Langgar

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, pemerintah gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Ini terkait dengan melambungnya harga beras dan impor yang dilakukan pemerintah sebesar 500.000 ton.

Untuk itu, sebut Henry, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tidak berhasil wujudkan kedaulatan pangan.

Henry melanjutkan, kenaikan harga beras kali ini merugikan petani dan konsumen sekaligus.

“Petani padi sendiri juga adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi,” ungkap Henry dalam keterangan resmi, Minggu 14 Januari 2018.

Dengan impor beras, maka petani akan sangat dirugikan dan tidak punya patokan untuk berproduksi maupun dalam harga.

” Impor beras ini langgar UU Pangan Nomor 18/2012. Ini juga menunjukkan data Kementan yang katanya surplus beras tidak benar, karena data produksi beras bukan dari BPS (Badan Pusat Statistik), melainkan Kementan sendiri,” ucap Henry.

Adapun Ketua SPI Lampung Muhlasin menyebut, kenaikan harga beras di Lampung dipicu banyaknya pedagang beras dan spekulan dari Jawa yang membeli beras dalam skala besar di pabrik-pabrik di Lampung, terutama Lampung Tengah, Pringsewu, dan Tanggamus.

Ia juga menyatakan, kenaikan harga beras kali ini malah tidak dinikmati oleh petani. “Yang menikmatinya ya pedagang dan spekulan,” tutur dia.

Muhlasin menerangkan, sebagian besar petani padi hanya memiliki lahan sempit, rata-rata di Lampung hanya memiliki lahan 3.000 meter persegi, bahkan kurang.

“Jadi pada saat panen memang terpaksa harus langsung dijual untuk menutupi kebutuhan hidup, membayar pupuk, dan sebagainya, jadi hanya sedikit yang bisa disimpan untuk makan,” terang Muhlasin.

Di sejumlah daerah, seperti di Jawa Barat, kenaikan harga beras juga tak dirasakan petani dan harga panen malah rendah.

“Penurunan harga disebabkan kualitas gabah yang buruk, karena banyak sawah yang terkena hama wereng. Banyak petani juga mengalami gagal panen dan puso,” kata Ketua SPI Jawa Barat Tantan Sutandi. (***)

sumber: kompas.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, London – Aktris Meghan Markle lagi-lagi jadi sorotan menyusul dirilisnya foto resmi pertunangannya dengan Pangeran Harry. Untuk sesi foto itu, Meghan memilih busana yang tampaknya bertolak belakang dari penampilan keluarga kerajaan pada umumnya.

Kensington Royal merilis tiga foto resmi pertunangan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Tentu saja di foto hasil bidikan fotografer Alexi Lubomirski itu, sejoli ini sukses membuat publik jatuh hati berkat pose mereka yang begitu mesra.

Namun satu hal yang mencuri perhatian, yakni busana yang membungkus tubuh ramping Meghan Markle. Tampak bintang serial ‘The Suits’ itu mengenakan gaun lengan panjang dengan bodice atau atasan menerawang serta rok yang berhiaskan susunan detail ruffle.

Hanya menutupi atasan transparan itu, sulaman-sulaman cantik bermotif daun keemasan yang meninggalkan kesan seksi namun anggun secara bersamaan.

Diketahui, gaun tersebut adalah koleksi Couture Fall 2016-2017 dari label Inggris Ralph & Russo. Dikabarkan The Guardian, harganya mencapai US$ 75000 atau sekitar Rp 1 miliar. Foto lainnya, menampilkan Meghan Markle berpose dengan sweater putih rancangan Victoria Beckham.

Calon suaminya yang juga adik dari Pangeran William itu juga tak kalah modisnya. Setelan biru hingga coat Burberry jadi andalan sang Pangeran pada pemotretan yang berlokasi di Frogmore House, tak jauh dari Kastil Windsor, tempat mereka menikah pada 19 Mei 2018 nanti.

Gaun transparan Meghan itu tentu berbeda dari gaya konservatif yang biasanya dianut para anggota keluarga Kerajaan Inggris ataupun kerajaan dari negara lain.

Boleh dibilang, jarang sekali Ratu Elizabeth II ataupun Kate Middleton terlihat mengenakan gaun yang sangat terbuka dan mempertegas keseksian tubuh di muka publik. ‘Dress-code’ keluarga kerajaan umumnya mencakup gaya yang bersahaja, sopan, dan elegan.

Ini bukan kali pertamanya Meghan berani tampil ‘beda’ setelah resmi bertunangan dengan Pangeran Harry. Menghadiri perjamuan Natal yang digelar oleh Ratu di Istana Buckingham, Rabu 20 Desember 2017 kamarin, Meghan mengandalkan gaun midi dengan atasan lace yang menerawang. (***)

sumber: detik.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, London – Pangeran Harry dan tunangannya Meghan Markle sudah mendapatkan persetujuan dari Ratu Elizabeth mengenai tanggal dan lokasi pernikahan mereka.

Namun, ada sedikit penyimpangan dari tradisi keluarga kerajaan yang akan dilakukan Pangeran Harry pada saat hari pernikahannya. Rumor yang beredar, Pangeran Harry meminta Pangeran William untuk menjadi best man atau pendamping mempelai untuk dirinya.

“Ini akan menjadi aneh mengingat dalam tradisi pernikahan keluarga kerajaan Inggris, tidak ada tradisi best man atau pendamping mempelai,” ujar pakar kerajaan Marlene Koenig kepada Town&Country.

