Kapolri

RAGAM

Jumat | 28 September 2018 | 20:45

Menteri PANRB – Kapolri Sepakat Cegah Calo CPNS

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 tidak boleh cacat, harus berlangsung transparan dan bersih. Karena itulah, negara melibatkan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS ini, bukan hanya pengamanan fisik tapi juga pengamanan siber, ancaman hacker, dan lain-lain.

“Supaya mereka yang berjuang, ikut seleksi CPNS, bisa menerima hasilnya dengan ikhlas. Kalau dia lulus, Alhamdulillah. Kalau tidak lulus, dia akan menerima,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, di Jakarta, Jumat 28 September 2018.

Hari ini, Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.

Nota Kesepahaman itu ditandatangani oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB yang mewakili Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Kepala Biro SDM Dyah Ismayanti mewakili Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara, disaksikan oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Tito Karnavian.

Menurut Syafruddin, ujian seleksi CPNS untuk mengisi formasi sebanyak 238.015 pada bulan Oktober ini harus memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengikuti seleksi bahwa apa yang diupayakan atau dihasilkan dari seleksi ini betul-betul murni, tidak ada gangguan atau pun rekayasi oleh pihak-pihak lain.

“Karena itulah kita melibatkan Polri untuk mengamankan, mengawasi, sekaligus membantu pengawasan dalam penyelenggaran seleksi CPNS ini. Kita belajar dari keberhasilan Polri dalam rekrutmen di lingkungan kepolisian beberapa tahun ini yang sangat bersih dan tak ada gejolak,” kata Syafruddin.

Pengamanan itu, bukan hanya dalam bentuk pengamanan fisik pada pelaksanaan, dalam proses seleksi dan setelah pelaksanaan, tapi juga pengamanan secara teknologi untuk gangguan sistem IT, hacker, dll.

Karena itulah, pada kesempatan ini, Syafruddin menyampaikan pesan kuat agar segala bentuk niat-niat yang negatif dalam pelaksanaan seeksi CPNS ini agar dihentikan dan tidak sampai dilakukan.

“Ini atas nama negara. Bapak Presiden sudah menugaskan kita semua untuk menjadi ujung tombak dalam penerimaan CPNS ini. Demi kepentingan bangsa dan negara, dan masyarakat,” kata Syafruddin.

POLISI JANGAN HANYA MENERIMA RESIDU

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan terima kasih atas dilibatkannya secara resmi kepolisian dalam rekrutmen CPNS tahun 2018 ini.

“Ini melibatkan jumlah masyarakat yang besar. Sampai lima juta peserta. Karena melibatkan massa yang besar, tentu ada yang puas, ada yang tak puas. Ini potensi gejolak,” kata Tito Karnavian.

Jika sampai terjadi gejolak, ujung-ujungnya adalah terlibatnya kepolisian. “Biasanya, kami di polisi kadang menerima residu, menerima ujungnya saja. Dengan terlibat semenjak awal, potensi-potensi ketidak-puasan sudah dapat kita redam sedini mungkin,” ujarnya.

Caranya, seperti yang dilaksanakan saat ini, rekrutmen dilaksanakan secara transparan dan bersih. “Sehingga mereka yang ikut seleksi akan tahu mengapa dia tidak lulus kalau tidak lulus, dan mereka yang lulus akan diterima oleh yang lain,” imbuhnya. (*)

Sumber: Humas kemen PAN-RB

Kapolri memastikan netralitas kepolisian selama tahun politik.

MEDIAKEPRI.CO.ID – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan sejumlah instruksi demi menjaga kenetralan personelnya dalam Pilkada 2018.

Salah satunya adalah larangan berswafoto dengan calon kepala daerah.

Apabila salah satu anggota kedapatan berfoto dengan calon kepala daerah, maka tim Propam Polri akan melakukan pemeriksaan. Namun, bisa saja foto tersebut diambil tanpa intensi dari personel tersebut. Bahkan hal ini dialami oleh Tito sendiri.

“Mungkin ada orang datang, polisi tidak tahu dia paslon. Karena saya mengalami, ada acara di bidakara, para pimpinan daerah. Ada yang mau foto, saya foto. Ternyata foto muncul di satu daerah bersama yang bersangkutan, Padahal saya tidak ngerti. Itu foto di tempat publik,” kata Tito menceritakan pengalamannya dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Jakarta, Rabu 14 Maret 2018.

