Kota Batam

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pengelolaan Teluk Tering Batam Center seluas 1.400 Hektate yang akan dikelolah PT Kencana Investindo Nugraha (KIN) menuai kontra.

Dua kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Batam telah diagendakan untuk membahas rekomendasi, pengelolaan Teluk Tering tersebut.

Batalnya dua kali RDP, tersebut membuat anggota Komisi I yang hadir rapat kecewa. Pasalnya rapat hanya dihadiri yang bukan pengambil keputusan yaitu, para Kepala seksi (Kasi) di Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Budi Mardiyanto selaku ketua Komisi 1 membatalkan agenda rapat, Senin, 25 Februari 2019. Pembatalan tersebut akibat mangkirnya Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin.

Musofa, anggota Komisi I DPRD Batam mempertanyakan alasan Sekda Kota Batam tidak hadir pada RDP ini. Sementara undangan jauh sebelumnya sudah diterima. Politisi partai Hanura ini mempertanyakan, apakah hal itu atas perintah dari Walikota Batam, Muhammad Rudi.

“Apa Sekda tidak menghargai undangan kami dan menganggap itu tidak penting, sehingga hanya menggutus Kasi saja,” ujar Muhammad Musofa.

Lanjut Musofa, mangkirnya Sekda dan para Kadis serta pihak perusahaan KIN, maka agenda undangan RDP akan kembali dilayangkan.

“Tiga hari lagi undangan RDP akan dilayangkan kembali ke Pemko Batam dan pihak perusahaan,” kata Musofa. (***)

MEDIAKEPRI.CO.ID, BATAM – Berdasarkan data sistem informasi pendapatan daerah, realisasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Kota Batam sudah mencapai Rp 103,11 miliar atau 65,02 persen dari target Rp 158,58 miliar. Hal tersebut disampaikan Kepala BP2RD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah), Raja Azmansyah, pada verifikasi data piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), Kamis, 30 Agustus 2018 di Batam Center.

Verifikasi dilakukan sejak Juli lalu hingga mendekati batas akhir pembayaran  31 Agustus 2018 besok. Antara lain terkait nomor objek pajak (NOP) ganda, objek pajak yang sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial, objek pajak tak ditemukan, dan sebagainya. Ketika tim turun dan menemukan wajib pajak yang menunggak, langsung dihimbau untuk segera melakukan pembayaran.

Tim Verifikasi ini dibagi per wilayah, dan  didampingi juga oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

“Untuk total secara keseluruhan belum bisa tahu persis, belum bisa kita hitung. Karena menunggu dari hasil tim, masih ada wajib pajak yang bersedia membayar jika memang itu tunggakannya,” kata Azman.

Azman juga menghimbau wajib pajak untuk segera lakukan pembayaran. Karena masa jatuh tempo sudah semakin dekat. “Bayarlah, masa jatuh tempo sudah dekat, kalau sudah jatuh tempo nanti kena denda 2 persen per bulan,” tuturnya. (mcb)