Daerah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun mengajak Kepala Daerah, Khususnya Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yang baru dilantik untuk segera menjalankan tugas dan tanggungjawab bagi masyarakat. Mereka harus mampu memberikan lompatan prestasi yang membanggakan serta mengangkat keunggulan daerah.

“Mari kita bangun daerah ini dengan kebersamaan dan semaksimal mungkin,” ujar Nurdin saat melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang masa jabatan 2018-2023 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat, 21 September 2018.

Sebagai ibu kota sebuah provinsi, Tanjungpinang harus terus berlomba menjadi yang terdepan, tentu tanpa mengesampingkan semua Kabupaten dan Kota lainnya. Nurdin mengatakan bahwa untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan kerja keras semua pihak.

Gubernur sendiri hadir bersama Istri Hj. Noor Lizah Nurdin Basirun, Wakil Gubernur H.Isdianto dan Istri Hj Rosmery Isdianto, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah dan Istri Rismarini Arif Fadillah. Tampak pula hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Husnizar Hood, Kajati Kepri Asri Agung Putra, Darem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama R Eko Suyatno, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Bupati Natuna Hamid Rizal, Tokoh masyarakat Hj.Aisyah Sani, Hj.Suryatati A Manan, H.Lis Darmansyah, H.Ansar Ahmad, H.Huzrin Hood beserta tamu undangan lainnya.

Kepada Walikota sebelumnya, yakni H.Lis Darmansyah, Gubernur mengucapkan terimakasih dan mengajak untuk bersama-sama ikut membangun Tanjungpinang. Karena menurut Nurdin masyarkat menunggu tenaga dan pemikiran semua elemen yang ikut andil dalam pembangunan sesuai peran dan kemampuannya.

“Wakafkan secara ikhlas waktu dan pemikiran kita untuk masyarakat,” tambah Nurdin.

Kemudian, kepada Walikota yang baru saja dilantik, Nurdin mengajak jajarannya untuk segera melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam membangun Tanjungpinang.

“Segera singsingkan lengan baju dan langsung bekerja karna waktu 5 tahun bukan lah waktu yang lama, tunjukan pembangunan yang nyata untuk masyarakat,” tutup Nurdin.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-6027 Tahun 2018 tentang pengangkatan Wali Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Mengesahkan H Syahrul, S.Pd sebagai Wali Kota Tanjungpinang untuk masa jabatan 2018-2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.21-6028 Tahun 2018 tentang pengangkatan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Menetapkan Hj Rahma, S.Ip sebagai Wakil Wali Kota Tanjungpinang untuk masa jabatan tahun 2018-2023.

Pelantikan sendiri berlangsung tertib dan khidmat, acara diawali dengan pembacaan dan penandatanganan Sumpah Jabatan yang dipimpin oleh Gubernur Nurdin, kemudian pemasangan dan penyematan tanda jabatan serta penyerahan petikan keputusan, Lalu pelantikan oleh Gubernur dan ditutup dengan Penandatanganan pakta integritas.

Pada kesempatan ini juga langsung dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjungpinang berdasarkan surat Keputusan Ketua TP PKK Provinsi Kepri Nomor: 04/Kep-PKK-Kepri/IX/2018 tanggal 20 September 2018 melantik Juariah Syahrul sebagai Ketua TP-PKK Kota Tanjungpinang masa jabatan 2018-2023. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun berharap agar kegiatan Jambore yang dilaksanakan oleh kader PKK dapat menjadi wadah untuk menambah wawasan serta pengetahuan. Selain itu juga untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang kemudian menjadi bekal untuk membangun Kepulauan Riau.

“Majunya suatu daerah karena adanya peran vital kaum ibu,” ujar Nurdin saat menghadiri puncak Hari Kesatuan Gerak PKK ke 46 dan Jambore Kader PKK se-Provinsi Kepri 2018 di Kawasan Coastal Area, Karimun, Jumat, 21 September 2018.

Nurdin melanjutkan, bahwa dari kegiatan ini jugalah peningkatan silaturahmi terjalin. Perlu juga diperbanyak kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang juga menjadi pendorong kegiatan pembangunan.

“Kegiatan ini dapat melihat secara langsung meningkatkan kemampuan kader mengikuti lomba-lomba berkaitan dengan program program pokok PKK,” lanjut Nurdin.

Dari sini juga, Nurdin ingin ibu-ibu tahu dan melihat dan bersentuhan langsung ke bawah. Hal ini agar dapat membina kader-kader selanjutnya kedepan untuk lebih maju. Apalagi terus disuport oleh pemerintah itu sendiri.

“Pemerintah selalu menyokong hal hal positif, apalagi bersentuhan langsung dengan masyarakat”, tambah Nurdin.

Dalam kesempatan ini, Gubernur juga memberikan sejumlah sumbangan kepada para pasukan orange yang menjaga kebersihan coastal area.

“Tolong jage Coastal ni ye, jaga dari orang-orang yang tak bertanggung jawab atau yang merusak”, pesan Nurdin.

Sementara itu, Penasehat Tim Penggerak PKK Hj Noor Lizah Nurdin Basirun mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan perekat Kesetiakawanan para kader untuk mewujudkan kebersamaan yang harmonis.

“Berbagai adanya perlombaan pada jambore tersebut membuat kita kompak dalam kebersamaan”, kata Noor Lizah.

Karena menurut Noor Lizah, kehadiran ratusan lebih peserta akan membuat keindahan objek wisata Coastal Area semakin diketahui khalayak ramai.

“Jika satu orang menceritakan hasil kunjungannya ke 10 orang saja maka akan ada ribuan orang yang akan mengetahui keindahan objek wisata di Karimun, ini akan berdampak baik terhadap kunjungan wisatawan,” ungkap Noorlizah.

Dirinya juga ingin masyarakat agar bersama sama bergabung dengan kader PKK, sebagai penyambung lidah pemerintah dan masyarakat lewat pembinaan sebagai Wadah Pemersatu.

