Daerah

KEPRI

Rabu | 17 April 2019 | 0:15

Mahasiswa Pilar Utama Pembangunan Daerah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun mengajak para mahasiswa untuk terus berdiri menjadi yang terdepan dalam menciptakan inovasi dan kreasi. Selain itu mereka juga terus berprestasi dibidang akademik dan memaksimalkan potensi diri yang dimiliki sebagai bekal dalam menjalankan masa depan.

“Harapan para orang tua adalah memiliki para generasi muda berkulitas, karna di tangan adik-adiklah tonggak estafet pembangunan digenggam maka buktikan lah kalian mampu menjadi pilar utama pembangunan,” ujar Nurdin dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Kota Batam (HMKB) di Kota Tanjungpinang Periode 2019-2020 serta silaturahmi Bersama Organisasi Mahasiswa di Aula Poltekes Kemenkes, Jl. Sei Jang, Tanjungpinang, Ahad, 14 April malam.

Mengingat sebentar lagi Indonesia akan masuk kedalam bonus demografi yang mana usia produktif akan lebih menguasai. Maka, Nurdin berpesan jangan lagi ada kata berandai dan menunggu.

“Persiapkan diri dengan maskimal kita tentu tidak ingin hanya menjadi penonton ditengah waktu yang seharusnya kita yang beraksi, tampilkan diri kita mampu menghadapi bonus demografi itu,” pesan Nurdin.

Adapun silaturahmi mengambil Tema Jalin Komunikasi antar Organisasi Melalui silaturahmi yang menurut Nurdin merupakan satu kunci penting dalam mencapai setiap tujuan. “Karna kita tidak bisa bekerja sendiri, komunikasi sangat penting untuk terus di lakukan serta tentunya rajutan silaturahmi juga menjadi yang utama,” tambah Nurdin lagi Menangkap peluang, dikatakan Nurdin merupakan hal yang penting, terlebih di era modernisasi yang mana perkembangan teknologi begitu pesat dan cepat, jiwa enterpreneur harus dapat dan dimiliki para anak muda jaman now.

“Jiwa enterpreneur sangat penting, mindset ini yamg harus terus kita pupuk, diawal memang berat tapi kalau sudah terbiasa pasti akan merasakan hasil yang maksimal kedepan,” pungkasnya.

Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Wahyu mengatakan pelaksanaan agenda malam ini adalah sebagai upaya untuk melegalitaskan kepengurusan sekaligus sebagai ajang mempererat silaturahmi antar mahasiswa. “Keberadaan HMKB sendiri sebagai wadah komunikasi antar mahasiswa yang berkesinambungan dalam upaya memajukan masyarakat Batam dan Kepri umumnya dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia,” kata Wahyu.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pendiri HMKB, dilantik Ketua yang baru yakni Ferdo beserta 31 orang anggota kepengurusan yang ditandai dengan pembacaan ikrar pelantikan yang dipandu oleh Gubernur Nurdin diikuti oleh para pengurus yang dilantik, penyerahan SK dari Ketua yang lama kepada Ketua yang baru serta ditutup dengan penandatanganan naskah pelantikan. (humaskepri)

opini mahasiswa

OPINI

Selasa | 02 April 2019 | 10:43

Minimnya Penguasaan Bahasa Asing di Daerah Maritim

Bahasa asing adalah bahasa yang berasal dari luar daerah penggunaan bahasa tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa asing adalah adalah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri.

Penguasaan bahasa asing sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pelajar maupun para pekerja. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan bahwa penguasaan bahasa asing bagi para pekerja sangat dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya.

“Peningkatan kemampuan berbahasa asing dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Karena SDM itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar,” kata Manaker M. Hanif Dhakiri saat menghadiri peluncuran ‘English for Indonesia’ di Kedubes Inggris Jakarta, Selasa (2/10).

Sebagai bukti nyata terkait penyampaian Manaker M. Hanif Dhakiri yaitu dapat kita lihat pada salah satu perusahaan yang berdiri di Indonesia, tepatnya di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. PT. Saipem Indonesia Karimun Yard, adalah anak perusahaan dari Saipem International B.V dan didirikan pada tahun 1995 di Indonesia. Perusahaan ini lebih banyak memperkerjakan tenaga kerja asing pada bidang kerja yang important daripada penduduk asal setempat.

Hal ini diakibatkan oleh rendahnya penguasaan bahasa asing di wilayah Kepulauan Riau. Sebagai daerah maritim, kemampuan berbahasa asing sangat diperlukan. Tidak hanya bahasa inggris, namun saat ini Bahasa Mandarin menjadi bahasa internasional kedua setelah bahasa inggris.
Berdasarkan laporan dari lembaga pendidikan bahasa inggris EF, Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 80 Negara dalam Indeks Kecakapan Bahasa Inggris. Ini terlihat lebih baik untuk Indonesia, hanya saja di beberapa daerah di Kepulauan Riau, seperti Anambas, Natuna, Karimun, penguasaan bahasa asing yang dimiliki para warga nya masih sangat minim.

Terkait dengan Penutupan English Expo 2019 dan Malam Penganugerahan Insan Berprestasi yang bertempat di Lapangan Ramayana pada Sabtu (30/3) yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris UMRAH, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Dr. Muhd. Dali, MM mengatakan bahwa rangkaian acara English Expo 2019 seperti lomba Spelling Bee, English Debating Championship, Story Telling, merupakan acara yang sangat menarik dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa inggris pelajar yang ada di kota Tanjungpinang.

Rektor UMRAH, Prof. Dr Syafsir Akhlus M.Sc sangat mengapresiasi acara English Expo 2019 ini yang juga merupakan acara perdana expo yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris. Ia berharap bahwa acara seperti ini akan berlangsung untuk tahun-tahun yang akan datang.

Minimnya penguasaan bahasa asing di wilayah Kepulauan Riau sangat bisa untuk ditingkatkan. Dengan dilaksanakannya acara-acara seperti English Expo ini tentu saja dapat meningkatkan penguasaan bahasa asing yang dimiliki oleh masyarakat, khusunya bahasa inggris untuk pelajar dan diimbangi dengan melakukan practice yang dapat membuat segala jerih payah untuk dapat menguasai bahasa asing dapat terpenuhi. Karena untuk menguasai bahasa inggris tidak hanya membutuhkan teori-teori, namun juga skill yang dapat kita raih dengan kerja keras.

Penulis: Nadila
Mahasiswi Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMRAH

HEADLINE

Minggu | 24 Maret 2019 | 18:06

Satgas Yonif RK 136/TS Siap Tugas di Daerah Rawan Maluku

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI M.S. Fadhilah melakukan kunjungan kerja ke satuan Batalyon Infanteri RK 136/TS di Batam.

