Ilegal

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Kapal berpenumpang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal tenggelam di perairan antara Johor, Malaysia dan Bintan, Indonesia, Kamis (19/4/2018) pagi tadi sekitar pukul 08.45 WIB.

Dari ratusan penumpang kapal naas itu, petugas mengamankan sebanyak 96 orang. Dan diperkirakan masih ada sekitar lima orang lagi yang menjadi penumpang di kapal tersebut masih dalam pencarian.

Komandan Lantaman IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno mengatakan begitu mendapat informasi mengenai musibah tersebut langsung mengintruksikan kepada jajarannya untuk melakukan pencarian.

“Laporan yang masuk ke kami, jumlah penumpangnya mencapai 100 orang,” katanya.

Insiden kapal tenggelam dengan muatan 100 lebih orang ini menjadi perhatian aparat terkait, mulai dari Lantaman IV Tanjungpinang, Tim SAR, KPLP dan Syahbandar semua bergerak mengumpulkan data-data dan mencari para korban.

Bahkan Tim SAR menurunkan tiga kapal pencarinya, mulai dari KN Baladewa, KN Saritama, hingga KN SAR 101 Purworejo.

Sedangkan Lantamal IV Tanjungpinang menurunkan dua kapal cepat KAL Anakonda dan KAL Mapor.

Informasi terakhir, KN SAR Baladewa yang membawa 96 orang penumpang menuju ke Pelabuhan Makobar, Batuampar. Sedangkan kapal lain yang turun masih menyisir lokasi tenggelamnya kapal.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Klas A Tanjungpinang, Budi Cahyadi menjelaskan penumpang kapal yang diselamatkan masih trauma.

“Ada lima orang yang tejun, karena takut kapal tenggelam, empat diselamatkan oleh Coast Guard Singapura dan satu lagi belum ketemu,” sebutnya.

Selain itu, juga ada lima penumpang yang tak terlihat dan tak diketahui keberdaannya.

“Infonya mereka berangkat dengan jumlah 105, sekarang yang ada di KN Baladewa hanya 96, di pihak Singapura 4, orang, yang lima ini kita masih telusuri,” paparnya.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab Tenggelamnya Kapal pengangkut diduga TKI yang berjumlah ratusan tersebut.(kmg)

sumber: batampro.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Tim Gabungan WFQR Lantamal IV dan Lanal Batam dengan Patkamla Sea Rider 1 telah menangkap speedboat tanpa nama bermesin Yamaha 250 PK sebanyak 3 unit.

Dimana speedboat yang membawa TKI Ilegal itu diamankan di perairan Teluk Mata Ikan Nongsa Batam pada koordinat 1° 11′ 20.2956″ N – 104° 6′ 39.1428″ E, Selasa, 17 April 2018 lalu.

Penangkapan berawal dengan adanya informasi Intelijen bahwa akan adanya aktifitas pengiriman TKI illegal dari Batam dengan tujuan Malaysia.

Selanjutnya Tim WFQR IV dengan menggunakan Patkamla Sea Rider 1 Lanal Batam melaksanakan patroli penyekatan di beberapa titik yang kemungkinan akan dilalui oleh kapal pengangkut TKI ilegal tersebut.

Pada saat Tim WFQR Lanal Batam Patkamla Sea Rider 1 melaksanakan penyekatan, terdeteksi secara visual terlihat adanya speedboat yang mencurigakan dari arah Teluk Mata Ikan Nongsa Batam menuju ke arah Malaysia. Selanjutnya dilaksanakan pengejaran.

Patkamla Sea Rider 1 berhasil menghentikan speedboat. Lalu, petugas lakukan pemeriksaan terhadap speedboat dan muatannya. Setelah dilaksanakan pemeriksaan diketahui speedboat tersebut bermuatan TKI Ilegal sebanyak 49 orang terdiri dari WNI 40 orang (laki-laki 36 dan perempuan 4) serta WNA 9 orang warga negara Banglades dengan ABK 4 orang. Para TKI tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia.

Selanjutnya speedboat tanpa nama beserta muatan TKI Ilegal dibawa menuju dermaga Lanal Batam untuk proses lebih lanjut. Setibanya di Dermaga Lanal Batam dilanjutkan pemeriksaan terhadap ABK dan para TKI Ilegal serta barang bawaannya untuk mengetahui apakah ada barang-barang terlarang.

Sedangkan untuk ABK kapal dilaksanakan tes urine dengan hasil 2 orang ABK positif mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi.

Tindak lanjut terhadap speedboat dan ABK kapal akan dikenakan undang-undang pelayaran, sedangkan para TKI Ilegal akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Imigrasi dan BNN kota Batam sebagai instansi yang berwenang.

