Dampingi

curhat masyarakat

BATAM

Senin | 08 April 2019 | 18:43

Pospera Dampingi FKTW Batam Jumpa Presiden Bahas Permasalahan Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID BATAM – Disela kesibukannya kampanye, Capres 01, Jokowi menyempatkan bertemu dan mendengar aspirasi rakyat Batam yang tergabung di Forum Komunikasi RT / RW (FKTW) Kota Batam, didampingi Ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kepri, Hazhary di ruang tunggu VVIP Bandara Hang Nadim, Kota Batam, Sabtu, 6 April 2019.

Ketua FKTW Kota Batam, Rushadi Wijaya mengatakan ada 19 pengurus FKTW Kota Batam yang hadir dan berdiskusi langsung dengan Jokowi.

“Tadi telah kita sampaikan beberapa persoalan masyarakat Kota Batam secara langsung kepada Bapak Presiden Indonesia, Joko Widodo. Langsung ditanggapi oleh orang nomor satu di NKRI,” ujar Rushadi Wijaya.

Rushadi menyampaikan agar Jokowi menyelesaikan persoalan Uang Wajib Tahunan (UWT) dan Peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi hak milik. Semua itu menjadi beban terberat masyarakat Kota Batam.

Sebelum pertemuan antara FKTW Kota Batam dengan Bapak Jokowi berakhir, seluruh jajaran FKTW melakukan doa bersama.

“Kami mendoakan Bapak Jokowi dan Ibu Iriana supaya diberi kesehatan selalu dan bisa untuk menyelesaikan persoalan rakyat Indonesia oleh Sang Maha Kuasa. Semoga Bangsa Indonesia dijauhkan dari kabar-kabar palsu (Hoax) yang dapat merusak persatuan NKRI,” tutup Rushadi.

Rushadi juga mengucapkan terima kasih kepada Pospera Provinsi Kepulauan Riau karena bantuannya dapat menyampaikan permasalahan di kehidupan masyarakat Kota Batam.

Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Kepulauan Riau, Hazhary menuturkan bahwa organisasi Pospera sejatinya sebagai mata dan telinga serta hati bagi Presiden Indonesia, Bapak Jokowi dalam memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Rakyat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

“Karena persoalan masyarakat Kota Batam secara keseluruhan tentang uang Wajib Tahunan (UWT) dan Hak Guna Bangunan maka Pospera Provinsi Kepulauan Riau memfasilitasi FKTW Kota Batam untuk ketemu Presiden, Jokowi,” ujar Hazhary.

Hazhary menegaskan Jokowi sangat merespon keluhan masyarakat Kota Batam melalui FKTW.

“Jokowi langsung berjanji secepatnya untuk menghapuskan Uang Wajib Tahunan dan Surat Hak Guna Bangunan akan diubah menjadi Surat Hak Milik,” tutup Hazhary. (sal)

KEPRI

Sabtu | 15 September 2018 | 18:40

Dukung Program untuk Meningkatkan Ekonomi Nurdin: “Siap Ikut Turun ke Lapangan Dampingi Tim Kementerian”

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun mendukung penuh pengembangan ekowisata di sejumlah hutan produksi lestari di pulau pulau potential di Kepri. Apapun program untuk meningkatkan ekonomi daerah, harus didukung dengan maksimal. Tapi, Jakarta diminta juga memberi dukungan penuh, apalagi terkait perizinan di kawasan hutan produksi tersebut.

“Saya siap ikut turun ke lapangan mendampingi Tim Kementerian, terutama untuk meninjau potensi potensi wisata yang ada di Kepri. Sekarang masih banyak hutan produksi di lokasi wisata kita yang agak terkendala dalam hal perizinan,” kata Nurdin saat menerima Team Leader to Accelerate Ecotourisme Development Kementerian Pariwisata RI, di Istana Kota Piring Perkantoran Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu, 12 September 2018 malam.