Ini bukan pertama kalinya peraturan tersebut dilanggar. Pangeran William sebelumnya meminta Pangeran Harry untuk menjadi pendamping mempelai saat pernikahannya dengan Kate Middleton pada 2011.

Meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, salah satu sumber mengatakan kepada US Weekly “Harry memiliki beberapa teman dekat, namun ia tidak mungkin tidak mengikutsertakan kakaknya untuk menjadi pendampingnya nanti. (***)

sumber: metrotv.com

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pengusaha games online yang berkedok warung internet tidak mentaati peraturan walikota tentang jam tutup buka. Ini diketahui saat Polsek mengamankan belasan anak dibawah umur yang asik bermain di sejumlah warnet di Batam Kota, Sabtu dan Minggu, 21-22 Oktober 2017.

Belasan anak yang diamankan dari games online ini digiring ke Polsek Batam Kota. Lalu, orang tua anak dibawah umir ini dipanggil dan diberikan wejangan oleh pihak kepolisian.

“Kita panggil orang tuanya. Jadi mereka dijemput orang tuanya,” ujar Kapolsek Batam Kota, Kompol Firdaus.

Razia yang disebar ke tiga lokasi, Botania, Mega Legenda dan Sei Panas itu juga mengamankan empat unit sepeda motor yang pengendaranya tidak bisa menunjukkan STNKnya.

“Kita amankan, dan setelah pemiliknya datang bawa STNK, sepeda motor itu dilepas,” katanya.

Untuk warnet-warnet yang bandel, Kapolsek mengatakan, pihaknya memberikan teguran berat dan menutup paksa warnet tersebut.

“Kita akan berkoordinasi dengan pihak Pemko Batam, agar menindaklanjuti izin warnet tersebut. (bayu wasono)

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Yudisial menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran kode etik hakim praperadilan Setya Novanto.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Perkiraan ini, menurutnya, bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan ICW mencatat ada enam kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim di antaranya menolak memutar rekaman informasi pengaturan proyek.

Dia mengatakan, salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain.

“Dengan dalil tersebut, artinya hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi putusan majelis hakim yang memutus perkara KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan,” ungkapnya, Jumat 29 September 2017 malam.

Ia melanjutkan, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK.

“Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini,” ujarnya.

Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan Setya Novanto sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.

“Besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus,” paparnya.

Untuk itu, ICW mendesak agar Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto.

Mereka juga mendesak Mahkamah Agung mengambil langkah konkret dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

“KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup,” ujarnya.

Sumber : kabar24.com

KRIMINALITAS

Selasa | 19 September 2017 | 15:00

Tes Keperawanan Sebelum Menikah Langgar HAM

MEDIAKEPRI.CO.ID , Medan – Perlunya tes keperawanan terhadap calon pengantin perempuan, serta juga meminta adanya tes keperjakaan pada calon pengantin pria dalam buku karya seorang hakim Binsar Gultom berjudul ‘Pandangan Kritis Seorang Hakim’ dianggap tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan Hj Kemalawati Eteng SH, Ketua BKOW Sumut kepada SIB, Sabtu 16 September.2017.

“Negara tidak memiliki hak untuk mengatur urusan pribadi seseorang, sebab pernikahan adalah hal yang sakral di antara dua insan dan itu kewenangan individu. Sehingga wacana tersebut sangatlah tidak manusiawi,” tegasnya.

Menurutnya, angka perceraian itu tinggi bukan karena masalah perawan atau tidak, melainkan banyak faktor seperti faktor ekonomi. Tes keperawanan justru akan dapat melukai kaum wanita, sebab tidak semua anak perempuan yang tidak perawan itu tidak baik.

“Tes keperawanan itu sungguh sangat tidak adil untuk kaum perempuan, bagaimana dengan nasib anak-anak perempuan yang hampir rata-rata mengalami tindakan kekerasan seksual, serta yang mengalami kecelakaan sehingga membuatnya harus tidak perawan lagi? Jadi sesungguhnya, banyak hal yang lebih penting dilakukan pemerintah, jika memang benar-benar ingin menurunkan angka perceraian, salah satunya memberikan hukuman yang berat untuk pelaku kejahatan seksual. Agar tidak ada lagi predator-predator yang merajalela untuk melukai kaum perempuan,”tegas Kemalawati.

Lanjutnya, banyak solusi yang lebih baik dalam menekan angka perceraian, di antaranya memberikan pendidikan seks di usia dini kepada anak, penyuluhan dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani untuk menumbuhkan iman generasi muda.

“Persepsi masyarakat mengenai pendidikan seks yang masih tabu untuk dibicarakan bersama anak menjadi sebab yang harus dibenahi bersama untuk membekali anak melawan arus globalisasi yang semakin transparan dalam berbagai hal termasuk seksualitas. Sehingga anak akan terus mewaspadai diri dari berbagai tantangan yang sedang dihadapi. Budaya kita adalah budaya yang sopan, santun dan beretika. Jangan biarkan anak terpengaruh budaya barat yang memiliki banyak hak kebebasan. Anak adalah tanggung-jawab semua,” katanya.

Lanjutnya, hal yang utama dan baik untuk kedua insan yang harus dilakukan sebelum menikah agar bahtera rumah tangga berlangsung dengan baik, sebenarnya bukanlah mengetes keperawanan namun lebih baik memeriksakan kesehatan keduanya serta mengetes urine untuk mengetahui apakah calon pengantin terbebas dari penyalahgunaan Narkoba atau tidak, sebab pernikahan yang sehat adalah yang terhindar dari segala sakit penyakit, sehingga umur pernikahan akan terus langgeng.

Sumber : SIB