DPR

KEPRI

Selasa | 11 September 2018 | 10:14

Makin Cepat, Makin Bagus, DPR Usahakan Selesai Tahun Ini

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan H Nurdin Basirun menyambut baik komitmen DPR RI untuk mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebelum tahun berganti.

DPR RI yang sudah membentuk Pansus RUU Daerah Kepulauan ingin kerja mereka cepat selesai.

“DPR bertekad menggolkannya tahun ini. Ini juga untuk penguatan Poros Maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” kata Nurdin usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di ruang kerjanya, Jakarta, Senin, 10 September 2018.

Nurdin, dalam pertemuan itu didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah, Asisten Pemerintahan Raja Ariza, Asisten Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum dan Karo Humas Protokol Penghubung Nilwan.

Fahri Hamzah, dalam pertemuan itu, berjanji akhir tahun ini disahkan. Menurut Fahri pengesahan RUU Daerah Kepulauan merupakan pemenuhan janji pemerintah, dengan poros maritimnya. Dengan demikian, ada platform pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi daerah kepulauan.

“Makin cepat, makin bagus,” janji Fahri.

Menurut Fahri, UU ini akan menjadi dasar Indonesia sebagai wilayah maritim.

Untuk percepatan itu, Fahri minta Nurdin sebagai Ketua BKS untuk intensif melakukan lobi-lobi ke Jakarta. Baik ke Pemerintah Pusat maupun ke DPR RI. Dalam waktu singkat pun, Pansus segera berkunjung ke delapan Provinsi Kepulauan yang terbagung dalam BKS.

“Manfaatkan momentum ini dengan cepat,” kata Fahri.

Nurdin, memang segera mengumpulkan para gubernur dalam BKS. Mereka di antaranya dari Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Bagi Nurdin, perjuangan pengesahan RUU Daerah Kepulauan ini muaranya memang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan dan doa masyarakat diharapkan Nurdin untuk kelancaran dan kecepatan pengesahan ini.

“Sahnya UU Daerah Kepulauan ini akan semakin mempercepat kemajuan provinsi kepulauan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Nurdin.

Pekan lalu, Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan. Anggota DPR RI Edison Betaubun (F-Golkar) terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Selain Edison, ada juga Mercy Chriesty Barends (F-PDI Perjuangan), Wenny Warouw (F-Gerindra) dan Amir Uskara (F-PPP) dalam Pansus. Selain penetapan pimpinan Pansus, disepakati pencalonan wakil rakyat dari provinsi yang tergabung dalam BKS Provinsi Kepulauan untuk duduk di panitia khusus.(***)

sumber: humaskepri.id

TANJUNG PINANG

Senin | 13 Agustus 2018 | 10:39

Desak DPR RI Sahkan UU Daerah Kepulauan, Ini Langkah 8 BKS

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang- Delapan Gubernur yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan mendesak agar Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi UU. Pengesahan itu diharapkan semakin mempercepat pembangunan dan peningkatan masyarakat di daerah-daerah kepulauan.

Agar pengesahan tersebut dipercepat, BKS Provinsi Kepulauan melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah di ruang rapat Komisi II, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018 petang. Ke delapan provinsi itu adaah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Maluku  Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Raja Ariza, Sekretaris BKS Provinsi Kepulauan mengatakan pihaknya berharap apa yang sudah diiinisiasi segera dibahas DPR RI. BKS menginginkan tahun ini RUU tersebut sudah disahkan menjadi UU.

Sementara Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pihaknya berharap RUU ini disahkan paling cepat tahun ini dan paling lama sebelum periode anggota DPR RI yang sekarang berakhir.

“Saya harap DPR RI lebih fokus membahas RUU ini. Aturan di UU tersebut merupakan dasar penting untuk pengembangan konsep maritim bagi Republik Indonesia,” kata Fahri.

Menurut Fahri, RUU ini adalah hutang yang harus ditunaikan dan dibayar pada periode ini. Karena itu, ketika menerima BKS Kepulauan, Fahri menyebutnya sebagai menerima penagih hutang. Sebab ada hutang dari pemerintah agar terkelolanya wilayah kepulauan yang lebih adil dan mencerminkan konsep Indonesia sebagai negara maritim.

“Karena laut adalah masa depan kita,” kata Fahri.