Sedangkan dugaan pelanggaran yang dilakukan adalah tindak pidana pelayaran, keimigrasian, penyalahgunaan Narkotika dan perlindungan pekerja imigran Indonesia.(rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Cianjur – Iis Parida binti Junaedi Nurohman (59), warga Kampung Lapang RT 02/03, Desa Cikondang, Kecamatan Bojongpicung, Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia diduga akibat sakit di Mekkah. Pihak keluarga almarhumah yang diketahui merupakan TKI non-prosedural (ilegal) meminta jenazah dikebumikan di Mekah.

“Kami minta almarhumah dimakamkan di sana saja. Dan, untuk apa yang menjadi hak almarhumah, kami minta bantuan Astakira untuk mendapatkannya,” kata adik Iis, Endang Hidayat (40), Rabu 11 April 2018.

Keputusan keluarga untuk meminta bantuan Asosiasi Tenaga kerja Indonesia Pembaharuan (Astakira) Cianjur dipilih, mengingat status iis yang merupakan TKI ilegal.

Iis yang pertama kali berangkat ke Arab Saudi pada 2012 lalu, diketahui sempat kembali ke tanah air. Namun, kemudian kembali berangkat ke tempat yang sama pada akhir 2017 lalu.

Diduga, Iis merupakan salah satu TKI yang diloloskan oknum agar dapat bekerja kembali di Arab Saudi. Tidak heran, jika akhirnya Iis masuk ke dalam daftar TKI non prosedural.

Menanggapi permohonan itu, Ketua DPC Astakira Kabupaten Cianjur Hendri Prayoga mengaku, akan berusaha memberikan bantuan secara maksimal.

“Hak-hak almarhumah itu antara lain, uang santunan (uang duka) dan gaji yang kabarnya belum dibayar selama 5 bulan,” kata Hendri.

Ia melanjutkan, Astakira sebagai kuasa hukum keluarga Iis telah berkoordinasi dengan BNP2TKI di Kementerian Luar Negeri. Astakira perlu bekerjasama dengan BNP2TKI untuk mendapatkan bantuan dalam memastikan kepemilikan dokumen TKI terkait.

Begini kerugian menjadi TKI ilegal
Menurut Hendri, dokumen yang dimaksud seharusnya dimiliki oleh TKI termasuk kepesertaan asuransi. Upaya tersebut perlu ditempuh, sekalipun TKI terkait merupakan TKI ilegal.

“TKI non prosedural seringkali rugi, ketika ada masalah di negara penempatan. Makanya, perlu dibantu,” ujarnya.

Di tengah proses membantu TKI tersebut, Hendri juga menyoroti permasalahan TKI yang tetap bisa berangkat ke Timur Tengah. Ia mempertanyakan, mengapa masih ada warga yang lolos dan bekerja di sana meskipun berlaku moratorium.

Menurut dia, ada kemungkinan oknum-oknum terlibat dalam keberangkatan para TKI ke Timur Tengah. Hendri menduga, oknum itu pun berasal dari instansi pemerintah.

“Soalnya, tidak mungkin bisa memberangkatkan kalau tidak ada keterkaitan oknum itu. Tidak mungkin bisa memberangkatkan TKI ke negara lain,” kata dia.

Apabila benar demikian, Hendri menilai, moratorium pun menjadi tidak ada artinya jika instansi berwenang memiliki kerjasama dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta(PPTKIS). Pasalnya, TKI hingga akhir tahun lalu pun nyatanya masih dikirimkan kr Timur Tengah.

Oleh karena itu, Hendri mengharapkan pihak kementerian dapat menindak tegas oknum yang berada dibelakang pengiriman TKI ilegal. Ia juga mengharapkan, agar Disnakertrans Kabupaten Cianjur dan Polres setempat dapat tegas para penyalur TKW ke kawasan Timur Tengah.

“Karena permasalahan TKI semakin banyak, sehingga ini harus segera dituntaskan. Pemerintah jangan tutup mata, ini harus jadi permasalahan nasional,” ucapnya.***

sumber: pikiranrakyat.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Selama tahun 2017, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam mengamankan sebanyak 74 unit kapal ikan yang melakukan ilegal fishing di Perairan Laut Indonesia.

“Cakupan wilayah kerja kita meliputi empat (4) Provinsi di Sumatera diantaranya, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. dan selama tahun 2017 Kapal Tangkap Ikan Ilegal Fishing yang berhasil diamankan total sebanyak 74 unit diantaranya 73 Kapal Ikan Asing (KIA) dan 1 unit Kapal Ikan Lokal,” ungkap Kepala PSDKP Batam, Slamet, S.Pi, Kamis, 22 Maret 2018.