Kunjungan Pangdam I/BB di Batam adalah dalam pengecekan kesiapan personel dan materiil Satgas Pam daerah rawan Maluku dan Maluku Utara Yonif RK 136/TS.

Setibanya di markas Yonif RK 136/TS ini, Pangdam I/BB langsung menerima paparan Komandan Batalyon Yonif RK 136/TS Letkol Inf Hasbul H. Lubis, dan laporan situasi dari masing-masing Danki SSK.

Dalam Apel kesiapan pasukan Pangdam I/BB berserta Asisten mengecek personel dan materiil satuan dan memastikan sejauh mana kesiapan Satgas Yonif RK 136/TS untuk menjalankan tugas negara,

Pangdam sampaikan bahwa Para prajurit tidak sendirian, Kodam akan dukung semua kebutuhan Satgas Yonif RK 136/TS.

Pangdam juga beri pengarahan kepada Satgas Yonif RK 136/TS dan sampaikan rasa bangganya karena prajuritnya telah siap di tugaskan, tentunya berkat kesungguhan dan kerja keras seluruh prajurit hingga berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dalam latihan pratugas daerah rawan maluku dengan baik.

Satuan Yonif RK Akan di tugaskan selama 9 bulan didaerah maluku tersebut.

Pangdam berpesan agar prajurit harus mempunyai kepercayaan dengan rekan maupun atasannya, seluruh prajurit harus mempunyai saling kepercayaan antara pimpinan dan anggota sehingga terjalin kekompakan yang tertanam dari satuan pangkalan,” sehingga permasalahan dapat di selesaikan dengan komunikasi, ujarnya.

Pangdam mengimbau, agar semua prajurit di jajaran Kodam I/BB harus cerdas, giat berlatih, disiplin, jujur dan pantang menyerah. Jangan lupa, cintai rakyat agar TNI selalu dicintai rakyat. Para prajurit hidup sebagai tentara bukan profesi, namun sudah menjadi pilihan hidup yang harus dijalani sepenuh jiwa,” pungkasnya.
Diakhiri dengan laporan jaga pos 1 Pangdam dan Rombongan kembali.
Turut mendampingi Pangdam dalam kegiatan di Markas Yonif RK 136/TS di Batam, Danrem 033/Wira Pratama Brigadir Jenderal TNI Gabriel Lema, S. Sos., Para Asisten Kodam I/BB, Kasrem dan Para Kasi Korem 033/WP, Dandim jajaran Korem 033/WP.(Penrem 033/WP)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020, berlangsung di Gedung Sri Srindit, Ranai, Senin 11 maret 2019, malam.

Musrenbang ini mengusung tema “Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan di Dukung Penguatan Manajemen Sumber Daya Aparatur”.

Dalam sambutannya Hamid Rizal mengatakan, Musrenbang perlu dilaksanakan karena merupakan wadah penampung dan membahas aspirasi masyarakat tentang apa saja yang diusulkan dalam segi pembangunan daerah.

Ketua DPRD Natuna saat memberi sambutan

“Seyogyanya RKPD Kabupaten Natuna tahun 2020, memuat program dan kegiatan yang mampu memberikan kontribusi positif, bagi kemajuan kabupaten Natuna, ” Ujar Hamid.

Orang nomor 1 di bumi laut sakti rantau bertuah ini pun berharap, penyusunan program dan kegiatan pada RKPD tahun 2020, telah diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target makro yang menjadi tanggung jawab pemkab Natuna.

” target itu antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45 persen, tingkat kemiskinan 3,80 persen, tingkat IPM 72,50 persen, tingkat inflasi 3,50 persen, dan rasio GINI 0,32 persen, ” terang Hamid Rizal.

Bupati Natuna menyapa tamu undangan musrenbang kabupaten Natuna

Sementara itu, Ketua DPRD Natuna Yusripandi dalam kesempatan yang sama menyampaikam pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Musrenbang Tahun 2019.

Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Yusripandi mengapresiasi kinerja Bupati beserta jajarannya yang telah bekerja keras menggelar musrenbang. Dengan demikian Yusripandi mengajak seluruh Lembaga Eksekutif maupun lembaga lainnya untuk konsisten dalam setiap tahapan pembahasan APBD.

” Karena kalau kita terlambat dalam pengesahan APBD maka ada sanksi administratif bagi anggota DPRD, dan Kepala Daerah yaitu berupa tidak di bayar 6 bulan semua hak keuangannya, ” tutur Yusripandi.

Anggota DPRD Natuna hadir dalam acara Musrenbang Kabupaten Natuna 2019

Di akhir penyampaiannya, Yusripandi meminta perbaikan pembangunan dibidang kesehatan seperti pelayanan kesehatan Puskesmas maupun Pustu, penggunaan BPJS yang di nilai kurang tersosialisasi, serta peningkatan pembangunan dibidang pendidikan terutama bagi anak yang kurang mampu. (alfian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Pusat akan mengubah formula untuk daerah kepulauan. Formula yang berubah ini akan membuat hitungan pembagian keuangan untuk daerah kepulauan menjadi lebih baik.

“Karena laut memang lebih luas dari daratan. (Sekjen) Kemendagri agar segera cek formulanya,” kata JK saat memberi pengarahan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Padang Convention Centre, Padang Sumatera Barat, Kamis, 21 februari.

JK menyatakan hal itu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Nurdin juga merupakan Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan.

Nurdin minta agar pembagian keuangan ada perlakuan khusus. Tidak dihitung berdasarkan kontinental saja. Daerah-daerah yang lautnya lebih luas harus mendapat perhatian khusus. Apalagi luas laut Kepri itu bisa sama dengan satu Pulau Jawa.

“Kita mau luas laut dihitung. APBD Kepri tidak  sebesar provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Kami mohon agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi UU,” kata Nurdin kepada JK.

Menurut Nurdin, RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiasi DPD RI sudah mendapat dukungan penuh DPR RI. Pansus yang sudah terbentuk juga terus menggesa agar RUU ini segera disahkan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Pansus B Lantai 3 Gedung Nusantara II, DPR RI Jakarta, pekan lalu, Nurdin berharap Pemerintah Pusat segera mengedahkan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU. Dengan adanya regulasi tersebut, menjadikan Daerah Kepulauan dapat tumbuh berkembang sama seperti daerah lainnya.

“Dengan disahnya RUU Daerah Kepulauan, maka pembangunan semakin cepat dan merata dengan seiringnya perubahan zaman, tidak ada lagi daerah tertinggal pada kemajuan zaman yang sudah berkembang ini,” ujar Nurdin.