Ia meminta masyarakat juga tidak langsung menghakimi bila ada foto personel Polri dengan seorang calon kepala daerah. Tito sendiri sudah menjamin kenetralan posisi Polri pada Pilkada.

“Jadi mohon dimaklumi. Kita posisi Polri netral dan panglima juga sejalan,” kata Tito.

Kapolri sudah memerintahkan jajaran untuk bersikap netral dan tidak mendukung paslon manapun melalui telegram yang dikeluarkannya. Instruksi tersebut berisi dari hal teknis hingga hal yang bersifat umum. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Aktivitas peredaran gelap narkoba sudah menggurita. Bayangkan, dalam kurun waktu singkat, sebanyak 2,6 ton lebih narkoba jenis sabu yang diungkap petugas.

Besarnya peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat membuat keprihatinan bagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Tito Karnavian.

“Ini tegas saya sampaikan. Tembak di tempat bandar narkoba yang melawan. Narkoba ini adalah musuh nasional,” katanya saat press conference di Pelabuhan Logistik Sekupang, Batam terkait penangkapan sabu seberat 1,622 Ton dari kapal china berbendera Singapura di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat, 23 Februari 2018 sore.

Ditegaskannya, tidak ada ampun bagi pengedar nakoba di Republik ini. Narkoba harus diberantas, tambahnya, dan dijadikan musuh nasional.

Lebih lanjut Kapolri mengucapkan apresiasi dan perhargaan yang tinggi untuk seluruh tim yang berhasil mengungkap kasus besar ini.

“Saya mengapresiasi semua jerih payah dan kerja tim yang sangat luar biasa ini. Kita harus tetap bersinergi, baik Polri, TNI, Bea Cukai dan juga BNN untuk membasmi narkoba ini demi melindungi bangsa kita,” kata Tito. (bayu wasono)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengungkapkan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian tidak berniat mendiskreditkan ormas islam lain selain NU dan Muhammadiyah. Untuk itu Kapolri pun melakukan klarifikasi pada sejumlah ormas Islam.

Kapolri sendiri, menurut Iqbal, cukup tenang menghadapi permasalahan viralnya video yang berisi pidato yang kemudian menuai polemik. “Kapolri tenang tidak ada reaksi yang reaktif karena memang orang benar dan jujur tidak akan ada apa apa,” kata Iqbal, Kamis, 31 Januari 2018.

Mabes Polri berharap, polemik terkait video ucapan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian tidak mengganggu proses menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2018. “Kita kan sedang mempersiapkan pengamanan pesta demokrasi jangan sampai hal ini menjadi senjata kelompok ingin mengacaukan,” kata Iqbal.

Baca: Ini Pendapat Ketua MUI Soal Pidato Kapolri yang Tuai Polemik.

Sebelumnya, sebuah video ucapan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menuai polemik setelah menyatakan bahwa akan merangkul ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di semua lini. Ucapan Tito yang menyebut organisasi lain merontokkan negara pun menuai protes dari sejumlah pihak. (***)

Adapun penggalan ucapan Tito yang dipermasalahkan dalam video yang beredar di media sosial adalah:

Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua Polres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya.

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Kalimantan Barat dan Papua merupakan daerah rawan konflik Pilkada 2018.

“Informasi (daerah rawan pilkada) yang sementara masuk ke kita itu Kalbar dan Papua. Partai pendukung pemerintah dan partai oposisi yang ada di sana head to head,” ujar Tito di Kemendagri, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

Tito menambahkan kelak pengamanan pilkada dari Polri, salah satunya akan diperkuat di dua daerah rawan tersebut. “Kami melihat cukup banyak juga daerah dengan calon tunggal, ini otomatis akan aman. Kekuatan Polri di sana akan secukupnya saja, kekuatan akan kita arahkan ke yang rawan isu-isu sensitif,” jelas Tito.

Dalam merancang sistem pengamanan saat Pilkada 2018, Tito mengaku juga akan bekerjasama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. “Nanti kami lihat kekuatan operasi Polri dan TNI, sudah memadai atau belum. Kalau cukup silahkan kerja sama, kalau kurang saya akan perintahkan jajaran Polri menambah kekuatan. Panglima juga cari solusi tambahannya dari TNI,” kata Kapolri.

Menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah 2018, Tito juga akan menekankan netralitas kepada jajarannya, agar tidak berpihak ketika menjalankan tugas. “Saya sendiri juga sudah berjanji dengan Pak Panglima TNI akan berputar ke semua wilayah. Kita mulai dari Kalimantan Timur pada Rabu. Saya dan panglima akan beri arahan ke jajaran untuk netral,” terang dia.

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya untuk menjaga netralitas kepolisian di Pilkada serentak 2018. Bahkan Tito melarang personelnya untuk berfoto dengan calon kepala daerah.

“Anggota Polri harus netral, tidak berpihak. Juga tidak foto-foto dengan calon kepala dan wakil kepala daerah,” ujar Tito dalam rapat yang diikuti Komisi II dan Komisi III DPR RI tersebut, Kamis, 11 Januari 2018.

Perintah tersebut menurut Tito telah disampaikan ke setiap daerah. Tito yakin jajaranya akan menjaga netralitas aparat penegak hukum. Menurut Tito netralitas polri sangatlah penting. Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, Polri rentan dimanfaatkan untuk tujuan pemenangan Pemilu

“Kepolisian sebagai alat negara menegakan hukum ini sangat seksi karena bisa saja ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan penegakan hukum untuk kepentingan politik,” katanya.

Oleh karena itu Tito menegaskan pihak‎nya akan mengusut bila ada dugaan keberpihakan aparat kepolisian dalam Pemilihan kepala daerah. Ia mengajak kepada masyarakat untuk ikut memantau dan mengawasi netralis aparat kepolisian di Pilkada.

“Kami juga membuka pintu kepada pihak eksternal untuk membantu mengawasi. Jadi kalau ada anggota Polri yang tidak netral informasikan kepada jajaran Polri,” pungkasnya.

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengaku telah meminta perlindungan kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung M. Prasetyo ihwal kasus hukum yang menjerat dirinya.

“Saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP di kepolisian dan mengajukan perlindungan hukum kepada Presiden, maupun Kapolri, Kejaksaan Agung,” kata Setya Novanto sesaat setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta pada Senin, 20 November 2017 dini hari seperti dikutip Tempo.co.

Permintaan perlindungan hukum itu sebelumnya juga sempat diutarakan pengacara Setya, Fredrich Yunadi. Kendati begitu, baik Fredrich maupun Setya tak merinci perlindungan semacam apa yang mereka maksudkan.

Adapun SPDP yang dia sebutkan yakni terkait pelaporan dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang oleh kuasa hukum Setya ke Badan Reserse Kriminal Polri. Fredrich melaporkan kedua pimpinan KPK ini atas dugaan pemalsuan surat pencegahan Setya ke luar negeri dan penyalahgunaan wewenang. Dua pekan lalu sebelum Setya ditetapkan sebagai tersangka, Fredrich mengklaim surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) Agus dan Saut telah keluar.

Setya Novanto tak menyangka ditahan KPK. Dia memang menempuh beragam langkah hukum untuk menghindari hal tersebut. Selain melaporkan pimpinan KPK ke kepolisian dan meminta sejumlah perlindungan, Setya juga mengajukan gugatan praperadilan. Setya sebelumnya lolos dari status tersangka setelah gugatan praperadilannya dimenangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar.

“Saya sudah pernah praperadilan,” ujar Setya Novanto Selang empat hari setelah ditetapkan tersangka untuk kali kedua, Setya kembali mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

KPK menetapkan Setya sebagai tersangka dalam perkara korupsi e-KTP senilai Rp 5,84 triliun. Dua kali menjerat Setya sebagai tersangka, baru pada Ahad menjelang tengah malam kemarin KPK berhasil membawa Setya ke markas KPK. Rompi oranye yang dikenakan Setya Novantomenunjukkan Ketua DPR ini resmi ditahan KPK

Sumber : Tempo.co

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) untuk Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov). Status buron itu ditetapkan karena Setnov belum juga menyerahkan diri ke KPK terhitung dari 1×24 jam sejak penyidik mengeluarkan surat penangkapan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pimpinan KPK telah meminta Mabes Polri memasukkan nama Setnov ke dalam DPO. Surat itu ditembuskan langsung ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Interpol.