David Makes, Asisten Deputi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan mewakili Kemenpar dan Johan Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi dari Kementrian LHK tersebut datang bersama sejumlah anggota dan bakal menggelar Focus Discusion Group (FGD) dengan mengundang calon investor di Batam. Nurdin pada pertemuan itu didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum.

Nurdin berpesan kepada tim untuk mengajak serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ikut serta ke Kepri. Agar semua bisa diakselerasikan lebih cepat untuk pengembangan ekowisata.

Menurut Nurdin, apa yang disampaikan pihak kementerian pariwisata sudah sejalan dengan konsep pengembangan kepariwisataan di Kepri. Pemprov Kepri pun sangat fokus dalam mengembangkan sektor ini.

Segera perizinan untuk sektor ini ikut dibantu dipercepat. Apalagi, banyak pulau di Kepri yang memiliki potensi tersendiri untuk pengembangan wisata.

“Kita punya 2.408 pulau, banyak yang punya pesona untuk pariwisata,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, soal lokasi terbaik, dunia sudah mengakuinya. Seperti Pulau Bawah atau kawasan-kawasan lainnya. Malah, beberapa temlat disanding dan dibandingkan dengan Maldives.

Pada Agustus lalu, misalnya, Nurdin mengunjungi sejumlah pulau yang sedang dikembangkan untuk daerah tujuan wisata baru. Para investor, sudah tidak ragu lagi untuk berinvestasi di bidang pariwisata. (***)

sumber: humaskepri.id

PARTAI POLITIK

Selasa | 10 Juli 2018 | 16:02

Partai Golkar Rencana Tempatkan Kadernya Dampingi Capres Jokowi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Partai Golkar punya rencana menempatkan kadernya di kursi cawapres, mendampingi capres Jokowi pada 2019. Bila cawapres Jokowi tak sesuai pilihan Golkar, ini yang akan dilakukan Golkar.

“Kita sudah menyiapkan langkah antisipasi. Tentu tidak bisa kita sampaikan di muka umum.

Langkah antisipasinya bisa jadi kita tetap mendukung Jokowi dan tentu dengan negosiasi tertentu atau lain-lain akan kita bicarakan di internal partai,” kata Wasekjen Golkar M Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Sejauh ini, cawapres Jokowi masih jadi teka-teki. Dia menyebut penentuan cawapres Jokowi turut menentukan keutuhan parpol koalisi.

“Urusan menentukan cawapres ini adalah urusan yang sangat krusial. Akan sangat menentukan utuh dan retaknya koalisi Jokowi,” kata Sarmuji.

Sarmuji mengatakan pembahasan cawapres Jokowi harus diputuskan bersama seluruh parpol koalisi. Dengan demikian, dia berharap koalisi Jokowi untuk Pilpres 2019 tetap utuh.

“Kita berharap koalisi Jokowi utuh. Karena itu, pembicaraan cawapres harus dilakukan dalam kapasitas yang setara dan harus dibicarakan, dilaksanakan, dalam suasana yang bersahabat dengan memperhitungkan mitra koalisi,” sebut Sarmuji. (***)

sumber: detik.com

PARTAI POLITIK

Senin | 30 April 2018 | 1:47

Saat Dampingi Megawati Soekarnoputri, Warga Teriakan Jadi Cawapres, Susi Pudjiastuti Malah Tunjuk Walikota Surabaya Risma

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat mendampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat kampanye konservasi lingkungan. Warga yang melihat Susi, sontak memanggilnya dengan sebutan cawapres.

Teriakan itu sempat terdengar saat Susi berkunjung ke RW 10 Margorukun, Kelurahan Gundih, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 29 April 2018 siang. Teriakan kepada Susi sebagai cawapres terjadi sejak ia turun dari mobil.

Susi lantas merespons teriakan warga. Ia malah menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dinilainya pantas jadi cawapres untuk Joko Widodo.

“Cawapresnya itu. Bu Risma ini lho Cawapresnya,” kata Susi sambil menunjuk ke Risma yang ada di depannya.

