Diperiksa

KARIMUN

Minggu | 02 September 2018 | 8:00

Bupati Karimun Diperiksa 3 Jam di KPK, Jadi Saksi Kasus Ini

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Kabar diperiksanya Bupati Karimun, Aunur Rafiq di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 27 Agustus 2018 dibenarkan oleh Bupati Karimun.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan pemeriksaan dirinya di KPK adalah sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, sebagai tersangka.

BACA: Bupati Aunur Rafiq Dikabarkan Diperiksa KPK, Ada Apa Ya?

“Dapat saya sampaikan, kemarin saya dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dana perimbangan,” ujar Rafiq, Kamis, 30 Agustus 2018 saat diwawancarai di Hotel Aston Karimun.

Aunur Rafiq menyebutkan, kedatangannyan ke KPK sebagai warga negara yang baik. Kemudian memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dijelaskan Rafiq, Kabupaten Karimun tidak tersangkut dalam kasus tersebut. Untuk mendapat dana perimbangan, Karimun telah melalui prosedur dan melengkapi segala syarat.

“Kita telah mengikuti prosedur. Pemkab Karimun mendapat dana perimbangan telah mengikuti prosedur dan syarat-syarat,” ujar Rafiq.

Dalam pemeriksaan di kantor KPK itu, Rafiq menyebut dirinya diperiksa selama tiga jam. Selama itu pula Ia menjelaskan bagaimana Kabupaten Karimun dalam mendapatkan dana perimbangan.

“Selama diperiksa saya telah sampaikan semuanya. Tapi yang jelas, intinya saya diminta sebagai saksi,” kata Aunur Rafiq. kmg/Parulian Turnip)

KARIMUN

Senin | 27 Agustus 2018 | 20:58

Bupati Aunur Rafiq Dikabarkan Diperiksa KPK, Ada Apa Ya?

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Karimun, Aunur Rafiq dikabarkan diperiksa sebagai saksi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.

Informasinya, orang nomor satu di Bumi Berazam itu diperiksa KPK sebagai saksi terkait perkara suap usulan dana perimbangan keuangan daerah.

Namun beredarnya kabar diperiksanya Bupati Karimun sebagai saksi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum bisa dipastikan para kalangan pejabat di Pemkab Karimun.

Sektretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah, mengatakan bahwa pihak Pemkab Karimun belum mendapat kabar terkait kepastian pemeriksaan Bupati Karimun sebagai saksi di KPK.

“Belum ada. Kita baru tau kalau ada itu dari media sosial. Hingga sekarang kita belum mendapat kabar tersebut,” ujar Firmansyah, Senin sore di Kantor Bupati Karimun.

Firmansyah menyampaikan, pertemuan dirinya dengan Bupati Karimun pada Ahad, 26 Agustus 2018. Saat itu Aunur Rafiq hendak berangkat menuju Batam.

“Kemarin masih ketemu, katanya beliau mau ke Batam Cek Up,” kata Firmansyah.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabag Humas Kabupaten Karimun, Didi Irawan. Dirinya mengaku masih belum dapat memastikan perihal informasi pemeriksaan Bupati Karimun, Aunur Rafiq oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

“Saya juga belum tau. Ini mau memastikan. Takutnya isu yang tak jelas. Tapi memang ada di berita media nasional,” kata Didi.

Untuk saat ini, Didi juga belum mengtahui posisi orang nomor satu di Karimun itu. Disebutkan Didi, terakhir Ia bersama Aunur Rafiq pada Minggu pagi di Gedung Nasional Kabupaten Karimun, dalam kegiatan pelepasan 28 warga untuk mengikuti pelatihan BBPLK Serang, Banten.

“Terkahir saya sama Bupati waktu acara pelepasan pelatihan tenaga kerja,” ujarnya.

Berita mengenai pemeriksaan Aunur Rafiq telah berkembang di Karimun. Hingga saat ini belum diperoleh kejelasan apakah orang nomor satu di Bumi Berazam itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, sebagai tersangka. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Penyidik pengawas lingkungan hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam memanggil perusahaan pengembang perumahan yang tutup kolam retensi di Tiban Koperasi.

Akibat penutupan kolam penampungan ini, puluhan rumah terendam banjir beberapa waktu lalu.

“Sudah 23 tahun kami di sini, tidak pernah banjir. Baru ini banjir, sejak kolam ditutup,” kata seorang warga, Kamis, 23 Agustus 2018.

