Korupsi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema, S. Sos, Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Korem 033/Wira Pratama.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Makorem 033/Wira Pratama di Jalan Sei Timun KM 14 Senggarang Tanjungpinang dihadiri seluruh anggota Korem 033/Wira Pratama dan jajaran serta undangan, Kamis, 15 November 2018.

BACA: Hari Pahlawan, Korem 033/WP Ajak Masyarakat Introspeksi Diri

BACA: Puluhan Bintara dan Tamtama Korem 033/WB, Terima Pangkat Baru

BACA: Korem 033/WP Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Brigjen TNI Gabriel Lema, S. Sos, mengatakan memahami arti penting pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM bagi warga Korem 033/Wira Pratama. Dimana program ini harus menjadi ukuran kinerja keberhasilan peningkatan satuan Korem 033/Wira Pratama dan jajaran.

Dikatakannya, Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bahwa pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan Korem 033/WP, tambahnya, merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah tentang reformasi birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Danrem sebutkan prestasi yang diraih oleh Keuangan Kodam I/Bukit Barisan, sebagai juara 1 penyusunan laporan keuangan tingkat TNI Angkatan Darat, prestasi tersebut merupakan kerja keras dan komitmen yang tinggi satuan Keuangan Kodam I/Bukit Barisan yang tentunya didukung satker dan subsatker jajaran Kodam I/Bukit Barisan termasuk Korem 033/Wira Pratama.

BACA: SMSI Teken Fakta Integritas Bersama Elemen Penting Pemilu di Tanjungpinang

BACA: Usulan UMK Bintan Rp3,36 Juta, Langsung Diteruskan ke Pemprov

BACA: MTQ VII Tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Lingga Resmi Ditutup

Danrem juga menambahkan bahwa integritas dalam konteks organisasi adalah kesatuan integritas individu ditambah nilai-nilai organisasi yang wajib diadopsi setiap prajurit dan PNS Korem 033/Wira Pratama, Danrem juga sangat mendorong agar setiap prajurit dan PNS Korem 033/Wira Pratama bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai Sumpah Prajurit Dan Sapta Marga, karena integritas individu tersebut adalah gambaran dari performa kinerja TNI AD,

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas pejabat Korem 033/WP dan jajaran yang disaksikan Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema, S. Sos serta Perwakilan dari Kajati Kepulauan Riau serta dilanjutkan acara poto bersama.

BACA JUGA: Penutupan TMMD ke-103, Gabriel Lema: TNI Tidak Hanya Sebatas Program

BACA JUGA: Ziarah ke Makam Pahlawan, Gabriel Lema: Tanda Kesetiaan

BACA JUGA: Kepri Bebas Sampah, Gabriel Ingin Jadi Insprirasi

BACA JUGA: Brigjen TNI Gabriel Lema, S.SOS Menjadi Nara Sumber di Universitas Putra Batam

Hadir dalam acara Pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Korem 033/Wira Pratama, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema, S. Sos, Para Kasi Korem 033/WP, Kajati Kepri diwakili, Kapolres Tanjungpinang di wakili serta seluruh Prajurit Makorem dan Jajaran serta PNS Korem 033/WP. (Penrem033/WP)

TANJUNG PINANG

Jumat | 03 Agustus 2018 | 8:53

Beri Pelayanan yang Maksimal dan Cegah Tindakan Korupsi

Komisi Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Kepri Dibentuk

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan bahwa semua elemen yang ikut dalam membangun perekonomian daerah yang nantinya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat harus terintegrasi.

Pelayanan maksimal harus terus diberikan dalam segala aspek di dunia usaha terutama terkait dengan pencegahan tindakan korupsi.

“Mari kita semua bersatu baik pemerintah, pelaku usaha dan KPK untuk memecahkan permasalahan yang ada bersama, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurdin saat membuka acara pembentukan Komisi Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Provinsi Kepri bersama KPK RI di Rupatama Lt.4 kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis, 2 Agustus 2018.

Nurdin ingin tindakan korupsi harus dihentikan, jangan sampai kegiatan tersebut terus menerus dilakukan, efek yang terjadi akan merugikan semua pihak, apalagi hukum yang terus berjalan, perekonomian akan tergerus tentu imbasnya kesejahteraan lambat menanjak.

“Semua harus terintergrasi, Pemerintah tidak mempersulit, pelaku usaha juga ikut aturan berlaku,” tambah Nurdin.

Sementara itu Koordinator Wilayah II, Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Adlinsyah Malik Nasution mengatakan bahwa pembentukan komite ini sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha. Dalam forum ini, kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas.

KPK berupaya mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap tiga permasalahan utama di Kepri. Dari hasil Focus Group Discussion yang dilakukan KPK bersama asosiasi naungan Kadin Kepri dan akademisi, ditemukan tiga permasalahan utama. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait sistem baru untuk mendapatkan izin usaha. Contohnya pelaku usaha pariwisata kesulitan mendapatkan TDUP (Tanda Daftar izin Usaha Pariwisata) karena dinas pariwisata tidak lagi mengeluarkan izin tersebut.

