Kerja

BATAM

Kamis | 14 Maret 2019 | 17:53

Tiga Tahun Membangun Batam, Kerja Cepat Bermanfaat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Hari ini, Kamis, 14 Maret 2019 genap tiga tahun pasangan Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad memimpin Batam.

Dengan APBD Kota Batam di tahun 2018 Rp2,574,446,475,071.26, seperdelapannya digunakan untuk belanja publik.

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memasang tapping box sebanyak 400 unit di tahun 2018. Jumlah ini akan terus
bertambah hingga target 1.500 tapping box terpasang. Dari pemasangan tapping box tahun 2018 realisasi pajak hotel Rp108,854 miliar meningkat 101,59 persen dari target.

Istimewa

Begitu juga dengan pajak restoran terealisasi 72,613 miliar atau 105,85 persen. Dari pajak restoran setelah dilakukan pemasangan tapping box terdapat kenaikan PAD Rp31,121 miliar dari target PAD Rp29,190 miliar.
Dengan komitmen meningkat PAD, Pemko Batam berupaya terus untuk menata dan membangun Batam sebagai kota wisata.

Sejak dilantik pada 14 Maret 2016, Pemerintah Kota (Pemko) Batam di bawah kepemimpinan Rudi-Amsakar melaju menata Kota Batam menjadi kota yang indah dan menarik. Tentunya untuk mendatangkan
wisatawan baik domestik maupun mancanegara sebanyak-banyaknya sehingga orang yang berkunjung ke Batam terutama masyarakat Batam merasa nyaman.

Istimewa

Pertumbuhan ekonomi Batam yang sempat terpuruk membuat Rudi-Amsakar menjadikan kota ini sebagai kota wisata selain industri, perdagangan dan alih kapal.

Bekerja dengan cepat agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Batam. Merubah wajah Batam dengan menata ruas jalan utama yang dimulai dari kawasan Jodoh-Nagoya.

Pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam.

Istimewa

Berkat kerja cepat ini kini lebar right of way (row) jalan di kawasan Batam Centre, Nagoya, Jodoh rata-rata mencapai 50 meter, kondisi jalan disulap menjadi lima hingga enam lajur di satu jalur.

Di tahun 2018 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Batam melakukan penataan jalan di 11 titik jalan perkotaan.
Diantaranya pembangunan jalan yang dikerjakan di tahun 2019 penataan jalan Simpang Patung Kuda-Simpang Bengkong Seken
dengan panjang 2,700 meter. Jalan di kawasan itu dibangun menjadi 2 jalur dengan 2 lajur. Selanjutnya penataan jalan Simpang Kabil-Simpang Masjid Daya Batam sepanjang 3,650 meter.

Istimewa

Jalan ini dilebarkan menjadi 2 jalur dengan 4 lajur.

Selanjutnya peningkatan jalan Simpang Baloi Centre-Simpang Kampung Nelayan dengan panjang 600 meter dilebarkan menjadi 2 jalur dengan 3 lajur.

Peningkatan jalan Simpang Polsek Lubuk Baja-Simpang
Baloi Center sepanjang 1,500 meterm menjadi 2 jalur 3 lajur. Dan pembangunan jalur kedua Simpang KDA-Simpang Kantor Camat Batam Kota 543 meter, menjadi 2 jalur dan 2 lajur. Dari pelebaran jalan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan sehingga arus lalu
lintas di Kota Batam lancar.

Istimewa

Kawasan yang sudah tertata dilengkapi taman dan pedestrian. Juga didandani dengan tambahan lampu penerangan jalan, dan lampu warna-warni untuk hiasan dengan aneka ragam bentuk bunga seperti teratai, tulip, dan lainnya.

Jalan lingkungan dan drainase lingkungan juga menjadi fokus pasangan ini. Melalui program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) jalan dan drainase di pemukiman masyarakat dibenahi.

Sejak tahun 2016 melalui APBD Kota Batam, telah dianggarkan anggaran PM-PIK dan jumlahnya meningkat setiap tahunnya.

Setiap kelurahan memperoleh anggaran PM-PIK Rp1,1 miliar di tahun 2018. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp1 miliar.

Kerja keras pembangunan infrastruktur ini membuahkan hasil, ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) Ke Kota Batam di tahun 2018 mencapai angka 1.887.244 jiwa. Angka ini meningkat 322.527 jiwa dari tahun 2017 yang berjumlah 1.564.717 jiwa.

Infrastruktur memang menjadi faktor utama orang datang berkunjung ke kota berbentuk kalajengking, namun yang tak kalah penting tentunya destinasi wosata.

Destinasi wisata mulai disiapkan mulai dengan mempersiapkan resort, fasilitas hotel bintang 5, menata pantai dan Pulau Putri. Sebagai bumi melayu dan kota madani, juga disiapkan wisata religi.

Salah satu destinasi wisata religi yang tengah disiapkan adalah Masjid Sultan Mahmud Riayatsyah di Kecamatan Batuaji. Pembangunan masjid yang dikerjakan tahun jamak ini dimulai pada tahun 2017 dan berakhir di tahun 2019 ini. Bangunan masjid ini terdiri dari bangunan utama, menara pandang, payung membrane, menara setinggi 99 meter, kubah
kecil dan landscape. Masjid ini akan menjadi masjid terbesar se Sumatera berkapasitas 25 ribu jamaah.

Rudi memilih Batuaji sebagai tempat pembangunan masjid agar pembangunan dan perputaran ekonomi di Kota Batam merata. Pertumbuhan ekonomi Batam yang sempat jatuh diangka 2,01 persen di tahun 2017 merangkak naik di tahun 2018 diangka 4,56 persen.

Desember 2018, Rudi telah meresmikan Kebun Raya Batam (KRB) yang terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa. Lokasi KRB mempunyai luas 86 hektar. Lokasi ini merupakan kawasan pariwisata dan pintu masuk jalur internasional. Kebun raya itu berada di tengah-tengah kawasan resort dan wisata alam Nongsa antara lain Tering Bay Golf, Palm Springs Golf, Beach Resort dan masih banyak lainnya.


Arsitektur KRB mengkombinasikan budaya Melayu dan arsitektur modern. Kebun ini memiliki tema koleksi “Tumbuhan Pulau-pulau Kecil dan Pesisir Indonesia” yang akan disusun berdasarkan biogeographic region yang meliputi koleksi dari kepulauan dengan Jumlah tumbuhan koleksi kebun raya Batam dari hasil eksplorasi sudah mencapai 119 famili, 428
marga, 666 jenis dan 9.480 spesime.

