Kemanusiaan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Sehubungan dengan banyak beredarnya informasi yang menyatakan bahwa Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI, menyebarkan hoaks terkait aktivitas kemanusiaan FPI di Sulawesi Tengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang diwakili oleh Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu, tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa aktivitas kemanusiaan FPI bagi korban gempa bumi di Sulawesi Tengah sebagai hoaks.

Adalah benar bahwa Kemkominfo RI, pada Selasa, 2 Oktober 2018 mengeluarkan Siaran Pers mengenai 8 (delapan) hoaks yang muncul internet pasca-gempa Sulawesi Tengah. Salah satu hoaks yang kami sampaikan pada siaran pers tersebut adalah Foto yg memperlihatkan sejumlah orang melakukan aktivitas di wilayah tanah longsor yang disandingkan dengan judul atau caption ‘gerak cepat relawan FPI evakuasi korban gempa palu 7.7’.

“Kami sampaikan dalam siaran pers kami bahwa foto tersebut adalah hoaks karena faktanya dalam gambar tersebut memperlihatkan relawan FPI yang membantu korban longsor di Tegal Panjang Sukabumi pada tahun 2015,” ungkap Ferdinandus Setu, Rabu, 3 Oktober 2018.

Sekali lagi,  Kementerian Kominfo RI yang diwakili oleh Plt Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan bahwa aksi kemanusiaan di FPI di Sulawesi Tengah sebagai hoaks. Setiap bantuan kemanusian untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah yg terdampak gempa, dari siapapun, dari organisasi apapun harus kita apresiasi sebagai upaya bersama seluruh komponen bangsa.

Dikatakan Ferdinandus, Kementerian Kominfo RI, selain memastikan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak gempa di Sulawesi Tengah, juga akan terus memantau dan menyampaikan kepada publik setiap informasi hoaks terkait penanganan di masa tangggap darurat bencana ini. Setiap pelaku hoaks akan kami teruskan ke Mabes Polri (Cq Direktorat IT & Cyber Crime) untuk proses penegakan hukum lebih lanjut.

Kepada para netizen Indonesia, kami mohon dengan sangat, jika tidak atau belum bisa membantu secara langsung saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, setidaknya kita bisa berkontribusi utk mempercepat proses pemulihan pada masa tanggap darurat dengan tidak ikut menyebarkan informasi yang masih diragukan kebenarannya alias hoaks.

“Jika masih ragu-ragu apakah sebuah informasi masuk kategori hoaks atau fakta atau jika ada informasi yang diduga mengandung hoaks, masyarakat dapat melaporkannya melalui laman aduankonten.id, email [email protected]  atau mention ke akun twitter @aduankonten,” imbuh Ferdinandus.**

Sumber: Humas Kemkominfo RI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam- Organisasi Kepemudaan Kristen di Kota Batam bersatu menggalang dana untuk korban gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Donggala, Sulawasi Tengah dan sekitarnya.

Istimewa

Diantara Organisasi Kepemudaan Kristen di Kota Batam yakni, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI), dan organisasi keumatan lainnya bersama-sama menggalang solidaritas untuk kemanusiaan yang terjadi di Sulteng sekitarnya.

Kordinator aksi solidaritas kemanusiaan, Roy Talutu mengatakan, rencananya kegiatan sosial tersebut akan dilakukan beberapa hari untuk memaksimalkan penggalangan dana untuk korban bencana alam.

Aksi penggalangan dana untuk korban gempa dan tsunami di Sulteng ini dilaksanakan di Simpang Frengki Batam Centre, Batam.

“Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Duka yang terjadi di sana, adalah duka kita bersama,” ungkap Roy, Selasa, 2 Oktober 2018.

Sebagai sesama manusia, kata Roy, terlebih sebagai suatu bangsa yang satu, sudah selayaknya semua pihak dapat menunjukkan solidaritas kepada mereka yang tertimpa musibah. Ia berharap masyarakat Indonesia dan masyarakat Kota Batam, mau berbagi sedikit dari rezeki yang ada, untuk membantu saudara-saudara yang di sana (Sulteng).

Roy mengatakan, rencana dana yang terkumpul dari aksi tersebut akan dikumpulkan melalui satu rekening di pusat untuk langsung disalurkan kepada mereka yang tertimpa bencana di Sulteng.

“Posko bencana kita dipusat akan segera mengirimkan relawan kita langsung terjun ke lokasi untuk mengawal bantuan kita sampai betul-betul kepada orang yang berhak menerimanya,” pungkas Roy.

