LARANGAN

SELEBRITIS

Kamis | 15 Maret 2018 | 15:05

Chika Jessica Larang Kalina Bertemu Anak, Kalina Justru ‘Menabrak’ Semua larangan Itu

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kalina Oktarani tak mau terima begitu saja saat tahu Chika Jessica ingin menghalanginya bertemu Azka. Merasa punya hak sebagai ibu kandung, Kalina Oktarani tak menggubris keinginan Chika itu.

Kalina mengetahui keinginan Chika itu saat membaca chatnya dengan Deddy Corbuzier.

Tak menggubris permintaan Chika Jessica, Kalina justru ‘menabrak’ semua larangan itu.

“Saya nggak peduli, saya ibu kandung Azka. Tapi pas dibilang jangan gini gitu, tapi saya lakuin. Ada hal-hal saya nggak boleh posting gimana-gimana tapi saya lakuin. Tapi jangan ngelarang saya ketemu anak saya, siapapun jangan halangi, saya yang lahirkan anak saya, betapa sakitnya saya melahirkan anak saya,” cerita Kalina Oktarani ditemui di Gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis 15 Maret 2018

Menanggapi masalah itu, Kalina Oktarani sudah bicara dengan Deddy Corbuzier. Deddy pun berusaha mengambil sikap adil.

“Mas Deddy, dia minta baik-baik dan saya nggak pernah banyak tanya. Memang setahu saya dia udah posting komennya di Instagram,” jawabnya.

“Saya tidak pernah ada masalah, selalu mensupport Mas Deddy dengan siapa pun, rangkul saya, jadikan saya teman,” tambah Kalina Oktarani.

Selama Deddy Corbuzier menjalin kedekatan dengan Chika, hanya sekali Kalina bicara dengannya. Itupun saat Deddy Corbuzier sedang bersama Chika Jessica.

“Waktu itu telepon pakai teleponnya Mas Deddy, saya ngobrol. Saya bercanda nanti kalau ada apa-apa tanya saya aja, nanti saya yang kasih tahu.

Kalau untuk (masalah Chika) udah selesai, jadi saya sampai untuk siapa pun yang berdampingan sama Mas Deddy, saya Kalina tidak pernah merasa keberatan, Mas Deddy menikah dengan siapa pun yang penting perempuan itu sayang sama anak saya,” pungkas Kalina. (***)

sumber: detik.com

BATAM

Kamis | 22 Februari 2018 | 13:54

Albothyl Masih Dijual Bebas di Batam, Joko: “Saya Baru Tahu Kalau Ada Larangan”

MEDIAKEPRI.CO.ID, Batam – Pelarangan peredaran obat luar albothyl oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum diikuti dengan penarikan produk di pasaran. Obat luar ini masih banyak beredar dan dijual di Kota Batam, Riau.

Tak hanya dijual di toko obat biasa, obat produk PT Pharos Indonesia ini juga masih dijual bebas di sejumlah apotek di Batam.

Pantauan di lapangan, toko obat di Kecamatan Sekupang masih memajang albothyl di etalase toko. Obat luar tersebut masih dijual dan belum ada pemberitahuan penarikan dari toko.

Joko, karyawan toko obat yang ditemui, justru belum mengetahui jika obat tersebut dilarang beredar BPOM Pusat. “Saya baru tahu kalau ada larangan. Harusnya obat ini ditarik kalau memang dilarang beredar oleh BPOM,” ujar Joko, Kamis, 22 Februari 2018.

Ia mengaku sejauh ini belum ada petugas BPOM Kepri yang mendatangi toko obat untuk menarik produk tersebut. Distributor obat tersebut juga melayangkan pemberitahuan terkait larangan peredaran albothyl.

“Belum ada satu pun petugas BPOM yang datang,” akunya.

Selain di wilayah Sekupang, obat luar ini juga masih ditemukan dijual bebas di Kecamatan Bengkong. Meski sudah tahu bahwa albothyl resmi dilarang beredar, namun obat tersebut masih diperjualbelikan ke warga.

“Kami masih menyimpan stoknya karena masih ada warga yang datang mencari obat tersebut. Masih ada beberapa kotak di toko obat ini,” aku Lilis, karyawan toko obat yang berada di kawasan Bengkong.

Terkait masih maraknya penjualan obat luar albothyl di Batam, Kepala BPOM Kepri Alex Sander mengatakan BPOM sudah menyosialisasi dan memberi tahu masyarakat terkait obat yang mengandung policresulen itu.

“Sesuai arahan BPOM Pusat dan surat edaran BPOM tentang policresulen, kami sudah sosialisasi terkait larangan penggunaan obat ini,” ujarnya.

