DPRD Tanjungpinang

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2018, Jumat, 29 Maret 2019 di Aula Kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga didampingi Wakil Ketua II, Ahmad Dani dan dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul-Rahma beserta jajarannya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga memimpin rapat paripurna penyampaian LKPj Wali Kota Tanjungpinang.

Dikatakan Angga, penyampaian LKPj yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjungpinang itu berdasarkan Undang Undang yang berlaku. “Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan sebuah kewajiban, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku, LKPj Kepala Daerah haruslah disampaikan melalui Rapat Paripurna di DPRD, selambat-lambatnya 3 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir,” ucap Ade Angga.

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul membacakan LKPj

Setelah Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, menyampaikan LKPj ini, nantinya akan dibahas dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Tanjungpinang, hingga menghasilkan kesimpulan dari pembahasan LKPj.

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul dalam sambutannya menyampaikan, LKPj ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang atau merupakan tahun terakhir RPJMD masa jabatan Wali Kota Tanjungpinang periode 2013-2018.

“Sebagaimana yang telah kita sepakati bersama bahwa prioritas pembangunan Kota Tanjungpinang dalam RKPD tahun 2018 dititik beratkan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan SDM, pembangunan bidang pendidikan, pengembangan bidang kesehatan, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, pengembangan pariwisata dan budaya daerah, pengembangan perdagangan dan potensi perikanan berdasarkan karakteristik daerah serta pengembangan dan prasarana pelayanan dasar,” ujar Syahrul dalam sambutannya.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir pada paripurna

Selanjutnya, Syahrul menyampaikan infornasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 yang menggambarkan kinerja pengolelolaan keuangan daerah.

Pendapatan ditargetkan sebesar Rp891,52 miliar dengan realisasi mencapai Rp921,07 miliar atau 103,31 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar Rp158,24 miliar dan realisasi sebesar Rp160,44 miliar atau 101,39 persen dari target.

Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp663,24 miliar dapat realisasi sebesar Rp699,72 miliar atau 105,50 persen dari target. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp70,03 miliar dapat terealisasi sebesar Rp60,90 miliar atau 86,97 persen.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir pada paripurna.

Lebih lanjut Syahrul menyampaikan, gambaran tentang belanja daerah tahun anggaran 2018. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp915,24 miliar dengan realisasi sebesar Rp836,67 miliar atau sebesar 91,42 persen dari anggaran.

Belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp419,28 miliar dengan realisasi sebesar Rp382,66 miliar atau 91,27 persen serta belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp495,96 miliar dan realisasi sebesar Rp454,01 miliar atau 91,54 persen.

Untuk penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2018 sebesar Rp25,85 miliar dari target sebesar Rp25,71 miliar yang bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali investasi Non parmanen lainnya.

Sedangkan, lanjutnya, realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2018 sebesar nol rupiah, dari rencana pernyataan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp2 miliar.

Pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, dapat dilaporkan bahwa indikator kinerja daerah yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2013-2018 pada tahun 2018 sejumlah 194 indikator.

“Capain tersebut tentunya tak terlepas dengan adanya dukungan yang kuat dari DPRD yang secara operasional dilaksanakan oleh para pimpinan OPD,” ucapnya.

Pemko Tanjungpinang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terimakasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Tanjungpinang yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggarana pemerintah dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

“Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan pada tahun 2018 dapat saya laporkan bahwa pada tahun anggaran tersebut Kota Tanjungpinang tidak ada program dan kegiatan tugas pembangunan yang diterima oleh perangkat daerah di lingkungan Pemko Tanjungpinang,” ucapnya.

Selain itu, dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada tahun 2018 telah dilakukan kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah.

“Untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya yaitu kerjasama dengan pihak ketiga dan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah secara lebih rinci realisasi program kegiatannya dapat dilihat dalam dokumen LKPJ yang telah kami sampaikan,” tutupnya. (***)

MEDIAKEPRI.CO.iD, Tanjungpinang- Belum lama ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan rapat Paripurna terbukan mengenai Ranperda Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas, Senin (14/8/2017).

Persetujuan dan Penetapan Ranperda menjadi Perda Kota Tanjungpinang Tahun 2017 tersebut, atas kesepakatan penandatanganan Persetujuan bersama antara Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah dan DPRD Kota Tanjungpinang.

Dalam rapat tersebut, Walikota Tanjungpinang mengatakan Pengesahan Ranperda menjadi Perda Kota Tanjungpinang Tahun 2017 itu atas persetujuan rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I  Ade Angga, S. IP., MM didampingi Ahmad Dani selaku Wakil Ketua II dan 20 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Rapat paripurna pada waktu itu berjalan lancar,  dengan penyampaian pandangan akhir tiga pansus.  Dimulai dari Pansus Ranperda Retribusi Jasa Umum, Pansus Ranperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Pansus Ranperda Perubahan atas Perda tentang Perizinan Tertentu.

Walikota Tanjungpinang pada akhir pidatonya menyampaikan, “ atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang telah bekerja dan membantu dalam penyusunan pembahasan hingga  pengesahan semua berjalan lancar,” tutup Lis Darmansyah Walikota Tanjungpinang.

Rabu (16/08/2017) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengesahkan lagi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Atas Perda Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Sidang pengesahan Ranperda menjadi Perda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno dan di dampingi oleh Wakil Ketu II Ahmad Dani yang di hadiri oleh Wakil Walikota Tanjungpinang H. Syahrul.

Sebelum mengesahkan Ranperda tersebut Ketua DPRD meminta tanggapan kepada seluruh anggota DPRD Tanjungpinang apakah Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyeleggara Pendidikan bisa disepakati.

Ucapan “Bisa disepakati”, keluar dari mulut 22 Anggota DPRD Tanjungpinang saat ketua DPRD meminta tanggapan kepada anggota DPRD nya.

Walikota Tanjungpinang H. Syahrul mengatakan, tentang perubahan ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Sebelumnya dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyeleggara Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Sekolah Menegah Atas (SMA) dibawah wewenang Kabuaten Kota. Sekarang SMA telah di ambil alih oleh Provinsi, makanya harus ada perubahan. Saya menilai dari beban kerja semakin ringan, yang sebelumnya tiga jenjang sekarang dua jenjang (SD, SMP) ini mudah-mudahan kedepan dapat dikelola dengan baik.” ujar Wakil Walikota Tanjungpinang.

Lanjut Syahrul, “Sebelum berjalan ini, kita harus sosilaisasi terutama pada guru-guru stackholdel pelaksana pendidikan seperti pengawas sekolah,  kepala sekolah karena perubahan dalam Ranperda ini tidak terlalu singnifikan.

Masih kata Syahrul, “Kita memfokuskan bagaimana penguatan pendidikan dasar, pendidikan dasar itu 9 tahun sesuai undang-undang. Jadi kita memfokuskan agar tidak ada anak-anak yang putus sekolah sebelum selesai pendidikan dasar, itu menjadi perhatian tidak ada alasan apapun,” harap Syahrul. (bobi)