HAM

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memberi kesempatan untuk lulusan SMA untuk mengikuti seleksi sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Adapun jumlah kuota yang disediakan ialah 600 orang.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Minggu, 8 April 2018. Kuota untuk formasi Poltekip 300 orang dengan rincian pria 225 pria (taruna) dan wanita 75 wanita (taruni). Kemudian, kuota untuk Poltekim sebanyak 300 orang. Jumlah ini juga terdiri dari 225 taruna dan 75 taruni.

Untuk mendaftar sekolah dinas ini, ada beberapa persyaratan yang dipenuhi pelamar. Antara lain, pelamar merupakan warga negara Indonesia, pendidikan SMA sederaja dengan nilai rata-rata yang terdapat dalam ijazah sekurang-kurangnya 7 (skala 1-10) atau 70 (skala 10-100) atau 2,85 (skala 2,85). Nilai Bahasa Inggris pada rapor kelas XII sekurang-kurangnya 7 (skala 1-10) atau 70 (skala 10-100) atau 2,85 (skala 1-4).

Usia pada tanggal 1 April 2018 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih 22 tahun. Tinggi badan minimal 165 cm pria dan 158 cm wanita. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata, tidak tuli dan buta warna.

Pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya kecuali disebabkan ketentuan agama atau adat. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga.

Pelamar belum pernah menikah dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa dan sanggup tak menikah selama pendidikan.

Pendaftaran sekolah dinas ini akan dimulai pada 9-30 April 2018 dengan pendaftaran oneline melalui https://sscndikdin.bkn.go.id untuk mendapatkan username dan password. Kemudian, pelamar mencetak bukti pendaftaran itu. Setelah itu, pelamar melakukan pendaftaran selanjutnya dengan mengisi biodata dan mengunggah berkas di https://cata.kemenkumham.go.id dimulai tanggal 9-30 April 2018. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID – Lima lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) dan buruh migran, yakni Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SMBI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Human Rights Working Group (HRWG), dan Komisi Migran KWI, melakukan demo di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Indonesia, Selasa 20 maret 2018.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap TKI Zaini Misrin pada Minggu 18 Maret 2018.

“Pertama, kami memprotes Arab Saudi yang melakukan eksekusi mati karena ini kami nilai melanggar HAM, di mana hak hidup tidak dapat dikurangi oleh siapapun atau otoritas manapun,” ungkap Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah di depan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, hari ini.

Dia melanjutkan eksekusi yang dilakukan terhadap Zaini dinilai melanggar prosedur hukum karena proses peninjauan kembali (PK) atas kasus tersebut sedang berjalan. Berkas dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sudah diterima otoritas terkait di Arab Saudi pada 6 Maret 2018.

“Jadi, mestinya Arab Saudi menghormati proses itu berjalan,” terang Anis.

Proses eksekusi terhadap Zaini pun dianggap mengabaikan tata krama hukum internasional yang tidak sopan dalam berdiplomasi dengan Pemerintah Indonesia.

“Eksekusi mati dilakukan tanpa memberikan notifikasi resmi kepada Pemerintah Indonesia,” paparnya.

Seperti diketahui, Zaini Misrin dituduh membunuh majikannya pada 2004. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia baru diberi tahu tentang status hukumnya empat tahun kemudian, tepatnya pada 2008 ketika pengadilan di Arab Saudi sudah menjatuhkan vonis hukuman mati untuknya. (***)

sumber: kabar24.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Canberra – Aung San Suu Kyi, Pemimpin Myanmar tiba di Canberra sejak, Jumat, 16 Maret 2018.

Kedatangan orang nomor satu Myanmar ini disambut oleh pasukan militer kehormatan dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Kehadiri Aung San Suu Kyi ini untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN di Sydney.

Dilaporkan Reuters, kehadirannya dalam acara tersebut memicu protes jalanan dan gugatan hukum dengan tudingan kejahatan kemanusiaan.

Jaksa Agung Australia menyatakan tidak akan menerima gugatan yang diajukan pengacara aktivis di Melbourne atas nama masyarakat Rohingya. Alasannya adalah karena Suu Kyi mempunyai kekebalan diplomatik.

Sejak berkuasa pada 2016 lalu, Suu Kyi yang diganjar Nobel Perdamaian karena perjuangannya menjunjung demokrasi di Myanmar kini justru dikritik karena tidak mengecam dan tidak menghentikan serangan militer terhadap masyarakat Rohingya, etnis minoritas Muslim di negara berpenduduk mayoritas Buddha tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut sekitar 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, setelah serangan kelompok bersenjata memicu tindakan keras aparat di Rakhine. PBB dan Amerika Serikat menyebut Operasi militer itu merupakan bentuk pembersihan etnis.

Penyidik HAM independen PBB di Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan dirinya menyaksikan semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi genosida di negara tersebut.