Disamping fokus pada pembangunan infrastruktur, Rudi-Amsakar juga berkomitmen memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pengurusan perizinan bagi pelaku

usaha yang berinvestasi di Batam. Membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Batam. Mempercepat pengurusan izin sudah diterapkan Online Single Submission (OSS).

Sebagai pilot project yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) MPP Batam sering menerima kunjungan dari Kabupaten/Kota se Indonesia.

Selama tahun 2018 MPP Batam menjadi rujukan 450 instansi publik.

MPP Batam juga berhasil menorehkan prestasi dengan diberikannya
penghargaan kepada MPP Kota Batam sebagai Wujud Nyata Pelayanan Publik Kelas Dunia.

Mal ini sebagai bentuk pemotongan birokrasi karena di satu gedung bisa melayani seluruh pelayanan publik. Di Mal Pelayanan Publik di Gedung Sumatra Promotion Center Batam melayani sebanyak 430 perizinan non perizinan dari 30 instansi vertikal dan 5
perbankan.

Secara resmi Menpan-RB, Syafrudin telah meresmikan MPP Kota Batam pada September 2018 lalu.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, Pemerintah Kota Batam bekerjasama dengan Bank Riau Kepri mentargetkan pemasangan 500 tapping box pada tahun 2018.

Taping box dipasang di empat jenis pajak, yakni restoran, hotel, tempat
hiburan dan parkir untuk mencatat dan merekam semua transaksi yang terhubung dengan sistem perpajakan Pemko Batam. Upaya ini sebagai instrument meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiaya belanja infrastrukur dan pembangunan lainnya, serta menghindari kebocoran pajak dan retribusi daerah.

Setiap transaksi pajak daerah akan diterima secara real time di sistem, langsung terekam dan transparan. Launching implementasi system monitoring penerimaan pajak online ini langsung dilakukan oleh
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan November lalu.

Dalam tata kelola pemerintahan dalam system penganggaran Pemko Batam sudah menerapkan system e planning dan e budgeting.

Sistem transaksi non tunai pun sudah diberlakukan di Pemko Batam sejak tahun 2017 dimulai di enam instansi. Di tahun 2018
seluruh bagian dan OPD di Pemko Batam sudah menggunakan transaksi non tunai.

Dibidang sosial kemasyarakatan, duo pasangan ini menganggarkan insentif setiap tahunnya melalui APBD Kota Batam. Melalui Kementrian Agama (Kemenag), Rudi- Amsakar menghibahkan anggaran untuk insentif guru agama yang mengajar dibawah naungan Kemenag. Selanjutnya insentif untuk RT/RW se Kota Batam diberikan.

Guru swasta mulai di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS juga diberi insentif. Pun dengan guru TPQ, Imam Masjid dan Mubaligh menerima bantuan dari Pemko Batam.

Satu lagi permasalahan yang perlahan mulai terselesaikan yakni soal sampah. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai dibenahi system pengangkutan sampah di kawasan pemukiman hingga pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telagapunggur.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sampah TPA Telagapunggur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, sudah mulai beroperasi di bulan Januari.

Kementerian PUPR RI telah membangun titik sanitary landfill baru di TPA
Telagapunggur.

Kini pada titik penumpukan sampah yang baru ini, tanah dilapisi membrane sehingga tak merusak lingkungan karena sampah tidak langsung bercampur dengan tanah.

Selain itu di TPA Telagapunggur sudah tersedia pipa untuk mengumpulkan gas metan dari sampah.

Gas ini dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga
warga sekitar seperti untuk masak. TPA ini memiliki luas lokasi sanitary landfill baru ini sekitar 2,4 hektare dengan ketinggian 30 meter. Dengan jumlah sampah rumah tangga yang ada, titik baru ini diperkirakan dapat bertahan hingga 7-10 tahun.

Bak lindi di sel baru ini terdiri dari lima bak. Mulai dari ekualisasi, bak ABR, fakultatif, maturasi, dan wetland. Setelah itu air dari sampah dialirkan ke laut melalui pipa yang dipasang di bagian bawah TPA.

Kerja Keras Berbuah Penghargaan Kerja Keras Rudi dan Amsakar sejak memimpin Kota Batam sudah dirasakan oleh Masyarakat Kota Batam, tidak hanya itu berbagai lembaga dan Kementerian mengakui
keberhasilan rudi di berbagai bidang dengan menjadikan Batam memperoleh penghargaan dan Batam dijadikan referensi berbagai program dan kebijakan public diantaranya Program Tapping Box, Mall Pelayanan Publik, hingga Pelaporan LHKPN terbaik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Atas kerja keras dan komitmen dalam membangun pariwisata Batam, Rudi menerima penghargaan dari Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018.

Penghargaan ini diterima Pemko Batam atas prestasi dalam performansi, inovasi dan komitmen dalam membangun pariwisata Batam.

Pemko Batam juga menerima penghargaan dari Menteri
Keuangan RI atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013/2017. Belum lama ini KPK juga memberikan penghargaan instansi dengan penerapan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Terbaik tahun 2018 kepada Pemko Batam.

Selanjutnya Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) memberikan penghargaan kepada Pemko Batam sebagai kota terbaik yang mendukung pencapaian standar keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Pemko Batam menerima penganugerahan
Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI.

Pemko Batam masuk 3 besar dengan capaian nilai 93,82 setelah Ambon dan Sawahlunto.

Selanjutnya Pemko Batam juga berhasil meraih penghargaan Smart Sanitasi Award (SSA) atas prestasinya sebagai peringkat pertama kategori National Water and Sanitation Information Services (Nawasis) terbaik dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Walikota Batam juga menerima penghargaan Enterpreneur
Award 2018 Kategori Kemiskinan dan Kesehatan.(***)

KEPRI

Rabu | 27 Februari 2019 | 0:45

Terus Maju, Teliti dan Kerja Cepat Untuk Masyarakat

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur Kepri H Isdianto memimpin rapat evaluasi rutin bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertempat di Rupatama Lt.4, Kantor Gubernur Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin 25 februari.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nurdin mengajak kepada semua Kepala OPD beserta jajarannya untuk tidak memperlambat ritme dalam menjalankan setiap progres pekerjaan, kerja cepat dan teliti sangat dibutuhkan agar pencapaian tujuan dapat tepat sasaran. “Jangan sampai di penghujung tahun kita kalang kabut dan menyebabkan kelalaian dan kesalahan pengerjaan, ini yang harus kita hindari,” ujar Nurdin.

