Kerjasama

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Usai penandatanganan MoU dengan Pemprov Kepri, beberapa alumni dan Dekan Universitas Indonesia berjoged bersama.

Orkes moral penampilan grup legendaris alumni UI yang bernama Pancaran Sinar Petromax (PSP), bangkitkan gairah mereka untuk berdiri berdansa ria bersama.

Tembang-tembang lawas dengan aransemen musik berbeda yang dimainkan para pentolan UI gaek ini, memang terdengar menarik dan menghibur tamu undangan.

Ekspresi kegembiraan itu merupakan penutupan dari rangkaian acara Pelantikan-Pengukuhan Pengurus ILUNI UI Kepri Masa Bakti 2017-2020 dan Penandatanganan Piagam Kesepakatan Kerjasama Pemprov Kepri dengan UI di Batam, Sabtu, 28 April 2018.

Ketua ILUNI UI Kepri, Amir Hakim mengaku bangga dan bersemangat atas terlaksananya kerjasama antara UI dengan Pemprov Kepri dalam hal peningkatan SDM melalui pendidikan yang berkompeten.

Sebab, Amir menilai kalau Kepri bermasalah di sumber daya manusianya. Maka dari itu, Ia menyebut bidang pendidikan sangat perlu untuk ditingkatkan jika ingin bersaing di era globalisasi.

“MoU tadi dilaksanakan lebih kepada peningkatan dunia pendidikan di Kepri. Sehingga tercipta SDM yang berkualitas,” ujarnya.

Kedepan, pihaknya akan terus memfasilitasi kerjasama dengan beberapa instansi terkait di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Semua itu dilakukan sesuai dengan apa yang ada di UI.

“Nanti kami (ILUNI Kepri) akan merangkul BKKBN dan instansi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Selain itu, untuk bidang tenaga kerja, ILUNI Kepri akan memfasilitasi pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang handal dan berkompetensi. Kemudian tentang bagaimana cara agar pekerja tidak lagi ribut soal UMK.

“Kita ibarat marketingnya UI yang benar-benar berkontribusi untuk kemajuan Kepri,” tuntasnya. (mik)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bali – PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Bali, Kamis, 12 April 2018.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A, yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo.

Kerjasama kedua pihak ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.

Dalam kesempatan itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah melalui kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

“Semoga kerja sama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran Direksi dan manajemen PLN sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi,” kata Rini.

Dalam kesempatan yang sama, Sofyan Basir menyatakan kesepakatan tersebut adalah bentuk transparasi dan kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Menurutnya, dukungan kejaksaan selama tiga tahun terakhir dinilai sukses, khususnya dalam upaya pembebasan lahan, dan pendampingan kontrak pekerjaan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, menurut Sofyan, bantuan kejaksaan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.

“PLN berterimakasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan,” – Sofyan Basir

Sofyan menambahkan, untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.

“Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN,” jelas Sofyan.

Dia meyakini legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manejemen PLN.

“Ini bagian dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,” jelas Sofyan.

Lebih jauh Sofyan Basir menyatakan, bantuan terkait masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan.

“Juga termasuk bentuk kerjasama lainnya seperti mediasi. JPN menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antar BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi,” tambah Sofyan.

Pada kesempatan yang sama Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, PLN (Persero) sebagai Perusahaan Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik, guna mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Prasetyo menambahkan, sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, maka keberadaan PLN adalah sebagai penopang utama pengelolaan sumber daya listrik yang harus dijaga dan terbebas dari gangguan dan penyimpangan.

Pasalnya, masih menurut Prasetyo, penyimpangan pengelolaan akan bermuara pada persoalan hukum.

Menurutnya, kesepakatan bersama yang ditandatangani itu merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Kejaksaan Agung baik secara konstitusional maupun institusional. Selain itu, Kejaksaan Agung juga berupaya memaksimalkan peran aktif untuk menjaga PLN terhindar dari persoalan hukum dalam menjalankan usahanya. (rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Wakil Bupati Kabupaten Karimun, Anwar Hasyim sosialisasikan bantuan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, Kamis, 29 Maret 2018.

Sosialisasi yang digelar di Gedung Nilam Sari Pemkab Karimun tersebut, Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim mengatakan, kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut MoU Pemerintah dengan pihak pengembang yakni PT Aulia.

“Ini kegiatan sosialisasi tindak lanjut dari MoU kita dengan pengembang perumahan PT Aulia, yang memprioritaskan perumahan bersubsidi untuk pegawai ASN,” kata Anwar Hasyim.