DPR RI, kata Fahri, sudah bersepakat agar masalah ini dibahas oleh Panitia Khusus yang beranggotakan 30 orang. Menurut Fahri, tidak ada halangan bagi RUU ini menjadi Undang-undang. Bahkan ini seharusnya dikejar empat tahun lalu di periode awal.

“UU ini adalah keinginan kita untuk mengembalikan kita ke daerah maritim,” kata Fahri.

Kepri, yang merupakan Ketua BKS Provinsi Kepulauan hadir Asisten Pemerintahan Raja Ariza, Kepala Barenlitbang Naharuddin dan Karo Pemerihan Haryono. Selain perwakilan dari seluruh provinsi kepulauan, hadir juga Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam dan sejumlah anggota DPD RI. RUU Daerah Kepulauan ini merupakan inisiasi DPD RI dan sudah masuk agenda prolegnas tahun ini.(*)

Sumber: humaskepri.id

MISTIS

Kamis | 12 Juli 2018 | 18:45

Siapa Sangka, Perempuan Ini Punya Kekuatan Khusus dari Dunia Lain dan Bisa Mengantar Orang Duduk di DPR

MEDIAKEPRI.CO.ID, Maros – Sepintas, perempuan yang dikenal dukun, Daeng Manno tidak tampak seperti paranormal. Tapi siapa nyana, wanita berjilbab itu dikenal memiliki kekuatan khusus dari dunia lain yang bisa mengantar orang duduk di legislatif.

“Dia datang sampaikan niatnya ke saya dan nanti saya akan berikan segelas air putih untuk diminum dan dibawa pulang,” kata Daeng Manno saat berbincang dengan detikcom di Makassar, Sulsel, Kamis, 12 Juli 2018.

Daeng Manno menceritakan ritual yang dijalankannya saat menerima pelanggan. Dikatakannya, para tamu yang datang kepadanya tidak perlu melakukan ritual khusus.

“Ada yang biasanya minta dibawakan ayam atau kambing. Saya tidak minta apa-apa. Mereka biasanya datang bawa oleh-oleh saja seperti makanan dan lainnya,” terangnya.

Air putih itu adalah air putih yang tidak dimasak. Hal ini dikarenakan api yang memasak air itu akan mengambil berkah yang terkandung di dalamnya.

“Jadi saya kasi air kemasan. Itu kan tidak dimasak. Air putih ini saya berikan doa agar urusan yang diminta mereka lancar,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Daeng Manno mengaku punya ‘bala bantuan’ yang ada di sekitarnya. Bala bantuan ini yang nantinya membantu segala urusan para caleg itu seperti saat bertemu orang dan membentengi saat adanya serangan magis dari lawan politik.

Daeng Manno tidak manampik, bahwa setelah air putih pemberiannya diberikan. Para tamunya kerap memberikan amplop sebagai tanda terima kasih.

“Tidak usah saya sebutkan isinya. Itu terserah mereka. Yang penting mereka ingat saya,” pungkas Daeng. (***)

sumber: detik.com

WAKIL RAKYAT

Selasa | 24 April 2018 | 17:23

DPR Siap Bela Sawit Indonesia di Kancah Uni Eropa

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf bilang, resolusi sawit Uni Ropa tidak boleh merugikan industri sawit di Indonesia.

“Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang justru dapat membuat kerugian yang besar bagi Indonesia,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati di Jakarta, Selasa, 24 april 2018.

Indonesia, kata Nurhayati, sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, tidak seharusnya diganggu Uni Eropa.

Seharusnya, Uni Eropa lebih membuka kerja sama ekonomi dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Nurhayati menuturkan, sedikitnya 50 juta warga Indonesia menggantungkan kehidupannya kepada industri sawit. Saat ini, parlemen Uni Eropa tengah membahas resolusi yang menganjurkan kelapa sawit dicoret dari daftar komoditas pertanian yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan.

“Alasan utama dari resolusi tersebut adalah berkembangnya opini di Eropa bahwa kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia,” jelas kader Demokrat itu.

Hal itu, ujar dia, merupakan tindakan diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

Di tempat terpisah, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa, guna membahas diskriminasi produk turunan sawit.

Luhut menegaskan, Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.