Susi sempat tidak mau menanggapi teriakan warga saat Megawati berpidato di atas panggung. Saat itu diteriaki ‘Susi Cawapres’, Susi hanya mengangkat jari telunjukknya ditempelkan di bibirnya seolah memberikan tanda jangan berisik.

Sebelumnya, Jokowi menggoda Susi soal cawapres 2019. Sang menteri pun menyambut dengan sinyal kesiapan. Nama Susi ternyata masuk bursa cawapres Jokowi dari PDIP, bersama sejumlah tokoh lainnya.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyebutkan sejumlah nama yang belakangan santer dipasang-pasangkan dengan Jokowi. Selain Susi, ada nama eks Ketua MK Mahfud MD, Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. (***)

sumber: detik.com

TANJUNG PINANG

Selasa | 27 Maret 2018 | 19:09

Ucap Sumpah Jabatan Dihadapan Presiden Jokowi, Isdianto Resmi Dampingi Nurdin Basirun

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Tertanggal 27 Maret 2018, Isdianto resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) mendampingi Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Sebelum prosesi pengucapan sumpah jabatan, dimulai dengan pembacaan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44p Tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021, dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan.

“Mengesahkan pengangkatan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021 dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji serta tunjangan jabatan wakil kepala daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan,” ujar Cecep.

Setelah itu, dihadapan Presiden Jokowi memimpin pengambilan sumpah jabatan atas Isdianto.

BACA: Sebelum Dilantik Presiden Jokowi 27 Maret Mendatang, Isdianto Pulang ke Kampung Halaman di Karimun

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” demikian bunyi sumpah jabatan yang diucapkan Isdianto.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan menandatangani berita acara pelantikan. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta tamu undangan. (kmg)

sumber: kompas.com

RAGAM

Selasa | 13 Maret 2018 | 16:55

Hore! Kini PNS Pria Bisa Ambil Cuti Sebulan untuk Dampingi Istri Melahirkan Tanpa Ada Hukuman Displin, dan Ini Alasannya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pegawai negeri sipil (PNS) pria bisa mengajukan cuti selama satu bulan untuk mendampingi istri saat menjalani proses melahirkan. Hal itu diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017.

Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan alasan dari adanya cuti tersebut ialah untuk memperjelas aturan yang sebelumnya sudah ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam aturan lama itu tidak sebutkan kepastian mengenai perizinan cuti kelahiran, sehingga apabila dalam keadaan mendesak PNS pria sulit mendapatkan cutinya.

“Dulu itu atasan langsung atau pejabat pembina kepegawaian di daerah itu ‘maju-mundur’, ada yang bahkan misalnya PNS pria cuti karena alasan penting (tapi) itu mendapat hukuman disiplin,” kata Ridwan kepada detikFinance, Jakarta, Selasa 13 Maret 2018.

Oleh sebab itu, kata Ridwan, dalam aturan yang baru ini penjelasan mengenai cuti PNS pria untuk mendampingi pasangannya disebutkan secara tertulis.

Dengan begitu, PNS pria bisa mendapatkan dasar hukum tanpa takut mendapatkan hukuman bila cuti terlalu lama.

“Sekarang ini kalau situasinya menghendaki si suaminya harus stay di sampingi isterinya, itu harus diberi izin cuti alasan penting karena mendampingi isterinya melahirkan atau caesar. Jadi lebih humanis,” jelasnya.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan bahwa jangka waktu cuti satu bulan ini merupakan hal yang situasional. Artinya, pengajuan cuti selama satu bulan ini dapat diajukan dengan kondisi tertentu.

“Sangat situasional. Bahkan kita tahu misalnya, ada kendala medis apa, atau bagaimana. Jadi itu sangat situasional, kita hanya memberi bahwa hak dasarnya PNS pria antara lain cuti (kelahiran) itu. Jadi memang sangat situasional, tergantung dari persetujuan atasan.