Saat itu, Ketua Pansus Edison Betaubun menegaskan mereka akan mendorong dan mengharapkan pemerintah cepat menyetujui untuk disyahkan UU ini.

“Kita ingin semangat juang bertambah, dan ketika RUU disahkan UU tidak ada lagi revisi-revisi. Agar kedepan cepat dan tepat dalam berjalan, dan bupati dan walikota tau penting nya UU Daerah Kepulauan,” kata Edison.

Pada kesempatan itu, JK berharap agar APPSI harus bisa menjadi sarana memajukan berbagai arah pembangunan. Karena itulah cita-cita bangsa Indonesia, untuk memajukan negara dan mesejahterakan masyarakatnya.

“Bersyukur sebagai sebuah bangsa, negeri ini bisa terus membangun dengan kondisi yang aman dan nyaman. Karena banyak negara lain, yang justru bermasalah dengan pembangunan karena kondisi keamanan dalam negerinya yang penuh konflik,” kata JK.

Indonesia sambung Jusuf Kalla akan terus mengatasi setiap persoalan dan permasalahan bangsa ini. Baik persoalan di daerah seperti yang dihadapi gubernur selaku penguasa regional maupun menteri sebagai pejabat sektoral. Permasalahan ini harus diatasi bersama. (humas kepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – DPRD Kota Batam mengesahkan dua (2) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), masing-masing Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Ranperda usaha peternakan dan pelayanan kesehatan hewan.

Pengesahan kedua Perda ini, ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan Perda dalam rapat paripurna, Senin (18/2), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dengan dihadiri langsung oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi, Sekda Batam Jefridin dan sejumlah minta kerja DPRD Batam.

“Hari ini kita mengesahkan dua Ranperda untuk menjadi Perda, setelah terlebih dahulu kita mendengarkan laporan dari masing-masing Pansus,” ungkap Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

Ketua Pansus Perda Penataan dan Perbedayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Erizal mengatakan bahwa keberadaan Perda PKL merupakan perjuangan panjang yang sempat ditolak ditahun sebelumnya. Karenanya, ia mengapresiasi semua pihak yang turut serta mendorong lahirnya Perda tersebut, terutama kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi.

“Terima kasih kepada pak Walikota Batam, Muhammad Rudi, harapannya ia tidak semata-mata disahkan tetapi ada komitmen Pemerintah Daerah menyiapkan tempat dan anggaran,” ungkap politisi PPP ini.

Sebagai gambaran awal, lanjutnya, melalui Perda ia berharap akan lahir 64 titik PKL di Batam yang ditata sedemikian rupa. Kemudian dipantau dan dievaluasi secara bertahap sebelum nantinya ditarik kontribusi untuk pendapatan daerah.

“Harapan kita secara bertahap PKL akan memberikan kontribusi, namun mungkin tidak di tahun pertama tapi setelah evaluasi kita mengatakan mereka sudah berdaya,” jelasnya.

Sebelum pengesahan Ranperda penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, terlebih dahulu Pansus membacakan laporannya mengenai Bapemperda DPRD atas pengkajian harmonisasi dan itu dibacakan langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Batam, Sukaryo.

Dalam laporannya, Sukaryo mengatakan bahwa Perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menyangkut retribusi ke Pendapatan Daerah, dan retribusi juga kembali kepada pedagang kaki lima melalui program dan kegiatan pemberdayaan diantaranya pelatihan, permodalan dan promosi usaha.

Kemudian laporan Pansus pembahasan Ranperda usaha peternakan dan pelayanan kesehatan hewan dibacakan oleh anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam, Muhammad Musofa di hadapan peserta sidang Paripurna.

Dalam laporannya Musofa mengatakan bahwa Perda usaha peternakan dan pelayanan kesehatan hewan diatur hal-hal penting dan mendasar yang berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Yaitu seperti pengaturan mengenai benih, bibit dan pakan hewan. Kemudian alat, mesin perternakan serta kesehatan hewan, ketentuan yang betkaitan dengan budidaya ternak, kesehatan hewan, pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan. Selain itu juga diatur usaha pemotongan hewan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

“Selanjutnya juga diatur terkait penangganan dan pemeriksaan ulang pangan hewan serta tak kalah pentingnya adalah apa dan bagaimana kesrjahterahan hewan,” ucap Musofa

Sementara itu Walikota Batam, Muhammad Rudi dalam pendapat akhirnya berpendapat bahwa penetapan dua Ranperda tersebut semoga bisa dapat menumbuhkan sentral-sentral usaha mikro.

Yaitu mulai dari tingkat kelurahan serta meningkatkan sarana dan prasarana bagi penyelenggara usaha peternakan dan kesehatan hewan untuk menjadi motor percepatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak langsung secara profesional terwujudnya visi Kota Batam.

“Pemerintah Kota Batam mengucapkan tetimakasi atas ketjasam dan dukungan yang telah dilakukan oleh badan pembentukan peraturan daerah mauoun pansus  DPRD serta anggota Dewan lainnya,” ujarnya

Menurut Rudi tanpa kerjasama yang baik maka mustahil hal ini dapat terwujud. “Semoga apa yang kita cita-citakan adalah dalam rangka mewujudkan Kota Batam  sebagai dunia bandar madani dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dapat terwujud,”tutupnya

KEPRI

Selasa | 19 Februari 2019 | 10:40

Jalin Persatuan untuk Kesuksesan Pembangunan Daerah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun didampingi Bupati Lingga H Alias Wello membuka Rakor dan Pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) triwulan I tingkat Kabuapten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Lingga, Senin, 18 februari.

Nurdin mengatakan ada beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan pembangunan nasionali diantaranya masalah globalisasi, demokratisasi, penegakan hukum dan berita hoax.

“Di sini kita kesampingkan pangkat dan jabatan, tapi majukan persaudaraan dan anak beranak dalam menyikapi permasalahan ini,” ucap Nurdin.

Menurut Nurdin, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Lingga, sudah memiliki Peraturan Perundang-Undangan secara nasional sebagai landasan untuk bergerak.

“Dengan ada nya UU ini jadi kan bijak bagi masyarakat  Menuju Lingga Gemilang 2020, yang mana tanam erat jalin silaturahmi antar umat beragama,” ajak Nurdin.

Pemerintah menyadari, lanjut Nurdin, bahwa tanpa stabilitas akan mengganggu kerawanan, gangguan-gangguan yang harus diatasi bersama-sama maka perlu memasukan tiga Forum tersebut. Lebih lanjut tiga Forum ini merupakan kumpulan tokoh masyarakat yang menyadari bangsa ini perlu diselamatkan, dijaga dan dipelihara.