“Kami tidak datang untuk mengemis, untuk didikte, tetapi untuk berdialog dengan mitra. Kami dalam posisi yang setara, kami ingin membangun ‘partnership’. Kami bukan negara miskin. Kami negara kaya dengan banyak pengalaman,” ujar Luhut.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Luhut menggelar pertemuan dengan Komisioner Perdagangan Uji Eropa Cecilia Malmstrm di Brussels, Belgia, Senin (23/4), guna membahas sejumlah isu, termasuk kelapa sawit, masalah lingkungan, serta perdagangan.

Perundingan dengan Uni Eropa terkait dengan masalah produk turunan kelapa sawit dilakukan dalam perannya sebagai Ketua Tim Negosiasi RI untuk perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa.

Luhut menjelaskan, kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang, berdasarkan riset Universitas Stamford. Di Indonesia, sebanyak 51% lahan kelapa sawit dikuasai petani. Di mana, lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

“Hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional. Dari segi kesehatan kami sudah melakukan penelitian dan juga meminta konsultan independen tentang dampak sawit pada kesehatan, tidak ada yang salah dengan sawit,” kata Luhut. (***)

sumber: inilah.com

NEWS

Senin | 05 Februari 2018 | 13:07

Ini Tanggapan Komisi X DPR RI, Terkait Kasus Penganiayaan Murid Berujung Kematian Gurunya

MEDIAKEPRI.CO.ID – Komisi X DPR RI menilai penganiayaan hingga tewas guru SMA 1 Torjun, Sampang oleh muridnya merupakan peristiwa serius yang menimpa dunia pendidikan Indonesia.

“Peristiwa tersebut menandakan ada masalah serius di sektor pendidikan kita,” kata anggota Komisi X Anang Hermansyah di Gedung DPR, Jakarta, Senin 5 Februari 2018.

Peristiwa itu memberi pesan penting bahwa ada persoalan serius yang sedang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, sehingga harus ada tindakan nyata dari seluruh stakeholder.

Menurut Anang, peristiwa itu terjadi karena sekolah tidak dapat mentransformasikan pengajaran nilai moral, agama, termasuk seni dengan baik antara pendidik dengan anak didik.

“Sekolah hanya dimaknai siswa mendapat nilai berapa dan guru telah memenuhi kewajiban. Transfer pengetahuan tidak berjalan dengan baik. Padahal mata pelajaran seperti agama, moral dan seni erat terkait pembentukan kepribadian dan karakter siswa,” paparnya.

Fungsi sekolah sebagai ruang pembentukan karakter anak didik belum sepenuhnya tercapai. Terlihat dari berbagai peristiwa yang muncul di lapangan mengkonfirmasi sekolah belum berhasil membentuk karakter anak didik.

“Inisiasi pemerintah dengan mengeluarkan Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter patut diapresiasi.

Meski harus diingat, kerja ini tidak selesai hanya dengan perpres, peran pemprov dan pemda harus dituntut berkolaborasi mendorong pendidikan karakter,” jelas Anang.

Selain itu, peran orang tua juga cukup penting dalam membentuk karakter anak. Dikarenakan persoalan yang melibatkan anak didik tidak hanya sekadar urusan pemerintah dan sekolah.

“Peran orang tua cukup signifikan dalam membentuk anak. Beragam latar belakang orang tua semestinya tidak menjadi alasan dalam mendidik anak menjadi diabaikan,” demikian Anang.

Kasus penganiayaan guru Ahmad Budi Cahyanto berawal saat proses belajar mengajar Seni Rupa berlangsung di Kelas XI SMA Negeri 1 Torjun.

Pelaku berinisial MH ditegur sang guru lantaran membuat gaduh di kelas. Teguran berujung cekcok yang dilanjutkan aksi MH memukul dan mencekik leher gurunya. (***)

sumber: rmol.co

NEWS

Kamis | 25 Januari 2018 | 21:12

Usul Mendagri Jadikan Jenderal Polri sebagai Plt Gubernur, DPR Angkat Bicara

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pimpinan DPR angkat suara terkait rencana Kementerian Dalam Negeri mengangkat jenderal Polri sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mempertanyakan usulan tersebut karena biasanya yang menjadi Plt merupakan pejabat sipil yang telah menguasai daerah tersebut yang semestinya tidak berpotensi menimbulkan konflik.

