HAKIM

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Hari yang sama 14 tahun lalu, Munir Said Thalib meninggal di dalam pesawat yang mengantarnya ke Amsterdam, Belanda. Munir diracun di udara.

Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot senior Garuda Indonesia saat itu, ditangkap dan diadili. Dia divonis 14 tahun penjara, tetapi majelis hakim yang mengadilinya yakin ada dalang di balik pembunuhan Munir. Siapa?

Pertanyaan itu hingga Pollycarpus akhirnya bebas tahun ini pun belum terjawab. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengambil tindakan.

“Kembali kami menegaskan negara belum mampu membongkar konspirasi dalam kejahatan ini. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kasus pembunuhan Munir adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih sebatas janji tanpa bukti,” ujar salah satu aktivis HAM dari Kontras, Yati Andriani, di Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Jumat, 7 September 2018.

Dia juga mempertanyakan dokumen penyelidikan tim pencari fakta (TPF). Jokowi pun diminta tegas memerintahkan jajarannya mengusut tuntas siapa dalang pembunuh Munir.

“Ketidakjelasan keberadaan dokumen penyelidikan TPF meninggalnya Munir sengaja diabaikan, dihilangkan, atau setidak-tidaknya tidak diketahui status dan keberadaannya,” kata Yati.

Di tempat yang sama, aktivis dari Amnesty International, Puri Kencana Putri, meminta Polri menindaklanjuti hasil penyelidikan dan mendalami fakta-fakta persidangan yang muncul. “Kami meminta Polri membentuk tim khusus di internal Polri dalam penanganan kasus ini, tim yang diharapkan lebih fokus dan efektif dengan melibatkan beberapa pihak profesional,” ujar Puri. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Seligi Polres Bintan membuahkan hasil, Minggu, 20 Mei 2018 malam.

Seorang warga negara Afganistan, yang merupakan imigran gelap, Abdul Hakim Faizi (20) terjaring dalam operasi ini. Lelaki yang sedang mencari suaka ini ketangkap bersama seorang wanita asal Bintan yang berusia 34 tahun dalam satu kamar di Penginapan Nusantara, Jalan Sribayintan Kijang, Bintan Timur.

Dari pemeriksaan tim pekat yang dipimpin KBO Satreskrim Polres Bintan diketahui, Hakim adalah pencari suaka dan ditampung di Badra Resort, Jalan Raya Kawal, Bintan.

Setelah ketangkap basah, kedua pasangan yang baru bertemu ini sempat dibawa ke Polsek. Hakim dikirim kembali ke penampungan. Sedangkan, cewek asal Bintan, sebut saja namanya Kuntum, dipulang ke rumahnya. (muslim)

sumber: suarasiber.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mantan Ketua DPR Setya Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP. Novanto pun divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,” ujar ketua majelis hakim Yanto membacakan amar putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 24 April 2018.

Hakim meyakini Novanto melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Novanto dihukum pidana penjara selama 15 tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Novanto berupa pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Yanto.

Novanto diyakini melakukan intervensi dalam proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP. Selain itu, Novanto juga diyakini menerima duit fee total USD 7,3 juta. Duit ini terdiri dari sejumlah USD 3,5 juta yang diberikan melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo serta sejumlah USD 1,8 juta dan USD 2 juta yang diberikan melalui perusahaan Made Oka Masagung.

Selain itu, Novanto juga diyakini hakim menerima 1 jam tangan merek Richard Mille seharga USD 135 ribu. Hakim menyebut uang USD 7,3 juta tersebut ditujukan untuk Novanto meskipun secara fisik uang itu tidak diterima Novanto.

“Bahwa terdakwa Setya Novanto telah terjadi pemberian fee yang ditujukan pada yang bersangkutan yang berasal dari Anang Sugiana Sudihardjo, yang dikirim Biomorf Mauritius melalui Johannes Marliem ke Made Oka Masagung,” kata hakim.

Namun untuk pengembalian uang pengganti, Novanto hanya dibebani USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah diberikannya ke KPK. Sedangkan, untuk pengganti jam tangan Richard Mille, hakim menyatakan Novanto tidak perlu mengembalikannya karena telah dikembalikannya ke Andi Narogong.

“Menimbang bahwa pemberian jam tangan Richard Mille sudah dikembalikan ke Andi, sehingga terdakwa Setya Novanto tidak lagi dibebani uang seharga jam tangan,” kata hakim.