“Kita bersama-sama menjaga dan merangkul masyarakat untuk bersatu dengan membangun erat kebersamaan tanpa ada sara dan hoax,” tambah Nurdin.

Gubernur juga berterima kasih kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan paguyuban yang telah berperan serta di dalam FKUB, FKDM dan FPK. Tiga organisasi ini, merupakan dinding awal atau pertahanan awal dalam meredam atau mengantisipasi setiap gejala bentuk kewaspadaan dini konflik masyarakat.

“Ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama di tengah masyarakat,” ungkap Nurdin.

Dengan semakin majunya Lingga di bawah kepemimpinan AWE-NIZAR, dan dengan adanya lumbung padi di lingga, diharapkan koordinasi masyarakat jaga keamanan dan pembangunan negeri bunda melayu.

“Masyarakat yang terdepan agarnya peka terhadap faham-faham ancaman dan rapatkan barisan bersama dalam mengisi pembangunan,” kata Nurdin.

Nurdin berpesan, satukan hati satukan tekad dengan menjaga lima tiang pondasi dalam kehidupan. Yang menjadi pegang teguh dan bermasyarakat, martabat dan kejayaan.

“Mari kita berbekal idiologi pancasila dan rukun iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Dan jangan beda warna menjadi perpecahan bagi kita,” tutup Nurdin.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol H Armia menyebutkan dalam kegiatan pengukuhan ini peserta berjumlah 1017 orang dengan yang hadir 940 orang. Dengan dasar ini pembentukan agar dapat menjaga keamanan, hambatan lainnya di lingkungan masyarakat dangan menyambut pesta demokrasi 17 april.

“Dengan jumlah begitu banyak ini, kita berharap kedepan dapat berjalan dengan bijaksana. Agar permasalahan sosial, budaya dan sara dapat di selesai kan dengan musyawarah dan bersatu,” kata Armia.

Dalam pengukuhan dan Rakor ini dilantikan nya semua peserta tentang sosial budaya dan menjadi kan pamong bagi masyarakat dan informasi dari pemerintah setempat. Agar kedepan masyarakat dapat di akomodir berbagai solusi.

“Dengan jumlah 7 Kelurah dan 57 Desa yang jangkauan nya berpulau-pulau, agar kedepan menjadi kosolidasi dan konsultasi bersama,” kata Armia.

Tampak hadir Anggota Dewan Provinsi Hanafi Ekra, Kapolres Lingga, Kepala Bakesbangpol Lamidi, Kadis Pendidikan Muh Dali, Kadis Pemuda dan Olahraga Maifrizon, Kabiro Humas Protokol dan Penghubung Nilwan, Sekretaris BKKD H Aiyub beserta peserta dan tamu undangan. (humas kepri)

KEPRI

Minggu | 17 Februari 2019 | 22:21

UU Daerah Kepulauan, Pembangunan Semakin Cepat dan Merata

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun berharap Pemerintah Pusat segera mengedahkan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU. Dengan adanya regulasi tersebut, menjadikan Daerah Kepulauan dapat tumbuh berkembang sama seperti daerah lainnya.

“Dengan disahnya RUU Daerah Kepulauan, maka pembangunan semakin cepat dan merata dengan seiringnya perubahan zaman, tidak ada lagi daerah tertinggal pada kemajuan zaman yang sudah berkembang ini,” ujar Nurdin saat Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Pansus B Lantai 3 Gedung Nusantara II, DPR RI Jakarta, Rabu, 13 februari.

Menurut Nurdin, dengan Pimpinan DPD RI dan DPR RI dalam konsultasi sepenuhnya mendukung RUU ini. Karena RUU ini dianggap sebagai tonggak dalam pembangunan wilayah kepulauan yang selama ini tertinggal dibanding daerah dengan wilayah kontinental atau daratan.

“Kami berharap secepatnya Pimpinan DPD dan DPR menghadap Bapak Presiden dalam hal ini selaku Pemerintah Pusat. Berjuang untuk memperjuangkan daerah, terutama untuk menghadirkan kesejahteraan di daerah kepulauan dan ini satu-satunya UU yang kami minta,” tambah Nurdin.

Nurdin yang juga sebagai Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan itu menyatakan, keberadaan UU Daerah Kepulauan sangat-sangat dibutuhkan untuk payung hukum bagi pemerintah daerah mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur di provinsi kepulauan.

Daerah Kepulauan Ini juga menjadi prioritas. Karena dengan nawa cita Presiden yang menjadikan Indonesia negara maritim dan daerah strategis nasional, maka ini harus kejar dan tercapai demi masyarakat sejahtera.

“Untuk bisa memberikan kontribusi dengan porsi anggaran pembangunan lebih besar pada provinsi-provinsi kepulauan, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum berupa undang-undang,” tambah Nurdin.

Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengapresiasi Pansus DPR RI yang telah bekerja sungguh-sungguh, dan berjuang bersama dengan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dan DPD RI sebagai inisiatornya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pansus, yang serius memperjuang kan UU Kepualauan. Dengan arah yang cepat, tegas dan bertindak,” ujar Zeth.

Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah juga mengatakan bahwa dengan jelas dan logis dalam mengelolakan kelautan tidak sama dengan pengelolaan daratan, yang mana biaya sangat tinggi dalam pengelolaan kelautan yang ada sangat tidak wajar bagi daerah kepulauan.

“Intinya laut di daerah kepulauan bisa menjaga kedaulatan laut, menjadi kan potensi yang mahal di mata dunia dan pengelolaan yang baik dan terjaga,” kata Abdul.

Dalam pada itu, Ketua pansus Edison Betaubun bersama anggota yang berasal dari daerah kepulauan menyatakan agar Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK) tidak hanya dari delapan Provinsi tapi kabupaten kota kepulauan juga dibawa karena ada yang tidak termasuk dalam delapan provinsi tersebut. Ketua Pansus juga menegaskan mereka akan mendorong dan mengharapkan pemerintah cepat menyetujui untuk disyahkan UU ini.

“Kita ingin semangat juang bertambah, dan ketika RUU disahkan UU tidak ada lagi revisi-revisi. Agar kedepan cepat dan tepat dalam berjalan, dan bupati dan walikota tau penting nya UU kepulauan,” kata Edison.

Edison melanjutkan bahwa Pansus akan tegas dan tajam terhadap Pemerintah nantinya. Agar para menteri terkait untuk hadir langsung untuk bersama melihat pentingnya Undang-Undang Daerah Kepulauan ini. Maka disini lah perlunya di perhatikan.

“Kita pansus akan memperdalam lagi konsolidasi bersama pemerintah agar mau bersama-sama merumuskan regulasi ini secepatnya,” lanjut Edison.