“Saya pikir ini adalah satu kebijakan yang patut untuk dipertanyakan ya. Biasanya mereka yang ditunjuk untuk menjabat itu adalah mereka yang menjadi pejabat sipil di daerah itu,” ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2018.

Menurut wakil ketua umum Partai Gerindra ini usulan penunjukan Plt dari unsur Polri sangat aneh karena bertentangan dengan semangat yang selama ini dipegang.

“Kalau memang benar ada penunjukan itu saya kira ini agak aneh gitu ya dan saya kita bertentangan dengan semangat keadilan, transparansi dan sebagainya,” tukasnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap usulan yang nanti akan diputuskan oleh Presiden, apakah disetujui Asisten Operasi Kapolri (Asops) Irjen Pol. Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol. Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Martinus Sitompul sebelumnya yang memberitahukan ada dua jenderal Polri nantinya akan diproyeksikan sebagai Plt Gubenur Jabar dan Sumut. (***)

sumber: rmol

BATAM

Jumat | 29 Desember 2017 | 15:04

ASIK!! Untuk Keadilan Rakyat Batam, DPR Setuju UWTO Perumahan di Batam Dihapuskan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir mendukung semangat Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang ingin menghapus Iuran Wajib Tahunan Otorita (UWTO) bagi perumahan.

Ia akan mendukung usaha tersebut di DPR RI.

“Hal ini untuk keadilan rakyat Batam. Tidak ada satupun daerah lain selain Batam yang punya beban dua, yakni bayar UWTO dan PBB (Pajak Bumi Bangunan),” ujarnya di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam, Kamis 28 Desember 2017.

Ia mengatakan, Kementerian Keuangan dapat memikirkan, penerimaan dari UWTO itu tidak sebanding dengan rasa keadilan masyarakat.

UWTO tersebut juga menghambat pengurusan sertifikat tanah, padahal Preseiden Joko Widodo fokus memberikan legalitas tanah kepada masyarakat luas.

Nyat menambahkan sila kelima Pancasila harus jadi dasar pertimbangan utama adalam hal ini, bahwa rakyat Batam harus mendapat hak dan perlakuan yang sama dengan rakyat lainnya di seluruh Indonesia.

Nyat meminta Kementerian keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyambut hal ini.

“Jangankan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Di Kepri saja ada tak yang bayar dobel, hanya di Batam saja,” ujarnya.

Di Batam, status lahan adalah HPL (hak penggunaan lahan), bukan hak milik. Padahal dalam mendapatkan lahan dan rumah di Batam, prosesnya tidak berbeda dengan daerah lain.

Masyarakat di Batam juga membayar harga tanah kepada pengembang saat membeli rumah.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil juga memberikan komentar yang datar terkait pengahpusan UWTO Batam.

Dia menambahkan penghapusan UWTO tidak bisa dilakukan pemerintah daerah karena merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.

Nyat mengaku kurang puas dengan pernyataan Sofyan tersebut karena seharusnya Menteri Sofyan merespon apa yang diinginkan wali kota, gubernur dan rakyat. (***)

sumber: tribunnews.com

NEWS

Selasa | 26 Desember 2017 | 0:18

Ustad Abdul Somad Dideportasi, Pimpinan DPR RI Desak Kemenlu Minta Penjelasan Hongkong

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Plt Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan keputusan Hongkong mendeportasi Ustad Abdul Somad harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah RI dalam hal ini KJRI Hongkong dan Kementerian Luar Negeri.

“Saya prihatin atas kejadian yang menimpa Ustad Abdul Somad di Bandara Hongkong,” ujar Fadli dalam keterangannya, Senin, 25 Desember 2017.

Jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, penolakan terhadap Abdul Somad memang kewenangan absolut dari otoritas Hongkong. Namun, ketika ada WNI yang sudah memenuhi syarat dan sah untuk memasuki wilayah negara lain, tapi kemudian dideportasi, maka Kemenlu RI juga perlu menanyakan apa yang salah dari WNI tersebut.

“Ini bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI yang menjadi salah satu tugas prioritas Kemenlu RI,” sebut Fadli.

