Kuota

TANJUNG PINANG

Rabu | 03 Oktober 2018 | 12:51

Minta Kuota CPNS, Penyandang Disabilitas Datangi SMSI dan PWI

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Puluhan penyandang disabilitas di Tanjungpinang mendatangi kantor PWI Tanjungpinang-Bintan dan Kantor SMSI cabang Kepri di Jalan Engku Putri, Rabu, 3 Oktober 2018.

Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Dengan Kecacatan (FKKDK) Tanjungpinang ini berharap agar wartawan menyuarakan keinginan mereka dan mengingatkan pemerintah memberi kuota 2 persen di CPNS 2018.

Sesuai dengan Undang Undang disabilitas No 8 tahun 2016, setiap instansi baik di pemerintahan, BUMN dan BUMD serta swasta wajib mengakomodir 2 persen penyandang disabilitas,” ucap Jamaluddin, ketua FKKDK Tanjungpinang.

Rombongan disabilitas disambut oleh sejumlah pengurus PWI yang langsung datang ke Kantor PWI.

Setelah dapat kabar ada puluhan saudara kita dari disabilitas yang mau datang ke sekretariat, sejumlah
Pengurus PWI yang tinggal di Tanjungpinang langsung datang.

Mereka bukan demo, tapi minta agar wartawan yang tergabung di PWI membantu mempublikasikan harapan mereka dan mengingatkan pemerintah pusat dan panitia CPNS,” kata Zakmi, Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan yang didampingi sekretaris PWI Amril dan Donil Nasir selaku bendahara dan sejumlah pengurus PWI.

Kata Jamal, pengumuman CPNS 2018 saat ini cacat hukum. “Saat ini sudah masuk tahap pendaftaran online. Tapi kami tidak melihat ada kuota penyandang disabilitas yang diamanatkan UU. disabilitas.

Panitia CPNS adalah pemerintah. Mestinya pemerintah yang memberi contoh penerapan undang-undang hingga diikuti oleh BUMN dan BUMD serta lembaga lainnya,” sebut Jamal sebagai tuna daksa.

Menurut Jamal, untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas sudah ada perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Penyandang Disabilitas.
“Kalau sudah ada aturannya, pemerintah harus mengikuti regulasi yang ada. Jadi penyandang disabilitas itu bukan kehendak kami. Ini takdir yang harus kami jalani,” sebut Jamal.

Kata Jamal, untuk wilayah Tanjungpinang saja ada sekitar 519 penyandang disabilitas.

Sekretaris PWI Tanjungpinang-Bintan, Amril menyebutkan, sebagai pengurus organisasi pekerja pers, anggota dan pengurus PWI berkewajiban untuk membantu semua pihak dan mengawal penerapan undang undang yang berlaku.

Pers sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol, informasi, edukasi insyaallah akan membantu semampu kami,” ucap Pemred koran peduli ini.

Sementara itu, Zakmi yang juga sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) cabang Kepri menyebutkan, ia akan menyarankan seluruh media anggota SMSI juga membantu mempublikasikan tuntutan dari penyandang disabilitas.
“Insyaallah saya akan mengarahkan media anggota-anggota SMSI untuk mempublikasikan tuntutan dan harapan saudara-saudara penyandang disabilitas ini,” sebut Zakmi. (rilis)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Bintan – Berdasarkan kajian, Badan Pengusahaan (BP) Bintan sudah menentukan kebutuhan rokok free trade zone (FTZ) untuk tahun 2018.

Berdasarkan perhitungan tersebut kemudian BP Kawasan Bintan menetapkan jumlah kebutuhan rokok Tahun 2018 sebanyak 119.045.234 bungkus atau setara 29.761 karton.

“Jumlah penduduk FTZ sebanyak 78.029 jiwa, dengan kunjungan wisatawan nasional ke wilayah FTZ, sebanyak 268.043 orang. Sedangkan, wisman sebanyak 374.012 orang dan tenaga kerja wilayah FTZ 9.984 orang,” ujar Ketua BP Kawasan Bintan, Saleh Umar kepada media, Selasa, 13 Maret 2018.

Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian dengan menyebar kuisioner dilapangan terhadap 100 perokok aktif. Hasilnya, rata-rata perokok aktif masing-masing mampu menghabiskan 4 bungkus rokok.