Kedua adalah kurangnya perlindungan pemerintah daerah terhadap pengusaha lokal untuk mendapatkan kesempatan usaha dan Ketiga, adanya dugaan pengondisian persyaratan pengadaan barang dan jasa serta tidak adanya transparansi kebijakan dan peraturan dari pemerintah.

“Kami harap komite ini bisa jadi bentuk konkret aksi kolaborasi yang membuahkan solusi,“ Kata Adlinsyah.

Kemudian Kepala Kadin Kepri Akhmad Ma’aruf mendukung dan menyambut baik dengan adanya pembentukan komite ini, dengan adanya komite tersebut maka komitmen akan terbentuk untuk mengajak semua pelaku usaha berkontribusi maksimal dalam meminimalisisr tindakan korupsi.

“Karna dampak dari korupsi tersebut akan berimbas langsung dengan pergerakan perekonomian di Kepri,” kata Ma’aruf.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah, Kepala Dinas PTSP Azman Taufik, Kepala Biro ULP Misbardi, sejumlah perwakilan OPD terkait. Sejumlah Kelompok pengusaha turut hadir dalam acara ini seperti rombongan dari Himpunan Ikatan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepri, Gapensi Kepri, Gapeksindo Kepri, Apindo Kepri, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), kemudian perwakilan Akademisi Universitas, beserta tamu undangan lainnya. (***)

sumber: humaskepri.id

RAGAM

Sabtu | 28 Juli 2018 | 11:39

Timnas PK Upaya Menyatukan Perang Melawan Korupsi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Pemerintah membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Kementerian Dalam Negeri menyambut baik dan mendukung penuh pembentukan tim tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat, 27 Juli 2018.

Menurut Tjahjo, pembentukan Timnas PK merupakan upaya kolaborasi pencegahan korupsi oleh KPK, Kemendagri, Bappenas, Menpan dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang selama ini seolah berjalan sendiri-sendiri.

” Hadirnya Timnas PK penting agar aksi-aksi pencegahan korupsi saat ini bisa lebih efektif,” katanya.

Tjahjo menambahkan, dulu dikenal Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) yang diinisiasi oleh Bappenas. Kemudian ada juga program reformasi birokrasi yang digulirkan oleh Menpan. Dan ada Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) oleh Kemendagri. Juga ada Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang dilakukan KPK. Tapi masing-masing jalan sendiri-sendiri.

” Nah hadirnya Timnas PK akan menyatukan seluruh aksi ini,” katanya.

Kata Tjahjo, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kemendagri selama ini akan dimasukkan menjadi Aksi Pencegahan Korupsi dalam Timnas PK. Ini sesuai dengan Permendagri Nomor 35 Tahun 2018.

Dengan begitu kedepan pencegahan korupsi diarahkan pada perencanaan dan penganggaran, perjalanan dinas, hibah bansos, pendapatan daerah dan pengadaan barang dan jasa plus perizinan.

” Semua upaya-upaya yang sedang berjalan seperi integrasi e-planning dan e-budgeting, PTSP ke depan akan disupervisi oleh KPK melalui Timnas PK.
Apabila ditanya berarti upaya pencegahan Kemendagri selama ini belum efektif, sehingga perlu Timnas PK, tergantung indikatornya apa, kalau rumah besarnya akuntabilitas dan tata kelola Pemda, Binwas Kemendagri sangat efektif seperti membaiknya opini WTP BPK, SPIP, e-government dan lain-lain,” urai Menteri Tjahjo.

Tjahjo optimistis dengan hadirnya Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Karena dengan itu seluruh energi yang ada bisa disatukan untuk bersama-sama melawan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan komitmen pemerintah di bawah Presiden Jokowi yang bertekad menguatkan lembaga KPK.

” Khususnya pencegahannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, selama ini Kemendagri juga telah melakukan pembinaan aparatur di lingkungan kementerian dan aparat Pemda. Pembinaan dilakukan melalui diklat-diklat, bimbingan teknis dan pengembangan kompetensi anti korupsi. Pembinaan dilaksanakan oleh BPSDM dan IPDN.

” Pembinaan menitikberatkan pada penguatan materi perubahan pola pikir anti korupsi, wawasan dan perilaku serta integritas aparatur yang menjauhkan diri perilaku dan tindakan yang koruptif,” katanya.

Kata Bahtiar, Mendagri sendiri dalam berbagai forum dan kesempatan tak pernah bosan mengingatkan tentang pentingnya perubahan pola pikir dan perilaku aparat. ” Dan beliau selalu ingatkan area rawan korupsi yang wajib dihindari dan dicegah,” ujarnya.(***)

Sumber: Puspen Kemendagri

MEDIAKEPRI.CO.ID, Kepri – Gubernur H Nurdin Basirun mengingatkan sejumlah pihak di Kepri untuk memahami area rawan korupsi. Jangan ada kompromi terhadap ruang-ruang yang mengakibatkan terjadinya tindak korupsi di daerah.