Dia menjelaskan, untuk memiliki perumahan bersubsidi tersebut, aparatur Sipil Negara (ASN) akan dibantu melalui dana Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan) dari Pemerintah yang merupakan hak mereka.

“Subsidi bantuan uang perumahan ini dikhususkan kepada ASN. Dengan demikian, mereka juga akan mengikuti prosedur, untuk uang muka dikarena dia itu pegawai dan punya hak, yang nanti akan dibantu dari Bapertarum. Setiap ASN satu rumah,” ujarnya.

Dengan jumlah ASN di Pemerintahan Kabupaten yang tidak sesuai dengan jumlah perumahan yang ada saat ini, kedepan mereka akan menegosiasikan kembali agar menambahnya lagi.

“Jumlah perumahan bersubsidi tersebut sebanyak 180 rumah yang tersedia. Sedangkan jumlah ASN kita saat iniberjumlah ribuan. Oleh karena itu kita akan negosiasi kembali kepada pihak pengembang agar dapat menambahnya lagi,” ucapnya. (kmg/riandi)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin menginginkan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tanjungpinang sebagai satu-satunya daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Kepulauan Riau bisa berjalan dengan santun, damai dan tidak anarkis.

Adapun untuk werwujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama semua pihak. Baik penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawslu, peserta Pilkada yakni para pasangan calon (Paslon) hingga masyarakat baik itu pemilih, pengusung maupun pendukung.

“Saya yakin Pilkada di Tanjungpinang akan berjalan lancar karena memang itu yang kita inginkan bersama,” kata Nurdin usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.

Masing-masing tim sukses dari setiap pasangan calon diminta mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh KPU. Paslon harus berlomba-lomba beradu program, ide dan gagasan untuk membangun daerah.

Dari situlah nanti masyarakat akan menilai program yang mana yang lebih baik. Dan tidak justru melakukan money politic (politik uang), saling menyebarkan berita hoax, adu domba dan sebagainya.

“Jaman sekarang sudah tidak begitu lagilah. Masyarakat kita sekarang sudah cerdas. Masyarakat pasti akan memilih yang terbaik untuk kemajuan daerahnya. Untuk itu kita semua harus bekerjasama dan saling mengingatkan. Mari kita sama-sama sukseskan Pilkada serentak di Tanjungpinang,” kata Gubernur.

Disamping itu Gubernur juga mengingatkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikat netral dan professional, alias tidak terlalu memperlihatkan diri mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Apalagi sampai ikut kampanye.

“Untuk ASN bersikap saja netral. Gunakan hak suaranya di bilik suara, bukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu. Pada intinya, jika semua peraturan dan tahapan Pilkada kita ikuti dengan baik dan tertib, insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan bisa kita hindari,” kata Nurdin.

Sementara itu Pj. Walikota Tanjungpinang H. Raja Ariza mengatakan jika dia sangat yakin masyarakat Tanjungpinang bisa menentukan pilihan terbaiknya untuk Tanjungpinang yang lebih baik kedepannya.

“Masyarakat Tanjungpinang sudah pada cerdas. Saya yakin mereka sudah memiliki pilihan siapa yang layak memimpin Tanjungpinang kedepan. Yang penting kita semua harus komitment untuk mewujudkan Pilkada di Tanjungpinang yang damai dan bahagia,” ujar Raja Ariza singkat. (Humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Western Fleet Quick Response (WFQR) IV segera menindaklanjuti laporan dari ILO (International Liaison Officer) Singapura tantang adanya dugaan perompakan yang terjadi terhadap sebuah kapal yang dinaiki 15 orang tak dikenal (OTK) menggunakan 6 buah perahu sampan di Perairan Indonesia pada malam tanggal 30 September 2017.

Belakangan diketahui kapal jenis Tongkang (TK) LKH 7887 yang ditunda Tag Boat (TB) Kim Hock Tug 9 tidak dirompak, tetapi sebelumnya telah terjadi kerja sama antara TB Kim Hug Tug 9 yang menarik TK LKH 7887 dengan ke-15 OTK. Barang-barang yang diambil dari TK 7887 seperti besi skrap, kabel dan 19 galon solar sekitar 500 liter telah dibayar seharga 15 juta rupiah oleh 15 OTK.