Menurutnya, KIA yang melakukan pencurian ikan (Ilegal Fhising) diwilayah pengawasan PSDKP Batam, banyak terjadi di Provinsi Kepri, dimana terdapat di perairan laut Natuna, Anambas dan Batam. KIA ini kebanyakan berasal dari Negara Vietnam, Malaysia dan Thailand (dulu).

lanjut, Slamet, S.Pi mengatakan, Dari 74 unit Kapal Tangkap Ikan yang kita amankan tersebut, berdasarkan hasil keputusan Pengadilan ada yang disita untuk negara dan ada untuk dimusnahkan. Di tahun 2017 lalu ada terdapat sekitar kurang lebih 20 unit KIA yang di musnahkan.

“Kedepannya sisa unit Kapal Tangkap ikan ilegal fhising ini dalam waktu dekat segera dilakukan pemusnahan lagi, ada sekitar 23 unit KIA di Natuna selanjutnya 20 unit lagi di Anambas – Provinsi Kepri,” terangnya saat ditemui pewarta di Dermaga Pelabuhan Batu Ampar – Batam, pada saat pengungkapan KIA yang ditangkap oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair).

Dengan banyaknya KIA yang telah diledakkan dan disita Negara, hal tersebut tidak juga membuat jera para pelaku dalam melakukan tindakan ilegal fisihing di wilayah perairan laut Indonesia terutama di wilayah Provinsi Kepri, justru kerawan pencurian ikan makin meningkat.

Hingga saat ini di tahun 2018, PSDKP Batam telah mengamankan enam (6) unit KIA. Dan penangkapan Kapal Tangkap Ikan sering terjadi pada bulan April hingga Oktober, kedepannya mengatasi kejadian yang sudah terbilang terbiasa oleh pelaku ilegal fhising.

“Untuk itu kita akan terus tingkatkan operasi dilaut dan ini tentunya dengan dukungan pihak-pihak yang terkait. Sehingga dalam melakukan operasi kita bisa saling bergantian, jadi dilaut tidak kosong pemantauan serta penjagaan, tutup Kepala Pangkalan PSDKP Batam.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, dengan cakupan operasi hingga empat (4) Provinsi di Sumatera pada wilayah perairan laut Indonesia. Saat ini hanya memiliki tiga (3) unit Kapal Patroli dan 14 unit speed boat (12 mil – darat). (***)

sumber: wartakepri.co.id

Aksi Tim Gabungan WFQR Lantamal IV dan Lanal Batam

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Disinyalir mengangkut barang ilegal tiga kapal diamankan Tim Gabungan Western Fleet Quick Response (WFQR) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang dan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam di Sungai Lekop Sagulung Batam, Kepri Rabu, 21 Maret 2018.

Adapun ketiga kapal yang diamankan yakni KM. Eka Wijaya, KM. Doa Ibu dan KM 1 Putra 2 Putri. Lalu kapal beserta muatan dan ABK kapal dikawal Patkamla Sea Rider 1 menuju Lanal Batam, untuk proses penyelidikan lebih.

Ketiga kapal diamankan saat berada pada posisi 01.1’10.5204 N – 103.568.0376 E di sekitar Sungai Lekop Sagulung. Ketiga kapal mengangkut barang-barang ilegal dan diduga melakukan pelanggaran pelayaran.

Penangkapan tersebut merupakan salah satu target operasi tim WFQR IV yang berawal dari adanya informasi intelijen tentang dugaan adanya kapal yang memuat barang-barang illegal dari Batam dan dibawa keluar tanpa dilengkapi dokumen.

Selanjutnya tim WFQR IV melakukan pengembangan informasi intelijen dan melaksanakan patroli penyekatan di beberapa titik yang kemungkinan akan dilalui oleh kapal pengangkut barang ilegal tersebut.

Ketiga kapal tersebut ditangkap karena mengangkut barang illegal diantaranya barang elektronik, pakaian, perlengkapan olahraga (busur), barang-barang bekas dan guci serta berlayar tanpa dilengkapi dokumen yang sesuai antara lain SPB tidak berlaku/mati.

Serta tidak memilki surat manifest muatan dan surat sandar/muat barang di pelabuhan yang diijinkan serta surat clereance tujuan ketiga kapal tersebut tidak sesuai dengan riil dilapangan.

Menyikapi kejadian tersebut Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno,menyampaikan bahwa Tim gabungan WFQR IV akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap segala bentuk kegiatan ilegal terutama di wilayah kerja Lantamal IV.

“Kita lakukan semua ini sebagai upaya untuk meminimalisir masuknya barang-barang illegal ke wilayah Kepri,” ujar Eko.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri berhasil mengamankan pelaku terkait Tindak Pidana Transfer Dana Tanpa Hak dan atau Tindak Pidana Pemalsuan dan tindak Pidana Pencucian Uang, antar Bank lintas negara.