“Pesan Mendagri Tjahjo Kumolo sudah jelas, perencanaan anggaran menjadi salah satu yang rawan. Demikian juga dana hibah dan bansos. Semua pihak harus memahami,” kata Nurdin saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Nurdin dalam pengurusan APPSI dilantik sebagai Koordinator Wilayah Sumatera. Kepengurusan kali ini diketuai Gubernur Jawa Timur, Soerkarwo. Pengukuhan itu dilakukan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Rangkaian kegiatan ini disejalankan dengan Raker APPSI dan Halalbihalal Mendagri bersama Gubernur se-Indonesia.

Dalam pengantarnya, Mendagri memang menekankan seluruh kepala daerah itu memahami area rawan korupsi. Tjahjo mengatakan perencanaan anggaran sangat rawan. Dia menekankan agar dalam pembahasan APBD tak ada kompromi.

“Jangan kompromi daripada seperti di Jambi,” kata Mendagri, mencontohkan.

Tjahjo memaparkan ada beberapa wilayah rawan korupsi. Selain perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos juga menjadi wilayah yang sangat rawan.

Selain itu di wilayah pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi daerah serta jual beli jabatan. Selain itu ada juga di wilayah perizinan dan tunjangan perbaikan penghasilan.Ini semua, kata Mendagri sudah masuk dalam Korsupgah KPK.

Pada kesempatan itu, Tjahjo juga mengingatkan agar para Gubernur, termasuk yang baru terpilih, untuk menunaikan janji kampanyenya. Karena itu mereka harus mengingatkan Sekda dan Kepala OPD untuk menselaraskan semua itu. Tentu sekaligus memastikn program strategis pusat.

“Kalau tidak ganti saja Sekda dan Kepala OPD-nya. Tiap bulan tak masalah ganti OPD. Harus keras kepada Sekda, OPD. Karena harus mengkreasikan janji kampanye. Evaluasi terus,” kata Tjahjo.

Nurdin memang Gubernur yang selalu mengevaluasi progres perkembangan skala prioritas pembangunan di Kepri. Setiap awal pekan, bersama Wagub Kepri, evaluasi itu terus dilakukan.

Soal pesan Mendagri tentang pergantian itu, Nurdin mengiyakannya. Dia terus melakukan evaluasi kinerja jajarannya.

Tjahjo juga menyampaikan bahwa Gubernur mitra pusat. Tangan kanan pemerintah pusat. Dia mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik. Posisi asosiasi sangat strategis. Banyak yang diputuskan dan selesai

“Ada sinergi dan konektivitas yang harus dibangun.

Memperkuat ekonomi daerah

Gubernur Nurdin mengatakan, pentingnya forum ini saling memberikan masukan. Ada sinergi pembangunan.

“Sinergi antar provinsi ini penting untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin.

Ketua APPSI, Soekarwo mengatakan pelantikan ini memang untuk penyempurnaan kepengurusan. Menurut Soekarwo Gubernur punya program yang luar biasa untuk membangun republik ini.

“Kita jembatan antara pusat dengan kabupaten/kota. Bersama sama ikut menyumbangkan pemikiran dan kegiatan bagi kemajuan bangsa ini,” kata Soekarwo. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Mantan Ketua DPR Setya Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP. Novanto pun divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,” ujar ketua majelis hakim Yanto membacakan amar putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 24 April 2018.

Hakim meyakini Novanto melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Novanto dihukum pidana penjara selama 15 tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Novanto berupa pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Yanto.

Novanto diyakini melakukan intervensi dalam proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP. Selain itu, Novanto juga diyakini menerima duit fee total USD 7,3 juta. Duit ini terdiri dari sejumlah USD 3,5 juta yang diberikan melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo serta sejumlah USD 1,8 juta dan USD 2 juta yang diberikan melalui perusahaan Made Oka Masagung.

Selain itu, Novanto juga diyakini hakim menerima 1 jam tangan merek Richard Mille seharga USD 135 ribu. Hakim menyebut uang USD 7,3 juta tersebut ditujukan untuk Novanto meskipun secara fisik uang itu tidak diterima Novanto.

“Bahwa terdakwa Setya Novanto telah terjadi pemberian fee yang ditujukan pada yang bersangkutan yang berasal dari Anang Sugiana Sudihardjo, yang dikirim Biomorf Mauritius melalui Johannes Marliem ke Made Oka Masagung,” kata hakim.

Namun untuk pengembalian uang pengganti, Novanto hanya dibebani USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah diberikannya ke KPK. Sedangkan, untuk pengganti jam tangan Richard Mille, hakim menyatakan Novanto tidak perlu mengembalikannya karena telah dikembalikannya ke Andi Narogong.

“Menimbang bahwa pemberian jam tangan Richard Mille sudah dikembalikan ke Andi, sehingga terdakwa Setya Novanto tidak lagi dibebani uang seharga jam tangan,” kata hakim.