Menurutnya, ditolaknya orang asing masuk ke suatu negara tentu dengan alasan beragam. Dan itu biasanya diatur oleh regulasi khusus. Kalau di Indonesia diatur dalam UU 6/2011 tentang Kemigirasian. Di situ terdapat 10 penyebab penolakan. Beberapa di antaranya mulai dari tidak memiliki visa, keterangan palsu dalam dokumen, terlibat dalam makar, tercatat dalam daftar pencarian orang, hingga terkait dengan kelompok kejahatan internasional.

“Kalau dari aspek administrasi seperti visa, sepertinya bukan itu alasan yang melatarbelakangi penolakan Abdul Somad. Sebab, Indonesia dan Hongkong telah memberlakukan kebijakan bebas visa resiprokal. Inilah yang kemudian membuat jemaah beliau, dan sebagian masyarakat di Tanah Air, mempertanyakan alasan penolakan yang dialami Abdul Somad,” jelas Fadli.

“Apalagi kita tahu, sebelumnya Abdul Somad baru mendapat perlakuan yang mirip di Bali. Bedanya, penolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok ormas yang dimobilisir. Dan saat ini pelakunya tengah diproses secara hukum. Dengan adanya kejadian penolakan Abdul Somad oleh otoritas imigrasi Hongkong, hal ini membuat masyarakat semakin berspekulasi mengenai faktor di belakangnya,” paparnya menembahkan.

Untuk itu, lanjut Fadli, Kementerian Luar Negeri RI, baik itu KJRI Hongkong maupun Kemenlu di Jakarta, harus meminta penjelasan tertulis kepada otoritas terkait di Hongkong. Walau Abdul Somad bukan pejabat negara, beliau adalah WNI yang hak-haknya harus dilindungi tanpa diskriminasi.

”Sekali lagi, penolakan orang masuk ke suatu negara itu kewenangan absolut negara tersebut, tapi pemerintah kita juga tetap perlu untuk meminta penjelasan atas penolakan tersebut, sebagai bagian dari upaya perlindungan WNI di luar negeri,” demikian Fadli Zon. (***)

sumber: rmol

KRIMINALITAS

Rabu | 11 Oktober 2017 | 11:20

DPR : Densus Tipikor dan KPK Harus Bersinergi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri harus bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan begitu, bisa menumbuhkan efek gentar dalam upaya memberantas korupsi.

“Melahirkan efek gentar relatif mudah karena jaringan Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga ke semua daerah dan desa,” kata Bambang di Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017

Menurutnya, selain faktor bentangan jaringan, kesiapsiagaan satuan Densus Tipikor di semua daerah dalam mengintai atau mengendus pengelolaan dan pemanfaatan anggaran juga bisa menimbulkan efek gentar itu. Namun, Bambang mengingatkan efek gentar dari Densus Tipikor Mabes Polri perlu dikelola sedemikian rupa, agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran.

“Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini patut digarisbawahi oleh Mabes Polri,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, salah satu alasan yang dikemukakan adalah rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum. Ia menilai, fenomena ini sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun rupiah.

Selain itu, dalam mempersiapkan kehadiran Densus Tipikor, Mabes Polri harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengendapan dana daerah sejak dini. “Sebab, bisa saja dengan alasan takut dikriminalisasi oleh personil Densus Tipikor yang tersebar di semua daerah dan desa, pengguna anggaran menunda-nunda pemanfaatan anggaran, lalu menyimpannya di bank-bank umum,” katanya.

Bambang mengatakan, Mabes Polri juga harus memastikan bahwa semua personel Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengan detil seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaatannya. Menurutnya pemahaman tentang mekanisme penganggaran dan pemanfaatannya tentu saja sangat penting agar kecerobohan dalam penindaan bisa dihindari.

“Karena itu, agar peran dan fungsinya efektif, Densus Tipikor di pusat dan semua daerah idealnya memiliki copy buku APBN dan APBD tahun berjalan sebagai pegangan,” katanya.

Sumber : Republika

NEWS

Sabtu | 07 Oktober 2017 | 9:27

Jenderal Gatot: Dipanggil DPR, Saya Harus Patuh!

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi I dan III DPR berencana melaksanakan rapat kerja gabungan bersama TNI dan Polri untuk memperjelas polemik senjata yang belakangan ramai diperbincangkan.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan siap untuk hadir di Parlemen dalam rapat tersebut. Meski sampai saat ini, ia belum menerima undangannya.