Terungkapnya kejahatan ini berawal dari laporan yang masuk dan menindak lanjuti dengan adanya pembobolan dana milik nasabah Green Palm Capital Corp dan Dali Agro Corps di Bank DBS Singapura. Dimana adanya transaksi yang terjadi tanpa seijin dari pemilik rekening yang diketahui penerimanya berada di wilayah Indonesia.

Dan Penyidik Bareskrim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan nama inisial BFH (wanita), di Cluster sekitar Kelapa Gading Serpong, Tanggerang, Banten, Kamis, 8 Maret 2018 sekitar pukul 00.35 WIB.

Adapun modus yang digunakan BFH adalah menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu atas nama inisial FFA yang digunakan dalam membuka/membuat Rekening Tabungan Bank Danamon yang berlokasi di Kantor Cabang Danamon Pinang Sia Karawaci, Tanggerang, Banten.

Dari rekening tabungan pelaku tersebut, menerima hasil kejahatan atas pembobolan rekening nasabah Dali Agro Corps yang berada di Bank DBS Singapura sebesar USD50.000 atau setara Rp 662617.450, yang terjadi pada awal bulan Maret 2017.

Dana tersebut oleh pelaku telah ditarik tunai sebanyak 22 kali, dengan cara penarikan di bebebrapa kantor cabang Bank Dananmon dan beberapa di mesin Anjungan Tunai Madiri (ATM), serta dengan pemindahbukuan pada rekening Bank lainnya.

Subdit II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri, Yahyan Dwi Saputra mengatakan, menurut pengakuan tersangka. BFH ini melakukan pembukaan rekening di Bank Danamon atas permintaan rekannya atas nama dengan inisial MCI yang saat ini satusnya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Dan penarikan tunai yang dilakukan tersangka, yang mana dana tersebut digunakan untuk kepentingan teman-temannya dan sebagian lagi untuk keperluan pribadi,” jelasnya.

Berikut beberapa rekening Bank yang digunakan tersangka dalam melakukan transaksi, diantaranya; Rekening Tabungan Bank BCA, BRI, Mandiri Syariah, Mandiri, NTT, Permata, MNC, serta Danamon. Dan ada dugaan bahwa rekening tersebut ada indikasi pernah melakukan penerimaan dana dari luar negeri ataupun dalam negeri yang merupakan hasil kejahatan.

Lanjut, Yahyan Dwi Saputra mengatakan, atas kejadian yang menimpa nasabah Green Palm Capital Corp dan Dali Agro Corps di Bank DBS Singapura, sejak kurun waktu dari pertengahan tahun 2016 sampai dengan 2017.

“Dari transaksi tanpa hak (pembobolan dana milik nasabah) dimana transaksi yang terjadi tersebut tanpa seijin dari Pemilik Rekening total kerugian nasabah tersebut sebesar USD 1.860.000,” ungkapnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan Penyidik Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri, antara lain:

1. Buku rekening yang dibuat berdasarkan KTP Palsu atas nama FFH.
2. Dokumen / slip transaksi pada beberapa Bank.
3. Dokumen terkait pemalsuan KTP atas nama FFH dan dokumen NPWP yang dipalsukan atas nama FFH
4. Perangkat komunikasi / elektronik yang digunakan oleh tersangka.
5. Uang tunai yang diduga berasal dari kejahatan pembobolan di beberapa Bank dan hasil kejahatan lainnya.

Atas perbuatan yang dilakukan tersangka disangkakan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau pasal 263 (2) KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 5 dan atau 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.(kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Palembang – ‘Pabrik’ pengolahan minyak ilegal di tengah hutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, digerebek. Para pelaku melarikan diri.

Penggerebekan dilakukan oleh tim Polres Prabumulih di Sumatera Selatan tepatnya di Desa Rambang, Prabumulih dan Desa Tanjung Miring, Ogan Ilir, Sumsel. Lokasi tersebut ada di tengah hutan belantara yang tidak jauh dari pemukiman penduduk.

“Penggerebekan kemarin kami lakukan sekitar pukul 18.00 WIB bersama tim dari PT Pertamina EP Asset II. Hasilnya kami temukan lokasi pengolahan minyak mentah tradisional dan itu dilakukan secara illegal,” kata Kapolres Prabumulih, AKBP Andes Purwati, saat dikonfirmasi pada Jumat 2 Maret 2018.

Menurut dia, para pelaku telah melarikan diri dan diduga telah mengetahui rencana penggerebekan tersebut.

Tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya 5 unit sepeda motor, 10 drum berisi minyak mentah dari berbagai jenis hasil olahan dan mesin genset.

