KPK

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, baru bisa ditangkap dan digiring ke Gedung KPK pada Senin, 15 Oktober 2018 malam.

Padahal Neneng sudah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Ahad, 14 Oktober 2018 siang.

Namun, ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, jejak Neneng sempat tak terlacak oleh timnya.

“Terus terang ketika tim di lapangan itu mau menangkap ini, ada 2 mobil. Dua mobil ini pergi di dua arah yang beda sehingga satu berhasil diamankan, sedangkan 1 yang BMW warna putih, saya lupa nopolnya pergi ke tempat lain,” ujar Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 15 Oktober 2018.

Tim Satgas KPK sempat menghadang mobil yang ditumpangi Neneng, namun mobil tersebut berhasil lepas dari pemantauan.

“Dihadang tim kita tapi cukup gesit, sehingga yang difokuskan ke mobil dua ini karena transaksinya terjadi di jalan raya. Jadi jejaknya akhirnya tidak bisa diburu,” ungkap Syarif.

Diketahui, KPK baru saja menetapkan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka terkait dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Laode menerangkan, suap yang diduga melibatkan aparat Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan swasta ini terkait dengan izin proyek Meikarta seluas 774 hektare.

Meikarta merupakan bagian proyek dari grup usaha tersebut.

“Diduga Bupati Bekasi dkk menerima hadiah atau janji dari penguasa terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare ini dibagi ke dalam tiga fase,” kata Laode.

Laode mengatakan, pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari commitment fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

“Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018,” tutur Laode.

Selain Neneng, KPK berhasil mengamankan 10 orang dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan swasta.

Laode mengatakan informasi kasus ini berasal dari masyarakat sejak satu tahun lalu.

Tim penindakan KPK dalam operasi senyap itu menyita uang sekitar Rp 1 miliar dari lokasi sebagai barang bukti dan menyegel beberapa ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Selain itu KPK juga melakukan penyegelan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 9 orang tersangka.

Empat di antaranya diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen. (***)

sumber: tribunnews.com

KARIMUN

Minggu | 02 September 2018 | 8:00

Bupati Karimun Diperiksa 3 Jam di KPK, Jadi Saksi Kasus Ini

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Kabar diperiksanya Bupati Karimun, Aunur Rafiq di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 27 Agustus 2018 dibenarkan oleh Bupati Karimun.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan pemeriksaan dirinya di KPK adalah sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, sebagai tersangka.

BACA: Bupati Aunur Rafiq Dikabarkan Diperiksa KPK, Ada Apa Ya?

“Dapat saya sampaikan, kemarin saya dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dana perimbangan,” ujar Rafiq, Kamis, 30 Agustus 2018 saat diwawancarai di Hotel Aston Karimun.

Aunur Rafiq menyebutkan, kedatangannyan ke KPK sebagai warga negara yang baik. Kemudian memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dijelaskan Rafiq, Kabupaten Karimun tidak tersangkut dalam kasus tersebut. Untuk mendapat dana perimbangan, Karimun telah melalui prosedur dan melengkapi segala syarat.

“Kita telah mengikuti prosedur. Pemkab Karimun mendapat dana perimbangan telah mengikuti prosedur dan syarat-syarat,” ujar Rafiq.

Dalam pemeriksaan di kantor KPK itu, Rafiq menyebut dirinya diperiksa selama tiga jam. Selama itu pula Ia menjelaskan bagaimana Kabupaten Karimun dalam mendapatkan dana perimbangan.

“Selama diperiksa saya telah sampaikan semuanya. Tapi yang jelas, intinya saya diminta sebagai saksi,” kata Aunur Rafiq. kmg/Parulian Turnip)

KARIMUN

Senin | 27 Agustus 2018 | 20:58

Bupati Aunur Rafiq Dikabarkan Diperiksa KPK, Ada Apa Ya?

MEDIAKEPRI.CO.ID, Karimun – Bupati Karimun, Aunur Rafiq dikabarkan diperiksa sebagai saksi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.

Informasinya, orang nomor satu di Bumi Berazam itu diperiksa KPK sebagai saksi terkait perkara suap usulan dana perimbangan keuangan daerah.