“Belum ada (undangan). (Tapi) saya sebagai Panglima TNI, Komisi I panggil, DPR panggil, ya saya harus patuh, hadir,” kata Gatot saat menghadiri diskusi di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat malam (6/10).

Rapat gabungan dinilai perlu dilakukan DPR agar polemik di masyarakat tidak terus menerus menjadi perdebatan.

Rapat gabungan akan mendalami proses pengadaan senjata, jenis senjata, anggaran hingga pengawasannya.  (***)

sumber: rmol

NEWS

Sabtu | 23 September 2017 | 9:49

Sekjen DPR Pantang Menyerah Perjuangkan Gedung Baru

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Rencana pembangunan gedung baru DPR bukan barang baru. Rencana ini sudah dimulai sejak ketua DPR masih dipegang oleh Agung Laksono

Meski begitu, Sekjen DPR Achmad Djuned mengaku tak akan pasrah untuk memperjuangkan pembangunan itu.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memuluskan rencana pembangunan gedung baru DPR. Setiap wacana itu disuarakan, selalu mendapat penolakan dari banyak elemen masyarakat. Namun, pihak akan terus melanjutkan rencana itu.

“Rencana pembangunan gedung DPR ini sebenarnya sudah dimulai sejak ketua DPR dipegang Pak Agung Laksono, kemudian Pak Marzuki Alie, dan kini Pak Setya Novanto. Sekjen DPR juga sudah tiga kali ganti, yakni Bu Nining Indra Saleh, Bu Winantuningtyas Titi, namun sampai sekarang belum mulus karena masih ada pro kontra,” kata Djuned dalam diskusi di Gedung DPR, Jumat 22 September 2017

Kata Djuned, Sekjen DPR memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung kegiatan Dewan, baik dari sisi administratif maupun keahlian. Dukungan administrasi tersebut termasuk menyiapkan sarana dan prasarana, yaitu pembangunan gedung agar Dewan dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan baik.

“Sekjen punya kewajiban menyiapkan sarana, termasuk Gedung DPR. Ini adalah kewajiban Pemerintah, dan yang mewakili Pemerintah di DPR adalah Sekjen,” terangnya.

Gedung Nusantara I yang sekarang menjadi kantor anggota DPR, menurut Djuned, sudah tidak ideal lagi untuk menampung seluruh anggota Dewan beserta seluruh staf dan tenaga ahli. Alasannya, gedung tersebut dibangun pada tahun 1997, dengan rancangan kapasitas sebanyak 800 orang. Namun kini, gedung tersebut harus menampung hampir dari 5.000 orang.

“Saat ini, anggota DPR ada 560 orang. Masing-masing anggota DPR punya lima staf ahli dan dua staf administrasi. Maka, yang menempati DPR sekarang sudah lebih dari 5.000 orang. Sudah over kapasitas,” ucapnya.

Menurut Djuned, ruangan yang disediakan di gedung untuk setiap anggota juga tidak memadai. Setiap anggota hanya disediakan ruangan seluas 36 meter persegi. Ruangan itu harus ditempati tujuh stafnya serta dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap rapat.

Atas dasar itu, kata dia, Sekjen DPR bersama Pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) membahas upaya penetaan kompleks di parlemen. Kemudian, 10 Pebruari 2015, DPR berkirim surat kepada Presiden Jokowi. Namun, surat itu hanya mohon izin untuk melanjutkan pembangunan perpustakaan dan museum. Surat permohonan itu kemudian dibalas Mensesneg Pratikno yang menyetujui melanjutkan pembangunan.

Meski begitu, Djuned menganggap bahwa Presiden menyetujui penataan kawasan parlemen, termasuk pembangunan gedung baru. “Jadi, pada prinsipnya, Presiden telah menyetujui rencana pembangunan gedung dalam rangka penataan kawasan MPR/DPR dan DPD dalam satu kesatuan,” katanya.

Atas dasar itu, Setjen DPR akan melakukan pembangunan gedung baru. Dalam pembangunan gedung ini, DPR akan membuatkan ruangan seluas 117 meter persegi bagi setiap anggota Dewan dengan alasan agar sama dengan luar yang dimiliki pejabat eselon I di setiap kementerian.