Kepala DLH Batam, Herman Rozie mengatakan ada tiga pihak yang dipanggil PPLH untuk diperiksa penyidik. Yakni Ketua Koperasi Otorita Batam (OB) selaku pemegang alokasi lahan, penyusun dokumen lingkungan hidup, dan Bidang Sarana Prasarana Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“PPLH sudah panggil dan sudah di-BAP (berita acara pemeriksaan). Kita cari keterangan, untuk tindaklanjutnya seperti apa. Karena kita ingin penyelesaiannya komprehensif, bukan separuh-separuh. Walaupun ini kita pahami, butuh tindakan sesegera mungkin,” kata Herman.

Ia mengatakan pada pemanggilan sebelumnya, Ketua Koperasi OB tidak bisa hadir. Oleh karena itu PPLH menjadwal ulang pemeriksaan Ketua Koperasi tersebut. Rencana pemeriksaan akan dilakukan Jumat, 24 Agustus 2018.

“Hari ini kita panggil lagi. Mungkin besok dimintai keterangannya.

Ketua Koperasi OB, Pak Ponco ini penting karena PT Glory Point (pengembang yang menutup kolam retensi) seperti ya bekerja atas nama Koperasi,” tutur mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan ini.

Sementara itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad yang meninjau langsung lokasi terdampak banjir mengatakan hasil pemeriksaan dari PPLH ini akan menjadi rekomendasi dan dasar bagi pemerintah untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

“Karena pihak pengembang sebentar-sebentar somasi jadi kita mesti ikuti prosedur regulasi yang ada. Prosedurnya PPLH turun, rekomendasi PPLH yang harus ditindaklanjuti pengembang,” tutur Amsakar di hadapan warga.

Langkah konkrit yang harus dilakukan adalah sesuai komitmen awal pengembang. Yakni membangun kolam retensi untuk menampung debit air di sekitar lokasi. Kondisinya harus sama seperti sebelum ada pembangunan, yaitu seluas 6.000 meter persegi.

“Luas kolam retensi pengganti yang dibuat pengembang sekarang tidak mampu menampung debit air. Mau tidak mau, suka tidak suka, kolam harus diperbesar. Mesti dikembalikan 6.000 meter persegi,” tegasnya.

Sambil menunggu, lanjut Amsakar, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam akan melakukan normalisasi saluran air di sekitar perumahan terdampak. Ini dilakukan guna meminimalisir banjir apabila terjadi hujan lebat kembali di waktu mendatang.

“BMSDA juga akan meminta PL (penetapan lokasi) yang sudah dialokasikan kepada pengembang. Supaya jelas patokan titik koordinatnya. Dinas juga akan normalisasi untuk meminimalisir,” kata dia.

Amsakar menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk menyelesaikan masalah banjir yang dialami warga Tiban Koperasi blok E ini. Namun untuk benar-benar menuntaskannya, butuh komitmen dari pihak lain seperti BP Batam, Koperasi OB, dan PT Glory Point selaku pengembang. (***)

sumber: mediacenter.batam.go.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Penyidik dari kepolisian secara maraton periksa sejumlah pejabat Natuna tekait Pembangunan pasar modern yang mangkrak di Kabupaten Natuna sejak dibangun 2015 lalu.

Menurut informasi, Penyidik telah meminta keterangan sejumlah pejabat Natuna antaranya pejabat di Natuna dan tersiar kabar, pada Senin, 20 Agustus 2018 pagi, MW serta Kontraktor dan konsultan pengawas telah tingkatkan status menjadi tersangka.

Namun hingga berita ini diterunkan pihak penyidik belum memberikan keterangan Pers.

Pada berita WartaKepri sebelumnya, menjelaskan bangunan pasar dibangun di atas lahan seluas satu hektare tersebut sudah tertutupi semak belukar.

Pemerintah daerah saat ini menolak melanjutkan pembangunan dengan menggunakan sistem tahun jamak ini. Alasannya pembangunan yang sebelumnya yang dimenangkan PT Mangku Buana Hutama Jaya ini ditemukan adanya kelebihan bayar sekitar Rp 2 miliar berdasarkan hasil audit BPKP dengan nilai anggaran Rp 36 miliar.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena Natuna sendiri belum memiliki pasar yang layak sebagai pusat ekonomi masyarakat.