“Kedepan nya saya ingin kader kader yang berpangalaman bersosialisasi dengan masyarakat dan jemput warga nya untuk berpartisifasi”, lanjut Noor Lizah.

Kemudian Ketua TP-PKK Provnsi Kepri Hj Riawina dalam laporannya juga mengapresiasi Penasehat PKK atas sumbang saran yang telah diberikan kepada tim penggerak PKK Provinsi Kepri.

“Terima kasih banyak kepada pak Gubernur dan ibu penasehat yang telah hadir”, kata Riawina.

Sebagai sarana pembelajaran dan solidaritas kader PKK se Provinsi Kepri dengan 10 program pokok PKK, dengan ikut serta oleh Penggerak PKK 7 Kabupaten dan Kota. Jambore diikuti oleh kader PKK yang berasal dari provinsi dan juga dari 7 kabupaten / kota setempat. Diharapkan pelaksanaan kegiatan berjenjang setiap tahun nya agar kedepan nya lebih maju dan bermoral dengan kegiatan kegiatan yang kreatife dan terrencana.

“Semoga kedepan lebih bagus dan maju dan lebih banyak kader ikut berpartisifasi”, kata Riaulina.

Jambore sendiri ditandai dengan pelepasan balon serta parade dan defile penggerak PKK Se Provinsi Kepri dengan berbagai macam keragaman daerah setempat terutama disektor wisata.

Tampak hadir dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah H TS Arif Fadilah dan Ketua Dharma Wanita Provinsi Kepri Hj Rismarini Arif Fadilah, Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim, Ketua BKOW Provinsi Kepri Hj Rosmery Isdianto. Hadir pula Asisten Administrasi Umum M Hasbi, Staf Ahli Syamsuardi, Kepala Bakesbangpol Lamidi, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Burhanudin, Kadis Pemberdayaan Perempuan Misni, Kabiro Administrasi Layanan Pengadaan Misbardi, Kabiro Humas, Protokol dan Penghubung Nilwan, Sekretaris BPKAD H Aiyub beserta tamu undangan lainnya. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan H Nurdin Basirun menyambut baik terbentuknya Pansus RUU Daerah Kepulauan. Dengan terbentuknya Pansus ini diharapkan DPR RI segera mengesahkannya menjadi UU Daerah Kepulauan.

“Terima kasih DPR RI dengan terbentuknya Pansus RUU Daerah Kepulauan ini. Semoga pengesahan RUU ini semakin mempercepat kemajuan provinsi kepulauan dah semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Nurdin, di Kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

Kemarin, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menetapkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan. Anggota DPR RI Edison Betaubun (F-Golkar) terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Selain Edison, ada juga Mercy Chriesty Barends (F-PDI Perjuangan), Wenny Warouw (F-Gerindra) dan Amir Uskara (F-PPP) dalam Pansus.

Selain penetapan pimpinan Pansus, disepakati pencalonan wakil rakyat dari provinsi yang tergabung dalam BKS Provinsi Kepulauan untuk duduk di panitia khusus. Mereka di antaranya dari Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Gubernur Nurdin, berharap dukungan dan doa masyarakat Kepri untuk percepatan proses ini. Dengan disahkannya RUU Daerah Kepulauan menjadi UU, Nurdin berharap, salah satu yang cepat terealisasi adalah pengalokasian penghitungan anggaran juga berdasarkan luasnya lautan.

Memang selama ini alokasi anggaran hanya berdasarkan luas daratan. Nurdin mengatakan, pihaknya agar kembali mengumpulkan para gubernur yang tergabung dalam BKS untuk mendukung kerja cepat Pansus ini.

“Mudah-mudahan semua ini cepat terealisasi. Mohon doa dan dukungan semuanya,” kata Nurdin.

Dalam dua hari di Jakarta, Nurdin memang mengawal dan menggesa percepatan penggesahan RUU ini. Rabu, 5 September 2018 Nurdin bertemu dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. DPD RI menjadi lembaga yang paling berperan terhadap RUU Daerah Kepulauan ini. Lembaga inilah yang menginisiasi RUU ini sehingga tahun 2018 masuk dalam Prolegnas DPR RI.

Saat pembentukan Pansus ini, Fahri Hamzah mengatakan RUU Daerah Kepulauan merupakan pemenuhan janji pemerintah, seperti tagline pemerintah poros maritim. Hal ini akan menjadi platform bagi pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi daerah kepulauan.(***)

sumber: humaskepri.id

Nurdin Gesa Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Upaya-upaya percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan terus dilakukan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Sebagai Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Nurdin terus mengawal agar tahun ini RUU itu disahkan menjadi UU Daerah Kepulauan.

“Niat kita ingin membangun bangsa ini dengan memanfaatkan potensi besar kemaritiman. UU ini akan mempercepat kejayaan itu,” kata Gubernur Nurdin sesaat setelah bertemu Ketua DPD RI H Oesman Sapta Odang, di Kantor DPD RI, Jakarta, Rabu, 5 September 2018 petang.

Nurdin ke Jakarta menemui OSO setelah serangkaian acara di Kepri. Nurdin memulai pagi dengan bersafari subuh di Masjid Abbas Thalib Batu 9 Tanjungpinang. Setelah itu Nurdin menghadiri pelantikan dewan pengurus Ikatan Pengusaha Industri Kapal Indonesia Cabang Kepri di Hotel Swiss Bell Harbourbay Batam.

Dalam pertemuan sekitar dua jam itu, OSO didampingi Sekjen DPD RI. Sementara Nurdin didampingi Asisten Pemerintahan yang juga Sekretaris BKS Provinsi Kepulauan Raja Ariza dan Asisten Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum.

Masuknya RUU Daerah Kepulauan merupakan inisaisi DPD RI. Tahun ini RUU itu sudah masuk dalam
prolegnas DPR RI. Karena itu desakan dari BKS Provinsi Kepulauan semakin menguat.