Menyikapi kejadian ini, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., mengatakan WFQR IV akan selalu menindak lanjuti dengan sesegera mungkin atas setiap laporan yang diterima dari mana pun. Koordinasi tentunya diperlukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di wilayah kerja Lantamal IV. Hal ini dilakukan demi memberikan rasa aman bagi pengguna laut yang melakukan berbagai aktivitas.

Selanjutnya dikatakan Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., hasil ini akan disampaikan kepada ILO Singapura bahwa perompakan sesungguhnya tidak ada. Selain itu perlu juga disampaikan bahwa apabila kapal-kapal yang melintas dan diperkirakan dalam situasi berbahaya bila ditemukan posisi oleh Unsur TNI AL dan dikontak agar memperhatikan untuk segera merespon dan tidak mendiamkan diri, ujar jenderal bintang satu ini.

Menindaklanjuti laporan tersebut WFQR IV segera melakukan koordinasi dengan Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Barat (Guskamlaarmabar) dan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam. Selanjutnya setelah memperoleh koordinat kejadian, WFQR IV menggerakan unsur Satuan Keamana Laut (Satkamla) yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Mapor dan Unit I Jatanrasla menggunakan Sea Rider dan Guskamlaarmabar mengirimkan KRI Pulau Rusa-726.

KAL Mapor segera dapat mendeteksi keberadaan TB Kim Huck Tug 9 yang berada di Perairan Singapura selanjutnya melakukan shadowing serta melakukan kontak panggilan namun tidak dijawab. Dibagian lain, selang beberapa saat WFQR Lanal Batam menangkap tiga pompong yang sebelumnya menaiki TK LKH 7887.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan awal diketahui bahwa pengawak pompong dapat menaiki TK LKH 7887 dikarenakan sudah terjadi kerjasama sebelumnya antara Anak Buah Kapal (ABK) TB Kim Huck Tig 9 dengan para OTK untuk mengambil besi skrap yang sebelumnya sudah dibayar sebesar 15 juta rupiah. Tiga pompong lainnya akhirnya merapat ke dermaga Lanal Batam setelah diperintahkan untuk menyerahkan diri oleh WFQR Lanal Batam.

Karena adanya kerja sama jahat antara TB Kim Hug Tug 9 beserta TK LKH 7887 dengan ke 15 OTK yang menggunakan pompong maka proses pencurian terjadi. Saat ini TB Kim Hug Tug 9 dan nahkoda beserta 8 orang ABK, TK LKH 7887 dan 15 OTK beserta 6 pompong  yang berisi antara lain besi skrap, kabel dan 19 galon solar sekitar 500 liter diamankan di Lanal Batam untuk proses pemeriksaan lanjutan. (penlantamal IV/bob)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Indonesia-Malaysia melakukan operasi patroli terkoordinasi yang disebut dengan operasi Patkor Kastima, Kamis (7/9/2017). Kegiatan ini adalah tindakan untuk penguatan untuk mengantisipasi tindak kejahatan penyelundupan.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pamudi mengatakan, Operasi ini melibatkan dua negara serumpun antara Indonesia dan Malaysia. Dimana, katanya, kegiatan guna mengamankan perairan Selat Malaka dari tindakan ilegal yang merugikan dan mengancam kedua negara.

“Operasi kali ini merupakan yang ke-23 kalinya yang terbangun sejak tahun 1994. Ini adalah bukti eratnya hubungan bilateral dalam bidang Kepabeanan dan Cukai,” katanya usai upacara peresmian kegiatan ini yang dihadiri Kastam (Bea Cukai) Malaysia, Kejaksaan, TNI, POLRI, dan BAKAMLA, di pangkalan sarana operasi Bea Cukai Tipe A, Tanjung Baloi Karimun – Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mendukung operasi ini, Bea Cukai Indonesia mengerahkan 10 kapal patroli dengan 140 personel dan Kastam Diraja Malaysia mengerahkan 9 kapal patroli dengan 90 personel. Dari 10 kapal patroli operasi PATKOR KASTIMA yang dikerahkan Bea Cukai Indonesia, terdiri dari 4 speed boat, 5 fast patrol boat 28 meter, dan 1 fast patrol boat 60 meter.

Kapal tersebut akan beroperasi dari tanggal 7 September hingga 21 September 2017, mulai dari perairan (Indonesia) Kuala Langsa, Belawan, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Sinaboy, Tanjung Parit hingga Batam, perairan (Malaysia) Langkawi, Pulau Pinang, Lumut, Pelabuhan Klang, Port Dickson, Muar hingga Sungai Pulai. (iskandar)