Diperintahkan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar di Sekretariat DKPP, Jakarta  pada 16 Januari 2019 diputuskan Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam, Arif untuk dikembalikan ke Instansi asal.

Dalam sidang tersebut, sebagaimana yang dipublikasikan di laman resmi Bawaslu RI, terungkap fakta bahwa Arifin selaku Kordinator  Sekretariat Bawaslu Kota Batam tidak dapat menjalankan tupoksinya  sebagai supporting system dalam memberikan pelayanan teknis di Bawaslu Kota Batam.

DKPP menilai, seharusnya sebagai kordinator sekretariat, Arif harus mampu mengkoordinir personel kesekretariatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai supporting system kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam.

BACA JUGA

Calon Pegawai Non PNS di Lingkungan Bawaslu Batam

Kominfo Rilis Laporan Hoaks Terkait Pemilu 2019

Terhadap hal tersebut, DKPP berpendapat, Arifin selaku Kordinator Sekretariat tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut menimbulkan banyak pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kota Batam.

Selain itu, terungkap juga fakta bahwa, Arifin juga tidak mampu mengkoordinir dan mengawasi setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Koordinator Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan se- Kota Batam.

DKPP menilai untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Bawaslu Kota Batam, Arifin selaku Koordinator Sekretariat untuk dikembalikan ke Instansi asalnya. DKPP memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri untuk melaksanakannya.

Terkait perintah DKPP atas keputusan ini,  Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Kepri, Dasnil belum dapat dikonfirmasi, meskipun nomor handphon yang dituju aktif, namun tak diangkat. (ali)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu pun dinyatakan bisa mengikuti Pemilu 2019.

Putusan Bawaslu diambil lewat sidang ajudikasi sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu di Jakarta, Ahad, 4 Maret 2018.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, PBB memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Bawaslu juga memerintahkan KPU menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019 dan dilaksanakan paling lambat maksimal tiga hari setelah putusan dibacakan.

Yusril yang hadir dalam sidang, sebelum keputusan dibacakan mengatakan dirinya sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk membawa PBB mengikuti Pemilu 2019.

Setelah keputusan dibacakan Yusril dan seluruh fungsionaris PBB yang hadir memperlihatkan rasa syukur mereka atas kemenangan ini.

Kejadian yang dialami PBB ini persis seperti kejadian lima tahun lalu menjelang Pemilu 2014. Saat itu pun PBB sempat dinyatakan KPU tidak bisa mengikuti Pemilu 2014. (***)

sumber: rmol

NEWS

Kamis | 21 September 2017 | 13:33

Staff KBRI Beijing Diperintahkan Siaga

MEDIAKEPRI.CO.ID, Beijing – Staf Kedutaan Besar RI di Beijing tetap siaga pada libur Tahun Baru Hijriah 1439 dan Hari Libur Nasional Cina pada 1-8 Oktober 2017. “Kami tetap siaga untuk memberikan pelayanan darurat,” kata Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Beijing, Ichsan Firdaus, di Beijing, Kamis 21 September 2017

KBRI Beijing yang berlokasi di Jalan Raya Dongzhimen Wai No 4 diliburkan pada Tahun Baru Hijriah. Meskipun bukan hari libur nasional di daratan Cina. “Kami turut menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah di Indonesia,” katanya mengenai libur Tahun Baru Hijriah tersebut.

KBRI Beijing juga tutup pada Hari Libur Nasional Cina mulai tanggal 1 hingga 8 Oktober 2017. Ichsan menyebutkan bahwa pelayanan darurat yang diberikan selama hari libur tersebut meliputi ke konsuleran, visa, dan keimigrasian. “Pada libur nasional tahun lalu, ada warga negara Indonesia yang kehilangan paspor di Bandara Beijing. Kami perintahkan untuk datang ke KBRI untuk dibuatkan SPLP (surat perjalanan laksana paspor),” ujarnya mencontohkan bentuk pelayanan dalam kondisi darurat.

Hari Libur Nasional merupakan perayaan terbentuknya pemerintahan Republik Rakyat Cina. RRC memang terbentuk pada 21 September 1949, namun baru dirayakan oleh rakyat Cina pada 1 Oktober 1949 di Lapangan Tiananmen, Beijing. Pada 2 Desember 1949, pemerintah RRC menetapkan bahwa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Libur Nasional.

Saat libur selama delapan hingga 10 hari itu, semua aktivitas di kantor pemerintahan, pelayanan publik, dan sekolahan ditiadakan. Sementara itu, staf di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong juga diliburkan pada 1 Muharram 1439 Hijriah. “Kami hari ini tutup, besok buka seperti biasa,” kata Vania Alexandra Lijaya, staf KJRI Hong Kong.

Hari Libur Nasional merupakan perayaan terbentuknya pemerintahan Republik Rakyat Cina. RRC memang terbentuk pada 21 September 1949, namun baru dirayakan oleh rakyat Cina pada 1 Oktober 1949 di Lapangan Tiananmen, Beijing. Pada 2 Desember 1949, pemerintah RRC menetapkan bahwa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Libur Nasional.

Saat libur selama delapan hingga 10 hari itu, semua aktivitas di kantor pemerintahan, pelayanan publik, dan sekolah ditiadakan. Sementara itu, staf di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong juga diliburkan pada 1 Muharram 1439 Hijriah. “Kami hari ini tutup, besok buka seperti biasa,” kata Vania Alexandra Lijaya, staf KJRI Hong Kong.

Sumber : Republika