Hakim juga mempertimbangkan tentang uang pengganti serta pencabutan hak politik Novanto. Menurut hakim, Novanto merupakan pejabat yang tidak seharusnya melakukan korupsi.

“Menimbang bahwa dari uraian di atas, semestinya pejabat lembaga tinggi, memberikan contoh yang teladan. Menimbang bahwa untuk itu majelis hakim berpendapat terdakwa Setya Novanto harus dicabut hak politiknya,” ujar hakim.

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan pihaknya meluncurkan Akademi Antikorupsi. Hal ini dilakukan karena publik perlu mempelajari segala aspek tentang korupsi supaya bisa melawan korupsi.

Dalam tahun pertama ini, lanjutnya, Akademi Antikorupsi menawarkan enam mata kuliah yakni pengantar korupsi untuk remaja, pengantar korupsi untuk mahasiswa atau dewasa, pedagogi kritis dan pendidikan antikorupsi, sosiologi korupsi, pengantar hukum korupsi serta korupsi dan kemiskinan.

Kuliah, lanjutnya, akan diberikan oleh para aktivis antikorupsi serta dosen tamu dari kalangan akademisi maupun praktisi dalam pemberantasan korupsi. Pembelajaran ini bisa dilakukan melalui media daring maupun kelas tatap mukaatau penggabungan keduanya.

“Akademi Antikorupsi menjalin kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi maupun institusi lain yang berminatmenyelenggarakan pendidikan antikorupsi,” pungkasnya.

Pendidikan antikorupsi sebelumnya juga telah didirikan oleh organisasi Pemuda Muhammadiyah dengan nama Madrasah Antikorupsi pada 2016 silam. Madrasah ini telah diselenggarakan di puluhan daerah yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik peluncuran Akademi Antikorupsi yang digagas Indonesia Corruption Watch.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan bahwa pihaknya bisa bersinergi dengan ICW dalam bentuk memasok berbagai materi pelatihan antikorupsi di samping penggunaan ruang di Gedung KPK Kavling C1.

“Pada Agustus tahun ini kami akan meresmikan pusat pembelajaran antikorupsi jadi bisa bersinergi dengan akademi,” ujarnya, Kamis, 19 April 2018. (***)

sumber: bisnis.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara massif dan terintegrasi, bukan secara ad-hoc dan parsial atau sepotong-potong.

Pencegahan korupsi yang dilakukan dengan deteksi dini akan mampu secara preventif mengamankan keuangan daerah dari potensi kebocoran dalam pembiayaan dan belanja daerah.

“Kita menyadari bahwa pencegahan tindak pidana korupsi adalah upaya yang tidak kalah pentingnya daripada pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Arif saat membuka secara resmi acara Diklat Terpadu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan oleh EU-UNDP SUSTAIN bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI dan Biro Hukum Setda Provinsi Kepri di Hotel Aston, Tanjungpinang, Selasa, 17 April 2018.

Kepada peserta Arif berharap agar dapat mengikuti pelatihan ini secara penuh dan serius, sehingga pada akhirnya nanti dapat mentransfer ilmu yang diperoleh di lingkungan kerja masing-masing.

“Terimakasih kepada Mahkamah Agung RI, Uni Eropa dan UNDP melalui proyek SUSTAIN atas kerjasama penyelengaraan diklat terpadu yang dilaksanakan di Provinsi Kepri, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua,” tutup Arif .

Sementara itu Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI-Pusdiklat Teknis Simanjuntak, SH, MH menyatakan pelaksanaan diklat ini sejalan dengan kewajiban dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

Adapun materi-materi yang akan dipelajari diantaranya mengenai kiat mencegah korupsi di bidang perizinan serta pengadaan barang dan jasa serta materi mengenai perspektif pidana dalam administrasi pemerintahan.

“Saya harap materi pembelajaran ini dapat diserap dan diaplikasikan dengan baik oleh seluruh peserta sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang cara-cara pencegahan korupsi di satuan kerja masing-masing,” harapnya. (humas)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Proses hukum kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran administrasi umum di Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2014-2016 tetap bergulir.

Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara melalui Kanit Tipidkor, Iptu Binsar Samosir mengatakan, berkas-berkas pemeriksaan kasus dugaan korupsi tersebut telah sampai ke tahap pelimpahan dari penyidik kepolisian kepada pihak kejaksaan.

“Iya kasus ini masih berlanjut, namun belum lengkap, berkas-berkas penyidikan itu dikembalikan untuk disempurnakan,” kata Binsar saat dikonfirmasi, Rabu, 28 Maret 2018 siang.

Binsar menambahkan, dalam hal ini pihak kejaksaan meminta penyidik untuk lebih memperjelas berkas perhitungan dari BPKP sehingga semakin sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Jadi diminta penggunaanya siapa-siapa saja. Kita sudah sampaikan yang dari BPKP dan sebenarnya sudah terlihat. Tapi untuk lebih memperjelas dan menyingkronkan hasil perhitungan dengan BAP,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun berinisial IG tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran administrasi umum di Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2014-2016, dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp 3 miliar. (kmg/riandi)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setya Novanto (setnov) yang duduk dikursi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terus bernyanyi.

