpam bandara. Saat dites urine, pilot Malindo tersebut hasilnya positif narkoba.

“Sebelumnya pilot dilakukan tes urine oleh petugas gabungan,dan hasilnya positif mengkonsumsi narkotika,” ujar Kepala BNNP Brigjend Richard Naingollan di Bandara Hang Nadim.

Kemudian petugas menggeledah barang bawaan pilot dan menemukan 1 bungkus plastik bening berisi yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,09 gram. Selain itu, petugas juga menemukan seperangkat alat hisap bong. Petugas langsung membawa pilot dan mengamankan paspor Malaysia serta identitas miliknya.

Dari video amatir dari BNN Provinsi Kepulauan Riau saat pilot Malindo Air ini menunjukan sabu yang dibuanganya ke toilet bandara. Ia panik saat mengetahui ada razia petugas, namun petugas mencurigai pelaku karena menolak untuk di tes urine. Pilot asal Malaysia ini membawa 44 penumpang dengan rute Subang Jaya Malaysia menuju Batam. (bayu wasono)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah bukti bahwa Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan.

Demikian ditegaskan Staf Ahli Kementerian Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Kupas Tuntas Layanan JKN”, yang berlangsung
di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.

“Mengapa kita harus peduli kepada pembiayaan kesehatan? Kita tahu kalau kita mempunyai masalah kesehatan, kalau negara tidak hadir membuat sistem, meskipun kita mempunyai pelayanan kesehatan yang baik, maka tidak semua orang bisa mengakses. Oleh karena itu, negara harus hadir membuat suatu sistem pembiayaan yang memastikan semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Donald Pardede.

Lebih lanjut Donald Pardede menjelaskan bahwa pada dasarnya program JKN ini dimaksudkan untuk mencapai prinsip universal health coverage (UHC).

Adapun maksud dari UHC ini adalah memastikan bahwa semua orang dapat menggunakan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang mereka butuhkan dengan kualitas yang memadai dan efektif.

Selain itu, sekaligus juga memastikan bahwa masyarakat pengguna layanan ini terhindarkan dari kesulitan keuangan dan pemasukan ketika mengakses layanan kesehatan tersebut.

“Intinya adalah kesetaraan,” ujarnya.

FMB 9 kali ini turut menghadirkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebagai narasumber. (***)

sumber: tribunnews.com

KRIMINALITAS

Minggu | 12 November 2017 | 15:56

Barang Bukti Kondom, Dua Mahasiswa Ketahuan Mesum di Hotel

MEDIAKEPRI.CO.ID, Banten – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten mengamankan enam pasangan mesum di sejumlah hotel di Kabupaten Lebak. Operasi ini dilakukan untuk mendukung operasi cipta kondusif di daerah itu.

“Enam pasangan mesum itu diantaranya dua pasangan berstatus mahasiswa,” kata Kepala Seksi Bidang Kerja Sama Satpol PP Provinsi Banten, M Ali Hanafiah di Lebak, Minggu, 12 November 2017.

Selama ini, Satpol PP Provinsi Banten bekerja sama dengan Satpol Kabupaten Lebak dan Kepolisian setempat menggelar operasi cipta kondisi. Operasi itu petugas menyebar di titik-titik rawan kejahatan, narkoba hingga pesta seks bebas di sekitar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Petugas melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan juga hotel di Rangkasbitung. Pelaksanaan razia bersama itu, Sabtu (11/11) malam hingga dini hari.

Petugas juga menyita alat barang bukti sebanyak empat alat kontrasepsi (kodom) dan dua buah sudah digunakan. Mereka para pasangan mesum itu dikenakan tindakan pidana ringan dengan dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi lagi.

“Kami akan mengoptimalkan operasi penyakit masyarakat, terlebih tahun depan Lebak menggelar Pilkada,” katanya.

Selama ini, anak-anak remaja begitu bebas melakukan perbuatan asusila dengan menyewa hotel juga kontrakan. Selain itu juga banyak pasangan anak-anak usia muda berboncengan sepeda motor layak suami isteri.

Bahkan, mereka banyak berpasang-pasangan di tempat gelap, seperti di kawasan Stadion Pasir Ona dan GGM Rangkasbitung.(***)

sumber: galamedia.com

KRIMINALITAS

Senin | 25 September 2017 | 14:37

KPK Serahkan 193 Bukti Dalam Prapedilan Setya Novanto

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan 193 dokumen yang dibawa kepada hakim tunggal Prapedilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebanyak 193 dokumen tersebut merupakan bukti-bukti yang digunakanya untuk melawan Prapedilan yang diajukan oleh tersangka Setya Novanto.

“Kami mengajukan dokumen dan surat setelah kami rekap ada 193 dokumen dan surat,” ujar Kepala Biro Hukum KPK Setiadi dalam sidang Prapedilan di PN Jakarta Selatan, Senin 25 September 2017.

Dokumen-dokumen tersebut terangnya, merupakan alat yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam dugaan kasus korupsi pengadaan proyek KTP elektronik. Bahkan KPK juga akan menyerahkan kembali surat dan dokumen tambahan pada Rabu 27 September 2017 mendatang.

