Hamzah

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Napi kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak hak bebas bersyarat. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi keputusan Ahok dengan bicara keberanian seorang narapidana menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan (LP).

“Saya menyambut baik sikap seperti ini, tetapi sebaiknya diletakkan pada keberanian untuk menjalani hukum seperti orang lain, yaitu di lembaga permasyarakatan atau di LP,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Menurut Fahri, kasus Ahok tak hanya soal bebas bersyarat. Fahri menyebut Ahok, yang merupakan terpidana, seharusnya hidup di LP.

Sikap dan pertanyaan publik kepada kasus Ahok adalah bukan pada soal dia mendapat hak bebas bersyarat, tetapi kenapa dia tidak menjalani hari-harinya sebagai mitra binaan itu di LP,” ucap Fahri.

“Karena itu yang penting soal bebas bersyarat itu menurut saya tidak akan menyelesaikan penasaran orang kepada yang bersangkutan sebab sejak awal itulah yang aneh terjadi,” imbuhnya.

Fahri lalu bicara soal keadilan. Menurut Fahri, keadilan bisa dirasakan masyarakat hanya jika hukum diterapkan dengan setara.

“Rasa keadilan dalam masyarakat hanya bisa selesai oleh perlakukan yang sama di depan hukum,” tegas Fahri.

Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami sebelumnya mengatakan Ahok diperkirakan bisa mendapat pembebasan bersyarat pada Agustus nanti.

“Beliau sebenarnya bisa PB (pembebasan bersyarat) pada bulan Agustus, namun sampai saat ini sepertinya beliau ingin bebas murni,” kata Sri Puguh. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – kejadian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dicegah Paspampres maju ke podium Piala Presiden 2018 dapat kritikan pedas dari wakil rakyat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah hal tersebut melanggar UU Protokoler.

“Sekretariat Negara perlu melakukan evaluasi. Karena apa pun itu, adalah pelanggaran terhadap hukum dan melanggar UU Protokoler,” ujar Fahri kepada wartawan, Minggu, 18 Februari 2018.

Fahri menambahkan, kejadian itu tak pantas dan tak etis. “Kejadian itu juga memalukan kita karena itu tindakan yang sangat tidak pantas dan tidak etis, karena di depan mata seluruh rakyat Indonesia, Sekretariat Negara mempraktikkan satu tindakan yang memalukan,” tambahnya.

Fahri justru bertanya balik ke Presiden Joko Widodo terkait aturan protokoler mengingat kapasitasnya sebagai eks Gubernur DKI Jakarta. Ia kemudian mengkritik protokoler orang-orang di sekitar Jokowi yang dianggapnya amatiran.

“Saya tidak percaya Bapak Jokowi sebagai mantan Wali Kota dan mantan Gubernur DKI tidak paham soal aturan protokoler ini. Tapi orang-orang yang bermain-main di sekitar Jokowi ini sudah sangat keterlaluan. Cara orang-orang sekitar Presiden mengelola ini sangat amatir dan memalukan. Saya kira ini perlu menjadi catatan yang sangat keras,” cetusnya.

Istana sudah menjelaskan bahwa tak ada arahan dari Jokowi untuk mencegah Anies maju ke podium Piala Presiden. Istana juga menegaskan bahwa acara penyerahan Piala Presiden tersebut bukanlah acara kenegaraan sehingga tidak mengikuti aturan protokoler.

Sementara itu, Wasekjen Golkar Maman Abdurahman meminta Ketua Panitia (SC) Maruarar Sirait bertanggung jawab dan minta maaf.

Maruarar sendiri mengatakan bahwa memang tidak semua pejabat diminta naik ke podium Piala Presiden. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta -Tiba di Gedung DPR RI, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, disindir telah jadi kader Partai Gerindra. Karena Fahri yang telah dipecat dari PKS tersebut mengenakan kemeja putih lengan pendek dengan dua saku, seperti yang kerap dipakai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Mendapat sindiran demikian, Fahri menjawab sambil tertawa. Dia mengaku sengaja memakai pakaian seperti itu.

“Iya nih. Sengaja tadi pakai baju ini, biar pas kaya Gerindra,” celetuk Fahri saat berbincang dengan wartawan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jum’at 22 September 2017.

Pernyataan senada disampaikan koleganya di Pimpinan DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon yang tiba tidak lama setelah Fahri.

“Wuihh udah pas banget Pak Fahri, Gerindra tuh,” ujar Fadli.

Sumber : Rmol.

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sempat meminta pertanggungjawaban Mahfud MD yang membatalkan pasal penyadapan dalam UU ITE saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan bahwa vonis MK yang membatalkan pasal 31 ayat 4 UU 11/2008 tentang ITE pada tanggal 24 Februari 2011 lalu itu harus dibaca dengan cermat.

“Vonis MK yang saya baca itu ‘melarang’ dilakukannya penyadapan tanpa pengaturan di dalam UU. Itu mutlak dan harus diikuti,” jelasnya dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Kamis 21 September 2017.

Mahfud menjelaskan, pernyataan Fahri yang mempersoalkan bahwa penyadapan KPK kepada terduga koruptor bertentangan dengan vonis MK yang melarang penyadapan adalah sebuah kekeliruan.

“Pak Fahri, KPK itu melakukan penyadapan justru sesuai dengan vonis MK bahwa menyadap itu harus berdasar UU. Pak Fahri sudah membaca UU?” tanyanya.

Mahfud menguraikan bahwa dalam pasal 12 ayat 1 UU 30/2002 tentang KPK mengatur bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Sehingga, jelas bahwa penyadapan yang dilakukan KPK tidak bertentangan dengan vonis MK karena ada UU yang mengatur.

“Jangan-jangan ini tak dibaca. KPK melakukan penyadapan itu sudah benar karena pasal 12 ayat 1 UU KPK memang sudah mengaturnya. Mau didebat lagi?” sindir Mahfud.

“Jadi saya pertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis bahwa vonis MK sudah benar, ‘tidak boleh menyadap tanpa pengaturan di dalam UU’,” tegas Gurubesar FH UII Yogya itu.

Sumber : Rmol.co