Dalam persidangan Kamis, 22 Maret 2018, ia menyebutkan nama kader PDIP Puan Maharani dan Pranomo Anung turut menerima dana uang proyek pengadaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Kedua nama itu disebutnya sebagaimana disampaikan pengusaha Made Oka Masagung ketika berkunjung ke rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Itu untuk Puan Maharani US$500 ribu dan Pramono Anung US$500 ribu,” kata Setya menirukan Made.

Sebelumnya, Setya juga menyebut beberapa nama penerima uang korupsi. Berikut nama-nama penerima proyek e-KTP menurut Setya Novanto:

Puan Maharani US$500 ribu
Pramono Anung US$500 ribu
Bekas Ketua Komisi II Chairuman Harahap sebesar U$500 ribu
Ganjar Pranowo US$500 ribu tapi baru diberi US$200 ribu
Melchias Markus Mekeng US$500 ribu
Tamsil Linrung US$500 ribu
Olly Dondokambey masing-masing sebesar U$ 500 ribu.

Beberapa pihak yang disebut Setya Novanto membantah menerima uang itu. Bantahan, di antaranya datang dari Pramono Anung, PDIP yang membantah Puan dan Pramono tidak tidak menerima uang itu, Ganjar Pranowo, juga Melchias Markus Mekeng.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta Setya tidak asal sebut nama orang demi mendapatkan status justice collaborator.

“Belum tentu orang yang disebut terlibat,” kata Pram di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.

Setya didakwa mengatur untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR pada 2010-2011, saat masih Ketua Fraksi Partai Golkar. Setya disebut menerima imbalan US$7,3 juta, jam tangan merek Richard Mille seharga US$135 ribu. (***)

sumber: utusankepri.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun mengajak masyarakat Kepri berpartisipasi membasmi virus-virus yang yang merusak negeri ini. Virus korupsi, virus terorisme dan radikalisme, virus narkoba dan virus hoax harus dibasmi dari bumi Kepri.

“Mari kita bersungguh-sungguh dan ikhlas mencegah dan membasmi virus ini demi kemajuan generasi kita ke depannya,” kata Nurdin saat Pelantikan Pengurus Gerakan Nasional Anti Narkoba dan Pengukuhan Relawan Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI Kepri Masa Khidmat 2017-2021, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu, 21 Maret 2018.

Masyarakat dalam semua level harus berperan untuk pencegahan meluasnya virus-virus tersebut. Karena para bandar dan mafianya menyerang dengan segala cara supaya generasi muda tertular virus itu.

Menurut Nurdin, posisi Kepri memungkinkan masuknya virus ini dan merusak generasi muda. Karena itu, semua harus bergandeng tangan menjaga negeri ini terbebas dari pengarus virus tersebut, terlebih narkoba.

“Laut Kepri yang luas memungkinkan masuknya narkoba dri negara luar. Itu yang harus kita cegah bersama,” kata Nurdin.
Nurdin menyebutkan penangkapan berton-ton narkoba beberapa waktu lalu menunjukkan rawannya posisi Kepri yang dimanfaatkan penjahat. Kejahatan-kejahatan narkoba ini menghancurkan banyak hal di masyarakat.

“Jangan menyesal di kemudian hari. Saat ini sama sama kita membasminya,” kata Nurdin.

Tampak hadir pada acara tersebut Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Kepala BNNP Kepri.

Wakil Ketua Umum MUI Nur Sidarta menyampaikan MUI akan memberi tanggung jawab yang besar untuk membrantas narkoba dengan menerbitkan fatwa bahwa narkoba adalah haram. Menurut Nur yang juga Sekjen LPSK, Ganas Annar akronim dari Gerakan Nasional Anti Narkoba akan merekrut mahasiswa, pemuda-pemudi untuk dijadikan sukarelawan di daerah-daerah untuk bersama sama memberantas narkoba.

“Terima kasih Pak Gubernur yang mendukung sepenuhnya lembaga yang mencegah dan membrantas narkoba,” kata Nur. (humas)

Bagi-bagi Proyek APBN Senilai Rp 100 Miliar 2015

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Empat orang ditetapkan tersangka atas dugaan korupsi pengadaan barang program integrasi sistem Akademik dan Administrasi di Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) dari APBN Tahun anggaran 2015 di ruang Rupatama Polda Kepri, Selasa, 31 Oktober 2017 siang.

Keempat tersangka yang dipakaikan Sebo, yakni HS, Pejabat Pebuat Komitmen (PPK), HG, Direktur PT. Jovan Karya Perasa, U Z R A, Direktur Utama PT BMKU dan Y Selaku Direktur PT Baya Indonesia. Dan ada sejumlah perusahan yang diduga ikut terlibat yakni PT Daham Indo Perkasa dan Pemilik PT Inca Trifia Indonesia.