Apalagi pekerjaan strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang menurut Nurdin sangat penting untuk segera menampakan hasil terutama pergerakannya harus mulai muncul, selain tentunya kegiatan pokok dan rutin yang harus di selesaikan tiap tahunnya.Kemudian, Wakil Gubernur Isdianto mengajak semua Kepala OPD untuk terus membangun komunikasi yang positiif dilingkungan kerja, dengan semua pegawai diberbagai jenjang serta dilintas OPD, semua diharapkan semakin menguatkan kebersamaan dan kekompakan. “Kalau kita bersatu tentu kita akan kuat, apapun pekerjaan yang kita niatkan dengan sungguh-sungguh pasti selesai, apapun kendala dan halangan kita cari solusi bersama,” kata Isdianto.

Sementara itu, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah menghimbau kepada pejabat yang langsung berperan dalam meyelesaikan tahapan pekerjaan terutama proyek strategis agar dapat pro aktif. “Agar denyut nasi pekerjaan dapat terlihat, apalagi kegiatan fisik dilihat langsung oleh masyarakat,” ujar Arif. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fhariandi dalam rapat tersebut melaporkan secara umum progres realisasi fisik dan keuangan di masing-masing OPD. Terkait belanja langsung yang telah masuk kedalam SIRUP, baru 85 persen yang telah terimput dari 41 OPD di lingkungan Pemprov Kepri.Sedangkan untuk proses lelang kegiatan, Aries melanjutkan bahwa untuk proyek-proyek strategis yang ada di 11 OPD terdata sebanyak 76 paket untuk tahun 2019. Namun baru sebanyak 5 paket yang telah masuk ke Biro Layanan Pengadaan. “Untuk mencapai 100 persen balance pada SIRUP dan progres percepatan lelang kegiatan strategisi diharapkan OPD dapat segera menyelesaikan proses administrasinya,” ujar Aries.*

Lapor SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Tahun 2018 Setelah menggelar rapat evaluasi bersama OPD, acara dilanjutkan dengan Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Tahun 2018, di Rupatama Lt.4 kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin 25 februari.

Acara sendiri dibuka oleh Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah yang mengatakan bahwa SPT tahunan merupakan agenda yang harus di laporkan secara rutin bagi wajib pajak, untuk itu Arif mengajak kepada semua Kepala OPD dan jajaran agar tidak lupa menunaikan kewajiban tersebut. “Ini menjadi motivasi jangan sampai terlambat melaporkan, kita tentu tidak ingin menjadi masalah dalam proses keuangan kita,” kata Arif.

Apalagi dizaman modern saat ini yang mana pelaporan pajak sendiri telah menggunakan sistem berbasis online. “Jadi tidak adalagi kata lupa dan tidak melaporkan karna sekarang sudah serba mudah dengan adanya teknologi,” lanjut Arif.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Kepri Slamet Sutantyo mengatakan bahwa pelaporan SPT sendiri merupakan kegiatan rutin setiap tahun bagi warga negara yang telah memiliki NPWP yang mana pelaporan sendiri menggunakan e-filling yakni secara online dan real time.“Guna meningkatkan kesadaran dan mengajak semua masyarakat Kepri agar melaporkan secara rutin sebegai bentuk pemenuhan bagi wajib pajak,” kata Slamet. (humas kepri)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Kuasa hukum pekerja PT Palindo menyatakan pihaknya siap melayangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang. Hal ini menyusul tidak adanya itikad baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan tanggungjawab sebagaimana yang dituntut pekerja.

“Kami siap gugat, kita sudah layangkan ke PHI di Kepri. Karena sampai detik ini belum ada penyelesaian dari pihak perusahaan,” Kata Maslik Hanim SH, pengacara asal Sidoarjo yang menerima kuasa dari pekerja PT Palindo.

Seperti diketahui, perselisihan antara pekerja dan managemen di PT Palindo Marine sudah berlansung sejak pertengahan 2018 lalu.

Diakui Maslik, Disnaker Kota Batam sudah mengeluarkan Putusan Anjuran (PA) setelah pihaknya dan perwakilan perusahaan melakukan pertemuan Tripartite beberapa waktu lalu.

“Hanya saja putusan itu belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan, kita juga tidak tahu kenapa” ujarnya.

Sementara itu, sumber pekerja yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa selama ini mereka hanya menuntut hak yang belum terpenuhi.

“Kami hanya menuntut hak. Dan apa yang kami tuntut tidak berlebihan dan masih dalam koridor sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan,” ujarnya kepada mediakepri.co.id.

Disebutkannya, ada sejumlah poin yang menjadi tuntutan dari pekerja. Dan semua poin itu, katanya, adalah hal yang normatif. Adapun tuntutan itu sendiri, diantaranya, kekurangan upah pokok, kekurangan upah lembur, Selanjutnya, soal BPJS dan pengangkatan status karyawan.

Hal ini juga dibenarkan Maslik Hanim. Menurutnya, apa yang menjadi tuntutan pekerja adalah hak dasar yang wajib dipenuhi pihak perusahaan.

“Sudah ada beberapa kali pertemuan untuk membahas permasalahan perselisihan ini,” katanya.

Maslik Hanim, sebagai kuasa hukum pekerja mengakui sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan managemen yang difasilitasi oleh pemerintah melalui Disnaker. Hanya saja, katanya, hingga kini belum ada putusan yang dijalankan pihak perusahaan.

“Iya. belum dilaksanakan, meskipun PA sudah keluar” ujarnya. (eddy)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Natuna – Cuaca ekstrim yang mendera Natuna beberapa bulan belakangan ini, tak jadi penghalang bagi Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, untuk menemui warganya di Pulau Serasan, kabupaten Natuna.

Menggunakan KM. Bukit Raya milik PT Pelni, rombongan tiba di pulau Serasan pada Sabtu 26 Januari 2019. Kedatangan Wabup Natuna yang turut di dampingi Wakil Ketua I DPRD Natuna, disambut hangat oleh ratusan warga.

Kunker Wabup disambut masyarakat Pulau Serasan

Pada malam harinya, Ngesti melakukan sholat berjamaah di Masjid Besar Al-Furqan, seusai sholat acara dilanjutkan dengan silahturahmi dengan jamaah masjid dan pengurusnya.

“Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi BPJS Kesehatan, Kegiatan Pembangunan 2019, Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kesehatan,” hal itu disampaikan Ngesti Yuni Suprapti dalam sambutannya di Masjid Besar Al-Furqan Kecamatan Serasan, Sabtu malam.

