Fahri

RAGAM

Rabu | 11 Juli 2018 | 21:18

Tanggapi Penolakan Ahok Bebas Bersyarat, Fahri Hamzah: Keberanian Jalani Hukum

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Napi kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak hak bebas bersyarat. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi keputusan Ahok dengan bicara keberanian seorang narapidana menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan (LP).

“Saya menyambut baik sikap seperti ini, tetapi sebaiknya diletakkan pada keberanian untuk menjalani hukum seperti orang lain, yaitu di lembaga permasyarakatan atau di LP,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Menurut Fahri, kasus Ahok tak hanya soal bebas bersyarat. Fahri menyebut Ahok, yang merupakan terpidana, seharusnya hidup di LP.

Sikap dan pertanyaan publik kepada kasus Ahok adalah bukan pada soal dia mendapat hak bebas bersyarat, tetapi kenapa dia tidak menjalani hari-harinya sebagai mitra binaan itu di LP,” ucap Fahri.

“Karena itu yang penting soal bebas bersyarat itu menurut saya tidak akan menyelesaikan penasaran orang kepada yang bersangkutan sebab sejak awal itulah yang aneh terjadi,” imbuhnya.

Fahri lalu bicara soal keadilan. Menurut Fahri, keadilan bisa dirasakan masyarakat hanya jika hukum diterapkan dengan setara.

“Rasa keadilan dalam masyarakat hanya bisa selesai oleh perlakukan yang sama di depan hukum,” tegas Fahri.

Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami sebelumnya mengatakan Ahok diperkirakan bisa mendapat pembebasan bersyarat pada Agustus nanti.

“Beliau sebenarnya bisa PB (pembebasan bersyarat) pada bulan Agustus, namun sampai saat ini sepertinya beliau ingin bebas murni,” kata Sri Puguh. (***)

sumber: detik.com

RAGAM

Senin | 02 Juli 2018 | 11:19

Ditjen PAS Ungkap Alasan Ahok Ditempatkan di Mako Brimob, Fahri: Dia akan Keluar dengan Mentalitas yang Lebih “Ekstrem”

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Hukum dam HAM menanggapi kritik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah soal penempatan terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Rutan Mako Brimob. Penempatan Ahok di Rutan Mako Brimob lebih karena faktor keamanan.

“Alasan dasar Pak Ahok ditempatkan adalah keamanan,” kata Kabag Humas Ditjen PAS Kemenkum HAM, Ade Kusmanto Senin, 2 Juli 2018.

Ade menjelaskan, awalnya Ahok akan di tempatkan di Cipinang setelah menerima putusan hakim. Karena ada simpatisan Ahok yang berunjuk rasa di depan LP Cipinang, Menurut Ade hal itu bisa mengganggu keamanan.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat Pak Ahok ditempatkan di Rutan Cipinang untuk melaksanakan putusan hakim, para simpatisan Pak Ahok berunjuk rasa yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan Cipinang saat itu,” terang Ade.

Menurut Ade, jika Ahok tetap dipaksa dipenjara di Cipinang, itu akan mengganggu situasi yang sudah aman dan kondusif. Karena itu, Kantor Wilayah Kemenkum HAM DKI atas persetujuan Dirjen Pas memindahkan Ahok ke Rutan Mako Brimob demi keamanan.

“Pihak Kanwil kemenkum HAM DKI atas persetujuan Dirjenpas memindahkan Pak Ahok sementara waktu untuk menjalani pidananya di cabang Rutan Mako Brimob yang merupakan cabang rutan resmi berdasarkan Kepmenkum HAM tahun 2007,” jelasnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyoroti rutan Mako Brimob yang dihuni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya tujuan pemasyarakatan terhadap Ahok di rutan tak tercapai. Dia pun meminta agar Ahok dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (LP).

Pernyataan itu disampaikan Fahri lewat cuitan di Twitter (@Fahrihamzah). Awalnya, Dia menanggapi postingan foto dari seorang netizen. Di foto tersebut, ada Polwan yang berpose di depan kue untuk perayaan ulang tahun Ahok pada Jumat, 29 Juni 2018 lalu.

Setelah itu, Fahri kultwit yang cukup panjang soal rutan yang ditempati Ahok saat ini. Menurutnya, rutan Mako Brimob belum cukup untuk membuat Ahok dapat bermasyarakat.

“Jadilah Ahok seperti sebuah penyesalan. Dia dihukum secara tanggung, dan dimasyarakatkan secara tanggung. Hasilnya lihat aja nanti. Semuanya akan tanggung. Dia akan keluar dengan mentalitas yang lebih ekstrem. Inilah yang saya khawatirkan,” cuit Fahri. (***)

sumber: detik.com

RAGAM

Minggu | 18 Februari 2018 | 22:27

‘Sekretariat Negara Praktikkan Satu Tindakan Memalukan’, Kritik Fahri Hamzah Sikapi Anies Baswedan Dicegah Paspampres ke Podium Piala Presiden 2018

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – kejadian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dicegah Paspampres maju ke podium Piala Presiden 2018 dapat kritikan pedas dari wakil rakyat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah hal tersebut melanggar UU Protokoler.