Tahun Anggaran 2015, jelas Kapolda, Umrah melaksanakan 3 paket pekerjaan pengadaan barang yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015 dengan paku anggaran sebesar Rp 100 Miliar. Adapun rincian untuk pekerjaan pengadaan barang program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi Tahun Anggaran 2015 yakni antara Universitas Maritim Raja Ali Haji Dengan PT Jovan Karya Perkasa, sebesar Rp30 Miliar.

Pekerjaan pengadaan barang sarana dan prasarana untuk Studi Kemaritiman Tahun Anggaran 2015 Antara Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan PT Kiera Inti Energi dengan paku anggaran sebesar Rp40 Miliar. Lalu, tambahnya, pekerjaan pengadaan barang sarana dan prasarana untuk Studi Alternatif Daerah Kepulauan Tahun Anggaran 2015 antara Umrah dengan PT Azka Indo Teknik sebesar Rp30 Miliar. (bayu wasono)

Dialog Interaktif Cegah Korupsi Bersama OPD di Lingga

MEDIAKEPRI.CO.ID, Lingga – Tindak pidana korupsi terjadi tidak hanya karena niat, peluang dan kesempatan yang dimiliki seseorang memperbesar terjadinya tindak kejahatan korupsi itu sendiri.

Demikian disampaikan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lingga, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Suharnoko dalam dialog interaktif bersama OPD Pemkab Lingga di Aula Kantor Bupati Lingga, Senin, 30 Oktober 2017.

“Jangan takut menggunakan anggaran selama niatnya baik dan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Kegiatan dialog tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan Aswat. Dan kelancaran kegiatan ini dipandu oleh tenaga ahli bidang pendidikan dan kesehatan, Rudi Purnogroho.

Selain Kasat Reskrim Polres Lingga, dialog interaktif ini juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Lingga yang dihadiri oleh Kasi Pidum, Junaidi dan BPKP Provinsi juga hadir sebagai narasumber, Parlan.

Acara terebut dihadiri oleh sejumlah pejabat yang ada di Lingkungan Pemkab Lingga.

“Hari ini kita adakan dialog interaktif antar OPD. Temanya tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga,” kata Kasubag Bantuan Hukum dan Pengkajian Hukum Pemkab Lingga, Wira Nanda Pratama.

Wira menjelaskan, dialog tersebut diadakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Lingga terkait tindak pidana korupsi.

“Jadi ini tujuannya agar para pejabat di Lingga paham terhadap ketentuan dan peraturan UU korupsi,” ungkapnya

Ia berharap, dialog hari ini menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat mencegah perbuatan korupsi itu sendiri.

“Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi pejabat-pejabat di Lingga. Mencegah lebih baik dari pada terlambat dan di tindak,” imbuhnya. (meteo)

KRIMINALITAS

Jumat | 06 Oktober 2017 | 15:35

KORUPSI KTP ELEKTRONIK : 6 Fakta Aliran Uang Johannes Marliem

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta- Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat menelisik aset Direktur Biomorf Lone, vendor sistem identifikasi sidik jari otomatis kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP, Johannes Marliem.

Sebagian laporan investigasi FBI tersebut terungkap dalam sidang upaya perampasan aset Johannes Marliem di Pengadilan Minnesota, Amerika Serikat, akhir September lalu

Agen khusus FBI, Jonathan Holden, seperti dikutip Startribute dan Wehoville, mengatakan Biomorf menerima lebih dari US$ 50 juta untuk pembayaran subkontrak proyek e-KTP. Sebagian duit itu mengalir ke rekening pribadi Marliem.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan FBI untuk mengungkap kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

“Fakta yang muncul di persidangan Amerika akan kami koordinasikan lebih lanjut,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis 5 Oktober 2017 berikut ini sebagian hasil penelisikan FBI yang terungkap dalam sidang di Pengadilan Minnesota.

1. Aliran dana ke rekening pribadi Marliem
Selama periode Juli 2011-Maret 2014 terdapat aliran dana hingga US$ 13 juta, setara dengan Rp 175 miliar, dari Indonesia ke rekening pribadi Marliem.

2. Pembelian jam tangan mewah
Sebagian uang digunakan Marliem untuk membeli jam tangan merek Richard Mille seharga Rp 1,8 miliar dari sebuah butik di Beverly Hills. Jam itu disebut diserahkan kepada Setya Novanto. Setya telah membantah terlibat kasus e-KTP dan mengaku tidak mengenal Marliem.

3. Pembelian aset
Marliem juga menggunakan uang dari proyek e-KTP untuk membeli rumah di tepi Danau Minnetonka senilai Rp 25,5 miliar, mobil Buggati Rp35 miliar, sejumlah jam tangan mewah Rp21,5 miliar, dan dua tas merek Hermes Rp 8 miliar. Ia juga menggunakan uang itu untuk menyewa jet pribadi Rp10,7 miliar.

4. Sumbangan dana kampanye
Marliem tercatat menyumbang Rp 3,02 miliar untuk acara pelantikan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 2013.