Menurut Nurdin, keinginan BKS agar RUU ini segera disahkan adalah untuk penguatan pembangunan di daerah kepulauan. Apalagi semangat Presiden Joko Widodo yang mencanangkan dalam Nawacitanya membangun dari pinggiran, sangat sejalan dengan mempercepat membangunnya daerah-daerah kepulauan.

“Laut adalah masa depan kita. Kita harus memanfaatkan laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin.

Nurdin mengatakan, OSO dan DPD RI berkomitmen untuk menggesa percepatan pengesahn RUU itu.

Berbagai langkah terus dilakukan BKS Provinsi Kepulauan. Agustus lalu, perwakilan delapan Gubernur yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan mendesak agar Rancangan Undang-undang melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah di ruang rapat Komisi II, Jakarta. Ke delapan provinsi itu adaah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Maluku Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Saat itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pihaknya juga berharap RUU ini disahkan paling cepat tahun ini dan paling lama sebelum periode anggota DPR RI yang sekarang berakhir.

“Saya harap DPR RI lebih fokus membahas RUU ini. Aturan di UU tersebut merupakan dasar penting untuk pengembangan konsep maritim bagi Republik Indonesia,” kata Fahri.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan telah berakhir. Setelah KNPI Provinsi Kepri melalui surat keputusannya mengangkat Karateker untuk tiga kabupaten/kota tersebut di atas.

“Terhitung hari ini kepengurusan DPD KNPI Batam periode 2014-2017, Karimun dan Bintan telah berakhir, sesuai hasil keputusan DPD KNPI Kepri,” ungkap Ketua KNPI Kepri, Banjar Ahmad didampingi Sekretarisnya Andi Mukhtar dan sejumlah pengurus lainnya, Askarmin dan Abdullah Yusuf ke awak media, Senin, 3 September 2018.

Ditemui di restoran Bambu Hotel Harmoni One, Batam Center, Banjar menguraikan alasan munculnya Karaterker kepengurusan DPD KNPI ditiga kabupaten/kota karena pengurus tak mampu menjalankan amanat organisasi, diantaranya melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) dan melaksanakan konsolidasi ditataran pengurus.

Setidaknya ada dua alasan penunjukan Karateker, lanjut Banjar, sebagai upaya penyelamatan organisasi dan juga regenerasi kepemimpinan pemuda di tiga kabupaten/kota. “Karatekernya sudah ditunjuk, dan dalam dua hari ini kita umumkan ke publik,” terangnya.

Dijelaskan oleh Sekretaris KNPI Kepri, Andi Mukhtar, terkait KNPI Batam bahwa kepemimpinan Kadarisman tidak mampu melaksanakan Musda hingga masa jabatannya 2 Desember 2017 berakhir. Dengan alasan penyematan organisasi diterbitkan surat perpanjangan dari 5 Januari hingga 5 Juli 2018 dengan tugas melaksanakan Musda dan konsolidasi.

“Masa jabatan telah berakhir 2 Desember 2017, kepengurusan diperpanjang hingga 5 Juli 2018 agar bisa melaksanakan Musda, tapi itu pun tak bisa melaksanakan Musda,” jelas Andi.

Tidak sampai disitu, kata Andi, pengurus KNPI Kepri juga masih memberikan kesempatan kepada Kadarisman cs agar bisa melaksanakan Musda pada 1-2 September 2018, dan itupun tidak terlaksana.

“Tiga kali kesempatan sudah kita berikan, tapi ketiga kesempatan tidak dimanfaatkan tanpa alasan yang jelas,” tegas Andi.

Terakhir disampaikan Andi, dengan berakhirnya kepengurusan tiga DPD KNPI kabupaten/kota, maka segala urusan terkait dengan KNPI dimasing-masing tiga wilayah ini diambil alih oleh pengurus KNPI Kepri.

“Dengan Karateker ini diinformasikan kepada seluruh stakeholder, pemerintah dan Okp dapat berkoordinasi dengan KNPI Kepri terkait segala sesuatu menyangkut tiga KNPI kabupaten/kota yang di atas,” pungkas Andi. (r)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Mapanget- Lion Air Group senantiasa mendukung dalam menyediakan akses dari dan menuju Bali maupun Sulut, sesuai konsep Komponen Daerah Tujuan Wisata 3A, yaitu khusus aksebilitas (access). Kehadiran dan ketersediaan pilihan penerbangan diharapkan mampu mempercepat koneksi antardestinasi, sehingga berdampak positif dalam menggeliatkan wisata dan perekonomian ke daerah.

Corporate Communications Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, Lion Air memproyeksikan pertumbuhan destinasi Sulut serta Bali akan semakin tumbuh, sejalan berbagai inisiasi pemerintah, pelaku industri wisata, maskapai, perhotelan, pengelola bandar udara yang didukung banyak pihak.  Selain itu, Lion Air Group menyokong Kementerian Pariwisata RI dalam prograrm pencapaian 17 juta wisatawan menuju Indonesia.

BACA: Menghubungkan Destinasi yang Instagramable, Lion Air Melayani Penerbangan Langsung Manado ke Denpasar

“Data pergerakan lalu lintas penumpang PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado pada Januari – Juli 2018 tercatat 1.644.691 orang atau naik 8% dari periode yang sama pada 2018 yaitu 1.517.437 orang,” jelas Danang.

Pada Januari – Juli 2018, kata Danang, jumlah penumpang internasional 150.372 orang, tercatat tumbuh 69% dari total 88.914 orang di tahun sebelumnya. Untuk pergerakan penumpang domestik 1.494.319 orang atau meningkat 5% dari periode sama pada 2017 yaitu 1.428.523 orang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), total wisman yang datang ke Sulawesi Utara melalui pintu masuk Sam Ratulangi pada Mei 2018 yaitu 9.405 orang atau menurun 7,79% dibanding April 2018 yang mencapai 10.200 orang.