Edison juga mengajak semua pihak terkait untuk menyatukan rumus, agar jangan bertele-tele dalam pembahasan, tapi gerak yang cepat dengan waktu yang sesingkat nya. Agar ini tidak berlama-lama lagi menuju pengesahan nya.

“Kita sekarang banyak-banyak membahas, tapi ngulang-ngulang. Kapan siap dan realisasinya,” tambah Edison lagi.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadilah, Perwakilan dari NTT dan NTB, Tim Teknis Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan beserta kepala OPD dan Staf ASN. (humas kepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Jakarta, 29 Januari 2019. Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) di Gedung DPR RI pada Senin (28/01/2019). Pada kesempatan itu, Akbar Faizal, Anggota Fraksi Partai NasDem fokus menyampaikan evaluasi terkait penyimpangan pengelolaan keuangan daerah untuk agenda politik orang-orang tertentu.

Akbar Faizal menyatakan sudah ada 107 kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang telah diciduk KPK. Ia menganggap bahwa hal ini bukan suatu yang harus dibanggakan, melainkan hal yang harus dikhawatirkan dan direnungkan lebih dalam mengenai sistem apa yang harus dibangun untuk membenahi demokrasi di daerah.

Akbar Faizal menyatakan akar permasalahan dari korupsi di daerah adalah pada tahap pertama terpilihnya kepala daerah itu sendiri, yakni mahar politik yang harus diberikan oleh setiap calon ketika ingin berkontestasi pada pilkada. Untuk menebus mahar tersebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa paslon meminta dukungan finansial ke berbagai perusahaan. Sebagai timbal baliknya, ketika terpilih, maka ada harga yang harus dibayar untuk mengembalikan modal. Karena itu kepentingan rakyat lah yang kembali dirugikan.

“Tanpa bermaksud untuk pamer, kalaupun pamer, saya ingin mengambil risiko itu. Partai kami (NasDem) sudah memulainya, dengan menolak yang namanya mahar. Saya rasa dimulai dari sini sebenarnya. Bahwa kemudian kemarin kepala daerah ke-107 yang dicokok adalah dari NasDem, itu iya, dan saya mohon maaf atas itu, tapi kami sudah memecatnya! Tidak ada permakluman bagi kader yang melakukan tindak pidana korupsi,” tegas anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan II.

Akbar juga menyampaikan identifikasi yang ia lakukan terhadap beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang mendapat pendanaan dari ‘Cukong’, kemudian membuat kesepakatan bahwa 3 tahun anggaran kabupaten tidak boleh dikelola oleh Bupati, melainkan oleh ‘Cukong’ dan orang lain dibaliknya. Kesepakatan itu begitu terstruktur hingga dapat diarahkan untuk bertarung pada agenda-agenda politik yang lain.

“Dan mereka menggerakan seluruh sumber daya untuk agenda-agenda politiknya, termasuk meloloskan seseorang menjadi Anggota DPR RI. Mereka dengan bangganya mengatakan hal itu kepada orang lain. Oke, kita saling intip, kita bertarung nantinya. Sebab ini sudah sangat merusak demokrasi kita,” paparnya.
Sebagai solusi, Akbar Faizal meminta atensi yang ketat dari KPK RI untuk mengawasi potensi penggunaan keuangan daerah untuk agenda politik oknum-oknum tertentu.

Selain itu, Akbar Faizal mendorong kepada KPK dan seluruh anggota komisi III untuk bersama mengawal pembentukan aturan berupa pemaksanaan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan teknologi tersebut, maka tidak ada sepeser rupiah pun yang dapat digelapkan oleh kepala daerah untuk membayar kembali modal kepada cukong, atau digunakan untuk modal kampanye politik oknum tertentu. (***)

cukong pilkada

RILIS

Senin | 14 Januari 2019 | 15:43

Akbar Faizal Cegah Cukong Pilkada Main Proyek di Daerah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Makassar – Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal berjanji membongkar kasus dugaan korupsi proyek irigasi di Bulukumba senilai Rp 49,819 miliar. Bahkan, anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI ini, berjanji membawa kasus itu ke rapat kerja dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam waktu dekat.

“Saya akan membawa dalam rapat Minggu ini dengan Jaksa Agung. Saya akan mempertanyakan dan mengawalnya,” tegas Akbar Faizal saat menerima aduan pelapor dugaan suap proyek irigasi dari oknum PNS, Andi Ichwan di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Minggu, 13 Januari 2019.

Dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali tidak boleh ada yang istimewa. Pada pilkada Bulukumba, Partai NasDem mendukung Andi Sukri Sappewali, tapi bukan berarti NasDem mendukung penyalahgunaan kewenangan.

“Ini pembuktian bahwa NasDem tidak akan memberi toleransi dan total memberi dukungan kepada penegak hukum. Ini juga sekaligus memberi sinyal kapada para pejabat daerah untuk tidak seenaknya dan merasa bisa berbuat apa saja. Saya akan mengawasi dengan detail dan terukur,” kata AF sapaan Akbar Faisal.

Menurut Akbar Faizal paraktek cukong untuk mendapatkan proyek seperti kasus dugaan korupsi proyek irigasi di Bulukumba tersebut juga terjadi di Kabupaten lain, khusnya kabupaten yang baru saja melaksanakan pilkada.

“Pola-pola pencarian uang dengan cukong seperti ini juga terjadi di kabupaten lain khususnya kabupaten yang baru saja melaksanakan pilkada, dimana para kandidat dibiayai oleh cukong. Semakin tebal dana cukongnya, maka peluang menang makin besar. Maka, ketika terpilih jadi bupati dia terjebak pada tangan-tangan hitam cukong yang membuat bupati terpilih hanya seperti wayang,” ungkap politisi NasDem itu.

Untuk mencegah permainan praktek bagi- bagi proyek tersebut, sebagai anggota komisi III DPR-RI yang mempunyai fungsi pengawasan yang bermitra dengan penegak hukum akan melakukan perhatian penuh.

“Saya akan memberi perhatian penuh dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Sulsel, khususnya di dapil saya secara sangat ketat. Seperti kasus di Bulukumba, ini bukti awal sudah saya dapatkan,” jelas AF. (fraksi nasdem dpr ri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun mengajak Kepala Daerah, Khususnya Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yang baru dilantik untuk segera menjalankan tugas dan tanggungjawab bagi masyarakat. Mereka harus mampu memberikan lompatan prestasi yang membanggakan serta mengangkat keunggulan daerah.

“Mari kita bangun daerah ini dengan kebersamaan dan semaksimal mungkin,” ujar Nurdin saat melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang masa jabatan 2018-2023 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat, 21 September 2018.