Namun beredarnya kabar diperiksanya Bupati Karimun sebagai saksi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum bisa dipastikan para kalangan pejabat di Pemkab Karimun.

Sektretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah, mengatakan bahwa pihak Pemkab Karimun belum mendapat kabar terkait kepastian pemeriksaan Bupati Karimun sebagai saksi di KPK.

“Belum ada. Kita baru tau kalau ada itu dari media sosial. Hingga sekarang kita belum mendapat kabar tersebut,” ujar Firmansyah, Senin sore di Kantor Bupati Karimun.

Firmansyah menyampaikan, pertemuan dirinya dengan Bupati Karimun pada Ahad, 26 Agustus 2018. Saat itu Aunur Rafiq hendak berangkat menuju Batam.

“Kemarin masih ketemu, katanya beliau mau ke Batam Cek Up,” kata Firmansyah.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabag Humas Kabupaten Karimun, Didi Irawan. Dirinya mengaku masih belum dapat memastikan perihal informasi pemeriksaan Bupati Karimun, Aunur Rafiq oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

“Saya juga belum tau. Ini mau memastikan. Takutnya isu yang tak jelas. Tapi memang ada di berita media nasional,” kata Didi.

Untuk saat ini, Didi juga belum mengtahui posisi orang nomor satu di Karimun itu. Disebutkan Didi, terakhir Ia bersama Aunur Rafiq pada Minggu pagi di Gedung Nasional Kabupaten Karimun, dalam kegiatan pelepasan 28 warga untuk mengikuti pelatihan BBPLK Serang, Banten.

“Terkahir saya sama Bupati waktu acara pelepasan pelatihan tenaga kerja,” ujarnya.

Berita mengenai pemeriksaan Aunur Rafiq telah berkembang di Karimun. Hingga saat ini belum diperoleh kejelasan apakah orang nomor satu di Bumi Berazam itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, sebagai tersangka. (kmg)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bandung – TIM Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Sabtu 21 Juli 2018 dini hari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat Indro Purwoko menyatakan segera menunjuk pengganti Wahid supaya kegiatan di penjara itu tetap terkendali.

“Jadi begini ya, pertama kita tunjuk Plh (pelaksana harian) Kalapas. Kedua, menunggu proses hukum dari KPK, kita tunggu saja,” kata Indro Purwoko, Sabtu 21 Juli 2018.

Indro membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen yang dilakukan dini hari tadi. Pasca OTT tersebut, Indro mengaku pihaknya akan mengambil sejumlah langkah strategis.

Berdasarkan pantauan di depan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 Juli 2018 , tidak terlihat pengamanan khusus yang dilakukan sipir. Aktivitas di sekitar Lapas Sukamiskin terlihat normal.

Sejumlah mobil dan beberapa orang terlihat keluar masuk lapas tersebut. Informasi yang didapat dari salah satu petugas lapas, dijadwalkan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat akan mendatangi lapas.

“Kemungkinan dari pihak kanwil akan datang ke Sukamiskin. Tapi belum pasti jam berapanya,” kata petugas lapas yang enggan menyebut namanya itu.

Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Lapas Sukamiskin soal OTT Kalapas Sukamiskin. (***)

sumber: galamedianews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Senyum Irwandi Yusuf sedikit tersungging saat mengatakan tidak ada hukum cambuk bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Aceh. Sejurus kemudian, Gubernur Aceh itu melangkahkan kaki menuju ke mobil yang mengantarnya ke rumah tahanan (rutan).

“Tidak ada hukum cambuk,” kata Irwandi ketika ditahan KPK pada Rabu, 4 Juli 2018, lewat tengah malam.

Hukuman cambuk memang identik dengan Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam atau qanun. Namun sayangnya, tidak ada satupun qanun yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Ditilik dari situs Pemprov Aceh, acehprov.go.id, ada 13 qanun yang tercantum. Qanun itu mengatur berbagai hal, dari hukum acara jinayat atau pidana dalam Islam hingga urusan minuman keras serta perzinaan. Seringkali, hukumannya adalah dicambuk di hadapan publik.