“Jika dibandingkan dengan kunjungan wisman bulan yang sama pada Mei 2017 tercatat 5.589 orang, tumbuh 68,28%,” tutupnya.(rls)

TANJUNG PINANG

Senin | 13 Agustus 2018 | 10:39

Desak DPR RI Sahkan UU Daerah Kepulauan, Ini Langkah 8 BKS

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang- Delapan Gubernur yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan mendesak agar Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi UU. Pengesahan itu diharapkan semakin mempercepat pembangunan dan peningkatan masyarakat di daerah-daerah kepulauan.

Agar pengesahan tersebut dipercepat, BKS Provinsi Kepulauan melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah di ruang rapat Komisi II, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018 petang. Ke delapan provinsi itu adaah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Maluku  Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Raja Ariza, Sekretaris BKS Provinsi Kepulauan mengatakan pihaknya berharap apa yang sudah diiinisiasi segera dibahas DPR RI. BKS menginginkan tahun ini RUU tersebut sudah disahkan menjadi UU.

Sementara Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pihaknya berharap RUU ini disahkan paling cepat tahun ini dan paling lama sebelum periode anggota DPR RI yang sekarang berakhir.

“Saya harap DPR RI lebih fokus membahas RUU ini. Aturan di UU tersebut merupakan dasar penting untuk pengembangan konsep maritim bagi Republik Indonesia,” kata Fahri.

Menurut Fahri, RUU ini adalah hutang yang harus ditunaikan dan dibayar pada periode ini. Karena itu, ketika menerima BKS Kepulauan, Fahri menyebutnya sebagai menerima penagih hutang. Sebab ada hutang dari pemerintah agar terkelolanya wilayah kepulauan yang lebih adil dan mencerminkan konsep Indonesia sebagai negara maritim.

“Karena laut adalah masa depan kita,” kata Fahri.

DPR RI, kata Fahri, sudah bersepakat agar masalah ini dibahas oleh Panitia Khusus yang beranggotakan 30 orang. Menurut Fahri, tidak ada halangan bagi RUU ini menjadi Undang-undang. Bahkan ini seharusnya dikejar empat tahun lalu di periode awal.

“UU ini adalah keinginan kita untuk mengembalikan kita ke daerah maritim,” kata Fahri.

Kepri, yang merupakan Ketua BKS Provinsi Kepulauan hadir Asisten Pemerintahan Raja Ariza, Kepala Barenlitbang Naharuddin dan Karo Pemerihan Haryono. Selain perwakilan dari seluruh provinsi kepulauan, hadir juga Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam dan sejumlah anggota DPD RI. RUU Daerah Kepulauan ini merupakan inisiasi DPD RI dan sudah masuk agenda prolegnas tahun ini.(*)

Sumber: humaskepri.id

TANJUNG PINANG

Jumat | 10 Agustus 2018 | 8:28

Inovasi yang Berkualitas akan Meningkatkan Daya Saing Daerah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah mengatakan pada era globalisasi saat ini Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik.

Hal ini dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Hal yang rumit akan menjadi lebih mudah dengan adanya inovasi. Dengan hadirnya inovasi akan berkorelasi positif dalam hal peningkatan pelayanan Publik dan peningkatan daya saing daerah,“ kata Arif saat membuka Workshop Champion Innovation oleh Lembaga Administrasi Negara di Ruang Rapat Lantai IV, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu, 8 Agustus 2018.

Arif menceritakan bahwa saat ini Pemprov Kepri telah melakukan berbagi inovasi dengan menghadirkan berbagai aplikasi baik itu e-budgeting, e-planning dan berbagai aplikasi lain yang dikelola oleh Dinas Kominfo.

Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pemerintah dalam hal membaca perkembangan pemerintahan secara real time sehingga dapat dievaluasi secara langsung jika terjadi perlambatan dalam pembangunan.

Arif berharap aplikasi aplikasi lain akan segera lahir dari ASN Provinsi Kepri sehingga semua menjadi terintegrasi dan lebih mudah dalam hal penyelengaraan Pemerintahan.

“Ini adalah tanggungjawab kita bersama, inovasi harus terus diciptakan dan dilahirkan karena zaman semakin cepat berubah, jika kita tidak berubah dan masih bertindak dengan cara yang lama maka kita akan semakin tertinggal,“ kata Arif.

Kepada ASN Provinsi Kepri yang mengikuti Workshop Champion Innovation ini Arif berpesan agar bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dan memanfaatkan ilmu yang didapat sehingga menjadi kader penggerak inovasi yang bertekad memajukan Provinsi Kepulauan Riau.

“Bapak Ibu yang menjadi peserta pada Workshop ini haruslah berbangga diri karena setelah ini saudara akan menjadi Champion Innovation di OPD masing-masing,” harap Arif.

Sementara itu Sudardi Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN dalam sambutannya mengatakan Workshop ini diperuntukkan untuk mempersiapkan kader penggerak inovasi, dibentuk untuk memfasilitasi sebuah kegiatan unggulan di bidang inovasi yang disebut laboratorium inovasi yang merupakan program fasilitasi inovasi yang akan membimbing setiap SKPD di Pemerintahan untuk menghasilkan dan menjalankan inovasi.

“Dengan pelaksanaan Workshop ini diharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menciptakan setidaknya satu inovasi yang berkualitas,” ucapnya. (***)

sumber: humaskepri.id

TANJUNG PINANG

Rabu | 18 Juli 2018 | 20:02

Jaga Aset Daerah Sesuai Kaidah Hukum, ini MoU nya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan banyaknya aset yang dimiliki daerah perlu dilandasi dengan kekuatan hukum yang berlaku. Salah satunya tanah yang merupakan unsur penting dalam pembangunan.

“Dengan jelasnya kepemilikan aset daerah tentu bernilai ekonomis bagi pendapatan daerah,” ujar Nurdin sesaat setelah Penandatanganan MoU tentang percepatan penandatangan pensetifikatan tanah barang milik Negara Provinsi Kepri antara Pemerintah Provinsi Kepri bersama Badan Pertanahan Negara (BPN) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin, 16 Juli 2018 petang.