“Diputuskan oleh Pimpinam KPK mengirimkan surat ke Mabes Polri. Tembusan ke Kapolri dan Interpol menjadikan nama yang bersangkutan masuk ke dalam DPO,” kata kata Juru Bicara KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 16 November 2017.

Setnov ditetapkan sebagai DPO berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf h dan Pasal 12 ayat (1) huruf i UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Di mana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h itu disebutkan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Sementara pada Pasal 12 ayat (1) huruf i disebutkan jika KPK berwenang meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

“KPK Menggunakan hak tersebut dan meminta kepolisian untuk membantu pencarian. Tentu tim KPK juga lakukan pencarian. Dan dapat dilakukan tindakan hukum yang lain,” ujar dia.

Febri menjelaskan, DPO diterbitkan karena Setnov tidak bersikap kooperatif. Pertama, pada Rabu 15 November 2017, tim penyidik telah mendatangi rumah Ketua Umum Partai Golkar itu dengan membawa surat perintah penangkapan.

Namun, saat di lokasi penyidik tidak menemukan Setnov. Tersangka kasua dugaan korupsi KTP-el ini dikabarkan telah meninggalkan kediamannya. Setelah itu, tim melacak keberadaan Setnov.

Bahkan, KPK pun mengultimatum Setnov untuk segera menyerahkan diri selama 1×24 jam. Namun, ultimatum itu tidak digubris, hingga kini Setnov tidak menampakkan batang hidungnya di markas Antikorupsi.

“Tentu saja tugas itu dilaksanakan. Setelah proses pencarian kami kroscek validitas. Sampai akhirnya diputuskan pembicaraan di internal KPK Sampai sekitar malam karena kami tak mendapatkan kedatangan atau penyerahan diri dari tersangka SN,” pungkas Febri. (***)

sumber: metrotv

NEWS

Jumat | 27 Oktober 2017 | 1:30

Kapolri Akan Ajari FBI Tentang Kontraterorisme

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berangkat ke Amerika Serikat atas undangan dari Biro Investigasi Federal (FBI).

Tito Mengatakan dirinya diundang untuk mengajari badan investigasi utama Amerika Serikat, FBI, tentang ilmu kontraterorisme.

“Saya akan berangkat ke Amerika. Saya diundang oleh UN, diundang oleh FBI, diundang di think tank yang paling penting di sana namanya Brookings Institute,” kata Tito seusai acara pengukuhan dirinya sebagai guru besar STIK/PTIK di auditorium STIK/PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).

Tito mengatakan materi pelajaran yang akan dibagikan kepada para agen FBI seputar tipe atau jenis jaringan-jaringan teroris secara spesifik. Selain itu, Tito akan mengajarkan langkah-langkah kontraterorisme, terutama dengan metode pendekatan preventif.

“Saya akan mem-brief mereka, jadi saya bukan belajar dari mereka. Saya akan mem-brief mereka agar memahami tipologi karakteristik dari jaringan-jaringan ini,” ujar Tito, seperti dilansir dari detik.

Tito menilai upaya preventif, seperti soft approach, lebih efektif mengatasi terorisme dibanding penindakan kejahatan teroris, seperti operasi militer.

“Hard approach, operasi militer di tempat-tempat tertentu, boleh saja dilakukan, tapi yang paling adalah soft approach. Karena soft approach ini bisa langsung menyentuh ke hatinya untuk tidak berbuat terorisme,” jelas Tito.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dua Polisi Wanita (Polwan) Polda Kepri meraih penghargaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jumat, 13 Oktober 2017. Penghargaan ini atas jasa-jasa serta pengabdiannya yang melebihi panggilan tugas semestinya.

Bertempat di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Bripka Citra amelia dan Briptu Santaria Ida merupakan salah satu dari 43 anggota Polri dan 2 anggota TNI yang dinobatkan Kapolri atas prestasi karena melakukan perbuatan mulia, melebihi panggilan tugas dan mendorong kemajuan Polri.