“Sejauh ini pelaku belum berhasil kami amankan. Jadi memang ada dugaan pelaku ini sudah mengetahui kedatangan kami karena lokasinya berada di tengah hutan. Tapi dari beberapa barang bukti yang telah diamankan, kami dari Polres Prabumulih masih terus kejar pelaku,” sambungnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kasat Reskrim Polres Prabumulih AKP Eryadi Yuswanto mengatakan kegiatan pengolahan minyak secara illegal diduga telah dilakukan selama 1 bulan ini.

“Kalau dari bukti-bukti yang kita dapat, kegiatan itu kurang lebih baru 1 bulan. Kasus ini menjadi atensi kami karena pengolahan minya seperti ini sangat berbahaya dan dapat terjadi ledakan sewaktu-waktu,” kata Eryadi.

Eryadi mengaku belum tahu darimana para pelaku mendapat bahan baku minyak mentah tersebut.

“Tapi kuat dugaan dari sumur-sumur tua yang ada di Prabumulih dan ini terus kami kembangkan,” ujar dia. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Direktorat Polairud Polda Kepri mengamankan 7.122 botol minuman keras (Miras) ilegal.

Direktur Ditpolairud Polda Kepri Kombes Teddy J.S Marbun mengatakan kasus ini diungkap berawal dari tertangkapnya seorang supir berinisial SFP yang membawa muatan 125 karton minuman keras ilegal berbagai merek.

Dari hasil pengembangan, mengarah pada sebuah gudang yang ada di jembatan 6 Barelang.

“Di gudang tersebut, kita menemukan 471 karton miras. Setelah dihitung kembali ada 596 karton dan 7.122 botol miras ilegal,” terangnya.

Dari jumlah tersebut, tambahnya, terdiri dari minuman keras bermerek Black Label, Countro, Bacardi, Chivas, Red Label, Martini, Carlo Rosi, dan minuman lain.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, barang-barang tersebut didatangkan dari Singapura yang diselundupkan ke Batam dengan menggunakan Speed bermesin lima,” tambahnya.

Selanjutnya, supir dan barang bukti yang ada langsung diamankan aparat kepolisian.

Akibat perbuatannya, petugas menjerat para tersangka dengan Pasal 102 huruf B dan E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 Miliar. (kmg/bayu wasono)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Sebanyak 3.066 unit telepon seluler dari berbagai jenis dan merek diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Kepri dari gudang di kawasan Sekupang, Selasa, 30 Januari 2018.

Dari 3.066 ponsel yang diamankan tersebut, terdiri dari berbagai merek yang tengah digandrungi masyarakat saat ini. Seperti OPPO, Samsung, Sony hingga Xiaomi.

“Kita amankan ribuan ponsel diduga tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan,” kata Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto saat dikonfirmasi awak media membenarkan adanya penangkapan tersebut, Rabu, 31 Januari 2018.

Berdasarkan data yang dihimpun, para tersangka yang terlibat dalam aksi ini diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Jo pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam pasal ini disebutkan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (bayu wasono/kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kepri melakukan penggerebekan gudang di Kompleks MCP Jalan Kerapu Batu Ampar, Batam, Rabu, 31 Januari 2018.

Dari penggerebekan ini Sebanyak 16.930 makan dan minuman yang masuk dalam kategori ilegal. Dari jumlah tersebut, diketahui ada 19 jenis merek yang diketahui tidak memiliki logo maupun izin edar di Indonesia. Bahkan beberapa diantaranya tidak memasang logo halal.

Alex Sander, Kepala Balai POM di Batam mengatakan diketahui adanya barang-barang ilegal tersebut setelah adanya informasi dari masyarakat yang kerap melihat adanya transaksi hingga pendistribusian produk pangan yang tidak memiliki kelengkapan resmi.

Setelah dilakukan investigasi, diketahui barang-barang tersebut berasal dari China, Thailand, Singapura dan Malaysia.

“Untuk jenisnya, ada beras, kecap, susu bubuk berenergi, bihun, tepung hingga asinan sayur,” kata Alex.

Selain mengamankan barang bukti yang ada, tambahnya, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap tiga orang yang diketahui sebagai pengawas, pekerja dan penjaga gudang.

“Dari yang kita lihat, ada dugaan barang-barang tersebut dilakukan pengemasan ulang yang kemudian dijual ke masyarakat tanpa kemasan maupun izin dai BPOM. Tindakan ini sengaja dilakukan olehnya, guna menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi,” terangnya lagi.

Akibat perbuatan tersangka, BPOM di Batam menjerat para tersangka dengan Pasal 142 Undang-undang nomor 18 tahun 2012, tentang pangan dengan ancaman hukuman 2 tahun , atau denda Rp4 miliar.

Sementara itu, Rina salah seorang pengawas gudang saat dikonfirmasi terkait barang ilegal tersebut mengak tidak tahu menahu dari mana barang tersebut.