Dikatakan Roy, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kota Batam atas aksi penggalangan dana yang dilakukan hari ini, pihaknya akan menyampaikan laporannya di dalam media sosial organisasi kepemudaan masing-masing, agar semua jelas dan transparan. (*)

NEWS

Jumat | 08 September 2017 | 22:43

Gempa 8 SR di Meksiko 6 Orang Tewas

MEDIAKEPRI.CO.ID, Mexico City – Gempa bumi berkekuatan 8 Skala Richter (SR) yang mengguncang pantai selatan Meksiko telah menewaskan sedikitnya 6 orang. Gempa ini memicu gelombang tsunami kecil namun tidak ada kehancuran besar.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (8/9/2017), gempa yang melanda Meksiko pada Kamis (7/9) tengah malam ini lebih kuat dari gempa dahsyat pada tahun 1985 yang meluluhlantakkan Mexico City dan menewaskan ribuan orang. Namun dampak kerusakan gempa terbaru ini tidak separah saat itu.

Sejumlah gedung di sebagian wilayah Meksiko selatan rusak parah akibat gempa. Beberapa laporan kerusakan parah datang dari wilayah Juchitan, negara bagian Oaxaca, dengan gedung balai kota, hotel, bar dan gedung-gedung lainnya kini tinggal reruntuhan.

Petugas penyelamat terus bekerja sepanjang malam di area-area terdampak parah untuk memeriksa orang-orang yang terjebak di dalam gedung yang ambruk akibat gempa.

Sejumlah kaca jendela di bandara Mexico City dilaporkan pecah. Sedangkan aliran listrik untuk beberapa wilayah ibu kota terputus, sehingga lebih dari 1 juta orang terpaksa hidup dalam kegelapan untuk sementara. Getaran gempa ini dilaporkan terasa hingga ke Guatemala, negara tetangga Meksiko.

Sejauh ini dilaporkan enam orang tewas akibat gempa bumi yang melanda saat mayoritas warga Meksiko sedang tertidur ini. Gubernur Chiapas menyebut empat orang tewas di wilayahnya, dengan dua orang di antaranya tewas tertimpa puing rumahnya yang roboh. Sedangkan Gubernur Tabasco, Arturo Nunez, menyebut dua anak-anak tewas di wilayahnya. Penyebab kematiannya tidak diketahui pasti.

Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, mencatat gempa ini berpusat di perairan Pasifik, tepatnya di lokasi yang berjarak 87 kilometer dari kota Pijijiapan, Chiapas. Pusat gempa dilaporkan berada di kedalaman 68 kilometer dari permukaan laut, sebelumnya dilaporkan 33 kilometer.

Pusat Peringatan Tsunami Pasifik menyatakan gempa ini memicu gelombang tsunami setinggi 0,7 meter. Sebelumnya diperkirakan gelombang tsunami dengan ketinggian lebih dari tiga meter mungkin melanda sejumlah pantai Meksiko.

“Risiko tsunami di pantai Chiapas tidak menunjukkan ancaman besar, tidak terlalu besar, bukan kekhawatiran besar,” tegas Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto dalam pernyataannya yang disiarkan televisi setempat, Televisa.

USGS mencatat, gempa ini memicu sejumlah gempa susulan dengan kekuatan antara 4,3 SR hingga 5,7 SR. Presiden Nieto meminta warga tetap waspada dan berhati-hati memeriksa rumah serta kantor untuk kemungkinan kerusakan struktural atau kebocoran gas. “Kita harus waspada,” ucapnya.(***)

BATAM

Jumat | 08 September 2017 | 21:02

Sijago Merah Beraksi di Saguba, Warga Dilanda Kepanikan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Kebakaran menghanguskan rumah warga di Kavling Sagulung Baru (saguba). Sejumlah rumah yang berada di depan SDN 011 blok A, Sagulung, Batam tidak luput dari keganasan sijago merah, Jumat (09/09/2017) sore.

Pantauan kepri media group di lapangan , terlihat Petugas pemadam kebakaran bekerja keras untuk memadamkan api yang terus membesar. Upaya untuk memadamkan api yang belum diketahui penyebabnya dan titik awal api ini, kebakaran ini menjadi tontonan warga.

Begitu banyaknya warga yang ingin menyaksikan secara langsung kebakaran ini membuat kepadatan jalan raya. Sehingga, ruas jalan Saguba menuju Tunas Regency mengalami kemacetan. Petugas kepolisian yang berada di lokasi melakukan penutupan sementara jalan untuk menuju ke tempat kejadian perkara (TKP).