Menurut aktivis antikorupsi Aceh, Mahmudin, wacana penyusunan qanun tentang korupsi sudah muncul sejak 2014. Namun hingga saat ini qanun tersebut tak kunjung terwujud.

Mahmudin menyebut ada berbagai perdebatan yang muncul dalam pembahasan qanun itu. Tetapi ada satu dugaan Mahmudin yang juga sebagai Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) itu tentang alasan qanun tersebut tak jua disahkan. Apa itu?

“Karena mayoritas yang terjebak kasus korupsi kan mereka (para pejabat). Jadi mereka istilahnya membuat hukuman untuk menghukum diri mereka sendiri,” kata Mahmudin.

Dugaan akal-akalan para pejabat Aceh mulai dari legislatif hingga eksekutif soal qanun korupsi yang dikemukakan Mahmudin cukup masuk akal. Sampai-sampai, Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiry meminta agar Irwandi atau siapapun warga Aceh yang terlibat korupsi untuk dipotong tangannya.

“Walaupun yang ditangkap orang Serambi Mekah, KPK tak perlu segan-segan karena tak semuanya orang Serambi Mekah saleh, ada juga yang jahat. Maka kalau ada bukti tangkap, jangan lepaskan dan potong saja tangannya, biar jadi pelajaran bagi orang lain,” kata Muslim.

Suara pro agar qanun itu disahkan juga diserukan kalangan akademisi. Salah satunya yaitu dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari. Dia menilai penerapan qanun di Aceh harus menyeluruh, termasuk terkait korupsi.

“Menurutku menarik (wacana qanun korupsi) sebagai upaya membangun efek jera. Jangan sampai qanun hanya untuk zina dan lain-lain ada, tapi untuk korupsi tidak,” kata Feri.

Sementara itu, kalangan akademisi lainnya memberikan pandangan berbeda yaitu dari guru besar hukum dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji. Terlepas dari belum adanya qanun yang mengatur tindak pidana korupsi, Prof Anto–panggilan akrab Indriyanto–menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut UU Tipikor sudah cukup untuk memidanakan seorang pelaku korupsi.

“Walau ada kekhususan regulasi di Aceh, sebaiknya UU Tipikor tetap sebagai regulasi tersendiri, bukan berbasis qanun (apabila kelak benar-benar diatur dan disahkan) ataupun dalam konteks unifikasi dan kodifikasi hukum pidana yang tetap mengakui adanya perkembangan delik khusus tindak pidana,” kata Prof Anto.

Bagaimanapun juga, penegak hukum yang saat ini menangani Irwandi serta orang-orang yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka adalah KPK. Lembaga antikorupsi itu tentunya tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama bagi KPK adalah UU Tipikor.

“KPK hanya berwenang menangani kasus dugaan korupsi menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi. Kalaupun ada aturan pidana lain di Aceh, kami tidak berwenang (untuk menerapkannya),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK bersama sembilan orang lainnya. KPK mengamankan duit ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT).

“Sejumlah uang ratusan juta rupiah diamankan. Diduga merupakan bagian dari realisasi commitment fee sebelumnya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangannya, Selasa, 3 Juli 2018.

Duit ini diduga fee terkait transaksi penyelenggara negara di tingkat provinsi dan kabupaten Aceh.

Dari informasi yang dihimpun, Gubernur Aceh Irwandi ditangkap bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Ada delapan orang lainnya, termasuk non-PNS, yang ikut ditangkap.

“Sore hingga malam ini KPK melakukan kegiatan penindakan di Aceh dan mengamankan 10 orang, yang terdiri atas dua kepala daerah dan sejumlah pihak non-PNS,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (SM) menyerahkan diri ke KPK, Sabtu 9 Juni 2018 malam.

Ia turun dari taksi di depan gedung lembaga anti rasuah itu, mengenakan batik putih dibalut jaket hitam. Tangannya menenteng sebuah tas.

Setelah diperiksa barang bawaan oleh petugas keamanan, Syahri langsung digiring masuk ke dalam gedung.

Sebelumnya, SM ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa.