Kedua Polwan cantik perwakilan Polda Kepri tersebut telah berhasil menggagalkan perampokan uang sebesar Rp.99.000.000,- terhadap orang yang sedang menukarkan uang Dollar di Money Changer Yongki Sop Ikan Batam Center dan berhasil menangkap 2 orang pelaku pada saat pelaksanaa patroli Engku Putri.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes.Pol. Drs. S. Erlangga mengatakan Kapolri mengapresiasi kedua Polwan perwakilan Polda Kepri tersebut atas keberaniannya menggagalkan perampokan pada saat pelaksanaan Patroli .

“ Bripka Citra dipromosikan mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi sedangkan Briptu Santa mendapat Pin Emas dari Kapolri, Ujar Kabid Humas Polda Kepri. (***)

sumber: tribratanews

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menanggapi sikap Kejaksaan Agung yang menolak jaksa bergabung dengan Densus Antikorupsi yang akan dirilis oleh Polri pada akhir tahun ini.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengaku tidak mempermasalahkan penolakan dari Kejaksaan Agung tersebut.

Namun dirinya berharap di kejaksaan dibentuk tim khusus yang menangani penuntutan seperti yang diterapkan pada Densus 88 Antiteror.

“Kalau tidak satu atap tidak masalah, tapi ada mungkin dibentuk tim khusus berkontak langsung berinteraksi langsung sejak langkah penyelidikan yang awal,” ujar Tito kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Oktober 2017.

Tito berharap kejaksaan membentuk satuan tugas seperti Satgas khusus penuntutan terorisme yang selama ini bermitra dengan Densus 88.

“Satgas penuntutan terorisme namanya yang mereka sudah berparalel bermitra dengan Densus 88 sehingga berhadapan dengan perjanjian teror sejak dini,” tutur Tito.

Berkaca dari Densus 88, Tito menilai prosedur yang diterapkan tersebut lebih efektif, karena tidak akan terjadi bolak balik perkara.

“Anggota Densus 88 sudah paham dengan siapa harus apa yang beredar informasi penangkapan. Ini sama, Kita berharap dari kejagung juga membentuk satu tim khusus tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan,” tegas Tito.

Sebelumnya Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dengan Densus Antikorupsi.

Dirinya beralasan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan jaksa untuk bergabung. (***)

sumber: tribunnews

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian enggan menanggapi kabar mengenai impor 5 ribu pucuk senjata api yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tito mengaku bosan membicarakan kabar yang keluar dari mulut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo itu. Meski pernyataan Panglima itu kini dihubungkan dengan Densus 88 yang berada di bawah naungan Polri sebagai pihak yang mencatut nama presiden.

“Ah bosan saya ngomongin itu terus,” singkat Kapolri yang langsung menuju mobil dinas saat ditemui di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta, Minggu 24 September 2017.

Dalam acara ‘Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 22 September 2017 lalu, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi ke Indonesia.

Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.

“Memakai nama Presiden, seolah-olah itu dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan Presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” tegasnya saat itu.

Sumber : Rmol

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menyandang gelar Profesor setelah mengajukan hal tersebut ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Beberapa syarat akan dipenuhi oleh Jenderal Tito Karnavian.

Dikutip dari Detik.com, “Memang sudah diajukan, melalui PTIK, Kepolisian, karena saya juga punya KUM-nya sudah mencukupi, tinggal satu jurnal,” kata Tito seusai acara Partai Golkar di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Tito juga mengaku sudah menerbitkan buku yang dibuat di Imperial College London. Selain itu, ia juga sudah membuat buku mengenai penanganan terorisme.

“Saya sudah terbitkan buku internasional yang dibuat di Imperial college London, saya berapa kali buat jurnal tentang terorisme. Kemudian tentang ada buku juga yang saya buat bersama diterbitkan oleh ICS Singapura tentang terorism di Asia tenggara,” kata Tito.

Atas hal tersebut, Tito mengaku harus melakukan orasi ilmiah agar mendapatkan gelar profesornya. Ia pun menyatakan bisa melakukan orasi tanpa melihat buku yang dibuatnya.

“Kalau memang jadi insyaallah itu direncanakan kalau lolos 26 Oktober itu orasi untuk pengukuhan orasi. Saya sudah siap orasinya tanpa teks pun sudah oke,” ucap Tito. (***)