Penandatangan sendiri kata Nurdin merupakan bentuk komitmen pengelolaan barang milik Negara yang merupakan aset penting yang harus di pertahankan dan di pertanggungjawabkan kegunaan serta keberadaannya.

“Kita tahu Ranperda tentang pengelolaan barang telah disahkan, itu dilandasi bahwa perlu dilakukan inventarisasi barang yang dilandasi dengan produk hukum yang jelas,” lanjut Nurdin.

Barang milik Daerah tadi khususnya tanah merupakan aset yang penting, kesepakatan ini tak lain demi legalitas serta kejelasan fungsi dan peruntukan tanah yang ada di wilayah Kepri agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

“Melalui kesepakatan ini pula kita dapat menelusuri aset-aset yang dokumennya belum tersertifikasi agar segera diselesaikan,” tambah Nurdin lagi.

Sementara itu Kepala Kanwil BPN Kepri Syafriman mengatakan bahwa pihaknya menyadari perlu nya bekerja keras dalam mendata semua aset daerah khususnya tanah di Kepri.

“Apalagi aset tersebut harus terdaftar demi kepastian hukum,” ujar Syafriman.

Syafriman melanjutkan bahwa selama tahun 2017 lalu BPN telah mensertifikasi tanah sebanyak 42.000 bidang dan akan terus berlanjut dan di data terus agar kepastian hukum dari tanah tersebut lebih jelas kedepannya.

Hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Kepri Rudi Chua, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Asisten II Syamsul Bahrum, serta sejumlah kepala OPD, beserta tamu undangan lainnya. (hmsprov)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun menghadiri rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD 2017 di Kantor DPRD, Pulau Dompak, Istana Kota Piring, Tanjungpinang, Selasa, 3 Juli 2018.

Dalam sambutannya Nurdin menyampaikan ucapan rasa terimakasihnya kepada pihak dewan yang telah memberikan pandangan nya.

“Penyusunan laporan tersebut telah kami pedomani berdasarkan aturan yang berlaku,” ujar Nurdin di awal sambutannya.

Setelah mempelajari jawaban dari para fraksi pada paripurna minggu lalu, Nurdin menjawab secara garis besar terdapat 4 tema yang di susun antara lain: pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pendapatan daerah, belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum Nurdin menjelaskan bahwa terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi bahwa meskipun secara komulatif menurun pemerintah tetap mengupayakan peningkatan.

“Seperti mengembangkan sektor maritim, agrobisnis dan pariwisata serta melakukan sejumlah peningkatan pembangunan infrastrkur,” ujar Nurdin.

Pun terkait inflasi didaerah, Pemerintah terus mengupayakan menekan lajunya seperti membentuk Tim TPID untuk menciptakan stabilitas ekonomi.

Terkait pendapatan daerah, Nurdin melanjutkan bahwa pada tahun 2017 pendapatan meningkat sebesar 11.57 persen sebesar Rp3.2 Triliyun itu mengindikasikan bahwa ini mengalami peningkatan.

“Pemerintah telah melakukan upaya strategis seperti optimalisasi PAD dan pajak, pelayanan samsat serta peningkaktan SDM melalui Bimtek,” terang Nurdin.

Kemudian penjabaran tentang belanja daerah yang sebesar Rp. 3,27 Triliyun serta pengelolaan keuangan daerah Nurdin menjelaskan bahwa pemerintah akan berupaya mempertahankan penyusunannya akan sesuai kaidah yang berlaku.

“Alokasi belanja juga kami akan upayakan dapat terus meningkat,” tutup Nurdin.
Paripurna sendiri dilanjutkan dengan Laporan Panitia Khusus terhadap Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus persetujuan DPRD menjadi Perda.

Nurdin mengatakan dengan telah disahkan nya Ranperda tersebut maka pemerintah lebih dapat memanfaatkan kepemilikan barang daerah lebih maskimal lagi serta tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada Pansus DPRD yang telah menyelesaikan ranperda ini.

“Sebagai regulasi yang jelas dan sesuai aturan. Keteraturan dan kertertiban pengelolaan barang tersebut dapat menjadikan pendapatan daerah lebih meningkat,” ucap Nurdin.

Dalam laporan Tim Pansus secara umum Rudi Chua menyampaikan bahwa pembahasan ranperda sendiri telah melalui berbagai tahapan serta didalam dokumen tersebut terdapat rekomendasi tertulis dari pansus untuk perbaikan ranperda tersebut

“Ranperda sendiri dibuat untuk menjadi pedoman agar kedepan pengadministrian terhadap aset daerah lebih baik lagi,” kata Rudi.

Paripurna ditutup dengan penandatangan dokumen Perda secara sombolis oleh Ketua DPRD Jumaga Nadeak dan Gubernur Nurdin untuk kemudian berkas dapat ditindaklanjuti, adapun peresmian perda tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor 7 Tahun 2018.
(humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun mengingatkan sejumlah pihak di Kepri untuk memahami area rawan korupsi. Jangan ada kompromi terhadap ruang-ruang yang mengakibatkan terjadinya tindak korupsi di daerah.

“Pesan Mendagri Tjahjo Kumolo sudah jelas, perencanaan anggaran menjadi salah satu yang rawan. Demikian juga dana hibah dan bansos. Semua pihak harus memahami,” kata Nurdin saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Nurdin dalam pengurusan APPSI dilantik sebagai Koordinator Wilayah Sumatera. Kepengurusan kali ini diketuai Gubernur Jawa Timur, Soerkarwo. Pengukuhan itu dilakukan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Rangkaian kegiatan ini disejalankan dengan Raker APPSI dan Halalbihalal Mendagri bersama Gubernur se-Indonesia.