SM diduga menerima suap sejumlah Rp1 miliar terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

Namun, pascaOTT pada Rabu, 6 Juni 2018 kemarin, Syahri tidak ditemukan di kediamannya oleh petugas KPK.

Ketua DPC PDIP Tulungagung itu diminta oleh KPK untuk kooperatif menyerahakan diri.

“Tentu saja sepatutnya penyerahan diri ini akan lebih baik jika dilakukan oleh Bupati Tulungagung yang juga sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.(***)

sumber: tribunnews.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah diterpa isu tak sedap atas dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Direktorat Gratifikasi KPK melakukan klarifikasi lanjutan terhadap Sekda Provinsi Kepulauan Riau, sejak pukul 10,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Mei 2018.

Dugaan ini ditelusuri KPK berdasarkan laporan masyarakat yang diterima. Dimana KPK menerima informasi, Arif Fadillah diduga menerima gratifikasi saat pernikahan putranya yang digelar pada 16-17 Februari 2018 dan di Bukittinggi dan 26 Februari di Tanjungpinang lalu.

Febri menuturkan, tim KPK perlu memastikan dugaan penerimaan gratifikasi Sekda Kepri. Penelusuran KPK, kata Febri, juga menyangkut sumber pembiayaan resepsi pernikahan yang diduga berasal dari pihak lain.

“Proses klarifikasi masih berjalan di gedung KPK, Jakarta. KPK juga berkoordinasi dengan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kepatuhan terhadap aturan disiplin PNS,” kata Febri.

Lebih lanjut, Febri mengingatkan kepada seluruh Penyelenggara Negara atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak berperilaku koruptif.

“Ketidakpatuhan terhadap pelaporan gratifikasi memiliki risiko sanksi pidana dan administrasi disiplin PNS,” kata Febri.

Febri menegaskan kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara untuk wajib melaporkan gratifikasi.

“Yang berkaitan dengan jabatan dalam waktu paling lama 30 hari kerja ke KPK. Atau melalui unit pengendali gratifikasi di instansi setempat,” jelas Febri.

KPK, ucap Febri, telah membentuk UPG (Unit Pelaporan Gratifikasi) di Provinsi Kepri untuk mempermudah pihak-pihak yang ingin melaporkan gratifikasi.

“Seharusnya para pegawai negeri lebih dimudahkan dalam melakukan pelaporan (gratifikasi), baik penerimaan gratifikasi secara umum yang berhubungan dengan jabatan, ataupun gratifikasi dlm pernikahan,” ucap Febri.(***)

sumber: kompas.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Semangat untuk memberikan pelayanan maksimal tidak pernah sirna dari managemen Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Meskipun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah mendapat sertifikat ISO 9001/2015, tidak mengendorkan untuk tetap berikan pelayanan yang makimal kepada investor, pengusaha dan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu, BP Batam mengambil langkah efektif untuk memberikan pelayanan tersebut. Adapun langkah yang diambil yakni menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membenahi pelayanan kepada investor.

Selain akan menggandeng KPK, BP beberapa waktu lalu telah mengundang konsultan manajemen profesional untuk mengaudit pelayanan. Sertifikasi yang dipilih BP Batam berasal dari badan sertifikasi The United Kingdom Accreditation Service (UKAS), Inggris.

Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo menyebut, bantuan KPK itu dimaksudkan agar BP dapat meningkatkan mutu pelayanan lebih maksimal kepada para investor, pengusaha dan masyarakat pada umumnya.

“Kami minta bantuan kepada KPK agar kami bisa memberikan pelayanan yang baik,” kata Dwianto di Batam, Jumat, 18 Mei 2018.

Menurut dia, saat ini KPK telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan mengawasi setiap layanan yang diberikan BP Batam. Dwianto menambahkan, pihaknya berharap dengan adanya satgas KPK, para pegawai BP Batam dapat memberikan pelayanan prima dan lebih cepat dari sebelumnya.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan dengan adanya sertifikat tersebut masyarakat akan mendapatkan dokumen tepat waktu, sesuai prosedur yang telah ditentukan.