Menurut warga sekitar kejadiankebakaran ini terjadi sekitar jam 18.55 WIB. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui taksirna akibat kebakaran tersebut. (dede)

TANJUNG PINANG

Kamis | 07 September 2017 | 1:01

Ada Gudang Kosmetik Ilegal di Tanjungpinang, BPOM Langsung Gerebek

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Batam menggrebek gudang tempat penyimpanan kosmetik iilegal di Jalan Sutan Mahmud, Gang Tanjung, Tanjungunggat, Rabu (06/09/2017). Penggrebekan dilakukan BPOM Batam dibackup Polda Kepri, Kodim Bintan, Kejati Kepri, Dinkes Kepri dan Satpol PP Kepri.

Dalam penggrebekan tersebut ditemukan ratusan jenis dan merk kosmetik illegal tanpa ijin BPOM yang diduga mengandung bahan berbahaya. Selain itu kosmetik tersebut pada umumnya berasal dari luar negeri, seperti China, Thailand, Malaysia, Taiwan.

Beberapa kosmetik illegal tersebut seperti cream pemutih wajah, sabun mandi, pensil alis mata, salap kulit, vitamin tubuh.

Kepala BPOM Batam Alex Sander, S.Farm, Apt mengatakan dari hasil penemuan di gudang tersebut semua kosmetik tidak memiliki ijin dari BPOM dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan maupun menjual. Selain itu juga tidak memiliki ijin impor, yang mana kebanyakan kosmetik ini didatangkan dari luar negeri.

“Kita sudah pantau gudang ini selama dua bulan, pemiliknya berinisial WA. Kosmetik ini didistribusikan ke beberapa toko yang ada di Tanjungpinang. Dari kasat mata kosmetik ini mengandung bahan berbahaya seperti zat merkuri yang tentu sangat berbahaya bila digunakan,” ujar Alex Sander.

Lebih lanjut Alex Sander mengatakan pemilik kosmetik illegal tersebut akan dikenakan dengan undang-undang 36 tahun 2009 pasal 197 tentang kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara.

Sementara itu pemilik gudang WA tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan toko tempat menyimpan kosmetik sebelum di pasarkan berada di jalan Tambak. (bobi)

TANJUNG PINANG

Rabu | 06 September 2017 | 23:30

Shalat Gaib Warga Pinang untuk Rasa Peduli Rohingya

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Rasa solidaritas masyarakat Tanjungpinang untuk Rohingya di gelar di Lapangan Pamedan. Ratusan warga Tanjungpinang yang tergabung dalam Forum Kemanusian Peduli Rohingya melakukan aksi demo mengecam pembantaian etnis Rohingya oleh penguasa Myanmar yang terjadi di Provinsi Rakhinee.

Aksi yang juga diikuti Wakil Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd tersebut dilaksanakan di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Rabu (06/09/2017). Dalam tuntutan dan orasi pendemo, ada empat point dan tujuh sikap yang disuarakan.

Pertama aksi kekerasan dan pembantaian terhadap etnis Rohingya oleh penguasa Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan yang kejam dan sadis. Kedua telah terjadi pelanggaran HAM berat serta mencabik-cabik rasa kemanusiaan. Ketiga penguasa Myanmar sudah melakukan genocida terhadap etnis Rohingya. Keempat Negara Myanmar telah melanggar Universal Declaration of Human Rigth, 10 desember 1948 dan dapat di tuntut di depan Mahkamah Internasioanal.

Menyikapi hal tersebut, pendemo bersikap mengecam kebiadaban Pemerintah Myanmar terhadap umat Muslim Rohingya dan mendesak PBB untuk segera mengambil langkah strategis penyelamatan Muslim Rohingya dan mengadili Aung Saan Sun Kyi ke Mahkamah Internasional.

Mendesak Presiden RI untuk meningkatkan usaha-usaha diplomatik dalam membantu Muslim Rohingya di Myanmar. Selain itu meminta agar Gubernur Kepulauan Riau untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuka kembali ex kampung pengungsian Vietnam atau menyiapkan pulau tertentu di Kepulauan Riau sebagai tempat pengungsi Rohingya.

Aksi diakhiri dengan sholat ghaib yang dipimpin oleh H. Syahrul, S.Pd mendoakan warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan dan pembantaian di Myanmar. (bobi/wok)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Mencermati perkembangan terkini terhadap Ummat Muslim Rohingya di Myanmar, Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kepulauan Riau mengeluarkan pernyataan sikap, tentang aksi kekerasan dan pembantaian umat islam Rohingya di Myanmar. Berikut pernyataan sikap MW Kahmi Kepri dalam siaran persnya yang diterima WartaKepri, Senin (4/9/2017), tertanda Ketua dan Suryadi selaku Sekretaris Umum.