Wabup Natuna dalam acara penutupan turnamen Volly di kecamatan Serasan

Dikatakan Ngesti, Pemda Natuna telah melakukan MOU dengan BPJS Kesehatan, hal ini dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat Natuna, yakni dengan pembuatan JKN KIS.

” Masyarakat jangan khawatir, Jamkesda telah terintegrasi dengan JKN KIS, pemerintah telah menyediakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk 10.000 orang khusus bagi masyarakat yang tidak mampu dan itu telah dijamin oleh pemerintah pusat,” kata Ngesti.

Temu ramah Wabup Natuna dengan jamaah Masjid di Serasan

Ia juga menambahkan, bagi yang belum mendapatkan KIS pada saat ini cukup menunjukan KTP dan KK.

“Januari pertengahan kemarin kita sudah MOU bersama BPJS, karena itu perlu saya sampaikan agar masyarakat tidak bingung,”jelasnya.

Setelah menyampaikan kata sambutan, Wakil Bupati memberikan bantuan kepada pengurus masjid AL – Furq’an.

Pertemuan juga diakhiri dengan ceramah agama oleh ustadz Huda Sabila, yang juga Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Natuna (HMKN), Pontianak. 

Wabup Natuna dalam acara penutupan turnamen Volly di Kecamatan Serasan

” Saya dengar ada pemuda tempatan sebagai penceramah, ini turut kita bangga dan harus kita dukung, munculnya generasi muda yang seperti ini kita harapkan,” ujarnya.

Usai acara Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa JKN KIS integrasi untuk Kecamatan Serasan dan Serasan Timur telah selesai dicetak. “Nanti saat kunjungan di Desa Batu Berian akan kita berikan langsung kepada masyarakat KIS secara simbolis,”ucapnya.

Sementara, Yeti Hastuti, Kasi Yankes dan Jamkes Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengatakan KIS bagi masyarakat Serasan dan Serasan Timur sebagian besar telah selesai di cetak. “Tadi siang telah kita sampaikan Kartu KIS itu ke Puskesmas, ada 3.182 buah untuk Serasan , dan 2.044 untuk Serasan Timur,” kata Yeti.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur H Isdianto memimpin rapat rutin evaluasi kegiatan pembangunan 2019 di Rupatama, Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin, 21 Januari 2019 pagi.

Rapat rutin ini dihadiri oleh semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Jajaran Pemprov Kepri.

Nurdin mengajak semua OPD untuk terus menguatkan komitmen bersama-sama. Meskipun masih banyak pekerjaan yang kurang namun jika memiliki tekad yang kuat, keterbatasan dana bukan menjadi penghalang, segera cari prioritas bagi pembangunan sehingga tujuan pekerjaan dapat tercapai.

“Agar pembangunan di Kepri dapat semakin baik hasilnya,” ujar Nurdin.

Nurdin juga meminta semua pihak untuk benar-benar bekerja sesuai koridor aturan. Minimalisir setiap kesalahan sejak awal sangat penting agar tidak timbul masalah besar di kemudian hari.

“Kita harus terus teliti dan memonitor terus setiap langkah yang kita ambil dan tentunya benar-benar bekerja sesuai aturan yang berlaku,” lanjut Nurdin.

Terkait beberapa proyek strategis yang telah selesai dan dapat segera diresmikan, Nurdin menghimbau agar persiapan teknis segera dilakukan, pastikan kegiatan tersebut benar-benar selesai dan dapat digunakan masyarakat.

“Jangan sampai kita ke sana hanya seremoni tapi besoknya tidak digunakan, pastikan misalkan peresmian pasar, sudah ada penggunanya di dalam,” tambah Nurdin lagi.

Sementara itu, Wakil Gubernur H Isdianto mengajak semua OPD untuk terus meningkatkan semangat kebersamaan dan kekompakan agar setiap pekerjaaan dapat terselesaikan dengan baik.

“Jika jalinan komunikasi berjalan baik, kebersamaan dan keikhlasan kita dalam bekerja membangun Kepri maka saya yakin semua usaha yang kita lakukan dapat hasil yang memuaskan,” ujar Isdianto.

Kemudian, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah menegaskan agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019 harus sudah mulai terlihat pekerjaannya di awal Februari, apalagi APBD Kepri telah disahkan pada November Tahun lalu maka tidak ada lagi kata keterlambatan.

“Kita himbau agar semua OPD agar segera melengkapi setiap dokumen administrasi sehingga pekerjaan dapat segera dimulai dan tidak ada lagi stagnansi,” himbau Arif.

Kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi dalam kesempatan ini juga menjabarkan akumulasi data target realisasi kerja baik secara keuangan maupun fisik dari masing-masing OPD.

Aries juga menjabarkan beberapa proyek tahun 2018 yang telah siap dan bisa diresmikan di masing-masing Kabupaten dan Kota. Seperti di Batam (Pembangunan Masjid, Semenisasi Lapangan Parkir, Saluran Drainase dan Pagar di Mako Brimob), lalu di Tanjungpinang (Penataan Bundaran Dompak, Gedung Wanita, Gedung HMI, Pengembangan Pelabuhan Pelantar II, Dermaga dan Fasilitas Parkir Becak di Pulau Penyengat).

Kemudian di Kabupaten Lingga (Pembangunan Pelabuhan Pulau Berhala, Peresmian Kantor SDKP Lingga dan Tambatan Perahu di Senayang) lalu Kabupaten Karimun (Kantor SDKP Karimun, Revitalisasi Pasar Tebing dan PLTS terpusat) selanjutnya di Kabupaten Natuna (Peningkatan Jalan Bukit Leman-Transbatubi dan Pelabuhan Penagi) dan Kabupaten Anambas (Peningkatan Jalan Temburun-Pasir Peti).

Progres lelang di Tahun 2019 juga dikatakan Aries sebanyak 76 paket yang saat ini diinventarisir, sudah ada 6 paket yang telah masuk ke ULP dan 2 paket telah selesai, sisaya masih didalam tahap proses.
Kepala Barenlitbang Naharuddin juga menyampaikan bahwa laporan Keterangan Pertangungjawaban tahun 2018 yang harus segera dipersiapkan, untuk itu dirinya meminta kepada semua Kepala OPD untuk segera menugaskan pejabat terkait untuk ikut menghadiri rapat persiapan tersebut.