Myanmar menampik tudingan itu dan meminta ditunjukkan “bukti jelas” penganiayaan oleh pasukan keamanan.

Baik Suu Kyi maupun Turnbull sama-sama tidak menyampaikan pernyataan publik sebelum bertemu. Namun, pemimpin Australia pada Minggu menyatakan Suu Kyi berbicara “cukup panjang lebar” di tengah konferensi ASEAN soal Rakhine, meminta negara-negara tetangganya memberikan bantuan kemanusiaan. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Washington – Musium Peringatan Holokus Amerika Serikat (AS) akhirnya menarik penghargaan tertinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dari tokoh demokrasi asal Myanmar, Aung San Suu Kyi. Penarikan ini berkaitan dengan sikap Suu Kyi yang dianggap diam saat pelanggaran HAM di Rohingya.

Seperti diketahui, Aung San Suu Kyi adalah peraih nobel perdamaian pada 1991 atas perjuangannya melawan Junta Militer dan memerdekaan rakyat Myanmar. Dan enam tahun lalu, pemimpin partai Liga Demokrasi Nasional ini meraih pernghargaan Elie Wiesel dari Musium Holokus AS atas usaha yang sama.

Dikutip dari Kantor Berita AFP, Jumat, 9 Maret 2018, Musium Holokus AS menemukan bukti bahwa Suu Kyi tidak berbuat apapun saat operasi militer negaranya menyasar kawasan Rohingya. Bahkan mengeluarkan pernyataan retorik dengan menentang usaha PBB yang ingin mengambil tindakan penyelamatan etnis rohingya.

“Setelah serangan tentara atas masyarakat Rohingya dilancarkan pada tahun 2016 dan 2017, kami berharap anda sebagai seorang individu yang selama ini berjuang untuk kemerdekaan rakyat Myanmar melalukan sesuatu bagi membantu etnis itu, atau sekurang-kurangnya menyuarakan pendapat dengan mengutuk tindakan keji tersebut,” kata juru bicara Musium dalam surat resmi yang ditujukan kepada Suu Kyi.

Parti yang dipimpin Suu Kyi juga melarang media melaporkan kejadian pembunuhan besar-besaran ke atas etnik itu. Pembungkaman media ini menjadi catatan bagi Museum Holokus untuk mengambil tindakan.

“Tindakan zalim pihak tentera khususnya sejak beberapa bulan kebelakangan ini menuntut anda melakukan sesuatu yang boleh membantu tetapi anda memilih untuk berdiam diri,” kata surat itu lagi.

Sebelumnya di internet tahun lalu juga marak desakan pencabutan nobel bagi Suu Kyi. Namun kala itu, Komite Nobel mengatakan bahwa mereka tidak akan membatalkan penghargaan tersebut, dengan mengatakan bahwa hanya pekerjaan yang membuat hadiah itu diperhitungkan. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diamanatkan dalam Konstitusi Nasional dan Instrumen HAM Internasional. Bertepatan dengan hari HAM sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada sejumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2017.

Mengusung tema “Kerja Bersama Peduli Hak Asasi Manusia”, Penghargaan ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang secara simbolis sempat menyerahkan Penghargaan kepada beberapa Gubernur dan Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Grandballroom Hotel The Sunan Kota Surakarta, Minggu 10 Desember 2017.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM ini merupakan perwujudan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 yang merupakan hasil perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dalam Permenkumham tersebut ada beberapa kriteria penilaian, seperti Hak Hidup, Hak Mengembangkan Diri, Hak atas Kesejahteraan dan lain sebagainya.

“Ini bisa dilihat dari dialog Universal Periodic Reviewe (UPR) yang telah dilaksanakan pada awal Mei 2017, dimana saya bersama Menteri Luar Negeri telah memimpin Delegasi RI untuk membahas perkembangan implementasi HAM 4 tahun terakhir. Dalam kesempatan ini juga, izinkan kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta yang turut mensukseskan kegiatan” ungkapnya.

Presiden Jokowi sendiri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM adalah kewajiban Pemerintah. Namun kewajiban ini bukan saja semata-mata tertuju kepada Pemerintah Pusat, melainkan melekat kepada semua jajaran termasuk Pemerintah Daerah.

“Hak Asasi Manusia harus terpenuhi secara maksimal. Ini bukan beban, melainkan kewajiban yang dibungkus dalam komitmen bersama. Tidak ada perbedaan antar setiap orang di Republik ini di mata hukum, dalam mengekspresikan diri maupun dalam menyuarakan aspirasinya” terang Jokowi di hadapan seluruh Kepala Daerah yang hadir.