“Saya nggak tahu apa-apa. Ngak tahu apa-apa saya Pak,” jelasnya sambil berlalu pergi menghindari awak media. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – KRI Lepu-861 di bawah kendali operasi (BKO) Gugus Tempur Laut Koarmabar melakukan penangkapan terhadap kapal motor bernama lambung KM Zaki Jaya yang berlayar tanpa dokumen resmi di sekitar perairan Selat Riau pada Minggu 28 Januari 2018.

Sebagaimana dilansir dari lamaan Koarmabar.tnial.mil.id, diketahui penangkapan tersebut berawal saat KRI Lepu-861 tengah melaksanakan patroli laut di perairan kepulauan Riau.

Dalam operasi tersebut, intelijen mengabarkan adanya dugaan kapal yang sedang melaksanakan pelayaran di sekitar perairan Batu Besar Selat Riau membawa muatan ilegal.

Mendapati informasi tersebut, KRI Lepu-861 pun langsung bergerak cepat menuju sasaran. Dan pada koordinat 01º 06’ 50” LU – 104º 10’ 50” BT, terlihat kapal yang mencurigakan pada baringan 190 haluan utara dengan kecepatan 5 knots.

Kemudian langsung dilakukan deteksi lanjutan dengan menggunakan teropong, dan diketahui kontak tersebut tidak menyalakan lampu navigasi sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan tersebut, Komandan KRI Lepu – 861 Mayor Laut Rakhmad Widiyanto, S.E., segera memerintahkan prajuritnya untuk melaksanakan Peran Tempur Bahaya Umum dan dilanjutkan dengan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan secara detail, nahkoda tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah. Dan didapati kapal bermuatan HSD atau solar sekitar 20 Ton tanpa dilengkapi dokumen.

Berdasarkan pelanggaran tersebut maka KM Zaki Jaya dikawal menuju Lanal Batam guna dilaksanakan proses hukum lebih lanjut. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun meyakini dunia pariwisata mendatangkan pendapatan daerah yang menjanjikan. Namun keyakinan orang nomor satu di Kepulauan Riau ini belum didukung oleh bagian yang menjadi penguat dunia pariwisata itu sendiri.

Bayangkan. Lima orang wisatawan domestik asal Surabaya jadi ketakutan akibat belum adanya penegasan mengenai transportasi online dan konvensional.

Seorang warga berinisial Dy, membawa lima temannya asal Surabaya untuk berbelanja di BCS Mall, Senin, 11 Desember 2017 sore sekitar pukul 17.00 WIB.

Kelima rekannya ini ketakutan saat dibentak oleh sejumlah orang karena mereka disangka naik angkutan online. Sebagai wisatawan domestik, mereka merasa keberadaan di Batam tidak aman.

Peristiwa pahit ini berawal ketika selesai berbelanja di BCS Mall. Lantaran berenam dan membawa belanjaan yang cukup banyak, Dy pun berinisiatif mengorder taksi online.

“Ya kalau pake mobil sedankan nggak muat berenam, apalagi barang belanjaan banyak,” ungkap Dy masih dalam nada trauma

Namun driver taksi online tak ada yang mau menjemputnya, dengan alasan, daerah BCS Mall termasuk daerah yang berbahaya, dan baru-baru ini ada mobil taksi online yang dipecahkan kacanya di daerah tersebut.

“Diangkat sama sopir taksi online tapi mereka juga tak berani, katanya banyak preman di BCS Mall,” sambung Dy.

Alhasil, Dy pun menghubungi sopir taksi resmi langganannya, bukan online, melainkan taksi resmi namun mobil avanza, agar muat.

“Sopirnya suruh kami keluar dari halaman mall, karena dia tak boleh memgambil penumpang di halaman BCS Mall,” jelas Dy.

Dengan menjinjing belanjaan dan menggemdong bayi yang belum setahun, Dy dan teman-temannya pun keluar dari BCS Mall dan menyebrangi jalan raya.

“Pas kami nyebrang itu, ada dua laki-laki yang ngikuti kami, sampai kami nunggu di samping warung bebek bakar juga, mereka masih nungguin kami, saya sudah curiga,” sebut Dy.

Nah, selang lima menit, taksi resmi yang diorder pun datang, mereka pun naik, tapi baru saja jalan beberapa meter, mobil mereka sudah diberhentikan sejumlah orang.

“Dua laki-laki yang ngikuti kami tadi yang pertamanya nyetop mobil kami, terus datang ramai lagi, ada juga sopir taksi lain, ikut marah-marah dan suruh kami keluar,” kata Dy.

Dalam ketakutan Dy dan teman-temannya pun turun dari mobil itu, merekablalu dimaki-maki dan digoblok-goblokin.