5. Sumbangan sosial
Marliem menyumbang Rp 888 juta ke organisasi nirlaba Como Friends pada 2014.

6. Aliran ke anggota DPR
Mantan Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Chairuman Harahap, juga tercatat menerima uang dari Johannes Marliem senilai US$ 700 ribu atau Rp 9,4 miliar. Chairuman telah membantah menerima dana proyek e-KTP.

Sumber : kabar24

MEDIAKEPRI.CO.ID,  Jakarta – Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau dalam waktu dekat ini akan memanggil lima tersangka dugaan korupsi tunjangan perumahaan pimpinan dan anggota DPRD Natuna senilai Rp7,7 miliar.

Seperti yang dilansir oleh batamtoday.com, Adapun kelima tersangka yang akan diperiksa, yakni Ilyas Sabli dan Raja Amirullah yang merupakan mantan Bupati Natuna, kemudian mantan Ketua DPRD Natuna Hadi Candra, mantan Sekretaris Daerah Natuna Syamsurizon, dan mantan Sekwan Natuna Makmur.

“Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara kelima tersangka. Selanjutnya, dalam waktu dekat akan memanggil kelima tersangka,” ungkap Asisten Pidana Khusus Kejati Kepri, Feri Tasim, Selasa (8/8/2018).

Sebelumnya, penyidik Kejati Kepri juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Natuna untuk melengkapi berkas-berkas perkara kasus ini. Adapun pejabat yang diperiksa sebagai saksi, yakni Heru Chandra selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Verifikasi dan Evaluasi Sekretariat DPRD Natuna, Marzuki selaku Sekwan, Ishak selaku Bendahara DPRD, Harmidi mantan Bendahara DPRD periode 2013-2014, Erni Ernawati mantan Kasubag Keuangan DPRD dan Yessi Tri wahyuni selaku Bendahara DPRD periode 2011-2012.

“Semalam (Senin-red) ada enam pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna diperiksa sebagai saksi,” kata Feri.

Menurutnya, saksi-saksi lainnya dari sejumlah pejabat Natuna akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejumlah anggota DPRD Natuna akan dipanggil juga untuk dapat melengkapi berkas kasus dugaan korupsi ini.

“Pemeriksaan saksi-saksi masih bayak akan kita panggil, dari DPRD Natuna ataupun dari Pemda Natuna sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, penetapan kelima tersangka korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna tahun 2011-2015 ini, diungkapkan Kepala Kejati Kepri Yunan Harjaka SH bersama Wakil Kajati Asri Agung Putra, yang didampingi sejumlah Asisten dan penyidik di gedung Kejaksaan Tinggi Kepri, Senggarang, Tanjungpinang, Senin (31/7/2017).

Adapun besaran tunjangan perumahaan yang diperoleh unsur pimpinan, yakni Ketua DPRD Rp14 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD Rp13 juta per bulan dan Anggota DPRD Natuna masing-masing Rp12 juta per bulan.

Dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, tambah Yunan, pengalokasian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna di APBD Natuna, telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna sejak 2011-2015, yang dilabeli dengan SK dua Bupati atas suruhan Ketua DPRD Natuna.***

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Penggunaan Dana Desa, kerap menjadi polemik hampir di seluruh desa di tanah air ini. Pasalnya, kepala desa belum akrab dengan yang namanya laporan pertanggungjawaban anggaran pembangunan, yang telah digunakan mereka untuk membangun desa.

Alhasil, banyak proyek pembangunan yang tidak dilengkapi dengan LPJ dan akhirnya menjadi temuan baik di tingkat BPK bahkan hingga ke KPK, karena nilai dana desa terbilang besar, hingga Rp 1 miliar untuk setiap desa.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KAA) Provinsi Kepri, mengundang Divisi Pencegahan dan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh kepala desa untuk bersama-sama, mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi atas penggunaan dana desa tersebut.

Sebanyak 52 kepala desa itu pun akhirnya menandatangani Pakta Integritas untuk berkomitmen membelanjakan dana desa yang mereka terima sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.‎

“Penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tanpa korupsi, hingga ke tingkat desa,” ungkap Bupati Anmabas, Abdul Haris dalam sambutannya.

Aris juga mengatakan, sebelumnya, semua semua bupati dan walikota se-Kepri telah menandatangni Nota Kesepahaman dengan KPK yang digelar oleh Gubernur Kepri.

“Kita ingin Kepri benar-benar bersih dari korupsi, sehingga pembangunan di Kepri ini, khususnya Anambas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Aris.

Sementara itu, Agung Kusnandar dari Divisi Pencegahan dan Pengawasan KPK, menyambut baik komitmen pencegana dan pemberantasan korupsi dari Kabupaten Kepulauan Anamabas.

“Kepala desa harus faham dengan undang-undang dan aturan hukum, terkadang banyak yang tidak faham dengan hal tersebut, makanya banyak yang menjadi tersangka korupsi,” ungkapnya.