Nahar melanjutkan bahwa saat ini di Kementerian dan lembaga juga akan melakukan Rapat Koordinator dan Rapat Teknis bersama Provinsi. Ini dikatakan Nahar menjadi momen penting bagi daerah untuk hadir agar setiap usulan program pembangunan di tiap provinsi dapat masuk sistem E-Planning Pusat.

“Jangan sampai kita lewatkan karna semua telah masuk ke dalam sistem, kita tidak akan dilayani lagi meskipun menggunakan surat maka harus dimanfaatkan dengan baik,” ujar Nahar. (***)

BAKTI TNI

Jumat | 19 Oktober 2018 | 10:00

Satgas Lakukan Pembagian Tugas Kerja Bersama Warga.

MEDIAKEPRI.CO.ID, Rembang – Komunikasi adalah sistem aliran berita yang menghubungkan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan suatu sinergi. Dalam melaksanakan proses pekerjaan yang menyangkut orang banyak diperlukan komunikasi aktif sehingga terjadi keselarasan dan keterpaduan dalam pekerjaan.

Pagi ini Satgas (Satuan Tugas) TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) Reguler ke 103 Kodim 0720/Rembang bersama warga yang membantu pekerjaan, memulai pekerjaannya diawali dengan rembugan untuk berkoordinasi agar pekerjaannya dapat tepat sesuai sasaran. Rabu, 17 Oktober 2018.

Mereka berkumpul terlebih dahulu, yang dipimpin oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Pasedan Kecamatan Bulu (Serda Umar Said) menyampaikan beberapa poin yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dihari ini.

“Kami kumpulkan semua yang bekerja dipagi ini, dengan tujuan untuk membagikan informasi mengenai apa-apa yang harus kami kerjakan dan sasaran yang sudah diplot menjadi tujuan dalam mengutamakan pekerjaan”. Tutur Umar Said.(0720)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Sleman – Ini yang dilakukan oleh Pasilog TMMD Reguler Ke-103 Kodim 0732/Sleman, Kapten Inf Widada hari Keempat pelaksanaan TMMD Reguler ke 103 Kodim Sleman di Dusun Temuwuh Kidul, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping. gerak cepat, mengingat sasaran fisik yang harus diselesaikan cukup banyak. Kamis, 18 Oktober 2018.

Setelah pelaksanaan apel pagi, Kapten Inf Widada langsung melakukan pengecekan personil Satgas TMMD, untuk selanjutnya pembagian tugas di sejumlah sasaran fisik yang telah ditentukan. Cukup beralasan dengan apa yang dlakukan itu,mengingat waktu TMMD hanya 30 hari, sementara target fisiknya cukup banyak.

”Kami tidak mau buang-bung waktu, sehabis apel pagi, langsung saya lakukan pengecekan personil dan setelah itu ploting tugas di masing-masing sasaran fisik. Dengan waktu 30 hari kerja, semua sasaran fisik yang sudah ditentukan di TMMD Reguler Kodim Sleman harus selesai,” ungkap Widada. (Zhoel)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Pati – Bupati Pati H. Hariyanto, SH MM. Msi. di halaman Parkir Pasar Puri Baru Pati pimpin langsung apel besar dalam rangka World Cleanup Day 2018. (Gerakan Pungut sampah sedunia) dg tema “Guyub Rukun Saiyeg Saeko Proyo Mujudake”. (Pati Bebas Sampah). Sabtu, 15 September 2018.

Kegiatan tersebut, juga melibatkan tim dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan anggota Kodim 0718/Pati, anggota Polres Pati serta dibantu oleh unsur relawan se-Kabupaten Pati, siswa-siswi SMP/SMA dan masyarakat setempat.

Istimewa

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pati Haryanto mengungkapkan bahwa pasar tradisional Puri merupakan tolok ukur kebersihan Kota Pati. Karena letak pasar Puri berada dilingkungan perkotaan. Juga salah satu faktor penting untuk menunjukkan bahwa kota Pati mendukung tahun 2020 akan bebas dari sampah.

Bupati menyampaikan jika kondisi lingkungan pasar cukup memprihatinkan dengan adanya tumpukan sampah yang ada di sepanjang lorong-lorong penjual di luar maupun di dalam pasar dan untuk semua instansi se Kab Pati, sekolah2 dan masy gerakkan kepedulian sampah, mari bersama-sama menggerakkan giat ini, semoga menjadi contoh baik, minta tolong DPU Pati utk selalu gerakkan kepedulian sampah.

Istimewa

Oleh karena itu, Bupati akan melakukan beberapa langkah penanganan yakni dengan mensosialisasikan kembali Perda Kabupaten Pati tentang sampah, “Dengan membuat Perbup tentang sampah sebagai tindak lanjut Perda tentang sampah dan memberikan tanda atau tulisan di beberapa titik terkait larangan pembuangan sampah sembarangan, serta memperketat pengawasan dlingkungan pasar,” pungkasnya.

Sementara itu Kasdim Pati Mayor Inf Much solihin Sag Msi di temui di lokasi mengatakan, dalam hal ini Kodim Pati selalu mendukung program pemerintah daerah, kegiatan semacan ini baik dan memberikan contoh kepada masyarakat dan pedagang supaya jangan membuang sampah sembarangan, kerja bhakti ini di fokuskan di pasar karena pasar suapaya bersih dan jauh dari penyakit, pasar merupakan tempat masyarakat mencari rejeki,”jelas Kasdim.(narto pendim pati)

MEDIAKEPRI.CO.ID, BATAM – Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menerima kunjungan kerja, Mr Chee Hong Tat, Senior Minister of State Ministry of Trade and Industry Singapura, Rabu, 29 Agustus 2018.

Turut mendampingi , Chee Hong Tat, Konsulat Jenderal Singapura, Mark Low. Sebelum bertemu dengan Rudi, Chee Hong Tat berkesempatan berkunjung ke Kawasan Industri Batamindo dan Nongsa Digital Park (NDP).

Dalam kunjungannya, Chee Hong Tat mengatakan bahwa kerjasama antara Pemerintah Singapura dengan Batam cukup baik selama ini. Investor Singapura pun cukup banyak yang menanamkan investasinya di Kota Batam, Salah satu investasi terbesarnya adalah kerjasama NDP. Kerjasama NDP ini menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia, terutama dibidang digital.

Rudi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Chee Hong Tat. Rudi juga berharap agar hubungan baik antara Batam dengan Singapura tetap terjaga dengan baik, termasuk investasi Singapura yang ada di Batam. Pemko Batam akan menjaga hubungan kerjasama terus berjalan dengan baik.