“Bodoh kamu, tolol kamu, kamu tak tahu ya taksi online itu illegal, goblok,” kata Dy menirukan kata-kata orang-orang tersebut.

Dy sebenarnya hendak membantah, namun melihat tamu-tamunya sudah ketakutan dan sampai ada yang mau terkencing, akhirnya dia lebih memilih menenangkan tamu-tamunya.

“Kawan-kawan saya itu ada yang sampai pucat mukanya, ada yang menggigil ketakutan sampai mau terkencing, ada yang nangis, pokoknya traumalah mereka,” ujar Dy.

Akhirnya Dy pun mengajak teman-temannya itu istirahat dan menenangkan diri di warung bebek bakar. Sedangkan sopir taksi plat kuning yang menjemput mereka, disuruh pergi setelah dimaki-maki oleh orang-orang tersebut.

“Serem mas, mereka maki-maki kayak mau makan orang, ih, malu aku sama teman-teman aku,” tutup Dy.(kmg)

Berita ini sudah terbit di batamclick.com dengan judul ‘Keluar dari BCS Mall, Lima Wisatawan Menggigil dan Hampir Terkencing-kencing Dibentak’

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Awalnya, BP Kawasan Bintan menolak surat panggilan penyidik Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sebagai saksi atas tangkapan minuman keras (miras) ilegal oleh Kodim 0813/Bintan.

Penolakan ini karena BP Kawasan Bintan merasa kasus yang ditangani tersebut tidak masuk ranah kerja mereka. Dan kasus miras ilegal itu bukan didalam tanggung jawab BP Kawasan Bintan.

 

Muhammad Saleh Umar, Wakil Kepala BP Kawasan Bintan mengatakan tidak mengerti dasar lembaganya ikut dipanggil sebagai saksi. Soalnya, kita yakin kasus yang ditangani oleh Kementerian Perdagangan itu tidak masuk dalam ranah kerjanya.

“ Kita dipanggil cuma dimintai keterangan, seputar ranah dan kawasan BP Kawasan terkait masuknya barang dari luar negri. Untuk kasus miras tersebut yang dari Berakit, bukan masuk di kawasan kita,” ujar Saleh usai memberikan keterangan kepada penyidik, Rabu, 2 November 2017.

Saleh sempat mengatakan, perusahaan yang terdaptar di BP Kawasan hanya tiga perusahaan. Namun untuk jelasnya dirinya lupa karena datanya ada di kantor, untuk peredaran miras ke tiga perusahaan itu hanya di peruntukan di Hotel Bintang Tiga yang ada di Lagoi

Saat di tanya jika minuman yang dibawa tiga perusahaan tersebut keluar dari Lagoi, apakah di sebut ilegal? Saleh hanya menjawab, saya tidak bisa mengatakan itu ilegal karena itu bukan wewenang kita.

Disinggung, ada berapa perusahaan yang lakukan importir di BP Kawasan Bintan?, ia katakan ada tiga.
“Ada tiga, siapa-siapa saja, saya tidak ingat, datanya di kantor,” ujarnya. (boby)

Sempat Menolak, Akhirnya Mau Penuhi Panggilan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Giliran BP Kawasan Bintan yang menjalani pemeriksaan terkait ribuan botol minuman keras (miras) tangkapan Kodim 0315/Bintan belum lama ini di Jln. DI Panjaitan KM 7, Rabu, 1 November 2017.

Penyidik Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI, Hari menjelaskan dalam pemeriksaan terhadap BP Kawasan Bintan berjalan lancar.

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik ini dilakukan untuk mendalami pemeriksaan kepada instansi-intansi terkait di kasus miras ilegal tangkapan itu. Dari keterangan instansi ini, katanya, kasus ini dituntas hingga ke ranah pengadilan.

BACA: Dua Pegawai Bea Cukai Tanjungpinang Dikirim untuk Jalani Pemeriksaan Kasus Ribuan Miras Ilegal

Namun sebelumnya, BP Kawasan Bintan sempat menolak untuk diambil keterangan. Soalnya, mereka beralasan, bahwa penangkapan dan masuknya barang haram itu di luar kawasan dan wewenang kawasan BP Kawasan Bintan.

“ BP Kawasan menilai masuknya miras ilegal itu bukan di wilayah yang di pantau BP kawasan. Mereka mengatakan berakit itu bukan masuk ranahnya BP Kawasan,” ujar Hari usai melakukan pemeriksan di kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. (boby)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Dua pegawai Bea dan Cukai (BC) Tanjungpinang tidak mau memberikan keterangan apapun seusai keluar dari di kantor Disprindag Kabupaten Bintan, Selasa, 31 Oktober 2017 siang.