Penghargaan Kabupaten/Kota dari Kemenkumham terbagi dalam dua kategori yakni Kabupaten/Kota “Peduli HAM” dan Kabupaten/Kota “Cukup Peduli HAM”. Kabupaten Bintan sendiri pada tahun ini berhasil menyabet kembali Penghargaan Kategori Kabupaten Peduli HAM setelah tahun 2016 lalu Pemkab Bintan juga mendapatkan perhargaan yang sama dan diterima langsung oleh Bupati Bintan di Surabaya. Apri Sujadi sendiri kembali berbangga atas raihan penghargaan ini yang tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan bersama. Dirinya menyatakan bahwa sekali pun berada di daerah perbatasan, ditambah lagi Bintan menjadi incaran para investor dan wisatawan, maka pemenuhan HAM tetap harus mendapat prioritas.

“Tidak ada orang yang mau haknya diambil, siapa pun dia pasti ingin mengembangkan diri sesuai keinginannya. Selagi itu sesuai aturan yang berlaku, setiap orang punya hak yang sama. Pemerintah Daerah meletakkan perhatian yang cukup serius untuk masalah ini, sebab kita tidak ingin terjadi penindasan dalam hal apapun. Penghargaan ini kita terima kembali, dan saya yakin bahwa ini semua berkat upaya kita bersama. Pemerintah menjamin hak setiap orang, masyarakat menggunakan haknya dengan baik, itu prinsipnya” ungkap Apri saat ditemui usai menerima penghargaan langsung dari Menteri Hukum dan HAM.

Diketahui bahwa dalam kegiatan ini terdapat 351 dari 515 Kabupaten/Kota yang telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian terkait dengan pemenuhan HAM. Dari jumlah tersebut, berdasarkan Surat Keputusan HAM-UM.01.03-53 maka didapat 232 Kabupaten/Kota masuk dalam kategori Peduli HAM dan 64 dalam kategori Cukup Peduli HAM. (bobi/humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Memperingati Hak Azasi Manusia (HAM) sedunia ke-69 tahun 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI. Penghargaan itu diberikan karena Pemkab Lingga berupa penganugerahan sebagai Kabupaten yang peduli terhadap HAM.

“Iya pak Bupati hari ini menerima penganugerahan penghargaan untuk Lingga sebagai Kabupaten yang peduli terhadap HAM. Penghargaan ini dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),” kata Asisten Pemerintah Bupati Lingga, Asward mewakili Bupati yang ikut hadir dalam Penganugerahan itu, Minggu, 10 Desember 2017.

Asward menjelaskan, penganugrahan penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke 69 tahun 2017 yang di selenggarakan oleh Kementrian di hotel The Sunan, Jl Ahmad Yani No 40, Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan penganugerahan diberikan secara simbolis oleh Presiden RI Jokowi yang pada kesempatan itu hadir kepada salah satu kepala daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota yang menerima.

“Jadi dari 32 Provinsi dan sejumlah kabupaten yang menerima penganugrahan ini, kita Lingga juga termasuk salah satunya. Ini benar-benar suatu prestasi yang luar biasa,” ungkap Asward

Ia berharap, semoga penganugerahan ini bisa menjadi pemicu untuk dapat terus memperjuangkan hak-hak mendasar masyarakat kedepannya. Baik itu kepada pemenuhan hak mendasar dan juga hak lainnya yang berkaitan dengan peduli HAM.

“Semoga dengan penghargaan yang kita dapat ini dapat kita pertahankan dan juga kedepan masyarakat Lingga semakin patuh dan taat dengan Undang – Undang ( UU ) dan hukum yang berlaku di Negara ini,” kata Asward

Untuk Provinsi Kepri, selain Kabupaten Lingga, penganugrahan penghargaan Kabupaten/Kota yang peduli terhadap HAM juga diterima oleh Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Anambas dan Tanjung Pinang serta Batam. (humas)

KRIMINALITAS

Minggu | 10 Desember 2017 | 16:57

KontraS Catat Pelanggaran HAM Terus Meningkat di Pemerintahan Jokowi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data yang disampaikan, data menunjukkan setiap tahun kasus bertambah. Selama kurun waktu Januari-Oktober 2017, pelaku penyiksaan dari kalangan polisi paling dominan, yaitu 84 kasus, TNI 29 kasus, dan warga sipil 19 kasus.

“Pelaku penyiksaan lebih beragam, selain polisi dan TNI ada petugas Lapas. Pemantauan sepanjang 2017, warga yang paling rentan menjadi korban penyiksaan berusia 15-25 tahun,” tutur Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam diskusi ‎peringatan Hari HAM Internasional, Minggu, 10 Desember 2017.

Penyiksaan yang pelakunya aparat kepolisian maupun TNI pada 2010 tercatat 28 kasus, meningkat menjadi 163 kasus pada 2016-2017. Kontras menyayangkan jumlah oknum yang ditindak tegas tak sebanding dengan jumlah kasus.