Hakim juga mempertimbangkan tentang uang pengganti serta pencabutan hak politik Novanto. Menurut hakim, Novanto merupakan pejabat yang tidak seharusnya melakukan korupsi.

“Menimbang bahwa dari uraian di atas, semestinya pejabat lembaga tinggi, memberikan contoh yang teladan. Menimbang bahwa untuk itu majelis hakim berpendapat terdakwa Setya Novanto harus dicabut hak politiknya,” ujar hakim.

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutus proporsional jelang sidang vonis terhadap terdakwa perkara dugaan korupsi elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), Setya Novanto, Selasa, 24 April 2018.

“Insya Allah (memenuhi tuntutan jaksa), ya, didukung yang proporsional karena beliau ada salahnya,” ujar Agus saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 23 April 2018.

Menurut Agus, KPK juga tidak sepakat jika Novanto mendapatkan justice collaborator (JC) sebagaimana diajukan mantan ketua DPR RI tersebut.

“Karena beliau ada salahnya. Karena mencoba jadi JC, tapi kami tidak sepakat kalau (dia) dapat itu. Jadi, terungkap di pengadilan,” ujar Agus.

Agus melanjutkan, KPK juga tidak akan berhenti dengan adanya vonis terhadap Novanto. Agus menegaskan, KPK akan mengikuti fakta yang terungkap dari penyidikan hingga di pengadilan. Penyidikan tidak hanya terhenti di DPR, tetapi juga ke pihak pengusaha.

“Kalau memang ada yang harus ditindaklanjuti, ya, ditindaklanjuti. Kami dalami dan lihat apakah ada perkembangan,” ujar Agus.

Saat disinggung kemungkinan akan ada tersangka baru, Agus tak menjawab lugas. Menurut dia, pihaknya akan lebih dahulu memastikan perkembangan berarti dalam perkara tersebut.

“Jangan begitu. Belum tahu. Saya bertemu dulu tentang perkembangan penyidikan dan laporan pengembangan penuntutan jadi dasar kami bertindak,” ujar Agus.

KPK menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Pada Kamis (28/3), jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Setya Novanto 16 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dan pembayaran uang pengganti sejumlah 7.435 juta dolar AS dan dikurangi Rp 5 miliar seperti yang sudah dikembalikan Novanto subsider tiga tahun penjara.

Atas tuntutan tersebut, Novanto mengaku kaget dituntut berat. “Terus terang, saya sebagai manusia biasa sangat kagetlah. Secara jujur, saya kaget dapat tuntutan yang begitu berat ini. Tapi, semua itu saya percayakan pada proses hukum,” kata Setnov seusai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018 lalu.

Polikus Partai Golkar Azis Syamsudin enggan memberi komentar menjelang pembacaan vonis terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto pada Selasa, 24 April 2018.

“Saya tidak tahu karena putusan itu kewenangan hakim. Posisi saya lagi di Lampung,” katanya, Senin, 23 April 2018.

Anggota Komisi III DPR RI itu enggan memberikan keterangan lebih banyak. Dia hanya beralasan saat ini sedang berada di luar Jakarta. Ketika disinggung mengenai upaya pemberantasan korupsi, Azis mengatakan, Partai Golkar selama ini selalu mendukung praktik pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia menyebut upaya pemberantasan korupsi bisa diawali dengan tindakan pencegahan. Dia berujar, hal itu telah dilakukan seluruh kader Golkar, termasuk kepala daerah beberapa waktu lalu. Namun, Azis tak menjelaskan tindakan yang ia maksudkan. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bangka – Pengadilan Negeri Pangkalpinang kembali menggelar Sidang kasus narkoba, Selasa, 26 februari 2018, saat dipersidangan hakim anggota(Hotma E.P Sipahutar) sempat tertawa lebar saat mendengarkan jawaban dari terdakwa yang menyatakan bahwa dia masih awam jadi hukum diringankan sedangkan bandar besar boleh dihukum mati.

“Dalam Tindak pidana narkoba, baik pemakai, penjual maupun perantara akan tetap di usut sesuai hukum yang berlaku, tidak ada perbedaan kasta,” ujar Hotma didalam persidangan dengan tegas.

Sementara itu, fitri sempat diamankan oleh pihak kepolisian saat bertransaksi narkoba di kuburan cina.