Alex mengatakan, berdasarkan hasil pengkajian aspek keamanan yang dilakukan BPOM bersama ahli farmakologi dan klinisi, diputuskan tidak boleh digunakan sebagai hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan serta penggunaan pada kulit (dermatologi); telinga, hidung dan tenggorokan (THT); sariawan (stomatitis aftosa); dan gigi (odontologi).

Dikatakan Alex, izin edar albothyl dalam bentuk cairan obat luar konsentrat sudah dibekukan hingga indikasi yang diajukan disetujui. “Tidak hanya albothyl, produk sejenis juga akan mendapat perlakuan sama jika obat itu mengandung policresulen,” ujarnya.

Ditambahkan Alex, BPOM sudah memerintahkan PT Pharos Indonesia sebagai produsen albothyl dan industri farmasi lain yang memegang izin edar obat mengandung policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat untuk menarik obat dari peredaran.

“Jangka waktu yang diberikan selambat-lambatnya satu bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pembekuan Izin Edar oleh BPOM,” tegasnya.

Bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan albothyl untuk mengatasi sariawan dapat menggunakan obat lain yang mengandung benzydamine HCl, povidone iodine 1 persen, atau kombinasi dequalinium chloride dan vitamin C.

“Jangan lupa untuk selalu mengecek kemasan, informasi pada label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa,” pungkasnya. (***)

sumber: metrotvnews.com

NEWS

Sabtu | 13 Januari 2018 | 11:55

Ini Loh Alasannya BI Buat Larangan PJSP dan Fintech Melayani Transaksi Mata Uang Virtual

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, BI melarang seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual (virtual currency). Hal yang sama juga berlaku bagi penyelenggara technology financial (fintech) di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank.

Ini juga berlaku bagi penyedia prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

“Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2018.

Bank sentral memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency?????. BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

“Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency,” jelas dia.

Selain itu, nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, bank memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak bertransaksi dengan virtual currency. (***)

sumber: metrotvnews.com

TANJUNG PINANG

Rabu | 10 Januari 2018 | 0:07

Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Tahun Politik, Untuk di Medsos Juga Ikut Diatur

MEDIAKEPRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk netral pada tahun politik Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Untuk menjaga netralitas ini, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sudah mengeluarkan surat edarannya.

Didalam surat edaran dengan Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tersebut mengatur dan membatasi PNS dalam kegiatan Pilkada didaerah masing-masing.

Adapun saat ini hal menarik dalam surat edaran tersebut agar PNS dilarang menggungah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon kepada daerah, visi dan misi kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

Terkait surat edaran tersebut Sekretaris Daerah(Sekdako) Tanjungpinang Riono, juga menginggatkan PNS di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang untuk netral pada Pilkada.

“Saya fikir begini saja, edaran sudah dibuat, ya kita ikuti saja, kalau ada yang tidak mengikut, itu resiko masing-masing lah,” ungkap Riono Selasa, 9 Januari 2018.

Riono juga menegaskan, bagi PNS yang melanggar akan di tindak dengan tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Dalam PP tersebut diatur mulai dari sanksi sedang hingga sanksi berat,” terangnya.

Sekdako saat ditanya terkait edaran melarang PNS untuk like ataupun komentar postingan menyangkut pilkada, Riono mengaku bingung.

Dijelaskannya, berdasar peraturan lama, pengertian netral adalah netral dalam pemberian pelayanan untuk bakal calon dan netral dalam arti PNS dilarang mendukung salah satu pasangan calon.

“Sekarang gini, kalau mereka tidak boleh Like ataupun komentar, itukan hak individu dia (PNS), dia hanya menyukai,” ujarnya, ditambahkannya lagi,”Kami sebagai atasan sudah mengingatkan, agar PNS tidak melanggar,” tukasnya.(kmg/adit)

RAGAM

Sabtu | 30 Desember 2017 | 9:17

Jawaban Imigrasi Hong Kong Soal Larangan Masuk Ustaz Somad

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Ustaz Abdul Somad ditolak masuk ke Hong Kong saat hendak berceramah belum lama ini. Penolakan tersebut menuai kecaman banyak pihak. Pemerintah RI mengaku tak bisa mencegah hal itu karena merupakan kewenangan dari pihak imigrasi Hong Kong.

Saat dimintai keterangan pihak Imigrasi Hong Kong (The Immigration Departmen/ImmD) juga tak mau mengungkapkan alasan penolakan tersebut. Imigrasi tak bisa menjelaskan setiap masalah personal.

“Dalam menangani setiap kasus imigrasi, ImmD akan memperhatikan setiap persoalan individu,” ujar Communications and Public Affair Section ImmD Hong Kong Clara K W Mak melalui pesan elektronik kepada Republika.co.id, Jumat, 29 Desember 2017 malam.