Selama 2017, hanya ada satu pelaku yang diproses hingga pengadilan. Yaitu, kasus penyiksaan terhadap warga Meranti hingga tewas. Namun, Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau, hanya menjatuhkan vonis satu sampai empat tahun penjara.

Menurut dia, minimnya vonis itu mengecewakan karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan aparat Polres Meranti hingga menyebabkan dua korban tewas.

Selain itu, Kontras menemukan kasus penyik‎saan yang dilakukan hingga korban La Gode, warga Taliabu, Maluku Utara, tewas.

Keluarga korban diiming-imingi untuk berdamai asalkan jangan melapor ke kantor kepolisian. Insiden penyiksaan itu terjadi pada 24 Oktober. Dia menderita luka di sekujur tubuh, delapan buah gigi serta kuku Ibu jari dicabut, hanya karena dianggap mencuri singkong parut gepe milik tetangga. Kontras menyebut cara itu dilakukan oknum untuk menghindari proses hukum.

Pada 2016, oknum yang terbukti pernah memberi uang sebesar Rp100 juta kepada keluarga Siyono, terduga terorisme yang menjadi korban penyiksaan hingga tewas oleh Densus 88 Anti Teror serta meminta mengikhlaskan kematian, lalu tidak menuntut secara hukum.

Selain itu, dia menambahkan, pola lainnya adalah kerap terjadi tekanan psikologis terhadap keluarga korban yang dilakukan oleh institusi pelaku penyiksaan, seperti kepolisian dan TNI.

“Tindakan ini agar pihak keluarga tidak melakukan proses pelaporan atau penuntutan terkait kematian korban akibat praktik-praktik penyiksaan,” katanya.

sumber: tribunnews.com

KRIMINALITAS

Selasa | 19 September 2017 | 15:00

Tes Keperawanan Sebelum Menikah Langgar HAM

MEDIAKEPRI.CO.ID , Medan – Perlunya tes keperawanan terhadap calon pengantin perempuan, serta juga meminta adanya tes keperjakaan pada calon pengantin pria dalam buku karya seorang hakim Binsar Gultom berjudul ‘Pandangan Kritis Seorang Hakim’ dianggap tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan Hj Kemalawati Eteng SH, Ketua BKOW Sumut kepada SIB, Sabtu 16 September.2017.

“Negara tidak memiliki hak untuk mengatur urusan pribadi seseorang, sebab pernikahan adalah hal yang sakral di antara dua insan dan itu kewenangan individu. Sehingga wacana tersebut sangatlah tidak manusiawi,” tegasnya.

Menurutnya, angka perceraian itu tinggi bukan karena masalah perawan atau tidak, melainkan banyak faktor seperti faktor ekonomi. Tes keperawanan justru akan dapat melukai kaum wanita, sebab tidak semua anak perempuan yang tidak perawan itu tidak baik.

“Tes keperawanan itu sungguh sangat tidak adil untuk kaum perempuan, bagaimana dengan nasib anak-anak perempuan yang hampir rata-rata mengalami tindakan kekerasan seksual, serta yang mengalami kecelakaan sehingga membuatnya harus tidak perawan lagi? Jadi sesungguhnya, banyak hal yang lebih penting dilakukan pemerintah, jika memang benar-benar ingin menurunkan angka perceraian, salah satunya memberikan hukuman yang berat untuk pelaku kejahatan seksual. Agar tidak ada lagi predator-predator yang merajalela untuk melukai kaum perempuan,”tegas Kemalawati.

Lanjutnya, banyak solusi yang lebih baik dalam menekan angka perceraian, di antaranya memberikan pendidikan seks di usia dini kepada anak, penyuluhan dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani untuk menumbuhkan iman generasi muda.

“Persepsi masyarakat mengenai pendidikan seks yang masih tabu untuk dibicarakan bersama anak menjadi sebab yang harus dibenahi bersama untuk membekali anak melawan arus globalisasi yang semakin transparan dalam berbagai hal termasuk seksualitas. Sehingga anak akan terus mewaspadai diri dari berbagai tantangan yang sedang dihadapi. Budaya kita adalah budaya yang sopan, santun dan beretika. Jangan biarkan anak terpengaruh budaya barat yang memiliki banyak hak kebebasan. Anak adalah tanggung-jawab semua,” katanya.

Lanjutnya, hal yang utama dan baik untuk kedua insan yang harus dilakukan sebelum menikah agar bahtera rumah tangga berlangsung dengan baik, sebenarnya bukanlah mengetes keperawanan namun lebih baik memeriksakan kesehatan keduanya serta mengetes urine untuk mengetahui apakah calon pengantin terbebas dari penyalahgunaan Narkoba atau tidak, sebab pernikahan yang sehat adalah yang terhindar dari segala sakit penyakit, sehingga umur pernikahan akan terus langgeng.

Sumber : SIB