Sebagai ibu kota sebuah provinsi, Tanjungpinang harus terus berlomba menjadi yang terdepan, tentu tanpa mengesampingkan semua Kabupaten dan Kota lainnya. Nurdin mengatakan bahwa untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan kerja keras semua pihak.

Gubernur sendiri hadir bersama Istri Hj. Noor Lizah Nurdin Basirun, Wakil Gubernur H.Isdianto dan Istri Hj Rosmery Isdianto, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah dan Istri Rismarini Arif Fadillah. Tampak pula hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Husnizar Hood, Kajati Kepri Asri Agung Putra, Darem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama R Eko Suyatno, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Bupati Natuna Hamid Rizal, Tokoh masyarakat Hj.Aisyah Sani, Hj.Suryatati A Manan, H.Lis Darmansyah, H.Ansar Ahmad, H.Huzrin Hood beserta tamu undangan lainnya.

Kepada Walikota sebelumnya, yakni H.Lis Darmansyah, Gubernur mengucapkan terimakasih dan mengajak untuk bersama-sama ikut membangun Tanjungpinang. Karena menurut Nurdin masyarkat menunggu tenaga dan pemikiran semua elemen yang ikut andil dalam pembangunan sesuai peran dan kemampuannya.

“Wakafkan secara ikhlas waktu dan pemikiran kita untuk masyarakat,” tambah Nurdin.

Kemudian, kepada Walikota yang baru saja dilantik, Nurdin mengajak jajarannya untuk segera melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam membangun Tanjungpinang.

“Segera singsingkan lengan baju dan langsung bekerja karna waktu 5 tahun bukan lah waktu yang lama, tunjukan pembangunan yang nyata untuk masyarakat,” tutup Nurdin.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-6027 Tahun 2018 tentang pengangkatan Wali Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Mengesahkan H Syahrul, S.Pd sebagai Wali Kota Tanjungpinang untuk masa jabatan 2018-2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.21-6028 Tahun 2018 tentang pengangkatan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Menetapkan Hj Rahma, S.Ip sebagai Wakil Wali Kota Tanjungpinang untuk masa jabatan tahun 2018-2023.

Pelantikan sendiri berlangsung tertib dan khidmat, acara diawali dengan pembacaan dan penandatanganan Sumpah Jabatan yang dipimpin oleh Gubernur Nurdin, kemudian pemasangan dan penyematan tanda jabatan serta penyerahan petikan keputusan, Lalu pelantikan oleh Gubernur dan ditutup dengan Penandatanganan pakta integritas.

Pada kesempatan ini juga langsung dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjungpinang berdasarkan surat Keputusan Ketua TP PKK Provinsi Kepri Nomor: 04/Kep-PKK-Kepri/IX/2018 tanggal 20 September 2018 melantik Juariah Syahrul sebagai Ketua TP-PKK Kota Tanjungpinang masa jabatan 2018-2023. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun berharap agar kegiatan Jambore yang dilaksanakan oleh kader PKK dapat menjadi wadah untuk menambah wawasan serta pengetahuan. Selain itu juga untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang kemudian menjadi bekal untuk membangun Kepulauan Riau.

“Majunya suatu daerah karena adanya peran vital kaum ibu,” ujar Nurdin saat menghadiri puncak Hari Kesatuan Gerak PKK ke 46 dan Jambore Kader PKK se-Provinsi Kepri 2018 di Kawasan Coastal Area, Karimun, Jumat, 21 September 2018.

Nurdin melanjutkan, bahwa dari kegiatan ini jugalah peningkatan silaturahmi terjalin. Perlu juga diperbanyak kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang juga menjadi pendorong kegiatan pembangunan.

“Kegiatan ini dapat melihat secara langsung meningkatkan kemampuan kader mengikuti lomba-lomba berkaitan dengan program program pokok PKK,” lanjut Nurdin.

Dari sini juga, Nurdin ingin ibu-ibu tahu dan melihat dan bersentuhan langsung ke bawah. Hal ini agar dapat membina kader-kader selanjutnya kedepan untuk lebih maju. Apalagi terus disuport oleh pemerintah itu sendiri.

“Pemerintah selalu menyokong hal hal positif, apalagi bersentuhan langsung dengan masyarakat”, tambah Nurdin.

Dalam kesempatan ini, Gubernur juga memberikan sejumlah sumbangan kepada para pasukan orange yang menjaga kebersihan coastal area.

“Tolong jage Coastal ni ye, jaga dari orang-orang yang tak bertanggung jawab atau yang merusak”, pesan Nurdin.

Sementara itu, Penasehat Tim Penggerak PKK Hj Noor Lizah Nurdin Basirun mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan perekat Kesetiakawanan para kader untuk mewujudkan kebersamaan yang harmonis.

“Berbagai adanya perlombaan pada jambore tersebut membuat kita kompak dalam kebersamaan”, kata Noor Lizah.

Karena menurut Noor Lizah, kehadiran ratusan lebih peserta akan membuat keindahan objek wisata Coastal Area semakin diketahui khalayak ramai.

“Jika satu orang menceritakan hasil kunjungannya ke 10 orang saja maka akan ada ribuan orang yang akan mengetahui keindahan objek wisata di Karimun, ini akan berdampak baik terhadap kunjungan wisatawan,” ungkap Noorlizah.

Dirinya juga ingin masyarakat agar bersama sama bergabung dengan kader PKK, sebagai penyambung lidah pemerintah dan masyarakat lewat pembinaan sebagai Wadah Pemersatu.

“Kedepan nya saya ingin kader kader yang berpangalaman bersosialisasi dengan masyarakat dan jemput warga nya untuk berpartisifasi”, lanjut Noor Lizah.

Kemudian Ketua TP-PKK Provnsi Kepri Hj Riawina dalam laporannya juga mengapresiasi Penasehat PKK atas sumbang saran yang telah diberikan kepada tim penggerak PKK Provinsi Kepri.

“Terima kasih banyak kepada pak Gubernur dan ibu penasehat yang telah hadir”, kata Riawina.

Sebagai sarana pembelajaran dan solidaritas kader PKK se Provinsi Kepri dengan 10 program pokok PKK, dengan ikut serta oleh Penggerak PKK 7 Kabupaten dan Kota. Jambore diikuti oleh kader PKK yang berasal dari provinsi dan juga dari 7 kabupaten / kota setempat. Diharapkan pelaksanaan kegiatan berjenjang setiap tahun nya agar kedepan nya lebih maju dan bermoral dengan kegiatan kegiatan yang kreatife dan terrencana.

“Semoga kedepan lebih bagus dan maju dan lebih banyak kader ikut berpartisifasi”, kata Riaulina.