A. Bahwa telah terjadi berulang-ulang aksi kekerasan dan pembantaian golongan minoritas Muslim dan etnis Rohingya di wilayah Provinsi Rakhine, Negara Myanmar. Aksi kekerasan dan pembantaian tergolong tragedi kemanusiaan sadis dan keji, kekejaman jauh melampaui kebiadaban pernah terjadi di dunia.

B. Bahwa Aksi kekerasan dan pembantaian minoritas umat Islam dan etnis Rohingya ini telah mengkoyak-koyak rasa kemanusiaan masyarakat dunia yang sedang berjuang menegakkan prinsip2 Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aksi kekerasan dan pembantaian ini telah menelan korban jiwa penyiksaan dan pembantaian ribuan anak-anak dan balita juga Genoside etnis minoritas. Tidak kurang 3.000 orang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Belakangan ini jumlah korban mencapai kurang lebih 800-an orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

C. Bahwa Sudah terbukti secara meyakinkan Negara Myanmar tidak bersedia menghentikan aksi kekerasan, pembantaian dan praktik Genosida etnis Rohingya. Negara Myanmar telah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan aksi kekerasan dan pembantaian berkali-kali terhadap minoritas umat Islam dan etnis Rohingya. Negara Myanmar juga telah melakukan politik pembiaran terjadinya aksi kekerasan dan pembantaian ini.

D. Bahwa Negara Myanmar telah melakukan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Crimes Againts Humanity), dengan secara terang-terangan melakukan aksi kekerasan dan pembantaian etnis Rohingya di depan mata masyarakat internasional. Negara Myanmar
telah melanggar Universal Declaration Of Human Right, 10 Desember 1948 dan dapat dituntut di depan Mahkamah Internasional, Den Haag Belanda.

Oleh karena itulah, dengan tetap mengharap ridho Allah SWT, Majelis Wilayah KAHMI KEPRI menyataan Sikap sebagai berikut :

1. Mengecam Kebiadaban Pemerintah Myanmar terhadap Ummat Muslim Rohingnya.
2. Mendesak PBB untuk SEGERA menyeret Aung saan sun Kyi ke mahkamah internasional.
3. Mendesak presiden RI untuk memutuskan hubungan diplomatik dg Myanmar.

4. Mendorong Gubernur Kepri SEGERA berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuka kembali ex kampung pengungsian vietnam untuk menerima saudara saudara kita dari rohingnya atau menyiapkan wilayah/pulau tertentu di Kepri sebagai tempat pengungsian saudara saudara kita dari rohingnya.

5. Mendesak Gubernur Kepri untuk SEGERA mengkoordinir segenap potensi yg ada di Kepri dalam usaha kemanusian rohingnya.
6. Menghimbau kepada segenap ummat muslim indonesia untuk senantiasa memohon kepada Allah swt bagi kebaikan muslim rohingnya dan ummat seluruh alam dalam setiap do’a_do’a.

7. Menghimbau kepada segenap bangsa indonesia yg cinta perdamaian dan menghargai HAM untuk mengikhlaskan sebagian hartanya kepada saudara saudara kita korban kebiadaban di Rohingya.(***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Persoalan ganti rugi lahan kebun warga untuk dijadikan waduk Sei Gong, Galang, Batam belum berakhir. Masih banyak pemilik lahan yang mengaku masih jadi korban pembangunan penampung air untuk masyarakat banyak tersebut.

Untuk mengetahui lebih jauh, Komisi 1 DPRD Provinsi Kepri melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). Dalam kunjungan tersebut, sejumlah pemilik lahan kebun yang terkena proyek tersebut ikut menghadiri kunjungan wakil rakyat itu.

Dalam kegiatan itu, wakil rakyat setuju dengan adanya pembangunan tersebut. Hanya saja, anggota DPRD yang hadir tidak ingin ada yang menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. Salah satu warisan permasalahan yang tersisa yakni persoalan ganti rugi pemilik lahan.

“Ini (baca: ganti rugi) harus selesai terlebih dulu. Dan itu jadi perhatian pemerintah. Memang ini untuk kepentingan bersama, tetapi jangan sebagian masyarakat yang menjadi korban,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kepri, Abdul Rahman disela-sela melakukan sidak di Waduk Sei Gong, Kamis (24/8/2017).

Diharapkan permasalahan yang terjadi dan belum ada jalan penyelesaian ini harus segera diatasi. Dan antar kedua belah pihak, katanya, harus ada diskusi untuk mengambil jalan terbaik.

“Tentunya harus ada kajian yang baik. Harus ada cantolan hukum yang kuat. Maka dari itu, BP Batam juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk memb‎ahas permasalahan ini,” terangnya. (iskandar)