Pasar tradisonal yang kini beroperasi merupakan pasar Kecamatan Bunguran Timur yang sudah lama dibangun.

Pemerintah Provinsi pernah berencana melanjutkan pembangunan pasar modern tersebut, namun belum direalisasi.

“Kami perihatin saja lihat bangunan di jantung kota Ranai, mestinya dapat tuntas banyak pedagang di sana idamkan. Pasar tradisional sudah tidak lagi mampu menampung pedagang, apalagi bangunannya sudah tua kelola Perusda Natuna, Kami jualan di sini sering kuatir,” ujar Martin pedagang pasar tradisional Ranai, Selasa, 21 Agustus 2018.

Sebelumya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menuturkan kepada media dia menyebutkan , pemerintah daerah bukan tidak ingin melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan.

Namun proyek tersebut masih terdapat persoalan kelebihan bayar yang belum selesai. Saat ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan hilang jejak.

“Masih dicari perusahaan yang bertanggung jawab, memang sudah ditangani penegak hukum,” ujarnya.

Hamid mengaku kelanjutan pembangunan pasar itu baru bisa dilakukan setelah persoalan hukum selesai. Termasuk proyek gedung DPRD yang mengalami nasib yang sama, terdapat kelebihan bayar dalam kontrak sebesar Rp 2 miliar lebih.

BPKP sendiri sudah melakukan pemanggilan terhadap perusahaan, agar kelebihan bayar dikembalikan ke kas daerah.

Menurut berbagi sumber Perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT Mangkubuana Perkasa.

Perusahaan tersebut alami kebangkrutan hingga alamat kantor perusahaan tersebut tutup, atau memang kantor mereka berada dalam tas dan menggunakan alamat palsu, biarlah pihak berwajib yang bekerja.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setelah sembilan jam menjalani pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menahan Gubernur Jambi, Senin, 9 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB. Sebelumnya, Zumi Zola mendatangi Gedung anti rasuah tersebut sekitar pukul 09.30 WIB.

“Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta kepada wartawan yang menunggu di Gedung KPK, Senin, 9 April 2018

Informasi di lapangan, pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Jambi ini diduga menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan sejumlah proyek di Jambi. Atas jasa tersebut, Zumi menerima imbalan yang nilainya fantastik yakni kurang lebih Rp1 miliar.

Zumi sebelumnya juga diduga turut terlibat dalam kasus dugaan suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018 yang dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT). Ada empat orang yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus ‘uang ketuk’ RAPBD tersebut, tiga di antaranya anak buah Zumi di Pemprov Jambi.

Keempat tersangka itu, yakni Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik; Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi, Arfan; Asisten Daerah Bidang III Jambi Saipudin; dan Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN, Supriyono.

Dari OTT, KPK mengamankan uang sebesar Rp4,7 miliar dari total Rp6 miliar yang diduga telah disiapkan pihak Pemprov Jambi untuk anggota DPRD Jambi.

Atas perbuatannya Zumi dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pantauan di lapangan, terlihat Zumi Zola murung ketika petugas menggiringnya menuju kendaraan untuk membawanya ke ruang tahanan. Dengan menggunakan baju rompi tahanan KPK, Zumi terlihat lesu dan lemas. (int)

MEDIAKEPRI.CO.ID – Aparat kepolisian membuka kemungkinan untuk memeriksa Ratu Dangdut Elvy Sukaesih terkait dengan kasus narkotika yang diduga melibatkan anak dan mantunya.

Diketahui, kedua anak Elvy yang terjerat kasus itu adalah Dhawiya Zaida dan Syehan serta isterinya, Chauri Gita. Tak hanya itu, ada pula pacar Dhawiya yakni Muhammad.

Polisi memutuskan tidak menahan kakak Dhawiya, Ali Zaenal Abidin yang sempat diamankan saat penggerebekan dilakukan. Meskipun Ali positif narkotika tetapi dirinya tidak ikut menikmati sabu bersama dengan Dhawiya kala itu.

Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvin mengatakan, pemeriksaan terhadap Elvy dapat dilakukan untuk menambah keterangan.

Hal itu dapat dilakukan juga mengingat lokasi penangkapan terhadap Dhawiya, Syehan dan Chauri yang sedang menikmati sabu di rumah Elvy.

“Semua akan kami minta keterangan. Untuk Elvy memang belum (diperiksa) tetapi kalau keterangan (dari para tersangka) sudah cukup, kami menilai cukup keterangannya,” ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 17 Februari 2018.