Dalam pengantarnya, Mendagri memang menekankan seluruh kepala daerah itu memahami area rawan korupsi. Tjahjo mengatakan perencanaan anggaran sangat rawan. Dia menekankan agar dalam pembahasan APBD tak ada kompromi.

“Jangan kompromi daripada seperti di Jambi,” kata Mendagri, mencontohkan.

Tjahjo memaparkan ada beberapa wilayah rawan korupsi. Selain perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos juga menjadi wilayah yang sangat rawan.

Selain itu di wilayah pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi daerah serta jual beli jabatan. Selain itu ada juga di wilayah perizinan dan tunjangan perbaikan penghasilan.Ini semua, kata Mendagri sudah masuk dalam Korsupgah KPK.

Pada kesempatan itu, Tjahjo juga mengingatkan agar para Gubernur, termasuk yang baru terpilih, untuk menunaikan janji kampanyenya. Karena itu mereka harus mengingatkan Sekda dan Kepala OPD untuk menselaraskan semua itu. Tentu sekaligus memastikn program strategis pusat.

“Kalau tidak ganti saja Sekda dan Kepala OPD-nya. Tiap bulan tak masalah ganti OPD. Harus keras kepada Sekda, OPD. Karena harus mengkreasikan janji kampanye. Evaluasi terus,” kata Tjahjo.

Nurdin memang Gubernur yang selalu mengevaluasi progres perkembangan skala prioritas pembangunan di Kepri. Setiap awal pekan, bersama Wagub Kepri, evaluasi itu terus dilakukan.

Soal pesan Mendagri tentang pergantian itu, Nurdin mengiyakannya. Dia terus melakukan evaluasi kinerja jajarannya.

Tjahjo juga menyampaikan bahwa Gubernur mitra pusat. Tangan kanan pemerintah pusat. Dia mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik. Posisi asosiasi sangat strategis. Banyak yang diputuskan dan selesai

“Ada sinergi dan konektivitas yang harus dibangun.

Memperkuat ekonomi daerah

Gubernur Nurdin mengatakan, pentingnya forum ini saling memberikan masukan. Ada sinergi pembangunan.

“Sinergi antar provinsi ini penting untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin.

Ketua APPSI, Soekarwo mengatakan pelantikan ini memang untuk penyempurnaan kepengurusan. Menurut Soekarwo Gubernur punya program yang luar biasa untuk membangun republik ini.

“Kita jembatan antara pusat dengan kabupaten/kota. Bersama sama ikut menyumbangkan pemikiran dan kegiatan bagi kemajuan bangsa ini,” kata Soekarwo. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Gubernur H Nurdin Basirun ingin memastikan program strategis yang mendapat restu Presiden Joko Widodo berjalan sesuai rencana. Salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

“Kita datang untuk menepis anggapan bahwa pelaksanaan KEK di sini belum berjalan ternyata tidak benar. Semua sudah berjalan sesuai tahapannya,” ujar Nurdin saat berkunjung ke kawasan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI), Kijang, Kabupaten Bintan, Senin, 28 Mei 2018 petang.

Nurdin berharap dukungan berbagai pihak untuk membuat perekonomian Kepri semakin meningkat. Keberadaan KEK Galang Batam ini diharapkan investasi yang masuk semakin gencar.

Sampai saat ini, sudah ada tiga investor Yang memastikan masuk ke kawasan ini untuk membangun berbagai fasilitas. Kepastian tiga investor itu disampaikan Direktur PT. BAI, Santoni.

Salah satunya, kata Santoni adalah pembangunan smelter yang mana komponen-komponennya sudah masuk ke lokasi. Beberapa pabrik sedang dibangun dan dalam proses pengerjaan.

Pengerjaan tersebut langsung mulai berjalan kata Santoni karena sudah terbitnya PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus ini.

“Untuk itu kita sudah bisa bergerak, semua komponen sendiri kita langsung impor dari luar negeri,” lanjut Santoni. Komponen yang diimport memang yang tidak ada d negeri ini.

Nurdin pun menyaksikan langsung proses bongkar beberapa bahan yang mulai masuk ke kawasan ini.

Menurut Nurdin, pihaknya terus mencari terobosan untuk memperbanyak masuknya investasi di Kepri. KEK salah satunya. Investasi ini yang nantinya akan memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi Kepri.

Nurdin menambahkan, terwujudnya KEK diyakini semakin menarik minat investor untuk berinvestasi di Kepri. Dengan demikian, lapangan kerja semakin terbuka bagi masyarakat Kepri.

Nurdin berpesan, agar pengelola kawasan lebih mengutamakan anak-anak daerah dalam mengisi peluang yang ada. Karena Nurdin ingin putra-putri Kepri ikut berpartipiasi dalam menumbuhkembangkan ekonomi daerah ini.

“Manfaatkan peluang yang ada. Persiapkan diri dengan kemampuan mumpuni,” kata Nurdin.

Santoni memastikan pihaknya akan memprioritaskan tenaga kerja asli daerah. Apalagi pengerjaan proyek ini akan menyerap ribuan tenaga kerja hingga selesai.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur kita juga akan memprioritaskan tenaga kerja asli daerah,” kata Santoni. (humas)

Ajak ASITA dan PHRI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto mengajak Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) dan Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) untuk bersama-sama pemerintah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.

Wagub yakin masih banyak sektor pariwisata yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau yang bisa digali dan dijadikan ladang bisnis bagi daerah dan menambah PAD.

“Sengaja saya undang bapak-bapak sekalian dari ASITA dan PHRI untuk berdiskusi hari ini. Karena para pelaku pariwisata di Kepri ini ya bapak-bapaklah tentunya,” kata Isdianto saat rapat bersama ASITA dan PHRI di ruang kerjanya, kantor Dompak, Tanjungpinang, Rabu, 11 April 2018.

Mendampingi Wakil Gubernur pada kesempatan ini kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar dan Kepala Dinas Kebudayaan Yatim Mustafa.

Setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai Wakil Gubernur Kepri pada 27 Maret lalu, Isdianto menegaskan jika dirinya sangat komitmen dalam pengembangan dunia pariwisata. Menurut Isdianto potensi wisata di Kepri tidak akan pernah ada habisnya. Berbeda dengan bisnis pertambangan atau sejenisnya yang sangat bergantung terhadap barang baku.

“Waktu saya baru dilantik, di Jakarta ada wartawan yang datang dan mewawancarai saya. Dia bertanya tentang potensi apa yang bisa digali di Kepri. Dan dengan spontan saya jawab potensi pariwisata. Letak kita yang strategis, laut yang luas dan pantai yang indah, kebudayaan, sejarah dan sebagainya adalah potensi yang bisa terus dikembangkan,” kata Isdianto.

Bahkan, Wakil Gubernur melanjutkan bahwa pada hari tersebut setelah dilantik, dirinya langsung mengadakan pertemuan terbatas bersama Dirjen Pengembabgan Pariwisata di Kementerian Pariwisata.

“Banyak sekali kegiatan di Kementerian Pariwisata yang bisa kita kombinasikan dengan kegiatan kita di Daerah. Yang penting kita mau menjoloknya. Saya yakin sekali dengan semangat teman-teman di ASITA dan PHRI ini, dunia pariwisata Kepri akan terus berkembang,” ujar mantan Kepala Dispenda Kepri ini.

Selanjutnya Wakil Gubernur menginstruksikan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Kepri lebih merapatkan barisan. Menindak lanjuti hasil rapat ini, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata agar bisa menyerap dana dari pusat dengan maksimal.

Sementara itu ketua DPD ASITA Kepri, Andika mengatakan bahwa untuk mendongkrak kunjungan wisman ke Kepri, pihaknya akan menggelar kegiatan ASITA Trave Agent ke-2 dengan melibatkan sejumlah negara di ASEAN. Adapun agendanya sudah terjadwal akan dilaksanakan 3 – 5 Mei mendatang.

“Kita mengundang pengusaha dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, China dan beberapa lainnya. Sejauh ini baru dari Malaysia dan Singapura yang merespon positif, yang lain masih menunggu,” kata Andika.

Pria asal Karimun ini juga mengatakan jika dalam dunia pariwisata, dia mengajak semua pelaku wisata agar menjual apa yang dibutuhkan konsumen. Selain itu Andika juga mengingatkan bahwa saingan Kepri saat in bukan lagi Singapura, tapi justru Malaysia, terutama Johor.

Sementara itu ketua PHRI Kepri Tupa Simanjuntak menegaskan bahwa sampai saat ini pangsa pasar di dalam negeri 30 kali lipat jauh lebih besar dibanding pasar luar negeri. Sehingga dia menghimbau agar para pihak tidak hanya terfokus pada pangsa pasar dari luar negeri.

“Kepri sangat jelas berada di posisi tiga besar di bawah Jakarta dan Bali. Jika Wakil Gubernur tadi mengatakan pariwisata Kepri punya potensi untuk berkembang. Maka saya juga yakin Kepri bahkan bisa lebih unggul dari Jakarta, bahkan Bali. Kenapa tidak, kita semua ada. Tidak macet seperti di Jakarta, puluhan destinasinya juga lengkap,” ujar Tupa.

Untuk itu Tupa meminta agar Pemerintah melengkapi infrastruktur pariwisata yang ada. “Infrastruktur yang saya maksud bukan gedung, jembatan dan sebagainya yang megah. Tapi perhatikan fasilitas pendukung. Contohnya, ketika membangun taman, lengkapilah WC yang bersih dan layak pakai. Ketika membangun pelantar, perhatikan agar tidak ada papan pelantar yang bolong dan sebagainya. Seperti itulah contohnya. Bikin wisatawan senang, aman dan nyaman,” tutup Tupa. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Daerah pemilihan (Dapil) Kota Batam untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bertambah satu Daerah Pemilihan (Dapil) dari pemilu sebelumnya yang hanya lima Dapil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan enam dapil bagi Kota Batam untuk pemilu tahun depan.

“Penetapannya ini ada di surat KPU RI nomor 273/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 yang ditandatangani Ketua Arief Budiman,” kata Ketua KPU Batam, Agus Setiawan.

Dapil 1 meliputi Kecamatan Batam Kota dan Lubukbaja dengan alokasi 12 kursi DPRD Kota Batam. Dapil 2 Kecamatan Batuampar dan Bengkong dengan alokasi delapan kursi.

Dapil 3 untuk Kecamatan Bulang, Galang, Nongsa, dan Sei Beduk. Alokasi kursi untuk dapil 3 ini sama dengan dapil 2.

Kemudian Dapil 4 meliputi Kecamatan Sagulung dengan alokasi sembilan kursi, Dapil 5 untuk Kecamatan Batuaji dengan alokasi enam kursi. Dan terakhir, Dapil 6 untuk Kecamatan Belakangpadang dan Sekupang dengan alokasi tujuh kursi.

Agus menjelaskan pembagian daerah pemilih dihitung berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-kecamatan (DAK2). Data ini diperoleh dari Pemerintah Kota Batam. (kmg)

sumber: utusankepri.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Dewan Pimpinan Daerah (DP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lingga melakukan rapat koordinasi dengan beberapa perwakilan OKP di Dabosingkep, Rabu, 4 April 2018. Rapat internal KNPI ini diadakan dengan tujuan untuk membahas persiapan Rapat Kerja Daerah tahun 2018.

Ketua KNPI Kabupaten Lingga, Safarudin mengatakan di tahun 2018 ini ada sejumlah agenda kegiatan yang perlu diaplikasikan sebagai bentuk aktifnya organisasi kepemudaan di Kabupaten Lingga.

Adapun sejumlah OKP yang hadir diantaranya Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Lingga, Srikandi Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya (IPK), FKPPI dan Pemuda Tani HKTI Kabupaten Lingga.