“Ibarat sebuah lingkaran, Batam itu berada di lingkaran utama yang terletak di Singapura. Air yang penuh tuangnya kemana, tentulah ke Kota Batam. Atas nama Pemko Batam dan atas kerjasama selama ini, saya rasa cukup baik dan kami sangat menjaga itu. Kami paham investasi terbesar di Batam ini adalah Singapura,” kata Rudi.

Terkait belum selesainya regulasi antara Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Rudi mengatakan itu tidak menjadi penghalang karena kerjasama kita tetap terus berjalan.

“Singapura melihat NDP salah satu sentral investasi dan kita Pemko tidak hanya mempersiapkan peluang investasi di NDP tapi juga sektor lain, salah satunya sektor pariwisata,” papar Rudi, menambahkan.

Terkait regulasi, Rudi mengatakan bahwa Pemko Batam kini tengah melakukan pembenahan sehingga orang tertarik untuk berinvestasi di Batam. Memberi kepastian hukum dalam pengurusan perizinan kepada investor, Pemko Batam memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sudah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS).

Ia mengatakan, pemerintah Singapura tidak perlu khawatir terkait regulasi, karena selaku kepala daerah ia akan menegakkan aturan dan Pemko Batam menjamin untuk melindungi investor.

“Terima kasih karena sudah mempercayakan Batam sebagai tujuan investasi. Kami sudah membuka ruang untuk kerjasama dan kami akan menjaga ruang itu. Artinya jika dari investor Singapura ada masalah bisa langsung ke kami, saya atau Pak Wakil. Itu jaminan kami kepada investor Singapura,” sebut Wako.

Rudi mengatakan terjalin baiknya hubungan kerjasama antara Kota Batam dan Singapura tidak hanya di bidang industri melainkan pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Di bidang pariwisata, Pemko Batam saat ini melakukan penataan untuk kenyamanan turis yang berkunjung ke Batam. Pemko Batam menurutnya juga telah memberikan izin kepada pegusaha untuk mengelola beberapa pulau dan akan dibangun resort.

“Ke depan turis transit di Singapura dan berkunjung ke Batam. Batam butuh kunjungan turis karena ini akan menghidupkan semua sektor, termasuk membuka peluang tenaga kerja lokal. Saya jamin bahwa regulasi akan betul-betul ditegakkan,” tegasnya.

Amsakar yang mendampingi Rudi menambahkan, cukup banyak peluang kerjasama yang bisa dilakukan antara Singapura dengan Kota Batam. “Salah satu kerjasama yang menjadi andalan kita adalah NDP. Karena akan ada banyak tenaga kerja Indonesia yang akan diserap di sana. Itu salah satu peluang untuk sama-sama kita tarik manfaatnya,” tutur Amsakar. (hpb)

MEDIAKEPRI.CO.ID, BATAM – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menerima kunjungan rombongan calon investor Perusahaan pertambangan yang telah beroperasi lama di Kupang, Senin, 27 Agustus 2018 di ruang kerjanya.

Mereka akan berinvestasi di Kota Batam, Perusahaan ini akan membawa bahan mentah dari Kupang untuk diproduksi di Batam. Hasil produksi selanjutnya akan diekspor ke dua Negara, India dan Australia. Lokasi perusahaan akan dibangun di Dapur 12, Tanjung Uncang. Total nilai usaha yang akan diinvestasikan senilai US$ 30 juta.

Menurut mereka, dipilihnya Batam sebagai tempat berinvestasi karena Batam sebagai kawasan bebas pajak. Selain itu tarif listrik di Batam murah dibandingkan daerah lain di Indonesia, mengingat 60 persen operasional nantinya menggunakan listrik. Sebagai tahap awal memulai investasi, investor terlebih dahulu harus menyelesaikan Amdal Tambang.

“Usaha kami ini belum jalan, transaksi pun belum ada. Kami bertemu dengan Pak Wali untuk menyampaikan proses yang akan dilakukan salah satunya AMDAL. Ini salah satu yang krusial dan harus segera. Jika tidak bisa diselesaikan, bisa dibatalkan,” ungkap Martin perwakilan investor.

Jika perusahaan ini sudah aktif diakuinya akan banyak membutuhkan tenaga kerja. Untuk rekrutmen tenaga kerja, pihaknya akan mengambil tenaga kerja dari Batam terutama masyarakat sekitar. Untuk tenaga ahli Martin mengatakan pihaknya akan merekrut tenaga ahli dari Cina.

Rudi menyambut baik dan mendukung rencana investasi tersebut. Ia mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan membantu proses perizinan yang diperlukan. Untuk persoalan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) menurutnya akan dikaji oleh konsultan.

“Saya akan bantu sepenuhnya dan saya wajib mendukung investor. Apapun permasalahannya akan kita bantulah,” katanya.
Harapannya, jika perusahaan sudah aktif agar dapat merekrut tenaga kerja lokal terutama masyarakat tempatan. Rudi meminta komitmen dari pengusaha agar tidak menggunakan buruh dari luar negeri, kecuali untuk tenaga teknis.

“Banyak orang tempatan yang bisa dipekerjakan sebagai tenaga kerja, mohon difungsikan sesuai skill. Saya tidak mau nanti ada tenaga buruh yang dipekerjakan dari luar. Jika itu kedapatan maka perusahaan akan saya tutup,” tegasnya.

Menanggapi permintaan Walikota terkait Tenaga Kerja Lokal, Martin menyatakan komitmennya. “Batam sebagai daerah industri, tentunya masyarakat lokal memiliki pengalaman dan bisa dimanfaatkan nantinya. Kami akan mengambil tenaga ahli dari luar tapi jumlahnya tidak banyak, akan direkrut dari Cina, dan selebihnya buruh dari lokal,” kata Martin meyakinkan.

Turut mendampingi Walikota, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yusfa Hendri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Herman Rozie dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Suhar. (hpb)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat mulai digalakkan di Anambas. Geliat awal ialah pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang akan mengelola Desa Wisata Belibak.

Pokdarwis Desa Wisata Belibak dikukuhkan oleh Bupati Anambas, Abdul haris, 15 Agustus 2018 lalu. Belibak diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan potensi pariwisata di Anambas.

“Pada ujungnya dapat membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan bagi warga setempat dan sekitar Desa Wisata Belibak,” harapan Bupati.