Jambore sendiri ditandai dengan pelepasan balon serta parade dan defile penggerak PKK Se Provinsi Kepri dengan berbagai macam keragaman daerah setempat terutama disektor wisata.

Tampak hadir dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah H TS Arif Fadilah dan Ketua Dharma Wanita Provinsi Kepri Hj Rismarini Arif Fadilah, Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim, Ketua BKOW Provinsi Kepri Hj Rosmery Isdianto. Hadir pula Asisten Administrasi Umum M Hasbi, Staf Ahli Syamsuardi, Kepala Bakesbangpol Lamidi, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Burhanudin, Kadis Pemberdayaan Perempuan Misni, Kabiro Administrasi Layanan Pengadaan Misbardi, Kabiro Humas, Protokol dan Penghubung Nilwan, Sekretaris BPKAD H Aiyub beserta tamu undangan lainnya. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan H Nurdin Basirun menyambut baik terbentuknya Pansus RUU Daerah Kepulauan. Dengan terbentuknya Pansus ini diharapkan DPR RI segera mengesahkannya menjadi UU Daerah Kepulauan.

“Terima kasih DPR RI dengan terbentuknya Pansus RUU Daerah Kepulauan ini. Semoga pengesahan RUU ini semakin mempercepat kemajuan provinsi kepulauan dah semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Nurdin, di Kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

Kemarin, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menetapkan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan. Anggota DPR RI Edison Betaubun (F-Golkar) terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Selain Edison, ada juga Mercy Chriesty Barends (F-PDI Perjuangan), Wenny Warouw (F-Gerindra) dan Amir Uskara (F-PPP) dalam Pansus.

Selain penetapan pimpinan Pansus, disepakati pencalonan wakil rakyat dari provinsi yang tergabung dalam BKS Provinsi Kepulauan untuk duduk di panitia khusus. Mereka di antaranya dari Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Gubernur Nurdin, berharap dukungan dan doa masyarakat Kepri untuk percepatan proses ini. Dengan disahkannya RUU Daerah Kepulauan menjadi UU, Nurdin berharap, salah satu yang cepat terealisasi adalah pengalokasian penghitungan anggaran juga berdasarkan luasnya lautan.

Memang selama ini alokasi anggaran hanya berdasarkan luas daratan. Nurdin mengatakan, pihaknya agar kembali mengumpulkan para gubernur yang tergabung dalam BKS untuk mendukung kerja cepat Pansus ini.

“Mudah-mudahan semua ini cepat terealisasi. Mohon doa dan dukungan semuanya,” kata Nurdin.

Dalam dua hari di Jakarta, Nurdin memang mengawal dan menggesa percepatan penggesahan RUU ini. Rabu, 5 September 2018 Nurdin bertemu dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. DPD RI menjadi lembaga yang paling berperan terhadap RUU Daerah Kepulauan ini. Lembaga inilah yang menginisiasi RUU ini sehingga tahun 2018 masuk dalam Prolegnas DPR RI.

Saat pembentukan Pansus ini, Fahri Hamzah mengatakan RUU Daerah Kepulauan merupakan pemenuhan janji pemerintah, seperti tagline pemerintah poros maritim. Hal ini akan menjadi platform bagi pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi daerah kepulauan.(***)

sumber: humaskepri.id

Nurdin Gesa Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Upaya-upaya percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan terus dilakukan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Sebagai Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Nurdin terus mengawal agar tahun ini RUU itu disahkan menjadi UU Daerah Kepulauan.

“Niat kita ingin membangun bangsa ini dengan memanfaatkan potensi besar kemaritiman. UU ini akan mempercepat kejayaan itu,” kata Gubernur Nurdin sesaat setelah bertemu Ketua DPD RI H Oesman Sapta Odang, di Kantor DPD RI, Jakarta, Rabu, 5 September 2018 petang.

Nurdin ke Jakarta menemui OSO setelah serangkaian acara di Kepri. Nurdin memulai pagi dengan bersafari subuh di Masjid Abbas Thalib Batu 9 Tanjungpinang. Setelah itu Nurdin menghadiri pelantikan dewan pengurus Ikatan Pengusaha Industri Kapal Indonesia Cabang Kepri di Hotel Swiss Bell Harbourbay Batam.

Dalam pertemuan sekitar dua jam itu, OSO didampingi Sekjen DPD RI. Sementara Nurdin didampingi Asisten Pemerintahan yang juga Sekretaris BKS Provinsi Kepulauan Raja Ariza dan Asisten Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum.

Masuknya RUU Daerah Kepulauan merupakan inisaisi DPD RI. Tahun ini RUU itu sudah masuk dalam
prolegnas DPR RI. Karena itu desakan dari BKS Provinsi Kepulauan semakin menguat.

Menurut Nurdin, keinginan BKS agar RUU ini segera disahkan adalah untuk penguatan pembangunan di daerah kepulauan. Apalagi semangat Presiden Joko Widodo yang mencanangkan dalam Nawacitanya membangun dari pinggiran, sangat sejalan dengan mempercepat membangunnya daerah-daerah kepulauan.

“Laut adalah masa depan kita. Kita harus memanfaatkan laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin.

Nurdin mengatakan, OSO dan DPD RI berkomitmen untuk menggesa percepatan pengesahn RUU itu.

Berbagai langkah terus dilakukan BKS Provinsi Kepulauan. Agustus lalu, perwakilan delapan Gubernur yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan mendesak agar Rancangan Undang-undang melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah di ruang rapat Komisi II, Jakarta. Ke delapan provinsi itu adaah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Maluku Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Saat itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pihaknya juga berharap RUU ini disahkan paling cepat tahun ini dan paling lama sebelum periode anggota DPR RI yang sekarang berakhir.

“Saya harap DPR RI lebih fokus membahas RUU ini. Aturan di UU tersebut merupakan dasar penting untuk pengembangan konsep maritim bagi Republik Indonesia,” kata Fahri.(***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan telah berakhir. Setelah KNPI Provinsi Kepri melalui surat keputusannya mengangkat Karateker untuk tiga kabupaten/kota tersebut di atas.

“Terhitung hari ini kepengurusan DPD KNPI Batam periode 2014-2017, Karimun dan Bintan telah berakhir, sesuai hasil keputusan DPD KNPI Kepri,” ungkap Ketua KNPI Kepri, Banjar Ahmad didampingi Sekretarisnya Andi Mukhtar dan sejumlah pengurus lainnya, Askarmin dan Abdullah Yusuf ke awak media, Senin, 3 September 2018.

