Komisioner

gratifikasi bawaslu

TANJUNG PINANG

Senin | 19 November 2018 | 13:14

Polisi SP3 Dugaan Gratifikasi Komisioner Bawaslu Kepri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang –  Penyidik Polres Tanjungpinang menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan tiga orang  Komisioner Bawaslu Kepri periode 2017-2022 terhadap mantan tim seleksi anggota Bawaslu Kepri, atas laporan pengaduan dilakukan  Suaib pada 12 Juli 2018 lalu.

BACA: Columbus, Penjelajah Dunia Pertama Injak Kaki di Puerto Rico

BACA: Terlibat Narkoba, Oknum Honorer Histeris saat Ditangkap

BACA: Tarian Flores Sambut Aunur Rafiq di Tanjungbatu

Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tersebut dengan nomor : SPPP/10/X/2018/ Reskrim tanggal 30 Oktober 2018 dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/10/X/2018/ Reskrim tanggal 31 Oktober 2018  tentang Penghentian Penyelidikan.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Efendi Ali didampingi Kanit Tipikor IPDA Jaya Putra Tarigan beserta anggotanya mengatakan, atas pengaduan yang dilakukan oleh salah seorang warga Kota Tanjungpinang atas nama Suaib, pihaknya telah melakukan proses penyelidikan dan langkah-langkah.

BACA: Mantan Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Dukung Mantan Timsel Lapor Balik

BACA: Agung: Tuduhan Gratifikasi Kepada Mantan Timsel Bawaslu Kepri Salah Alamat

BACA: Dugaan Gratifikasi Tak Terbukti, Mantan Timsel Bawaslu Kepri Segera Lapor Balik

BACA: Resmikan Kantor Bawaslu Kepri, Ini Pesan Wakil Gubernur

Dikatakan Efendi Ali, dalam gelar perkara yang dilakukan pada 29 Oktober 2018 dengan nomot: B /393/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang dugaan perbuatan melanggar hukum berupa gratifikasi (pemberian hadiah). 

“Kita memaparkan hasil penyelidikan berdasarkan keterangan saksi dan ahli hukum pidana dalam gelar perkara tersebut,  tidak ditemukan adanya perbuatan pidana,” jelas Efendi Ali, Jumat, 16 November 2018.

Efendi Ali menambahkan, dari pemaparan atas pengaduan tersebut merupakan dugaan pelanggaran etik, tentu tanahnya adalah pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

BACA: SMSI Teken Fakta Integritas Bersama Elemen Penting Pemilu di Tanjungpinang

Sementara Komisioner Bawaslu Kepri, Rosnawati mengatakan, atas dugaan gratifikasi tersebut telah ditangani oleh pihak DKPP. Namun tidak ada bukti yang kuat, sehingga pihak DKPP meghentikan proses atas laporan tersebut. “Di DKPP tidak dilanjutkan prosesnya, dikarenakan kurang bukti,” tandas Rosnawati.

BACA: Bawaslu Ajak LSM/Ormas untuk Mengawasi Kontestan dan Penyelenggara Pemilu

Mantan timsel Bawaslu Kepri, Adji Suradji Muhammad mengatakan, pada dasarnya ia sangat menghormati proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan, meskipun dirinya sudah tahu dari awal bahwa kasus tersebut bukanlah tindak pidana gratifikasi sebagaimana yang dituduhkan oleh Suaib sebagai pelapor.

BACA: Bawaslu Kepri Berharap Terujudkan Pilkada Damai, Tolak Politik Uang dan Sara

“Secara pribadi maupun sebagai mantan sekretaris timsel Bawaslu Kepri, tentu sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh pihak kepolisian Polres Tanjungpinang, terkait laporan dugaan gratifikasi ini hingga akhirnya di hentikan,” ungkap Suradji dan dibenarkan Siti Habibah, mantan anggota timsel lainnya. (ali)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Kepri berperan aktif menangkal penyebaran hoax melalui siaran. Sebab, saat ini penyebaran berita hoax dan paham radikal diduga juga menggunakan saluran siaran.

Menurutnya, ada bahaya besar yang mengancam bila penyebar berita hoax dan juga fitnah tersebut tidak ditindak dengan tegas. Bahaya besar yang dimaksud adalah bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Pesan Saya, KPID harus terus aktif mengawasi isi siaran dari radio, televise dan tv kabel yang ada di Kepri ini. Karena informasi yang keliru tidak hanya menghancurkan ekonomi namun juga NKRI,” kata Jumaga saat menerima komisioner KPID diruang kerjanya, Senin, 23 April 2018.

Untuk itu, Ia meminta kepada KPID mengawasi konten siaran secara terus menerus. Misalnya, untuk radio, Jumaga meminta agar lembaga penyiaran tersebut meminta daftar isi siaran berjangka waktu. Sedangkan untuk isi siaran televisi, bisa dipantau dengan menggunakan alat yang dibutuhkan.

“Kalau memang butuh alat, usulkan saja agar nanti dianggarkan,” ucapnya.

Selain peralatan, Ia juga menyarankan agar kerjasama yang sudah terjalin dengan pihak kepolisian dapat ditingkatkan.

Menanggapi hal ini, ketua KPID Ahmadi mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan usulan yang disampaikan Ketua DPRD. KPID sebagai lembaga penyiaran juga konsen dalam memberantas hoax di Kepri. Untuk itu, kedepan KPID akan serius mengawasi seluruh siaran yang ada di Kepri ini.

“Komitmen kami adalah meningkatkan kualitas siaran dengan pengawasan. Jika memang ada yang melanggar, kami akan menegur hingga sangksi paling berat berupa pencabutan ijin,’” kata Ahmadi

Ditempat yang sama, komisioner KPID James Papilaya mengatakan bahwa pihaknya terus membuka diri untuk menerima laporan masyarakat.

“Kemarin, sudah ada laporan dari masyarakat. Sudah kita panggil untuk diklarifikasi,” kata James. Saat ini, tercatat setidaknya 108 lembaga penyiaran tersebar di seluruh Provinsi Kepri baik berupa siaran radio, televise dan TV Kabel. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ternyata sudah menyerahkan tujuh nama Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terpilih kepada Gubernur Nurdin Basirun.

“Sudah, sudah kami serahkan Senin lalu. Tinggal diproses gubernur,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak di Tanjungpinang.

Jumaga menegaskan keterlambatan dalam penetapan tujuh nama KPID Kepri terpilih disebabkan kesalahan teknis. Namun DPRD Kepri sudah memperbaikinya.

Selain itu, keterlambatan dalam penyerahan tujuh nama KPID Kepri terpilih disebabkan rutinitas anggota dan pimpinan DPRD Kepri.

“Semua berjalan dengan baik, tidak ada intervensi, tidak ada pesan sponsor. Semua berjalan normal sesuai ketentuan,” ujarnya.

Setelah proses seleksi dan penetapan, kata dia gubernur hanya tinggal membuat surat keputusan terhadap tujuh Komisioner KPID Kepri terpilih.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah diteken gubernur,” katanya. (kmg)