BACA: Dua Pegawai Bea Cukai Tanjungpinang Dikirim untuk Jalani Pemeriksaan Kasus Ribuan Miras Ilegal

Saat wartawan menannyakan apa benar kedatangan pihak Bea Cukai datang ke Disprindag untuk pemeriksaan terkait kasus ribuan miras illegal?, kedua pegawai itu menjawab ” Tanya penyidiknya, tanya penyidiknya bukan pemeriksaan,” jawabnya sambil cepat-cepat masuk ke mobil Toyoya Rush warna silver.

Terkait dua Pegawai Bea Cukai yang enggan berkomentar kepada wartawan, media ini kembali mengkonfirmasi Heri pihak penyidik Kementrian Perdagangan.

BACA: Mencuat Kabar, Kepala Bea Cukai Tanjung Pinang Akan Diperiksa Terkait Kasus Ribuan Miras Ilegal

Heri menjelaskan, kedua pegawai Bea Cukai Tanjungpinang datang dalam tahap kordinasi. Kedatangan ini terkait surat yang dikirim dari Penyidik Kementrian Perdagangan terkait kasus miras ilegal.

“Tetapi meraka datang masih tahap kordinasi, pihak Bea Cukai masih koperaktif dalam hal ini.” Jelas Heri (boby)

BACA: Pemilik Ribuan Botol Miras Ilegal di Pinang Segera Terungkap

BACA: WOW… Dari Gudang di Panjaitan, Puluhan Ribu Botol Miras Ilegal Terungkap

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Bea dan Cukai (BC) Tanjungpinang akhirnya memenuhi panggilan dari penyidik Kementerian Perdagangan terkait kasus ribuan minuman keras (miras) ilegal tangkapan Kodim 0315/Bintan beberapa pekan lalu, Selasa, 31 Oktober 2017.

Pemeriksaan yang berlangsung di di kantor Disperindag Kabupaten Bintan. Meskipun memenuhi panggilan, namun belum dilakukan pemeriksaan. Soalnya, kedatangannya Bea Cukai ini masih dalam tahap kordinasi.

“Pihak Bea Cukai memenuhi panggilan kami. Tetapi bukan kepalanya yang datang, cuma dua pegawai Bea Cukai. Mereka masih dalam kordinasi belum di periksa,” ungkap penyidik Kementrian Perdagangan Hari

BACA: Mencuat Kabar, Kepala Bea Cukai Tanjung Pinang Akan Diperiksa Terkait Kasus Ribuan Miras Ilegal

Lanjut Hari, Kepala Bea Cukainya ada acara di pusat. Jadi 2 Pegawai Bea Cukai yang di kirim untuk memenuhi panggilan. Sejauh ini, tambahnya, mereka masih koperaktiv dalam tahap awal pemanggilan.

Untuk pemeriksaan kepada pihak Bea Cukai, Pihak Penyidik Kementrian Perdagangan membuat surat ke dua. Surat pemanggilan tersebut langsung di bawa oleh ke dua Pegawai Bea Cukai yang datang.

BACA: Pemilik Ribuan Botol Miras Ilegal di Pinang Segera Terungkap

“Surat pemanggilan kedua sudah kita buat. Surat itu langsung dibawa oleh kedua Pegawai Bea Cukai yang datang tadi. Surat itu berisih pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ribuan miras illegal yang di tangkap Kodim 0315/Bintan,” katanya kepada Mediakepri.co.id. (boby)

BACA:  WOW… Dari Gudang di Panjaitan, Puluhan Ribu Botol Miras Ilegal Terungkap

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Tangkapan ribuan botol berbagai merek dan jenis minuman keras (miras) oleh Kodim 0315/Bintan di Jl. DI Panjaitan KM.7 beberapa bulan lalu memasuki babak baru.

Mencuat informasi, Bea dan Cukai (BC) Tanjungpinang yang merupakan instansi yang terdepan terhadap keluar masuk barang segera diminta pertanggungjawaban. Dan dalam waktu dekat, orang nomor satu di BC Tanjungpinang ini akan diminta keterangan.

Hal ini diungkapkan oleh PPNS Disperindag Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan.

“Dalam waktu dekat Kepala Bea Dan Cukai Tanjungpinang akan di periksa oleh Kementerian Perdagangan RI melalui Dirjen Perdagangan Pusat,” ujar Kurniawan

Lebih jauh, Kurniawan menjelaskan ada beberapa instansi yang akan diperiksa oleh kementrian yang terkait kasus miras ilegal itu.

Ditambahkannya, untuk pemusnahan ribuan botol miras ilegal tangkapan ini terus berlanjut hingga putusan persidangan di pengadilan. Lalu, setelah ada putusan baru barang bukti miras ini akan dimusnahkan. Untuk pemilik miras, tetap akan di proses secara hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. (bobi)