“Alhamdulillah konsultan mengatakan perizinan di PTSP BP Batam sudah bagus, maka berhak mendapatkan sertifikat ISO 9001/2015,” katanya.

Lebih jauh dikatakannya, BP Batam sengaja memilih UKAS karena Inggris merupakan pusat perdagangan dunia. Hal itu dinilai cocok dengan tugas BP Batam yang mendatangkan investasi. Guna memperoleh sertifikat tersebut BP Batam membentuk dua tim survei yang berasal dari internal dan eksternal BP Batam. (kmg)

sumber: antara.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutus proporsional jelang sidang vonis terhadap terdakwa perkara dugaan korupsi elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), Setya Novanto, Selasa, 24 April 2018.

“Insya Allah (memenuhi tuntutan jaksa), ya, didukung yang proporsional karena beliau ada salahnya,” ujar Agus saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 23 April 2018.

Menurut Agus, KPK juga tidak sepakat jika Novanto mendapatkan justice collaborator (JC) sebagaimana diajukan mantan ketua DPR RI tersebut.

“Karena beliau ada salahnya. Karena mencoba jadi JC, tapi kami tidak sepakat kalau (dia) dapat itu. Jadi, terungkap di pengadilan,” ujar Agus.

Agus melanjutkan, KPK juga tidak akan berhenti dengan adanya vonis terhadap Novanto. Agus menegaskan, KPK akan mengikuti fakta yang terungkap dari penyidikan hingga di pengadilan. Penyidikan tidak hanya terhenti di DPR, tetapi juga ke pihak pengusaha.

“Kalau memang ada yang harus ditindaklanjuti, ya, ditindaklanjuti. Kami dalami dan lihat apakah ada perkembangan,” ujar Agus.

Saat disinggung kemungkinan akan ada tersangka baru, Agus tak menjawab lugas. Menurut dia, pihaknya akan lebih dahulu memastikan perkembangan berarti dalam perkara tersebut.

“Jangan begitu. Belum tahu. Saya bertemu dulu tentang perkembangan penyidikan dan laporan pengembangan penuntutan jadi dasar kami bertindak,” ujar Agus.

KPK menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Pada Kamis (28/3), jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Setya Novanto 16 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dan pembayaran uang pengganti sejumlah 7.435 juta dolar AS dan dikurangi Rp 5 miliar seperti yang sudah dikembalikan Novanto subsider tiga tahun penjara.

Atas tuntutan tersebut, Novanto mengaku kaget dituntut berat. “Terus terang, saya sebagai manusia biasa sangat kagetlah. Secara jujur, saya kaget dapat tuntutan yang begitu berat ini. Tapi, semua itu saya percayakan pada proses hukum,” kata Setnov seusai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018 lalu.

Polikus Partai Golkar Azis Syamsudin enggan memberi komentar menjelang pembacaan vonis terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto pada Selasa, 24 April 2018.

“Saya tidak tahu karena putusan itu kewenangan hakim. Posisi saya lagi di Lampung,” katanya, Senin, 23 April 2018.

Anggota Komisi III DPR RI itu enggan memberikan keterangan lebih banyak. Dia hanya beralasan saat ini sedang berada di luar Jakarta. Ketika disinggung mengenai upaya pemberantasan korupsi, Azis mengatakan, Partai Golkar selama ini selalu mendukung praktik pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia menyebut upaya pemberantasan korupsi bisa diawali dengan tindakan pencegahan. Dia berujar, hal itu telah dilakukan seluruh kader Golkar, termasuk kepala daerah beberapa waktu lalu. Namun, Azis tak menjelaskan tindakan yang ia maksudkan. (***)

sumber: republika.co.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan pihaknya meluncurkan Akademi Antikorupsi. Hal ini dilakukan karena publik perlu mempelajari segala aspek tentang korupsi supaya bisa melawan korupsi.

Dalam tahun pertama ini, lanjutnya, Akademi Antikorupsi menawarkan enam mata kuliah yakni pengantar korupsi untuk remaja, pengantar korupsi untuk mahasiswa atau dewasa, pedagogi kritis dan pendidikan antikorupsi, sosiologi korupsi, pengantar hukum korupsi serta korupsi dan kemiskinan.