Ditemui di restoran Bambu Hotel Harmoni One, Batam Center, Banjar menguraikan alasan munculnya Karaterker kepengurusan DPD KNPI ditiga kabupaten/kota karena pengurus tak mampu menjalankan amanat organisasi, diantaranya melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) dan melaksanakan konsolidasi ditataran pengurus.

Setidaknya ada dua alasan penunjukan Karateker, lanjut Banjar, sebagai upaya penyelamatan organisasi dan juga regenerasi kepemimpinan pemuda di tiga kabupaten/kota. “Karatekernya sudah ditunjuk, dan dalam dua hari ini kita umumkan ke publik,” terangnya.

Dijelaskan oleh Sekretaris KNPI Kepri, Andi Mukhtar, terkait KNPI Batam bahwa kepemimpinan Kadarisman tidak mampu melaksanakan Musda hingga masa jabatannya 2 Desember 2017 berakhir. Dengan alasan penyematan organisasi diterbitkan surat perpanjangan dari 5 Januari hingga 5 Juli 2018 dengan tugas melaksanakan Musda dan konsolidasi.

“Masa jabatan telah berakhir 2 Desember 2017, kepengurusan diperpanjang hingga 5 Juli 2018 agar bisa melaksanakan Musda, tapi itu pun tak bisa melaksanakan Musda,” jelas Andi.

Tidak sampai disitu, kata Andi, pengurus KNPI Kepri juga masih memberikan kesempatan kepada Kadarisman cs agar bisa melaksanakan Musda pada 1-2 September 2018, dan itupun tidak terlaksana.

“Tiga kali kesempatan sudah kita berikan, tapi ketiga kesempatan tidak dimanfaatkan tanpa alasan yang jelas,” tegas Andi.

Terakhir disampaikan Andi, dengan berakhirnya kepengurusan tiga DPD KNPI kabupaten/kota, maka segala urusan terkait dengan KNPI dimasing-masing tiga wilayah ini diambil alih oleh pengurus KNPI Kepri.

“Dengan Karateker ini diinformasikan kepada seluruh stakeholder, pemerintah dan Okp dapat berkoordinasi dengan KNPI Kepri terkait segala sesuatu menyangkut tiga KNPI kabupaten/kota yang di atas,” pungkas Andi. (r)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Mapanget- Lion Air Group senantiasa mendukung dalam menyediakan akses dari dan menuju Bali maupun Sulut, sesuai konsep Komponen Daerah Tujuan Wisata 3A, yaitu khusus aksebilitas (access). Kehadiran dan ketersediaan pilihan penerbangan diharapkan mampu mempercepat koneksi antardestinasi, sehingga berdampak positif dalam menggeliatkan wisata dan perekonomian ke daerah.

Corporate Communications Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, Lion Air memproyeksikan pertumbuhan destinasi Sulut serta Bali akan semakin tumbuh, sejalan berbagai inisiasi pemerintah, pelaku industri wisata, maskapai, perhotelan, pengelola bandar udara yang didukung banyak pihak.  Selain itu, Lion Air Group menyokong Kementerian Pariwisata RI dalam prograrm pencapaian 17 juta wisatawan menuju Indonesia.

BACA: Menghubungkan Destinasi yang Instagramable, Lion Air Melayani Penerbangan Langsung Manado ke Denpasar

“Data pergerakan lalu lintas penumpang PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado pada Januari – Juli 2018 tercatat 1.644.691 orang atau naik 8% dari periode yang sama pada 2018 yaitu 1.517.437 orang,” jelas Danang.

Pada Januari – Juli 2018, kata Danang, jumlah penumpang internasional 150.372 orang, tercatat tumbuh 69% dari total 88.914 orang di tahun sebelumnya. Untuk pergerakan penumpang domestik 1.494.319 orang atau meningkat 5% dari periode sama pada 2017 yaitu 1.428.523 orang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), total wisman yang datang ke Sulawesi Utara melalui pintu masuk Sam Ratulangi pada Mei 2018 yaitu 9.405 orang atau menurun 7,79% dibanding April 2018 yang mencapai 10.200 orang.

“Jika dibandingkan dengan kunjungan wisman bulan yang sama pada Mei 2017 tercatat 5.589 orang, tumbuh 68,28%,” tutupnya.(rls)

TANJUNG PINANG

Senin | 13 Agustus 2018 | 10:39

Desak DPR RI Sahkan UU Daerah Kepulauan, Ini Langkah 8 BKS

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang- Delapan Gubernur yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan mendesak agar Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi UU. Pengesahan itu diharapkan semakin mempercepat pembangunan dan peningkatan masyarakat di daerah-daerah kepulauan.

Agar pengesahan tersebut dipercepat, BKS Provinsi Kepulauan melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah di ruang rapat Komisi II, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018 petang. Ke delapan provinsi itu adaah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Maluku  Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Raja Ariza, Sekretaris BKS Provinsi Kepulauan mengatakan pihaknya berharap apa yang sudah diiinisiasi segera dibahas DPR RI. BKS menginginkan tahun ini RUU tersebut sudah disahkan menjadi UU.

Sementara Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pihaknya berharap RUU ini disahkan paling cepat tahun ini dan paling lama sebelum periode anggota DPR RI yang sekarang berakhir.

“Saya harap DPR RI lebih fokus membahas RUU ini. Aturan di UU tersebut merupakan dasar penting untuk pengembangan konsep maritim bagi Republik Indonesia,” kata Fahri.

Menurut Fahri, RUU ini adalah hutang yang harus ditunaikan dan dibayar pada periode ini. Karena itu, ketika menerima BKS Kepulauan, Fahri menyebutnya sebagai menerima penagih hutang. Sebab ada hutang dari pemerintah agar terkelolanya wilayah kepulauan yang lebih adil dan mencerminkan konsep Indonesia sebagai negara maritim.

“Karena laut adalah masa depan kita,” kata Fahri.

DPR RI, kata Fahri, sudah bersepakat agar masalah ini dibahas oleh Panitia Khusus yang beranggotakan 30 orang. Menurut Fahri, tidak ada halangan bagi RUU ini menjadi Undang-undang. Bahkan ini seharusnya dikejar empat tahun lalu di periode awal.

“UU ini adalah keinginan kita untuk mengembalikan kita ke daerah maritim,” kata Fahri.

Kepri, yang merupakan Ketua BKS Provinsi Kepulauan hadir Asisten Pemerintahan Raja Ariza, Kepala Barenlitbang Naharuddin dan Karo Pemerihan Haryono. Selain perwakilan dari seluruh provinsi kepulauan, hadir juga Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam dan sejumlah anggota DPD RI. RUU Daerah Kepulauan ini merupakan inisiasi DPD RI dan sudah masuk agenda prolegnas tahun ini.(*)

Sumber: humaskepri.id