Desa Wisata Belibak dikembangkan oleh Medco E&P Natuna Ltd bekerja sama dengan Yayasan Umar Kayam. Para enggota Pokdarwis pun mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara rutin untuk pengelolaan homestay, manajemen desa wisata dan usaha pengelolaannya, serta pelatihan tour guide untuk wisata bahari dan budaya.

Guna menunjang promosi Belibak, saat ini sudah ada empat unit homestay. Satu unit diantaranya telah direnovasi secara khusus untuk menjadi percontohan. Selain homestay, Belibak juga dilengkapi kelompok seni pertunjukan yang akan mempertontonkan kompang, Tari Sekapursirih dan Tari Gasing.

Untuk mememperluas gaung Belibak, Medco E&P Natuna Ltd, Yayasan Umar Kayam dan Pokdarwis menjalin kemitraan dengan perusahaan jasa perjalanan di Jakarta. Selama ini, telah berhasil menggaet puluhan wisatawan domsestik dan empat wiatawan mancanegara.

“Kami berharap ada kemasan yang menarik, infrastruktur dan atraksi wisata yang dikemas apik sehingga menjadi kekuatan Desa Belibak. Pokdarwis mampu mengelolanya, sehingga Desa Wisata Belibak akan sukses mengundang turis,” kata Senior Manager Relations & Security Medco E&P Natuna Ltd, Drajat Panjawi. (***)

sumber: suarasiber.com

Masyarakat Antusias Saksikan Peringatan Detik-Detik Proklamasi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun berharap peringatan kemerdekaan dapat terus memacu untuk bekerja secara aktif dan penuh daya saing. Hal ini pun sesuai tema peringatan HUT RI ke-73 Kemerdekaan RI Tahun 2018 ini, yakni ‘Kerja Kita Prestasi Bangsa’.

“Semangat kemerdekaan harus mampu membangun optimisme untuk menghadapi berbagai situasi yang berkembang saat ini, baik global maupun domestik,” kata Gubernur usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 di Halaman Gedung Daerah Tanjungpinang, Jumat, 17 Agustus 2018.

Tampak hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur H Isdianto, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Sekdprov Kepri H TS Arif Fadillah, Kajati Kepri Dr Asri Agung Putra, Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi, Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksma TNI R. Eko Suyatno, Kabinda Kepri Brigjen Pol. Suharyono, Kepala Kantor Pertahanan Kepri Brigjen TNI A. Pong Bija, Danlanud RHF Kol. Pnb Dadan Gunawan.

Nurdin mengatakan, stabilitas dan keamanan Kepulauan Riau terus terjaga dari berbagai sisi baik ekonomi, sosial, politik dan kemananan. Dengan amannya kondisi di daerah tentu pembangunan dapat berjalan lancar.

Pada peringatan kemerdekaan ini Nurdin mengajak semua pihak untuk memantapkan tekad, bersama-sama membangun bangsa dan negara ini dengan semangat “Kerja Kita Prestasi Bangsa”. Kepulauan Riau juga bertekad untuk “Kerja Berprestasi Membangun Negeri”.

Menurut Nurdin kerja dan energi adalah suatu kesatuan yang saling melengkapi. Disimbolkan oleh bentuk garis dinamis yang memiliki arti suatu kemajuan dalam bekerja, sekaligus melambangkan semangat, optimisme untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi dunia.

Hal ini selaras dengan ajang ASIAN GAMES XVIII di Jakarta dan Palembang dimana Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ASIAN GAMES setelah 56 tahun. Tema ‘energi’ juga diambil dari identitas ASIAN GAMES XVIII, yakni ‘The Energy of Asia’. Sementara kata ‘kerja’ terinspirasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 4 (empat) tahun terakhir.

“Tahun 2018 adalah tahun yang penuh agenda strategis seperti Asian Games, Pilkada serentak yang dilaksanakan di 171 daerah serta tahapan awal pemilu 2019. Diminta kepada kita semua untuk tetap fokus bekerja dan terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran agar sasaran kinerja dan pembangunan dapat tercapai,” kata Nurdin. (***)

sumber: humaskepri.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Pemerintah Kabupaten Karimun, Batam dan Kabupaten Siak melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang kepariwisataan, Senin, 30 Juli 2018 pagi.

Penandatanganan kerjasama ketiga daerah tersebut dilaksanakan di Kantor Walikota Batam. Dengan penandatanganan MoU tersebut, nantinya kegiatan- kegiatan kepariwisataan di Karimun dan Batam akan disinergikan bersama- sama.

“Penandatanagan ini dilakukan di Kantor Walikota Batam dikarenakan MoU kerja sama ini tidak hanya Kabupaten Siak – Kabupaten Karimun tetapi Kabupaten Siak – Kota Batam,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq dalam rilis humas Pemkab Karimun, Senin, 30 Juli 2018 pagi.

Untuk kegiatan-kegiatan nantinya akan dilakukan rapat teknis antara ketiga daerah demi kesinergian di dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan masing- masing daerah.

“Kita akan bahas nantinya mengenai teknis, agar ada sinergitas dalam kegiatan- kegiatan nanti,” katanya.

Rafiq mengatakan, nantinya Pemerintah Kabupaten Karimun akan mengundang Kota Batam dan Kabupaten Siak untuk membantu mempromosikan kepariwisataan di Kabupaten Karimun.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Siak Syamsuar berharap di dalam Kerja sama ini semoga dapat mempererat tali silahturahmi dan juga dapat meningkatkan Keparawisataan di Kabupaten Kota.

“Semoga tali silahturahmi kita semakin erat kedepannya dengan adanya kerjasama ini,” ucapnya.

Kerjasama seperti ini juga nantinya akan dilakukan kepada beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau yakni Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. (kmg/Parulian Turnip)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan saat ini ideologi kebangsaan mulai tergerus. Pemahaman tentang nilai kebangsaan perlu untuk terus ditanamkan dalam membangun generasi muda berkualitas dan berjiwa semangat juang 45.

“Dengan Musda inilah diharapkan lahir program kerja yang berfokus pada penamanan jiwa kebangsaan bagi para generasi muda,” ujar Nurdin saat membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) II Legiun Veteran RI Provinsi Kepri di Gedung Veteran, Jl. Basuki Rahmat, Tanjungpinang, Kamis, 19 Juli 2018.

Nurdin melanjutkan bahwa pewarisan nilai-nilai perjuangan diharapkan dapat terus tersalurkan turun temurun dalam benak para generasi muda. Apalagi tantangan menghadapi dunia kedepan semakin berat.

“Perlu penanaman nilai kebangsaan yang kuat,” lanjut Nurdin.