Kuliah, lanjutnya, akan diberikan oleh para aktivis antikorupsi serta dosen tamu dari kalangan akademisi maupun praktisi dalam pemberantasan korupsi. Pembelajaran ini bisa dilakukan melalui media daring maupun kelas tatap mukaatau penggabungan keduanya.

“Akademi Antikorupsi menjalin kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi maupun institusi lain yang berminatmenyelenggarakan pendidikan antikorupsi,” pungkasnya.

Pendidikan antikorupsi sebelumnya juga telah didirikan oleh organisasi Pemuda Muhammadiyah dengan nama Madrasah Antikorupsi pada 2016 silam. Madrasah ini telah diselenggarakan di puluhan daerah yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik peluncuran Akademi Antikorupsi yang digagas Indonesia Corruption Watch.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan bahwa pihaknya bisa bersinergi dengan ICW dalam bentuk memasok berbagai materi pelatihan antikorupsi di samping penggunaan ruang di Gedung KPK Kavling C1.

“Pada Agustus tahun ini kami akan meresmikan pusat pembelajaran antikorupsi jadi bisa bersinergi dengan akademi,” ujarnya, Kamis, 19 April 2018. (***)

sumber: bisnis.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Setelah sembilan jam menjalani pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menahan Gubernur Jambi, Senin, 9 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB. Sebelumnya, Zumi Zola mendatangi Gedung anti rasuah tersebut sekitar pukul 09.30 WIB.

“Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta kepada wartawan yang menunggu di Gedung KPK, Senin, 9 April 2018

Informasi di lapangan, pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Jambi ini diduga menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan sejumlah proyek di Jambi. Atas jasa tersebut, Zumi menerima imbalan yang nilainya fantastik yakni kurang lebih Rp1 miliar.

Zumi sebelumnya juga diduga turut terlibat dalam kasus dugaan suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018 yang dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT). Ada empat orang yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus ‘uang ketuk’ RAPBD tersebut, tiga di antaranya anak buah Zumi di Pemprov Jambi.

Keempat tersangka itu, yakni Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik; Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi, Arfan; Asisten Daerah Bidang III Jambi Saipudin; dan Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN, Supriyono.

Dari OTT, KPK mengamankan uang sebesar Rp4,7 miliar dari total Rp6 miliar yang diduga telah disiapkan pihak Pemprov Jambi untuk anggota DPRD Jambi.

Atas perbuatannya Zumi dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pantauan di lapangan, terlihat Zumi Zola murung ketika petugas menggiringnya menuju kendaraan untuk membawanya ke ruang tahanan. Dengan menggunakan baju rompi tahanan KPK, Zumi terlihat lesu dan lemas. (int)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo menunjuk Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Pol Budi Waseso. Heru dilantik di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Kamis, 1 Maret 2018, pukul 09.00 WIB.

Heru Winarko merupakan alumnus Akademi Kepolisian 1985. Jenderal bintang dua kelahiran Jakarta, 1 Desember 1962 ini menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2015.

Rekam jejaknya di kepolisian diisi dengan berbagai jabatan, termasuk di satuan reserse. Pria 55 tahun ini pernah menjabat sebagai wakil direktur III (tindak pidana korupsi) dan wakil direktur II (ekonomi khusus) Bareskrim Polri.

Sebelum di Mabes Polri, Heru merupakan Kapolres Metro Jakarta Pusat. Dari Bareskrim, Heru diberi tugas baru sebagai Asdep 4/V Kamnas Kemenko Polhukam pada 2010.

Dua tahun kemudian, Heru dipercaya sebagai Kapolda Lampung (2012). Saat itu, Heru yang berpangkat brigjen (bintang satu) menggantikan Brigjen Pol Jodie Rooseto. Jodie dicopot menyusul bentrokan berdarah antarwarga di Lampung Selatan yang menewaskan sedikitnya 14 orang.