“Sekretariat Negara perlu melakukan evaluasi. Karena apa pun itu, adalah pelanggaran terhadap hukum dan melanggar UU Protokoler,” ujar Fahri kepada wartawan, Minggu, 18 Februari 2018.

Fahri menambahkan, kejadian itu tak pantas dan tak etis. “Kejadian itu juga memalukan kita karena itu tindakan yang sangat tidak pantas dan tidak etis, karena di depan mata seluruh rakyat Indonesia, Sekretariat Negara mempraktikkan satu tindakan yang memalukan,” tambahnya.

Fahri justru bertanya balik ke Presiden Joko Widodo terkait aturan protokoler mengingat kapasitasnya sebagai eks Gubernur DKI Jakarta. Ia kemudian mengkritik protokoler orang-orang di sekitar Jokowi yang dianggapnya amatiran.

“Saya tidak percaya Bapak Jokowi sebagai mantan Wali Kota dan mantan Gubernur DKI tidak paham soal aturan protokoler ini. Tapi orang-orang yang bermain-main di sekitar Jokowi ini sudah sangat keterlaluan. Cara orang-orang sekitar Presiden mengelola ini sangat amatir dan memalukan. Saya kira ini perlu menjadi catatan yang sangat keras,” cetusnya.

Istana sudah menjelaskan bahwa tak ada arahan dari Jokowi untuk mencegah Anies maju ke podium Piala Presiden. Istana juga menegaskan bahwa acara penyerahan Piala Presiden tersebut bukanlah acara kenegaraan sehingga tidak mengikuti aturan protokoler.

Sementara itu, Wasekjen Golkar Maman Abdurahman meminta Ketua Panitia (SC) Maruarar Sirait bertanggung jawab dan minta maaf.

Maruarar sendiri mengatakan bahwa memang tidak semua pejabat diminta naik ke podium Piala Presiden. (***)

sumber: detik.com

NEWS

Jumat | 22 September 2017 | 13:58

Fadli Zon: Wuih, Pak Fahri Hamzah Sudah Gerindra Banget Tuh!

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta -Tiba di Gedung DPR RI, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, disindir telah jadi kader Partai Gerindra. Karena Fahri yang telah dipecat dari PKS tersebut mengenakan kemeja putih lengan pendek dengan dua saku, seperti yang kerap dipakai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Mendapat sindiran demikian, Fahri menjawab sambil tertawa. Dia mengaku sengaja memakai pakaian seperti itu.

“Iya nih. Sengaja tadi pakai baju ini, biar pas kaya Gerindra,” celetuk Fahri saat berbincang dengan wartawan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jum’at 22 September 2017.

Pernyataan senada disampaikan koleganya di Pimpinan DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon yang tiba tidak lama setelah Fahri.

“Wuihh udah pas banget Pak Fahri, Gerindra tuh,” ujar Fadli.

Sumber : Rmol.

NEWS

Kamis | 21 September 2017 | 8:49

Pertanggungjawaban Akademis Mahfud MD Untuk Fahri Hamzah

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sempat meminta pertanggungjawaban Mahfud MD yang membatalkan pasal penyadapan dalam UU ITE saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan bahwa vonis MK yang membatalkan pasal 31 ayat 4 UU 11/2008 tentang ITE pada tanggal 24 Februari 2011 lalu itu harus dibaca dengan cermat.

“Vonis MK yang saya baca itu ‘melarang’ dilakukannya penyadapan tanpa pengaturan di dalam UU. Itu mutlak dan harus diikuti,” jelasnya dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Kamis 21 September 2017.

Mahfud menjelaskan, pernyataan Fahri yang mempersoalkan bahwa penyadapan KPK kepada terduga koruptor bertentangan dengan vonis MK yang melarang penyadapan adalah sebuah kekeliruan.

“Pak Fahri, KPK itu melakukan penyadapan justru sesuai dengan vonis MK bahwa menyadap itu harus berdasar UU. Pak Fahri sudah membaca UU?” tanyanya.

Mahfud menguraikan bahwa dalam pasal 12 ayat 1 UU 30/2002 tentang KPK mengatur bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Sehingga, jelas bahwa penyadapan yang dilakukan KPK tidak bertentangan dengan vonis MK karena ada UU yang mengatur.

“Jangan-jangan ini tak dibaca. KPK melakukan penyadapan itu sudah benar karena pasal 12 ayat 1 UU KPK memang sudah mengaturnya. Mau didebat lagi?” sindir Mahfud.

“Jadi saya pertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis bahwa vonis MK sudah benar, ‘tidak boleh menyadap tanpa pengaturan di dalam UU’,” tegas Gurubesar FH UII Yogya itu.

Sumber : Rmol.co