“Ada beberapa surat lagi dan dokumen yang akan kami tambahkan hari Rabu, dan ini (193) sudah sebagian besar dokumen dan surat yang kami gunakan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka,” terangnya.

Setiadi menjabarkan 193 dokumen tersebut terdiri dari macam-macam akta perjanjian, surat perihal pembayaran, termin-termin pembayaran Juga ada berita acara pemeriksaan dari tiap-tiap saksi-saksi kasus KTP-el. Baik saksi yang dimintai keterangnya di dalam negeri maupun di luar negeri. “Ini pemeriksaan jauh sebelum penetapan tersangka,” ujar dia.

Sehingga tambahnya, bukti-bukti yang diserahkan tersebut bukan hanya menyoal perihal kuantitas namun juga kualitasnya selama melakukan penyelidikan hingga penyidikan kasus yang menjerat Setnov. “Jadi bukan semata-mata banyaknya surat tapi memang kualitas dari dokumen dan surat,” ungkapnya.

Sumber : Republika

KRIMINALITAS

Jumat | 22 September 2017 | 19:46

KPK : Penetapan Setnov Tersangka Berdasarkan Dua Alat Bukti

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan bahwa penetapan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka sudah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Cepi Iskandar pada Jumat menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.

“Proses menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya dua alat bukti bukan lah dilakukan pada tahap penyidikan melainkan harus dalam tahap penyelidikan,” kata Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, dalam dalil permohonan praperadilan Setya Novanto menyebutkan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon dilakukan sebelum termohon melakukan proses penyidikan, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 184 KUHP.

Kemudian, penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemohon dan tidak melalui prosedur sebagaimana KUHAP, UU KPK, dan SOP Penyidikan. Menurut Setiadi, dalam menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, KPK harus memperoleh terlebih dahulu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya atau calon tersangka.

“Sehingga ketika dinaikkan pada tahap penyidikan telah diketahui tersangkanya. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari tidak diberikannya kewenangan termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, KPK sudah menentukan calon tersangkanya karena sudah dapat menemukan peristiwa pidana serta ditemukan dua atau lebih jenis alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016.

Selain itu, kata Setiadi, sebelum Setya Novanto ditetapkan tersangka oleh KPK telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terhadap Setya Novanto, dan pengumpulan bukti dokumen serta bukti elektronik.

“Bukti-bukti tersebut dikuatkan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam perkembangan persidangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” ucap Setiadi.

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

Setya Novanto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber : Republika

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam Centre – Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Bright PLN Batam, yang disetujui Gubernur Kepri, Nurdin Basirun melahirkan perlawanan-perlawanan dari masyarakat. Salah satu elemen masyarakat yang merasa sangat kecewa itu adalah Pelopor Pergerakan dan Pewarta Publik Wajah Bangsa (P4WB) yang merupakan bagian dari Aliansi Masyarakat Perduli Listrik (AMPLI).

Ketua Umum P4WB, Akhiruddinsyah P, yang akrab disapa Putra ini mengaku prihatin dan sangat kecewa dengan kebijakan Gubernur Kepri yang menaikkan kembali TDL Bright PLN Batam sebesar 15 persen. Padahal, sudah berbulan-bulan masyarakat melakukan perlawanan terhadap kenaikan ini. Bukan tanpa alasan, penolakan ini dikarenakan kondisi terhadap kemampuan mayoritas masyrakat Batam yang tidak mampu. Dimana tingginya beban ekonomi masyarakat sangat berat menerima kenaikan listrik yang begitu fantastik.

Penentangan atas kebijakan Gubernur ini tidak lahir dan muncul begitu saja. Ada akumulasi kekecewaan yang mencederai kesepakatan beberapa bulan yang lalu. Dimana, Sebelumnya, sekitar empat bulan lalu, ada kesepakatan bahwa kenaikan TDL ini hanya sebesar 15 persen hingga akhir Desember 2017. Bahkan kesepakatan ini tertuang dalam juknis kenaikan tarif listrik.

Dalam pertemuan itu sendiri, tidak tanggung-tanggung yang menghadirinya. Gubernur Kepri, diwakili Kadis SDM Pemprov Kepri, Amzon bersama masyarakat Kota Batam yang dihadiri Walikota, Wakil Walikota, AMPLI, FKTW, LPM. Dan anngota DPR RI dapil Kepri, Nyat Kadir hadir dalam acara sakral di Hotel PIH tersebut.

Tapi, September 2017, Gubernur melakukan kenaikan lagi. Hal ini terjadi, hanya karena adanya bentuk protes dari Bright Batam dengan cara melakukan pemadaman bergilir. Jadi kebijakan Gubernur yang mendukung untuk melakukan kenaikan sebesar 15 persen hingga total kenaikan sampai September 2017 ini mencapai 30 persen, tidak berpihak ke masyarakat.

“Kalaulah gubernur serius ada dipihak masyarakat, harusnya dari bulan April yang lalu, gubernur sudah membentuk tim independen untuk melakukan investigasi mengenai kebenarannya, apakah Bright PLN Batam benar mengalami kerugian?,” ujar Putra kepada mediakepri.co.id, Senin, 18 September 2017. (eddy supriatna)