Calvin mengatakan, Elvy tidak berada di rumah saat pihaknya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Dhawiya, Ali, Syehan dan Chauri serta Muhammad.

Dhawiya, Syehan dan Chauri, Calvin menjelaskan, tinggal di dalam satu rumah yang sama dengan Elvy. Rumah milik Elvy tersebut diketahui memiliki bangunan yang besar.

“Mereka satu rumah, ibunya itu rumahnya besar di dalamnya keluarganya semua. Di dalam rumahnya yang bersangkutan (Elvy) saat penangkapan tidak ada di situ. Tidak ada di rumah,” tuturnya.

Pengembangan Penyidikan

Saat ini, kata Calvin, pihaknya masih melakukan pengembangan penyidikan terhadap keempat tersangka tersebut. Dia juga akan menggali keterangan dari Ali meskipun dirinya tidak ditetapkan sebagai tersangka.

“Sejauh ini A bukan sempat datang, kami bawa ke sini, tes urine memang positif tetapi A ini tidak bersama-sama saat penangkapan. Kita masih punya waktu untuk pengembangan,” jelasnya.

Penangkapan terhadap keempat tersangka itu dilakukan pada Jumat 16 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 WIB. Awalnya polisi lebih dulu menangkap Muhammad yang berada di depan halaman garasi rumah Elvy. Dari tangan Muhammad ditemukan sabu seberat 0,38 gram.

Setelah itu polisi melakukan penggeledahan ke kamar Dhawiya. Di kamar tersebut didapati Dhawiya bersama Syehan dan Chauri sedang menikmati sabu sebanyak 0,49 gram secara bersama-sama.

Usai menangkap Dhawiya, polisi juga mengamankan Ali yang berada di ruangan yang berbeda. Namun Ali tidak ditemukan memiliki sabu. Maka itu polisi membebaskan Ali usai diperiksa di Polda Metro Jaya.

Dhawiya, Muhammad, Seyhan dan Chauri dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 1 subsider Pasal 127 ayat 1 juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (***)

sumber: galamedianews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pengungkapan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 Ton dari KM Sunrise Glory terlihat jelas dari foto yang beredar di dunia maya.

Petugas gabungan dari TNI AL dan instansi terkait terlihat sibuk mengeluarkan sejumlah benda dalam kemasan karung plastik berwarna putih.

Meski tidak terlihat jelas apa isi dalam karung plastik yang terikat tersebut, namun bisa dipastikan puluhan karung tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan latar kapal KM Sunrise Glory.

Pasca penangkapan kapal serta anak buah kapal KM Sunrise Glory, ternyata aparat keamanan TNI AL menemukan adanya indikasi penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat ratusan kilogram dengan nilai ditaksir triliunan rupiah yang dibawa kapal tersebut.

Danlanal Batam, Kolonel Laut Iwan Setiawan saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengungkapan temuan tersebut. Akan tetapi, ia belum bisa menjelaskan secara detail berapa jumlah narkoba jenis sabu yang diamankan dari kapal tersebut.

“Betul mas, besok kita Espos tangkapan itu ya,” jelas Iwan singkat melalui pesan singkat (SMS), Jumat, 9 Februari 2018 sore.

Penangkapan ini bermula ketika, Kapal patroli KRI Siguro-864 melakukan patroli sekitar pukul 14.10 WIB, Rabu, 7 Februari 2018.

Saat itu tim melihat kapal berbendera Taiwan. Tim patroli, mendeteksi kapal asing tersebut sedang melakukan aktivitas ilegal di perairan Selat Philip perbatasan perairan Singapura dan Batam.

Saat ditangkap kapal KM Sunrise Glory tidak memiliki sama sekali dokumen resmi yang dibawa saat berlayar,kapal memiliki spesifikasi GT.70 dengan jenis kapal merupakan kapal ikan, memiliki anak buah kapal sebanyak 4 orang dan di nahkodai Chen Chung Nan warga negara Taiwan.

Berdasarkan pemeriksaan TNI AL, tujuan kapal KM.Sunrise Glory yaitu Malaysia-Taiwan, saat diperiksa muatan kapal kosong, namun di kapal ditemukan jaring trawl. (kmg)

sumber: batamclick.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Gubernur Jambi, Zumi Zola sebagai tersangka dugaan menerima suap terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi.