Penunjukan Heru saat itu juga dalam rangka memulihkan kondisi Lampung, terutama meredakan konflik horizontal yang dipicu sentiment adat. Selama kariernya memimpin Polda Lampung, dia pernah mengungkap sejumlah kasus besar.

Di antaranya penggerebekan bandar narkoba dengan barang bukti sabu 5 kilogram dan ekstasi 3.000 butir yang nilainya diperkirakan mencapai Rp8 miliar.

Pada 2015, Heru kembali ke kantor Menkopolhukam. Di era kepemimpinan Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Heru menjabat sebagai staf ahli bidang ideologi dan konstitusi Menkopolhukam.

Tak sampai setahun, Heru kemudian ditunjuk sebagai Deputi Penindakan KPK. Sederet tanda jasa pernah diterimanya, antara lain Satya Lencana Ksatria Tamtama dan Bintang Bhayangkara Nararya.

Penunjukan Heru mendapat apresiasi dari sejumlah koleganya, termasuk ketua KPK Agus Rahardjo. Agus menyambut keputusan Presiden Jokowi.

”Belum pernah ada deputi di KPK jadi Kepala BNN,” kata Agus, Rabu, 28 Februari 2018.(***)

BATAM

Selasa | 06 Februari 2018 | 10:51

Ada KPK di Pemko Batam, Ini Agendanya…

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Empat perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di Gedung Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Selasa, 6 Februari 2018.

Mereka adalah Adlinsyah Malik Nasution, Kasatgas wilayah 2 kosupgah KPK bersama empat orang fungsional Korsupgah.

Kehadiran mereka di aula lantai 4 Pemko Batam dimana akan digelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi Provinsi Kepri.

Kabag Humas Pemko Batam, Yudi Admaji yang ditemui mengatakan, perwakilan dari KPK telah hadir dan akan memberikan pemaparan ya tentang pencegahan korupsi.

“Ada juga pak Wakil Wali Kota Amsakar yang akan hadir, bersama sejumlah pejabat serta perwakilan dari Pemerintah kota maupun kabupaten yang ada di Kepri juga hadir,” jelasnya. (***)

sumber: batampro.id

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Gubernur Jambi, Zumi Zola sebagai tersangka dugaan menerima suap terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi.

Jumlah suap yang diduga diterima Zumi sekitar Rp6 miliar. Sama dengan Zumi, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap proyek-proyek di Provinsi Jambi.

BACA: Terlibat Kasus Ini, Gubernur Jambi Zumi Zola Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

“KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni berinisial ZZ (Zumi Zola) yang merupakan Gubernur Jambi dan Arn (Arfan) Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 2 Februari 2018.

Basaria menuturkan, kasus dugaan suap yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018. Arfan sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam kasus suap RAPBD Jambi tersebut.

Keduanya disangkaakan melanggarkan Pasal 12B atah pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terkait kapan akan menahan Zumi, Basaria menegaskan, akan menahan Zumi ketika menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. “Biasanya KPK akan melakukannya (penahanan) sesegera mungkin, setelah dipanggil sebagai tersangka,” jelasnya.

Untuk mengumpulkan bukti keterlibatan dalam praktek suap tersebut, penyidik KPK juga sudah beberapa kali memeriksa Zumi. Bahkan rumah dinas Zumi juga telah digeledah penyidik KPK. Penggeledahan rumah mantan artis tersebut dilakukan penyidik KPK sejak Rabu 31 Januari 2018 kemarin.

Dalam penggeledahan tersebut diamankan lima kotak yang diduga berisi dokumen dan bukti terkait dugaan suap pemulusan pengesahan RAPBD Jambi 2018 yang telah menjerat empat tersangka tersebut. Selain rumah dinas, mobil dinas Toyota Fortuner bernomor polisi BH 1 dan Alphard ikut digeledah tim KPK.

Selain Zumi dan Arfan, dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018 ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saifuddin.