Sidang yang beragendakan pemeriksasan saksi tersebut, dipimpin oleh ketua majelis hakim Iwan Gunawan serta didampingi oleh hakim anggota Corry Oktarina, Hotma Sipahutar serta JPU (Hidajaty).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Senada dengan itu, Herman selaku saksi dan anggota kepolisian itu menyebutkan bahwa dia menyamar untuk membeli narkotika jenis sabu kepada fitri.

“Kita bertemu dijalan pasir padi, lalu menuju perkuburan cina. Terdakwa sempat menurunkan saya disebuah warung bakso dijalan padang baru lalu kembali menjemput,” ujar herman saat persidangan di PN pangkalpinang.

Herman juga menambahkan, ia membonceng terdakwa kembali mengendarai sepedamotor milik nya menuju ke daerah Pantai Pasir Padi.

“Terdakwa juga mengatakan bahwa barang (paket narkotika jenis sabu) sudah ada didalam kotak (dash board) motor,” tambah Herman.

Di sisi lain, anggota kepolisian yang lain telah membuntuti fitri hingga menangkap lalu menggeledah di jalan pasir padi. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tobasa – Saulina boru Sitorus (92) atau yang dikenal di kampugnya dengan panggilan Ompu Linda akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang menjatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari padanya.

Demikian disampaikan kuasa hukum Saulina, Boy Raja Marpaung kepada wartawan, Selasa, 30 Januari 2018.

“Kami sudah berembug dan memutuskan untuk ajukan banding,” tegas Boy.

Boy mengaku pihaknya kecewa terhadap hakim yang terkesan hanya terpaku pada pembelaan atau pleidoi pada sidang sebelumnya. Hakim juga dinilai terlalu mudah menyatakan bahwa Japaya adalah pemilik pohon durian yang ditebang. Apalagi hanya dengan keterangan saksi yang notabene anak dan istri Japaya.

Selain itu, Boy juga menyesalkan majelis hakim yang mengabaikan norma adat batak oleh Saulina. Menurut Boy, hampir seluruh orang batak yang tinggal di Tapanuli memperbaiki kuburan leluhur mereka seperti halnya Ompu Linda. Memang diakui Boy, norma adat tersebut tidak tertulis.

“Harusnya hakim mempertimbangkan norma adat atau budaya batak itu,” tegas Boy.

Ditambah lagi, kata Boy, Ompu Linda sudah permisi ke kerabat (tulangnya) untuk memperbaiki dan membersihkan tanah leluhurnya itu. Secara hukum pidana, memidakan seseorang tidak hanya dari perbuatnnya saja. Niat Ompu Linda yang sudah melakukan iktikad baik dengan permisi itu harus jadi pertimbangan hakim.

Selain itu, Boy kembali menekankan jika tanah tersebut statusnya sudah menjadi tanah wakaf bagi warga Panamean oleh Kardi dan tidak diizinkan sebagai lahan berladang atau bercocok tanam di areal itu. Bahkan sudah banyak juga ada kuburan di atasnya. Lahan tersebut, tambah diam, bukan milik Japaya maupun milik gereja. Sebab, bila memang benar itu adalah lahan gereja pihak gereja, pasti keberatan ketika tugu/tambak dibangun di sana.

“Tanah itu sudah wakaf. Kita ada surat ahli warisnya. Sudah kita cantumkan. Harusnya ini jadi pertimbangan, jangan diabaikan,” ungkap Boy. (***)

sumber: rmol.co

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Karena kesal, warga beramai-ramai menghakimi seorang remaja tanggung di Bengkong Palapa, Bengkong, Batam, Kepri, Kamis, 21 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB.

Aksi ‘penghakiman’ ini dilakukan warga karena pemuda yang belum diketahui identitasnya ini ketangkap mencuri tabung gas. Dan warga sudah sering kehilangan tabung.

“Seminggu ini udah tida yang hilang, belum lagi yang kemarin-kemarin,” kata pemilik pangkalan gas dengan nada kesal.

Beruntung sejumlah tokoh masyarakat setempat, sigap dan mengamankannya, dengan membawa dia ke salah satu warung. Andai saja tidak, mungkin remaja tanggung berambut ikal gondrong itu sudah menjadi pecel ulek.

Agar tidak terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan, akhirnya maling tabung gas di Bengkong Palapa ini diserahkan ke Mapolsek Bengkong.