Jumlah suap yang diduga diterima Zumi sekitar Rp6 miliar. Sama dengan Zumi, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap proyek-proyek di Provinsi Jambi.

BACA: Terlibat Kasus Ini, Gubernur Jambi Zumi Zola Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

“KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni berinisial ZZ (Zumi Zola) yang merupakan Gubernur Jambi dan Arn (Arfan) Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 2 Februari 2018.

Basaria menuturkan, kasus dugaan suap yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018. Arfan sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam kasus suap RAPBD Jambi tersebut.

Keduanya disangkaakan melanggarkan Pasal 12B atah pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terkait kapan akan menahan Zumi, Basaria menegaskan, akan menahan Zumi ketika menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. “Biasanya KPK akan melakukannya (penahanan) sesegera mungkin, setelah dipanggil sebagai tersangka,” jelasnya.

Untuk mengumpulkan bukti keterlibatan dalam praktek suap tersebut, penyidik KPK juga sudah beberapa kali memeriksa Zumi. Bahkan rumah dinas Zumi juga telah digeledah penyidik KPK. Penggeledahan rumah mantan artis tersebut dilakukan penyidik KPK sejak Rabu 31 Januari 2018 kemarin.

Dalam penggeledahan tersebut diamankan lima kotak yang diduga berisi dokumen dan bukti terkait dugaan suap pemulusan pengesahan RAPBD Jambi 2018 yang telah menjerat empat tersangka tersebut. Selain rumah dinas, mobil dinas Toyota Fortuner bernomor polisi BH 1 dan Alphard ikut digeledah tim KPK.

Selain Zumi dan Arfan, dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018 ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saifuddin.

Dari hasil pemeriksaan bahkan terungkap jika Pemprov Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Zumi Zola telah menyiapkan ‘uang ketok’ sebanyak Rp6 miliar untuk mengguyur DPRD Jambi agar menyetujui APBD tahun anggaran 2018 tersebut. Namun, dari hasil OTT pada Selasa 20 Januari 2017, tim Satgas KPK baru menyita Rp4,7 miliar. Sementara Rp1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambikepada anggota DPRD Jambilainnya. (***)

sumber: harianterbit.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Surabaya – Unit Reskrim Polsek Bubutan Surabaya sedang menyelidiki dan mengungkap aksi dua wanita yang menari erotis di lomba burung berkicau di Surabaya.

Seorang SPG sedang menjalani pemeriksaan di Polsek Bubutan Surabaya. (Istimewa)

Dalam foto dan video yang viral di facebook itu, terlihat dua penari bergoyang di tengah-tengah para pria.

Kapolsek Bubutan, Kompol Dies Ferra Ningtyas menjelaskan, pihaknya sedang menangani video tarian erotis ini.

Menurut Ferra, tarian dalam video itu ada di lomba burung berkicau komunitas pecinta love bird Surabaya, Minggu 14 Januari 2018 siang.

“Kami sudah memeriksa lima orang. Satu orang penari dan lainnya panitia pelaksana lomba,” kata Ferra, Kamis siang.

Ferra menuturkan, kini penyidik masih mengumpulkan keterangan dari beberapa orang saksi. Jika nanti terbukti ada unsur pornografi atau pornoaksi, maka akan dilakukan tindakan hukum.

Video dan foto yang viral tersebut memperlihatkan adegan joget erotis dua wanita (SPG) yang dikerumuni beberapa pria.

Cewek itu memakai celana pendek dan kaos oblong lengan pendek. Saat dua cewek itu asyik berjoget, sejumlah pria menyawer penari.

Ketua panitia lumba burung, Darusalam mengatakan, dua wanita yang menari di lomba bukan penari profesional.

Kedua penari itu sales promotion girl (SPG) event.

“Tarian itu tidak masuk dalam rundown acara,” aku Darusalam di hadapan petugas.

Darussalam memgaku, tidak tahu siapa yang mengunggah video dan foto ke FB. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Menjelang menutup tahun 2017, publik dikejutkan dengan remaja berusia 16 tahun yang tewas digorok temannya sendiri. Peristiwa ini terjadi Pantai Ngliyep, Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada Jumat, 29 Desember 2017.

Pembunuhan ini diduga hanya karena cek-cok masalah bedak. Korban yang masih duduk di bangku SMA itu ditemukan di hutan pantai Ngliyep atau sekitar 500 meter dari pintu masuk obyek wisata Pantai Ngliyep.