Dalam prosesnya nanti, sambung Djuned, pembangunan gedung baru DPR harus melewati tujuh tahapan sebagaimana telah direncanakan Kesekjenan DPR. Prioritas DPR adalah membangun gedung baru dan alun-alun demokrasi.

Dia mengakui masih menemui banyak kendala, khususnya terkait analisa biaya dan pentahapan. Sekjen kemudian memutuskan berkirim surat ke Kementerian PUPR. Terkait jangka pembangunan, akan diputuskan setelah ada analisa biaya.

“Mudah-mudahan pada tahun 2018 kami bisa memulai lagi apa yang menjadi cita-cita dan angan-angan DPR, memiliki gedung baru. Karena ini merupakan kewajiban Pemerintah. Kalau Presiden menunjuk yang membangun Kementerian PUPR, kami pun tak masalah,” tambah dia.

Sumber : Rmol.co

NEWS

Selasa | 19 September 2017 | 16:05

Fahri: Presiden Harus Hormati Kerja Pansus, Hadiri Rapat Konsultasi Dengan DPR

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta- Presiden Joko Widodo kembali diminta untuk menghargai hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.Caranya presiden harus mengikuti rapat konsultasi bersama Pimpinan DPR, sebelum hasil kerja Pansus diserahkan ke Rapat Paripurna DPR pada 28 September mendatang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, kepada wartawan di Media Center Nusantara III Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 19 September 2017 menyikapi keinginan Pansus Angket DPR untuk KPK untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi.

Fahri Hamzah menegaskan sudah saatnya Presiden harus terbiasa menghargai kerjaan DPR, seperti yang telah dilakukan Pansus Angket DPR untuk KPK selama hampir empat bulan itu.

“Hargailah pekerjaan kita (DPR). Presiden mesti menaruh perhatian besar terhadap hasil kerja Pansus. Kalau ada temuan di sini, ya kerjain dong,” katanya.

Sebab, dia beralasan hasil temuan Pansus dinilai penting karena berkaitan dengan pola pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.

Bahkan kalau bisa, Fahri berharap agar dalam rapat konsultasi nanti, Pimpinan DPR membawa seluruh pimpinan Pansus untuk menceritakan apa yang terjadi supaya presiden benar-benar tahu apa yang terjadi.

“Pak Jokowi memiliki wewenang besar sebagai presiden. Salah satunya, menertibkan KPK yang dianggap melanggar undang-undang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Presiden kan berkuasa banget dalam sistem presidensial. Nah, mudah-mudahan kekuasannya dipakai untuk menertibkan bangsa dan negara,” katanya lagi.

Terkait rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden, terkait hasil temuan pansus, Fahri belum mau membeberkan. Soal kemungkinan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun menurutnya masih sebatas opsi.

“Belum tentu diajukan kepada Jokowi karena harus menunggu keputusan Rapat Paripurna DPR terlebih dahulu. Kami laporkan dulu (kepada Jokowi) sebagai pemanasan,” demikian Fahri Hamzah.

Sumber : Rmol.co

NEWS

Selasa | 19 September 2017 | 13:55

DPR: LARANGAN PKI TANGGUNG JAWAB BERSAMA, TAPI JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta – Pimpinan DPR RI menyayangkan sikap sekelompok orang yang menyerbu kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Minggu 17 September 2017 malam.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyayangkan sikap masyarakat yang mudah terprovokasi dengan isu komunisme. Apalagi, dalam kasus YLBHI masyarakat secara sepihak menyebut YLBHI sedang berupaya membangkitkan kembali PKI.

Politisi PAN ini mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri jika menemukan dugaan-dugaan kemunculan PKI.

“Bahwa itu adalah tanggung jawab kita untuk melarang bahwa PKI itu yang sangat menyakitkan dan menyedihkan kita semua dan jangan terulang lagi. Adanya konflik horizontal kita serahkan ke Polri dan TNI,” tukasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan. Selasa 19 September 2017.

Taufik menjelaskan bahwa negara ini sudah melarang keberadaan PKI. Pelarangan itu sebagaimana termaktub dalam TAP MPR 25/1966.

“Harus sadari bahwa PKI sebagai partai terlarang itu diakui dengan ketetapan MPR. Sepanjang itu belum dicabut itu tetap menjadi keputusan bangsa dan negara,” jelasnya.

Sumber : Rmol.co