Selain itu, Agung mengatakan, kepala desa harus membangun sesuai dengan apa yang telah direncanakan nya.

“Setiap kepala desakan sebelumnya sudah membuat rencana pembangunan berikut biaya yang dibutuhkan, proposal, itu yang harus diikuti, jangan perencanaan pembangunannya A, begitu terima dana yang dikerjakan B, itu menyalahi aturan,” jelasnya.

Agung mengatakan, jika semua kepala desa di Anambas, membangun berdasarkan aturan dan undang-undang serta sesuai dengan perencanaan yang diajukan, Agung yakin, tidak akan ada kepala desa yang tersandung korupsi.(***)

MATAKEPRI.COM, Batam – Sejumlah pejabat di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) akan menjalani pemeriksaan. Penyidik Badan Reserse Kriminal Markas Besar (Bareskrim Mabes) Polri menjalani penyidikkan atas laporan warga Anambas.

Dalam penyidikan yang dilakukan tim penyidik Bareskrim Mabes Polri ada lima pejabat di KKA yang akan menjalani pemeriksaan. Empat pejabat dari Eksekutif dan seorang pejabat dari kalanga legislatif.

Keempat pejabat tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) KKA, Sahtiar, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah KKA, Augus Unggul dan Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan KKA, Cathrina Dwi Retno Erni Winasih serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja KKA, Yunizar.

Dan Imran sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA, Imran juga ikut menjalani pemeriksaan dari penyidik Mabes Polri.

Humas KKA, Robi Sanjaya yang dikonfirmasi melalui pesan singkat sekitar pukul 11.56 belum menanggapi. (supriatna)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Anambas – Praktik korupsi sepertinya sudah semakin mengkhawatirkan. Bahkan baru-baru ini lelang pekerjaan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Anambas sarat dengan permainan monopoli yang curang, bahkan lelang akhirnya dibatalkan dengan alasan yang tidak wajar.

Hal ini diduga terjadi dalam pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Putik Kecamatan Palmatak senilai Rp 899 juta, Paket pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Dusun Air Tang Kec. Siantan Timur senilai Rp 1,9 M, Paket pekerjaan Pembangunan T Pelabuhan Desa Munjan Tahap I Kec.Siantan Timur senilai Rp 499 juta.

Seperti dilansir samuderakepri.co.id, seorang kontraktor merasa kecewa setelah mengetahui ada praktik monopoli dan penyalahgunaan wewenang oleh Ketua Pokja I Jasa Konstruksi Dishub LH ULP Kabupaten Kepulauan Anambas pada proses pelelangan paket proyek tersebut.

Disinyalir, restu ULP dan Kepala Daerah juga sudah didapat sehingga Ketua Pokja I Jasa Konstruksi Dishub LH ULP Anambas tersebut berani bersikap nekat untuk mengkondisikan dari awal pemenang lelang hingga berani sms ke salah satu anggota DPRD Anambas dikarenakan proyek tersebut berasal dari dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Anambas.

Dengan gagalnya lelang tiga proyek tersebut, tentu saja perusahan yang sudah memberikan fee kepada Ketua Pokja 1 merasa tidak terima, bisa jadi untuk menganti uang yang sudah diterima oleh Ketua Pokja 1, Dia kembali mengadakan lelang proyek Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Air Biru senilai Rp 314 juta.

Dengan cara mengunakan wewenangnya selaku Ketua Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP Anambas, dia lalu menangkan perusahan CV.ARYZKA JAYA untuk proyek tersebut. Baru diketahui bahwa Ketua Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP sangat dekat dengan pemilik/pengurus dari CV tersebut.

Adapun dokumen lelang dengan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang pengadaan barang dan jasa antara lain :

  • Dokumen lelang yang digunakan seharusnya untuk dokumenpelelangan konsultan.
  • Diminta mengunakan Tim Leader (Tim Leader Hanya ada di Konsultan)
  • Diminta (SKT) memakai Ijazah S1 atau DIII (Sedangkan Syarat untuk membuat SKT setara SMK).

SBU yang di minta Pokja EL 001/003 Elektrikal, tetapi IUJK yang diminta oleh Pokja hanya SIPIL, sedangkan ini pekerjaan elektrikal (Jelas sekali Pokja berpihak kepada calon pemenang dikarenakan perusahan calon pemenang tidak memiliki IUJK Listrik/Elektrikal).

Dari dokumen yang diminta Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP Anambas, jelas sekali untuk mengkondisikan memenangkan CV tersebut.

Adapun dalam kasus paket ini sebenarnya kalau panitia/pokja tidak ada indikasi KKN maka dokumen lelang yang keliru bisa saja di Addendum karena dalam hal administrasi kepemerintahan tidak ada hal yang tidak bisa diperbaiki (addendum).

Sekretaris Daerah, Satiar saat dikompirmasi samuderakepri.co.id, Rabu, ( 26/04) mengatakan, “Terima kasih info bapak, nanti insya Allah akan kita sampaikan kepada ULP untuk di komfirmasikan”. (red/mun)