Kemiskinan

Garis kemiskinan tercatat pada angka 593.108 per kapita per bulan pada Maret 2018.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Meski telah menurun, garis kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta masih tergolong tinggi. Garis kemiskinan tercatat pada angka 593.108 per kapita per bulan pada Maret 2018.

Garis kemiskinan makanan berperan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan DKI Jakarta, yaitu 66,46 persen. Komoditas bukan lapangan yang juga berperan antara lain perumahan (35,48 persen), listrik (17,60 persen) dan bensin (11,68 persen).

Tiga komoditas yang berperan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan makanan yaitu beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras.

Pada bulan Maret 2018, sumbangan pengeluaran beras terhadap garis kemiskinan makanan Jakarta sebesar 23,72 persen.

Kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan makanan adalah rokok kretek filter (15,89 persen), daging ayam ras (7,63 persen), telur ayam ras (6,49 persen), mie instan (3,99 persen), kembung (2,91 persen), kopi bubuk dan kopi instan (saset) (2,81 persen), daging sapi (2,47 persen), kental manis (2,31 persen), dan kue kering atau biskuit (2,29 persen).

Untuk menekan angka tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan menggalakkan program-program pengendalian harga.

“Terutama harga pangan murah komoditas-komoditas penyumbang garis kemiskinan di antaranya melalui tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan BUMD Pangan yang saya sering sebut sebagai klaster pangan,” ujar Sandiaga di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juli 2018. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) menilai dua tahun kepimpinan Nurdin Basirun mengalami kemunduran.

Proses penilaian dilakukan dengan cara menganalisis hasil capaian target kinerja dan realisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berdasarkan dokumen pembangunan.

Dari hasil penilaian, didapati beberapa indikator yang sungguh memprihatikan.

“Tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka meningkat. Sementara disatu sisi, pertumbuhan ekonomi kita mengalami penurunan,” kata ketua Pansus LKPj, Taba Iskandar saat rapat istimewa di Gedung DPRD Kepri, Senin, 28 Mei 2018.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau kata Taba, terus meningkat, yaitu tahun 2015 sebesar 5,78 persen, tahun 2016 naik menjadi 5,84 persen dan tahun 2017 kembali naik menjadi 6,13 persen.

Selain itu secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yaitu tahun 2015 sebanyak 125.020 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 128.430 jiwa atau naik sebanyak 3.410 jiwa.

Akibatnya, jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 hingga tahun 2017 kenaikan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 119.000 jiwa meningkat menjadi sebanyak 125.370 jiwa pada tahun 2017. Kondisi ini berbeda dengan kondisi nasional tahun 2017 yang secara nasional malah mengalami penurunan.

Di sektor lapangan kerja, Pemprov Kepri gagal membuat terobosan untuk membuka lapangan kerja. Akibatnya, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 mencapai 7,16 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,63%. “Dibandingkan dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau paling tinggi,” kritik Taba.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 menurun menjadi 2,01 padahal sebelumnya pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 5,03 dan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi 6,02.

Selain angka-angka tersebut, kinerja anggaran Pemprov Kepri dinilai pansus memprihatinkan. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kepri saat ini 39,88 persen masih bersumber Pendapatan Transfer dan 0,021 persen bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini menunjukan bahwa APBD Provinsi Kepulauan Riau masih bergantung dari pemerintah pusat sebesar 39,88 persen untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Terhadap pengelolaan pendapatan daerah, pansus memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk elakukan kajian atas potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait pendapatan daerah. Kedua, membentuk tim khusus untuk mendorong pencapaian realisasi pendapatan.

Sebeb, realisasi penerimaan yang telah ditetapkan banyak yang tidak mencapai target. “Selain Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana alokasi umum dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang sesuai target ditetapkan, seluruh jenis pendapatan belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian terendah adalah Retribusi Daerah yang hanya mencapai 4,98% dari target yang ditetapkan,” paparnya.

Ditempat yang sama, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan bahwa pada 21 Mei lalu seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. “Seluruh rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan oleh pansus telah disetujui oleh seluruh fraksi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah,” tegas Jumaga.

Usai paripurna Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terimakasih atas rekomendasi, dan catatan strategis yang disampaikan. Pihaknya berjanji untuk mempelajari seluruh masukan dan catatan yang diberikan DPRD. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengapresiasi seluruh menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara yang telah bekerja keras bersama pemerintah selama 2017. Pada 2018 ini, ia berharap jajarannya tetap fokus bekerja untuk memperbaiki kondisi ekonomi Tanah Air.

“Untuk tahun ini walaupun tahun 2018 adalah tahun politik, sekali lagi saya ingin ulangi, saya minta tetap fokus bekerja, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan,” kata Jokowi dalam pembuka Sidang Kabinet Paripurna mengenai Program dan Kegiatan Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Januari 2018.

Ia mengatakan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia semakin tinggi. Hal ini, kata dia, tak terlepas dari usaha pemerintah memperbaiki regulasi dan mempermudah izin usaha.