Hingga saat ini, Kapolsek Bengkong, Iptu Erdinal, belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan batamclick.com melalui pesan WA. (hariati)

Berita ini sudah terbit di batamclick.com dengan judul ‘Panas, Warga Bringas, Maling Tabung Gas di Bengkong Ditinju Terhempas’

MEDIAKEPRI.CO.ID, – Seorang pria berinisial AS diamankan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bang Japar dan Front Pembela Islam (FPI).
Dia diduga menghina pimpinan FPI, Rizieq Shihab melalui akun media sosial, Facebook.

Pengamat hukum, C Suhadi menyesalkan tindakan itu. Dia menilai upaya yang dilakukan LBH Bang Japar dan FPI merupakan perbuatan main hakim sendiri.

Menurut dia, penangkapan oleh pihak tidak berwenang serta merampas hak seseorang dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum.

“Saya mengecam langkah-langkah main hakim sendiri, karena itu melanggar hukum dan hak-hak asasi seseorang yang dilindungi hak-haknya oleh negara sebelum dibuktikan kesalahannya,” tutur Suhadi, Selasa 5 desember 2017.

Dia menjelaskan, kasus penghinaan merupakan delik aduan, perkara bisa diproses petugas setelah ada laporan.

Lalu,aparat kepolisian akan menindaklanjuti setelah menilai apakah kasus memenuhi unsur pidana.

Apabila perbuatan memenuhi syarat, maka status tersangka dapat disematkan.

Untuk menangkap dan menahan ada tahapan-tahapan dilalui. Upaya itu hanya boleh dilakukan polisi atau petugas pemerintah yang berwenang.

“Orang yang merasa kepentingan terganggu, bukan langsung menangkap pelaku, tetapi harus membuat laporan polisi. Polisi dan petugas terkait boleh menangkap, di luar itu tidak boleh,” tambah Ketua New Ninja itu.

Sebelumnya, Direktur LBH Bang Japar, Juju Purwantoro, mengklaim sudah menangkap seorang pria yang diduga penghina pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

Penangkapan itu dilakukan oleh anggota Bang Japar Jakarta Pusat, Edin dan anggota FPI di Kemayoran, pada Minggu 3 desember 2017 malam.

Pelaku berinisial AS di akun Facebook pelaku menggunakan nama Ukky Thiam. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kediri – Mantan manajer Inul Vista Kediri Ilham Nur Sahid (41) divonis setahun penjara oleh majelis hakim dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Senin 20 november 2017.

Vonis untuk Ilham dibacakan Ketua Majelis Hakim Imam Khanafi,SH.
Pada sidang kali ini Ilham hadir di sidang tanpa didampingi penasehat hukum.

Majelis hakim menilai, Ilham terbukti membantu menjadi penyedia jasa tarian striptis yang berlangsung di dalam room karaoke Inul Vista yang berlokasi di lantai 4 Kediri Mall.

Perbuatannya melanggar pasal 296 KUHP karena membantu orang melakukan perbuatan cabul.

Vonis majelis hakim setahun penjara yang dijatuhkan kepada Ilham sama dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).

Ilham menjadi tersangka tunggal pada kasus cabul yang berlangsung di lokasi karaoke keluarga Inul Vizta.

Diberitakan sebelumnya, Tim Polda Jatim menggrebek Karaoke Keluarga Inul Vista Kediri, Kamis 13 juli tengah malam. Petugas mengamankan 4 penari striptis, dua pria pemesan tarian serta Ilham selaku manajer Inul Vista. (***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Sidang perdana, oknum perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) di Polres Bintan dalam kasus dugaan penggelapan barang bukti narkoba jenis sabu ditunda di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu, 7 November 2017.

Sidang ini batal dilaksanakan karena dua dari tiga majelis hakim yang menyidakkan oknum perwira polisi berinisial DA dan kawan-kawan ini karena sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Mega Mendung, Bogor. Sidang ditunda hingga 27 November 2017 mendatang.

 

Pantauan dilapangan, oknum perwira polisi ini dibawa ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang menggunakan mobil tahanan datang sekitar pukul 15:30 wib. Tanpa menggunakan rompi tahanan sebagaimana terdakwa lainnya, mantan Kasat Narkoba Polres Bintan ini bersama enam terdakwa lainnya digiring menuju ruang sidang untuk mendengar penundaan sidang.