Tapi prinsipnya aturan ini memperbolehkan suami itu mengajukan cuti satu bulan karena isterinya melahirkan atau caesar,” tuturnya. (***)

sumber: detik.com

TANJUNG PINANG

Kamis | 07 Desember 2017 | 14:47

ALHAMDULILLAH… Isdianto Dampingi Nurdin Basirun sebagai Wakil Gubernur Kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Isdianto ditetapkan sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Kepri mendampingi Gubernur Kepri, Nurdin Basirun disisa masa jabatan 2016-2021 di sidang Paripurna DPRD Kepri, Kamis, 7 Desember 2017.

Penetapan Isdianto ini tanpa kehadiran dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyatakan penetapan ini sah.

Jumaga mengatakan ketidak hadiran Gubernur disertai dengan surat resmi. Dalam paripurna ini, katanya, dihadiri pimpinan partai dan bupati serta walikota se-Kepri.

Penetapan Isdianto sebagai Wakil Gubernus setelah menjalani tahapan-tahapan. Dari dua kandidat yang muncul, hanya Isdianto yang melengkapi berkas. (bobi)

NEWS

Rabu | 22 November 2017 | 8:47

Nekad Dampingi Khofifah di Pilkada Jatim, Emil Dardak Bakal Dapat Sanksi Begini dari PDIP

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mengatakan, partainya akan memberi sanksi kepada kadernya yang kini mebjabat Bupati Trenggalek, Emil Dardak.

Sanksi ini terkait keputusan Emil menyatakan bersedia mendampingi Khofifah Indar Parawansa pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.

Emil dinilai telah melanggar ketentuan partai yang harus dipatuhi oleh setiap kader di daerah.

“Dalam kasus Emil, jelas bertentangan dengan keputusan partai.

Sehingga konsekuensinya adalah yang bersangkutan akan diproses dalam Badan Kehormatan Partai untuk mendapatkan sanksi sesuai peraturan partai,” kata Andreas melalui pesan singkat, Selasa 21 november 2017.

Ia mengatakan, Emil merupakan bupati yang diusung oleh PDI-P dan juga kader partai sehingga seharusnya menaati segala keputusan partai.

Untuk Pilkada Jawa Timur, PDI-P telah mengusung pasangan calon Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada Jawa Timur 2018.

“Dalam klausul keputusan partai untuk pengusungan pasangan pilkada ada klausul yang mengatur bahwa kader partai mendukung pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan,” lanjut dia.

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa resmi menggandeng Emil Elistyanto Dardak pada Pilkada Jatim 2018.

Informasi itu diperoleh setelah foto Emil dan Khofifah beredar di grup WhatsApp pada Selasa 21 november 2017 siang.

Dalam foto itu, Khofifah berada di samping Emil dengan membawa map warna putih berlambang Partai Demokrat.

Di samping Khofifah, terlihat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membenarkan bahwa Menteri Sosial itu akan berpasangan dengan Bupati Trenggalek pada Pilkada Jatim 2018.

Demokrat mendukung keduanya sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

“Sah bro.. sudah final. Foto itu siang tadi di Puri Cikeas,” kata Hinca dalam pesan WA kepada Kompas.com. (***)

RAGAM

Kamis | 28 September 2017 | 0:30

Johan Wahyudi Siap Dampingi Baroyo Eko Basuki Bangun Kopaska yang Handal dan Disegani

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komandan Satuan Komando Pasukan Katak Komando Armada RI Kawasan Barat (Dansatkopaskaarmaba) Kolonel Laut (P) Baroyo Eko Basuki, M.M., mengukuhkan jabatan Wakil Komandan (Wadan) Satkopaskaarmabar kepada Letkol Laut (P) Johan Wahyudi di Markas Komando (Mako) Satkopaska Koarmabar, Komplek Satuan Koarmabar I Pondok Dayung, Jakarta Utara, Selasa, 26 September 2017.

Selain itu, Komandan Detasemen-4 (Danden-4) Satkopaskaarmabar juga dikukuhkan dengan pejabat baru Kapten Laut (S) Steifel Robert Manday pada upacara militer.