Selain itu dengan Musda ini Nurdin berharap dapat terus memunculkan pemahaman-pemahaman dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

“Agar terpeliharanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat ditengah keberagaman di Kepri ini,” tambah Nurdin lagi.

Menutup sambutannya, Nurdin menegaskan bahwa keutuhan NKRI harus terus dijaga, segala upaya harus dilakukan, jangan terus bersantai diri. Mari buktikan dan wujudkan diri sebagai bangsa pemenang di semua sektor.

“Karna mempertahankan kemerdekaan lebih berat dari pada merebutnya, terus lah berjuang dan bekerja keras,” tutup Nurdin.

Sementara itu Ketua Panitia Musda Tri Sitorus menyampaikan rasa terimakasih atas kedatangan Gubernur beserta tamu undangan lainnya untuk ikut dalam Musda II Legiun Veteran Kepri.

“Musda sendiri merupakan bentuk keikutsertaan para pejuang untuk tetap berpegang teguh terhadap kesetiaan pada NKRI dan jiwa pejuang dalam ikut memberikan sumbangsih dalam pembangunan,” kata Solitorus.

Kemudian Plt. Ketua Legiun Veteran RI Kepri Edi Tapilaya mengatakan bahwa Musda merupakan forum tertinggi dalam organisasi sebagai pedoman untuk mendapatkan kebulatan suara

“Guna untuk terus memberikan semangat baru dalam menjaga keutuhan NKRI,” kata Edi.

Kedatangan Gubernur juga diapresiasi oleh Tapilaya yang mengatakan momen ini dapat dijadikan kekuatan moral dalam berperan aktif dalam pembangunan Kepri.

Kepala Departemen Legiun Veteran RI Brigjen TNI (Purn) Dahlan Idrus mengatakan forum ini akan membahas hal penting dan strategis seperti laporan kepemimpinan, penyusunan program kerja 5 tahun kedepan serta memilih ketua baru untuk periode berikut nya.

“Saya harap Musda berjalan dengan demokratis dan kepemimpinan baru nantinya diharapkan dapat membuat legiun semakin solid dalam membangun nilai juang semangat 45,” kata Dahlan. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Para pegawai baik ASN maupun tenaga honor dan kontrak di lingkungan Pemkab Karimun yang tak masuk di hari pertama kerja pasca libur lebaran terancam dikenakan sanksi sedang.

Sanksi sedang tersebut diantaranya, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, dan penundaan gaji.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati, Kamis, 21 Juni 2018.

“Sesuai intruksi MenPAN RB bagi yang tidak masuk kerja di hari pertama pasca libur lebaran akan diberikan sanksi sedang. Jadi bukan sanksi ringan, sanksinya bisa penurunan jabatan dan penundaan pangkat,” kata Rafiq.

Dari data sementara yang dihimpun Lendoot.com, pegawai yang masuk di hari pertama kerja terdiri dari eselon II dan III. Seperti dari Dinas Kesehatan 17 orang, dinas PUPR 19 orang, dinas Lingkungan hidup 3 orang dan dinas sosial 5 orang.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada pegawai yang telah masuk kerja sesuai jadwal.

“Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah dapat melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Semoga ke depannya akan semakin baik,” ucap Rafiq. (kmg/ian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Setelah libur lebaran yang cukup panjang, sepertinya belum cukup untuk sebagian pegawai di lingkungan Pemkab Karimun.

Pasalnya di hari pertama masuk kerja, masih terdapat puluhan pegawai yang tak masuk kerja pada Kamis 21 Juni 2018 pagi ini.

Dari pantauan Lendoot.com apel pertama setelah cuti bersama lebaran dalam rangka hari raya Idul Fitri 2018, terdapat sedikitnya 50 lebih pegawai Pemkab Karimun yang tak masuk tanpa keterangan.

“Total dari seluruh pegawai yang ada 50 orang yang tidak masuk tanpa keterangan,” kata Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat diwawancarai usai apel.

Namun dari daftar absensi pegawai, terdapat 109 orang pegawai yang tidak masuk kerja. Jumlah ini kata Rafiq belum valid, untuk itu ia meminta kepada BKD agar memberikan laporan secara lengkap hingga siang ini.

“Di daftar ada 109 pegawai, tapi jumlah ini belum valid, tapi diperkirakan sekitar 50 lebih orang yang tak masuk tanpa keteranga,” ucapnya. (kmg/ian)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Cuti bersama untuk libur panjang Idul Fitri 1439 H bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah usai. Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) sudah harus kembali bertugas pada Kamis, 21 Juni 2018 ini.

Untuk memastikan kehadiran para abdi negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur melakukan sidak secara online. Sidak itu dilakukan di Command Center Kementerian PANRB, Jakarta.

“Saya punya alat kontrol baru. Saya bisa lihat secara online kehadiran pegawai ASN dari kementerian, lembaga, dan Pemda. Saya tidak perlu lagi sidak ke lapangan,” kata Asman dalam keterangan resminya, Kamis, 21 Juni 2018.

Sistem ini, kata Asman, akan memudahkan pemerintah pusat melakukan pengawasan. Dengan adanya sistem e-Government yang sudah ditetapkan ini, tidak diawasi pun para ASN akan merasa rugi bila membolos kerja. Sebab, penilaian yang dilakukan pemerintah berdasarkan kinerja masing-masing individu.

“Mereka akan merasa rugi jika berleha-leha,” katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Command Center, sebanyak 87% ASN kementerian, lembaga dan pemda di seluruh Indonesia sudah hadir. Namun karena data ini terus bergerak, persentase kehadiran akan terus berubah.

“Ada juga ASN yang saat cuti bersama kemarin tugas, dan diganti setelah Lebaran,” kata Asman.

Sementara untuk di Kementerian PAN-RB sendiri, hanya ada 3 ASN yang izin, 7 ASN dinas, 1 ASN sakit dan 4 ASN sedang tugas belajar. Tidak ada pegawai Kementerian PANRB yang tak hadir tanpa keterangan. Asman berharap agar semua lapisan pemerintah juga sudah menerapkan layanan e-Government dan e-Office ini.

“Kita berharap Pemda dan K/L yang menerapkan e-Office multi fungsi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Asman menegaskan, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki hak diskresi untuk memberi sanksi bagi para pegawainya. Ada sanksi ringan, sedang, hingga berat.

“Pemberian sanksi sanksi diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS sesuai dengan klasifikasinya,” tuturnya. (***)

sumber: detik.com