“Rapat ini kita lakukan sebagai tindak lanjut, beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018 ini,” ucap Safarudin, Rabu, 4 April 2018.

Safarrudin juga menambahkan bahwa konsolidasi dengan OKP baik secara formil maupun informil akan tetap dilakukan oleh KNPI Kabupaten Lingga sebagai wadah organisasi kepemudaan.

Pada agenda rapat tersebut, beberapa masukan dan poin-poin penting disampaikan dari peserta rapat.

Salah satunya disampaikan Ketua PPM, Ade Permana yang menghimbau OKP dan Ormas agar segera melengkapi kelengkapan persyaratan untuk pengurusan Surat Keterangan Terdaftar dari Kesbangpol guna sebagai dasar keabsahan sebuah OKP. Selain itu dapat mendorong OKP untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan.

“Yang jelas, organisasi harus harus punya surat keterangan dari Kesbangpol,” ucap Ade.

Selain itu, Widi Satoto perwakilan Pemuda Tani HKTI menyampaikan dukungannya untuk kegiatan KNPI, khususnya kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan bidang pertanian dalam mendukung program unggulan Pemkab Lingga.

“Untuk kegiatan pertanian, Pemuda Tani HKTI mendukung,” ucap Widi. (rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Bakri Hasyim meminta kepada pihak sekolah untuk mengenalkan nama-nama pejabat daerah khususnya nama Bupati dan wakil Bupati Karimun kepada para siswa.

Hal ini terkait masih banyaknya para siswa-siswi di Karimun mulai dari SD, SMP dan SMA sederajat yang belum mengetahui nama kepala daerahnya.

“Para kepala sekolah dan guru dapat mengenalkan nama Bupati dan Wabup Karimun ke pelajarnya. Itu dapat diselipkan pada mata pelajaran muatan lokal,” kata Bakri Hasyim, Senin, 26 Maret 2018.

Menurut Bakri, seluruh pelajar dari SD hingga SMA di Kabupaten Karimun wajib tahu nama Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun. Untuk itu ia menegaskan, kepala sekolah dan guru harus mengenalkan kepala daerah tersebut di sekolah.

Bakri menyebut bahwa, pihaknya sudah menghimbau kepada sekolah-sekolah untuk memajang foto Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Bupati dan Wabup Karimun. Sehingga sudah seharusnya para pelajar mengetahui nama-nama kepala daerah.

“Masalah foto Bupati dan Wabup Karimun juga sudah dipajang di setiap sekolah,” katanya.

Sementara itu, Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab menurutnya untuk nama Presiden RI saja masih ada siswa yang tidak tau.

“Masalah ini jangan dipermasalahkan, kadang-kadang nama Presiden saja ada yang tidak tau. Guru mungkin perlu menjelaskan soal nama-nama ini dalam pelajaran muatan lokal,” kata Aunur Rafiq.

“Yang penting mereka (siswa-siswi) memiliki kualitas yang baik sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya lagi. (kmg/ian)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengakui jumlah perguruan tinggi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Papua dan Papua Barat masih terbatas.

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) diyakini merupakan salah satu solusi tepat untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah. Hanya persoalan infrastruktur teknologi informasi dan SDM, baik kampus maupun mahasiswa, bakal menjadi kendala.

Saat ini Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Indonesia baru pada angka 31,5 persen, dengan skema peningkatan akses secara konvensional, rata-rata peningkatan APK hanya 0,5 persen per tahun. Diharapkan dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), APK akan meningkat lebih signifikan. Kemenristekdikti menargetkan pada tahun 2022-2023 APK pendidikan tinggi bisa di angka 40 persen.

Hanya saja proses pembelajaran dengan sistem PJJ tidak boleh melupakan kualitas. Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta mesti menjalankan program PJJ sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti. Kopertis ditugaskan melakukan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta yang ingin mengembangkan PJJ di kampus mereka.

Pembelajaran Jarak Jauh dengan cara daring sangat membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan internet yang baik. Menristekdikti telah meminta dukungan dari Telkom untuk meningkatkan jaringan internet di daerah. Ke depan diharapkan program pembelajaran daring tersebut dapat berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu PT dalam menghadapi persaingan secara global.

PJJ menjadi keniscayaan sebab pengguna Internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan tren generasi milenial yang tak bisa lepas dari internet. Apalagi menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ada 143,26 juta orang Indonesia yang telah menggunakan internet, dari total populasi sebanyak 262 juta orang.

Artinya ada 54,86 persen orang Indonesia yang telah terhubung ke internet. Dari data tersebut, diketahui orang Indonesia yang paling banyak menggunakan internet didominasi generasi millenial, yang rentang usianya mulai 19 tahun sampai 34 tahun. Ada 49,52 persen pengguna internet Indonesia yang berasal dari generasi millenial.

Setelahnya, ada kelompok usia 35-54 persen dengan 29,55 persen, kelompok 13-18 tahun dengan 16,68 persen dan lebih dari 54 tahun dengan 4,24 persen.

APJII memrediksi di tahun 2018 bakal ada peningkatan yang sangat besar 65-70 persen. Ini menunggu Palapa Ring 2020 menjangkau daerah terpencil.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memang sedang melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok. Saat pembangunan infrastrukturnya selesai, maka masyarakat di seluruh Indonesia akan terhubung secara internet hanya melalui telepon pintar (smartphone).

Diperkirakan akhir 2018 pembangunan infrastruktur selesai dan bakal menjadi tahun melek internet untuk Indonesia.

Berarti PJJ bisa segera diwujudkan untuk menjangkau daerah terpencil. Perlu persiapan yang matang, baik dari sisi regulasi dan infrastruktur. Tugas besar adalah melatih calon mahasiswa di daerah terpencil agar mahir menggunakan internet. Kita berharap semakin banyak orang menikmati pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan daerahnya. (***)

sumber: hariansib.co