Setelah dianiaya, Fenna masih sempat berjalan untuk minta pertolongan. Bahkan dia masih bisa menyebutkan nama pelaku yang tega melakukan tindakan keji itu. Pelaku pembunuhan adalah cewek berinisial Nd.

Fenna pun sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Kanjuruhan, Kepanjen. Namun sayang, nyawa Fenna tidak dapat diselamatkan.

Untuk diketahui Fenna menderita luka sayatan di leher melingkar 15 – 20 cm, luka sayat di perut sepanjang 15 sentimeter dan sedalam 0,5 sentimeter.

Fenna juga mengalami luka bacok di punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, serta luka bacok di sela tangan kiri.

Sedangkan Nd sempat ketahuan warga membawa pisau. Saat itu Nd mengaku hendak mencari markisa di ladang.

Kini Nd telah ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Nd masih di bawah umur, proses penyidikan kasus ini dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Malang.

Di jejaring sosial Facebook, beredar viral foto-foto Nd saat diperiksa petugas. Dia didampingi seorang pria bertopi. Yang menyita perhatian, Nd terlihat menangis di hadapan petugas.

Foto gadis sadis menangis di hadapan penyidik ini mendapat respon beragam dari netizen. (istimewa)

“Kok nangisan arek iki lorr mari beleh kok saiki nangis piye niki lorr,” kata Paijo Sebastian Kepet di grup Komunitas Peduli Malang Raya, Kamis, 4 Januari 2018.

Wartawan belum berhasil mengkonfirmasi Paijo, dari mana dia memperoleh foto tersebut.

Namun, postingan itu langsung ditanggapi ratusan warganet.

Beberapa orang justru tidak tega dengan ayah Nd, karena anaknya telah berbuat keji.

Berikut ini beberapa komentar netizen.

Atika Sari : Penyesalan selalu di belakang lurrr.

Lilis Agstn : Iku bapak e kyok an nangis ngecewain orang tua mungkin.

Dewi Afirlovesy :Bukn bpk e tapi mbah e iku.

Nur Endie : Tangismu ra sebanding karo tangis lorone konco seng mbok beleh ndokk.

Unyil Nyeng Nyeng : Sken lur wog tuone.gra”ulah ank’e..ngno nagis..mendae seg dibnuh op g ngis ae je grg trmo..mgo”keadiln seadilx dgn hkumanx.

Arlina Alfarizi : Ga tego ndelok bapak e…Seng sabar nggeh pak seng tabah mugi Allah maringi jalan terbaik aminnnn.

Anita Palupi : Sejahat apapun anaknya orang tua tetep sayang,tapi orang tua gak kurang2 memberi ilmu dan didikan yg kuat buat anak,itulah orang tua gak mau anaknya terperosok ke dalam jurang.

Masnun AE : Ya Allah Saknone wong tua e … Smga saja diberi ksbran yg berlipat ..amin gk tego ngwasi ngunuku.

sumber: surya.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Sumut – Dalam rekaman video berdurasi 2 menit 18 detik, memperlihatkan pilot Garuda arogan. Terlihat pilot ini berkata rasis saat diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai di Bandara International Silangit, Sumatera Utara.

Video yang terlihat berada di dalam kabin pesawat itu diunggah oleh akun @sugi_0706 bertuliskan, “how about this @IndonesiaGaruda racism on your airplane? I belive this is one of your Pilot!”

Dalam video tersebut, terjadi percakapan antara pilot dengan petugas bea cukai. Dalam rekaman video itu, Pilot Garuda Indonesia tersebut memerintahkan pihak bea cukai bandara untuk tidak terlalu lama berada di dalam kabin pesawat.
Namun, karena sedang menjalankan tugas terkait pemeriksaan, pihak otoritas pun tidak lantas pergi, justru terjadi perdebatan di dalamnya.

Pihak Garuda Indonesia, Hengki Heriandono, pelaksana harian Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, dirinya mengatakan telah menerima dan melihat video tersebut.

“Garuda Indonesia sangat menyesalkan perilaku dan pernyataan Pilot tersebut. Meskipun Pilot memberikan izin petugas bea cukai melakukan pemeriksaan di dalam pesawat namun pernyataan dan sikap pilot sangat disayangkan,” kata Hengki di langsir di Kompas.com, Minggu, 19 November 2017 malam.