Menurut dia, Fitch Ratings mengumumkan peningkatan peringkat dari sebelumnya BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil. Fitch Ratings, Ltd. adalah suatu lembaga pemeringkat kredit internasional yang memiliki kantor pusat di New York, Amerika Serikat, dan London, Inggris.

Kepala Negara menuturkan peningkatan ini tercapai karena upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah guncangan dunia. “Kita secara konsisten terus bisa menjaga stabilitas itu,” kata dia. (***)

sumber: metrotvnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Dalam beberapa tahun terakhir, gini rasio cenderung mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai kenaikan tertinggi pada 2013 hingga 0,413 dari sekitar 0,39 di tahun-tahun sebelumnya. Gini Rasio adalah angka ketimpangan atau tidak merata yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.

Karena angka ketimpangan tinggi itulah, maka pemerintah mencoba berupaya mengurangi kemiskinan ekstrem dan jurang ketimpangan yang menganga.

Upaya pengurangan itulah sedang dilakukan pemerintah dan disampaikan oleh Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), yang berlangsung di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/9/2017).

Langkah itu seperti dengan meningkatkan akses layanan dasar dan melakukan pemerataan layanan publik. Seperti, pendidikan, dan kesehatan, sehingga 40% kelompok masyarakat terbawah memiliki kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya.

“Intervensi pemerintah terhadap perekonomian itu berfokus pada peningkatan taraf hidup 40% kelompok termiskin. Pada pemenuhan layanan dasar untuk mereka,” tambahnya.

Intervensi pemerintah dalam pemenuhan layanan dasar terhadap 40% kelompok terbawah bukan tanpa alasan, Menteri Bambang mengungkapkan, ada beberapa faktor pendorong ketimpangan.

“Pertama, ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar di mana anak-anak miskin tidak mendapatkan kesempatan awal yang adil dalam hidup mereka. Kedua, ketimpangan kualitas pekerjaan dimana masyarakat miskin terjebak pada pekerjaan informal, produktivitas dan upah rendah akibat kurangnya kesempatan meningkatkan keterampilan,” katanya.

Lalu, ketiga, Bambang mengatakan, ketimpangan pendapatan dan aset, yang banyak disebabkan sebagian besar orang kaya mudah menyembunyikan asetnya dan rendahnya kepatuhan membayar pajak.

Keempat, ketiadaan jaring pengaman ketika terjadi guncangan, yakni tiadanya jaminan sosial dan kesehatan bagi penduduk miskin yang sangat rentan sehingga mudah kehilangan pekerjaan dan pendapatan ketika terjadi krisis, bencana alam atau sakit.

Dalam kondisi itulah, pemerintah pun memfokuskan kebijakan untuk mendorong penurunan ketimpangan. Menteri Bambang menyatakan, ada beberapa fokus kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan angka ketimpangan, yakni meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan publik.

“Seperti perbaikan administrasi kependudukan, sanitasi, air bersih serta mendorong DAK-Dana Desa untuk perbaikan kemiskinan pedesaan. Pemerintah juga berupaya mengurangi beban pengeluaran penduduk kurang mampu, seperti meningkatkan subsidi beras bernutrisi, subsidi listrik, bantuan perumahan,” ujarnya.

Penciptaan pekerjaan produktif, Bambang melanjutkan, juga menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pendapatan 40% kelompok terbawah sehingga mengurangi ketimpangan ekstrem seperti meningkatkan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, pendidikan vokasi, serta memperluas akses enterpreneurship.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Tony S juga mengungkapkan bahwa adanya ketimpangan di negara berkembang merupakan hal yang wajar. Dia merujuk pada teori pembangunan Simon Kusnetz (kurva kusnetz), di mana pertumbuhan ekonomi tertinggi di sebuah negara akan memunculkan problem kesenjangan.

Namun di titik tertentu angka ketimpangan akan mengalami penurunan jika pendapatan perkapita penduduk kelompok terbawah semakin meningkat secara perlahan. Yang harus dilakukan pemerintah menghadapi kondisi saat ini, menurut Tony, adalah melakukan kerja bersama, diawali dengan pembangunan infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek.

“Selain infrastruktur juga terus dilakukan implementasi program BPJS, pendidikan, kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Infid Sugeng Bahagijo menegaskan, baru pertama kali dalam sejarah pemerintah secara tegas mengukur diri sendiri dengan ukuran ketimpangan, jika sebelumnya hanya mengukur kemiskinan dan pengangguran. “Jadi sesungguhnya arah kebijakan pemerintah Jokowi sudah benar,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sugeng juga mengusulkan sejumlah program yang diharapkan bisa menurunkan ketimpangan. Yakni, kata dia, menyetarakan perolehan ajak dengan profil ekonominya. Lalu, kata dia, meninjau ulang bobot kementerian/lembaga.

“Selain itu juga melakukan open education yang maksudnya membuka akses yang lebih luas pada kesempatan pendidikan,” katanya. (***)