Dengan mempertimbangkan beragam kondisi itu, imigrasi akan memutuskan apakah seseorang tersebut diizinkan atau tidak. “Departemen imigrasi memutuskan apakah izin masuk akan dikeluarkan sesuai hukum Hong Kong dan kebijakan imigrasi yang berlaku,” tegas Clara.

Sebelumnya, lewat akun Facebook miliknya, Ustadz Abdul Somad bercerita, ia sampai di Hong Kong pada Sabtu, 23 Desember 2017 sore. Baru turun dari pintu pesawat saat masih di bandara, sejumlah orang yang tidak berseragam menghadang lalu menariknya secara terpisah. Dua rekannya pun ditarik oleh orang-orang tersebut.

Ustadz Abdul Somad kemudian diminta membuka dompet dan mengeluarkan semua kartu di dalamnya. Selanjutnya, mereka melakukan interogasi mengenai identitas, pekerjaan, pendidikan, serta keterkaitan dengan ormas politik. Setelah 30 menit, mereka menjelaskan, negaranya tidak bisa menerima sang ustaz. Maka, mereka pun langsung mengantar Ustadz Abdul Somad ke pesawat yang sama untuk keberangkatan sore itu juga ke Jakarta.

Perlu diketahui, kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Hong Kong untuk mengisi ceramah di depan para Tenaga Kerja Indonesia. “Ada hikmah dibalik itu semua. Kepada sahabat-sahabat panitia jangan pernah berhenti menebar kebaikan di jalan dakwah. Mohon maaf tidak terhingga buat sahabat-sahabat pahlawan devisa negara di Hong Kong,” tulisnya di Facebook.

sumber: republika

KESEHATAN

Kamis | 21 Desember 2017 | 11:46

BPJS Kesehatan Sesuaikan Aturan Larangan Menikah Sekantor

MEDIAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan melakukan penyesuaian peraturan kepegawaian pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan pernikahan antar-karyawan sekantor.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan sebagai Badan Hukum Publik yang berada di bawah presiden, BPJS Kesehatan akan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Secara prinsip kita lembaga pemerintah patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kalau terkait hal tersebut (aturan menikah sesama karyawan satu kantor) kalau memang dibutuhkan ada penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku tentang kepegawaian, kita tidak akan bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi,” kata Nopi, kepada Republika, Kamis 21 Desember 2017.

Selama ini BPJS Kesehatan menerapkan aturan sesuai dengan yang tertulis di dalam UU ketenagakerjaan. Sama persis dengan aturan yang diberlakukan pemerintah. Di mana jika ada karyawan yang menikah dengan rekan kerja di kantor yang sama harus mengundurkan diri atau menerima pemutusan hubungan kerja.

“Ketentuan di internal kita (sebelumnya) merujuk pada ketentuan yang berlaku di kementerian atau lembaga yang sudah ada. Kita ikuti rujukannya,” ujar Nopi.

Seperti diketahui tepat satu pekan lalu yakni Kamis 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi pasal 153 ayat 1 huruf F UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang mana aturan itu membatasi perkawinan pekerja dalam satu perusahaan.

Dengan amar putusan MK itu, kini perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruhnya yang mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lain di satu perusahaan.

Permohonan uji materi pasal 153 ayat 1 huruf F UU Ketenagakerjaan itu diajukan oleh Jhoni Boetja dan tujuh rekannya sebagai Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang Serikat Pekerja PLN. Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan a quo yang mempunyai kekuatan hukum tidak mengikat. (***)

NEWS

Selasa | 19 September 2017 | 13:55

DPR: LARANGAN PKI TANGGUNG JAWAB BERSAMA, TAPI JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI

MEDIAKEPRI.CO.ID,Jakarta – Pimpinan DPR RI menyayangkan sikap sekelompok orang yang menyerbu kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Minggu 17 September 2017 malam.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyayangkan sikap masyarakat yang mudah terprovokasi dengan isu komunisme. Apalagi, dalam kasus YLBHI masyarakat secara sepihak menyebut YLBHI sedang berupaya membangkitkan kembali PKI.

Politisi PAN ini mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri jika menemukan dugaan-dugaan kemunculan PKI.

“Bahwa itu adalah tanggung jawab kita untuk melarang bahwa PKI itu yang sangat menyakitkan dan menyedihkan kita semua dan jangan terulang lagi. Adanya konflik horizontal kita serahkan ke Polri dan TNI,” tukasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan. Selasa 19 September 2017.

Taufik menjelaskan bahwa negara ini sudah melarang keberadaan PKI. Pelarangan itu sebagaimana termaktub dalam TAP MPR 25/1966.

“Harus sadari bahwa PKI sebagai partai terlarang itu diakui dengan ketetapan MPR. Sepanjang itu belum dicabut itu tetap menjadi keputusan bangsa dan negara,” jelasnya.

Sumber : Rmol.co