Menurut Hengki, Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional Indonesia, menghormati seluruh stakeholders dan institusi yang menjadi mitra kerja baik secara langsung maupun tidak langsung dan menghormati prosedur kerja masing-masing petugas yang sedang menjalankan tugasnya.

Garuda Indonesia telah berkoordinasi dengan Bea Cukai dan menjelaskan kesalapahaman yang terjadi dan tidak menoleransi sikap dan pernyataan pilot tersebut sehinga permasalahan sudah dapat dipahami bersama.

“Direksi Garuda Indonesia juga sudah menyampaikan secara langsung permohonan maaf kepada Direksi maskapai yang disebut dan permasalahan sudah diselesaikan dengan baik,” ucap Hengki.

Garuda Indonesia juga sudah melakukan investigasi internal terhadap pilot yang bersangkutan dan pilot tersebut sudah diberikan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Adapun kronologi kejadian, pada saat itu pesawat dengan nomor penerbangan GA8510 SIN-DTB baru mendarat di Silangit. Setelah penumpang turun, kemudian naik petugas bea cukai yang akan memeriksa pesawat dan tas crew.

Pilot menolak diperiksa karena merasa selama ini belum pernah ada pemeriksaan di dalam pesawat. Kemungkinan juga pilot belum mengetahui bahwa sesuai SOP petugas bea cukai berhak masuk ke dalam pesawat.

Pada saat pilot menolak, terucap kata-kata yang bernada menyinggung etnis tertentu dan maskapai tertentu. Menurut pengakuan pilot yang bersangkutan dalam keadaan emosi sehingga tidak dapat mengontrol ucapannya.

sumber: kompas

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Tangkapan ribuan botol berbagai merek dan jenis minuman keras (miras) oleh Kodim 0315/Bintan di Jl. DI Panjaitan KM.7 beberapa bulan lalu memasuki babak baru.

Mencuat informasi, Bea dan Cukai (BC) Tanjungpinang yang merupakan instansi yang terdepan terhadap keluar masuk barang segera diminta pertanggungjawaban. Dan dalam waktu dekat, orang nomor satu di BC Tanjungpinang ini akan diminta keterangan.

Hal ini diungkapkan oleh PPNS Disperindag Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan.

“Dalam waktu dekat Kepala Bea Dan Cukai Tanjungpinang akan di periksa oleh Kementerian Perdagangan RI melalui Dirjen Perdagangan Pusat,” ujar Kurniawan

Lebih jauh, Kurniawan menjelaskan ada beberapa instansi yang akan diperiksa oleh kementrian yang terkait kasus miras ilegal itu.

Ditambahkannya, untuk pemusnahan ribuan botol miras ilegal tangkapan ini terus berlanjut hingga putusan persidangan di pengadilan. Lalu, setelah ada putusan baru barang bukti miras ini akan dimusnahkan. Untuk pemilik miras, tetap akan di proses secara hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. (bobi)

KRIMINALITAS

Selasa | 19 September 2017 | 13:00

Auditor BPK Diperiksa KPK Terkait TPPU

MEDIAKEPRI.CO.ID , Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa seorang Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini, Selasa 19 September 2017.

“Yudha Ayodya Baruna, Auditor BPK akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ALS,” Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Sebagai sesama Auditor BPK, Yudha bakal diperiksa seputar ‘sepak terjang’ Ali Sardli (ALS) dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tak hanya Yudha, penyidik juga bakal memanggil saksi atas nama Lena Rumalia, yang merupakan sekretaris Yudy Ayodya Baruna.

Dalam kasus ini, penyidik juga menyita empat unit mobil dari sejumlah lokasi terkait kasus tersebut. Kini keempat mobil itu ada dibawah penguasaan KPK.

Keempat mobil yang disita itu yakni Honda Audessey, dua unit mobil sedan Mercedez Benz warna putih dan hitam serta Honda CRV.

Selain menyita empat mobil, penyidik jugamenyita uang senilai Rp 1,6 miliar dan memeriksa sembilan saksi.

Hingga kini, penyidik masih terus dalami keberadaan aset-aset lain yang diduga hasil tindak pidana korupsi.

Febri menambahkan penerapan pasal TPPU ini dilakukan penyidik untuk mengejar kepemilikan aset-aset yang terindikasi hasil kejahatan dengan pendekatan follow the money.

Sumber : Kontan.