Dansatkopaskaarmabar Kolonel Laut (P) Baroyo Eko Basuki, M.M., dalam amanatnya mengatakan bahwa jabatan merupakan kehormatan dimana mengandung konsekwensi kewajiban untuk menjaga, memelihara dan memberikan suri tauladan dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Peristiwa ini merupakan wujud kepercayaan dari pimpinan TNI Angkatan Laut yang diberikan kepada pejabat yang bersangkutan dalam rangka membina kepemimpinan, kreatifitas dan kemampuan konsepsional sebagai bagian dan upaya pembinaan personel secara menyeluruh dalam membangun Kopaska yang handal dan disegani.

Lebih lanjut dikatakan Dansatkopaskaarmabar bahwa, dengan pengukuhan jabatan ini hendaknya lebih memahami tuntutan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Komitmen dan tekad yang kuat hanya dapat terwujud melalui kerja keras, cerdas dan ikhlas yang dilandasi oleh moral integritas dan profesionalisme serta berani mengambil keputusan yang tepat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.

Mengakhiri amanatnya Dansatkopaskaarmabar memberikan beberapa penekanan sebagai pengantar tugas antara lain agar menggunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemimpin untuk mengembangkan kemampuan jabatan, mentransformasikan kendala menjadi peluang untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas serta menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan satuan-satuan lain di jajaran  Koarmabar maupun di instansi terkait demi kelancaran dan keberhasilan tugas.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para Komandan Satuan jajaran Koarmabar, Kadislambairarmabar, Kafasharkan Jakarta dan Kadissyahal Lantamal III Jakarta. (dispen armabar/bob)

NEWS

Rabu | 27 September 2017 | 14:45

Menkeu Minta KBUMN dan KESDM Dampingi PLN

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyesalkan beredarnya surat internal pemerintah dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno tentang utang PT PLN (Persero).

Dalam suratnya, Sri Mulyani menyatakan kekhawatiran akan kondisi keuangan PLN dengan membengkaknya kewajiban pembaran pokok dan bunga utang. Akibat bocornya salinan surat tersebut, pihak Kemenkeu sedikit geram dan akan melakukan investigasi pelaku yang membocorkan surat tersebut.

“Kemenkeu akan melakukan langkah pengusutan pembocoran surat tersebut untuk menegakkan disiplin tata kelola pemerintahan, agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali pada masa yang akan datang,” kata Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 27 September 2017.

 

Mengenai isi surat, ia melanjutkan, seusai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Kemenkeu berkewajiban mengelola keuangan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati dan berkelanjutan. Hal ini juga termasuk melakukan pengawasan dan penilaian potensi risiko fiskal yang berasal dari berbagai sumber kegiatan publik.

Untuk itu, Kemenkeu meminta kepada kementerian dan badan usaha yang memiliki tanggung jawab mengelola potensi risiko keuangan negara dan risiko fiskal, supaya selalu melakukan langkah-langkah pengelolan dan pencegahan.

Atas dasar itu, surat kepada dua menteri tersebut pun dikeluarkan. Kementerian Keuangan mengingatkan kepada Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM untuk mendampingi PLN dalam mengelola keuangan sehingga tidak terjadi gagal bayar.

Sumber : inilahcom

NEWS

Senin | 18 September 2017 | 14:50

Pakde Karwo Dampingi Panglima TNI Ziarah ke Makam Pahlawan RI di Blitar

MEDIAKEPRI.CO.ID BLITAR – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwa (Pakde Karwo) mendampingi Panglima TNI Republik Indonesia, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berziarah ke makam pejuang dan pahlawan kemerdekaan, Presiden Pertama Republik Indonesia dan sekaligus Proklamator RI, Ir. Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur, Senin 18 September 2017.

Usai ke Blitar, ziarah dilakukan ke makam presiden RI ke 4, KH. Abdurahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur di Ponpes Tebu Ireng Jombang.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, ziarah ke makam pahlawan kemerdekaan sekaligus presiden RI ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari TNI RI yang ke-72. Ini dilakukan untuk memberi suri tauladan kepada anak cucu dan sekaligus contoh bagi generasi muda bangsa sebagai penerus bangsa Indonesia.