“Rata-rata perokok aktif bisa menghabiskan 4 bungkus perhari”, ujar Saleh.

Saleh menjelaskan bahwa tidak semua penduduk masuk dalam kategori usia perokok. Adapun perbandingannya adalah 1 banding 4. Dimana dari 4 penduduk terdapat 1 yang merokok.

”Kawasan FTZ, seperempat penduduknya merokok,” katanya.

Saleh menambahkan, pihaknya dalam mengeluarkan izin kuota rokok tidak hanya menggunakan data perokok lokal. Penerapan kuota rokok juga mengacu pada kebutuhan rokok wisatawan mancanegara (wisman). Rata-rata, wisman hanya merokok satu bungkus. Namun uniknya, rokok Kawasan FTZ kerap dijadikan oleh-oleh atau sebagai souvenir bagi wisatawan yang berkunjung ke Bintan. (***)

sumber: wartakepri.co.id

Penentuan Diduga Berdasarkan Asumsi

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Kuota rokok khusus kawasan bebas yang dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) FTZ Tanjungpinang wajib direvisi. Sebab, peredaran rokok tersebut merembes hingga di luar kawasan berikat. Sedangkan penentuan kuota diduga kuat hanya berdasarkan asumsi.

Hal ini tentunya sangat merugikan negara dari sektor pajak Kepabeanan. Sebab kouta rokok yang dikeluarkan untuk perusahaan pendistribusian rokok khusus kawasan bebas tidak mengacu pada formulasi dan jelas-jelas sangat merugikan negara.

Potensi terjadinya kebocoran dari kuota rokok tanpa cukai yang dikeluarkan sangat jelas. Karena kawasan berikat di Kota Tanjungpinang, hanya berada di dua wilayah yakni Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan juga Dompak di Kecamatan Bukit Bestari. Namun, tidak seluruh kawasan Dompak dan Senggarang masuk dalam kawasan perdagangan bebas.

Beberapa waktu yang lalu, Kepala PTSP FTZ Tanjungpinang, Den Yelta, pernah mengatakan penentuan kouta rokok tersebut dilakukan pihaknya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 147 tahun 2016. Selain itu penentuan kuota juga berdasarkan data dari dinas dan instansi terkait.

“Memang ada enam perusahaan yang mendapatkan kuota yang kita keluarkan pada bulan Februari lalu,” kata Den Yelta, beberapa waktu lalu.

Sementara terkait beredarnya rokok diluar kawasan bebas, Den Yelta menyebutkan bahwa pengawasan itu bukan wewenang pihaknya. Karena pihaknya hanya mengawasi peredaran yang ada didalam kawasan FTZ.

“Kita hanya lakukan pengawasan didalam. Seperti pengecekan dokumen saat rokok itu masuk ke dalam kawasan FTZ. Serta surat jalan yang dikeluarkan dari pabrik rokok itu sendiri” sebutnya.

Sementara itu, Kepala KPPBC Tanjungpinang, Duki Rusnadi, yang dikonfirmasi terkait pengawasan rokok non cukai yang beredar diluar kawasan FTZ. Enggan berkomentar. Hal tersebut karena saat dihubungi meski ponselnya dalam keadaan aktif namun tidak dijawab.

Sama halnya dengan Duki Rusnadi. Kasi Penegahan dan Penindakan KPPBC Tanjungpinang, Agus Tris. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan media ini belum membuahkan hasil. Karena ponsel yang bersangkutan tidak aktif.

Seperti diketahui, kuota tersebut diberikan kepada enam perusahaan, yakni CV Three Star Bintan sebanyak 1.400 karton, PT Bintan Aroma Sejahtera 9.400 karton, PT Sarana Dompak Jaya 600 karton, PT Pratama Dompak Karya 1.744 karton, PT Bintan Adikarya Jaya 400 karton dan PT Megatama Pinang Abadi 5.300 karton. Yang manan total keseluruhan yang dikeluarkan yakni sebanyak 18.844 karton atau bertambah sebanyak 3.394 karton. Hal itu karena kuota yang diberikan kepada PT Bintan Aroma Sejahtera sebanyak 8.250 karton rokok dan PT Cahaya Terang Mitra Utama 7.200 karton atau berjumlah 15.450 karton rokok beraneka rokok.(bobi)