Dari hasil pemeriksaan bahkan terungkap jika Pemprov Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Zumi Zola telah menyiapkan ‘uang ketok’ sebanyak Rp6 miliar untuk mengguyur DPRD Jambi agar menyetujui APBD tahun anggaran 2018 tersebut. Namun, dari hasil OTT pada Selasa 20 Januari 2017, tim Satgas KPK baru menyita Rp4,7 miliar. Sementara Rp1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambikepada anggota DPRD Jambilainnya. (***)

sumber: harianterbit.com

Tahapan setelah Dinyatakan Lulus Tes Kesehatan

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang nyatakan ketiga kandidat Pasangan Calon (Paslon) Walikota Tanjungpinang memenuhi syarat tes kesehatan untuk syarat maju pemilihan walikota (Pilwako) pada Juni tahun 2018 nanti.

Setelah ketiga paslon H Lis Darmansyah-Maya Suryanti, H Syahrul-Rahma dan Edi Safrani-Edi Susanto dari jalur indenpenden mengikuti tes kesehatan di RSUD Raja Ahmad Thabib Kepri, selanjutnya memasuki proses Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Tiga Paslon sudah memenuhi syarat semuanya,” ungkap Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria kepada prokepri.com di kantornya, Selasa, 16 Januari 2018 pagi.

Robby menyebutkan ketiga Paslon wajib menyerahkan kelengkapan admnistrasi pencalonan yakni LHKPN yang disertai tanda terima dari KPK. Karena pada saat pendaftaran berkas individu paslon itu dalam tahap proses.

“Jadi surat tanda terimanya itu yang kita perlukan, mereka harus menyetorkan secara bukti tertulis kepada kami di tanggal (18, 19 dan 20) Januari ini,” katanya. (***)

Berita ini terbit di wartakepri.co.id dengan judul ‘Tes Kesehatan Lulus, KPU Tanjungpinang Tunggu LHKPN Ketiga Paslon Wako’

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap masyarakat untuk lebih peka dalam memilih calon kepala daerah pada Pilkada 2018 ini. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, lembaganya sudah ‘akrab’ dengan sejumlah kepala daerah yang terlibat korupsi.

“KPK Ingatkan Masyarakat Cek Rekam Jejak Calon Kepala Daerah,” katanya, Jumat, 12 Januari 2018.

KPK kata Febri, sudah cukup sering berurusan dengan kepala daerah yang terlibat korupsi setelah menjabat.

“Kewenangan pengawasan kan sudah ada di lembaga seperti Bawaslu. Peran KPK lebih pada fungai trigger mechanism,” ungkapnya.

KPK juga menyediakan dashboard Pantau Pilkada. Agar masyarakat bisa memilih dengan mengenali calonnya terlebih dahulu.

Dalam upaya mengetahui rekam jejak para calon, KPK mengajak masyarakat ikut memantau harta kekayaan Cakada yang akan berlaga di Pilkada serentak mendatang. Calon Kepala Daerah wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 4 huruf (k) disebutkan calon pimpinan daerah menyerahkan daftar kekayaan pribadi sebagai salah satu syarat pencalonan.

KPK menilai pengawasan bersama dengan masyarakat akan lebih efektif, sekaligus menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih pimpinan daerahnya.

KPK dan KPU sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Korupsi sejak 24 September 2013. Kerja sama yang dibangun oleh kedua lembaga adalah tentang pelaporan harta kekayaan, penerapan whistleblower sistem, pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan penelitian.

Untuk menerima laporan harta kekayaan para Cakada, KPK menyediakan loket khusus yang buka sejak 2 Januari hingga 19 Januari mendatang. Layanan khusus ini mengikuti jadwal pendaftaran Cakada ke KPU, yaitu 8-10 Januari. Jadwal selanjutnya adalah perbaikan berkas 18-20 Januari.

KPK juga menyediakan Dashboard Pantau Pilkada 2018 yang dapat diakses di www.kpk.go.id. Melalui fitur ini, masyarakat dapat memantau Cakada yang sudah melaporkan harta kekayaannya.

Hingga hari ini KPK telah menerima total 356 laporan harta Cakada dari total 171 daerah peserta pilkada serentak termasuk di dalamnya 17 propinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Setelah menyerahkan LHKPN, para Cakada akan membawa bukti tanda terima LHKPN ke KPU. (***)

sumber: inilah.com