Usai mendengarkan penundaan sidang, terdakwa langsung diborgol lalu dibawa ke mobil tahanan, bukannya ke sel tahanan seperti para terdakwa lainnya. Beberapa keluarga terdakwa terlihat menjenguk di dalam mobil tahanan yang saat itu dijaga beberapa anggota Polisi bersenjata lengkap.

Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang Eduart M.P Sihaloho, SH, MH menjelaskan sidang ditunda karena Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini sedang mengikuti Diklat sertifikasi lingkungan hidup di Bogor sampai 21 November 2017. Sidang dilanjutkan pada tanggal 27 dengan mendengarkan dakwaan dari JPU.

Terkait adanya perlakuan khusus terhadap oknum perwira polisi yang menjalani sidang tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak dititip dalam sel tahanan seperti terdakwa lainnya, Eduart M.P Sihaloho menjelaskan itu teknis yang merupakan wewenang Jaksa.

Terdakwa dan lima orang anggotanya ditangkap karena menggelapkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 kilogram hasil tangkapan dua orang kurir narkoba di hotel Confort sebanyak 16 kilogram. Sabu-sabu tersebut dijual terdakwa kepada DSM yang akhirnya ditangkap jajaran Satnarkoba Polres Tanjungpinang hingga akhirnya kasus tersebut terbongkar. (boby)

KRIMINALITAS

Minggu | 08 Oktober 2017 | 1:00

OTT KPK, Politikus Golkar Suap Hakim untuk Selamatkan Ibunda

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Motif dugaan suap yang dilakukan anggota DPR Fraksi Golkar Aditya Moha ke Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono terungkap. Aditya ingin menyelamatkan ibunya dari vonis 5 tahun yang sudah diketok Pengadilan Negeri (PN) Manado.

“Jumat 6 Oktober kami menerima informasi dugaan suap terhadap hakim tinggi Sulut terhadap putusan banding perkara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa kabupaten Bolaang Mongondow,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10/2017).

Baca juga: OTT Politikus Golkar dan Hakim Terkait Kasus Korupsi di Manado

Ibu Aditya, Marlina Moha, telah divonis 5 tahun di PN Manado bulan Juli 2017 lalu. Suap yang diberikan oleh Aditya ke Sudiwardono dimaksudkan untuk mengamankan putusan banding atas vonis tersebut.

“Diduga untuk mengamankan putusan,” ujar Laode.

Aditya dan Sudiwardono ditangkap KPK di Jakarta, Jumat (6/10) kemarin malam. Keduanya ditangkap di sebuah hotel di daerah Pecenongan, Jakpus.

sumber : detik

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Yudisial menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran kode etik hakim praperadilan Setya Novanto.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Perkiraan ini, menurutnya, bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan ICW mencatat ada enam kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim di antaranya menolak memutar rekaman informasi pengaturan proyek.

Dia mengatakan, salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain.

“Dengan dalil tersebut, artinya hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi putusan majelis hakim yang memutus perkara KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan,” ungkapnya, Jumat 29 September 2017 malam.

Ia melanjutkan, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK.

“Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini,” ujarnya.

Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan Setya Novanto sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.

“Besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus,” paparnya.

Untuk itu, ICW mendesak agar Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto.

Mereka juga mendesak Mahkamah Agung mengambil langkah konkret dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

“KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup,” ujarnya.

Sumber : kabar24.com

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta – Pimpinan DPR RI menyayangkan sikap sekelompok orang yang menyerbu kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Minggu 17 September 2017 malam.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyayangkan sikap masyarakat yang mudah terprovokasi dengan isu komunisme. Apalagi, dalam kasus YLBHI masyarakat secara sepihak menyebut YLBHI sedang berupaya membangkitkan kembali PKI.

Politisi PAN ini mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri jika menemukan dugaan-dugaan kemunculan PKI.

“Bahwa itu adalah tanggung jawab kita untuk melarang bahwa PKI itu yang sangat menyakitkan dan menyedihkan kita semua dan jangan terulang lagi. Adanya konflik horizontal kita serahkan ke Polri dan TNI,” tukasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan. Selasa 19 September 2017.

Taufik menjelaskan bahwa negara ini sudah melarang keberadaan PKI. Pelarangan itu sebagaimana termaktub dalam TAP MPR 25/1966.

“Harus sadari bahwa PKI sebagai partai terlarang itu diakui dengan ketetapan MPR. Sepanjang itu belum dicabut itu tetap menjadi keputusan bangsa dan negara,” jelasnya.

Sumber : Rmol.co